-->

Selasa, 17 Mei 2022

Begini Sosok Fatmawati Soekarno di Mata Puan Maharani

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah.

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan.

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022).

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini.

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah.

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia.

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya.

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini.

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja.

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit.

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Jumat, 06 Mei 2022

Puan : Ini Resep Hidangan Spesial Hari Lebaran Buatan Ketum PDIP Megawati


Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran identik dengan makanan enak. Setiap keluarga biasanya punya menu makanan khusus yang hanya dimasak tiap kali Lebaran tiba.

Tak terkecuali bagi keluarga besar Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ketika menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 H.

Putri Megawati, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa ibunya itu setiap tahun memasak rendang ayam sebagai hidangan spesial untuk Lebaran.

"Ibu saya itu pinter masak rendang, rendang ayam. Dan itu tradisi bagi keluarga kita," kata Puan.

Rendang ayam bikinan Megawati itu pun selalu dinanti oleh anak-anak dan cucunya.

"Kalau makan ini cuma ada di rumah neneknya. Dan itu hanya satu tahun sekali," ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Puan pun lalu membagikan resep rendang ayam bikinan Ketua Umum PDI-P Megawati itu di akun instagramnya, @puanmaharaniri.

"Wah, ternyata banyak yang menanyakan resep Rendang Ayam bikinan Ibu saya. Bagi yang penasaran, saya bisikin ya..," tulis Puan.

Rupanya resep rendang ayam bikinan Megawati itu adalah resep warisan dari kakek Puan, Soekarno.

Resep itu juga sudah ditulis di Buku "Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno".

Berikut bahan-bahannya:

1 kg daging ayam bistik (lulur dalam)
2 butir kelapa
10 buah bawang merah
6 siung bawang putih
6 sdm cabai merah giling
2 lembar daun kunyit
2 biji kemiri
1/2 ruas kunyit
2 ruas laos
3 sdm garam
2 ruas jahe

Berikut cara membuat rendang ayam ala Megawati:

1. Cuci daging, potong persegi
2. Giling halus bumbu, kecuali laos dan kunyit dan serai
3. Parut kelapa, jadikan santan
4. Didihkan kelapa dan bumbu bumbu dengan wajan, masukkan daging
5. Masak dengan api sedang, terus diaduk hingga air kering
6. Kecilkan api, aduk terus dengan sodet. Angkat bila kering dan warna coklat kehitaman.

"Jangan lupa untuk langsung dicoba. Semoga berhasil," ucap mantan Menko PMK ini. (*)

Published : Hila

Jumat, 23 April 2021

Suta Widhya: GAAS Memikirkan Banyak Orang Lain Selain Memikirkan Pengurus dan Anggotanya


Pengurus DPP GAAS saat bagi Takjil Puasa untuk warga yang melintas (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Pengurus DPP GAAS tengah mempersiapkan pembagian  Takjil Gratis pada Jumat (23/4) sore. Sekitar   15 orang pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP-GAAS) yang  akan membagikan Takzil. Terlihat antara lain Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH, Sekjen GAAS Suta Widhya SH, Wabendum Rya QN dan belasan orang pengurus inti lainnya di DPP. 

Takzil diberikan di depan Gedung Aston Kartika Tower, Jl. Kyai Tapa nomor 101,Grogol, Jakarta kepada para pengendara motor yang melewati  di pinggir jalan  tersebut, yang juga bertepatan di seberang Terminal bus Grogol. 

"Kami berikan lebih dahulu takzil ini kepada para pejuang rumah tangga--bapak-bapak--yang seharian pastinya lelah setelah berjibaku mencari nafkah untuk anak dan istrinya di rumah. Usai acara ini hari  barulah agenda kami sendiri untuk _berbuka bersama_ pada Kamis (29/4) Magrib atau 6 hari setelah Jumat ini," kata Sekjen GAAS,  lokasi pemberian takzil.

Suta menjelaskan yang dilakukan sore ini merupakan simbol bahwa pengurus GAAS juga bisa lebih mendahulukan kepentingan banyak orang lain sebelum kepentingan diri sendiri dan kelompoknya dipenuhi.

 "Bagi kami akan menjadi lebih semangat dan terasa lebih nikmat bila kita memberikan _pembukaan_ takzil ini kepada orang lain, sebelum kita melakukan buka puasa bersama nantinya. Ini maknanya, kita di GAAS juga memperhatikan orang lain selain membina dan memperhatikan kelompok sendiri," Tutup Suta. (Red/Ismail)

Ternyata Ini Sosok Penyidik KPK Yang Tertangkap Telah Memeras Walikota


Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri Stepanus Robin Pattuju resmi mengenakan rompi oranye bersama pengacara bernama Maskur Husain (istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Diberitakan sebelumnya bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  dari Polri berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai  Wali M Syahrial. Propam Polri bersama KPK menangkap penyidik berinisial SR itu kemarin.

"Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR hari Selasa (20/4)," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Lantas siapa yang bersangkutan?

Sebagaimana dikutip dari realitarakyat mengungkapkan bahwa Penyidik KPK bernama AKP Stepanus Robin alias AKP SR ditangkap atas kasus dugaan pemerasan Walikota Tanjungbalai M Syahrial.

AKP SR ini yang merupakan penyidik KPK dari unsur Polri, AKP Stepanus Robin ini sudah bertugas sebagai penyidik selama 1 tahun 7 bukan di KPK.

Ia diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrizal senilai Rp 1,5 miliar dengan cara membuat janji akan hentikan penyidikan kasus yang melibatkan wali kota Kota kerang ini.

Beginilah rekam jejak AKP Stepanus Robin Pattuju. Stepanus pernah menjabat sebagai Kapolsek Gemolong, yang berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah.

Saat itu Dia mendapatkan jabatan tersebut saat masih berpangkat inspektur satu atau Iptu. Kenaikan pangkat dari Iptu menjadi AKP juga didapatkan Stepanus Robin saat masih menjabat Kapolsek Gemolong.

Nama Stepanus mulai sering terdengar setelah menjabat Kabag Ops Polres Halmahera selatan. Bukan karena prestasinya di sana namanya mencuat, tapi karena skandal dari perwira yang digantikannya.

Ia menggantikan AKP Roy Simangungsong di jabatan itu, yang tersandung setelah aksi demo polisi di sana.

Sebanyak Enam Teroris Penyerang Mako Brimob Depok Divonis Mati


Illustrasi

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati kepada enam terdakwa teroris pelaku penyerangan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada 2018.

Vonis dibacakan majelis hakim pada Rabu (21/4/2021) siang.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang meminta tak disebutkan identitasnya mengatakan, keenam terdakwa yang divonis telah menerima dan tidak menyatakan banding.

"Hasil persidangan perkara Terorisme, kejadian di Mako Brimob, Rabu 21 April 2021. Semua terdakwa menerima dan tidak menyatakan banding," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/4/2021).

Berdasarkan daftar, keenam terdakwa yang divonis mati itu yakni:

1. Anang Rachman

2. Suparman alias Maher

3. Syawaludin Pakpahan

4. Suyanto alias Abu Izza

5. Handoko alias Abu Bukhori

6. Wawan Kurniawan


Kronologi

Dalam peristiwa itu, 155 narapidana kasus terorisme sempat menyandera anggota polisi selama sekitar 39 jam.

Mereka akhirnya menyerahkan diri pada Kamis (10/5/2018) pagi. Adapun lima anggota Polri gugur.

Selama dua malam itu, sejumlah peristiwa terjadi. Berikut lini masa yang dirangkum Kompas.com dari peristiwa saat itu.

Selasa, 8 Mei 2018

1. Pukul 21.30: Wartawan mulai mendapatkan informasi tentang jebolnya tahanan napi kasus terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Namun, upaya konfirmasi dilakukan ke aparat kepolisian tak mendapat jawaban.

2. Pukul 23.20: Konfirmasi baru didapat dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen (Pol) M Iqbal.

Namun, Iqbal hanya membenarkan terjadinya kerusuhan di dalam Mako Brimob yang melibatkan tahanan dan petugas. Saat itu, polisi masih berusaha menangani kekacauan di dalam Mako.

Rabu, 9 Mei 2018

1. Pukul 00.05: Aparat kepolisian mulai melakukan pengamanan ketat di sekitar Mako. Wartawan diminta menjauh gerbang Mako hingga 200 meter.

Di media sosial, mulai bertebaran gambar dan foto yang menyebutkan kondisi terkini di Mako Brimob. Bahkan, ada salah satu akun Instagram yang disebut melakukan siaran langsung dari dalam Rutan Mako Brimob yang berhasil dikuasai para napi kasus teroris.

2. Pukul 00.35: Polisi mulai memasang kawat berduri. Wilayah yang disterilkan juga meluas hingga gereja, rumah sakit, hingga unit Satwa Kabaharkam yang berada persis di samping Mako Brimob.

3. Pukul 01.07: Karo Penmas Brigjen (Pol) M Iqbal akhirnya memberikan pernyataan kepada pers. Dia membenarkan adanya kerusuhan di dalam Rutan Mako Brimob. Peristiwa itu bermula dari cekcok tahanan dengan petugas. Sejumlah petugas terluka.

4. Pukul 01.15: Jalan Akses UI yang berada di depan Mako Brimob Kelapa Dua ditutup sementara. Di sepanjang jalan ini, banyak disebar personel Brimob.

5. Pukul 02.15: Sejumlah personel polisi diperintahkan untuk bersiap siaga. Secara serentak, para personel mengokang senjata laras panjang yang dibawa.

Setelah itu, terdengar perintah agar para polisi yang dilengkapi dengan helm dan rompi anti-peluru tersebut mengambil tempat masing-masing untuk melindungi diri.

6. Pukul 05.30: Kendaraan pribadi maupun masyarakat yang berjalan kaki dilarang melintas di depan Mako Brimob.

7. Pukul 12.26: Karo Penmas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan kerusuhan terjadi karena masalah pemberian makanan dari pihak keluarga yang harus lewat pemeriksaan petugas. Ada napi yang tidak terima dan memicu keributan.

8. Pukul 14.57: Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan ada korban tewas dalam insiden di Mako Brimob.

9. Pukul 16.00: Keterangan dari pihak kepolisian mulai terang benderang. Ada lima anggota Densus 88 dan satu orang napi teroris tewas dalam kerusuhan di Mako Brimob. Diketahui pula, para napi teroris berhasil merebut senjata petugas dan menyandera satu anggota Densus lainnya.

10. Pukul 17.51: Lima anggota Densus 88 mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena gugur saat bertugas.

11. Pukul 17.57: Tuntutan para napi teroris kerap berubah-ubah. Awalnya, mereka protes soal makanan. Namun, belakangan merekam meminta bertemu dengan terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman.

12. Pukul 23.28: Napi teroris menguasai seluruh Rutan Mako Brimob. Polisi bahkan tak bisa mendekat ke rutan di blok lain yang menampung tahanan kasus di luar terorisme. Polisi hanya bisa berjaga di luar gedung.

Kamis, 10 Mei 2018

1. Sekitar pukul 00.00: Bripka Iwan Sarjana, sandera terakhir berhasil dibebaskan dalam keadaan hidup. Iwan mengalami luka lebam di bagian tubuh dan beberapa bagian tubuh. Pembebasan Iwan ini adalah hasil negosiasi dengan pihak napi teroris yang meminta makanan.

2. Pukul 02.18: Satu unit mobil barracuda masuk ke Mako Brimob Kelapa Dua.

3. Pukul 07.15: Operasi pengambilalihan rutan yang dikuasai tahanan berakhir. Polisi memberikan ultimatum terlebih dulu untuk para tahanan menyerahkan diri sebelum melakukan penyerbuan.

Ada 145 tahanan yang menyerahkan diri. Sementara 10 orang lainnya sempat melawan. Namun, setelah beberapa lama, 10 tahanan itu juga akhirnya menyerahkan diri. Tak ada korban jiwa dalam operasi pengambilalihan kali ini.

4. Pukul 07.25: Terdengar bunyi ledakan keras dan suara tembakan dari arah dalam Mako Brimob Kelapa Dua. Wartawan langsung merunduk untuk berlindung. Sementara aparat kepolisian terlihat bersiap mengokang senjata.

Polisi mengatakan, suara dentuman dan senjata itu sebagai tanda sterilisasi untuk memastikan operasi pengambilalihan berakhir. (K/Syarif/Ismail).

Senin, 19 April 2021

Komisioner BNSP Melarang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan


Komisioner Badan Nasional Sertifikasi (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal itu ditegaskan Henny, saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers, boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.

Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

Terima-kasih banyak dan selamat, kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini, menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia, telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

Mandagi, mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini.

Matondang, yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap, semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Para peserta, yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini, berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).

Latar belakang peserta, juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen, Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.

Saya sempat mengalami kesulitan, saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh Master Asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.
Fredrik, juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Kedepannya nanti saya berharap, UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” pungkasnya.(*)

Rabu, 03 Maret 2021

Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana


Presiden Jokowi saat usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.

"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).

Jumat, 26 Februari 2021

Terkait Pertanyaan Vaksinasi Covid 19 Terhadap Tahanan KPK, Ini Jawaban Ketua KPK H.Firli Bahuri


Ketua KPK H.Firli Bahuri (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua KPK H. Firli Bahuri mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada KPK. Bahwa kami sangat memahami atas beberapa respon tersebut, akan tetapi kami juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa setiap orang termasuk tahanan.

Negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, demikian diamanatkan pembukaan alenia ke-4 Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Maka terkait itulah KPK melaksanakan vaksinasi dengan kerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 untuk seluruh insan KPK dan para Pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK. Ungkap Ketua KPK H. Firli Bahuri, Sabtu 27/02 di Jakarta.

Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif COVID-19 Tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31%) dan bahkan ada pegawai sampai meninggal dunia.

Bahwasanya tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, diantaranya: Putugas Rutan, Penyidik, Keluarga Tahanan, Kuasa Hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terang Firli.

Adapun, penanganan dan pencegahan virus ini salah satunya dengan segera memutus rantai penularannya dengan vaksinasi.

KPK melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pegawainya, termasuk pihak-pihak yang terkait diantaranya: petugas kantin, petugas keamanan dan kebersihan, jurnalis, tahanan dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan KPK, jelasnya

KPK memandang penting melakukan vaksinasi Tahanan karena beraktivitas dan berinteraksi dengan pegawai KPK dan pihak lainnya. Hal itu juga untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut. Kesehatan Tahanan juga menjadi penting untuk dapat memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya.

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, demikian halnya bagi seorang tahanan. Dalam Pandemi COVID-19 negara bertanggungjawab melalui program vaksinasi".

KPK juga berkomitmen untuk mendukung dalam percepatan program ini sehingga kita bisa lebih dini memutus rantai penularannya.

KPK berharap, masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi COVID-19 karena keselamatan jiwa manusia merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex ecto). Tutup Ketua KPK H. Firli Bahuri.
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved