Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pemkab Soppeng dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Layanan JKN Semakin Optimal

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. 

Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

"Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

(SLV) 

Gerakan Sanitasi Aman, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red) 

Rembuk Stunting Soppeng 2025, Inisiatif Baru untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Gizi Anak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappelitbangda, Andi Agus Nongki, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Soppeng. Melakukan evaluasi kinerja dalam percepatan pencegahan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Melakukan pemetaan usulan program kegiatan intervensi. Serta mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana kegiatan.

 

Adapun Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dokumen yang berisi daftar rencana program kegiatan pencegahan dan percepatan stunting yang terbagi dalam bidang fisik, prasarana, sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan hasil analisis situasi seluruh kecamatan.

​

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam sambutannya menawarkan tema  Segera Aksi (Soppeng Bergerak Atasi Kemiskinan dan Stunting) sebagai penyemangat untuk bergerak cepat mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

Ir. Selle KS Dalle menekankan pentingnya laporan faktual dari lapangan, terutama pada triwulan ketiga ini. 

Ia meminta setiap kecamatan untuk berani menyampaikan laporan mengenai anak-anak yang telah ditangani di desa masing-masing, serta menyampaikan progres penanganan stunting secara keseluruhan.

 

"Kita harus bicara dengan data riil anak-anak di lapangan, bukan hanya soal angka," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan agar kesehatan anak-anak lain tetap menjadi perhatian, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki dinamika tersendiri dalam menangani stunting, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Ia menyampaikan tidak perlu malu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan daerah lain untuk bertukar informasi dan praktik baik.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan berita acara kesepakatan hasil rembuk, sebagai wujud nyata dukungan dan keseriusan seluruh pihak dalam menangani stunting di Kabupaten Soppeng.

Acara turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP. PKK Kabupaten Soppeng,  para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, para Kepala  puskesmas, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan.

(Silviana) 

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Pantau Kondisi Jamaah Calon Haji di Makassar, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Doakan Kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kesehatan melaporkan kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang sedang akan menunaikan ibadah haji di Makassar. 

Dari total 276 jemaah haji, termasuk dua orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), sebanyak 274 jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat dan baik.

Dua jemaah lainnya memerlukan perawatan medis. Ibu Maleha Binti Dahi mendapat perawatan di Klinik Asrama Haji Makassar akibat diabetes melitus dan luka di kaki. 

Beruntung, setelah menjalani perawatan, kondisi Ibu Maleha kini membaik. Sedangkan Bapak Baharuddin Bin Dellang dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar karena mengalami beberapa masalah kesehatan serius, antara lain tidak buang air besar selama beberapa hari, sesak napas dengan saturasi oksigen rendah, riwayat penyakit jantung, dan kadar gula darah tinggi. 

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terus mengikuti perkembangan kesehatan Bapak Baharuddin.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan, “Kami terus berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan terbaik selama berada di Makassar”.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menambahkan, "Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mendoakan kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha". 

"Kami juga terus bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh jemaah haji kami". 

"Semoga ibadah haji mereka berjalan lancar dan kembali ke Soppeng dalam keadaan sehat walafiat.", harap Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk selalu mendoakan keselamatan dan kelancaran ibadah seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng serta memastikan mereka menerima pelayanan kesehatan yang terbaik selama menjalankan ibadah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk pemantauan kesehatan dan dukungan penuh bagi jemaah haji asal Kabupaten Soppeng demi kelancaran dan keselamatan ibadah mereka.

(Red) 

Dana Rp 4 Miliar dari BKKBN Sulse, Langkah Baru Perangi Stunting di Kabupaten Soppeng

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Shodiqin, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng dan mengadakan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 22 April 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, H. Shodiqin menyampaikan keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Soppeng yang telah tercermin melalui evaluasi nasional yang positif.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp 4.038.361.000 kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penting seperti pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan biaya operasional pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas H. Shodiqin.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menanggulangi stunting.

Ia menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung daripada kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari BKKBN Sulawesi Selatan".

"Alokasi dana yang signifikan ini akan sangat membantu upaya kami dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Soppeng".

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengoptimalkan program keluarga berencana yang berdampak positif bagi masyarakat.

H. Shodiqin berharap keberhasilan Kabupaten Soppeng dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(Red)

Antusiasme Tinggi Siswa SDN 237 Aletellue pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, Tim Kesehatan UPTD Puskesmas Sewo menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 237 Aletellue, Kecamatan Lalabata.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (22/4) ini melibatkan skrining perilaku merokok sebagai langkah preventif terhadap kebiasaan merokok di kalangan anak.

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan lain yang bertujuan mendeteksi dini potensi masalah kesehatan pada siswa. 

Selain pemeriksaan, tim kesehatan memberikan edukasi singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, konsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. 

Fokus pencegahan perilaku tidak sehat juga menjadi bagian penting melalui skrining perilaku merokok yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya merokok sejak dini.

Kepala Sekolah SDN 237 Aletellue, Muhlis, S.Pd, M.Pd, menyambut baik kegiatan ini. 

“Kami sangat berterima kasih kepada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting ini". 

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, kami dapat memantau kondisi kesehatan siswa-siswi kami secara berkala". 

"Selain itu, skrining perilaku merokok juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah kebiasaan buruk sejak usia dini,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan siswa serta mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat dan produktif. 

UPTD Puskesmas Sewo berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

UPTD Puskesmas Sewo adalah unit pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui berbagai program preventif dan promotif, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan edukasi kesehatan di lingkungan sekolah.

(Red)