Pemkab Soppeng Melaunching dan Melepas Penyaluran Bantuan Pangan Beras Untuk 16.172 KPM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi melepas penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) untuk 16.172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Soppeng, Jumat (18/7/2025).

Penyaluran BPB yang berlangsung di Kantor Bulog Soppeng ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan beras secara gratis kepada 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Alokasi untuk Kabupaten Soppeng meliputi dua bulan, Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing KPM menerima 20 kg beras.

Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, dalam laporannya menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bantuan akan didistribusikan ke 70 desa dan kelurahan di delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.

“Penyaluran tahap pertama ini akan berlangsung hingga Kamis minggu depan,” ujarnya.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras untuk masing-masing bulan Juni dan Juli, sehingga totalnya 20 kg.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sebagai hak setiap warga negara.

Ia menyebut penyaluran BPB ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

“Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan memastikan kualitas serta kuantitas beras yang disalurkan.

Bupati Soppeng berharap dukungan penuh dari TNI dan Polri dalam mengamankan proses distribusi hingga ke tingkat desa.

Distribusi BPB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi kenaikan harga beras.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

Acara launching dan pelepasan BPB ditandai dengan pengibasan bendera start.

Hadir dalam acara tersebut para Anggota Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala BPS, Asisten Sekda, SKPD terkait, para Camat, dan Kepala BPS Soppeng.

(Red)

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Pendapatan Pajak Daerah, Komitmen Bupati Soppeng di Rakor Bersama Gubernur Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (11/7/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, H. Andi Sudirman Sulaiman, membahas strategi peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sulsel mencapai angka fantastis, yakni Rp1,3 triliun.

Jumlah ini mencakup kendaraan roda dua dan empat yang belum melakukan pendaftaran ulang.

Gubernur Andi Sudirman meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulsel untuk serius menindaklanjuti persoalan ini.

Ia menegaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulsel pun telah mengalokasikan anggaran dalam DPA Bapenda untuk mendukung pelaksanaan penagihan tunggakan tersebut di kabupaten/kota.

Menanggapi arahan itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah provinsi. Ia langsung menginstruksikan Kepala BPKPD Soppeng agar menindaklanjuti kerja sama tersebut serta melaporkan perkembangannya secara berkala.

"Kami akan segera melakukan langkah-langkah konkret dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh potensi penerimaan daerah. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Soppeng ke depan," tegas H. Suwardi Haseng.

Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(Red)

Pemkab Soppeng Dorong Kepatuhan RUP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Silviana)

Wabup Soppeng Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal ASWAKADA pada Munas Perdana 2025 di Yogyakarta

Yogyakarta, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Munas ini menjadi ajang penting bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia untuk menguatkan peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Munas ASWAKADA 2025 mengangkat tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”.

Tema ini relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini, di mana wakil kepala daerah berperan sebagai penghubung dan penguat koordinasi antar perangkat daerah.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menegaskan pentingnya peran wakil kepala daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembangunan.

Dalam kepengurusan pertama ASWAKADA, Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, ditetapkan sebagai Ketua Umum, Hj. Balgis Diab, Wakil Wali Kota Pekalongan, sebagai Bendahara Umum, dan Ir. H. Selle KS Dalle sebagai Sekretaris Jenderal.

ASWAKADA dibentuk sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antar wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, serta menjadi kanal strategis dalam merespons tantangan pembangunan daerah.

Ir. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarwakil kepala daerah demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya forum seperti ASWAKADA sebagai ruang berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring nasional.

Selle berharap hasil Munas ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Soppeng.

Selle juga mengapresiasi dukungan masyarakat Soppeng. “Terima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat Bumi Latemmamala. Mari kita terus bersinergi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.

ASWAKADA adalah asosiasi yang dibentuk untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antar wakil kepala daerah di Indonesia.

Organisasi ini bertujuan menjadi wadah strategis untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat peran wakil kepala daerah dalam pembangunan nasional.

(AJS)

Perlindungan Tenaga Kerja, Pemkab Soppeng Gandeng BPJS untuk Program JKK dan JKM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi pegawai non ASN. Terbaru, Pemkab menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, I Nyoman Hary Sujana di ruang kerja Bupati. Rabu (2/7/2025).

I Nyoman menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pegawai non ASN dan pekerja rentan.

“Program ini memberikan perlindungan dari risiko kerja, kematian, bahkan kehilangan pekerjaan. Harapannya, semua pekerja bisa terlindungi, tidak hanya dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal implementasi, Bupati Suwardi menyerahkan santunan JKM secara simbolis kepada dua ahli waris pegawai non ASN yang telah meninggal dunia.

Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus (pegawai Dinas Satpol PP), menerima santunan sebesar Rp124.500.000,
dan Ibu Arifa, istri almarhum Langka (pegawai Dinas PPK UKM), menerima Rp42.000.000, sehingga total santunan yang diserahkan sebesar Rp166.500.000.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Kami ingin semua pegawai, termasuk non ASN, merasa aman dan terlindungi. Semoga bantuan ini meringankan beban keluarga,” ujar Bupati Suwardi.

Ibu Elvina menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya atas perhatian yang diberikan.

“Saya tidak menyangka akan menerima bantuan sebesar ini. Terima kasih kepada Pemkab Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan atas kepeduliannya,” tuturnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal perluasan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Soppeng, termasuk mereka yang selama ini belum terjamah program jaminan ketenagakerjaan.

(Red/Silviana)

Wabup Selle KS Dalle Resmi Lantik Andi Surahman Sebagai Pj Sekda Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi melantik Andi Surahman sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soppeng Selasa,10 Juni 2025 di ruang rapat Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pelantikan ini menandai pengalihan tugas dari pejabat sebelumnya, Andi Ibrahim, SH,  kepada Andi Surahman yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Kabupaten Soppeng.

Dalam prosesi pelantikan, Wakil Bupati Soppeng membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Andi Surahman dengan penuh kesungguhan.

Andi Surahman, alumni APDN yang pernah menjabat sebagai Camat Marioriawa, Donri-Donri dan Lilirilau diharapkan dapat menjalankan amanah baru sebagai Pj Sekda dengan baik.

Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Andi Surahman dapat mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga sinergitas antarperangkat daerah, serta memperkuat kinerja birokrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

"Semoga dengan pengalaman dan dedikasinya, Andi Surahman dapat menjalankan tugas sebagai Pj Sekda dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Soppeng," harap Wakil Bupati Soppeng.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi. .

Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng dapat semakin baik dan efektif.

(*)

Bupati Soppeng Hadiri Munas VI Apkasi, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

Minahasa Utara, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Sentra Hotel, Minahasa Utara, Jumat (30/5). Munas kali ini juga menjadi momen perayaan HUT ke-25 Apkasi.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden, AM Putranto, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh sejumlah tokoh, termasuk Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Dalam forum tersebut, Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025–2030 melalui mekanisme aklamasi. Munas VI ini menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat pembangunan daerah yang berdaya saing dan mandiri.

Kepala Staf Presiden AM Putranto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas keberhasilan penyelenggaraan Munas di luar Jakarta untuk pertama kalinya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Munas VI Apkasi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang turut mengapresiasi proses demokratis pemilihan ketua umum. Ia berharap kepemimpinan baru dapat mempererat solidaritas antarkepala daerah dan memperkuat peran Apkasi sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Menanggapi hasil Munas, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan hasil-hasil Munas dalam pembangunan di Kabupaten Soppeng. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan aktif dalam Munas adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain menghadiri sidang Munas, Bupati Soppeng juga mengikuti rangkaian kegiatan lainnya, seperti orientasi anggota Apkasi, welcome dinner, Women Programme, Malam Final Putri Otonomi Indonesia, serta Funwalk Wisata Likupang.

(Red)