Pemkot Makassar Matangkan Transisi Pengelolaan Pasar Butung, Gandeng APH Berjalan Tertib

Makassar, Teropongsulawesi.com- Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama  pihak penegak hukum. 

Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.

Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. 

Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.

"Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung," jelasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. 

Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. 

Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. 

Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah.

"Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan," ujarnya.

Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. 

Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama," tuturnya. 

"Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab.

Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. 

"Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota," jelasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.

"Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka," imbuh Appi.

"Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya," tambah Appi, menutup rapat koordinasi.  (*)

Bersama Forkopimda, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Terima Kunjungan Tim Wasev Pusterad TNI AD

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Soppeng, menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), yang dipimpin Brigjen TNI Mukhlis, S.AP., M.M., Rabu (25/2/2026).

Kegiatan penyambutan berlangsung di 888 Riverside Resort dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta kepala dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerja Tim Wasev Pusterad ke Kabupaten Soppeng.

Ia mengapresiasi pelaksanaan program TMMD yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan desa.

“TMMD merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh kegiatan TMMD sebagai wujud kolaborasi efektif dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Program TMMD Ke-127 di Kabupaten Soppeng sendiri difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadiran Tim Wasev Pusterad menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program TMMD.

Menurutnya, proses pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD.

"Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan guna menyukseskan program tersebut,” ungkapnya.

Kunjungan kerja Tim Wasev Pusterad Mabesad ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Melalui program TMMD, kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi ketahanan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui optimalisasi pelaksanaan TMMD di berbagai wilayah Desa.

(Red)

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Pasar Ramadan Sukses 2026 Resmi Dibuka, Peluang Baru bagi UMKM Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pasar Ramadan Sukses 2026 resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Selasa (24/2/2026), di Lapangan Gasis, Watansoppeng.

Kegiatan tahunan ini hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa sekaligus memperkuat silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penyelenggaraan Pasar Ramadan Sukses merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memastikan tradisi pasar Ramadan tetap berjalan dengan tertib, efisien, dan profesional.

“Kegiatan ini adalah langkah nyata dalam mendorong UMKM lokal agar semakin mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjadikan UMKM sebagai pilar utama penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain menyediakan berbagai produk makanan dan minuman untuk berbuka, Pasar Ramadan Sukses 2026 menghadirkan inovasi berupa penyewaan tenda berukuran 3x3 meter.

Fasilitas ini ditujukan bagi pedagang UMKM agar dapat memaksimalkan penjualan dan menata lapak dengan lebih profesional.

Menurut Bupati Suwardi, langkah ini diharapkan memberi peluang tambahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan suasana pasar yang tertata rapi dan nyaman bagi pengunjung.

“Kami ingin setiap pelaku UMKM merasakan manfaat nyata dari kegiatan ini, bukan sekadar mendapatkan ruang jualan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha,” tambahnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memanfaatkan momentum Ramadan sebagai sarana meningkatkan kualitas ibadah dan kebersamaan.

“Pasar Ramadan bukan hanya soal transaksi ekonomi, tetapi juga tentang mempererat ikatan sosial dan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun,” kata Suwardi.

Acara pembukaan Pasar Ramadan Sukses 2026 dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pj. Sekda Kabupaten Soppeng, Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala SKPD, para Camat, pimpinan organisasi masyarakat dan pemuda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan yang menjadi ikon tahunan Kabupaten Soppeng ini.

Dengan penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan, Pasar Ramadan Sukses 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas ibadah selama Ramadan, serta penguatan tradisi pasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

(Silviana) 

Literasi Jadi Kunci, Takalar Raih 4 Besar IPLM Sulsel di Tahun Pertama Pemerintahan

Takalar, Teropongsulawesi.com, Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Kabupaten Takalar menorehkan capaian signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Senin (23/2/2026).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Takalar melonjak drastis hingga menempati peringkat 4 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan posisi 33 besar secara nasional.

Lonjakan ini menjadi lompatan besar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Takalar masih berada di peringkat 20 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut memperlihatkan arah pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kualitas literasi dan penguatan kapasitas masyarakat mulai menunjukkan hasil nyata.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tertanggal 20 Februari 2026 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nilai IPLM Kabupaten Takalar tahun 2025 tercatat sebesar 26,38.

IPLM merupakan indikator strategis yang mengukur keberhasilan pembangunan literasi masyarakat melalui berbagai dimensi, seperti ketersediaan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, hingga keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi.

Kenaikan peringkat ini sekaligus menempatkan Takalar sebagai salah satu daerah dengan performa literasi terbaik di Sulawesi Selatan.

Bupati Takalar Daeng Manye menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusianya.

“Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur semata, tetapi bagaimana kita membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu.

"Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari masyarakatnya yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing.

"Dengan literasi, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka akses informasi yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyebut capaian ini sebagai berkah di Bulan Suci Ramadan sekaligus motivasi untuk terus memperkuat ekosistem literasi di Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Syainal Mannan, menjelaskan bahwa peningkatan IPLM tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari pemerintah daerah, tenaga perpustakaan, satuan pendidikan, komunitas literasi, hingga partisipasi aktif masyarakat, seluruhnya berperan dalam membangun budaya baca dan literasi yang lebih kuat.

Program penguatan perpustakaan Desa, peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah, serta dorongan literasi digital menjadi beberapa strategi yang dijalankan selama satu tahun terakhir.

Dengan capaian peringkat 4 di tingkat provinsi dan 33 besar nasional, Kabupaten Takalar kini semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang serius dalam pembangunan berbasis kualitas manusia.

Pemerintah daerah optimistis peningkatan literasi akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, daya saing ekonomi, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Momentum satu tahun kepemimpinan ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Takalar dalam menapaki visi sebagai daerah yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Ke depan, penguatan literasi masyarakat disebut akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, sebagai fondasi utama menuju Takalar yang lebih maju dan berkelanjutan.

(Red/humas) 

Sinergi Pemkab dan Kejari Soppeng, Pengamanan Aset dan Pengelolaan Desa Diperketat

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng resmi memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pengelolaan aset daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sebagai langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan aset serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng H Suwardi Haseng, SE menegaskan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyoroti masih adanya potensi aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.

“Tidak boleh ada aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Jika masih ada, kami minta segera dikembalikan. Ini demi kepentingan masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pengamanan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, pendampingan hukum, serta pencegahan potensi tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Sulta D Sitohang, SH, MH menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, guna memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kajari Soppeng kepada Bupati Soppeng dan sebaliknya.

Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Momen ini sekaligus menandai dimulainya fase baru kolaborasi strategis dalam pengamanan aset, pendampingan hukum, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan desa, pencegahan tindak pidana korupsi, serta diskusi interaktif bersama peserta yang terdiri dari perangkat desa dan unsur pemerintah daerah.

Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi yang tertib, pengelolaan anggaran yang transparan, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan aset secara profesional serta meminimalisir risiko hukum di kemudian hari.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Red)

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Soppeng Tetap Tumbuh dan Berkembang

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, roda pemerintahan Kabupaten Soppeng terus bergerak menapaki jalur pembangunan yang berkesinambungan.

Refleksi perjalanan setahun tersebut digelar dalam suatu acara sederhana namun khidmat yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati, Minggu (22/2/2025).

Acara diawali dengan pemutaran tayangan dokumenter yang menggambarkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan selama setahun terakhir.

Berbagai program prioritas, hasil pembangunan, serta kendala yang dihadapi dipaparkan secara terbuka di hadapan para undangan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesempatan mengemban amanah rakyat.

Menurutnya, refleksi satu tahun bukanlah sekadar peringatan seremonial, melainkan saat yang tepat untuk melakukan introspeksi terhadap janji dan komitmen yang telah diikrarkan.

“Refleksi ini menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana pengabdian telah diwujudkan,” ujar Bupati.

Di awal masa pemerintahan, Kabupaten Soppeng dihadapkan pada tantangan berat berupa pengurangan anggaran daerah sebagai dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Soppeng berkurang sekitar Rp70,6 miliar dan diproyeksikan kembali mengalami pengurangan pada tahun berikutnya.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan melalui langkah-langkah efisiensi dan inovasi, tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, kondisi perekonomian daerah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi hingga September 2025 tercatat 4,73 persen. Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 73,63, sementara angka kemiskinan berada pada kisaran 6,65 persen. Laju inflasi pun terkendali pada angka 2,42 persen.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan lebih dari sepertiga APBD Tahun 2025. Bantuan seragam dan sepatu gratis bagi ribuan siswa baru, pengadaan perangkat pembelajaran modern, serta rehabilitasi dan revitalisasi sekolah menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pada sektor kesehatan, pembenahan dilakukan di RSUD Latemmamala, termasuk peningkatan sarana dan pelayanan. Defisit anggaran rumah sakit berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat terus mendapat perhatian. Pembangunan prasarana pertanian, bantuan alat dan mesin, serta penyediaan benih unggul mendorong peningkatan produksi padi dan jagung secara nyata.

Di bidang infrastruktur, sejumlah ruas jalan dan jembatan telah diperbaiki guna memperlancar arus distribusi dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Soppeng mencatatkan peningkatan kinerja yang tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas serta meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan semangat gotong royong demi mewujudkan cita-cita bersama menuju Soppeng yang sehat, maju, dan berdaya saing.

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, jajaran ASN, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

(Red)

SPAM Hadir di Soppeng, Langkah Besar Bupati Suwardi Atasi Krisis Air

Illustrasi foto Google. 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng memimpin langsung rapat expose pemaparan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) di Ruang Rapat Pimpinan Kabupaten Soppeng, Rabu (18/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Direksi PDAM Soppeng, Wakil Bupati Soppeng Ir Selle Ks Dalle, Sekretaris Daerah Andi Muhammad Surahman, para kepala dinas terkait, serta pihak investor.

Langkah strategis ini menjadi tonggak baru dalam upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng meningkatkan infrastruktur dasar, khususnya pembenahan sistem manajemen air bersih secara menyeluruh guna mewujudkan visi pembangunan “Soppeng Setara”.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa proyek SPAM dengan skema BOT merupakan solusi jangka panjang untuk mengakhiri persoalan klasik ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Kota Watansoppeng dan sekitarnya.

Menurutnya, persoalan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat membutuhkan langkah terobosan yang terukur dan berkelanjutan.

“Insya Allah, masalah air PDAM sudah bisa teratasi, khususnya di Kota Watansoppeng. Ini bukan pinjaman, tapi bentuk kerja sama investasi dengan rencana durasi 30 tahun,” ujar Suwardi Haseng kepada media, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan bahwa proyek tersebut tidak akan menjadi beban utang daerah karena menggunakan skema investasi murni melalui kerja sama strategis dengan pihak swasta.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan, melalui skema Build Operate Transfer (BOT), investor akan membangun dan mengelola infrastruktur dalam jangka waktu 30 tahun sebelum seluruh aset diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Model pembiayaan ini dinilai sebagai langkah cerdas dalam pengelolaan fiskal daerah karena tidak menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sesuai regulasi, pada akhir masa kerja sama, seluruh aset akan sepenuhnya menjadi milik daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah adalah memastikan masyarakat mendapatkan hak dasar berupa akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Soppeng, Hasanuddin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa peningkatan SPAM akan difokuskan pada dua pilar utama.

Pertama, penggantian jaringan pipa lama yang selama ini kerap mengalami kebocoran maupun penyumbatan, sehingga menyebabkan tekanan air tidak stabil hingga ke rumah warga.

“Kami akan mengganti jaringan pipa lama guna memastikan distribusi air lebih lancar dan tekanan tetap stabil,” jelas Hasanuddin.

Kedua, penyediaan sumber air baru guna mengantisipasi potensi kekeringan. Dalam proyek ini direncanakan pengeboran 50 titik sumur bor skala besar yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Soppeng.

Menurut Hasanuddin, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan air bersih setiap tahun.

Hasanuddin menegaskan bahwa proyek peningkatan SPAM PDAM Soppeng mengedepankan tiga prinsip utama, yakni:

Zero APBD (tanpa membebani keuangan daerah),

Penerapan teknologi modern dan transparan,

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih secara berkelanjutan bagi seluruh warga.

Ia menyambut baik langkah Bupati Soppeng yang dinilai berani dan visioner dalam menyelesaikan persoalan prioritas daerah.

“Perombakan total SPAM PDAM Soppeng ini memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan skema kerja sama strategis ini, kami optimistis pelayanan air bersih akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan peningkatan kualitas layanan air bersih tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terealisasi secara konkret dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan hadirnya investor melalui skema BOT 30 tahun, pembangunan infrastruktur air bersih diharapkan berjalan masif tanpa membebani APBD, sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi pembangunan “Soppeng Setara”.

(Red)