PD IWO Soppeng Gelar Diskusi Internal, Pemateri Kasat Reskrim Polres Soppeng

TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL)- Kegiatan diskusi internal PD - IWO Soppeng Angkatan ke - I Tahun 2020 di Kantor Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Jalan Pemuda Nomor 114 Kabupaten Soppeng pada hari Rabu 08 Juli 2020

Pada kesempatan tersebut Ketua IWO Soppeng Andi Mull Makmun mengucapkan apresiasi atas kerjasama dari panitia yang telah membentuk acara ini menjadi sangat luar biasa,walau sangat sederhana namun intinya niat baik kita.Selaku Wartawan kita ingin mengetahui tentang etika jurnalistik, UU ITE, mutu dari suatu pemberitaan yang baik pada masyarakat.

"Seluruh rekan IWO selalu dihati, kalian luar biasa" . ungkap Ketua IWO.

Dalam sambutan Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs Sarianto, M.Si mengatakan bahwa, "Kegiatan ini sungguh sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis yang tergabung dalam IWO.Dengan kemajuan teknologi informasi menuntut kita lebih memahami, menguasai dan mengoperasikan teknologi yang ada.

Teknologi informasi telah menjadi sarana dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi alat komunikasi yang efektif sehingga pemanfaatannya tentu dilakukan secara bijak.

Konteks perjalanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, senantiasa berharap agar kemitraan yang terjadi selama ini dengan media, baik online, cetak maupun elektronik tetap berjalan dengan baik dalam mengawal proses pembangunan di Bumi Latemmamala yang sama-sama kita cintai " tutur Kadis Kominfo.

Pada kesempatan tersebut Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., SM membawakan materi " UU RI Nomor 11 Tahun 2008" informasi dan transaksi elektronik ( Rubah UU RI Nomor 19 tahun 2016.

Acara ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Andi Yulhedir.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng, Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., S.M, Ketua IWO dan semua anggota IWO Soppeng.

(Hawaya IWO)

Sambutan Kadis Kominfo pada Penutupan Worshop Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Kegiatan Worshop dengan tema Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008 yang dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan pada hari Rabu, 25/9/2019. 

Kegiatan worshop berlangsung dengan baik dan antusias dari peserta selama sehari.

Adapun yang menutup acara worshop yaitu Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs. Surianto, MSi. 

Saat penutupan berlangsung Kadis Kominfo mengatakan,  bahwa regulasi ini diundangkan untuk memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik,  mengingat dewasa ini diera kemajuan teknologi informasi sangat mudah bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan fakta.

Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Sangat jelas apabila ketentuan ini dilanggar secara otomatis akan memperoleh konsekwensi hukum,  tentu dengan alat bukti yang baik,  tandas Sarianto. 

Marilah kita mengawal regulasi ini agar terhindar dari kejahatan ciber, imbau Kadis Kominfo Soppeng.  

Dia (Sarianto),  mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara bijak dan sesuai dengan kaidah budaya, ucapnya mengakhiri sambutan penutupan. 

Kegiatan diakhiri pembacaan doa dipimpin Hawaya,S.Pd yang intinya sebagai rasa syukur kegiatan worshop telah selesai dilaksanakan. semoga dapat bermanfaat buat kita semua, katanya. 

Adapun yang hadir Kadis Pemdes, utusan setiap Desa Sekabupaten Soppeng ,Ketua LSM Pelita Keadilan Kabupaten Soppeng dan anggota lainnya./W@Wa

Mentan Resmikan NFC Milik Tanihub, SYL : Bukti Pertanian Bisa Perkembang di Tangan Generasi Millenial

Mentan SYL saat hadiri peresmian NFC milik Tanihub (Foto Istimewa)

Cikarang (Jabar), Teropongsulawesi.com,- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo hari ini (21/4) meresmikan National Fulfillment Center (NFC) milik TaniHub. NFC merupakan bagian dari upaya TaniHub Group membangun infrastruktur rantai pasok pertanian yang komprehensif untuk menunjang permintaan pasar nasional hingga global.

Syahrul mengungkapkan upaya yang dilakukan TaniHub adalah bukti bahwa pertanian bisa berkembang di tangan para generasi milenial, dengan sentuhan teknologi yang tepat dan semangat generasi muda pertanian bisa lebih maju, mandiri dan modern.

“Saya kira apa yang diperlihatkan TaniHub kali ini bisa menjadi role model bagi para anak muda agar lebih berperan dan memberi energi untuk pertanian kita, yang dilakukan TaniHub ini bukan hanya sebatas membuka akses pasar bagi petani dengan mempermudah komoditas pertanian agar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara luas, tetapi juga bagian dari upaya membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian” ungkap Syahrul usai meresmikan NFC TaniHub di Cikarang.

Lebih lanjut, Ia mengatakan kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan TaniHub akan menciptakan banyak kesempatan bagi para petani untuk mengembangkan usaha taninya. Syahrul mengungkapkan pihaknya akan mendukung penuh upaya yang dilakukan TaniHub dalam membangun ekosistem yang lebih baik di sektor pertanian.

“Peresmian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membentuk konsep pertanian yang lebih maju dari hulu hingga hilir, di sini kita bisa temukan adanya dukungan bagi petani mulai dari akses pembiayaan hingga aspek pemasaran digital hasil pertanian, dan kami siap support dengan berbagai rekomendasi dan asistensi yang kita miliki, ini bukti bahwa kita selalu bergerak untuk pertanian yang lebih maju” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO TaniHub Group, Pamitra Wineka menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun pertanian. Ia berharap sinergi yang dilakukan turut membantu petani dalam memasarkan hasil panennya, dan mampu membuka peluang yang lebih luas dalam menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha serta end - user.

“TaniHub adalah platform yang berdiri sejak 2016, dimulai hanya dengan modal ingin membantu sekelompok petani dalam memasarkan produknya, TaniHub group kini memiliki tiga unit yang tidak hanya fokus pada akses pasar tetapi juga akses permodalan hingga permasalahan supply chain, dengan visi Agriculture for everyone kami harap keberadaan kami dapat mempercepat dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi” jelasnya.

Lebih lanjut Pamitra mengatakan bahwa TaniHub adalah startup pertama yang berhasil membangun konsep NFC disertai teknologi yang mumpuni hingga kapasitas besar yang mampu memfasilitasi 10.000 transaksi perhari, ia berharap NFC ini berperan sebagai pintu gerbang bagi TaniHub dalam melayani inbound dan outbound untuk pulau lain di luar Jawa dan Bali serta pasar luar negeri.

“Kami sangat bangga NFC ini bisa diresmikan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian adalah stakeholder terpenting kami, kami siap support untuk eksekusi semua program Kementan, kami siap berperang untuk mewujudkan cita - cita ketahanan pangan di Indonesia” tegasnya.

Sebagai informasi, dikesempatan tersebut Kementan dan TaniHub juga berkesempatan melaksanakan penandatanganan kerjasama terkait sumber daya petani, distribusi dan akses pangan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan dan CEO TaniHub Group disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. (Red/Ismail).

MPR dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia

Jakarta Teropongsulawesi.com - Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 

"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR.

Selesai.

Nara hubung:

Dwi Christianto

Hotline PP IWO: +628119911920

Wabup Soppeng Ir H Lutfi Halide MP Menghadiri Sosialisasi Jakstrada & Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Serta Pengelolaan Sampah Berbasis Digital Tahun 2023

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide MP menghadiri Sosialisasi Jakstrada dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) serta Pengelolaan Sampah Berbasis Digital Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Senin, 08 Mei 2023.

Plt Kadis Lingkungan Hidup Kab Soppeng Makmur Herial S.Hut, MP dalam laporannya mengatakan, Maksud dari kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

"Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan yang sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari para Kepala SKPD, para Camat, para lurah beserta operatornya, Kepala Kantor Kementerian Agama Watansoppeng, dan para pemerhati lingkungan yang ada di Kab. Soppeng dengan harapan peserta dapat memahami secara utuh tentang sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan untuk Narasumbernya yaitu Suwardi, STP., M.Si, Kepala Badang Fasilitasi PPKL PSLB3-P3E Sulawesi dan Maluku.

Dikesempatan ini Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP secara resmi membuka kegiatan ini yang dalam sambutannya mengatakan,

"Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan salah satu acara penting khususnya di Kab. Soppeng.

"Jadi apa yang dilakukan hari ini, tolong diperhatikan dengan baik apalagi terkait masalah sampah plastik.

"Melalui acara Sosialisasi ini, mari kita mencoba mendesain betul Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional terutama bagaimana manajemen sampah yang baik dan dapat diterapkan oleh masyarakat, minimal ada bayangan apa yang akan kita lakukan kedepannya.

"Karena jika kita tidak pintar mengelolah maka kita akan meninggalkan kesan yang buruk bagi generasi pelanjut, Pungkas Wabup Soppeng Lutfi Halide.

(Red/JOIN)

Puluhan Penyuluh Pertanian Ikuti Pelatihan Program READSI Terkait Teknis Multimedia dan Teknologi Informasi Dari Kementan

Makassar, Teropongsulawesi.com,-Dalam upaya meningkatkan Keterampilan Penyuluh Pertanian Pendamping Program READSI Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku melaksanakan Pelatihan Teknis Multimedia dan Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian Program Readsi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, saat ini kita telah masuk di era teknologi digital, sehingga perlu beradaptasi dalam memanfaatkan peluang dan memenangkan kompetisi.

Para Penyuluh mengambil peran penting, khususnya dalam bidang pertanian melalui berbagai kegiatan yang produktif.

"Pertanian saat ini tidak sama lagi dengan pertanian sebelumnya.

"Kita masuk pertanian internet of things menggunakan artificial intelligence, satelit sudah main. Intinya pertanian itu keren," ujar Mentan Syahrul.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi yang menjelaskan jika hal terpenting yang harus dilakukan saat ini meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pertanian.

"Mengapa penting? Karena SDM adalah faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas. Jika ingin produktivitas meningkat, berarti tingkatkan dahulu kualitas SDM-nya," tutur Dedi.

Dedi berharap penyuluh pertanian dapat sebagai inovator yang menyampaikan teknologi kepada petani dan dapat sebagai konsultan agribisnis.

Di samping itu, para penyuluh harus saling berinteraksi antar-kabupaten agar dapat meningkatkan ide-ide yang bermanfaat bagi petani.

Kegiatan pembukaan ini dilaksanakan di Hotel Grand Palace, Makassar.

Pelatihan Teknis Multimedia dan Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian Program Readsi diikuti peserta sebanyak 54 orang, yang terdiri dari masing-masing 18 orang penyuluh pertanian pendamping program READSI Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21-27 september 2022.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. Imran Jausi, M.Pd juga mengatakan, pada era digitalisasi seperti sekarang kompetensi para Penyuluh Pertanian harus ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital.

“Penggunaan multimedia dalam proses penyuluhan ini sangat efektif.

"Penyuluh harus bisa apa saja karena yang dihadapi bukan petani model dulu namun petani muda milenial yang paham teknologi,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, para penyuluh pertanian ini turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para petani sebagai target ajar.

Sehingga, mereka harus dibekali dengan kemampuan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan para petani.

Sebagai penutup Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jausi menyampaikan menjadi kegiatan yang menarik untuk kedepannya, jadi pekerja kita ini pekerja yang menembus langit, membangun sebuah learning space.

Semoga pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketrampilan digital dalam mendukung Pertanian diIndonesia, pungkasnya.

(tim humas bbpp-bk/ILhm/AL)

Pelantikan Pengurus DPD Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng

Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Pelantikan Pengurus DPD Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di

Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis, 8 Juli 2021. 

Mewakili ketua DPW Sulsel, Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia Bapak Zulkarnain Hamson, S.Sos, M.Si melantik dan mengambil sumpah Pengurus DPD Jurnalis Online Indonesia Kab. Soppeng, dimana dalam sambutannya mengatakan, "izinkan kami berada di Kab. Soppeng untuk membantu pemerintah daerah, karena ini merupakan niat kami, dimana Anggota Join diisi oleh orang-orang yang bukan hanya mencari berita tapi juga bertanggung jawab atas beritanya. 

Kami juga perlu laporkan bahwa kami juga menerima  banyak sekali tawaran pelatihan dan kami berharap pelatihan ini bukan hanya mampu menulis yang benar tapi juga dapat membantu masyarakat. Kami juga memberikan beasiswa bagi wartawan dan keluarganya.

Sementara itu Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan,

"Hari ini kita saksikan bersama bahwa satu organisasi jurnalis telah terbentuk lagi di Soppeng, saya yakin dengan niat dan komitmen kita dapat bekerja dengan tujuan yang mulia, dan hal ini akan memberikan kontribusi yang positif di pemerintahan terutama organisasi media dimana kami merasakan manfaat keberadaannya. 

"Keberadaan Join ini kami butuhkan untuk memberikan informasi yang seimbang karena pemerintah butuh informasi. 

"Kita harapkan adanya sinergitas dan kolaborasi  dengan pemerintah daerah, apalagi saat ini diberlakukan beberapa regulasi yang diperketat, sehingga saya mohon agar kita dapat memahami  bersama dan melakukan diskusi menyikapi regulasi saat ini dimana kita harus tetap menjaga roda perekonomian agar tetap stabil dan tetap menjaga kesehatan sehingga disinilah kita harus bekerjasama dengan semua elemen. 

Sekjen DPP Jurnalis Online Indonesia, Julhan Sifadi dalam sambutannya mengatakan, " awalnya kami mendirikan JOIN ini untuk memberikan manfaat ditengah menjamurnya media online di daerah, ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat yang baik di masyarakat dalam hal melahirkan jurnalistik yang berkualitas karena kami ingin memberikan informasi yang terbaik dan sehat. 

"Saya berharap sinergitas yang terbangun dapat tetap terjaga dengan baik untuk tetap membangun daerah serta memberikan pengaruh yang positif untuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketua DPW Join Sulsel, Dr. Arry AS, S.I.Kom, MH,. CPCE dalam sambutannya melalui zoom virtual mengatakan, "Kepada pengurus DPD Join Kab. Soppeng yang baru saja dilantik, bahwasanya Join ini mengedepankan 2E, yang pertama adalah etika dan yang kedua adalah edukasi. Perkembangan dan pertumbuhan Jurnalis Online Indonesia semakin besar dan hal ini diharapkan menjadi suatu regulasi yang baik untuk menumbuhkembangkan media online begitupun di Sulawesi Selatan. 

"Perlu saya sampaikan bahwa Join akan selalu ada untuk menjaga etika dan profesionalisme kita selaku jurnalis, sangat besar harapan saya agar DPD Kab. Soppeng dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Institusi dan instansi yang ada di Kab. Soppeng karena sinergitas dan kemitraan perlu dibangun bersama-sama.

Ketua DPD Join Soppeng, Herwan SH., MSi,. dalam sambutannya mengatakan, "

Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan seluruh pihak atas support dan dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. 

Keberadaan Jurnalis Online di Soppeng merupakan organisasi pers yang kelima yang ada di Kabupaten Soppeng, yang tentunya kedepan tetap akan bersinergi ke semua pihak pemerintah daerah, instansi dan institusi. Join Kabupaten Soppeng akan tetap independen, profesional, kontrol dan ada solusi. Setelah pelantikan ini, ada pelatihan jurnalis untuk institusi mitra yang ada di Kab. Soppeng. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para anggota Forkopimda Kab. Soppeng, para kepala SKPD, dan para insan pers (Red)

Pemkab Soppeng Bersama LPTKS Gelar Sosialisasi Terkait Loker Bidang Konstruksi Pembangunan Smelter

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak,SE dan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPM-PTSP-Naketrans) Kabupaten Soppeng Andi Damrah, S.Sos, MM membuka peluang kerja bagi masyarakat Soppeng dengan bekerjasama dengan Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) Pt. Bintang Merah Morowali & Pt. Bintang Terang Morowali (Red Star Group 42/427) dengan menggelar Sosialisasi Lowongan kerja bidang Konstruksi Pembangunan Smelter Posisi Crew (Laki-laki) di Kawasan PT. IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang dilangsungkan di Aula Hark Cafe & Eatery Malaka, Jumat, 28 April 2023.

Kepala DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng. Andi Damrah S.Sos. MM menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan forum silaturahmi dan kebanggaan bagi kami atas atas keberadaan Pak direktur bersama jajarannya yang ingin merekrut para pencari kerja yang ada di Kabupaten Soppeng dengan tidak melihat tingkat pendidikan karena yang terpenting adalah keinginannya untuk berkerja, terangnya.

"Melalui sosialisasi ini, kita juga dapat mengetahui syarat apa saja yang dibutuhkan agar dapat bekerja di sana.

"Oleh karena itu, semoga para Kepala Desa/Lurah yang hadir di tempat ini dapat menyampaikan informasi ini kepada warganya yang membutuhkan lowongan pekerjaan, imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Red Star Grup Morowali Amiruddin, S. Pd, M. Pd pada kesempatan tersebut mengatakan, " Terima kasih kepada Bupati Soppeng yang telah memfasilitasi kegiatan kami, dimana pada prinsipnya Red Star bertujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakannya, "Awal mula terbentuknya Red Star, yaitu kami melihat banyaknya angka pengangguran baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan pada saat itu pula hanya IMIP yang membuka peluang kerja di sana, namun saat itu sangat susah mencari orang yang tepat.

"Dengan demikian kami sepakat membentuk penempatan tenaga kerja yang telah kami daftarkan secara legal melalui DPMPTSP Kabupaten Morowali, jelasnya.

"Di sana kami juga berjuang untuk mengusulkan AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemerintah Kabupaten Morowali bagi orang yang tidak dapat mendaftar pekerjaan disana.

"Selain itu, kami juga bermitra dengan orang Cina dengan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi, akunya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, secara resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE yang dalam sambutannya mengatakan,"

Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini, dimana semua yang hadir di tempat ini memiliki pemahaman dan pikiran yang sejalan.

"Dan saya bersama Kadis DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng sengaja turun tangan langsung mengikuti acara ini, karena hal ini merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua di wilayah ini, karena kami memikirkan masyarakat kita seperti halnya memikirkan diri kita sendiri, terang Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

"Pertemuan ini, saya anggap sangat penting untuk ditindaklanjuti karena salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu terkait masalah pengangguran, jadi saya bersyukur karena ada warga Soppeng yang menjadi bagian mitra disana serta peduli dengan masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Soppeng, tandasnya.

"Ini bukan hanya persoalan tenaga kerja, tapi juga terkait potensi daerah juga bisa dibawa ke sana, ini adalah peluang bagi kita semua di samping peluang kerja juga ada peluang usaha.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kita dapat diskusikan langsung, dan ini adalah kesempatan kita untuk memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat sehingga ada harapan untuk menjadi tenaga kerja.

"Namun seyogyanya, sebelum kita membawa masyarakat ke sana, lebih baiknya terlebih dahulu memberikan pelatihan minimal semacam pembekalan kepada para tenaga kerja yang ingin ke sana, Imbuh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

"Melalui kegiatan ini, kita dapat memperjelas peluang apa saja yang ada disana.

"Inilah tanggung jawab kita, minimal informasi ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap manfaatkan moment ini, silahkan korek informasi apa yang perlu dibutuhkan dan perlu disampaikan di masyarakat kita, pungkas Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

(Red/JOIN)

Percepatan Program dan Pencapaian Target, Kadis Kominfo Sulsel Gelar Pertemuan Rutin

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan rutin lingkup Diskominfo-SP di Ruang Command Center, Senin (16/9/2019).

Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo-SP, Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si, dihadiri seluruh pejabat lingkup Diskominfo-SP, pengelola aduan publik dan Tim Arsitektur.

Andi Hasdullah mengatakan pertemuan ini digelar untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari semua bidang untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Foto : Kadis Kominfo SP Sulsel 

Andi Hasdullah meminta agar semua pejabat bersama staf dapat menginventarisasi, memilah-milah pekerjaan yang belum diselesaikan untuk segera ditindaklanjuti semua program di tahun 2019 ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada pemaparan ini dilaporkan beberapa hal terkait realisasi dan kendala dari program/kegiatan semua bidang.

Lukmanuddin, Kabid Layanan e-Government dan Pengelolaan Data melaporkan 2 hal penting yang menjadi prioritas program kerjanya yakni terkait Integrasi Sistem dan Infrastruktur. Untuk aplikasi yang sementara disosialisasikan terus ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Smart Office, namun masih ada kendala di lapangan karena masih ada admin OPD ataupun kepala OPD yang lambat merespon surat masuk, untuk itu perlu terus dilakukan pendampingan dan sosialisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik terkait surat dengan tanda tangan elektronik. Aplikasi lainnya ada SIMPEG yang dibangun oleh Tim Arsitektur Diskominfo sementara proses penyelesaian, aplikasi Integrasi idata, dan aplikasi TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) juga sedang proses penyelesaian.

Dari segi infrastruktur dilaporkan, telah dibangun jaringan Fiber Optik (FO) di semua OPD, Rumah sakit dan tempat-tempat layanan publik yang diharapkan dapat tuntas pada tanggal 25 Oktober mendatang, selain itu ada pembuatan videotron yang sudah siap dioperasikan pada akhir September.

Dari Bidang Statistik menyampaikan bahwa telah dilaksanakan pembuatan aplikasi e-data statistik dan telah dilakukan pelatihan penginputan e-data statistik untuk semua OPD hal tersebut mendapat respon antusias dari para peserta.

Selanjutnya, menurut Kaharuddin Azis, Kabid Statistik, sekarang ini aplikasi e-data statistik sedang dalam proses integrasi data pada aplikasi idata yang dibangun Tim Arsitektur Diskominfo. Hal ini dilakukan untuk memudahkan user/pengguna mengetahui data statistik sektoral secara cepat dan tepat waktu. Olehnya itu diharapkan peran serta OPD untuk rutin mengupdate data-datanya.

Disampaikan pula bahwa pada tanggal 26 September 2019 di lapangan Kantor Gubernur akan diadakan Upacara Hari Statistik yang menghadirkan peserta upacara dari pegawai BPS se-kab/kota dan ASN lingkup Kantor Gubernur Sulsel.

Untuk Bidang Komunikasi, disampaikan oleh Ferry selaku Kabid Komunikasi, bahwa kegiatan difokuskan pada layanan Opini Publik, KIM dan Pertura (menyampaikan pesan melalui Pertunjukan Rakyat). Juga pada akhir September ini salah satu kegiatan yang akan dijalankan yakni Baruga TV dan Program Sulsel Bicara Baik.

Sementara Kepala Bidang Informatika, Badaruddin melaporkan kegiatan difokuskan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang saat ini sedang dilakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat nasional dan Provinsi Sulsel. “Kami bertekad untuk masuk 10 besar, untuk itu kami bersama Tim turun langsung ke lapangan ke OPD untuk memperoleh informasi untuk melengkapi data yang ada di website PPID Sulsel. Perlu disampaikan bahwa website PPID Sulsel : https://ppid.sulselprov.go.id/ sudah berbasis android,” ujar Badaruddin.

Untuk Bidang Persandian, dilaporkan Kabid Yulianus Sonda, kegiatan yang menjadi fokus saat ini adalah proses tanda tangan elektronik untuk semua kepala OPD untuk penerbitan Sertifikat TTE. Selain itu seluruh aplikasi yang dibangun oleh Diskominfo Sulsel akan didaftarkan ke BSSN untuk dilakukan IT Security Assesmen, baik yang belum maupun yang sudah dibangun dan sudah berjalan.

Polisi Akhirnya Ringkus Pelaku Pencuri Mesin Hand Traktor di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tim Resmob Polres Soppeng kembali melakukan penangkapan dan pengungkapan kepada 4 orang pelaku kawanan pencuri dari Kabupaten Sidrap dengan tindak pidana pencurian mesin traktor, Senin 15/1/2024 jam 03.30 wita.

Adapun identitas pelaku yakni, DD alias Al (36 ) tahun alamat, Empagae Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidrap, IB alias Lr(20) tahun alamat Empagae Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidrap, AA alias Gp (30) tahun alamat Empage Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidrap, IS alias IW  (38) tahun alamat Empagae Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidrap.

Kasatreskrim Polres Soppeng Iptu Ridwan mengatakan, "Kejadian bermula saat ketiga pemilik mesin traktor yang disimpan di area persawahan pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 di perkirakan jam 01.30 wita di Toddang Lobo Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, raib di bobol pencuri dengan menyisakan rangka baja ganda traktor, ungkapnya.

"Jadi hanya mesin saja diambil kemudian rangkanya tetap berada di area persawahan, terang Kasatreskrim Polres Soppeng. Senin (15/1/2024).

Kasus pencurian terungkap ketika polisi menerima aduan masyarakat dengan LP Nomor : LP/B/01/I/2024/SPKT/Sek Liliriaja/Polres Soppeng/Polda Sulsel, Tanggal 15 Januari 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, Kasatreskrim Polres Soppeng segera memerintahkan tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dari masyarakat serta menemukan fakta bahwa pelaku pencurian mesin traktor di Toddang Loboo Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng pelakunya adalah DD dengan 3 orang temannya.

Pengumpulan hasil penyelidikan tersebut yang dipimpin Tim Resmob Aipda Jumaldi, dengan melakukan serangkaian penyelidikan tentang keberadaan pelaku tersebut dan ditemukan informasi bahwa Pelaku Lel.DD beserta temannya akan melakukan kembali pencurian mesin traktor di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dari pelaku utama yakni DD, diperoleh informasi tempat mereka menjalankan aksinya menggunakan kendaraan roda empat, yang di kendarai pelaku IS, sementara parkir dipinggir menunggu lelaki DD yang sementara beraksi melakukan pencurian mesin traktor di persawahan LebbaE Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

Kemudian Timsus mengamankan l S dan melakukan undercover untuk menjemput lel.DD bersama teman pada saat mereka akan di jemput, terang AKP Ridwan.

Dalam melakukan aksinya, para pelaku DD menelpon lelaki I S untuk di jemput kemudian anggota Timsus bergerak dengan mengendarai mobil yang dikendarai oleh lelaki I S menuju ke tempat yang di sepakati dengan lelaki DD.

Lebih lanjut, setelah sampai di pinggir jalan Timusu, disana sudah menunggu lelaki DD berteman beserta 3 mesin traktor yang telah ia curi sehingga anggota timsus langsung menangkap dan mengamankan pelaku.

Dari hasil interogasi, para pelaku mengakui perbuatannya dimana ia telah melakukan tindak pidana pencurian mesin traktor yang berada di sawah yang bertempat di Toddang Lobo Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, ke 4 pelaku kemudian dibawah ke Polres Soppeng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sekadar diketahui para pelaku disangkakan Pasal 363 ke 4 Junto Pasal 362 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun penjara.

(Red)

Ketua APPSI Kukuhkan Pengurus Assosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Pengurus Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) resmi dikukuhkan.  Pengukuhan itu dilakukan Ketua APPSI, Longki Djanggola sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Pengukuhan dilakukan dihadapan peserta acara diskusi nasional satu data Indonesia. Dalam komposisi pengurus AKKPSI yang dikukuhkan itu, Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah diplot sebagai Wakil Ketua. 

Pengukuhan pengurus Askompsi dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama untuk menghadirkan satu data Indonesia antara kepala BPS  DR. Kecuk Suharianto dengan pihak ASKOMPSI yang diwakili Kadis Kominfo Sumbar, Yelfin, Kadis Kominfo Kalsel, Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, dan Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah.

Dalam sambutannya  ketua APPSI Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksakan tugas diskominfo- SP yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia

Ketua Umum ASKOMPSI sekaligus Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong Askompsi untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi  komunikasi publik, e-govermant, statistik sektoral dan ciber scurity. "Termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenpanRB, kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya," urai Rony.

Wakil Ketua Askompsi, Ir. H. Andi Hasdullah, MSi ) menambahkan kehadiran ASKOMPSI  menjadi wadah bagi para Kadis Kominfo untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi lingkup urusan topoksi yang melekat pada diskominfo-SP. Termasuk menyalurkan saran dan aspirasi daerah ke pemerintah pusat untuk optimalisasi kinerja Diskominfo-Statistik dan persandian kedepan lebih bersinergi lebih kolaboratif lagi untuk mencapai kinerja optimal terhadap urusan yang melekat pada lembaga diskominfo itu.

"Bahkan ada satu strong poin  ASKOMPSI berkomitmen akan hadir menjadi perekat NKRI menuju Indonesia Hebat sebagai kelembagaan didaerah yang  menangani informasi dan komukasi publik dan kondinator yang gawani penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik SPBE didaerah," beber Andi Hasdullah.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI berdasarkan keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor:007/IX/ASKOMPSI/2019 Periode 2019- 2021 terdiri dari DEWAN PEMBINA  Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar), Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si (Kadis Kominfo
Kalsel). Selanjutnya Ketua askompsi, Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), wakil ketua lr.Herson Aden, M.Si (Kadis Kominfo Kalteng), wakil ketua lr. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi Direktur Eksekutif lr. Eddy Santoso, MM dibantu Dra. Meni Karyawati.
Sekretaris dan pengurus lainnya yaitu dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Riena Retnaningrum, SH  (Kadis Kominfo Jawa Tengah), lr. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi), Atika Nur Rahmania, S.lP, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Kansiana Salle, SH ( Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua), Dr. Drs. Sudarman,MSi ( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung), lr. Syahrullah Mursalin, MP, (Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Kalimanta Utara), Farida Lamarauna, SE,
M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

Gelar Rakernis Kapolri Minta Lakukan Terobosan Kreatif Menuju Polri Presisi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat membuka rapat kerja teknis Divkum Polri (Ist)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Divisi Hukum (Divkum) Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Hubinter Polri dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri, di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).

Dalam rakernis gabungan itu, Sigit meminta kepada seluruh divisi tersebut untuk melakukan penguatan transformasi menuju Polri Presisi Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Tujuan rakernis adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi kinerja, serta persiapan langkah-langkah strategis. Konsep transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit dalam pengarahannya.

Tak hanya itu, Sigit juga menekankan empat divisi tersebut soal menjaga dan mempertahankan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara yang saat ini telah meningkat.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak eksternal terhadap Polri terkait capaian kinerja 100 hari Kapolri.

"Capaian kinerja 100 hari Kapolri, secara umum mencapai 100%. Berdasarkan survei Alvara, tingkat kepercayaan masyarakat 86,5 persen dan tingkat kepuasan: 82,3 persen," ujar Sigit.

Tak lupa, mantan Kapolda Banten tersebut memberikan apresiasinya kepada empat divisi yang sudah melakukan beberapa inovasi dan terobosan yang dilakukan saat ini.

Terkait Divkum Polri, Sigit menyambut baik inovasi yang dilakukan soal pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi

Advokat (PKPA) pada tahun 2021 dengan peserta 228 secara virtual. Lalu, pengembangan Sisdivkum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

"Terus pertahankan dan ditingkatkan dengan menggali terobosan kreatif," ucap mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Sigit berharap, kedepannya Divkum Polri bisa meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Serta, terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

"Tingkatkan kualitas dan kuantitas personel serta anggaran sehingga bantuan dan nasihat hukum dapat lebih optimal," kata mantan Kadiv Propam Polri itu.

Untuk Divisi Humas Polri, Sigit mengapresiasi soal peluncuran Polri TV Radio, yang menjadi implementasi program penguatan sistem komunikasi publik. Platform tersebut telah di download oleh publik sebanyak 33.552 kali melalui Googleplay Android dan 1.310 kali download melalui AppStore Apple.

"Jumlah penonton rata-rata perhari adalah 1.700 penonton dengan penonton tertinggi dalam satu hari berjumlah 21.420 penonton," tutur Sigit.

Lalu, SPIT (Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu) dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dan media dalam membuat pemberitaan seputar Polri. Juru Bahasa Isyarat. Pelatihan public speaking untuk para Kabid Humas Polda dan Kapolres seluruh Indonesia. Pembangunan ruangan mini teater, studio mini press conference dan ruang media center sebagai bentuk pelayanan dan hubungan media.

"Saat ini Divhumas Polri telah tergabung dalam ke dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di bawah Kementerian Kominfo dengan 142

anggota.

"Bermitra dengan 47 media nasional dan 5 organisasi internasional.

Divhumas Polri telah membuat nota kesepahaman dengan 8 perusahaan dan 4 lembaga penyiaran," papar Sigit.

Kendati begitu, Sigit menekankan Divisi Humas Polri terus melakukan evaluasi dan optimalosasi berbagai terobosan inovasi. Perluas kerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga serta media massa baik di dalam maupun di luar negeri.

"Tingkatkan sinergisitas dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama guna sosialisasi harkamtibmas dan program-program Pemerintah," ujar Sigit.

Pada rakernis Divisi Hubinter Polri, Sigit menginstruksikan agar segera membuat kajian terhadap pengajuan penempatan baru Staf Teknis Polri (STP) pada wilayah yang berpotensi meningkatkan konstelasi kejahatan transnasional untuk mencegah kejahatan internasional.

"Pembuatan peraturan tata cara permintaan bantuan dalam penanganan kejahatan lintas negara. Peningkatan kompetensi dan integritas personel yang berdinas di luar negeri," ucap Sigit.

Kemudian di rakernis Div TIK Polri, Sigit mengapresiasi soal pengoptimalisasian Command Center yang telah dibangun di 26

Polda dan 36 Polres serta monitoring center di 1 Polda dan 236 Polres.

Div TIK Polri juga diminta untuk menyiapkan pembangunan Big Data Polri. Lalu, menyempurnakan layanan polisi 110 yang telah terpasang di 420 titik, yaitu 1 Mabes Polri, 32 Polda, 387 Polres/ta/Metro, dan yang belum

terpasang ada 107 titik, yaitu 2 Polda dan 105 Polres.

Dengan seluruh capaian yang telah dilakukan empat divisi tersebut, Sigit berharap bisa terus ditingkatkan dan melakukan inovasi demi mewujudkan Polri yang dicintai oleh masyarakat.

"Wujudkan Polri yang Presisi, Polri yang diharapkan, dan Polri yang dicintai masyarakat sesuai janji saya pada saat uji kepatutan dan kelayakan," ujar Sigit mengakhiri rakernis gabungan itu. (Humaspol)

Jangan Khawatir Jika Gagal Panen, Ini Solusi Kementerian Pertanian

Teropongsulawesi.com,-Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.

Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah beberapa waktu lalu memberikan solusi terbaik melalui "Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Implementasi Asuransi Pertanian di Indonesia”, Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, BMKG dan Jasindo menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani dari Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Pasca pelenggaraan Pelatihan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kementerian Pertanian terus melakukan bimbingan dan pengawalan, salah satunya melalui Evaluasi Pasca Pelatihan untuk melihat sejauh mana program ini diterlaksana di lapangan.

Evaluasi ini serentak dilaksanakan di 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan antaranya Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Bantaeng, Bone dan Luwu Utara dari tanggal 13 s/d 16 Juni 2022 yang juga selanjutnya akan dilaksakan di Jawa Timur sebanyak 6 Kabupaten, antaranya Kabupaten Pasuruan, Lamogan, Tuban, Jombang, Kediri dan Nganjuk yang direncanakan tanggal 20 s/d 23 Juni 2022 mendatang dengan masing-masing tiap Kabupaten diwakili 20 orang petani dan 5 orang penyuluh. Kabupaten ini terpilih dikarenakan merupakan daerah yang banyak mengasuransikan lahan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) waktu lalu menjelaskan, program AUTP merupakan proteksi kepada petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika mengalami gagal panen. Mentan SYL sadar betul jika pertanian merupakan sektor yang cukup rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

"AUTP ini menjadi pelindung bagi petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika terjadi gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT," kata Mentan SYL.

Akiko Aikawa, Chief Advisor proyek asuransi pertanian JICA mengatakan, kami melalukan monitoring dan evaluasi pasca Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan guna melihat sejauh mana penerapannya AUTP ini di lapangan serta mengevaluasi rencana tindak lanjut dari petani saat mengikuti pelatihan waktu lalu.

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasi asuransi pertanian di Indonesia,"katanya.

Menurut Akiko, melalui asuransi ini dapat menjadi solusi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

"Selain itu ingin menggali seperti apa resiko tanaman yang terjadi dilapangan, mengingat AUTP ini penting jika terjadi kegagalan panen bisa terjamin oleh Jasindo.

Jasindo dinilai dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi petani terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi."ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Staf Sanyu Consultant Inc, Jailani menuturkan, untuk mendapatkan informasi dan data secara maksimal kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada petani dengan melakukan tanya jawab langsung kepada petani terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan serta jawaban dari para petani nantinya akan menjadi bahan untuk membuat kebijakan di tingkat pusat atau pengembangan yang lebih baik kedepannya.

Selain itu dengan monev ini bisa mengetahui sejauh mana petani dan penyuluh mehamami informasi tentang AUTP tersebut, baik itu biaya training, syarat pendaftaran serta cara mengklaim asuransinya.

"Dengan adanya informasi dan data yang diperoleh dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan ditingkat pusat sehingga nantinya dari tim JICA mampu merekomendasikan kabupaten tersebut.

"Hasil monev yang diperoleh tentunya akan mensupport atas apa yang dilakukan di kemudian hari, sehingga kedepannya bisa TOT sosialiasi ATUP bisa diagendakan secara rutin oleh puslatan,"jelasnya.

Kedepannya juga PPL yang merupakan ujung tombak dari program AUTP ini dapat mendapatkan pelatihan secara Rutin.

"Terimakasih kepada kepada dan jajaran atas waktu dan kesediaannya yang telah mengkoordinir, membantu memfasilitasi kegiatan ini,"ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Barru, Ahmad berharap kedepannya semakin banyak petani yang dapat memanfaatkan perlindungan ini, sehingga mereka dapat lebih mendapatkan rasa aman saat menggarap lahan mereka karena ada jaminan jika terjadi hal-hal yang menyebabkan gagal panen.

Salah satu petani yang telah mengasuransikan lahannya, Abdullah mengatakan sangat terbantu dengan adanya program ini, sebagai petani jika tidak sangka-sangka terjadi kegagalan panen bisa langsung mengklaim asuransi, sehingga memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya.

(timhumas bbpp-bk. AL/iLHm)

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:

Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 

Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com

Tim Media: 081218212734

Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Gerbang Polri dan ASEAN Jaga Kawasan dari Kejahatan Transnasional

Labuan Bajo, Teropongsulawesi.com,- ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Agustus 2023. Acara yang dihadiri oleh 10 negara ASEAN, satu negara observer yaitu Timor Leste dan tiga negara mitra dialog yaitu China, Jepang dan Korea dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui virtual pada Senin, (21/8/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan AMMTC ini penting dilakukan untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di negara ASEAN. Selain itu, untuk kesiapan menghadapi tantangan global, maka negara ASEAN harus berkomitmen memberantas transnasional crime atau kejahatan lintas negara.

“Dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan transnasional semakin masif dan dengan cara yang semakin kompleks. Sehingga, penanganannya juga harus adaptif, terutama tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika,” ujar Jokowi.

Ditambahkan Presiden, negara ASEAN perlu membangun kerja sama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karenanya, dalam AMMTC ke-17 diharapkan semua itu dapat disepakati bersama.

“Saya berharap dalam pertemuan ini dirumuskan akidah kerja sama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penyelenggaraan AMMTC ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN, yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan dilaksanakan di Labuan Bajo, dimana Presiden Jokowi sebagai Keketuaan.

"Kebetulan di AMMTC ini, Polri juga mendapatkan Keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan Keketuaan. Tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang ada di ASEAN," katanya.

Ia pun berharap pada penyelenggaraan AMMTC ini nantinya akan ada keputusan yang bisa dikerjasamakan terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional crime, yang dimana sempat disinggung Presiden Jokowi, salah satunya permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kapolri yang juga menjadi Ketua AMMTC ini menyebut kerja sama yang akan dirumuskan nanti akan menjadi deklarasi yang bersejarah. Apalagi, penyelenggaraannya di Labuan Bajo, salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas.

"Kita mendapatkan kesepakatan kerja sama dalam rangka pemberantasan transnasional crime, dan juga tentunya sekaligus kita terus mengangkat Labuan Bajo sebagai wisata prioritas dan bisa dikenal oleh masyarakat dunia," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menambahkan, penyelenggaraan AMMTC ini juga akan diikuti oleh para Direktur Imigrasi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan delegasi lainnya. Total peserta kegiatan ini mencapai lebih dari 250 orang dengan membahas 10 isu prioritas transnasional crime, seperti kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pembukaan acara ini, Sandi menuturkan, Kapolri menyebut walaupun berada di tengah tantangan global dan krisis dunia saat ini, sangat menggembirakan melihat berbagai kemajuan yang dinikmati oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Namun penting untuk tetap waspada karena kejahatan transnasional terus menjadi ancaman bagi kawasan.

"Maka pertemuan tahunan AMMTC ini akan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan masa depan," ucapnya.

Kapolri, lanjut Sandi, mengharapkan draf deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme dan penyelundupan senjata dan lainnya dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC. Jika hal tersebut terjadi, Sandi mengatakan, akan menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman, melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

Hasilkan 4 Deklarasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, dalam pertemuan AMMTC ke-17 yang digelar 21-22 Agustus menghasilkan 16 dokumen yang diantaranya adalah terdapat empat deklarasi, dimana tiga diantaranya inisiatif dari Pemerintah Indonesia.

"Kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 program kerja terkait penyelundupan manusia dan 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis," kata Sandi dikutip Kamis, 24 Agustus 2023.

Deklarasi pertama yakni Deklarasi Labuan Bajo. Deklarasi ini tentang memajukan proses penegakan hukum dalam memerangi kejahatan transnasional.

Sandi menuturkan, hasil kesepakatan delegasi AMMTC terkait dengan penguatan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas-negara dengan semakin efektif dan adaptif.

"Tentunya pesan yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan," kata Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, jenderal bintang 2 ini menuturkan, pesan yang ditekankan dalam delapan poin Deklarasi Labuan Bajo, tentang peningkatan kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional.

Dijelaskan, deklarasi itu sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dalam melakukan kegiatan penegakan hukum kejahatan lintas negara.

"Seperti Police to Police, handling over, joint investigation dan mutual legal assistant. Kemudian meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional dan memfasilitasi pertukaran ahli dan personel dalam berbagai kegiatan kerja sama antar negara," katanya.

Kedua deklarasi ASEAN, salah satu deklarasi yang diinisiasi Indonesia ini berisi kerja sama melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional telah disetujui seluruh peserta.

"Jadi ini adalah komitmen kita bahwa masyarakat merupakan pihak yang dirugikan dari kejahatan tersebut dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang efektif dalam bentuk perlindungan fisik pengobatan, psikologis dan pemulihan sosial demi memulihkan hak-hak korban," tuturnya.

Lebih dalam, sambung Sandi, deklarasi ketiga yakni deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan regional terkait peringatan dini dan respon dini atau early warning dan early respon, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan radikalisai dan kekerasan berbasis ekstrimisme yang juga diinisiasi Indonesia.

Kemudian satu deklarasi lainnya, yang merupakan inisiatif Kamboja yaitu deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Deklarasi ini merupakan wujud komitmen ASEAN untuk pemberantasan penyelundupan senjata api melalui kerja sama dan pendekatan komprehensif mulai dari kampanye bahaya penyelundupan senjata api, pertukaran informasi dan berbagai upaya lainnya.

Kemudian selain deklarasi, dalam kegiatan ini juga telah dilakukan penandatanganan 6 MoU dengan negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional hingga pengembangan kapasitas.

"Kami juga melakukan dua bilateral meeting dengan Malaysia dan Jepang serta pertemuan khusus dengan empat negara yaitu Singapura, Laos, Cina, dan Vietnam terkait kerjasama penegakan hukum, pengembangan kapasitas, pertukaran teknologi dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan," katanya.

Sandi mengatakan, beberapa hal yang disepakati dalam AMMTC menjadi awal baik untuk bersama-sama, terutama negara-negara ASEAN untuk memerangi dan memberantas transnasional crime ke depan.

"Sesuai dengan tema ASEAN, 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', semoga AMMTC kali berkontribusi terhadap stabilitas kamtibmas dan perdamaian di kawasan ASEAN," katanya.

Kegiatan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur diakhiri penyerahan Keketuaan AMMTC ke-18 dan Keketuaan ASEAN Senior Official Meeting On Transnational Crime (SOMTC) ke-24 tahun 2024 kepada negara Laos.

Begini Harapan AKP Mustari Saat Bincang Bersama Sejumlah Awak Media di Bone

Kasatlantas Polres Bone saat ngopi bareng dengan awak media (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-

Memasuki era 4.0 kinerja kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan informasi super cepat melalui peran transformasi Digital

Polisi presisi yang merupakan program Kapolri Jenderal Sigit Listianto Prabowo l, sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, polisi dituntut untuk terus bermitra dengan masyarakat khususnya Awak media ,

Karena Media adalah corong penyampaian informasi bagi pemerintah dan masyarakat , kehadiran media Sangat mendukung kinerja kepolisian sehingga perkembangan perkembangan terkait kepolisian dapat segera diakses oleh masyarakat melalui media online.

Bertempat di Warkop 23 Samping Rujab bupati Bone jln MH Thamrin no 1 Watampone Tanete Riattang kab Bone Sulawesi Selatan Kamis 22-juli 2021 Kasat Lantas Polres Bone AKP Mustari SH bersama Kanit Regident IPDA Sujarwo , Kanit turjawal IPDA Muh Irdan , Iptu Suherman, Aipda Jamal bagian tilang polres Bone ngopi bareng bersama awak media.

Bincang-bincang bertajuk Ngopi break bersama Awak media tersebut dihadiri oleh pengurus Organisasi JOIN Bone, PWI Bone , Awak media Info Bone A1 ,dan awak Media lainnya.

Dalam kesempatan itu AKP Mustari SH mengungkapkan bahwa "Media sebagai mitra kerja perlu ada balance dalam pemberitaan agar tetap terjalin sinergitas, katanya.

"Saya sangat mengapresiasi kemitraan yang terjalin dengan Awak media di kabupaten Bone ini selama menjadi orang nomor satu di jajaran satlantas polres Bone, ujar AKP Mustari.

Kata Dia, "Sebagai kasat lantas Saya siap bersinergi dengan seluruh teman teman media di Bone ini agar menjadi mitra yang terbaik dan terjadi balance dalam setiap pemberitaan, jelasnya kepada sejumlah awak media.

"Jika ada kendala dilapangan mari kita bicarakan secara baik, jangan langsung dinaikkan beritanya tanpa adanya konfirmasi dengan kami sehingga jika tak ada konfirmasi maka terjalin komunikasi yang tidak baik dan jika beritanya sudah menggelinding ke mana mana bahkan meskipun beritanya bagus, pasti ada saja yang berpikiran Negatif, terang Kasat Lantas AKP Mustari.

Sementara itu ditempat yang sama, Andi Trisna Arif Ketua DPD Jurnalis Online Indonesia Kabupaten Bone mengajak teman teman media untuk mendukung setiap program positif Satlantas Polres Bone yang salah satunya adalah program bedah Rumah. Ujarnya.

Sekedar diketahui hadir dalam bincang bertajuk Ngopi break Ini yakni Kasat lantas AKP Mustari SH,

Iptu Suherman, IPDA Sujarwo kanitregident, IPDA Muh. Irdan Kanit turjawali, Aipda Jamal bagsim, Andi Trisna Arif ketua DPD Join kab Bone, Aldi media rakyatku.com, Ani Hammer cakrawalainfo.com, Arnold topikinformasi.com, A.Fadel topikinformasi.com, Amir Media Somasinews.com, Milad Indonesia Alakomai.com, Novi Piramida pancasaktinews, Andi ida Parida infoBanua, Andi Syafri TVRI

Andi Basri Rani KaryaRakyatku

Yusdi Musliadi Trobos, Iwan Hammer Kabiro Sulsel media online berandankrinews.com.

Team

Penyebarluasan Peraturan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Soppeng Launching Inovasi Website JDIHN

Bupati Soppeng menandai Baju bertuliskan website Bagian hukum Setda kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Launcing Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Soppeng alamat Website: http//Soppeng.jdihn.go.id. yang dilangsungkan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Rabu 22 Desember 2021.

Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak,SE, yang hadir di Launching tersebut menandai dengan penyerahan baju yg bertuliskan alamat web jdihn.

Kabag Hukum Pemda Kabupaten Soppeng Musriadi, SH.MM dalam kesempatan itu mengatakan, Website JDIHN ini berisi berbagai Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Surat Edaran dan Berita-berita tentang Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dan Informasi lainnya.

Kata Dia, "Tujuan dari pembentukan website JDIH ini, untuk penyebarluasan Peraturan PER UU Pusat dan Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Naskah Dinas lain) serta Kegiatan Bagian Hukum, dan memudahkan Masyarakat/pengguna dalam mengakses Peraturan dan Produk Hukum Daerah.

Selain itu juga untuk Pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan berbasis Web ini, katanya.

"Semoga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna PHD sebagai bagian pelayanan publik sesuai Visi Misi "Pemerintahan Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera, harap Kabag hukum Pemda Soppeng.

Sementara itu, Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE memberikan apresiasi atas terbentuknya Web JDIHN, sebagai bukti nyata kinerja bagian hukum dalam pelaksanaan tugas dan mendukung pencapaian pelayanan publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kiranya kinerja dan pencapaian ini dapat di kembangkan di masa akan datang.

Kata Kaswadi, "Pembentukan Website JDIHN merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan Pelayanan Publik yang Transparan.

Launching Website JDIHN ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP dan Sekretaris Daerah Kab.Soppeng Drs.H.Andi Tenri Sessu, M.Si.

(Red/Humas)

Mentan SYL: Perkuat Peran SDM Pertanian untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Makassar, (Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Islam Makassar (UIM) sebagai tindak lanjut memperluas sinergi dengan perguruan tinggi dalam membangun pertanian yang maju, Sabtu (5/6/21). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda sebagai SDM pertanian dalam peningkatan produksi pertanian melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan saat ini para generasi muda telah masuk di era teknologi digital sehingga perlu beradaptasi dalam memanfaatkan peluang dan memenangkan kompetisi. Para generasi muda didorong mengambil peran khususnya dalam bidang pertanian melalui berbagai kegiatan yang produktif.

"Pertanian saat ini tidak sama lagi dengan pertanian sebelumnya. Kita masuk pertanian internet of thinking, menggunakan artificial intelegent, satelit sudah main, pertanian itu keren," ujar Mentan SYL dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-55 Sekaligus Wisuda Sarjana dan Profesi, Pascasarjana Mahasiswa UIM dan penandatangan MoU Kementan dengan UIM.

Melansir data BPS, sektor pertanian tumbuh positf pada triwulan II 2020 PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen q to q. Ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif selama Januari- Desember 2020 mencapai 451,8 triliun atau meningkat 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahin 2019 sebesar 390,2 triliun.

"Besok, kalian (mahasiswa,- red) yang harus terjun. Pertanian itu bukan hanya tentang makan. Pertanian itu lapangan kerja. Pertanian itu memperkuat perekonomian suatu daerah, dalam krisis apapun jawabannya panganmu aman," tegas SYL.

Oleh karena itu, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini mendorong para lulusan UIM untuk terlibat dalam kemajuan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir dengan membangun pertanian berskala ekonomi dan bisnis dengan melibatkan teknologi pertanian yang modern. UIM salah satu perguruan tinggi yang menjadi rumah inovasi teknologi dan mengorganisir petani ke dalam korporasi pertanian.

"Besok jadilah sarjana dari UIM dengan karakter bugis, islam dan makassar. Hadirlah para sarjana yg komunikator di masyarakat, jadilah benar dengan cita cita tinggi, cerdas dan bersih," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Kementan menandatangani MoU dengan UIM pada beberapa subsektor diantaranya dengan Direktorat Tanaman Pangan, Direktorat Perkebunan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Rektor UIM, Andi Majdah M Zain mengatakan UIM menjadi universitas dalam mempersiapkan SDM yang unggul dalam menyambut Indonesia maju dan modern. UIM menyadari bahwa SDM memberikan supporting sistem yang penting dalam menggerakkan organisasi.

"UIM terus berupaya meningkatkan tenaga dosen serta terus meningkatkan kemampuan dalam skill dalam penguasaan teknologi dan informasi sehingga mampu menopang kinerja UIM yang lebih baik, efisien dan optimal,"kata nya.

Majdah juga mengatakan UIM saat ini telah membangun sistem terintegrasi yang meliputi sistem akademik, learning management system, sistem informasi keuangam dan kepegawaian serta ditunjang dengan penyediaan internet yang disetiap sudut kampus 

"Melalui MoU dengan Kementan kita berharap UIM dapat meningkatkan perannya dalam masyarakat dan melahirkan sarjana yang kompetitif dan penelitian yang inovatif yang bisa didimanfaatkan dalam dunia pertanian," tutup Majdah.

Kabupaten Sinjai Sabet Juara Satu Festival Pertunjukan Media Tradisional

Teropongsulawesi. Com - Makassar, Festival Media tradisional pertunjukan rakyat (Pertura) diselenggarakan Diskominfo sulsel di Hotel Condotel Makassar pada Rabu tanggal 18/09/19 yang diikuti sembilan kabupaten masing-masing Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Luwu dan Toraja Utara berlangsung semarak yang disaksikan penonton dan supporter yang hadir. 

Foto : Kadis Kominfo-SP Sulsel 

Kadis kominfo- SP mereliase keterangannya ke media hari ini mengatakan bahwa tema Festival Media Pertunjukan Tradisional yang dilaksanakan itu adalah merawat kemerdekaan dalam mempererat persatuan bangsa indonesia- sebut hasdullah ditengah era digital yang masif kita tetap merawat budaya kearifan lokal dengan terus menghidupkan.media pertunjukan rakyat untuk menyampaikan pesan- pesan pembangunan, pesan moral kepada khalayak , media pertura ini masih sangat efektif sebagai media informasi terutama dipedesaan-pertura ini tetap akan dibina dan terus didorong untuk menjadi media publik dengan mengadopsi era digitalisasi saat ini.

Hasil penilaian juri memutuskan  Pertura juara satu dari kabupaten Sinjai sekaligus akan mewakili Sulsel di SAIK tingkat nasional yang akan dilaksanakan dipusatkan di provinsi Bangka Belitung- juara dua kabupaten Bone dan juara tiga Kabupaten Gowa. 

Hasdullah mengucapkan selamat kepada pemenang dan memberi appresiasi kepada semua kabupaten yang ikut dalam persival pertunjukan media tradisional semalam- berharap Pertura ini terus berkembang di era online saat ini sebagai upaya kita dalam melestarikan budaya lokal dan optimalisasi penyampaian berbagai informasi kepada pembangunan sulsel yang makin maju tutup hasdullah. 

GoWa-MO Dukung Perjuangan Pemilik Lahan Bandara Hasanuddin Tuntut Haknya

Teropongsulawesi. Com, Gowa (Sulsel) - Angkasa Pura I Makassar di Mandai, Kabupaten Maros, menyiapkan anggaran ratusan miliar, untuk pembebasan lahan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Pembebasan lahan untuk perluasan wilayah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan PKBL, akan dilakukan tahun ini.

Namun anggaran ratusan miliar untuk pembebasan lahan ini menuai kritikan dari Persatuan Masyarakat Korban Penipuan Perluasan Lahan Bandara Hasanuddin (PMKPPLBH) melalui perwakilannya, Karaeng Rewa. Saat berkunjung ke sekretariat Group Wartawan Media Online "GoWa-MO" Jl. Tumanurung Raya No B 28 Sungguminasa Gowa, Etalase Cafe Jaman Now. Kamis, (3/10/) malam.

Ia mengucapkan rasa terima kasihnya karena kedatangannya disambut dengan hangat dan kekeluargaan. Maksudnya berkunjung ke sekretariat GoWa-MO untuk mengadukan nasib masyarakat pemilik lahan perluasan bandara internasional Hasanuddin sebanyak 19 orang dengan luas lahan 102 Ha yang sampai sekarang belum terbayarkan.

" Kami sudah mengadu kemana mana dan sudah mendapatkan banyak "gula gula" (kata kata manis) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada kepemimpinan Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo,"ucapnya dengan nada lemah

Lanjut jelasnya, kami juga sudah merasakan "gula gula" Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pada tanggal 15 Mei 2000 yang berbunyi "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak akan melaksanakan pembangunan di atas tanah yang bermasalah di daerah rencana pengembangan Bandara Hasanuddin sebelum masalah tanah tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku", semuanya hanya pemanis buatan,"pungkas pria paruh baya ini.

" Itu lahan kami, di era Agum Gumelar sebagai Menhub mereka mensertifikatkan tanpa ada peralihan hak dari pemilik lahan. Realisasi Tim Klarifikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai SK Gubernur Sulsel No 969/IX/2006 tentang pembentukan Tim Klarifikasi Pembebasan Tanah Bandara Hasanuddin tanggal 27 Juli 2006, membuktikan bahwa tidak ada peralihan hak dari pemilik lahan,"ucap Karaeng Rewa.

Perjuangan kami sangat berat dan melelahkan tapi kami sangat yakin dengan kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah mampu menyelesaikan perjuangan kami. Apalagi didukung dengan organisasi jurnalis GoWa-MO dengan ratusan media online yang bergabung didalamnya.

Kami kembali bersemangat menuntut hak setelah tahu keberadaan dan eksistensi GoWa-MO, perjuangan kami yang lalu belum ada organisasi jurnalis lain dengan media online. Dukungan media juga sedikit, kami titipkan harapan besar agar masalah lahan kami dapat selesai dan pemilik bisa menikmati haknya,"tutup Karaeng Rewa sembari menyerahkan bundel data dan dokumen kepemilikan.

Ketua umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf menyatakan siap membantu pemilik lahan dengan melakukan komunikasi dan konfirmasi ke pihak pihak yang berkompeten. Berkas data dan dokumen ini akan kami serahkan dan diskusikan dengan penasehat hukum GoWa-MO. 

Kita akan kawal dengan pemberitaan juga dan akan menginformasikan melalui media online kepada publik secara continue terkait aduan pemilik lahan. Dalam waktu dekat kami akan menghadap Gubernur Nurdin Abdullah untuk membahas masalah ini. Saat ini sudah memasuki era keterbukaan informasi, tidak susah membangun komunikasi dan membuka informasi,"ujar "Pak Ketua"