Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati Soppeng Sampaikan Dasar Penyusunan Ranperda

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri

Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020)

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di Kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah Kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum Kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.

Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh

Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng

-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

(Red). IWO 💙

Bupati Soppeng Buka RKPD, Camat/Lurah dan Kepala Desa Sebagai Leading Sektor dan Pilar Pembangunan Daerah

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:

-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19

-Perbaikan kesejahteraan sosial

-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar

-Pengembangan infrastruktur daerah

-Perbaikan tata kelola kepemerintahan

-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “

Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia

2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya

3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah

4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

5. Peningkatan kualitas infrastruktur

6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam

7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda Kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :

Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya Kabupaten Soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .

• Pembangunan dan peningkatan Jalan:

• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.

Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata

Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022

melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan "

Published Hawaya IWO 💙

Bupati Soppeng Sebut Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021 Akan Alami Perubahan Dibanding Target Pada APBD Pokok 2021, Ini Penyebabnya

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat memberikan sambutan di acara rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2021, DPRD kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, Kamis 2/9/2021.

Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M.Adam, S.Sos,MM.

Di kesempatan itu Ketua DPRD kabupaten Soppeng mengurai maksud tujuan dari rapat paripurna yang dilakukan itu.

Dia juga menjelaskan tentang anggaran, waktu dan kapan bisa dilakukan perubahan anggaran.

Dalam kegiatan itu dilakukan peyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng oleh Bupati H.Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat menyerahkan rancangan anggaran perubahan dan PPAS 2021. (Ist).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Soppeng.

"Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan maupun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Kepala daerah kabupaten Soppeng nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankanlah saya untuk menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD TA 2021 dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang merupakan tugas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman program pemulihan ekonomi nasional seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan.

Proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro kabupaten Soppeng pada tahun 2021 akan mengalami perubahan dibanding target pada APBD pokok 2021 perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan target APBD pokok tahun 2021 antara lain adalah :

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD tahun 2021.

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan covid 19 melalui refocusing anggaran.

3. Penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro yang telah ditetapkan sebelumnya, penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng sampai dengan akhir tahun 2021 diharapkan akan tetap tumbuh sebesar 5,8%, meskipun masih dalam keadaan pandemi.

2. Untuk tahun 2021, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB perkapita di targetkan sebesar Rp.55.119.000,-.

3. Angka inflasi tahunan kabupaten Soppeng sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 2,37%. Di harapkan sampai dengan akhir tahun 2021, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran 4%-5%.

4. Angka kemiskinan pada APBD pokok 2021 diasumsikan sebesar 6,42%, pada perubahan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid 19 angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 diasumsikan sebesar 7,15%.

5.IPM sebesar 69,71 %, meningkat dibanding target awal yang sebesar 69,33%.

6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2021.

Di tahun 2021 fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetap menjadi Prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Meskipun demikian pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan umum perubahan APBD T.A. 2021 dan PPAS perubahan APBD TA.2021 ini ada sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah.

Target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.1.204.604.425.314,-, akan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual sebagai berikut:

a. Pada penerimaan pendapatan asli daerah, penyesuaian dilakukan pada masing-masing komponen pajak daerah yang di sesuaikan perkembangannya dengan realisasi terakhir, dimana pendapatan asli daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 127.827.066.724,- rupiah setelah perubahan menjadi Rp.130.499.012.086,-.

b. Pada kelompok penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi covid-19 juga membuat penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp.1.047.208.180.871,- setelah perubahan sebesar Rp.1.015.698.976.346,- atau berkurang sebesar Rp. 31.509.204.525,-.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.29.569.177.719,- setelah perubahan menjadi Rp.35.201.170.408,-.

2. Perubahan kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.302.229.264.577,- .

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.99.624.839.263,- diakibatkan oleh adanya rencana peningkatan belanja infrastruktur dari program pemulihan ekonomi nasional dan silpa tahun 2020 yang dianggarkan kembali.

Adapun kebijakan belanja daerah di arahkan pada :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

c. Belanja yang berasal dari Silva APBD TA 2020 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku,

d. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD tahun 2021.

e. Penambahan, pengurangan dan pergeseran/kegiatan belanja langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas.

f. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD tahun 2021-2026.

g. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

3. perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dari pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.59.329.699.150,- dari total program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.141.415.267.000,- dimana sisanya dari pemulihan ekonomi akan masuk pada APBD pokok Tahun 2022. Disamping itu pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran (silva) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja sebesar Rp.63.500.406.587,-.

b. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target sustainable development goal's ( SDG's) tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- .

"Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional direncanakan 2 Tahun Anggaran, sehingga diperlukan persetujuan tersendiri terkait dengan penganggaran sub kegiatan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dengan harapan wujud kerjasama yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan, sehingga arus informasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera dapat terwujud, papar Bupati Soppeng.

Kata Dia, Kepada para pimpinan SKPD dan pejabat terkait agar menghadiri rapat-rapat selanjutnya yang telah diagendakan oleh pihak legislatif, Pungkas Bupati Soppeng.

Acara Turut di hadiri Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda Soppeng, para pejabat eselon II lingkup pemerintah kabupaten Soppeng serta Camat se Kabupaten Soppeng. (Humas/JOIN).

KPK Apresiasi Pemasangan Alat MPOS Pemkab Gowa, Ini Kata P Nainggolan

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Komisi Pemberantasan Tingkat (KPK) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat aturan daerah.

Salah satunya melalui peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, Kabupaten Gowa berhasil menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan hasil pajak daerah melalui wajib pungutnya. Pemasangan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System ini dinilai sangat berhasil dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

"Meskipun wajib pungutnya sedikit tapi mampu bekerja dengan maksimum. Kita senang dengan tindakan Bapenda ini, apalagi ketegasan mereka yang berani melakukan penutupan warung dan restoran karena tidak taat aturan. Spirit ini bukan untuk mematikan usaha tetapi mengajarkan agar tertib berusaha," katanya usai melakukan pertemuan di Ruangan Sekretaris Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (24/10).

Menurutnya, capaian tersebut juga selaras dengan delapan instrumen pengelolaan pemerintah daerah yang didorong KPK. Antara lain, pengelolaan aset, pendataan fasum dan fasos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Pencapaian ini sudah sangat baik, kita bisa bilang sudah 50 persen yang wajib pungut telah memasang alat transaksi ini. Di beberapa daerah bahkan belum mencapai itu, ini harus terus didorong, utamanya pada sektor perhotelannya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu pula pihaknya juga membicarakan beberapa hal yang secara umum telah mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang baik dengan delapan instrumen yang didorong KPK. Kendati demikian masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan.

Pertama, tentang persertifikatan seluruh aset pemerintah daerah dengan kerjasama Kantor Pertanahan (Kanta). Kedua, tentang persertifikatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengemban yang perlu dikerjakan dengan lebih keras. Bahkan perlu dibentuk Pokja khusus kerjasama REI dan Kanta Gowa.

"Begitupun dengan persoalan atau sengketa aset harus cepat diselesaikan. Intinya kita ingin tertib saja, jika milik pemerintah daerah harus ada sertifikatnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, hingga saat ini alat perekam pajak yang telah terpasang di rumah makan dan restoran sekitar 90 buah, dan masih ada 80 rumah makan dan restoran yang dinilai wajib pungut juga siap melakukan pemasangan alat.

"Jika alatnya sudah ada maka kami siap melakukan pemasangan untuk rumah makan dan restoran ini," katanya

Menurutnya, pemasangan alat transaksi online ini menunjukkan adanya peningkatan hasil daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran.

"Trend peningkatan pajak daerah yang kami alami cukup baik, terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah per bulannya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Pihaknya pun menargetkan hingga akhir 2019 mendatang sekitar 200 alat Mpos akan dipasang di seluruh rumah makan atau sesuai dengan jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di lapangan sebanyak 200 unit.

Selain rumah makan dan restoran, Bapenda Gowa juga akan melanjuti arahan KPK agar pemasangan alat perekaman transaksi di hotel, penginapan dan wisma dapat segera dilakukan.

"Kami target akhir tahun pemasangan alat di hotel dan penginapan di Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya sekitar 20 dapat dipasang secara serentak," terangnya. (CH). 

Tiga Kajati dan Delapan Kajari Dicopot Ini Penyebabnya

Jakarta, - Teropongsulawesi.com,- Diduga main proyek, Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot 3 kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dan 8 kepala kejaksaan negeri (Kajari). Burhanuddin menegaskan akan menindak siapa pun yang bermain-main dalam tugas.

Burhanuddin mengatakan pihaknya sudah mencopot 3 Kajati dan 8 Kajari. Namun, dia tidak menyebut rincian daerah-daerah tersebut.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny soal jaksanya yang kerja sama main proyek, sudah banyak kajati udah saya tindak. Beberapa 2, kemungkinan ada 1 lagi saya akan tindak lagi. Kemudian kajari udah lebih dari 7, dan barusan kemarin saya tindak lagi 1 dan saya copot langsung," ucapnya.

Burhanuddin menegaskan pihaknya akan bertindak tegas kepada siapa pun di jajaran kejaksaan yang bermain proyek. Dia meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati.

"Tapi ini adalah bukti bahwa kami serius, jadi jaksa tidak lagi main-main ikut proyek, dan itu yang selalu ada setiap daerah, mohon maaf. Dan selalu saya katakan dengan teman-teman saya tidak akan pernah untuk berpikir untuk tidak menindaknya," ujarnya.

Dia berharap dukungan kepada seluruh anggota komisi II untuk melaporkan jika ada penyelewengan.

"Izin saya juga mohon juga teman-teman dari bapak-bapak, berikan kami masukan-masukan jika ada jaksa yang masih melakukan itu. Karena jujur kami juga tidak bisa mengawasi secara penuh teman-teman saya di daerah," tuturnya.

Sebelumnya, soal adanya perilaku penyelewengan Kejari dan Kejati itu disampaikan oleh Anggota Komisi III Fraksi PD, Benny K Harman.

Benny mengaku banyak mendapat keluhan kalau penegak hukum di ruang lingkup kejaksaan daerah banyak yang bermain proyek.

"Kami ketika mengunjungi daerah-daerah mendapatkan banyak keluhan mengenai perilaku teman-teman kita yang masih ikut dalam permainan proyek. Jadi, adalah jaksa, apalagi APBN ini, ya nitip proyek. Ada pengusahanya melalui jaksa titip proyek ini. Kalau enggak, ya ditersangkakan," kata Benny, dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Benny mengatakan banyak yang mengadu adanya alokasi dana ke penegak hukum. Terutama dari proyek pembangunan infrastruktur daerah. Untuk itu lah dia meminta jaksa agung untuk menertibkan.

"Jadi mohon maaf saja. Di daerah-daerah ini banyak keluhan penegak hukum itu mendapat alokasi sekian persen dari nilai projek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau nggak aman, ya tahu lah konsekuensinya," ujarnya.

"Saya mendapatkan banyak sekali keluhan semacam ini di daerah-daerah khususnya yang mendapatkan dana alokasi APBN yang begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, proyek-proyek air minum bersih. Kalau bisa ini ditertibkan," kata Benny. (IDR/TIM)

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :

Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.

Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita

kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.

Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir

- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah

-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng

- Para Camat se-Kab.Soppeng

- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO 💙)

Gubernur NA Buka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone

Teropongsulawesi.com,Makassar (Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan membuka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu 3 November 2019.

Pemangku Kepentingan Sulsel-Sultra bertemu dalam untuk membahas langkah apa yang akan diambil dalam mensejahterakan masyarakat di kawasan yang mencakup dua provinsi ini, yakni Provinsi Sulsel dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin Abdullah menyampaikan, persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan. Sedangkan Indonesia termasuk negara agraris dan kelautan. Kawasan Teluk Bone juga demikian.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita, persoalan kemiskinan. Kemiskinan ada di pesisir," kata Nurdin Abdullah.

Gubernut mengapresiasi kegiatan ini sehingga dapat dihasilkan sebuah rekomendasi dan inovasi.

"Indonesia ini kita luar biasa sekali, saya berharap betul-betul pertemuan regional ini melahirkan rekomendasi konsep yang bisa kita dukung bersama," sebutnya.

Sedangkan terkait CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan Ia menyampaikan, jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak yang baik dan signifikan di masyarakat.

"Ini kalau dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan besar, tinggal goalnya apa. Saya kira kita semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dari 3-5 November 2019. Mengangkat tema 'Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone'.

Ketua Umum Jejajring Teluk Bone, Yayat Pangerang menyampaikan, maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Mengenai substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah," terang Yayat Pangerang.

Yayat melanjutkan, dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tatakelola CSR atau TJSL.

"Agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait," sebutnya.

Ia menjelaskan, tujuan pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL.

"Untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya," urainya.

Yayat melanjutkan, upaya selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten.

"Guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,".

Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.(*)

4 November 2019
Biro Humas Pemprov Sulsel

Alat Perekam Transaksi Online Terkoneksi dengan KPK, Ini Kata Adiinsyah Malik Nasution

Teropongsulawesi. Com - Humas, Gowa - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mulai warning kepada para pelaku usaha agar menggunakan alat perekam transaksi online atau tax monitoring system di setiap tempat usahanya. Mulai dari hotel/penginapan, restoran/rumah makan, tempat hiburan hingga parkir. 

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menegaskan, bagi para pelaku usaha yang tak ingin mengindahkan aturan dalam rangka mendorong pemberlakukan sistem pembayaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi secara online ini. Pihaknya akan memberikan sanksi dengan menutup usaha yang bersangkutan. Penutupan usaha ini pula setelah diberikan teguran selama tiga kali berturut-turut. 

"Saya komitmen jika ada hotel, restoran, hiburan dan parkir yang sudah kita ajak menggunakan alat perekam transaksi online dan tidak mengindahkan kami berikan surat peringatan pertama, kemudian kedua jika masih belum mengindahkan, dan jika surat peringatan ketiga telah kita keluarkan itu artinya kita akan menutup usaha mereka," katanya saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Desiminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir, di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (10/9). 

Menurut Bupati Adnan, jika pihak pelaku usaha tidak ingin dipasangkan alat perekam transaksi online ini menandakan tidak adanya transparansi pendapatan usaha. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak utamanya para pelaku usaha. 

"Saya meminta bantuannya untuk bisa bekerjasama. Banyaknya pelaku usaha yang menjalankan kewajiban wajib pungutnya akan semakin meningkat pendapat asli daerah dan tentunya akan semakin banyak hal yang bisa kita bangun untuk daerah ini," tegasnya. 

Dirinya pun mengakui, kehadiran swasta dan bisnismen merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dalam membantu pemerintah daerah guna mendorong pembangunan suatu wilayah khususnya di Kabupaten Gowa. Misalnya, membantu pemerintah dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta menjalankan kewajiban wajib pungut bagi usaha yang memenuhi syarat. 

Sementara, Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, alat perekam transaksi online yang disiapkan yaitu kasir elektronik atau mesin point of sales (MPOS) system. Penggunaan MPOS system ini dilakukan setelah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran, di mana setiap pengunjung yang menggunakan pelayanan yang disediakan restoran dikenakan pajak 10 persen. 

Aturan tersebut juga semakin didukung dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online. 

Untuk langkah awal Bapenda Gowa telah menyiapkan 90 alat MPOS system, dan hingga saat ini sudah ada 50 alat MPOS yang telah terpasang. Alat ini telah terintegrasi langsung ke Bapenda Gowa, Bank Sulselbar dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita targetkan dapat memasang alat MPOS System sebanyak 200 hingga September 2019 mendatang. Ini sesuai daftar usaha yang dianggap wajib pungut," ujarnya. 

Ditempat yang sama Koordinator Wilayah VII Koordinator dan Supervisi KPK Adiinsyah Malik Nasution mengatakan, hal yang didorong pemerintah daerah untuk pemungutan pajak dan retribusi berbasis adalah bentuk peningkatan pencegahan korupsi oleh pelaku usaha maupun jasa. Sehingga KPK sangat mendukung dipenuhinya hal tersebut. 

Sebagai pelaku usaha memang berkewajiban untuk memungut pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mana kewajiban pelaku usaha untuk memungut pajak. Mulai dari restoran, hotel dan parkir. 

"Pajak yang dipungut pelaku usaha ini adalah pajak usaha yang wajib disetor ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah," ujarnya. 

Ia menjelaskan, ini juga sesuai lima kewenangan KPK yang tertuang pada Undang-undang pencegahan korupsi antara lain dalam pasal 7 yakni kewenangan koordinasi, pasal 8 yakni kewenangan supervisi, pasal 11 yakni kewenangan penindakan, pasal 13 yakni kewenangan pencegahan tindak pidana, dan pasal 14 yakni kewenangan monitoring. (CH)

Bupati Soppeng Ikuti Rakor Nasional Terkait Penanganan Covid 19 dan Pelarangan Mudik

Bupati dan Wabup Soppeng bersama Forkopimda dan SKPD saat mengikuti rakor Nasional terkait penanganan Covid 19 (Foto Istimewa).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,- Dalam rangka mengoptimalkan pendisiplinan protokol kesehatan Covid 19 dan Penanganannya, Bupati dan wakil Bupati Soppeng mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri, Menhub, Menag, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ka BNPB dan Ka satgas covid 19 , Forkopimda secara Virtual zoom.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE bersama wakil bupati Soppeng, para anggota Forkopimda pimpinan SKPD terkait mengikuti acara tersebut yang dilangsungkan di ruang Lamataesso, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, Senin (3/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut membahas tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan covid 19 di masing-masing daerah.

Rakor yang di pandu Mendagri Tito Carnavian mengatakan, "Hasil pertemuan ini hendaknya di jadikan acuan oleh kepala daerah untuk melakukan penanganan covid 19 di daerah masing-masing, katanya.

Mendagri Tito Karnavian saat memandu kehutanan rakor (Foto Istimewa).

"Mudah-mudahan dari hasil rapat ini yang diharapkan nantinya untuk di tindak lanjuti oleh para kepala daerah yakni dengan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan forkopimda, untuk menyikapi dan atau menahan covid 19 menjelang hari raya idul fitri. Imbuh Tito Karnavian.

Sementara itu Kepala BNPB pusat Doni Munardo mengatakan," Edukasi pelaranganmudik pada masyarakat yang oleh pemerintah,
melakukan Sosialisasi dan informasi yang masif dan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah untuk pelarangan mudik.

Kemudian para orang tua agar berperan untuk memberikan pengertian kepada anaknya agar menahan diri untuk tidak mudik.

Bagi masyarakat yang ingin Mudik diminta kesadarannya untuk menahan diri agar tidak pulang ke kampung halaman demi kebaikan bersama, imbuh Kepala BNPB Doni Munardo.

"Saya berharap dengan satu komando, 3M, 3T Vaksin, Disiplin+ kompak+, konsisten, imbuhnya.

Diacara yang sama Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa, "Semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan. paparnya.

Kata Mendhub, "Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, pihak kepolisian melalui Korlantas Pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Terangnya.

"Semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke media atau pihak publik karena kita harus menjaga wibawa pemerintah, jangan sampai terkesan kontradiktif dan ego sentriks. Jelasnya.

"Semua pihak di minta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar, tandasnya.

Pada kegiatan virtual tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa,"
Penanganan pandemi covid jelang idul fitri yakni shalat idul fitri 1 syawal 1442 H/2021M di daerah zona kuning dan zona hijau boleh dilaksanakan di masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50%,
dari kapasitas tempat.

"Shalat idul fitri 1 Syawal 1442 H di daerah zona merah dan zona orange tidak boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan. Tegas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Panitia hari besar islam di daerah setempat wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran covid-19 dan pelaksanaan shalat idul fitri. Pungkas Menteri Agama. (Red/Cyta/Ismail)

Sejumlah Sekolah di Soppeng Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka Tahap Kedua

 

Foto Kolase Mendikbud Nadiem Makarim dan Abdul Asis Kepala  UPTD SPF SDN 237 Aletellue Desa Mattabulu Kecamatan Lalabat Kabupaten Soppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, - Sejumlah sekolah di kabupaten Soppeng mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka tahap II.

Merujuk dari Pemerintah pusat melalui Kemendikbud tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Terdapat enam daftar periksa atau ceklis yang harus dipenuhi oleh sekolah.

“Pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi ceklis ini, daftar periksa ini.

Ceklis itu ada enam, sama seperti SKB yang sebelumnya,” ujarnya saat memberikan paparan dalam pengumuman SKB tersebut, secara daring pada tahun lalu.

Daftar periksa pertama, ujar Nadiem, adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.

Daftar periksa kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker; dan keempat, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

Daftar periksa selanjutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. “Harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas, dari guru-gurunya, murid-muridnya,” ujar Mendikbud.

Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan.

Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

“Keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka,” tegas Nadiem.

Setelah daftar periksa terpenuhi, lanjutnya, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

“Pas tatap muka dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Kalaupun sekolah sudah memenuhi kriteria dan ceklis pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan,” ujar Mendikbud.

Terkait protokol kesehatan, terang Nadiem, kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

“Kapasitas maksimal itu sekitar 50 persen dari rata-rata. Semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting, tidak boleh kapasitas full,” ujar Mendikbud mengingatkan.

Nadiem pun mengingatkan perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan.

“Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker,” tegasnya.

Perilaku wajib lainnya adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Selanjutnya, Nadiem mengingatkan untuk memastikan kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.

Di sekolah juga tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. “Kantin tidak diperbolehkan beroperasi.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Tidak ada lagi kegiatan selain KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah.

Kemudian, Satgas Penanganan COVID-19 di daerah memastikan risiko penyebaran COVID-19 terkendali, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. “Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,” tandas Mendikbud.

Sementara itu untuk daerah kabupaten Soppeng provinsi Sulawesi Selatan Keputusan tatap muka Tahap II di Kecamatan Lalabata yang dipersiapkan adalah :

1. SDN 1 Lamappoloware (ujicoba padat siswa dipusat kota kecamatan)

2. SDN 196 Polewali

3. SDN 31 Tellang

4. SDN 29 Cenrana

5. SDN 30 Paowe

6. SDN 244 Lawo

7. SDN 18 Mangkawani.

Dalam pembelajaran tatap muka tersebut diharapkan sekolah mempersiapkan power point. Dan di kirim paling lambat besok hari Kamis 4 Maret 2021, ungkap salah satu kepsek di Desa Mattabulu kecamatan Lalabata Abdul Asis, S.Pd yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka tahap pertama yang dimulai 1 Maret lalu. (Rabu,3/3/2021).

Untuk syaratnya kata Abdul Asis, itu di muat dalam bentuk foto pada powerpoint yakni berupa :

1. Pintu Gerbang atau Papan nama sekolah.

2. Tulisan Batas pengantar/penjemput siswa.

3. Pengukur suhu yg sementara di gunakan.

4. Tempat cuci tangan.

5. Persiapan Masker.

6. Hand sanitizer .

7. Ruang UKS yg terbuka/bagian dalam.

8. Tempat duduk/ bangku siswa di kelas yang telah di atur jaraknya.

9. Toilet/WC yg bersih/ bagian dalam.

10. Disinfektan/cairan penyemprot/alat peyemprot.

11. Kantin ( pintu di tutup tertulis Kantin dan Tutup).

12. Data guru dan keadaan siswa.

13. POS protokol kesehatan.

Setiap sekolah paling banyak 7 slide, tandas Asis kepala UPTD SPF SDN 237 Ale Tellue.

Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Beri Bantuan dan Silaturahim Saat di Kota Maros

Teropongsulawesi. com Soppeng (Sulsel),-Melaksanakan kunjungan kerja (Kuker) di wilayahnya, ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Shanty Merdisyam sambangi Bhayangkari Cabang Maros, Jum'at (06/11/20).

Setibanya di kota Turikale, Ketua Bhayangkari Cabang Maros Ny. Nora Musa Tampubolon bersama ibu-ibu pengurus Bhayangkari cabang Maros menyambut hangat kedatangan istri dari Kapolda Sulsel ini.

Wakil ketua Bhayangkari Daerah Sulsel, Ketua seksi organisasi, Ketua seksi Kebudayaan, Sekretaris, dan Sekertaris YKB yang merupakan istri Wakapolda dan pejabat utama Polda Sulsel terlihat hadir mendampingi kunjungan ke kabupaten yang bersebelahan dari Kota Makassar ini.

Setibanya di Kab. Maros dan melaksanakan rehat sejenak, Ketua Daerah Sulsel bersama rombongan lantas menuju kantor Bhayangkari dan ruang Posyandu Kemala.

Sama dengan kunjungan sebelumnya, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel juga memberikan bantuan yaitu berupa timbangan bayi dari PP Bhayangkari, selimut, seprai, timbangan dan pengukur tinggi badan yang merupakan bantuan dari Pembina Bhayangkari Daerah Sulsel serta Buku bacaan yang merupakan bantuan dari Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel.

Bhayangkari mempunyai peranan penting terutama dalam mendampingi suami dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, olehnya itu Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel memanfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan arahan kepada Bhayangkari Cabang Maros.

"Bhayangkari diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan Covid 19 di tengah keluarganya masing-masing", harap Ny. Shanty Merdisyam dalam arahannya secara virtual.

"Patuhi protokol kesehatan dan bantu ringankan beban suami dengan menjadi mitra yang baik bagi suami" tegasnya.

"Hati-hati dalam menshare suatu berita di media sosial apalagi yang belum tentu kebenarannya", Tutupnya.

Usai melaksanakan tatap muka virtual, istri Kapolda Sulsel ini lantas menyerahkan bantuan prestasi akademik untuk siswa SD dan SMP berupa beasiswa yang diserahkan oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Shanty Merdisyam di ruang Vicon lantai dua Polres Maros.

Bukan hanya itu, Ny. Shanty Merdisyam yang juga merupakan Ketua pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari mengunjungi TK Kemala Bhayangkari 08 cabang Maros untuk memberikan tali asih serta buku perpustakaan dan paket sembako untuk tenaga pendidiknya.

Kunjungan yang berbeda dengan biasanya sebelum saat pandemi, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel bersama pengurusnya tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

( Hawaya, IWO 💙)

SAH, Saharuddin Adam Resmi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2019-2024

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Kabupaten Soppeng pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, 09 Oktober 2019.

Pelantikan ini berdasarkan : 

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Soppeng No 25/12-P.Golkar/IX/2019 tanggal 29 september 2019. 

Surat Dewan pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Soppeng No 007/DPC-SP/IX/2019 Tanggal 9 September 2019. 

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kab. Soppeng No.008.SE.2/DPD-Nasdem Soppeng/IX/2019 Tanggal 24 September 2019. 

Pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD masa Jabatan 2019 – 2024 yaitu :

H.Syahruddin M Adam, S.Sos.MM Ketua DPRD Soppeng. 

A. Mapparemma M, SE. MM Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Soppeng 

Riswan, S.Sos Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Soppeng. 

Foto dari kiri : Riswan Wakil Ketua 2, Andi Mapparemma Wakil Ketua 1 DPRD dan Saharuddin Adam Ketua DPRD Soppeng  Periode 2019-2024 

Ketua DPRD Soppeng dalam sambutan pertamanya menyampaikan,  DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah ; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) : Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

“DPRD ke depan lebih ampuh menjembatani keinginan masyarakat” tuturnya. 

Sementara itu Bupati Soppeng dalam Sambutan menyampaikan, Selamat Atas Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng dan Selamat Mengemban Amanah Konstitusi ini, kami yakin Bapak-Bapak mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Otonomi daerah dewasa ini, eksistensi kinerja DPRD mutlak diperkuat dan ditingkatkan mengingat DPRD selain sebagai representasi masyarakat juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Dengan kedudukan tersebut, DPRD tentunya diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal, akuntabel dan berhasil guna dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan prinsip saling mengimbangi (checks and balances) serta mengedepankan  prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kewibawaan DPRD dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat .

Bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban sesungguhnya merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan pada profesionalitas dan proporsionalitas.

Perbedaan kemampuan dan jabatan diantara kita adalah anugerah Tuhan, sehingga marilah kita abdikan diri dan karya kita untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. 

Turut hadir Para Pimpinan DPRD bersama Ibu; Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Soppeng; Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng; Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Soppeng; Para Camat 

bersama Lurah dan Kepala Desa; Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng; Rekan-rekan Pers, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Hadirin sekalian yang Berbahagia.(W@wa).

Sekda Kab. Wajo Pimpin Kegiatan Bersih - Bersih Dalam Program World Clean Up Day

Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel), Aksi bersih-bersih sampah yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, Pramuka, Mahasiswa, Siswa dan masyarakat sendiri berpusat di Lapangan Merdeka Sengkang, Sabtu 21 September 2019.

Aksi Pembersihan ini merupakan kegiatan dalam rangka aksi bersih-bersih terbesar di dunia World Clean Up Day, yang dilaksanakan 21 September 2019 dipelopori oleh 157 negara, 34 provinsi  dan 13 juta relawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos.,M.M. memimpin langsung kegiatan ini di Lapangan Merdeka Sengkang bersama dengan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Wajo.

Nampak dalam kegiatan ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah mengadakan pembersihan serentak di berbagai penjuru yang ada di sekitar Lapangan Merdeka Sengkang, terlihat seperti BKPSDM Kabupaten Wajo, Dinas Bencana dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Wajo yang ikut terlibat langsung pada hari ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang di kepalai Andi Muh. Baso Iqbal, ST., M.Si.  menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari bersih-bersih sampah.

"Kami berharap kegiatan hari ini dapat terus berlanjut, juga supaya masyarakat dan Pemerintah dapat bersinergi, bersatu padu untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan nyaman sehingga apa yang menjadi Harapan Kita semua, bahkan Kabupaten Wajo akan menjadi kabupaten kota yang nyaman dapat kita capai,"harapnya

Dan dikatakan kalau juga telah dilakukan pada bulan Februari 2019 lalu gerakan Wajo Mappaccing oleh Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. dan kiranya gerakan ini dapat menjadi gerakan di hati semua terutamanya di hati masyarakat Kabupaten Wajo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Wajo telah bahu-membahu merapatkan barisan untuk mewujudkan Kabupaten Wajo bersih melalui program Clean Up day hari ini.

Dikatakan khususnya di Indonesia disimbolkan dengan Clean Up for peace of Indonesia, bahwa bersih-bersih ini  diharapkan untuk bergerak bersama di seluruh jajaran Pemerintah di seluruh lapisan masyarakat.

"Data awal yang telah kami himpun menunjukkan bahwa untuk sementara ini sekitar 20 ribu orang telah menggerakkan kegiatan ini, dan gerakan ini diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, Organisasi, Siswa, Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat sendiri," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

"Insya Allah, pada pukul 12.00 wita, nanti akan bergerak sampai 30.000 orang, kita massifkan kegiatan ini, Panitia yang ada di Kabupaten untuk tetap rapatkan barisan membersihkan lingkungan kita, lingkungan kerja dan lingkungan rumah untuk bisa mewujudkan Wajo benar-benar bersih dari sampah sehingga bisa menuju Wajo menjadi bersih, sehat dan ini merupakan bagian dari upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat menjadikan Wajo lebih bahagia," harap H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Dan dikatakan kalau pesertanya sendiri dari Ormas, Mahasiswa, Pramuka, OSIS, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan, Pegawai Desa, Kelurahan dan Ormas di Kecamatan dan itu dilibatkan secara massif di Kabupaten Wajo.

Secara keseluruhan di Kabupaten Wajo ada sekitar 190 titik menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, dan ini 7 titik Aksi World Clean Up Day Wajo 2019 di Sengkang sendiri diantaranya dan yang terlibat dalam kegiatan pembersihan di lokasi tersebut diantaranya,

*Titik 1 (Pinggiran Pasar Sentral)

- Fatwa

- HMI

- Stekom

*Titik 2 (Drainase Jalan Kenanga) 

- Karpala

- Ecobrik

- Wapala

- Forum anak wajo 

*Titik 3 (Pasar Tempe)

- Sispala Kompas

- Racana IAI

- Mapala IAI

- KSR PMI As'adiyah

*Titik 4 (Pasar Mini tembus jalan Belibis) 

- UKM Printis Uniprima

- Mapala 17 Uniprima

- Gapala

- Paskib SMA 7

*Titik 5 (Terminal Callaccu)

- PMI

- Kasipalaras SMA 7

- Demonts Scout

- Saka Kalpataru

*Titik 6 (Bantaran Sungai Padduppa)

- TCR21

- Jjs Wajo

- PMR Insani Cendana

- Osis Taro Ada Taro Gau

- SRM

*Titik 7 (Titik Kumpul Lapangan Merdeka)

- OPD 

- KNPI

( Humas Pemkab Wajo )

Rakor Bersama KPK RI Wilayah IV Sulsel, Bupati Soppeng Minta Jajaran Tingkatkan Capaian MCP

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Satuan Tugas Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Korupsi wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemda Soppeng menggelar rapat Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis 11 November 2021.

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, "Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Korsupgah KPK RI Wilayah IV Sulawesi Selatan, bersama anggota tim di kota Watansoppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

"Saya berharap semoga dengan keberadaan Tim KorsupgahKPK RI Wilayah IV di kabupaten Soppeng akan memberikan semangat dan motivasi bagi kami dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui supervisi, advis, arahan petunjuk, dan bimbingan yang tak jemu jemunya diberikan kepada kami dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel guna mendukung dan memenuhi kepentingan serta harapan masyarakat pada masa- masa yang akan datang, papar Bupati Andi Kasawadi Razak.

Kata Bupati Soppeng, "Pada hari ini, tentu kita berharap semoga program pencegahan korupsi yang kita laksanakan secara intens selama ini melalui MCP KPK (Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kabupaten Soppeng dapat lebih baik dari tahun sebelumnya dalam rangka menutup adanya celah terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD atau unit kerja lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, harap Bupati Soppeng Andi Kasawadi Razak.

Selain itu, " Kami berharap kepada semuanya agar kedatangan Tim dari KPK bersama dengan anggota tim pada hari ini dapat berdampak signifikan terhadap semangat kita dalam meningkatkan capaian program pencegahan korupsi di daerah ini secara umum, dan lebih khusus pada peningkatan nilai capaian MCP kita tahun ini dan tahun tahun mendatang.

Bupati Soppeng dikesempatan itu juga menekankan dengan mengatakan, "Marilah kita semua mengevaluasi kerja-kerja kita selama ini, dan marilah kita berupaya agar segala kekurangan dan kelemahan kita selama ini dalam upaya pencegahan korupsi di SKPD pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dapat kita identifikasi, inventarisasi dan kita benahi secara terkoordinasi dibawa bimbingan, arahan, petunjuk dan supervisi dari Tim korsupgah KPK RI Wilayah IV Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Dikesempatan berikutnya juga disampaikan Inspektur Kabupaten Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM yang menjelaskan bahwa untuk sementara, Kabupaten Soppeng masih berada pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan berdasarkan dari nilai capaian MCPnya per tanggal 11 November 2021, katanya.

Sementara itu Ketua Tim Satgas KPK RI, Tri Budi Rohmanto dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, "Terkait dengan kedatangan kami ini tentunya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dalam Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam MCP (Monitoring Centre for Prevention), dimana MCP ini sudah berjalan mulai dari tahun 2017 sehingga saya secara pribadi tidak perlu lagi mengingatkan, karena hal ini telah berjalan dan pemerintah daerah pasti sudah bisa melakukan Updating terkait dengan indikator MCP ini, tuturnya.

Kata Dia, "Hampir 3 tahun saya menjadi ketua tim, maka saya berharap jangan asal upload, pahami dulu isinya, karena keberhasilan program pencegahan korupsi merupakan bagian dari sinergitas dan kolaborasi dari seluruh unsur pemerintah daerah, imbuhnya mengunci.

Rakor dan Monev ini turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, para Kepala SKPD, Kepala kantor Pertanahan Nasional Kab. Soppeng, para Kepala Bagian Setda Kab. Soppeng, para Admin MCP dan pejabat teknis terkait lainnya.

(Red/Humaspemda).

Mendapat Penghargaan Teluk Pesisir Terbaik, Ini Harapan Freddy Thie

Teropongsulawesi.com,-Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) yang pembukaannya dilaksanakan diatas Kapal Perang KRI semarang selesai digelar di Kabupaten Belitung. Wali Kota Samarinda Andi Harun terpilih sebagai Ketua Umum Aspeksindo periode 2021- 2025 di Gedung Pendopo Tanjung Kelayang. 

Dalam Munas II yang diikuti 338 kepala daerah itu, Andi terpilih secara aklamasi. Dia menjadi Ketua Umum Aspeksindo menggantikan ketua umum sebelumnya Abdul Gafur Masud yang juga Bupati Penajam Paser Utara. Sedangkan Bupati Belitung Sahani Saleh terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aspeksindo. Sementara Bupati Kaimana Freddy Thie sebagai Bendahara Aspeksindo.

Yang menarik perhatian dalam acara munas ini,  hadirnya Kepala Daerah asal papua,  yang jauh dari ekpektasi peserta. Anggapannya Bupati atau walikotanya minimal berkulit gelap,  keriting rambut namun

Freddy Thie adalah Bupati asal Papua Barat dan menjadi Kulit putih pertama yang bisa menghilangkan segala bentuk ego, menyatukan visi misi masyarakat untuk bersama sama membangun negeri. 

Belum setahun memimpin Kabupaten Kaimana Freddy Thie membawa perubahan besar untuk Papua Barat khusus nya Kaimana. 

Menerima Piagam Penghargaan Aspeksindo Award kategori Daerah Teluk Pesisir Terbaik. 

"Ini adalah langkah awal yang baik bagi daerah Kaimana untuk eksis secara nasional maupun internasional sebagai daerah yang layak diperhitungkan. segala upaya yang dilakukan senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa." Ungkap Freddy Thie

Selanjutnya "Mewakili Kabupaten Kaimana - Papua Barat, Saya dipercaya sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO). Ini suatu Kehormatan sekaligus kesempatan bagi Kabupaten Kaimana untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya yang tergabung

dalam organisasi ASPEKSINDO" tutur Bupati Kaimana 

"Besar harapan kita, kesempatan ini menjadi jalan terang bagi pembangunan Kabupaten Kaimana, terutama pengembangan segala potensi yang kita miliki, dalam hal ini potensi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian serta Kearifan Lokal. Sehingga, Visi Kaimana yang Maju, Adil dan Sejahtera dapat kita raih dan dirasakan segala manfaatnya. Amin" Tutup Freddy Thie

Published (Issan)

Kota Makassar Urutan Ke Empat Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKPPD Terhadap LPPD 2018

Teropongsulawesi. Com, Makassar (Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin acara Penutupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/10).

Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD dan Ketua tim Validasi dan Evaluasi EKPPD Tim Daerah (Timda) Faebuadodo Hia memaparkan bahwa sejak hari Senin (30/9) hingga Kamis (3/10) pagi, Timda telah mengumpulkan dan menggabungkan data validasi dari 24 Kabupaten/Kota dan juga evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulsel tahun 2018.

Menurutnya, berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 100 - 53 tahun 2018 tentang peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Kepala daerah wajib melaporkan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (pasal 69 ayat 1).

Kemudian kata Faebuadodo Hia, bahwa hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan bagi kepala pimpinan daerah untuk melihat dan menilai kinerja di wilayah masing-masing daerah.

Lebih lanjut Ia memaparkan, dari hasil ketersediaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil evaluasi LPPD Provinsi Sulsel tahun 2018, pengambilan kebijakan sebanyak 39 IKK, koreksi data sebanyak 10 setara dengan 25 persen. Pelaksana kebijakan Administrasi umum sebanyak 672 IKK, koreksi data sebanyak 20 setara dengan 2,98 persen. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan sebanyak 82 IKK, koreksi data sebanyak 23 setara dengan 28,05 persen. Agregasi Kabupaten/Kota (Urusan Pemerintahan) sebanyak 35 IKK, koreksi data sebanyak 33 setara dengan 94,29 persen.

"Dari hasil tersebut, pemeringkatan hasil evaluasi EKPPD terhadap LPPD 2018 Kabupaten/Kota tingkat regional (sementara) Provinsi Sulsel, urutan pertama dari Kabupaten Bone, Bulukumba, Gowa, dan Kota Makassar di urutan keempat. Sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang harus menjadi prioritas nanti adalah Kabupaten Enrekang, Luwu dan Jeneponto," paparnya.

"Kami berharap agar dalam penyusunan LPPD, agar capaian kinerja berbeda antara data yang disajikan dengan hasil evaluasi agar dapat meminimalisir, sehingga tergambar LPPD yang disusun sudah berdasarkan data atau dokumen dan valid. Kabupaten/Kota yang capaian kinerjanya rendah, perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas teknis Provinsi Sulsel dan dinas teknis kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemprov Sulsel juga meminta tim teknis untuk memberikan bimbingan dan arahan. Karena yakin-seyakinnya tim ini telah merumuskan indikator yang baik.

"Tinggal kita bagaimana mengoptimalisasi yang termaktub di dalam indikator itu dan apa yang kita harus lakukan," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Selanjutnya, Andi Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada 21 kabupaten/kota yang mencatatkan peningkatan sangat tinggi. Dan tiga daerah yang berada pada urutan terbawa untuk menjadi perhatian khusus.

"Kami sangat bersukur karena awalnya tahun 2017 hanya ada delapan kabupaten/kota, dan tahun 2018 meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. InsyaAllah kedepannya bisa masuk 24 kabupaten/kota. Dan Alhamdulillah Pak Asisten lumayan pengalaman dan sudah komit akan membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.

Tentunya kata Andi Sudirman Sulaiman, semua ini tidak lepas dari sinergitas dengan Kabupaten/Kota, demikian juga dengan Pemprov Sulsel.(*). 

Penyebarluasan Peraturan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Soppeng Launching Inovasi Website JDIHN

Bupati Soppeng menandai Baju bertuliskan website Bagian hukum Setda kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Launcing Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Soppeng alamat Website: http//Soppeng.jdihn.go.id. yang dilangsungkan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Rabu 22 Desember 2021.

Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak,SE, yang hadir di Launching tersebut menandai dengan penyerahan baju yg bertuliskan alamat web jdihn.

Kabag Hukum Pemda Kabupaten Soppeng Musriadi, SH.MM dalam kesempatan itu mengatakan, Website JDIHN ini berisi berbagai Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Surat Edaran dan Berita-berita tentang Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dan Informasi lainnya.

Kata Dia, "Tujuan dari pembentukan website JDIH ini, untuk penyebarluasan Peraturan PER UU Pusat dan Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Naskah Dinas lain) serta Kegiatan Bagian Hukum, dan memudahkan Masyarakat/pengguna dalam mengakses Peraturan dan Produk Hukum Daerah.

Selain itu juga untuk Pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan berbasis Web ini, katanya.

"Semoga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna PHD sebagai bagian pelayanan publik sesuai Visi Misi "Pemerintahan Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera, harap Kabag hukum Pemda Soppeng.

Sementara itu, Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE memberikan apresiasi atas terbentuknya Web JDIHN, sebagai bukti nyata kinerja bagian hukum dalam pelaksanaan tugas dan mendukung pencapaian pelayanan publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kiranya kinerja dan pencapaian ini dapat di kembangkan di masa akan datang.

Kata Kaswadi, "Pembentukan Website JDIHN merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan Pelayanan Publik yang Transparan.

Launching Website JDIHN ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP dan Sekretaris Daerah Kab.Soppeng Drs.H.Andi Tenri Sessu, M.Si.

(Red/Humas)