-->

Jumat, 20 November 2020

Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati Soppeng Sampaikan Dasar Penyusunan Ranperda


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri
Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020)

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di Kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah Kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum Kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.


Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng
-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.
-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

(Red). IWO 💙

Rabu, 03 Februari 2021

Bupati Soppeng Buka RKPD, Camat/Lurah dan Kepala Desa Sebagai Leading Sektor dan Pilar Pembangunan Daerah


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:
-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
-Perbaikan kesejahteraan sosial
-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
-Pengembangan infrastruktur daerah
-Perbaikan tata kelola kepemerintahan
-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “
Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya
3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda Kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya Kabupaten Soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .
• Pembangunan dan peningkatan Jalan:
• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.
Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022
melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan "


Published Hawaya IWO 💙

Kamis, 24 Oktober 2019

KPK Apresiasi Pemasangan Alat MPOS Pemkab Gowa, Ini Kata P Nainggolan

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Komisi Pemberantasan Tingkat (KPK) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat aturan daerah.

Salah satunya melalui peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, Kabupaten Gowa berhasil menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan hasil pajak daerah melalui wajib pungutnya. Pemasangan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System ini dinilai sangat berhasil dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

"Meskipun wajib pungutnya sedikit tapi mampu bekerja dengan maksimum. Kita senang dengan tindakan Bapenda ini, apalagi ketegasan mereka yang berani melakukan penutupan warung dan restoran karena tidak taat aturan. Spirit ini bukan untuk mematikan usaha tetapi mengajarkan agar tertib berusaha," katanya usai melakukan pertemuan di Ruangan Sekretaris Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (24/10).

Menurutnya, capaian tersebut juga selaras dengan delapan instrumen pengelolaan pemerintah daerah yang didorong KPK. Antara lain, pengelolaan aset, pendataan fasum dan fasos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Pencapaian ini sudah sangat baik, kita bisa bilang sudah 50 persen yang wajib pungut telah memasang alat transaksi ini. Di beberapa daerah bahkan belum mencapai itu, ini harus terus didorong, utamanya pada sektor perhotelannya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu pula pihaknya juga membicarakan beberapa hal yang secara umum telah mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang baik dengan delapan instrumen yang didorong KPK. Kendati demikian masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan.

Pertama, tentang persertifikatan seluruh aset pemerintah daerah dengan kerjasama Kantor Pertanahan (Kanta). Kedua, tentang persertifikatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengemban yang perlu dikerjakan dengan lebih keras. Bahkan perlu dibentuk Pokja khusus kerjasama REI dan Kanta Gowa.

"Begitupun dengan persoalan atau sengketa aset harus cepat diselesaikan. Intinya kita ingin tertib saja, jika milik pemerintah daerah harus ada sertifikatnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, hingga saat ini alat perekam pajak yang telah terpasang di rumah makan dan restoran sekitar 90 buah, dan masih ada 80 rumah makan dan restoran yang dinilai wajib pungut juga siap melakukan pemasangan alat.

"Jika alatnya sudah ada maka kami siap melakukan pemasangan untuk rumah makan dan restoran ini," katanya

Menurutnya, pemasangan alat transaksi online ini menunjukkan adanya peningkatan hasil daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran.

"Trend peningkatan pajak daerah yang kami alami cukup baik, terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah per bulannya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Pihaknya pun menargetkan hingga akhir 2019 mendatang sekitar 200 alat Mpos akan dipasang di seluruh rumah makan atau sesuai dengan jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di lapangan sebanyak 200 unit.

Selain rumah makan dan restoran, Bapenda Gowa juga akan melanjuti arahan KPK agar pemasangan alat perekaman transaksi di hotel, penginapan dan wisma dapat segera dilakukan.

"Kami target akhir tahun pemasangan alat di hotel dan penginapan di Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya sekitar 20 dapat dipasang secara serentak," terangnya. (CH). 

Senin, 16 November 2020

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir
- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah
-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng
- Para Camat se-Kab.Soppeng
- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO 💙)

Senin, 04 November 2019

Gubernur NA Buka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone

Teropongsulawesi.com,Makassar (Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan membuka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu 3 November 2019.

Pemangku Kepentingan Sulsel-Sultra bertemu dalam untuk membahas langkah apa yang akan diambil dalam mensejahterakan masyarakat di kawasan yang mencakup dua provinsi ini, yakni Provinsi Sulsel dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin Abdullah menyampaikan, persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan. Sedangkan Indonesia termasuk negara agraris dan kelautan. Kawasan Teluk Bone juga demikian.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita, persoalan kemiskinan. Kemiskinan ada di pesisir," kata Nurdin Abdullah.

Gubernut mengapresiasi kegiatan ini sehingga dapat dihasilkan sebuah rekomendasi dan inovasi.

"Indonesia ini kita luar biasa sekali, saya berharap betul-betul pertemuan regional ini melahirkan rekomendasi konsep yang bisa kita dukung bersama," sebutnya.

Sedangkan terkait CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan Ia menyampaikan, jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak yang baik dan signifikan di masyarakat.

"Ini kalau dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan besar, tinggal goalnya apa. Saya kira kita semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dari 3-5 November 2019. Mengangkat tema 'Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone'.

Ketua Umum Jejajring Teluk Bone, Yayat Pangerang menyampaikan, maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Mengenai substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah," terang Yayat Pangerang.

Yayat melanjutkan, dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tatakelola CSR atau TJSL.

"Agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait," sebutnya.

Ia menjelaskan, tujuan pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL.

"Untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya," urainya.

Yayat melanjutkan, upaya selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten.

"Guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,".

Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.(*)

4 November 2019
Biro Humas Pemprov Sulsel

Selasa, 10 September 2019

Alat Perekam Transaksi Online Terkoneksi dengan KPK, Ini Kata Adiinsyah Malik Nasution


Teropongsulawesi. Com - Humas, Gowa - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mulai warning kepada para pelaku usaha agar menggunakan alat perekam transaksi online atau tax monitoring system di setiap tempat usahanya. Mulai dari hotel/penginapan, restoran/rumah makan, tempat hiburan hingga parkir. 

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menegaskan, bagi para pelaku usaha yang tak ingin mengindahkan aturan dalam rangka mendorong pemberlakukan sistem pembayaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi secara online ini. Pihaknya akan memberikan sanksi dengan menutup usaha yang bersangkutan. Penutupan usaha ini pula setelah diberikan teguran selama tiga kali berturut-turut. 

"Saya komitmen jika ada hotel, restoran, hiburan dan parkir yang sudah kita ajak menggunakan alat perekam transaksi online dan tidak mengindahkan kami berikan surat peringatan pertama, kemudian kedua jika masih belum mengindahkan, dan jika surat peringatan ketiga telah kita keluarkan itu artinya kita akan menutup usaha mereka," katanya saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Desiminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir, di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (10/9). 

Menurut Bupati Adnan, jika pihak pelaku usaha tidak ingin dipasangkan alat perekam transaksi online ini menandakan tidak adanya transparansi pendapatan usaha. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak utamanya para pelaku usaha. 

"Saya meminta bantuannya untuk bisa bekerjasama. Banyaknya pelaku usaha yang menjalankan kewajiban wajib pungutnya akan semakin meningkat pendapat asli daerah dan tentunya akan semakin banyak hal yang bisa kita bangun untuk daerah ini," tegasnya. 

Dirinya pun mengakui, kehadiran swasta dan bisnismen merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dalam membantu pemerintah daerah guna mendorong pembangunan suatu wilayah khususnya di Kabupaten Gowa. Misalnya, membantu pemerintah dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta menjalankan kewajiban wajib pungut bagi usaha yang memenuhi syarat. 

Sementara, Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, alat perekam transaksi online yang disiapkan yaitu kasir elektronik atau mesin point of sales (MPOS) system. Penggunaan MPOS system ini dilakukan setelah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran, di mana setiap pengunjung yang menggunakan pelayanan yang disediakan restoran dikenakan pajak 10 persen. 

Aturan tersebut juga semakin didukung dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online. 

Untuk langkah awal Bapenda Gowa telah menyiapkan 90 alat MPOS system, dan hingga saat ini sudah ada 50 alat MPOS yang telah terpasang. Alat ini telah terintegrasi langsung ke Bapenda Gowa, Bank Sulselbar dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita targetkan dapat memasang alat MPOS System sebanyak 200 hingga September 2019 mendatang. Ini sesuai daftar usaha yang dianggap wajib pungut," ujarnya. 

Ditempat yang sama Koordinator Wilayah VII Koordinator dan Supervisi KPK Adiinsyah Malik Nasution mengatakan, hal yang didorong pemerintah daerah untuk pemungutan pajak dan retribusi berbasis adalah bentuk peningkatan pencegahan korupsi oleh pelaku usaha maupun jasa. Sehingga KPK sangat mendukung dipenuhinya hal tersebut. 

Sebagai pelaku usaha memang berkewajiban untuk memungut pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mana kewajiban pelaku usaha untuk memungut pajak. Mulai dari restoran, hotel dan parkir. 

"Pajak yang dipungut pelaku usaha ini adalah pajak usaha yang wajib disetor ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah," ujarnya. 

Ia menjelaskan, ini juga sesuai lima kewenangan KPK yang tertuang pada Undang-undang pencegahan korupsi antara lain dalam pasal 7 yakni kewenangan koordinasi, pasal 8 yakni kewenangan supervisi, pasal 11 yakni kewenangan penindakan, pasal 13 yakni kewenangan pencegahan tindak pidana, dan pasal 14 yakni kewenangan monitoring. (CH)

Jumat, 06 November 2020

Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Beri Bantuan dan Silaturahim Saat di Kota Maros


Teropongsulawesi. com Soppeng (Sulsel),-Melaksanakan kunjungan kerja (Kuker) di wilayahnya, ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Shanty Merdisyam sambangi Bhayangkari Cabang Maros, Jum'at (06/11/20).

Setibanya di kota Turikale, Ketua Bhayangkari Cabang Maros Ny. Nora Musa Tampubolon bersama ibu-ibu pengurus Bhayangkari cabang Maros menyambut hangat kedatangan istri dari Kapolda Sulsel ini.

Wakil ketua Bhayangkari Daerah Sulsel, Ketua seksi organisasi, Ketua seksi Kebudayaan, Sekretaris, dan Sekertaris YKB yang merupakan istri Wakapolda dan pejabat utama Polda Sulsel terlihat hadir mendampingi kunjungan ke kabupaten yang bersebelahan dari Kota Makassar ini.

Setibanya di Kab. Maros dan melaksanakan rehat sejenak, Ketua Daerah Sulsel bersama rombongan lantas menuju kantor Bhayangkari dan ruang Posyandu Kemala.

Sama dengan kunjungan sebelumnya, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel juga memberikan bantuan yaitu berupa timbangan bayi dari PP Bhayangkari, selimut, seprai, timbangan dan pengukur tinggi badan yang merupakan bantuan dari Pembina Bhayangkari Daerah Sulsel serta Buku bacaan yang merupakan bantuan dari Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel.

Bhayangkari mempunyai peranan penting terutama dalam mendampingi suami dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, olehnya itu Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel memanfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan arahan kepada Bhayangkari Cabang Maros.

"Bhayangkari diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan Covid 19 di tengah keluarganya masing-masing", harap Ny. Shanty Merdisyam dalam arahannya secara virtual.

"Patuhi protokol kesehatan dan bantu ringankan beban suami dengan menjadi mitra yang baik bagi suami" tegasnya.

"Hati-hati dalam menshare suatu berita di media sosial apalagi yang belum tentu kebenarannya", Tutupnya.

Usai melaksanakan tatap muka virtual, istri Kapolda Sulsel ini lantas menyerahkan bantuan prestasi akademik untuk siswa SD dan SMP berupa beasiswa yang diserahkan oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Shanty Merdisyam di ruang Vicon lantai dua Polres Maros.

Bukan hanya itu, Ny. Shanty Merdisyam yang juga merupakan Ketua pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari mengunjungi TK Kemala Bhayangkari 08 cabang Maros untuk memberikan tali asih serta buku perpustakaan dan paket sembako untuk tenaga pendidiknya.

Kunjungan yang berbeda dengan biasanya sebelum saat pandemi, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel bersama pengurusnya tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

( Hawaya, IWO 💙)

Rabu, 09 Oktober 2019

SAH, Saharuddin Adam Resmi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2019-2024


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD
Kabupaten Soppeng pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, 09 Oktober 2019.

Pelantikan ini berdasarkan : 
Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Soppeng No 25/12-P.Golkar/IX/2019 tanggal 29 september 2019. 

Surat Dewan pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Soppeng No 007/DPC-SP/IX/2019 Tanggal 9 September 2019. 

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kab. Soppeng No.008.SE.2/DPD-Nasdem Soppeng/IX/2019 Tanggal 24 September 2019. 

Pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD masa Jabatan 2019 – 2024 yaitu :

H.Syahruddin M Adam, S.Sos.MM Ketua DPRD Soppeng. 

A. Mapparemma M, SE. MM Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Soppeng 

Riswan, S.Sos Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Soppeng. 

Foto dari kiri : Riswan Wakil Ketua 2, Andi Mapparemma Wakil Ketua 1 DPRD dan Saharuddin Adam Ketua DPRD Soppeng  Periode 2019-2024 

Ketua DPRD Soppeng dalam sambutan pertamanya menyampaikan,  DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah ; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) : Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

“DPRD ke depan lebih ampuh menjembatani keinginan masyarakat” tuturnya. 


Sementara itu Bupati Soppeng dalam Sambutan menyampaikan, Selamat Atas Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng dan Selamat Mengemban Amanah Konstitusi ini, kami yakin Bapak-Bapak mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Otonomi daerah dewasa ini, eksistensi kinerja DPRD mutlak diperkuat dan ditingkatkan mengingat DPRD selain sebagai representasi masyarakat juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 


Dengan kedudukan tersebut, DPRD tentunya diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal, akuntabel dan berhasil guna dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan prinsip saling mengimbangi (checks and balances) serta mengedepankan  prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kewibawaan DPRD dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat .

Bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban sesungguhnya merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan pada profesionalitas dan proporsionalitas.

Perbedaan kemampuan dan jabatan diantara kita adalah anugerah Tuhan, sehingga marilah kita abdikan diri dan karya kita untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. 


Turut hadir Para Pimpinan DPRD bersama Ibu; Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Soppeng; Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng; Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Soppeng; Para Camat 
bersama Lurah dan Kepala Desa; Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng; Rekan-rekan Pers, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Hadirin sekalian yang Berbahagia.(W@wa).

Jumat, 20 September 2019

Sekda Kab. Wajo Pimpin Kegiatan Bersih - Bersih Dalam Program World Clean Up Day


Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel), Aksi bersih-bersih sampah yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, Pramuka, Mahasiswa, Siswa dan masyarakat sendiri berpusat di Lapangan Merdeka Sengkang, Sabtu 21 September 2019.

Aksi Pembersihan ini merupakan kegiatan dalam rangka aksi bersih-bersih terbesar di dunia World Clean Up Day, yang dilaksanakan 21 September 2019 dipelopori oleh 157 negara, 34 provinsi  dan 13 juta relawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos.,M.M. memimpin langsung kegiatan ini di Lapangan Merdeka Sengkang bersama dengan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Wajo.

Nampak dalam kegiatan ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah mengadakan pembersihan serentak di berbagai penjuru yang ada di sekitar Lapangan Merdeka Sengkang, terlihat seperti BKPSDM Kabupaten Wajo, Dinas Bencana dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Wajo yang ikut terlibat langsung pada hari ini.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang di kepalai Andi Muh. Baso Iqbal, ST., M.Si.  menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari bersih-bersih sampah.

"Kami berharap kegiatan hari ini dapat terus berlanjut, juga supaya masyarakat dan Pemerintah dapat bersinergi, bersatu padu untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan nyaman sehingga apa yang menjadi Harapan Kita semua, bahkan Kabupaten Wajo akan menjadi kabupaten kota yang nyaman dapat kita capai,"harapnya

Dan dikatakan kalau juga telah dilakukan pada bulan Februari 2019 lalu gerakan Wajo Mappaccing oleh Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. dan kiranya gerakan ini dapat menjadi gerakan di hati semua terutamanya di hati masyarakat Kabupaten Wajo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Wajo telah bahu-membahu merapatkan barisan untuk mewujudkan Kabupaten Wajo bersih melalui program Clean Up day hari ini.


Dikatakan khususnya di Indonesia disimbolkan dengan Clean Up for peace of Indonesia, bahwa bersih-bersih ini  diharapkan untuk bergerak bersama di seluruh jajaran Pemerintah di seluruh lapisan masyarakat.

"Data awal yang telah kami himpun menunjukkan bahwa untuk sementara ini sekitar 20 ribu orang telah menggerakkan kegiatan ini, dan gerakan ini diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, Organisasi, Siswa, Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat sendiri," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

"Insya Allah, pada pukul 12.00 wita, nanti akan bergerak sampai 30.000 orang, kita massifkan kegiatan ini, Panitia yang ada di Kabupaten untuk tetap rapatkan barisan membersihkan lingkungan kita, lingkungan kerja dan lingkungan rumah untuk bisa mewujudkan Wajo benar-benar bersih dari sampah sehingga bisa menuju Wajo menjadi bersih, sehat dan ini merupakan bagian dari upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat menjadikan Wajo lebih bahagia," harap H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.


Dan dikatakan kalau pesertanya sendiri dari Ormas, Mahasiswa, Pramuka, OSIS, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan, Pegawai Desa, Kelurahan dan Ormas di Kecamatan dan itu dilibatkan secara massif di Kabupaten Wajo.

Secara keseluruhan di Kabupaten Wajo ada sekitar 190 titik menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, dan ini 7 titik Aksi World Clean Up Day Wajo 2019 di Sengkang sendiri diantaranya dan yang terlibat dalam kegiatan pembersihan di lokasi tersebut diantaranya,

*Titik 1 (Pinggiran Pasar Sentral)

- Fatwa
- HMI
- Stekom

*Titik 2 (Drainase Jalan Kenanga) 

- Karpala
- Ecobrik
- Wapala
- Forum anak wajo 

*Titik 3 (Pasar Tempe)

- Sispala Kompas
- Racana IAI
- Mapala IAI
- KSR PMI As'adiyah

*Titik 4 (Pasar Mini tembus jalan Belibis) 

- UKM Printis Uniprima
- Mapala 17 Uniprima
- Gapala
- Paskib SMA 7

*Titik 5 (Terminal Callaccu)

- PMI
- Kasipalaras SMA 7
- Demonts Scout
- Saka Kalpataru

*Titik 6 (Bantaran Sungai Padduppa)

- TCR21
- Jjs Wajo
- PMR Insani Cendana
- Osis Taro Ada Taro Gau
- SRM

*Titik 7 (Titik Kumpul Lapangan Merdeka)

- OPD 
- KNPI

( Humas Pemkab Wajo )

Kamis, 03 Oktober 2019

Kota Makassar Urutan Ke Empat Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKPPD Terhadap LPPD 2018

Teropongsulawesi. Com, Makassar (Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin acara Penutupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/10).

Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD dan Ketua tim Validasi dan Evaluasi EKPPD Tim Daerah (Timda) Faebuadodo Hia memaparkan bahwa sejak hari Senin (30/9) hingga Kamis (3/10) pagi, Timda telah mengumpulkan dan menggabungkan data validasi dari 24 Kabupaten/Kota dan juga evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulsel tahun 2018.

Menurutnya, berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 100 - 53 tahun 2018 tentang peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Kepala daerah wajib melaporkan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (pasal 69 ayat 1).

Kemudian kata Faebuadodo Hia, bahwa hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan bagi kepala pimpinan daerah untuk melihat dan menilai kinerja di wilayah masing-masing daerah.

Lebih lanjut Ia memaparkan, dari hasil ketersediaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil evaluasi LPPD Provinsi Sulsel tahun 2018, pengambilan kebijakan sebanyak 39 IKK, koreksi data sebanyak 10 setara dengan 25 persen. Pelaksana kebijakan Administrasi umum sebanyak 672 IKK, koreksi data sebanyak 20 setara dengan 2,98 persen. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan sebanyak 82 IKK, koreksi data sebanyak 23 setara dengan 28,05 persen. Agregasi Kabupaten/Kota (Urusan Pemerintahan) sebanyak 35 IKK, koreksi data sebanyak 33 setara dengan 94,29 persen.

"Dari hasil tersebut, pemeringkatan hasil evaluasi EKPPD terhadap LPPD 2018 Kabupaten/Kota tingkat regional (sementara) Provinsi Sulsel, urutan pertama dari Kabupaten Bone, Bulukumba, Gowa, dan Kota Makassar di urutan keempat. Sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang harus menjadi prioritas nanti adalah Kabupaten Enrekang, Luwu dan Jeneponto," paparnya.

"Kami berharap agar dalam penyusunan LPPD, agar capaian kinerja berbeda antara data yang disajikan dengan hasil evaluasi agar dapat meminimalisir, sehingga tergambar LPPD yang disusun sudah berdasarkan data atau dokumen dan valid. Kabupaten/Kota yang capaian kinerjanya rendah, perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas teknis Provinsi Sulsel dan dinas teknis kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemprov Sulsel juga meminta tim teknis untuk memberikan bimbingan dan arahan. Karena yakin-seyakinnya tim ini telah merumuskan indikator yang baik.

"Tinggal kita bagaimana mengoptimalisasi yang termaktub di dalam indikator itu dan apa yang kita harus lakukan," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Selanjutnya, Andi Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada 21 kabupaten/kota yang mencatatkan peningkatan sangat tinggi. Dan tiga daerah yang berada pada urutan terbawa untuk menjadi perhatian khusus.

"Kami sangat bersukur karena awalnya tahun 2017 hanya ada delapan kabupaten/kota, dan tahun 2018 meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. InsyaAllah kedepannya bisa masuk 24 kabupaten/kota. Dan Alhamdulillah Pak Asisten lumayan pengalaman dan sudah komit akan membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.

Tentunya kata Andi Sudirman Sulaiman, semua ini tidak lepas dari sinergitas dengan Kabupaten/Kota, demikian juga dengan Pemprov Sulsel.(*). 

Senin, 21 Desember 2020

Ada Tiga Keputusan Dalam Ranperda yang Diserahkan Ketua DPRD Ke Bupati Soppeng



Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-
Rapat Paripurna pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda pengambilan keputusan terkait 3 ranperda : Ranperda tentang Perusahan umum Daerah Air Minum Tirta ompo, Ranperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040 dan Ranperda perda tentang Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Senin 21/12/2020. Pukul. 20.00 Wita.

Rapat di buka Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin,M. Adam,S.Sos,MM

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama didahului oleh Bupati Soppeng, Ketua dan Wakil ketua DPRD dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD dari ketua DPRD Kepada Bupati Soppeng

Sambutan Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE menjelaskan bahwa ke 3 (tiga) Ranperda telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Fraksi, maka dapat kami sampaikan pendapat akhir yaitu Ranperda tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo.
- Pengaturan substansi dalam Perda ini dimaksudkan sebagai kerangka regulasi yang mengatur tata kelola pengurusan dan pembinaan perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo di Kabupaten Soppeng.
- Keberadaan Perda ini Tentunya diarahkan untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat melalui pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.


Selanjutnya Ranperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman, termasuk acuan bagi para pengembang dalam menjalankan usahanya membangun Perumahan dan pemukiman di wilayah Kabupaten Soppeng.
- Peraturan dalam Perda RP3KP diharapkan mampu mewujudkan ketertiban dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, menjamin ketersediaan prasarana sarana dan utilitas sebagai masyarakat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan serta menciptakan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat.

Terakhir yaitu Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Lenyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prakursor Narkotika
-Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng ini, diharapkan dapat merumuskan upaya pemecahan masalah, konsep pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Peraturan Daerah ini kedepannya akan menjadi kerangka hukum dalam upaya penyelesaian, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang melingkupi langkah pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi serta pendanaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Soppeng. Pungkasnya

Acara turut di hadiri :
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota, sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng ,Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si, para Pejabat Eslon II dan Camat lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng.

Hawaya IWO 💙

Senin, 09 September 2019

Ini Harapan Adnan Saat Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Gowa Periode 2019 - 2024


Teropongsulawesi. Com
- Humas, Gowa - Anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang nantinya dapat diwujudkan dalam sebuah program agar bermuara untuk kemajuan dan peningkatan daerah, termasuk di Kabupaten Gowa. 

Hal ini ditegaskan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gowa dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Masa Jabatan 2019-2024 di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (9/9). 

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu DPRD provinsi, kabupaten/kota tidak berada pada turunan legislatif tetapi merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah. Artinya kesuksesan yang telah dicapai pemerintah daerah itu berarti karena dukungan para anggota DPRD nya. 

"Sangat dibutuhkan kerjasama yang erat dan komunikasi yang baik demi mendukung terwujudnya Kabupaten Gowa yang sejahtera untuk masyarakatnya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita kita harus saling merangkul untuk membangun daerah kita," ujarnya. 


Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini berhasil meraih sekitar 75 penghargaan baik provinsi maupun nasional. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di daerah berjuluk Butta Bersejarah ini dinilai baik dan semakin maju. 

"Prestasi yang kita raih ini karena kerja keras dan sumbangsih kita semua. Sumbangsih pemikiran, saran, gagasan dan pendapat ini adalah hal yang paling mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan adil," ungkap Bupati Adnan. 

Dirinya pun berharap, seluruh anggota DPRD Gowa yang terpilih ini dapat bekerja dengan baik, berkomunikasi dan menjalin kerjasama secara baik demi satu capaian yang diharapkan masyarakat. Apalagi mereka yang terpilih kebanyakan adalah kaum muda sehingga diharapakan dapat berlari lebih kencang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. 

"Tugas kita kedepannya semakin berat salah satunya dalam menyusun APBD 2020 mendatang yang juga merupakan bagian tugas pertama pasca dilantik. Mari kita merencanakan, menyusun dan mengsahkan aturan yang berlaku," katanya. 

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut Bupati Adnan juga menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD Gowa periode 2014-2019 yang telah memberikan kinerja, karya nyata dan masukannya dalam membangun daerah ini. 


 Sementara itu, Pimpinanan  Sementara DPRD Gowa Rapiuddin Rapi mengatakan, amanah yang dipercayakan kepada masyarakat ini sebagai tempat menyampaikan aspirasi dapat dipegang teguh. 

"Kami sangat mengharapkan kerjasama dari rekan-rekan anggota DPRD Gowa agar bisa selalu kompak dalam merencanakan, menyusun dan mengesahkan aturan-aturan yang baik demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan menyampingkan kepentingan pribadi, golongan dan lainnya," katanya. 

Dalam pengambilan sumpah/janji ini Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Hebbin Silalahi bertindak sebagai pemandu sumpah kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa periode amanah 2019-2024 yang terbagi dari 31 anggota DPRD wajah baru dan 14 incumbent. Termasuk pula mengumumkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Gowa sementara. (CH)

Sabtu, 14 November 2020

PJS Bupati Soppeng Sebagai Inspektur Upacara Kegiatan Apel Gabungan Penanggulangan Bencana Alam


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Kegiatan apel kesiapan penanggulangan bencana alam Kab. Soppeng Tahun 2020 di Lapangan Halaman Kantor Bupati Soppeng, Jln. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.Minggu 15/11/2020 pukul 08.00 Wita.

Sebagai Inspektur Upacara yaitu Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir Dalle. Dalam amanatnya mengatakan bahwa, " Ditengah pandemi covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bersinergi Bersama-sama mengurangi tingkat resiko ancaman Covid 19 di Kab. Soppeng

Pemerintah Daerah Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng dan Perangkat Daerah terkait Serta jajaran TNI/Polri dan Relawan secara Bersama-sama Perlu Langka-langka Konkrit yaitu
- Identifikasi potensi ancaman bahaya hidrometorologi yang ada
- Melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan dalam rangka berbagai peran dan menyiapkan sumber daya
- Siapkan Rencana kontijensi dan laksanakan gladi dan simulasi dengan melibatkan seluruh stekholder
- Sosialisasi kepada seluruh masyrakat mengenai kesiapsiagaan dan apa yang harus dilakukan sehingga selamat bila bencana terjadi.

Apel Gabungan Penanggulangan Bencana ini dilakukan guna mengevaluasi kekuatan personil dan peralatan yang ada untuk antisipasi dan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam di Kab. Soppeng dan agar dijadikan sebagai momentum bagi semua untuk selalu waspada terjadinya bencana

Penanggulangan Bencana Harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah, masih banyak kekurangan serta dukungan yang belum maksimal dari pemerintah, namun hal ini jangan jadi kendala dan melemahkan semangat kita dalam menangani bencana di Kab. Soppeng

Pada Kesempatan ini mengajak untuk bersama-sama mendeklarasikan penyelenggaraan pemilu damai serta menyambut pesta demokrasi dengan suka cita dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi kerja keras dan kerjasama yang terjadi antara pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD terkait lainnya Serta TNI/Polri dan Para relawan bersama unsur yang terlibat dalam penanganan bencana di Kab. Soppeng, segala kekurangan begitu pula kendala yang dihadapi mari kita perbaiki untuk menciptakan tim yang kuat, solid, teruji dan profesional dalam bingkai kebersamaan."

Dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan penanggulangan bencana daerah.
Apel Selesai 08.35 Wita, dengan aman.


Dihadiri oleh
1. Ketua DPRD Kab.Soppeng
H. Saharuddin M. Adam, Sos, MM.
2. Kapolres Soppeng
AKBP Moh. Roni Mustofa, S.ik ,M.ik
3. Dandim 1423/Soppeng
Letkol Inf Richard M Butarbutar, S.Ap,M.Tr,(Han).
4.Kadis Kesehatan Kab.Soppeng Sallang,SKM,M.Kes
5. Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng
Sahrani,S.IP
6. Kadis Perhubungan Kab.Soppeng
Hamzah Hola,S.Sos,M.Si
7. Kadis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Drs. Andi Muhammad Surahman,M.Si

8.AKP.Samsul Safar, S.Sos sebagai Perwira Upacara

9. IPDA.A. Ahmad S.Sos sebagai Komandan Upacara

Peserta :
1. 1 SST Personil Kodim 1423/Soppeng
2. 1 Platon Personil Polres Soppeng
3. 1 SST Personil SatPol PP
4. 1 SST Damkar
5. 1 SST Dishub
6. 1 SST Tagana
7. 1 SST TRC
8. 1 SST PMI
9. 1 SST PSC 119
10. 1 SST PU-PR

(Hawaya IWO 💙)/

Kamis, 31 Oktober 2019

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Melaksanakan Lomba Busana Motif Ecoprint


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel)- Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tanggal 28 Oktober 2019,Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda) Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan melaksanakan Lomba Busana dengan Motif Ecoprint antar pelajar SMA/SMK/Madrasah Aliyah Negeri / Madrasah Aliyah Pondok Pesantren dan sederajat se Kabupaten Soppeng dengan tema " Tampil Gaya dengan Busana Ecoprint" di laksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng pada hari Kamis,31 Oktober 2019.

Dalam sambutan Ketua Dekranasda Soppeng, Hj.Nur Jannah Andi Kaswadi Razak, SE  mengatakan bahwa kegiatan lomba busana ini juga kami laksanakan sebagai wadah untuk memperkenalkan Sutera motif ecoprint yang dihasilkan pengrajin di Kabupaten Soppeng kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan ketertarikan dan kebanggaan masyarakat terutama generasi muda milenial terhadap produk kerajinan khas daerah.


Melalui kegiatan ini saya ingin mengajak kita semua " Ayo kita sama sama berkomitmen cinta dan bangga dengan produl lokal kita.Orang Soppeng Bangga Bersutera Soppeng.

Selanjutnya dalam arahan Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, SE mengungkapkan bahwa
Menarik sekali ibu- ibu bisa membuat karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,perlakuannya kita padukan maka kelihatan cantik semoga budaya sutra meningkat menggunakan ecoprint dikembangkan dan dipahami bisa membangkitkan ecoprint di Soppeng yang sudah banyak pesanan.Hari ini kita akan saksikan anak- anak kita menampilkan ecoprint bahwa Soppeng juga bisa berkopetensi dengan daerah daerah lain.

Setelah diumumkan maka yang menjadi juara Favorit Putri Novita, HS dari SMAN 2 Soppeng dan Juara Putra Ismadi dari MAN I Soppeng.


Adapun yang hadir Bupati Soppeng,Ketua DPRD bersama anggota,Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah daerah ,Kepala BUMN,BUMD,Instansi Vertikal,Ketua Organisasi Wanita,Jurnalis, Camat se Kabupaten Soppeng. (W@Wa)

Rabu, 16 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Pemprov Sulsel Selamatkan Aset 6,5 Triliun


Teropongsulawesi.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa
penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Kamis, 12 September 2019

Bapenda Didampingi Satpol PP Datangi Sejumlah Restoran dan Rumah Makan, Ada Apa,


Teropongsulawesi. Com - Humas, Gowa - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa melakukan penertiban kepada sejumlah rumah makan dan restoran di wilayah Kecamatan Somba Opu, Kamis (12/9) yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid. 

Penertiban yang dilakukan bersama puluhan anggota Satpol PP Gowa dalam rangka menindaklanjuti implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 terkait dengan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online. Sehingga seluruh pelaku usaha di Kabupaten Gowa yang tidak mengindahkan aturan ini akan diterbitkan sampai pada tingkatkan penutupan. 

Dalam penertiban tersebut sekitar dua rumah makan/restoran yang ditutup yakni Donal Mee di Jalan Hasanuddin dan Warteg Selera di Jalan Mangka Dg Bombong. Sementara tiga rumah makannya lainnya seperti Warung Pak Tjomot, Restoran I Love You Pecel Lele di Jalan Hasanuddin dan Goal Cafe di Ruko Emerald, Jalan Yusuf Bauty masih dalam status peringatan. 

"Warung makan yang kita tutup hari ini karena memang menunggak pajak dan tidak mengindahkan aturan yang sudah kami buat untuk memasang alat perekam transaksi online atau Maschine Point of Sales (MPOS). Sementara yang masih status peringatan itu karena belum memasang alat," ujar Ismail Majid usai melakukan penertiban. 

Pasalnya dalam pernyataan surat edaran yang dikeluarkannya pihaknya telah memberikan interval waktu selama tujuh hari untuk ditindaklanjuti, dan jika selama waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka warung makan/restoran wajib untuk ditutup. 

"Ini pun kita lakukan atas kerjasama KPK, Bank Sulselbar, Polres dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Olehnya seluruh pelaku usaha yang tidak mengindahkan maka kita akan tindaki dengan tegas," lanjutnya. 

Kedepan, penginapan/hotel dan tempat hiburan juga akan dilakukan hal yang sama, hanya saja khusus hotel/penginapan yang letaknya berada di Kecamatan Tinggimoncong akan dilakukan secara bertahap. 

Ia menyebutkan, ada empat jenis pajak yang menjadi prioritas Bapenda Gowa yakni pajak hiburan, restoran/rumah makan, parkir dan hotel/penginapan.

Sementara, Kepala Bidang Penetapan Pajak Bapenda Gowa Badaruddin mengatakan, restoran Donal Mee ditutup selain karena menolak memasang alat MPOS juga karena telah menunggak pajak selama 10 bulan atau senilai Rp40 juta. 

"Kita tutup karena memang tidak mau ikut aturan. Pertama pajaknya menunggak, kedua tidak mau pasang alat MPOS. Sebelum ditutup juga sudah dilakukan koordinasi berulang kali, tapi memang tidak mau mengindahkan makanya langsung ditindak saja," katanya.

Sementara, untuk Warung Pak Tjomot dan I Love You Pecel Lele masih diberikan waktu selama dua hari untuk memasang alat MPOS, dan jika tidak maka pihaknya akan menutup paksa. 

Terpisah, Mauren pelayan Restoran I Love You Pecel Lele mengatakan, pihaknya akan segera memasang alat MPOS yang telah diinstruksikan oleh pemerintah daerah. 

"Kita baru dapat perintah dari bos di Jakarta untuk bersedia dipasangkan alat. Kami tidak berani ambil tindakan kalau bukan perintah dari bos," ujarnya. (CH). 

Kamis, 03 Desember 2020

Ketua Bhayangkari Daerah SulSel Juga Kunjungi Tanaman Hidroponik dan Kolam Ikan Bhayangkari Cabang Soppeng


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Shanty Merdisyam menggelar tatap muka bersama Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng Ny. Imelda Roni bersama Pengurus Bhayangkari Cabang di Aula Kantor Bhayangkari Soppeng Aspol Jalan Kalambo Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Kamis 03 Desember 2020.

Tatap muka yang dilaksanakan di Aula Kantor Bhayangkari juga diselenggarakan secara virtual via app zoom.

Selain melaksanakan tatap muka, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel juga mengunjungi Posyandu, Taman Baca, Bank Sampah milik Bhayangkari Cabang Soppeng.

Setelah menggelar Tatap muka, Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel bersama pengurus selanjutnya mengunjungi Kebun Tanaman Hidropolik dan Kolam Ikan Bhayangkari Cabang Soppeng sekaligus melepas benih Ikan Emas dan Ikan Nila di Rujab Kapolres Soppeng Jalan Abd. Muis Kel. Botto Kec. Lalabata.

Dalam kegiatan Ketua Bhayangkari Daerah Ny. Shanty Merdisyam juga turut didampingi Pengurus Bhayangkari Daerah Sulsel.

Hawaya IWO 💙

Senin, 01 Juni 2020

Bupati Soppeng Dalam Momentum Hari Lahir Pancasila



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL)-Acara Penyerahan Bantuan Mobil Ambulance dari Pemerintah Daerah Kab. Soppeng kepada kepala UPTD Puskemas di halaman Kantor Bupati Soppeng, Senin 1 Juni 2020.

Penyerahan bantuan Mobil Ambulance sebanyak 7 Unit tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Soppeng ke masing-masing kepala UPTD Puskesmas yaitu Puskesmas Batu-Batu, Puskesmas Panincong, Puskesmas Tajuncu, Puskesmas Sewo, Puskesmas Cangadi, Puskesmas Baringeng dan Puskesmas Tanjongnge.

Dalam Sambutan Bupati Soppeng H.Kaswadi Razak mengatakan, "Penyerahan Ambulance ini untuk operasional beberapa puskemas atau 7 unit diberikan kepada puskesmas, dimana ada 3 unit yang khusus untuk medan perang / jalan yang berat diantaranya untuk Puskesmas Panincong, Donri-Donri (Puskesmas Tajuncu) dan Tanjongnge karena kita ketahui bersama bahwa terkadang pelayanan masyarakat terkendala akibat sulit terjangkau oleh kendaraan.

Namun yang terpenting sekarang adalah pemanfaatan mobil Ambulance ini untuk bersama-sama kita antisipasi berkembangnya virus Covid-19 , sehingga tugas kita khususnya penggunaan Ambulance ini untuk memantau masyarakat kita terutama yang mempunyai penyakit yang rentang terhadap penularan virus ini.

Gunakan ambulan ini sebaik-baiknya untuk pelayanan masyarakat, jadi tidak boleh digunakan untuk kegiatan keluarga/pribadi. Sehingga gunakanlah secara maksimal agar betul-betul daerah kita terbebas dari pandemi.Tentu situasi sekarang di Soppeng walaupun kita membaca dimedia bahwa 12 daerah yang bebas, kita tentu tidak boleh merasa pesimis terhadap apa yang kita kerjakan dianggap tidak maksimal, karena tidak seperti itu penilaian dari Provinsi, yang terpenting adalah keyakinan kita bahwa daerah kita sudah steril karena kita memiliki data yang melalui proses panjang sehingga 1000 lebih sample SWAB kita lakukan mulai dari tanggal 29 sudah tidak ada lagi kasus, mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan.

Orang bisa menilai kita, tapi yang tau daerah kita adalah kita sendiri. Oleh karena itu saya harapkan kita jangan kendor, semangat ini harus tetap terjaga apalagi kita akan sama saktinya dengan Pancasila.
Momentum hari Lahir Pancasila merupakan suatu momen memberikan semangat kepada kita, sehingga kami melakukan penyerahan bantuan pada hari ini, sehingga dapat menyemangati kita serta saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya dan insya Allah kita akan juga menghadapi dan menyonsong New Baru.

Melalui Kapolres dan Dandim kita akan melakukan pengawasan kepada masyarakat yang perlu dilakukan bimbingan dengan melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjaga kedisiplinan. Saya yakin dengan penambahan fasilitas ini untuk lebih memudahkan tugas-tugas kita dalam rangka mengantisipasi berkembangnya Covid-19 ini.

Berkaitan dengan SOP yang dikeluarkan di pusat, kita nanti akan sampaikan dan yang terpenting standar protokol kesehatan wajib kita taati. Disamping itu kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk bagaimana pola hidup sehat, setelah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan juga olahraga ringan dan makan makanan bergizi."

Turut hadir, Sekretaris Daerah, para Anggota Forkopimda Kab. Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pemgadilan Agama Watansoppeng, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesbangpol.

( Hawaya IWO)

Sabtu, 21 September 2019

Dialog Publik di Kab. Barru Dihadiri Sekprov, Ini Paparan AHG


Teropongsulawesi. Com - Barru (Sulsel), Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani hadir dan menjadi narasumber pada Dialog Publik dengan tema "Barru Menuju 2020" di Ballroom Hotel Youtefa, Kabupaten Barru, Sabtu (21/9). Kegiatan ini merupakan gagasan dari Forum Diskusi Kabupaten Barru (FDKB) untuk percepatan pembangunan Kabupaten Barru.

Abdul Hayat memaparkan Sinergitas Perencanaan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah. Abdul Hayat mengatakan bahwa kinerja kebijakan sentral di daerah dapat diukur oleh sejauh mana memberikan dorongan kepada pusat.

"Kabupaten yang kuat maka provinsi kuat, provinsi kuat maka negara hebat. Kalau kita setuju dengan itu, maka yang pertama ingin saya katakan kurangi diskusi dan perbanyak eksekusi," kata Abdul Hayat.

Ditambahkannya lagi bahwa berbicara masalah sinergitas yang pertama harus dipikirkan adalah program prioritas pusat dan program prioritas provinsi.


"Di situ kita masuk, tidak usah jauh-jauh. Saya selalu katakan, kurangi di pusat dan perbanyak di daerah, karena yang perlu kita perbaiki sekarang adalah kabupaten-kota," tambahnya.

Sebagai penutup, Abdul Hayat menyambut baik kegiatan Dialog Publik tersebut dan berharap sinergitas yang ada dapat dibarengi dengan akselerasi.

"Jangan sinergitas muncul, akselerasi tidak ada. Percepatan harus dimunculkan, Provinsi Sulawesi Selatan siap dengan anggaran, tetapi pastikan bahwa proposal itu daftar kebutuhan dan bukan daftar keinginan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat," jelasnya.


Bupati Kabupaten Barru, Suardi Saleh, yang hadir membuka acara secara resmi merasa sangat senang dengan berkumpulnya semua elemen pemerhati masyarakat Barru.

"Kehadiran kita di sini untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan  tujuan negara dan kita berbangga atas kehadiran Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan sebagai inspirasi masyarakat Barru," ujarnya.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Bupati Barru, Suardi Saleh, politisi senior, Malkan Amin, Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB), Yasin Azis, serta Guru Besar Bidang Teknologi Pertanian Unhas, Mursalim.(*). 

Jumat, 27 November 2020

Husain Djunaid Dilantik Sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida


Teripongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melantik Husain Djunaid sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, dan Prof Gagaring Pagalung sebagai Komisaris Independen, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 26 November 2020.

Nurdin Abdullah setelah pembacaan keputusan kemudian menyerahkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sambutannya, ia menyampaikan, keputusan ini memiliki tanggungjawab yang lebih untuk membesarkan perusahaan daerah plat merah ini.

"Saya sangat berharap ini adalah perusahaan kita, tentu tanggungjawab untuk membesarkan," kata Nurdin Abdullah.

Ia mengatakan, Jamkrida berperan memberikan jaminan, baik perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal menjamin seluruh aktivitas ekonomi yang ada.

"Asuransi penting dalam rangka memperoteksi kegiatan usaha, termasuk bisnis," ujarnya.

Ia juga memotivasi Jamkrida untuk tidak menjadi penonton di Sulsel, tetapi aktif ikut berperan dan dapat menjadi profit center bagi Sulsel.

"Jangan hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi harus dapat menjadi profit center bagi provinsi. Negara memasuki resesi berat, tentu membutuhkan kepiawaian untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah," pesannya.

Jamkrida juga diharapkan membackup kegiatan Perseroda Sulsel (PT Sulsel Citra Indonesia) yang baru saja membuat bisnis plan. Sulsel mengoptimalkan potensi yang ada dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Selama ini kita melihat aset kita tidur, kita ingin aset kita kerja keras. Hadir Perseroda hadir untuk memanfaatkan ini," pungkasnya

■ A2M
NASIONAL
Publikh Hawaya IWO 💙
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved