Silaturahmi ke JK, AHY Dapat Pesan Politik

Ketum DPP Partai Demokrat saat bersama mantan Wapres JK (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahim ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu 14 Maret 2021. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, AHY dan JK membicarakan isu terkini dan masalah kebangsaan. 

AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan JK untuk menerima pimpinan Partai Demokrat.

"Kedatangan kami ini utamanya adalah untuk bersilaturahim, bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan pak JK. Dan pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi pak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh pak JK sebagai Ketua Umum," jelas AHY.

"Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," sambungnya.

"Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini," kata AHY.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu sangatlah penting. "Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik," kata JK.

Namun JK juga mengingatkan AHY dan Partai Demokrat untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa.

Pada akhir pertemuan, JK memgingatkam AHY agar terus menjalin silaturahim dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.

AHY datang ke kediaman JK didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.(AVID/r)

Kapolres Soppeng Sebut Mahasiswa Harus Cerdas Bermedsos

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel).-Kapolres Soppeng AKBP Puji Saputro Bowo Leksono S.Ik SH, membawakan kuliah umum dalam acara pembekalan calon peserta KKLP Stie - Stimik Lamappapoleonro di Aula Kampus Lamappapoleonro Jl. Ksatria Kecamatan Lalabata Soppeng, Rabu 12/2/2020. 

Dalam kesempatannya tersebut Kapolres memberikan paparan tentang peran mahasiswa menuju Pilkada Soppeng tahun 2020 yang aman dan damai.

Kapolres Soppeng mengatakan bahwa peran mahasiswa sebagai agent of change, (agen perubahan) harus memberikan partisipasinya selaku pengawas dalam setiap proses demokrasi termasuk Pilkada Soppeng. 

Politik di era digital saat ini sangat banyak tantangannya, di era politik digital, media sosial banyak disalahgunakan dan menjadikan isu isu Sara sebagai komoditas politik. 

Olehnya itu kita harus cerdas bermedia sosial, apalagi sanksi pidana terkait UU ITE sudah jelas diatur dalam undang- undang. 

Kapolres Soppeng mengatakan mahasiswa adalah kalangan intelektual yang memiliki idealisme, semangat yang tinggi sangat berperan mensukseskan Pilkada di Kabupaten Soppeng yang aman dan damai. 

Mahasiswa harus bisa mengambil langkah positif sekecil apapun dalam perbaikan bangsa kedepan

Sebagai insan kritis mahasiswa harus melakukan kontrol dalam setiap proses politik yang berlangsung, termasuk Pilkada 2020 Kabupaten Soppeng. 

Terakhir Kapolres Soppeng mengharapkan Mahasiswa selaku intelektual muda harus bisa memilah berita , tidak mudah terpancing  isu Sara, Hoax, Hate Speech dan Kampanye negatif.(Ya2,IWO)

Gubernur Sulsel Hadiri Musyawarah Kerja Wilayah dan Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten -Kota Se-Sulsel dari Parta PPP

Teropongsulawesi.com, Makassar - Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan agar setiap legislator melaksanakan janji politik di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Hal ini disampaikan Nurdin Abdullah di hadapan seluruh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Sulsel.

“Karena semua janji-janji politik tersebut merupakan tugas bersama antara legislator dengan Pemprov Sulsel, agar bisa memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat Sulsel,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (12/10/2019).

“Janji-janji politik itu sudah wajib kita wujudkan di setiap Dapil, yang penting sama program kita satu misi kita,” sambungnya.

Nurdin juga menyatakan, wajib bagi seluruh legislator di semua partai politik membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi demi mewujudkan program dan misi yang sama.

“Kita harus bangun komunikasi supaya tidak ada dusta di antara kita semua. Kenapa Bantaeng bisa terbangun dengan baik karena ada kerja tim work,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Pada kesempatan tersebut, mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini mengaku, salah satu masalah sehingga sulit untuk menjadi daerah yang berkembang karena masih ada ego sektoral.

“Saya pikir memang negara kita ini maslahahnya, sederhana kita karena masih ada ada ego sektoral masih sangat menonjol. Dan masih mau menonjol sendiri-sendiri,” kata alumnus Universitas Jepang itu.

Olehnya itu, Gubernur Sulsel berharap kerjasama dalam bentuk tim harus terus di kembangkan.

“Kenapa negara lain bisa seperti itu karena mereka kuat kerja tim work. Sulawesi Selatan ini adalah menjadi rumah kita bersama,” pungkasnya.

Puji Andi Nurhidayati Saat Reses di Parenring, Kades dan Camat Lilirilau Minta Warga Sampaikan Aspirasi

Camat Andi Agus, S.IP, M.Si bersama legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati saat reses di Desa Parenring (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2020/2021 di Desa Parenring Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Kamis (6/5/2021).

Reses yang mengundang ratusan majelis taklim dan pengurus kelompok tani ini oleh Andi Agussalim, S.STP, M.Si (Camat Lilirilau), Hasse Tangsi, SH (Kepala Desa Parenring), dan Bripka Mussing (Bhabinkamtibmas Polsek Lilirilau).

Dalam kunjungannya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Desa Parenring, Andi Etti sapaannya disambut salawat badar oleh Remaja Islam (Remis) Desa Parenring.

"Terimakasih banyak atas kehadiran Ibu Andi Nurhidayati di desa Kami. Ini menjadi berkah bagi masyarakat, karena baru kali ini adalah wakil kita di DPRD Sulsel yang Reses di Parenring, sebelumnya ada tapi bukan kegiatan Reses tapi sosialisasi perda," ujar Kepala Desa Parenring, Hasse Tangsi.

"Tentu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi karena memang kegiatan reses untuk mendengar harapan dan masukan dari masyarakat untuk diperjuangkan wakil kita di DPRD," lanjutnya.

Kepala Desa yang berlatarbelakang aktivis hukum dan HAM ini juga mengungkapkan rasa kagum dan salut atas perjuangan politik Andi Nurhidayati sejak terjun ke dunia politik hingga terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel.

"Sejak beliau duduk di DPRD Soppeng, saya sudah kenal dengan beliau, saat itu saya tenaga ahli bidang hukum DPRD Soppeng. Bicara Karier politik, beliau sangat luar biasa, walaupun pernah tidak terpilih saat maju kembali, ternyata karier politiknya belum berhenti, malah di 2019 maju provinsi dan terpilih, dan sekarang sudah periode kedua, dan sangat jarang tokoh kita di Soppeng seperti ini," ujar Hasse Tangsi.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Lilirilau, Andi Agussalim. Menurutnya, selama ini Andi Nurhidayati telah membuktikan perjuangannya untuk masyarakat Soppeng, dan kehadirannya di Desa Parenring menjadi berkah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

"Sejak saya camat di Lilirilau, beberapa kali beliau mengundang saya namun baru kali ini saya sempat datang. Ini momentum yang tepat bagi warga Parenring untuk menyampaikan aspirasi, karena saya sangat tahu karakter beliau, kalau masih ada jalan pasti akan membantu masyarakat," ujar Alumni IPDN ini.

Selain menyerap aspirasi warga, Wakil Ketua PPP Sulsel ini juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Lailatul Qadri Lalempere’e Desa Parenring (Red/Ismail).

Desertasi Program Doktor Adnan Terkait Pilkada Calon Perseorangan

Teropongsulawesi. Com, Gowa (Sulsel) - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengikuti ujian seminar proposal judul disertasi, Program Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (23/9) siang.

Ujian proposal ini berlangsung di Ruang Seminar Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang dihadiri mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Unhas.

Adapun susunan tim penguji seminar proposal orang nomor satu di Gowa yakni, Prof Syamsul Bachri bertindak sebagai ketua/promotor, Prof Marwati Riza dan Prof Hamsa Alim, sebagai ko promotor. Prof Aminuddin Ilmar, Prof Farida Patitingi, Prof Achmad Ruslan, dan DR Muh Hasrul sebagai anggota.

Pasca seminar dibuka oleh ketua Tim promotor, Adnan mulai memaparkan materi proposal dengan menggunakan slide power point dengan judul disertasi 'Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia'.

Dalam pemaparan proposalnya, beliau menyampaikan alasannya memilih topik ini salah satunya adalah melihat kenyataan bahwa porsi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 lebih sedikit dari tahun lalu.

"Tahun 2018, jumlah paslon yang memenuhi syarat (MS) dari jalur perseorangan mencapai 65 atau mencapai 13,71 persen dari total 474 MS. Sementara tahun 2017 justru lebih besar. Secara total jumlah paslon jalur perseorangan mencapai 69 atau sekitar 22,26 persen dari total 310 paslon MS. Dengan demikian porsi paslon dengan dukungan partai politik masih cukup dominan dan cenderung membesar," jelasnya.

Sementara Prof Syamsul Bachri mengatakan, disertasi hari ini bisa menjadi koreksi/kontrol partai politik. Dikatakannya jika partai politik tidak dapat melahirkan calon pemimpin yang kapabel, yang mumpuni dan profesional diharapkan para calon dapat memilih yang ini.

Selain itu, para calon yang mau maju dalam pilkada paling tidak harus mempersiapkan dirinya, kecerdasannya, intelektualnya, membangun jaringan sehingga nantinya pemimpin yang dipilih mampu mereposisi prinsip-prinsip demokrasi.

"Jadi saya kira disertasi yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan hari ini adalah masukan, sehingga ada temuan temuan baru yang kita banggakan. Walaupunada beberapa catatan namun secara keseluruhan disertasi ini sangat baik sehingga kami sepakat memberikan nilai 'A'," ujar Prof Syamsul Bachri sebelum menutup seminar proposal disertasi Bupati Gowa. (*). 

Kapolda Sulsel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021, Momentum Membangun Spirit Persatuan Bangsa

Makkassar ( Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Hari ini Kamis, bertepatan dengan 20 Mei 2021 diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”, tanggal ini dipilih oleh Presiden Soekarno yang dituangkan melalui Kepres Nomor 1 Tahun 1985 sebagai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara Yogyakarta

Kapolda Sulsel  Irjen Pol Drs Merdisyam mengungkapkan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum mengenang sejarah perjuangan salah seorang tokoh bangsa bernama Boedi Uetomo yang lahir bertepatan dengan  20 Mei 1908. 

Dijelaskan Kapolda Sulsel, berdirinya organisasi Boedi Uetomo  sebagai organisasi sosial bertujuan untuk menggalang kekuatan semua elemen bangsa terutama kalangan terpelajar untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Organisasi ini bergerak dalam di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan tidak bersifat politik. 

Peristiwa sejarah tersebut seyogyanya bisa dijadikan kekuatan moral oleh bangsa Indonesia untuk bangkit dari satu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dalam konteks saat ini sudah seharusnya kita sebagai bangsa terus mengingat dan memahami esensi sejarah perjuangan para pahlawan di masa lalu, untuk mewujudkan kemerdekaan salah satunya adalah kiprah Boedi Oetomo. 

“Gerakan sosial yang dilakukan oleh Boedi Oetomo harus menjadi spirit bagi bangsa Indonesia terutama kalangan generasi muda dan elite politik untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, kreatif dan inovatif,”ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan menegaskan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini harus dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai momentum membangkitkan spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa yang kemudian terciptalah persatuan dan kesatuan di tanah air dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan juga merujuk pada suasana kamtibmas pasca insiden bom Katederal Makassar pada akhir Maret lalu, menurutnya spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa harus terus diperkuat Polri juga telah berupaya mengambil langkah-langkah preventif dan strategis untuk menjaga potensi gangguan kamtibmas diantaranya melakukan patroli gabungan antara TNI dan Polri, merangkul instansi terkait dari pemerintah

“Polda Sulsel saat ini  terus menjalin komunikasi dan mengajak para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat merusak situasi keamanan baik di Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia,”ungkap Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan(Is)

Di Non Aktifkan Sebagai Staf Khusus Gubernur, Putri Fatima NA Tepis Fitnah Terkait Issue Gajinya 18 Juta

Fatima Nurdin saat mendampingi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Putri Fatima Nurdin, anak Gubernur Sulawesi Selatan (non aktif) Nurdin Abdullah dinonaktifkan sebagai staf khusus di Pemprov Sulsel. Disebut-sebut gajinya sebagai Staf Khusus Gubernur sangat fantastis yakni Rp 18 juta. Benarkah?

Kepada wartawan, siang ini, Putri membantah bahwa gajinya sebagai staf khusus sangat fantastis, hingga Rp 18 juta.

Gaji Putri sebagai staf khusus hingga mencapai Rp 18 juta ini dimuat sejumlah media lokal di Sulsel

Sebenarnya berapa sih gaji seorang staf khusus Gubernur Sulsel?

"Kalau saya pribadi sebagai sespri Bapak Gubernur setiap bulannya menerima 8 juta rupiah perbulan, itu dengan beban kerja mengikuti jadwal pak Gubernur. Bapak mulai beraktifitas setiap hari sekitar jam 7 pagi dan selesainya tidak tentu, kalau sedang padat kadang selesai jam 11 malam," ujarnya.

Ditambahkannya, Staf Khusus Gubernur itu ada 10 orang dengan pembagian kerja yang sangat jelas untuk mendukung semua aktifitas Gubernur.

"Dan sebagian besar memang selalu menempel di semua kegiatan Bapak di dalam dan luar kota. Kalau keluar kota, kami dapat SPPD sekitar 200-300ribu perhari. Jadi 18 juta itu hitungan dari mana? Mungkin yang lihat datanya tidak teliti, dia lihatnya data rapel gaji 2 bulan hahahaha," ungkap Putri ketawa.

Sejak Nurdin Abdullah tersandung hukum di KPK, terkesan, sejumlah pihak tertentu di Sulsel saat ini mencoba melontarkan isu-isu negatif, yang tujuannya untuk menghancurkan citra Nurdin Abdullah dan keluarga.

Menanggapi hal ini, Putri mengaku, sejak Sang Ayah (Nurdin Abdullah) memutuskan terjun ke politik, pihak keluarga sering mendapat fitnah.

"Sejak awal Bapak memutuskan terjun ke dunia politik, Bapak selalu sampaikan bahwa resiko fitnah itu sangat besar," katanya.

Mulai sejak awal kepemimpinan Nurdin Abdullah di Bantaeng, bunyi ambulance hibah dari Jepang pun dianggap meresahkan warga. Namun sekarang terbukti, kehadiran ambulance tersebut, berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan di Bantaeng hingga 0 kasus.

Saat Nurdin Abdullah jadi Bupati Bantaeng, ibu-ibu hamil dijemput ambulance secara gratis oleh Pemkab, baik berobat maupun saat akan melahirkan

Contoh lain, adalah berbagai fitnah saat kampanye gubernur, kemudian isu-isu saat hak angket.

"Jadi ini kami anggap sebagai kerikil dalam perjalanan hidup keluarga kami. Satu hal yang pasti kami sekeluarga tetap saling menguatkan bersama Bapak," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan staf khusus. SK itu ditandatangani langsung Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Penonaktifan dilakukan karena ada beberapa alasan. Selain soal beban gaji, mereka juga diketahui sudah tidak bekerja," kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulsel, Andi Rahmi Bahariwaty. (Syafri).

KPU Soppeng : Jangan Sia Siakan Hak Suarata Datangki ke TPS Tanggal 9 Desember 2020

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Pesta demokrasi  pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung hari. Selaku warga negara yang baik, mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang pelaksanaanya 9 Desember 2020 Khususnya Di Wilayah Kabupaten Soppeng.

"Jangan Sia Sia Kan Hak Suara'ta, ungkap Komisioner KPU Soppeng Endra Irawati, minggu (29/11/2020).

"Dan lewat ini pula kami perlihatkan Contoh Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020", ingatki Golput Bukan Solusi.

Dan saya sampaikan. Ingatki juga untuk Cek Data Lokasi Anda, Apakah Anda Sudah Terdaftar di TPS Cek Data Anda di  : t.me/Lokasi TPS bot.

Mari kita  Wujudkan Pilkada Soppeng Yang Berkeadaban. Tolak Intimidasi Kecurangan Politik Uang. Selain itu, masyarakat jangan takut ke TPS, kerena Saya Tegaskan di TPS  TIDAK  ADA Rapid atau Swab test, ungkap Endra

Masyarakat cukup memakai masker dan jaga jarak saja di TPS, dan jangan lupa bawa surat C, pemberitahuan, ktp e atau suket. Ayo kita wujudkan pilkada soppeng yang berkeadaban dan menolak intimidasi politik uang, Datang ki ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, pungkas Endra Irawati. 

(A2M)

Publikh Hawaya IWO 💙

SULSEL KINI 
 - 37 MENIT LALU

Datang ke TPS Tanggal 9 Desember 2020 Pilih yang Ada Gambarnya

TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Paslon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE bersama wakilnya Ir. Lutfi Halide, MP yang didampingi ketua Tim pemenangan AKAR-LHD, H. Syaharuddin M. Adam, S.sos,M.Si, setelah mengikuti Rapat Pleno Pengundian Tata Letak Posisi Paslon Bupati dan Wakil Bupati menggelar Jumpa Pers di Kediaman H. Andi Kaswadi Razak, SE di Laburawung Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (24/09/2020).

Dalam kesempatan tersebut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE mengatakan setelah KPU menetapkan Pilkada Soppeng dan tata letak kami berada di posisi kiri pada saat melihat gambar . Insyaallah kedepan dengan komitmen setelah tanda tangan integritas harus taat pada aturan protokol kesehatan.Moment penting yang harus tersosialisasi kemasyarakat jangan sampai ada kesalahpahaman ini ada pembatasan pembatasan yang kami lakukan ini atas perintah atau petunjuk undang - undang bahwa ada beberapa tahapan - tahapan atas pembatasan - pembatasan misalnya pertemuan- pertemuan yang harus terbatas, mengumpulkan orang juga harus dibatasi. Kami ingin mengumpulkan masyarakat secara besar-besaran tapi karena Negara kita menghadapi wabah pandemi Covid19 atau corona.Kami yakin masyarakat dapat memahami situasi seperti ini. Kami akan membangun silaturahim apakah dengan bertemu langsung atau melalui virtual atau HP, media sosial.

Kami memohon yang sebesar - besarnya yang terpenting kepada seluruh lapisan masyarakat, kami mohon doa restu dan besar harapan kami betul-betul memanfaatkan hak suara kita untuk datang ke TPS. Kami bersyukur dari hasil survei LSI per Agustus hasil survei kami diatas 90 persen semoga konsistensi dan komitmen masyarakat kepada kami dapat terjaga dengan baik.

Semua pendukung kami agar menjaga solidaritas bahwa apa yang kita kerjakan selama ini membuahkan hasil.Partai-partai politik sangat memahami apa yang kami lakukan selama 5 tahun ini betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat sehingga partai politik sudah sepakat memberikan kesempatan kepada kami untuk kedua kalinya.Ini perlu dijaga dengan jaga kebersamaan, jaga aturan- aturan protokoler, betul-betul saling menghargai dan apa yang menjadi kebutuhan dan situasi sekarang ini.

Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini, mohon doa restu untuk kami melanjutkan masa periodesasi kedua.Kami telah ditetapkan dan tempat di KPU sebelah kiri.

Semoga masyarakat pada saat mencoblos nanti pilih yang ada gambarnya tidak usah pilih yang lain.Yang pasti pilih yang ada gambarnya yang dicoblos.Datang ke TPS, pada tanggal 9 Desember 2020.

Adapun yang hadir adalah Partai Pendukung dan pengusung, sejumlah media dari organisasi yakni IWO, PWI, IJS dan AJOI serta awak media lainya.

(Hawaya, IWO)

Mahfud MD Ungkap Karakter Buruk Orang Indonesia, Ajak Kembali Ke Nilai-Nilai Pancasila

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud MD, menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab selama ini, Mahfud menilai nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar dari jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai karakter-karakter buruk orang Indonesia yang ditulis jurnalis dan pengarang, Mochtar Lubis, dalam buku 'Manusia Indonesia' benar-benar terjadi. Dalam buku tersebut terdapat 5 sifat buruk orang Indonesia dan 1 sifat baik yang bisa jadi tumpuan.

"Kalau kita lihat tulisan Mochtar Lubis yang sekarang masih sering dijadikan referensi sebenarnya manusia Indonesia tidak baik-baik amat. Ada 6 karakter manusia Indonesia itu apakah mau kembali ke 6 karakter ini?" kata Mahfud dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia pada Sabtu, 4 Juli 2020.

Pertama, kata Mahfud, orang Indonesia disebut hipokrit dan munafik. 

"Berteriak-teriak akan memberantas korupsi tapi jika ada kesempatan dia korupsi. Melarang orang berboros-boros tapi ada kesempatan dia yang pertama kali berboros-boros," ucapnya.

Selanjutnya yakni tidak mau bertanggung jawab. Mahfud menyatakan berdasarkan buku tersebut orang Indonesia apabila berbuat kesalahan enggan tanggung jawab.

"Misalnya kalau sudah ada kesalahan, dia bilang saya hanya melaksanakan tugas, saya akan terus maju pantang mundur karena bagi saya tanggung jawab itu adalah maju bukan mundur. Apalagi saya dinyatakan belum bersalah oleh hukum, baru dituduh, baru diindikasikan," katanya.

Kemudian, lanjut Mahfud, orang Indonesia disebut berjiwa feodal atau ingin dipuji-puji. "Suka membagi-bagi jabatan, suka minta jabatan melalui upeti dan sebagainya," sebut Mahfud.

Keempat orang Indonesia dianggap percaya tahayul dan percaya pada dukun-dukun. "Pemilihan gitu cari dukun, cari jimat, mandi tengah malam pakai air jeruk dicampur daun kates dan sebagainya, itu tahayul," kata Mahfud.

Adapun sifat buruk kelima yakni orang Indonesia berwatak lemah dan mudah menyerah. "Sehingga kalau ada sesuatu ya sudahlah ambil hikmahnya saja. (Contoh) Djoko Tjandra itu sudah terlanjur masuk biarin saja ambil hikmahnya," ucap Mahfud mencontohkan.

Namun 1 sikap positif orang Indonesia menurut Mochtar Lubis yakni artistik atau kreatif dalam membuat karya seni. Sehingga tak heran orang Indonesia mahir dalam membuat karya seni.

Selain itu, Mahfud menyebut sifat buruk orang Indonesia juga pernah disampaikan Bung Hatta pada 1974. Saat itu Bung Hatta menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya.

Namun Mahfud tak ingin mengamini sifat-sifat buruk tersebut. Ia menilai hal itu sebagai kritikan.

"Apa yang dikatakan Mochtar Lubis dan Bung Hatta harus dianggap sebagai kritik agar kita bisa memperbaikinya melalui politik kebudayaan, politik pendidikan yang nanti ujungnya akan ke sana," jelas Mahfud.

Sehingga, Mahfud mengajak masyarakat Indonesia agar kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik dari budaya bangsa Indonesia. (Syarif).

Abd Rauf Malaganni, Nilai-Nilai Pancasila Membuat Masyarakat Senakin Matang Dalam Berpolitik

Teropongsulawesi. Com, Humas, Gowa - Pancasila adalah sumber nilai jati diri bangsa sekaligus fondasi negara. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Gowa, Selasa, (1/10). 

Hal ini pula sesuai dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yakni "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia".

"Indonesia mempersatukan kita sebagai bangsa dan negara secara utuh, Pancasila memperkuat sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik masyarakat kita,"  ungkapnya. 

Lanjutnya, nilai-nilai Pancasila telah membuat masyarakat semakin matang dalam kehidupan politik sebagaimana telah ditampilkan dalam pesta pemilu beberapa waktu lalu. sehingga ini tentunya menepis bahwa kehadiran Pancasila kurang memperoleh perhatian bersama sejak Reformasi 1998.

"Untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, dibutuhkan kerja keras bersama berlandaskan Pancasila. Kita semua tentu ingin membangun bangsa yang berperadaban unggul, salah satu cirinya adalah bangsa yang mampu menunjukkan karakter dan jati dirinya tanpa harus kehilangan kesempatan dan kemampuan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain," ujarnya. 

Sekaligus, mampu mengaktualisasikan makna yang dikandungnya sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Pancasila menjadi sistem nilai yang hidup. Untuk itu, kita harus terus menerus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila kepada semua generasi, utamanya para generasi penerus bangsa Indonesia. 

"Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang kita peringati setiap tahunnya haruslah kita jadikan sebagai upaya melestarikan, mengamalkan, mengembangkan dan mempromosikan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," terangnya. 

Wabup Gowa menegaskan, peringati Pancasila tahun ini harus menjadi landasan kita dalam menangkal paham-paham yang melanggar, tidak menghormati maupun tidak menghargai kehadiran Kebinekaan. Salah satunya, paham radikalisme yang mana paham ini memngajarkan kita untuk selalu merasa paling benar sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar orang lain. 

Sudah tentu radikalisme dan faham sejenisnya inilah yang bertentangan dengan Pancasila. 

"Kita harus bersyukur dan terus memperkuat Pancasila yang telah menunjukkan dan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, dan adat istiadat dalam bingkai NKRI," tegasnya. 

Sementara, Sekretaris Kabupaten Gowa H. Muchlis mengatakan, momentum Hari Kesaktian Pancasila ini memang harus menjadi moment untuk semakin merekatkan bangsa ini. Apalagi, dengan melihat gejolak yang saat ini dihadapi bangsa ini. 

Misalnya, tuntutan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah melalui aturan DPR RI. Olehnya, hal yang di kedepankan dalam Pancasila harus direnungkan baik-baik oleh seluruh komponen bangsa. (CH). 

Pelaku Hate Speech Terhadap Wartawan di Polisikan

 

Teropongsulawesi. Com - Gowa (Sulsel), Terkait Cuitan salah satu oknum RT dusun Lompokiti Desa Kampili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Sabtu malam 14/09/2019, membeberkan kalau dirinya dan kades Kampili sangat membenci dan menuding negatif profesi wartawan

Ujaran kebencian sang oknum RT berinisial DS diungkapkan di sejumlah warga disalah satu warkop di Desa kampili, dalam ciutannya ia bersama kadesnya jengkel serta menuding negatif profesi wartawan.

” Wartawan kerjanya hanya minta – minta uang bahkan di kantor desa kalau ada wartawan pak Kades juga jengkel kalau didatangi wartawan.” ucap DS dihadapan sejumlah warga yang berkunjung di warkop tersebut, ciutan oknum RT terdengar oleh awak media.

Namun ulah aparat Desa Kampili ini mendapatkan pembelaan dari salah satu anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan Gowa, Ramli Rewa. Sangat di sayangkan anggota DPRD ini menantang wartawan untuk melaporkan ke ranah hukum. "Silahkan laporkan ke polisi nanti kita lihat, sampai dimana kemampuanmu", ucapnya yang ditirukan oleh Najamuddin Dg Serang

Hate Speech ini ditanggapi dingin Ketua Umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf. Penghinaan kemuliaan profesi wartawan tidak boleh dibiarkan. Mungkin saja oknum aparat desa rendahan sekelas RT bernama DS ini belum tahu kemuliaan profesi ini dan tidak mungkin mulutnya dibiarkan penuh kotoran kalau pendidikan atau jabatannya tinggi

Saya tidak habis pikir kalau seorang Ramli Rewa sebagai anggota DPRD yang backgroundnya LSM melakukan pembelaan sejauh itu terhadap orang yang telah menghina profesi kami.

Kita akan menerima tantangan anggota dewan ini, sampai sejauh mana dia bisa melakukan pembelaan. Ini penghinaan terhadap salah satu profesi, jangan dicampur adukkan dengan politik, tidak semua masalah harus di masukkan ke ranah politik, Bos,"tutup "Pak Ketua" (sapaan akrab)

Sementara itu Ramli Rewa saat dikonfirmasi via telepon selularnya mengatakan hanya ingin memediasi agar persoalan ini tidak berlarut larut karena kebetulan oknum aparat desa bernama DS itu keluarga dengan saya, lagian juga kepala desa Kampili sudah meminta maaf secara terbuka,"ujar mantan Anggota Dewan PDIP Gowa ini.

Informasi terakhir dari wartawan yang menerima Hate Speech kalau sudah melaporkan masalah ini ke Polres Gowa, kita lihat saja nanti sampai dimana Ramli Rewa bisa membela keluarganya yang menghina profesi kami. 

Gerbong Mutasi Pejabat di Pemda Soppeng Kembali Bergulir, Sejumlah Kadis Bergeser

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Pelantikan dan pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

dilangsungkan di ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat 23/10/2021.

Pelantikan dan pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, "Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja, Penilaian Kualifikasi, Test Kompetensi dan Uji Kesesuaian (Job Fit) yang telah diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada bulan September Tahun 2021 yang lalu dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kata Bupati, "Pada kesempatan yang berbahagia ini, baru saja kita saksikan pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat sebanyak 14 (Empat Belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 2 (dua) diantaranya merupakan perpanjangan masa jabatan berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Mutasi atau alih tugas merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yakni "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera".

"Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada para PNS yang baru dilantik, selamat bekerja. Jabatan adalah kepercayaan, jadikanlah Jabatan ini sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Bupati Soppeng menekankan agar senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi, mengingat seluruh pejabat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) akan senantiasa dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya masing-masing secara berkala sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan dan penataan karier pegawai. Tidak lupa saya berpesan, mari tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan, dimanapun dan kapanpun.

Adapun pejabat yang di lantik dan diambil sumpahnya masing-

Masing:

A. perpanjangan/ pengangkatan kembali pejabat pimpinan tinggi pratama dalam lingkup pemerintah kabupaten soppeng yakni,

1. Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng)

2. Drs. ANDI ASWAN A SAID (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng)

B. Pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama dalam lingkup pemerintah Kab. Soppeng yakni :

1. HAMZAH, S.Sos, M.Si ( Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng).

2. ANDI AGUS NONGKI, SIP, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng).

3. KAMARUDDIN, SE, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng)

4. ANDI MAKKARAKA, S.Sos, M.Si (Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng).

5 .Drs. SARANTO, MSi ( Kepala Dinas Perdagangan Perindustrin, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Soppeng)

6. Drs FITRATUDDIN ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng).

7. H. ABDILLAH BAUSAD, ST, SST (Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng)

8. ANDI IBRAHIM HARTA, SH, M.Si (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng)

9. ANDI SUMANGERUKKA SYAHRAZAD, SE, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng)

10. Dra. SURIASNI, M.Pd (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng)

11. Drs. H. MUH ASIS, M.Pd.I (Staf Ahli bidang hukum, Politik dan Pemerintahan pada Selantariat Daerah Kabupaten Soppeng)

12. Dr. Hj. ANDI NUR LINA, MM (Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng)

Kegiatan ini turut dihadiri, Sekda Kab. Soppeng Drs H.Andi Tenri Sessu. (Red/Humas).

Bersama Presiden Jokowi dan Wapres, Wakil Bupati Soppeng Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP saat mengikuti acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia merdeka secara virtual (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide MP mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka secara virtual yang dilangsungkan di diruang La Mataesso, Minggu malam (1/8/2021).

Zikir dan Doa Kebangsaan tersebut mengangkat tema "Bersyukur Atas Kemerdekaan, Berdoa dan Berikhtiar Untuk Mewujudkan Indonesia Maju" yang turut diikuti oleh Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo, Wakil Presiden, KH.Ma'ruf Amin.

Zikir Kebangsaan tersebut dipimpin oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof.KH.Said Agil Husin Al Munawar.

Di acara tersebut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya mengatakan, "Acara ini merupakan ikhtiar kita, kebersamaan, bahu membahu dan gotong royong dalam menangani pandemi covid-19 di tanah air.

"Doa adalah senjata ampuh, sebagai penenang, olehnya itu kehidupan harus dijaga atas anugrah dari tuhan, hanya Allah SWT yang dapat menolong kita semua. Ujar menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kata Dia, "Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar segera terhindar dari wabah ini, imbuhnya.

"Setiap bencana dan musibah yang menimpa kita semua, untuk menyadarkan manusia agar lebih dekat padanya, paparnya.

Dikatakannya, "Acara zikir dan doa kebangsaan tersebut juga berhimpun lintas agama, dan akan berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar Indonesia cepat pulih dari wabah pandemi covid-19, tandasnya.

Sementara itu Presiden RI Ir.H.Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, "Kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah SWT, semangat dan gotong royong akan selalu melekat dalam jiwa kita, terutama bangsa kita dalam menghadapi ujian dan tantangan.

"Mari kita bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu membahu, bersama-sama dalam menghadapi Covid-19.

"Sebagai bangsa yang berketuhanan, doa adalah senjata orang mukmin, penguat dan penyembuh sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme, jelas Presiden Jokowi.

"Melelui zikir dan doa kebangsaan ini, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan YME agar bangsa dan negara kita terbebas dari pandemi Covid-19 serta memohon kepadanya agar diberi cahaya terang untuk melanjutkan perjalanan menuju Indonesia Maju, Pungkas Presiden RI Joko Widodo.

Turut hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesra. (Ismail Sanjaya/JOIN).

Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE

JAKARTA - Teropongsulawesi.com,-  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

"Iya tadi Pak Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung oleh Pak Menkopolhukam menandatangani SKB itu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

"Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers," ujar Argo.

Nantinya, kata Argo, Polri kedepannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

"Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," ucap Argo.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE diantaranya; 

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b.Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c.Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1)Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2)Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

3)Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4)Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

5)Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d.Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e.Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f.Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

 

g.Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h.Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Published (Issan)

Di Seminar BEM PTMI, Baintelkam Polri Sampaikan Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB

Jakarta— Teropongsulawesi.com,-Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI). 

Dalam seminar tersebut, Kepal Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara atau keynote speakers. Adapun seminar diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macan dinamikanya dipaparkan. 

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6). 

Disisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntnas, ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan. 

Dalam seminar itu, kata Argo, Baintelkam Polri juga memaprkan bahwa terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme. 

Kemudian, Argo menekankan bahwa salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, adalah adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” ungkap Argo. 

Untuk itu, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai permalsahan di lingkungan sekitar juga pioner of nationalism untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua.

Published (Issan)

Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Penangkapan Terduga Teroris Paling Banyak di Sulsel

Menkopolhukam Mahfud MD saat di Makassar (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com,  - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, penangkapan terduga teroris terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

"Informasi yang kita terima sampai hari ini ada 83 orang sudah ditangkap, dan 33 orang jumlah terbesar di Sulsel daerah Makassar. Sehingga menjadi catatan disini paling banyak," sebut Mahfud usai bertemu Keuskupan Agung Gereja Katedral, Makassar, Jumat .

Namun demikian, lanjut mantan Menteri Pertahanan itu, penangkapan teroris di daerah lain juga dilakukan aparat keamanan seperti di Yogyakarta, Semarang hingga Jakarta.

Problemnya itu, lanjutnya, ketika ada tindakan penangkapan tindakan hukum, pemerintah harus ikut aturan hukum sehingga harus hati-hati tidak sembarang tangkap orang.

"Sementara teroris itu tidak ada aturan, dia mau membunuh, mau ngebom, bom aja. Sehingga jangan dipikirkan pemerintah itu lambat," kata Mahfud.

Tetapi dalam penanganan terorisme, kata mantan anggota DPR RI ini tidak lambat, sebab sudah ada 83 orang terduga yang tertangkap.

Artinya, ini cepat. Tapi harus hati-hati, harus ada bukti kalau mau tangkap orang, berbeda dengan teroris tidak ada aturan.

"Buktinya, bahwa teroris itu tidak mewakili agama tertentu, kalau terorisnya kukuh memperjuangkan Islam ini yang korbannya juga orang Islam ada lima muslim. Jadi, itu tidak mewakili agama tertentu, itu kejahatan yang luar biasa saja," papar dia.

Kedatangan Menkopolhukam ke Gereja Katedral Makassar didampingi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran pimpinan Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin dengan pengawalan ekstra ketat.

"Kita harus lawan sama-sama, semua harus lawan teroris ini dan negara sudah berbagai tugas tadi dengan tokoh agama. Negara tegakkan hukum menangkap pelakunya. Dan, tokoh agama, gereja, masjid, pura, klenteng dan lainnya menjamin kesadaran umat agar hidup damai dan rukun, itu aja," tambahnya.

Uskup Agung Makassar Johannes Liku Ada pada kesempatan itu usai pertemuan di gereja setempat mengemukakan umat Katolik Keuskupan agung Makassar mengucapkan terima kasih Menkopolhukam menyempatkan hadir disini.

Pihaknya berharap, peristiwa bom bunuh diri di depan pagar Gereja Katedral pada 28 Maret 2021, tidak terjadi lagi dan mempercayai pemerintah serius dalam hal pemberantasan terorisme.

"Khususnya kami para pelayan pemimpin agama mempunyai tugas untuk memberi kesadaran kepada masing-masing menyangkut hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama, dan tidak ada agama yang membenarkannya aksi terorisme," tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Zulpan menyebut, Densus 88 Anti Teror dibantu tim Polda Sulsel kembali menangkap tiga terduga teroris. Namun ia enggan merinci di mana lokasi penangkapannya.

Sehingga dari pengembangan kasus sejauh ini, tercatat total terduga teroris yang ditangkap di sejumlah daerah di Sulsel sebanyak 36 orang atau bertambah tiga orang dari jumlah yang lalu sebanyak 33 orang setelah aksi bom bunuh diri di gereja setempat, Minggu 28 Maret 2021. (Red)

Muscab ke VII Pemuda Pancasila Soppeng, Bupati Andi Kaswadi Razak Berikan Semangat dan Minta Memaknai Pancasila

Bupati Soppeng Sulsel HA.Kaswadi Razak, SE yang juga selaku Ketua MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Soppeng (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Musyawarah Cabang VII Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kab. Soppeng dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Minggu, 4 April 2021

Muscab ke VII Pemuda Pancasila Kabupaten Soppeng bertajuk Pemuda tangguh, Soppeng maju, Pancasila Abadi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi razak, SE yang dalam sambutannya mengatakan, "Pemuda Pancasila mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan yang merupakan suatu benteng yang harus kuat.

"Saya minta kita jangan lengah dimana beberapa waktu yang lalu terjadi aksi teroris sehingga seharusnya Pemuda Pancasila menjadi perapat barisan terdepan.

"Potensi di kabupaten Soppeng sangatlah besar hanya saja jarang orang yang paham, sehingga para pemuda harus paham tentang daerahnya. Oleh karena itu saya pertegas bahwa generasi muda yang ada di Pemuda Pancasila semuanya harus memahami slogannya dan memaknai apa itu Pancasila.

"Di situasi dan kondisi saat ini kita harus buktikan bahwa pancasila harus terjaga karena pancasila  mempunyai makna yang luar biasa. Dilain sisi ada pihak yang ingin melunturkan paham kita.  Pancasila bukan agama tetapi sesuatu yang harus dipahami secara mendalam karena semuanya terhimpun di dalam Pancasila sehingga tugas kita adalah bagaimana menjaga dan memahami makna Pancasila itu sendiri.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel Diza Rasyid Ali  (Foto Istimewa)

Diza Rasyid Ali selaku ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel dalam sambutannya mengatakan, "Saya harap Pemuda Pancasila Kab. Soppeng untuk melengkapi badan dan lembaga sebagai pelaksana program sesuai dengan bidang masing-masing dan menjadikan Soppeng sebagai Kabupaten yang masih mau memelihara kebudayaan aslinya, sehingga diharapkan  tetap untuk memelihara keasliannya, bangun pariwisata di sini dan bantu pemerintah.

"Kepada seluruh kader Pemuda Pancasila kabupaten Soppeng, pahami bahwa  ini bukan organisasi abal-abal kita mempunyai AD ART, PO yang jelas dan rapat yang dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat RT/RW dimana semuanya sudah diatur dalam organisasi besar ini yang tidak membedakan kadernya.

"Kepada ketua MPC Saya berharap untuk meletakkan pengurus sesuai dengan keahliannya dan bukan karena pendekatan. Jadi lihatlah secara baik, siapa yang berpotensi untuk duduk sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik serta lengkapi pula apa yang diperintahkan apa yang ada di AD ART Pemuda Pancasila terutama dalam membentuk badan dan lembaga sehingga kerja dari MPC itu bisa lebih simpel karena ada pelaksana program.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Soppeng Andi Muh.Rasyidi, S.Sos, M.Si (Foto Istimewa)

A. Muh. Rasyidi, S.Sos, M.Si selaku Ketua MPC Kab. Soppeng dalam sambutannya mengatakan, "Suatu  kebanggaan menjadi bagian dari perjuangan besar di negeri ini pertama Lahir menjadi Putra Bugis di Kabupaten Soppeng sekaligus yang kedua berorganisasi dan berkecimpung dalam wadah Pemuda Pancasila.

Soppeng merupakan tempat pengkader generasi yang hari ini dah Insya Allah ke depan akan tetap menjadi wilayah yang senantiasa diperbincangkan sebagai sumber inspirasi. Dan Pemuda Pancasila adalah merupakan sentral kaderisasi yang identitas dan jalur perjuangannya berbeda daripada organisasi lainnya.

"Tentunya dengan sumber inspirasi yang berbeda ini akan melahirkan jati diri kita sebagai insan istimewa dan ini merupakan potensi yang mampu dikelola secara baik, yang akan menjadi kekuatan yang signifikan dalam  konteks pengkaderan disegala lini.  Sehingga kami senantiasa berharap bahwa kompetensi yang dimiliki oleh kader Pemuda Pancasila kabupaten Soppeng dapat diaktualisasikan di berbagai sektor baik politik, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. 

"Saya menyampaikan bahwa Panji Pemuda Pancasila Kab. Soppeng hari ini patut disyukuri  dalam berkibar bukan hanya di kota Watansoppeng tetapi seluruh Pemuda Pancasila hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Soppeng, ini menjadi salah satu nilai positif bahwa diantara sebagian kader telah menjadi sosok sentral di wilayahnya masing-masing, menjadi tokoh panutan tersendiri baik menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Turut Hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda Kab. Soppeng, Datu Soppeng, para pejabat dan stakeholder Pemuda Pancasila,  Ketua HIPMI Kab. Soppeng, Ketua KNPI Kab. Soppeng, para pengurus MPC pemuda pancasila dan undangan lainnya. (Ismail/Humas)

Kapolri : Dalam Presisi Dimulai dari Prediktif Terutama Fungsi Intelijen Yang Mampu Memprediksi Kegiatan Yang Akan Datang

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri’.

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.

“Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dah berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi. (Ismail).

Sosialisasi Nilai Kebangsaan di Donri-Donri, Andi Nurhidayati Serukan Lawan Hoaks

Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di Donri-Donri (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai berita hoaks di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin massif.

Hal ini disampaikan Andi Etti sapaannya, saat menggelar sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di Desa Labokong dan Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Jum'at (12/3/2021).

"Salah satu problem yang mengikis nilai-nilai kebangsaan adalah penyebaran hoaks yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, dan dapat menimbulkan konflik, dan Ini harus kita lawan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel.

Andi Etti mengungkapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dirinya berharap kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan semakin kuat dan solidaritas sosial semakin terjaga.

"Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan untuk pertama kali digelar oleh DPRD Sulsel. Hal ini sangat penting untuk memupuk semangat kebangsaan dan bangga menjadi warga Indonesia. Selain itu, kegiatan ini untuk menjaga dan memupuk solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri Kepala Desa Labokong, Andi Mattalatta dan Kepala Desa Leworeng, Rusdi menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Soppeng, Arafah dan Ridwan Majid sebagai narasumber. (Red/Ismail).