-->

Sabtu, 08 Februari 2020

Sekertaris IWO Soppeng Herwan,SH,M.Si Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel). Soppeng - Sekretaris Ikatan Wartawan Online Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Herwan Abubakar, SH, M, Si mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) yang ke 74 Tahun 2020. 

''Mewakili pengurus organisasi IWO Soppeng dan pribadi Saya ucapkan Selamat Hari Pers Nasional semoga para jurnalis dalam menyajikan berita tetap menjunjung tinggi kaedah-kaedah kode etik jurnalis serta penyajian berita dan konten yang berkualitas, interest dan konteks yang tepat agar minat pembaca lebih meningkat. 

Selain itu di Hari Pers Nasional ini,  semoga para insan pers menjalankan tugas dan fungsinya selaku Jurnalis yang senantiasa menjadi pilar bangsa dan pilar utama dalam mengawal pemerintah dengan informasi dalam pemberitaan yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat 

Hal itu di ungkapkan Sekretaris IWO Soppeng tepat di  hari pelaksanaan hari pers nasional, Minggu (9/2/2020).

Untuk diketahui Hari Pers Nasional Atau HPN diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) didasarkan pada keputusan presiden nomor 5 tahun 1985, Keputusan presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985

Pers Nasional Indonesia mempunyai Sejarah perjuangan dan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pembangunan Bangsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila. 


Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari yang Tahun Ini akan dirayakan diusia yang ke 74 tahun ,9 February 1946 - 9 February 2020.. 

Tahun ini hari Pers Nasional dipusatkan di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan,  yang rencananya akan dihadiri oleh presiden Republik Indonesia H.Joko Widodo dan Sejumlah menteri kabinet Indonesia maju, Duta besar Negara sahabat Juga dijadwalkan akan hadir. 

Pelaksanaan peringatan hari Pers Nasional dilaksanakan secara bersama antara komponen Pers, Masyarakat dan pemerintah, Selain itu dalam acara Ini akan terlibat pemerintah daerah Yang ditunjuk menjadi tempat dan sebagai panitia pelaksana. 

Landasan ideal Hari Pers Nasional merupakan Sinergitas Antara komponen Pers, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat berjalan seimbang. 

Selamat Hari pers Nasional Tahun 2020 Semoga Pers Nasional Semakin jaya Dan membumi di NKRI. (Red).

Minggu, 29 November 2020

Mus Muliadi Meraih Juara 3 Prestasi Nasional Sebagai Kepala Madrasah Inspiratif tahun 2020


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2020, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama telah memilih Guru dan Kepala Madrasah Inspiratif tahun 2020. 12 orang terpilih, yang terdiri dari tujuh Guru Madrasah dan lima Kepala Madrasah.

Salah satu Kepala Madrasah di Kabupaten Soppeng yang berhasil yaitu Mus Muliadi saat KABIRO Teropongsulawesi konfirmasi melalui WA mengungkapkan bahwa , " Ini suatu prestasi yang menjadi Karunia dari Allah SWT karena sebagai penanggungjawab MAN 1 Soppeng meraih urutan ke 3 Prestasi Nasional,lima besar Kepala Sekolah Inspiratif Nasional 2020.

Hal ini menambah prestasi yang telah di raih waktu tahun 2018 MAN 1 Soppeng  pernah juga mendapat Prestasi Nasional, sekolah ramah terbaik Nasional tahun 2018 oleh Kemenangan PPPA RI.

Kami diberikan hadiah berupa laptop dan uang pembinaan. Hadiah secara simbolis diberikan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2020.ungkap Mus Muliadi yang kelahiran Alinge Ulaweng Bone pada tanggal 7 Juli 1977

Menurut Direktur GTK M Zain di Jakarta,seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (27/11).
Kami ditetapkan sebagai Guru dan Kepala Madrasah Inspiratif berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6604 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Guru Dan Kepala Madrasah Inspiratif Hari Guru Nasional Tahun 2020," ungkap Mus Muliadi yang pernah juga menjadi Guru PAI SMPN 5 Marioriawa.



Daerah IWO 💙

Sabtu, 22 Februari 2020

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta


Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:
Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 
Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com
Tim Media: 081218212734

Jumat, 20 September 2019

Dua Aspek Penilaian Katar Sipakatau Kab. Gowa Sehingga Berprestasi


Teropongsulawesi. Com - Humas Gowa - Rombongan tim penilai Pilar-Pilar Sosial Teladan Tingkat Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mulai melakukan peninjauan Karang Taruna (Katar) Sipakatau Kabupaten Gowa, di Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng.

Katar Sipakatau dinobatkan sebagai Katar berprestasi Tingkat Provinsi Sulsel 2019, sehingga mewakili Sulsel pada ajang Pilar-pilar sosial tingkat nasional ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Rombongan penilai, Tim Konsultan Direktorat PSPKKM Kemensos RI, Muhammad Satria, saat menemui Wakil Bupati Gowa, di Rujab Wabup Gowa, Jumat (20/9). Ia mengatakan kehadirannya di Gowa untuk melihat dari dekat kegiatan/program Katar Sipakatau sebagai dasar untuk menentukan prestasi tiga besar Tingkat Nasional.

"Sebelum kami turun menilai, tentunya kami minta izin dulu sama Pemkab Gowa untuk melakukan pencocokan data dengan kenyataan yang ada dilapangan, sehingga hari ini kami menemui Pak Wabup," ungkapnya.

Dikatakan tim penilai, pihaknya menilai dengan melihat dua aspek besar yang dimiliki Karang Taruna Sipakatau yakni aspek kelembagaan organisasi dan program kerja. 

" Untuk aspek kelembagaan terbagi lagi seperti kepengurusan, sekretariat, keuangan, kemitraan, data, dan informasi. Semua ini adalah hal penting yang menjadi suporting karang taruna," jelasnya.

Sedangkan yang dinilai dari program kerja kata Satria ada lima, yaitu bagaimana pelayananan sosialnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, Rekreasi Olahraga Kesenian (ROK) karena dilandasi dengan aspek pencegahan melalui kegiatan olahraga kesenian, lalu kewirausahaan artinya dengan kewirausahaan maka produktifitas anak muda bisa melahirkan katar yang mandiri, kemudian pendidikan dan pengembangan SDM, terakhir manajemen organisasi.

" Untuk kewirausahaan, jika produktif dia bisa biaya kegiatan sendiri dan hasilnya dikembalikan lagi kemasyarakat melalui kegiatan sosial maka itu disebut mandiri, dan dalam organisasi penting untuk melakukan kadernisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah proker yang harus menjadi ikon atau tugas fungsi karang taruna itu sendiri," jelas tim penilai.


Olehnya Muhammad Satria mengaku, yang terpenting dalam hadirnya karang taruna di daerah mampu mengedukasi masyarakat dengan membangun wawasan apalagi banyaknya nilai barat yang masuk, sehingga tugas Katar bagaiamana memelihara kearifan lokal, menjaga dan mengembangkannya agar tradisi yang luhur , gotong royong, keperintisan, tetap dijaga, apalagi Katar adalah organisasi sosial yang mengelola dan dikelola oleh anak muda.

Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menyambut baik kedatangan tim peniliai, dirinya berharap agar bisa mencocokkan dengan betul kondisi lapangan dengan aoa yang sudah dipaparkan oleh karang taruna sipakatau di Jakarya beberapa waktu lalu. 


" Selamat datang di Gowa pak, kami Pemkab Gowa sangat mendukung kegiatan ini dan kami akan dengan senang menerima masukan bagi Katar di Kabupaten Gowa, dan pastinya kami berharap bisa juara pak," harapnya.

Diketahui sebelumnya, Katar Sipakatau dinobatkan sebagai Katar berprestasi Tingkat Provinsi Sulsel 2019 beberapa waktu lalu, sehingga mewakili Sulsel pada ajang Pilar-pilar sosial tingkat nasional ini.

Berdasarkan Tim Penilai Tingkat Nasional, Katar Sipakatau terpilih sebagai 15 Katar yang masuk nominasi terbaik untuk di tinjau kebenaran aktifitasnya, dari 34 Provinsi di Indonesia yang mengikuti tingkat nasional.(her). 

Kamis, 11 Maret 2021

Wabup Soppeng Sambut Santri Pesantren Yasrib Peraih Juara Dakwah Tingkat Nasional


Wabup Soppeng bersama Sekda saat menerima kunjungan peraih juara Dakwah tingkat nasional Santri pesantren Yasrib Watansoppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Wakil Bupati Soppeng, Ir.H. Lutfi Halide, MP menerima kunjungan Alvarany Deswita Ivanka yang dilangsungkan di Kantor Bupati Soppeng, Jumat (12/3/2021).

Diketahui Alvarany merupakan santri pondok pesantren yasrib yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di kanca nasional dalam ajang kompetisi dakwah nasional sebagai juara 1.

Kompetisi dakwah tersebut dilaksanakan dalam pemutaran video melalui media sosial Instagram dan Youtube.

Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide saat penerimaan mengungkapkan rasa syukur atas raihan kepada Alvarany.

"Patut disyukuri karena telah mengharumkan nama kabupaten Soppeng di tingkat nasional dan ini adalah bibit dan aset daerah yang harus di dukung apalagi kegiatan ini merupakan syiar islam, ujarnya.

"Kalau rejeki itu tidak akan kemana, usaha tidak akan pernah menghianati hasilnya, kata Lutfi Halide.

Dirinyapun memberikan suport untuk bercita-cita menjadi dokter.

Wabup Soppeng berpesan untuk lebih giat lagi memperdalam ilmu dakwah agar bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati memberikan bingkisan kepada Alvarany.

Alvarany bersama ibundanya saat disambut Wabup dan Sekda Soppeng (Foto Istimewa)

Sementara Alvarany yang di dampingi oleh Ibundanya mengatakan bahwa ia datang untuk melapor dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, terkhusus kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, katanya.

"Atas berkat doa dan dukungannya bersama jajaran Pemerintah saya berhasil sebagai juara 1 tingkat nasional, beber Alvarany.

Sekedar diketahui dalam penerimaan tersebut Wabup Soppeng turut Didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu. (Red/Ismail).

Senin, 04 November 2019

Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional


Juga Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo

Teropongsulawesi.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.

Dari semua kegiatan/perlombaan yang diselenggarakan pada Gebyar Perbenihan tersebut, Kontingen dari Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Sulawes Selatan berhasil meraih “Juara Umum”.

Sulsel meraih juara di lima kategori yang dilombakan, masing-masing Juara 1 Peningkatan Kompetensi PBT, Terbaik 1 Stan Pameran, Juara Lomba Senam Maju Mundur Papua Barat, Juara 2 Lomba Menyanyi Duet dan juara 3 Lomba Stand Up Comedy.

"Tentu dengan perestasi yang diraih harapan kami kepada petani semangat mengelola usaha taninya saling bersinergi/bekerja sama satu dengan yang lainnya, petani yang diwadahi oleh kelompok (lembaga)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel, Fitriani MP.

Fitriani juga berharap penyuluh setia mengawal dan membimbing dalam penerapan teknologi, menghasilkan produksi, mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan.

"Serta kesejahteraan masyarakat Sulsel khusus dan nasional," sebutnya. 

Gebyar ini telah berlangsung pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 bertempat di Gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan didampingi oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kadis Pertanian Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Sorong. 

Mengusung tema “Melalui Gebyar Perbenihan Kita Tingkatkan Sumberdaya Manusia Perbenihan Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Benih Untuk Menuju Kemandirian Benih Nasional Yang Berkelanjutan”.  

Kegiatan Gebyar Perbenihan ini merupakan agenda tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura se Indonesia. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan perbenihan tanaman pangan, sebagai ajang koordinasi dan komunikasi insan perbenihan serta mempercepat alih informasi dan teknologi perbenihan.   

Diikuti oleh Lembaga/Instansi yang menangani Perbenihan tanaman pangan dan para pelaku industri perbenihan dari seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan display varietas tanaman pangan, yakni padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian baik varietas lokal maupun varietas unggul nasional. Pameran teknologi dan informasi perbenihan. Peningkatan kompetensi bagi PBT (Pengawas Benih Tanaman), sarasehan, pertemuan Kepala BSMB, Kepala BBI dan Produsen benih dan beberapa perlombaan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2020 akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu di saat berasaman Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel juga meraih juara 1 stan terbaik kategori OPD pada Sulsel Expo 2019 yang merupakan rangkaian hari jadi Sulsel.(*)

3 November 2019
Biro Humas Sulsel

Selasa, 24 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Sebagai Inspektur Upacara di Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional


Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pelaksanaan upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 dan Hari Ulang Tahun PGRI ke 75 di halaman Upacara Kantor Bupati Soppeng, Rabu 25/11/2020

Sebelum upacara dimulai terlebih dulu dilakukan penyerahan penghargaan kepada para juara lomba dalam rangka memperingati Hut PGRI ke 75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020

Lomba yang di di pertandingkan:
- lomba menulis pengalaman PJJ di era pandemi covid 19
- lomba pembacaan ikrar guru Indonesia
- lomba musabaqah Tilawatil Quran
-pembuatan dan penilaian media pembelajaran jenjang TK/PAUD
-olimpiade guru PGRI tingkat nasional/ internasional tahun 2020.

Penyerahan piagam penghargaan tersebut, masing-masing oleh
Pjs.Bupati Soppeng, Ketua DPRD Soppeng, Kajari Soppeng , Dandim 1423 Soppeng.

Sebagai Inspektur Upacara Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir,S.Sos,M.Si.Dalam
sambutan seragam Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarien di Bacakan Inspektur Upacara bahwa, "Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi covid 19, sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung, sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau diatas 1,3 miliar ,populasi siswa global harus belajar dari rumah hampir satu generasi yang terganggu pendidikannya.

Akibat pandemi pula jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah , hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularan , sebagai manusia biasa situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh .Namun kita memilih harus bangkit dan berjuang, itu karena ada keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dalam segala keterbatasan.

Saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong-royong mengatasi kompleksitas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah, ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi menemani belajar bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya .Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring guru-guru Indonesia dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa Pendemi sikap-sikap positif ini .Semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa .

Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi Pendemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk dan demi Allah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk akselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dan menghasilkan SDM SDM unggul untuk Indonesia maju .

Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru tenaga pendidikan pemerintah daerah para pemangku kepentingan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa dengan semangat juang tinggi dan kesabaran bapak dan ibu guru semua pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan.

Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat dedikasi kesungguhan bapak dan ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada yang sudah membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran, ada yang masuk sekolah yang menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat, ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah, ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya.

Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak-hak para pendidik melalui kebijakan rekruitmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini (1) bantuan kuota internet,( 2) fleksibilitas penggunaan dana BOS,
(3) pengalokasian Bos afirmasi dan bos kinerja untuk bantuan covid 19 di sekola negeri dan swasta yang paling berdampak pandemi covid 19
(4) bantuan subsidi untuk guru dan tenaga kependidikan non PNS
(5) kurikulum darurat
(6) program guru belajar,
(7) laman guru berbagi
(8) program belajar dari rumah TVRI
(9) seri webinar masa pandemi dan sebagainya.

Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membuat sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia.

Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu, pada tahun 2021 kami berkomitmen memperjuangkan guru guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru guru non PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah dan mohon doa bapak dan ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih saya yang tak terhingga bagi bapak dan ibu guru yang telah mengorbankan waktu tenaga bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. "

Acara turut dihadiri:
- Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
- Anggota Forkopimda
- Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng
-Sudirman,S.Sos,S.Pd. (Pengurus  PGRI Kabupaten Soppeng) sebagai Komandan Upacara
- Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan SKPD
-ASN lingkup Pemda Kabupaten Soppeng, para Anggota PGRI (sebagai peserta upacara)

Hawaya IWO 💙

Kamis, 02 September 2021

Bupati Soppeng Sebut Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021 Akan Alami Perubahan Dibanding Target Pada APBD Pokok 2021, Ini Penyebabnya

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat memberikan sambutan di acara rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2021, DPRD kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, Kamis 2/9/2021.

Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M.Adam, S.Sos,MM.

Di kesempatan itu Ketua DPRD kabupaten Soppeng mengurai maksud tujuan dari rapat paripurna yang dilakukan itu.

Dia juga menjelaskan tentang anggaran, waktu dan kapan bisa dilakukan perubahan anggaran.

Dalam kegiatan itu dilakukan peyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng oleh Bupati H.Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat menyerahkan rancangan anggaran perubahan dan PPAS 2021. (Ist).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Soppeng.

"Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan maupun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Kepala daerah kabupaten Soppeng nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankanlah saya untuk menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD TA 2021 dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang merupakan tugas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman program pemulihan ekonomi nasional seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan.

Proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro kabupaten Soppeng pada tahun 2021 akan mengalami perubahan dibanding target pada APBD pokok 2021 perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan target APBD pokok tahun 2021 antara lain adalah :

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD tahun 2021.

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan covid 19 melalui refocusing anggaran.

3. Penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro yang telah ditetapkan sebelumnya, penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng sampai dengan akhir tahun 2021 diharapkan akan tetap tumbuh sebesar 5,8%, meskipun masih dalam keadaan pandemi.

2. Untuk tahun 2021, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB perkapita di targetkan sebesar Rp.55.119.000,-.

3. Angka inflasi tahunan kabupaten Soppeng sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 2,37%. Di harapkan sampai dengan akhir tahun 2021, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran 4%-5%.

4. Angka kemiskinan pada APBD pokok 2021 diasumsikan sebesar 6,42%, pada perubahan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid 19 angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 diasumsikan sebesar 7,15%.

5.IPM sebesar 69,71 %, meningkat dibanding target awal yang sebesar 69,33%.

6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2021.

Di tahun 2021 fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetap menjadi Prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Meskipun demikian pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan umum perubahan APBD T.A. 2021 dan PPAS perubahan APBD TA.2021 ini ada sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah.

Target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.1.204.604.425.314,-, akan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual sebagai berikut:

a. Pada penerimaan pendapatan asli daerah, penyesuaian dilakukan pada masing-masing komponen pajak daerah yang di sesuaikan perkembangannya dengan realisasi terakhir, dimana pendapatan asli daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 127.827.066.724,- rupiah setelah perubahan menjadi Rp.130.499.012.086,-.

b. Pada kelompok penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi covid-19 juga membuat penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp.1.047.208.180.871,- setelah perubahan sebesar Rp.1.015.698.976.346,- atau berkurang sebesar Rp. 31.509.204.525,-.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.29.569.177.719,- setelah perubahan menjadi Rp.35.201.170.408,-.

2. Perubahan kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.302.229.264.577,- .

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.99.624.839.263,- diakibatkan oleh adanya rencana peningkatan belanja infrastruktur dari program pemulihan ekonomi nasional dan silpa tahun 2020 yang dianggarkan kembali.

Adapun kebijakan belanja daerah di arahkan pada :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

c. Belanja yang berasal dari Silva APBD TA 2020 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku,

d. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD tahun 2021.

e. Penambahan, pengurangan dan pergeseran/kegiatan belanja langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas.

f. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD tahun 2021-2026.

g. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

3. perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dari pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.59.329.699.150,- dari total program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.141.415.267.000,- dimana sisanya dari pemulihan ekonomi akan masuk pada APBD pokok Tahun 2022. Disamping itu pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran (silva) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja sebesar Rp.63.500.406.587,-.

b. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target sustainable development goal's ( SDG's) tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- .

"Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional direncanakan 2 Tahun Anggaran, sehingga diperlukan persetujuan tersendiri terkait dengan penganggaran sub kegiatan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dengan harapan wujud kerjasama yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan, sehingga arus informasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera dapat terwujud, papar Bupati Soppeng.

Kata Dia, Kepada para pimpinan SKPD dan pejabat terkait agar menghadiri rapat-rapat selanjutnya yang telah diagendakan oleh pihak legislatif, Pungkas Bupati Soppeng.

Acara Turut di hadiri Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda Soppeng, para pejabat eselon II lingkup pemerintah kabupaten Soppeng serta Camat se Kabupaten Soppeng. (Humas/JOIN).

Rabu, 19 Mei 2021

Kapolda Sulsel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021, Momentum Membangun Spirit Persatuan Bangsa



Makkassar ( Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Hari ini Kamis, bertepatan dengan 20 Mei 2021 diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”, tanggal ini dipilih oleh Presiden Soekarno yang dituangkan melalui Kepres Nomor 1 Tahun 1985 sebagai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara Yogyakarta


Kapolda Sulsel  Irjen Pol Drs Merdisyam mengungkapkan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum mengenang sejarah perjuangan salah seorang tokoh bangsa bernama Boedi Uetomo yang lahir bertepatan dengan  20 Mei 1908. 



Dijelaskan Kapolda Sulsel, berdirinya organisasi Boedi Uetomo  sebagai organisasi sosial bertujuan untuk menggalang kekuatan semua elemen bangsa terutama kalangan terpelajar untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Organisasi ini bergerak dalam di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan tidak bersifat politik. 



Peristiwa sejarah tersebut seyogyanya bisa dijadikan kekuatan moral oleh bangsa Indonesia untuk bangkit dari satu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dalam konteks saat ini sudah seharusnya kita sebagai bangsa terus mengingat dan memahami esensi sejarah perjuangan para pahlawan di masa lalu, untuk mewujudkan kemerdekaan salah satunya adalah kiprah Boedi Oetomo. 



“Gerakan sosial yang dilakukan oleh Boedi Oetomo harus menjadi spirit bagi bangsa Indonesia terutama kalangan generasi muda dan elite politik untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, kreatif dan inovatif,”ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam 



Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan menegaskan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini harus dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai momentum membangkitkan spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa yang kemudian terciptalah persatuan dan kesatuan di tanah air dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”.



Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan juga merujuk pada suasana kamtibmas pasca insiden bom Katederal Makassar pada akhir Maret lalu, menurutnya spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa harus terus diperkuat Polri juga telah berupaya mengambil langkah-langkah preventif dan strategis untuk menjaga potensi gangguan kamtibmas diantaranya melakukan patroli gabungan antara TNI dan Polri, merangkul instansi terkait dari pemerintah


“Polda Sulsel saat ini  terus menjalin komunikasi dan mengajak para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat merusak situasi keamanan baik di Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia,”ungkap Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan(Is)

Senin, 28 Oktober 2019

Wabup Gowa Serahkan Piagam Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi

Teropongsulawesi.com, Humas Gowa - Sejumlah Atlet dan pemuda berprestasi Gowa yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional maupun internasional mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Wujud apresiasi tersebut berupa piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni disela upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun, di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (28/10).

Mereka yang diberi penghargaan yakni, Sahril Zakaria peraih medali emas Porda Sulsel. M Nuzul Qadri Juara 1 Nasional Drag Bike Bupati Gowa Cup 2019 Regional 5 dan 6 Sulsel Kelas Bebek 130 CC. Muh Ilham Juara 1 Nasional Drag Bike Bupati Gowa Cup 2019 Jilid II Regional 8 dan 9 Sulsel kelas Sport 2T Frame Standar 155 CC.

Lanjut, atlet Dayung putra yang meraih Juara 1 Kategori Senior Putra jarak 250 meter Lomba Dayung Dragon Boat Piala Danlantamal VI. Atlet Paralympic yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu serta Syaripa Nur Intang atas prestasinya sebagai wasit pertama dari Gowa yang mewakili Sulsel memimpin kejuaraaan dunia tapak suci 2019 yang diselenggarakan di Solo.

Selain atlet berprestasi, piagam penghargaan juga diberikan kepada 6 (enam) pemuda/pemudi yang telah menjadi Juara 1 Duta Pelajar tingkat nasional tahun 2019.

Keenam orang tersebut yakni, Firman Nur, Nur Alwi, Kartika Dewi Nur Asmarani, Reski Ariani, Nur Windiani, dan Nur Lifa Zahra Arsyad.

Pemuda dan pemudi ini berasal dari SMA 3 dan 4 Gowa sebagai kontingen Saka Bahari Sulsel pada Pelayaran Nusantara IX Tahun 2019 dalam Kirab Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI, Kementrian Hukum dan Ham, serta Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan TNI AL.

Sekretaris Kabupaten Gowa, H Muchlis menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah atas prestasi para atlet dan pemuda yang memiliki talenta dalam dirinya.

"Ini adalah bentuk kepedulian dan support pemerintah daerah atas prestasi yang telah diraih oleh para atlet dan pemuda di Gowa. Semoga ditahun-tahun berikut prestasinya dapat ditingkatkan lagi," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Gowa, Muh Fajaruddin menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa atlet dan pemuda Gowa ini makin kreatif, makin berinovasi dan makin menunjukkan bahwa mereka itu mampu dan bisa diandalkan di masa akan datang.

"Tentunya ini adalah inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain bahwa, pemuda Kabupaten Gowa mampu berkarya baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional," katanya.

Khusus untuk para atlet paralympic selain piagam penghargaan juga diberikan bonus uang pembinaan. Besaran bonus tersebut tergantung dari prestasi yang didapatkan.

"Untuk atlet yang meraih medali emas akan di berikan bonus pembinaan sebesar Rp 7.500.000,- , medali perak sebesar Rp 6.500.000,- dan medali perunggu sebesar Rp 5.500.000,- , " ungkap Fajaruddin. (*). 

Senin, 16 September 2019

Sekda Selayar Sambut Tim Verifikasi Kabupaten Sehat


Teropongsulawesi. Com
- Selayar (Sulsel), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., bersama Ketua Forum Kabupaten Sehat Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli menyambut kedatangan tim verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Nasional di Baruga Rumah Jabatan Bupati, Senin (16/8/2019).

Kedatangan tim verifikasi nasional kabupaten/kota sehat ini dipimpin oleh Trisno Soebarkah dari Kementerian Kesehatan bersama tim pembina lainnya dari Pemprov Sulsel. Hadir pula dalam penyambutan ini Asisten Drs. Dahlul Malik, M.H., dan pimpinan OPD, bersama jajaran pengurus Kabupaten Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam penyambutannya, Sekda Selayar memberikan cinderamata kepada Ketua Tim verifikasi nasional. 

Kami yakin kedatangan tim verifikasi nasional akan menambah semangat dan motivasi kami untuk bekerja lebih giat, mengembangkan strategi, dan inovasi secara lebih kreatif dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, menuju terwujudnya masyarakat Kepulauan Selayar yang bersih, sehat, aman dan nyaman," kata Sekda Selayar Marjani Sultan. 


Sekda Selayar mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama masyarakat berkomitmen penuh menyelenggarakan program Kabupaten/kota sehat dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten yang bersih, sehat, aman dan nyaman untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja bagi masyarakat. 

Atas komitmen tersebut, kata Marjani Sultan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dua kali raih penghargaan tertinggi kategori wistara. Ia berkeyakinan tahun ini bisa dipertahankan untuk yang ketiga kalinya, yang diamini Oowh segenap hadirin. 

Sementara Ketua Tim verifikasi nasional Trisno Soebarkah sebut bahwa ia bersama timnya akan memverifikasi selama dua hari. Dalam keterangannya akan diawali dengan verifikasi dokumen di Sekretariat Forum Kabupaten sehat. Selanjutnya kata dia dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh Tim kabupaten/kota sehat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

"Alhamdulillah, walaupun Selayar ini ada di kepulauan, tapi sudah dua kali wistara. Mudah-mudahan tahun ini bisa dipertahankan. Kita lihat nanti setelah kami selesai verifikasi," tutup Trisno Soebarkah. 
(humas). 

Rabu, 26 Januari 2022

Luar Biasa Desa Timusu Kembali Harumkan Nama Soppeng dan Sulsel Lomba Desa Pangan Aman Nasional



Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Kabar gembira datang dari Bumi Latemmamala sebab selangkah lagi Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng akan kembali mengharumkan nama provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng khususnya dalam lomba Desa Pangan Aman Nasional.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun media ini, bahwa hasil Tim Penilai Tingkat Nasional, Desa Timusu lolos ke tahap berikutnya bersama 10 Desa lainnya di Indonesia dalam Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional 2021.

Dari informasi yang diketahui, hal ini juga berdasarkan surat pemberitahuan dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan BPOM RI tertanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat BPOM RI Dra Yunida Nugrahanti Soedarto Apt MP.


Sementara itu, Menurut Kepala Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Firdausz S,Sos bahwa apa yang dilakukan selama ini mereka cukup optimis untuk bisa meraih yang terbaik, karena ia yakin kerja keras dan niat yang baik dengan dukungan semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan BPOM Makassar dan lebih penting adalah dukungan masyarakat tentunya, ujar Firdaus saat dikonfirmasi, Rabu (26/1/2022).

Firdaus berharap Desa Timusu mewakili provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang terbaik diantara 10 Desa yang lolos secara nasional.

Dirinya juga berharap dukungan dan doa dari semua pihak utamanya warga Desa Timusu, Soppeng dan Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Sekedar diketahui berikut Nama Desa di Indonesia yang lolos untuk tahap berikutnya, yakni Desa Timusu Sulawesi Selatan, Desa Sungai Rasau Kalimantan Selatan, Kelurahan Sukoreno Jogjakarta, Desa'Buttu Baruga Sulawesi Barat, Kelurahan Ampah Kota Kalimantan Tengah, Desa Brubuh Jawa Timur, Desa Nagari Bayua Sumatra Barat dan Desa Tuwel Jawa Tengah.

(Red).

Senin, 09 Agustus 2021

Ketua DPW Dr. Arry AS : JOIN Sulsel Mitra Strategis Pemerintah dan Dunia Usaha


Organisasi Pers JOIN gelar dialog kebangsaan bertajuk kebangkitan ekonomi masyarakat melalui Zoom Virtual (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com, Organisasi Jurnalis Online Indonesia Kabupaten Bone menggelar Dialog yang di hadiri Bupati Bone Dr. H.Andi Fashar Mahdin Padjalangi, M.Si, Ketua DPRD kabupaten Bone Irwan Burhan,SE,M.Si, Dandim Bone Letnan Kolonel (Kav) Budiman, Wakapolres Bone Kompol Safaruddin M. SH. M.Si, Ketua HIPMI Bone H.Bahtiar, SE, MH, dan yang mewakili Ketua Kadin Bone Hamka.

Selain itu juga dihadiri Sekjen DPP Jurnalis Online Indonesia Julham Sifadi, SE. MM, Ketua DPW JOIN Sulsel Dr Arry AS, S.Kom,SH,MH, C.P.C.E bersama pengurus, Sekwil Sudarman Djoni, Ketua OKK AA Nanang, ST dan lainnya serta para pengurus DPD Kabupaten Kota seluruh Indonesia.


Kegiatan yang digelar secara virtual ini menghadirkan Host handal yakni Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong, S.Sos, M.Si dengan narasumber Bupati Bone sebagai Kynote Speaker, Nara sumber dari Forkopimda yang terdiri dari Ketua DPRD kabupaten Bone, Kapolres, Dandim serta yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten Bone yaitu pengurus Kadin (Kamar Dagang dan Industri serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kabupaten Bone.

Mengawali acara dialog yang bertajuk kebangkitan ekonomi nasional ditengah pandemi itu, Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong memaparkan tentang kondisi dan keterpurukan Perekonomian Indonesia secara nasional maupun secara regional/daerah akibat pandemi covid 19 yang telah melanda hingga kepelosok negeri sehingga pembatasan aktivitas masyarakat terbatasi yang berimbas kepada kemerosotan ekonomi bangsa yang berdampak kepada masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut dengan dipelopori Organisasi Jurnalis Online Indonesia (JOIN) yang dimulai dari ujung timur Indonesia yakni Sulawesi Selatan, maka Organisasi JOIN mencoba mengambil peran penting untuk keluar dari keterpurukan ekonomi itu dengan menggelar dialog kebangsaan bertajuk kebangkitan ekonomi dengan menghadirkan para stakeholder untuk membahas dan mencari solusi terbaik dengan pemikiran pemikiran serta ide dan gagasan cerdas sebagai upaya untuk menggairahkan semangat kebangkitan ekonomi yang dimulai dari daerah-daerah yang salah satunya adalah di kabupaten Bone Sulsel.

Langkah tersebut sangat diapresiasi Bupati Bone Andi Pashar M Padjalangi yang mengatakan, " Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dipelopori oleh organisasi pers Jurnalis Online Indonesia yang diketahui JOIN sebagai insan pers yang tidak hanya mencari dan atau memburu berita namun mampu membuat berita dengan kegiatan positif seperti yang hari ini berlangsung kegiatan dari JOIN Bone berupa Vaksinasi dan Donor Darah yang bekerja sama dengan pihak kodim, Pemda dan Polres maupun saat ini dengan kegiatan dialog terkait dengan kebangkitan ekonomi, ujar Bupati Bone mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan itu Bupati Bone Andi Fashar membeberkan upaya Pemda kabupaten Bone untuk meningkatkan perekonomian warganya yang salah satunya adanya pemberian bantuan dana UMKM kepada masyarakat.

Bupati Bone Andi Fashar dikesempatan itu mengakui bahwa salah sektor dimasa Pandemi Covid 19 ini yang mampu menunjang perekonomian masyarakat kabupaten Bone yakni pada sektor pertanian yang salah satunya dengan produksi jagung yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian petani namun dapat mengubah mindset para petani atau kelompok tani, jelasnya.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada kepedulian JOIN Sulsel dan Bone, yang tidak berhenti untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah baik dengan langkah konkret terkait penanganan Covid 19 maupun memikirkan untuk bangkit dari kemerosotan ekonomi, tandasnya.

Bupati Bone Sulsel dua periode ini meminta agar ada kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder termasuk insan pers untuk terus mengawal dan membangkitkan gairah ekonomi masyarakat, imbuhhya mengunci.

Sekjen DPP Jurnalis Online Indonesia Julhan Sifadi dalam kesempatannya mengulas peran insan pers mulai masa revolusi hingga masa demokrasi saat ini yang begitu penting dan mempunyai peran yang sangat luar biasa

Sementara itu, baik Dandim Bone maupun pihak polres Bone mengapresiasi kegiatan Jurnalis Online Indonesia sehingga keduanya menjamin keamanan bagi masyarakat maupun dukungan stabilitas agar dapat keluar dari situasi pandemi secara baik.


Hamka dari Kadin Bone (Ist).

Sementara itu, KADIN Bone yang disampaikan Hamka menyatakan bahwa realisasi program pemberdayaan terus digalakkan melalui tiga program yang salah satunya adalah pelatihan bagi pelaku usaha kecil.

Senada yang disampaikan Kadin Bone, HIPMI Bone juga menyampaikan realisasi program mereka sudah berjalan, dan akan semakin ditingkatkan dinmasa pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Bahkan kata Ketua HIPMI Bone bahwa saat ini Hipmi Bone terus berupaya membina UMKM yang ada di seluruh wilayah Desa di kabupaten Bone untuk terus semangat dalam membangun ekonomi yang dimulai dari Desa dan mengajak untuk bergabung di Hipmi agar komunikasi terus dilakukan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa terus ditingkatkan.

Lain halnya Ketua DPRD kabupaten Bone Irwandi Burhan yang tugasnya DPRD sebagai fungsi legislasi dan anggaran mengatakan bahwa dirinya siap mengawal regulasi terkait anggaran dan berjanji untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder baik dari Pemda, Kadin dan HIPMI untuk membangkitkan ekonomi melalui budgeting, katanya.

Dialog yang dihadiri ratusan jurnalis ini yang pada akhirnya maupun dalam sambutannya Ketua DPW JOIN Sulsel Dr ARRY AS berharap kepada jajaran JOIN Sulawesi Selatan untuk terus bergerak dengan program positif agar tetap berkontribusi kepada pemerintah dari segala lini, ujarnya.


Ketua JOIN Sulsel Dr Arry menyampaikan dukungan organisasi yang dipimpinnya, bersama jajaran wartawan online dengan media di masing-masing daerah adalah mitra strategis pemerintah juga dunia usaha, terangnya.

"Komitmen kami mendukung pemerintah dalam merealisasi program, terutama kebangkitan ekonomi saat pandemi ini," pungkasnya pada closing statement.

Diakhir kegiatan dialog kebangsaan yang bertajuk kebangkitan ekonomi tersebut Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong menyampaikan terimakasih kepada seluruh Nara Sumber maupun para pengurus DPP, DPW dan DPD sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapat apresiasi dari seluruh pihak.

Sekedar diketahui Penanggungjawan kegiatan dialog ini adalah Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. yang juga Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia dan Dialog kebangkitan ekonomi ini menjadi salah satu bagian dari kajian Pusdiklat yang di jalankan serta Dialog ini dijadwalkan berlangsung di 15 kabupaten/kota di Sulsel, dengan format Daring dan pada tangga 11 Agustus 2021, dialog berlanjut di Kabupaten Wajo.


Published : JOIN Soppeng

Rabu, 23 Oktober 2019

Bupati Adnan Sebut Kabupaten Gowa Masih Punya Peranan Penting Dalam Struktur Perekonomian Nasional


Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional. 

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global. 

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin. 

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya. 

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. 

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya. 

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton. 

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen. 

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya. 

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar. 

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya. 

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Kamis, 26 Agustus 2021

Majukan Ekonomi Nasional, Kadin Bone Jalin Kerjasama Dengan BMPD Bosowa

Pertemuan pengurus Kadin Bone dengan pihak perbankan bahas strategi peningkatan ekonomi masyarakat Bone (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-
Kamar dagang dan industri (KADIN) sebagai induk organisasi para pelaku ekonomi dan pengusaha nasional senantiasa membuat terobosan terobosan yang inovatif untuk kelangsungan hidup pembangunan perekonomian Nasional sampai ketingkat daerah.

Kadin yang merupakan Organisasi Nasional yang pengurusannya sampai ketingkat kabupaten kota itu dengan segala programnya yang berbasis ekonomi rakyat dan telah berupaya menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dengan berkerja sama dengan semua pihak serta menjalin sinergitas di semua stakeholder dan pelaku ekonomi, termasuk sinergitas dengan pihak perbankan.

Seperti yang dilakukan oleh Kadin Bone yang berlangsung di Kopitiam Cafe Jalan jenderal Sudirman kelurahan Masumpu Tanete Riattang kab Bone menggelar audiensi dengan pimpinan perbankan yang tergabung dalam Badan musyawarah perbankan daerah yang disingkat BMPD untuk Sub wilayah Bosowa (Bone, Soppeng dan Wajo, Kamis (26-08-2021).

Audiensi yang dikemas dalam bentuk pertemuan silaturahmi ini adalah upaya dan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis antara Kadin dan BMPD di Kabupaten Bone.

Ketua umum Kadin Bone Dr. Hj. Cheriani, S.Si., S.Pd., M.Pd dalam kesempatannya berharap kepada BMPD agar dapat diberikan support dan semangat kebersamaan untuk terus mendorong penguatan permodalan pada anggota Kadin dan masyarakat produktif untuk memperkuat laju perekonomian di Kabupaten Bone.

Selain itu dalam pertemuan ini juga membahas kerjasama dan support BMPD untuk kegiatan Dialog Bisnis dengan para pelaku ekonomi, UMKM, Koperasi dan Bundes Se kecamatan Dua Boccoe serta pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang pertama kali akan di lakukan di wilayah kecamatan Oleh Kadin Bone.

Ketum Kadin Bone mengatakan, "Kami berharap pertemuan ini adalah tindak lanjut pertemuan awal sebelumnya, sebagai upaya kemitraan strategis dan produktif untuk mendorong agar seluruh pelaku ekonomi bisa bergerak bersama majukan ekonomi di Kab Bone, ujar Hj. Cheriani.

"Selain itu kedepan juga kami berharap bersama organisasi Kadin bisa menjadi barometer baik dalam penerapan kerja kerja produktif dan sinergi yang kuat dengan berbagai mitra bisnis dan stakeholder, jelas "Ketua umum Kadin Bone Dr. Hj Cheriani.

Ketua umum Kadin Bone bersama pengurus dan pengurus BMPD Bosowa (Ist).

Sementara itu, Abdul Kadir Arisaid Ketua BMPD sub Bosowa dalam kesempatannya mengatakan," kerjasama dan sinergitas itu bisa
melalui kemitraan dengan pelayanan KUR PEN Super micro, Micro kecil di berbagai sektor produktif, Kredit Kontruksi, kredit kepemilikan kendaraan, layanan Keagenan, layanan digitalisasi perbankan dan berbagai macam layanan produk holding lainnya, tandas" Abdul Kadir Arisaid yang juga pimpinan bank Mandiri Cabang Bone ini.

Semoga kemitraan nantinya dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, pungkasnya.

Sekedar diketahui dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BMPD Sub Bosowa dan sekaligus Branch Manager Bank Mandiri KC Watampone, Ketua umum KADIN BONE bersama jajarannya ,
Kepala Cabang BPD Kabupaten Bone,Kepala Cabang BPD Kab Wajo, Kepala Cabang Pembantu BPD Siwa, Kepala Cabang BRI KC Watampone,Kepala Cab.Bank Mega, dan perwakilan kepala Cab.BNI KCP.Bone. (MIH).

Senin, 30 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Terima Daftar Isian DIPA dari Gubernur Sulsel


Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos., M.Si bersama Kepala Bappelitbanda Kab.Soppeng, Hj. Andi Nurlina, MM, menghadiri Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemprov Sulsel (APBN/PHLN, dan APBD Pemprov Sulsel Triwulan III 2020) dan Penyerahan DIPA Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 November 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah, menargetkan realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2021 bisa mencapai 25 persen. Target tersebut sebagai salah satu metode untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulsel.

Dalam sambutan gubernur Sulsel mengatakan bahwa, " Kita targetkan realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama tahun 2021. Pemerintah pusat sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,05 persen, ini akan ditentukan oleh belanja daerah.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi dominan ditentukan oleh belanja dari APBN dan APBD Sulsel serta Kabupaten Kota ungkapnya

Belanja ABPD APBN ini sangat menentukan pertumbuhan kita. Maka, ini adalah pesan moral kepada seluruh pimpinan daerah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, supaya mempersiapkan dengan cepat program-programnya.

Kalau bisa semua yang berkaitan dengan lelang proyek fisik dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada jeda waktu untuk para buruh, tukang dan pemilik toko bangunan memiliki orderan.

Kalau perlu lelang dini. Kenapa? Kalau cepat direalisasi, tukang bekerja, buruh bekerja, toko bangunan ada order, realisasi anggaran kita juga bisa terukur.

Dangan target realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kita back up yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,05 persen, tentu kita harus ambil diatasnya supaya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional)."

Pjs Bupati Soppeng menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Gubernur SulSel bersama 24 Kab/ kota.

Hawaya IWO 💙

Rabu, 03 Maret 2021

Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana


Presiden Jokowi saat usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.

"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).

Kamis, 03 Oktober 2019

Pembangunan Bendungan Sulsel Termasuk Prioritas, Ini Kata Dirjen SDA

Teropongsulawesi. Com, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi. 


“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).

Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”

Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.

“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.

Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.

“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.

“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.

“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.

“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Rabu, 16 Juni 2021

Kapolri Keluarkan Telegram Berangus Premanisme, Ini 5 Hal Yang Harus Dijalankan Kapolda



JAKARTA- Teropongsulawesi.com,- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram guna memberangus pungli dan premanisme di Pelabuhan seluruh Indonesia.

Telegram ini keluar atas perintah Presiden Jokowi yang meminta Kapolri untuk menuntaskan pungli dan preman yang bikin sopir pelabuhan mengeluh. 

Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Rabu 16 Juni 2021.

Agus menyampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", ucap Agus.

Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda.

1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.
2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan siap mendukung Instruksi Kapolri tersebut. “Polda Sulsel siap menjalankan instruksi kapolri dalam melakukan pemberantasan aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya yang berada di wilayah Sulsel. Kita tegaskan tidak ada ruang untuk pungli  maupun aksi premanisme,” tegas E.Zulpan, Rabu (16/7/2021). 
Kabid Humas Polda Sulsel menambahkan Pemberantasan aksi premanisme dan Pungli  dilakukan demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat.
Published (Issan)

Senin, 19 April 2021

Komisioner BNSP Melarang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan


Komisioner Badan Nasional Sertifikasi (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal itu ditegaskan Henny, saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers, boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.

Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

Terima-kasih banyak dan selamat, kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini, menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia, telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

Mandagi, mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini.

Matondang, yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap, semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Para peserta, yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini, berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).

Latar belakang peserta, juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen, Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.

Saya sempat mengalami kesulitan, saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh Master Asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.
Fredrik, juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Kedepannya nanti saya berharap, UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” pungkasnya.(*)

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved