-->

Sabtu, 08 Februari 2020

Sekertaris IWO Soppeng Herwan,SH,M.Si Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel). Soppeng - Sekretaris Ikatan Wartawan Online Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Herwan Abubakar, SH, M, Si mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) yang ke 74 Tahun 2020. 

''Mewakili pengurus organisasi IWO Soppeng dan pribadi Saya ucapkan Selamat Hari Pers Nasional semoga para jurnalis dalam menyajikan berita tetap menjunjung tinggi kaedah-kaedah kode etik jurnalis serta penyajian berita dan konten yang berkualitas, interest dan konteks yang tepat agar minat pembaca lebih meningkat. 

Selain itu di Hari Pers Nasional ini,  semoga para insan pers menjalankan tugas dan fungsinya selaku Jurnalis yang senantiasa menjadi pilar bangsa dan pilar utama dalam mengawal pemerintah dengan informasi dalam pemberitaan yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat 

Hal itu di ungkapkan Sekretaris IWO Soppeng tepat di  hari pelaksanaan hari pers nasional, Minggu (9/2/2020).

Untuk diketahui Hari Pers Nasional Atau HPN diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) didasarkan pada keputusan presiden nomor 5 tahun 1985, Keputusan presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985

Pers Nasional Indonesia mempunyai Sejarah perjuangan dan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pembangunan Bangsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila. 


Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari yang Tahun Ini akan dirayakan diusia yang ke 74 tahun ,9 February 1946 - 9 February 2020.. 

Tahun ini hari Pers Nasional dipusatkan di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan,  yang rencananya akan dihadiri oleh presiden Republik Indonesia H.Joko Widodo dan Sejumlah menteri kabinet Indonesia maju, Duta besar Negara sahabat Juga dijadwalkan akan hadir. 

Pelaksanaan peringatan hari Pers Nasional dilaksanakan secara bersama antara komponen Pers, Masyarakat dan pemerintah, Selain itu dalam acara Ini akan terlibat pemerintah daerah Yang ditunjuk menjadi tempat dan sebagai panitia pelaksana. 

Landasan ideal Hari Pers Nasional merupakan Sinergitas Antara komponen Pers, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat berjalan seimbang. 

Selamat Hari pers Nasional Tahun 2020 Semoga Pers Nasional Semakin jaya Dan membumi di NKRI. (Red).

Sabtu, 22 Februari 2020

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta


Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:
Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 
Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com
Tim Media: 081218212734

Minggu, 29 November 2020

Mus Muliadi Meraih Juara 3 Prestasi Nasional Sebagai Kepala Madrasah Inspiratif tahun 2020


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2020, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama telah memilih Guru dan Kepala Madrasah Inspiratif tahun 2020. 12 orang terpilih, yang terdiri dari tujuh Guru Madrasah dan lima Kepala Madrasah.

Salah satu Kepala Madrasah di Kabupaten Soppeng yang berhasil yaitu Mus Muliadi saat KABIRO Teropongsulawesi konfirmasi melalui WA mengungkapkan bahwa , " Ini suatu prestasi yang menjadi Karunia dari Allah SWT karena sebagai penanggungjawab MAN 1 Soppeng meraih urutan ke 3 Prestasi Nasional,lima besar Kepala Sekolah Inspiratif Nasional 2020.

Hal ini menambah prestasi yang telah di raih waktu tahun 2018 MAN 1 Soppeng  pernah juga mendapat Prestasi Nasional, sekolah ramah terbaik Nasional tahun 2018 oleh Kemenangan PPPA RI.

Kami diberikan hadiah berupa laptop dan uang pembinaan. Hadiah secara simbolis diberikan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2020.ungkap Mus Muliadi yang kelahiran Alinge Ulaweng Bone pada tanggal 7 Juli 1977

Menurut Direktur GTK M Zain di Jakarta,seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (27/11).
Kami ditetapkan sebagai Guru dan Kepala Madrasah Inspiratif berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6604 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Guru Dan Kepala Madrasah Inspiratif Hari Guru Nasional Tahun 2020," ungkap Mus Muliadi yang pernah juga menjadi Guru PAI SMPN 5 Marioriawa.



Daerah IWO 💙

Kamis, 11 Maret 2021

Wabup Soppeng Sambut Santri Pesantren Yasrib Peraih Juara Dakwah Tingkat Nasional


Wabup Soppeng bersama Sekda saat menerima kunjungan peraih juara Dakwah tingkat nasional Santri pesantren Yasrib Watansoppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Wakil Bupati Soppeng, Ir.H. Lutfi Halide, MP menerima kunjungan Alvarany Deswita Ivanka yang dilangsungkan di Kantor Bupati Soppeng, Jumat (12/3/2021).

Diketahui Alvarany merupakan santri pondok pesantren yasrib yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di kanca nasional dalam ajang kompetisi dakwah nasional sebagai juara 1.

Kompetisi dakwah tersebut dilaksanakan dalam pemutaran video melalui media sosial Instagram dan Youtube.

Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide saat penerimaan mengungkapkan rasa syukur atas raihan kepada Alvarany.

"Patut disyukuri karena telah mengharumkan nama kabupaten Soppeng di tingkat nasional dan ini adalah bibit dan aset daerah yang harus di dukung apalagi kegiatan ini merupakan syiar islam, ujarnya.

"Kalau rejeki itu tidak akan kemana, usaha tidak akan pernah menghianati hasilnya, kata Lutfi Halide.

Dirinyapun memberikan suport untuk bercita-cita menjadi dokter.

Wabup Soppeng berpesan untuk lebih giat lagi memperdalam ilmu dakwah agar bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati memberikan bingkisan kepada Alvarany.

Alvarany bersama ibundanya saat disambut Wabup dan Sekda Soppeng (Foto Istimewa)

Sementara Alvarany yang di dampingi oleh Ibundanya mengatakan bahwa ia datang untuk melapor dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, terkhusus kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, katanya.

"Atas berkat doa dan dukungannya bersama jajaran Pemerintah saya berhasil sebagai juara 1 tingkat nasional, beber Alvarany.

Sekedar diketahui dalam penerimaan tersebut Wabup Soppeng turut Didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu. (Red/Ismail).

Selasa, 24 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Sebagai Inspektur Upacara di Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional


Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pelaksanaan upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 dan Hari Ulang Tahun PGRI ke 75 di halaman Upacara Kantor Bupati Soppeng, Rabu 25/11/2020

Sebelum upacara dimulai terlebih dulu dilakukan penyerahan penghargaan kepada para juara lomba dalam rangka memperingati Hut PGRI ke 75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020

Lomba yang di di pertandingkan:
- lomba menulis pengalaman PJJ di era pandemi covid 19
- lomba pembacaan ikrar guru Indonesia
- lomba musabaqah Tilawatil Quran
-pembuatan dan penilaian media pembelajaran jenjang TK/PAUD
-olimpiade guru PGRI tingkat nasional/ internasional tahun 2020.

Penyerahan piagam penghargaan tersebut, masing-masing oleh
Pjs.Bupati Soppeng, Ketua DPRD Soppeng, Kajari Soppeng , Dandim 1423 Soppeng.

Sebagai Inspektur Upacara Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir,S.Sos,M.Si.Dalam
sambutan seragam Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarien di Bacakan Inspektur Upacara bahwa, "Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi covid 19, sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung, sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau diatas 1,3 miliar ,populasi siswa global harus belajar dari rumah hampir satu generasi yang terganggu pendidikannya.

Akibat pandemi pula jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah , hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularan , sebagai manusia biasa situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh .Namun kita memilih harus bangkit dan berjuang, itu karena ada keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dalam segala keterbatasan.

Saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong-royong mengatasi kompleksitas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah, ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi menemani belajar bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya .Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring guru-guru Indonesia dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa Pendemi sikap-sikap positif ini .Semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa .

Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi Pendemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk dan demi Allah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk akselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dan menghasilkan SDM SDM unggul untuk Indonesia maju .

Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru tenaga pendidikan pemerintah daerah para pemangku kepentingan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa dengan semangat juang tinggi dan kesabaran bapak dan ibu guru semua pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan.

Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat dedikasi kesungguhan bapak dan ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada yang sudah membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran, ada yang masuk sekolah yang menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat, ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah, ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya.

Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak-hak para pendidik melalui kebijakan rekruitmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini (1) bantuan kuota internet,( 2) fleksibilitas penggunaan dana BOS,
(3) pengalokasian Bos afirmasi dan bos kinerja untuk bantuan covid 19 di sekola negeri dan swasta yang paling berdampak pandemi covid 19
(4) bantuan subsidi untuk guru dan tenaga kependidikan non PNS
(5) kurikulum darurat
(6) program guru belajar,
(7) laman guru berbagi
(8) program belajar dari rumah TVRI
(9) seri webinar masa pandemi dan sebagainya.

Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membuat sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia.

Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu, pada tahun 2021 kami berkomitmen memperjuangkan guru guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru guru non PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah dan mohon doa bapak dan ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih saya yang tak terhingga bagi bapak dan ibu guru yang telah mengorbankan waktu tenaga bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. "

Acara turut dihadiri:
- Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
- Anggota Forkopimda
- Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng
-Sudirman,S.Sos,S.Pd. (Pengurus  PGRI Kabupaten Soppeng) sebagai Komandan Upacara
- Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan SKPD
-ASN lingkup Pemda Kabupaten Soppeng, para Anggota PGRI (sebagai peserta upacara)

Hawaya IWO 💙

Senin, 04 November 2019

Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional


Juga Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo

Teropongsulawesi.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.

Dari semua kegiatan/perlombaan yang diselenggarakan pada Gebyar Perbenihan tersebut, Kontingen dari Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Sulawes Selatan berhasil meraih “Juara Umum”.

Sulsel meraih juara di lima kategori yang dilombakan, masing-masing Juara 1 Peningkatan Kompetensi PBT, Terbaik 1 Stan Pameran, Juara Lomba Senam Maju Mundur Papua Barat, Juara 2 Lomba Menyanyi Duet dan juara 3 Lomba Stand Up Comedy.

"Tentu dengan perestasi yang diraih harapan kami kepada petani semangat mengelola usaha taninya saling bersinergi/bekerja sama satu dengan yang lainnya, petani yang diwadahi oleh kelompok (lembaga)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel, Fitriani MP.

Fitriani juga berharap penyuluh setia mengawal dan membimbing dalam penerapan teknologi, menghasilkan produksi, mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan.

"Serta kesejahteraan masyarakat Sulsel khusus dan nasional," sebutnya. 

Gebyar ini telah berlangsung pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 bertempat di Gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan didampingi oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kadis Pertanian Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Sorong. 

Mengusung tema “Melalui Gebyar Perbenihan Kita Tingkatkan Sumberdaya Manusia Perbenihan Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Benih Untuk Menuju Kemandirian Benih Nasional Yang Berkelanjutan”.  

Kegiatan Gebyar Perbenihan ini merupakan agenda tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura se Indonesia. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan perbenihan tanaman pangan, sebagai ajang koordinasi dan komunikasi insan perbenihan serta mempercepat alih informasi dan teknologi perbenihan.   

Diikuti oleh Lembaga/Instansi yang menangani Perbenihan tanaman pangan dan para pelaku industri perbenihan dari seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan display varietas tanaman pangan, yakni padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian baik varietas lokal maupun varietas unggul nasional. Pameran teknologi dan informasi perbenihan. Peningkatan kompetensi bagi PBT (Pengawas Benih Tanaman), sarasehan, pertemuan Kepala BSMB, Kepala BBI dan Produsen benih dan beberapa perlombaan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2020 akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu di saat berasaman Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel juga meraih juara 1 stan terbaik kategori OPD pada Sulsel Expo 2019 yang merupakan rangkaian hari jadi Sulsel.(*)

3 November 2019
Biro Humas Sulsel

Jumat, 20 September 2019

Dua Aspek Penilaian Katar Sipakatau Kab. Gowa Sehingga Berprestasi


Teropongsulawesi. Com - Humas Gowa - Rombongan tim penilai Pilar-Pilar Sosial Teladan Tingkat Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mulai melakukan peninjauan Karang Taruna (Katar) Sipakatau Kabupaten Gowa, di Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng.

Katar Sipakatau dinobatkan sebagai Katar berprestasi Tingkat Provinsi Sulsel 2019, sehingga mewakili Sulsel pada ajang Pilar-pilar sosial tingkat nasional ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Rombongan penilai, Tim Konsultan Direktorat PSPKKM Kemensos RI, Muhammad Satria, saat menemui Wakil Bupati Gowa, di Rujab Wabup Gowa, Jumat (20/9). Ia mengatakan kehadirannya di Gowa untuk melihat dari dekat kegiatan/program Katar Sipakatau sebagai dasar untuk menentukan prestasi tiga besar Tingkat Nasional.

"Sebelum kami turun menilai, tentunya kami minta izin dulu sama Pemkab Gowa untuk melakukan pencocokan data dengan kenyataan yang ada dilapangan, sehingga hari ini kami menemui Pak Wabup," ungkapnya.

Dikatakan tim penilai, pihaknya menilai dengan melihat dua aspek besar yang dimiliki Karang Taruna Sipakatau yakni aspek kelembagaan organisasi dan program kerja. 

" Untuk aspek kelembagaan terbagi lagi seperti kepengurusan, sekretariat, keuangan, kemitraan, data, dan informasi. Semua ini adalah hal penting yang menjadi suporting karang taruna," jelasnya.

Sedangkan yang dinilai dari program kerja kata Satria ada lima, yaitu bagaimana pelayananan sosialnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, Rekreasi Olahraga Kesenian (ROK) karena dilandasi dengan aspek pencegahan melalui kegiatan olahraga kesenian, lalu kewirausahaan artinya dengan kewirausahaan maka produktifitas anak muda bisa melahirkan katar yang mandiri, kemudian pendidikan dan pengembangan SDM, terakhir manajemen organisasi.

" Untuk kewirausahaan, jika produktif dia bisa biaya kegiatan sendiri dan hasilnya dikembalikan lagi kemasyarakat melalui kegiatan sosial maka itu disebut mandiri, dan dalam organisasi penting untuk melakukan kadernisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah proker yang harus menjadi ikon atau tugas fungsi karang taruna itu sendiri," jelas tim penilai.


Olehnya Muhammad Satria mengaku, yang terpenting dalam hadirnya karang taruna di daerah mampu mengedukasi masyarakat dengan membangun wawasan apalagi banyaknya nilai barat yang masuk, sehingga tugas Katar bagaiamana memelihara kearifan lokal, menjaga dan mengembangkannya agar tradisi yang luhur , gotong royong, keperintisan, tetap dijaga, apalagi Katar adalah organisasi sosial yang mengelola dan dikelola oleh anak muda.

Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menyambut baik kedatangan tim peniliai, dirinya berharap agar bisa mencocokkan dengan betul kondisi lapangan dengan aoa yang sudah dipaparkan oleh karang taruna sipakatau di Jakarya beberapa waktu lalu. 


" Selamat datang di Gowa pak, kami Pemkab Gowa sangat mendukung kegiatan ini dan kami akan dengan senang menerima masukan bagi Katar di Kabupaten Gowa, dan pastinya kami berharap bisa juara pak," harapnya.

Diketahui sebelumnya, Katar Sipakatau dinobatkan sebagai Katar berprestasi Tingkat Provinsi Sulsel 2019 beberapa waktu lalu, sehingga mewakili Sulsel pada ajang Pilar-pilar sosial tingkat nasional ini.

Berdasarkan Tim Penilai Tingkat Nasional, Katar Sipakatau terpilih sebagai 15 Katar yang masuk nominasi terbaik untuk di tinjau kebenaran aktifitasnya, dari 34 Provinsi di Indonesia yang mengikuti tingkat nasional.(her). 

Senin, 28 Oktober 2019

Wabup Gowa Serahkan Piagam Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi

Teropongsulawesi.com, Humas Gowa - Sejumlah Atlet dan pemuda berprestasi Gowa yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional maupun internasional mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Wujud apresiasi tersebut berupa piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni disela upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun, di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (28/10).

Mereka yang diberi penghargaan yakni, Sahril Zakaria peraih medali emas Porda Sulsel. M Nuzul Qadri Juara 1 Nasional Drag Bike Bupati Gowa Cup 2019 Regional 5 dan 6 Sulsel Kelas Bebek 130 CC. Muh Ilham Juara 1 Nasional Drag Bike Bupati Gowa Cup 2019 Jilid II Regional 8 dan 9 Sulsel kelas Sport 2T Frame Standar 155 CC.

Lanjut, atlet Dayung putra yang meraih Juara 1 Kategori Senior Putra jarak 250 meter Lomba Dayung Dragon Boat Piala Danlantamal VI. Atlet Paralympic yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu serta Syaripa Nur Intang atas prestasinya sebagai wasit pertama dari Gowa yang mewakili Sulsel memimpin kejuaraaan dunia tapak suci 2019 yang diselenggarakan di Solo.

Selain atlet berprestasi, piagam penghargaan juga diberikan kepada 6 (enam) pemuda/pemudi yang telah menjadi Juara 1 Duta Pelajar tingkat nasional tahun 2019.

Keenam orang tersebut yakni, Firman Nur, Nur Alwi, Kartika Dewi Nur Asmarani, Reski Ariani, Nur Windiani, dan Nur Lifa Zahra Arsyad.

Pemuda dan pemudi ini berasal dari SMA 3 dan 4 Gowa sebagai kontingen Saka Bahari Sulsel pada Pelayaran Nusantara IX Tahun 2019 dalam Kirab Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI, Kementrian Hukum dan Ham, serta Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan TNI AL.

Sekretaris Kabupaten Gowa, H Muchlis menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah atas prestasi para atlet dan pemuda yang memiliki talenta dalam dirinya.

"Ini adalah bentuk kepedulian dan support pemerintah daerah atas prestasi yang telah diraih oleh para atlet dan pemuda di Gowa. Semoga ditahun-tahun berikut prestasinya dapat ditingkatkan lagi," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Gowa, Muh Fajaruddin menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa atlet dan pemuda Gowa ini makin kreatif, makin berinovasi dan makin menunjukkan bahwa mereka itu mampu dan bisa diandalkan di masa akan datang.

"Tentunya ini adalah inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain bahwa, pemuda Kabupaten Gowa mampu berkarya baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional," katanya.

Khusus untuk para atlet paralympic selain piagam penghargaan juga diberikan bonus uang pembinaan. Besaran bonus tersebut tergantung dari prestasi yang didapatkan.

"Untuk atlet yang meraih medali emas akan di berikan bonus pembinaan sebesar Rp 7.500.000,- , medali perak sebesar Rp 6.500.000,- dan medali perunggu sebesar Rp 5.500.000,- , " ungkap Fajaruddin. (*). 

Senin, 16 September 2019

Sekda Selayar Sambut Tim Verifikasi Kabupaten Sehat


Teropongsulawesi. Com
- Selayar (Sulsel), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., bersama Ketua Forum Kabupaten Sehat Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli menyambut kedatangan tim verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Nasional di Baruga Rumah Jabatan Bupati, Senin (16/8/2019).

Kedatangan tim verifikasi nasional kabupaten/kota sehat ini dipimpin oleh Trisno Soebarkah dari Kementerian Kesehatan bersama tim pembina lainnya dari Pemprov Sulsel. Hadir pula dalam penyambutan ini Asisten Drs. Dahlul Malik, M.H., dan pimpinan OPD, bersama jajaran pengurus Kabupaten Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam penyambutannya, Sekda Selayar memberikan cinderamata kepada Ketua Tim verifikasi nasional. 

Kami yakin kedatangan tim verifikasi nasional akan menambah semangat dan motivasi kami untuk bekerja lebih giat, mengembangkan strategi, dan inovasi secara lebih kreatif dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, menuju terwujudnya masyarakat Kepulauan Selayar yang bersih, sehat, aman dan nyaman," kata Sekda Selayar Marjani Sultan. 


Sekda Selayar mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama masyarakat berkomitmen penuh menyelenggarakan program Kabupaten/kota sehat dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten yang bersih, sehat, aman dan nyaman untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja bagi masyarakat. 

Atas komitmen tersebut, kata Marjani Sultan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dua kali raih penghargaan tertinggi kategori wistara. Ia berkeyakinan tahun ini bisa dipertahankan untuk yang ketiga kalinya, yang diamini Oowh segenap hadirin. 

Sementara Ketua Tim verifikasi nasional Trisno Soebarkah sebut bahwa ia bersama timnya akan memverifikasi selama dua hari. Dalam keterangannya akan diawali dengan verifikasi dokumen di Sekretariat Forum Kabupaten sehat. Selanjutnya kata dia dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh Tim kabupaten/kota sehat Kabupaten Kepulauan Selayar. 

"Alhamdulillah, walaupun Selayar ini ada di kepulauan, tapi sudah dua kali wistara. Mudah-mudahan tahun ini bisa dipertahankan. Kita lihat nanti setelah kami selesai verifikasi," tutup Trisno Soebarkah. 
(humas). 

Senin, 19 April 2021

Komisioner BNSP Melarang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan


Komisioner Badan Nasional Sertifikasi (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal itu ditegaskan Henny, saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers, boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.

Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

Terima-kasih banyak dan selamat, kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini, menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia, telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

Mandagi, mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini.

Matondang, yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap, semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Para peserta, yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini, berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).

Latar belakang peserta, juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen, Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.

Saya sempat mengalami kesulitan, saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh Master Asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.
Fredrik, juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Kedepannya nanti saya berharap, UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” pungkasnya.(*)

Selasa, 13 April 2021

Kapolres Soppeng dan Wakil Bupati Serta Unsur Forkopimda Mengikuti Launching Sim Nasional Presisi




Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,-Korps Lalu Lintas Mabes Polri melaksanakan program
launching Sim Nasional Presisi ( SINAR ) serentak secara Virtual, Selasa 13 April 2021.


Kapolres Soppeng Akbp Mohammad Roni Mustofa S.I.K M.I.K yang juga turut hadir menyaksikan langsung di Aula Patria Tama Polres Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide M.P, Ketua DPRD Soppeng H. M. Syaharuddin Adam S.Sos M.M, Ketua PN Negeri Ahmad Ismail S.H M.H, Kejari Soppeng Moh. Nasir, S.H M.H, Kapten M Sabah mewakili Dandim 1423 Soppeng, Kadis Perhubungan Hamzah Hola, Picab BNI Soppeng, Perwakilan PT Pos Indonesia, Perwira serta Personil Polres Soppeng


Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Komisaris Besar Pol Jati mengungkapkan bahwa "SIM Nasional Presisi merupakan Aplikasi baru yang gagas oleh Korlantas Mabes Polri berisi layanan perpanjangan SIM A dan C secara online tanpa kehadiran pemohon, layanan uji teori sim secara online, lalu layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi E-Rikkes.

Dengan mengunduh aplikasi digital bernama SINAR (SIM Presisi Nasional) melalui “App Store” atau “Play Store” di telepon seluler. Melalui aplikasi SINAR, pemohon perpanjangan SIM A dan C tidak perlu lagi harus ke kantor Satpas SIM, terangnya

Namun untuk pembuatan SIM baru, pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melaksanakan ujian praktik. Pemohon harus lolos saat pendaftaran atau registrasi online melalui aplikasi Sinar, Untuk diketahui semua golongan SIM bisa menggunakan aplikasi SIM online tersebut.

“Untuk SIM baru setelah memenuhi persyaratan pada registrasi SIM online, selanjutnya wajib datang ke satpas yang dipilih untuk melaksanakan uji praktek,” terang Jati. (Ismail)

Rabu, 03 Maret 2021

Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana


Presiden Jokowi saat usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.

"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).

Senin, 30 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Terima Daftar Isian DIPA dari Gubernur Sulsel


Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos., M.Si bersama Kepala Bappelitbanda Kab.Soppeng, Hj. Andi Nurlina, MM, menghadiri Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemprov Sulsel (APBN/PHLN, dan APBD Pemprov Sulsel Triwulan III 2020) dan Penyerahan DIPA Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 November 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah, menargetkan realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2021 bisa mencapai 25 persen. Target tersebut sebagai salah satu metode untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulsel.

Dalam sambutan gubernur Sulsel mengatakan bahwa, " Kita targetkan realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama tahun 2021. Pemerintah pusat sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,05 persen, ini akan ditentukan oleh belanja daerah.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi dominan ditentukan oleh belanja dari APBN dan APBD Sulsel serta Kabupaten Kota ungkapnya

Belanja ABPD APBN ini sangat menentukan pertumbuhan kita. Maka, ini adalah pesan moral kepada seluruh pimpinan daerah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, supaya mempersiapkan dengan cepat program-programnya.

Kalau bisa semua yang berkaitan dengan lelang proyek fisik dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada jeda waktu untuk para buruh, tukang dan pemilik toko bangunan memiliki orderan.

Kalau perlu lelang dini. Kenapa? Kalau cepat direalisasi, tukang bekerja, buruh bekerja, toko bangunan ada order, realisasi anggaran kita juga bisa terukur.

Dangan target realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kita back up yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,05 persen, tentu kita harus ambil diatasnya supaya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional)."

Pjs Bupati Soppeng menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Gubernur SulSel bersama 24 Kab/ kota.

Hawaya IWO 💙

Rabu, 09 September 2020

Polres Soppeng dengan jajaran Polsek bagi masker sebanyak 52.000



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kegiatan pembagian masker secara serentak dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka Pilkada aman, damai dan sehat serentak tahun 2020.
Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 10.00 s/d 10.58 WITA bertempat di Taman Kalong Watansoppeng Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng 


Dalam sambutan Kapolres Soppeng mengatakan Kegiatan pengunaan masker secara serentak dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dan aksi nyata dalam membantu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan covid-19.

Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi garda terdepan dan pioner dalam penggunaan masker secara nasional.
Kedepan kita akan melaksanakan Pilkada serentak dan mari kita sama - sama sukseskan pilkada dengan senantiasa mematuihi protokol kesehatan.

Partisapsi seluruh elemen masyarajat diperlukan dalam menjaga dan mensukseksn Pilkada agar dapat berjalan aman dan kondusif, ungkapnya.


Setelah acara inti kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka Pilkada aman, damai dan sehat serentak tahun 2020 oleh Unsur Forkopimda, Para tim pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020, Pimpinan Ormas/OKP, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh pemuda.

Kegiatan ini serentak di laksanakan Polres Soppeng dengan jajaran Polsek dengan membagikan masker sebanyak 52.000 masker dengan rincian penerima yaitu Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Intansi terkait, Partai politik pendukung, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan seluruh Desa di Kab. Soppeng turut berpartisipasi membagikan masker. 

Pembagian dan penggunaan masker secara serentak, phsycal distancing dan menghindari kerumunan diselenggarakan dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional untuk mewujudkan Pilkada serentak aman, damai dan sehat serentak tahun 2020.

Selama kegiatan tersebut berlangsung, situasi berjalan dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Soppeng H. Syahruddin M. Adam S.Sos., MM, Ketua PN Ahmad Ismail, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Soppeng Drs. Tayeb, S.H., M.H, Unsur Forkopimda Kab. Soppeng, Sekda Kab.Soppeng H.A.Tenri Sessu M,Si, Para Staf Ahli / Asisten dan SKPD lingkup Kab. Soppeng, Pimpinan KPU dan Bawaslu Kab. Soppeng, Para paslon pengusung dan pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020, Pimpinan Parpol Kab. Soppeng, Para Pimpinan Ormas/OKP Kab. Soppeng, Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, Insan Pers dan Lsm Kab. Soppeng


( IWO, Hawaya)

Rabu, 23 Oktober 2019

Bupati Adnan Sebut Kabupaten Gowa Masih Punya Peranan Penting Dalam Struktur Perekonomian Nasional


Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional. 

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global. 

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin. 

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya. 

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. 

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya. 

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton. 

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen. 

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya. 

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar. 

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya. 

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Kamis, 03 Oktober 2019

Pembangunan Bendungan Sulsel Termasuk Prioritas, Ini Kata Dirjen SDA

Teropongsulawesi. Com, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi. 


“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).

Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”

Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.

“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.

Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.

“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.

“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.

“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.

“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Selasa, 24 September 2019

Pemerintah Kabupaten Gowa Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN


Teropongsulawesi. Com, Humas Gowa - Bupati Gowa yang Diwakili Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menerima penghargaan atas dukungannya dalam peningkatan pelayanan pertanahan dan penertiban aset dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel, Dadang Suhendi, di Lapangan Rujab Gubernur Sulsel, Selasa, (24/9).

Atas penghargaan tersebut, Wabup Gowa mengaku penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Gowa untuk terus bekerja dalam memberi dukungan terhadap pelayanan pertanahan khususnya di Kabupaten Gowa ini.

" Tentunya kami bersyukur dan berterimakasih karena penghargaan ini sebagai tanda bahwa pemerintah pusat dan provinsi sangat peduli dengan pelayanan pertanahan dan mengapresiasi kerja keras kita," ungkapnya.

Selain itu, dirinya mengungkapkan, penghargaan yang diraihnya tidak lepas dari kerjasama dari stakeholder terkait pada bidang pertanahan seperti BPN Gowa, Dinas Perkimtan Gowa dan SKPD lainnya yang bekerja sangat maksimal.

" Kami berharap ini mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan selalu bekerja dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan," harap Abd Rauf.


Penyerahan yang dirangkaian dengan Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini dihadiri Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sekaligus menjadi inspektur upacara dan disaksikan bupati/walikota se Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur mengatakan, peringatan ini mengangkat tema nasional ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern. 

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Sulsel itu menyampaikan selamat merayakan hari agraria dan tata ruang BPN dan berterimakasih atas kerjasama dari Pemerintah daerah, maupun kantor BPN se-Sulawesi Selatan.

" Pada momentum ini saya mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas kerjasamanya dalam meningkatkan proyek pembanguan strategis yang ada di BPN, ki sangat mengapresiasi," jelas Nurdin Abdullah.

Selain Gowa, terdapat tiga kabupaten lainnya yang meraih penghargaan serupa yakni Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sidrap.(**). 

Jumat, 30 April 2021

Hebat" Desa Timusu Dalam Nakhoda Firdaus Naik Status Menjadi Desa Mandiri


Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Desa Timusu dibawa nahkoda Kepala Desa Firdaus akhirnya sukses membawa Desa yang dipimpinnya sebagai Desa Pertama di Soppeng yang meraih predikat status Desa Mandiri, hal ini dibenarkan oleh Pendamping Desa ( P3MD ) Kecamatan Liliriaja Andi Ramlah.

"Ya, benar Desa Timusu saat ini naik statusnya menjadi Desa Mandiri, ujar Andi Ramlah, Jumat (30/4/2021).

Seperti kita ketahui bahwa peningkatan status Desa tersebut berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) yang disusun dari tiga pilar utama yakni Indeks Sosial, Indeks Ekonomi dan indeks Lingkungan serta berbagai variabel dan indikator untuk menentukan status Desa yang bersangkutan.

Pintu gerbang masuk ibu kota Desa Timusu (Foto Istimewa)

Dalam status desa oleh Kementerian Desa ada beberapa klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Menurut Firdaus Kepala Desa Timusu Kecamatan Liliriaja saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsAppnya mengatakan, " Desa Timusu sejak awal kepemimpinan masih berstatus Desa Tertinggal dan kini dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Desa dengan semua elemen yang ada di Desa untuk bersama sama membangun Desa, akhirnya beberapa tahun kemudian berturut turut menyandang status Desa Berkembang kemudian yang kemudian meningkat menjadi Desa Maju dan kini telah beralih statusnya menjadi Desa mandiri di periode kedua Kepemimpinannya. Tuturnya.

Destinasi wisata permandian air panas Buccello milik pemerintah Desa Timusu (Foto Istimewa).

"Ini suatu kebanggaan bagi kami pemerintah Desa Timusu dan masyarakat serta seluruh stakeholder yang ada di wilayah kami yang bahu membahu sehingga Raihan ini bisa dicapai, jelasnya.

Dikatakannya, "Tentu dengan status yang diraihnya berbanding lurus dengan usaha yang keras yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk membangun Desanya dengan berbagai inovasi dan kreasi yang dilakukan, paparnya.

Kepala Desa Timusu Firdaus membeberkan Inovasi yang sudah dilakukannya dalam bentuk program yakni program Dengan Kendaraan Desa Siaga, Pergi Dengan Grafis Pulang Membawa Bingkisan, Kampung Rasa Kota, Bayar Sampah dengan Sampah, Timusu Hebat, dan kini Pemerintah Desa Timusu telah mencanangkan Desa Timusu sebagai Kampung Kuliner, terangnya.

Kades Timusu Firdaus saat menyulap wilayah menjadi Destinasi Wisata permandian (Foto Istimewa)

Hal ini, Kata Firdaus, "Untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam Inovasi Asebatik ( Ase, Bale, Itik ), tandasnya.

"Saat ini Pemerintah Desa Timusu telah mendorong warganya untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan melalui program Ase, Bale, Itik (Asebatik).

Selain itu, Pemerintah Desa Timusu juga mendorong dan mengajak warganya untuk berwirausaha melalui usaha kuliner yang sejalan dengan perogram Ase Bale Itik.

Ada beberapa usaha kuliner selain Itik Palekko yang digagas oleh Kepala Desa Timusu Firdaus saat ini.

Destinasi wisata mancing di Desa Timusu (Foto Istimewa)

"Insyaa Allah dalam waktu dekat pertengahan bulan depan akan kami launching Pondok Singgah Sawah yang lokasinya berada di jalan poros pintu masuk arah ibu kota Desa Timusu, bahkan saat ini kami sementara mengurus izin Rumah makan bertaraf Restoran yang akan dibangun oleh investor asal Makassar, bebernya.

Dengan kreatifitas dan Inovasi yang digagas inilah sehingga Desa Timusu ditahun lalu pernah masuk Nominasi Desa Terbaik di Tingkat Nasional dalam kategori pemanfaatan Penggunaan Dana Desa.

Kades Timusu Firdaus saat meraih penghargaan trophy utama proklim tingkat nasional (Foto Istimewa)

Bukan hanya itu dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan tingkat Nasional dibidang Lingkungan ( Proklim ) dan juara satu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam penilaian Desa Terbaik Kategori Pemanfaatan Dana Desa , dan beberapa penghargaan lainnya yang didapatkan dalam Lomba Inovasi Desa. (Red).

Kamis, 08 April 2021

BPOM : Ada 3 Komunitas Yang Akan Melakukan Kerjasama di Soppeng Terkait Prognas



Asisten Administrasi Umum Andi Fitrahuddin saat memberikan plakat kepada BPOM Provinsi Sulawesi Selatan (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Asisten Administrasi Umum Drs. A. Fitrahuddin , M. Si didampingi Kadis Kesehatan menghadiri acara pertemuan Audiensi BPOM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Nasional BPOM RI Tahun 2021 di ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (08/04/2021).

Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum menyambut baik kedatangan Kepala Balai Besar POM Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan.

Andi Fitrahuddin mewakili pemerintah kabupaten Soppeng berharap agar kerjasama kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

"Kami berharap kedatangan kepala BPOM dapat memberikan gambaran kepada kami dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat di Kab. Soppeng ini. Ujarnya.

"Kedepan kami berharap tetap melakukan komunikasi perihal waktu pelaksanaan pembinaan sehingga kami dari Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala sesuatunya terutama lokasi daerah yang akan dibina, tandas Andi Fitrahuddin.


Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM selaku kepala Balai Besar POM Prov. Sulsel menjelaskan maksud kedatangannya di Kab. Soppeng.

"Tujuan kami datang ke Soppeng ingin bersilaturrahmi untuk mengenal dan memperjelas hubungan kerja sama kami, karena ada program nasional terkait pengawasan obat dan pangan di daerah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota. Bebernya.

"Adapun program Nasional yang akan dijalankan diantaranya yaitu pemberdayaan komunitas pasar untuk mengawal produk yang dijual bebas dari bahan berbahaya, pemberdayaan komunitas desa, dan pemberdayaan komunitas sekolah dalam pengawasan pangan jajanan anak sekolah bebas dari bahan berbahaya. Papar Hardaningsih.

"Selain program pangan dan jajanan anak sekolah kami juga akan membuat program inovasi yang melibatkan anak sekolah di Kabupaten Soppeng dan akan mengundang murid SMA/sederajat se Sulawesi Selatan untuk membuat lomba pembuatan video tentang obat dan makanan, sehingga film ini akan menjadi media edukasi bagi anak-anak tentang bahan pangan makanan.

Dikatakannya, "Semoga melalui audiensi kami ini dapat ditindaklanjuti sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama, Pungkas kepala BPOM Provinsi Sulawesi Selatan.

Usai pemaparan dilanjutkan dengan acara penyerahan plakat oleh Asisten Administrasi Umum kepada kepala Balai Besar POM Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kadis Pendidikan, Kadis Pemdes, Kadis Bappelitbangda, Kadis PPK dan UKM dan undangan lainnya. (Ismail/Humas).

Jumat, 18 Desember 2020

Bupati Soppeng Dalam Rakor, Jangan Sampai Kita Terlena Dengan Corona Kita Abaikan DBD.


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gelar Rapat Koordinasi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 serta penanganan Covid-19, bertempat di ruang Paripurna DPRD Soppeng, Jumat (18/12/2020).

Rakoor ini di pimpin oleh Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE yang di hadiri oleh Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pegadilan Agama, Kepala Kemenag, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Desa, dan Ketua FKUB.

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan apapun yang terjadi saat ini kita harus hadapi, tidak boleh ditawar-tawar, senang tidak senang jalankan anggap itu sebagai ibadah, karena ini merupakan kewajiban sebaga abdi masyarakat.

Bagi Lurah, Kades, Camat jelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kebijakan Negara yang harus menyelamatkan rakyat, karena banyak yang saya dapatkan bahwa ini rekayasa kebijakan Bupati.

Bagi masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan akan ditindak, tidak boleh kita main-main, karena ini kewajiban kita menyelamatkan masyarakat.

Kita sudah rasakan beberapa bulan jatuh bangun bekerja untuk masyakarat, tapi sepertinya masih ada pihak yang main-main dengan situasi seperti ini.

Kenapa awalnya sanksi tidak ada di dalam Peraturan Bupati, karena jelas tugas pokok kita adalah pelayanan, penegakan-penegakan aturan jelas dasarnya.

Selain Covid-19 ada yang hal lain yang harus kita hadapi, saya minta Dinas Kesehatan untuk segera bertindak mengantisipasi karena ada yang lebih parah sebenarnya dari Covid-19 yang sering terjadi dan memakan korban.

Penyakit itu adalah DBD, situasi musim hujan seperti ini biasanya muncul Penyakit ini makanya lakukan fogging, kalau ada kasus sampaikan kepada masyarakat pentingnya pola hidup bersih.

Sebenarnya lebih banyak korban DBD dibanding virus corona, akan tetapi Covid-19 ini paling banyak menyita waktu dan perhatian karena seluruh dunia. Penting kita sampaikan jangan sampai kita terlena dengan corona kita abaikan DBD.

Terkait masalah mengenai toleransi kami tidak ragu dari masa kemasa Kabupaten Soppeng aman, selalu aman dalam hal kerukunan umat beragama dari zaman sebelum republik ini ada memang Soppeng sudah aman, kita selalu bergandengan tangan dengan agama lain.

Mengenai langkah-langkah yang kita akan lakukan, kami meminta jajaran Polres dalam Kodim agar kita selalu harus bersama-sama suka dan duka yang terpenting adalah kewajiban kita sebagai abdi rakyat yang harus dikedepankan di Soppeng.

Sebagai Kepala Daerah semua resiko adalah tanggungjawab kami, masyarakat boleh protes, boleh marah silahkan, karena apa yang kami lakukan adalah demi keselamatan dan kepentingan kita bersama, tidak ada tujuan lain selain itu, Ini bukan hanya persoalan Soppeng saja tapi ini persoalan nasional.

Kami mohon aparat TNI Polri dan seluruh element mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Sementara Sekda Soppeng, berdasarkan hasil Rakoor menyimpulkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru serta pananganan Covid-19 akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 1 Desember. Strategi yang akan dilakukan dengan membentuk 4 pos pengamanan yang melibatkan TNI, Polri,Pol PP, Perhubungan dan Dinas Kesehatan.

Khusus untuk malam tahun baru atau tahun baru juga akan dilakukan pembatasan pergerakan baik yang masuk dalam kota Watansoppeng maupun masuk ibu kota kecamatan termasuk ke ibukota Desa, masing-masing akan dilakukan dengan patroli gabungan.

Insya Allah akan ditindaklanjuti dengan surat edaran yang akan diterbitkan berkaitan dengan sosialisasi, kemudian khusus untuk antisipasi DBD juga akan diterbitkan surat edaran melalui Dinas Kesehatan.

Selain itu juga melalui sosialisasi disampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan persoalan nasional sehingga kebijakan yang muncul juga berdasarkan kebijakan nasional. Pemerintah Daerah hanya melaksanakan sebagai pemerintah atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Hawaya IWO 💙
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved