-->

Senin, 13 September 2021

Petani Soppeng Kini Tidak Kalah Dalam Pengelolaan Keuangan


Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) bagi kelompok tani tingkat dasar IPDMIP Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, berlangsung di empat BPP Kabupaten Soppeng. Senin (13/9).

Untuk meningkatkan kemampuan petani Kab. Soppeng, khususnya dalam mengelola keuangan, Kementerian Pertanian menggelar Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) disejumlah BPP wilayah Kabupaten Soppeng.

Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) merupakan salah satu program pelatihan yang mengintegrasikan kebutuhan akan pentingnya literasi dan pembelajaran keuangan bagi petani melalui pembinaan yang berkelanjutan dari penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah yang bersangkutan.


Pelatihan ini sebagai wujud perubahan ekonomi global yang menuntut pentingnya pencatatan, analisis dan pengelolaan keuangan yang berbasis pada data sehingga manajemen terbaik untuk keuangan yang didasari pada pondasi kesadaran, ketrampilan, perilaku dan sikap dalam pengambilan keputusan individu agar tercapai keuangan yang sejahtera menjadi pintu utama.

Melalui Pelatihan PLEK dapat menguatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan terkait kredit usaha rakyat (KUR), asuransi pertanian serta layanan keuangan lainnya yang dapat diakses oleh kelompok tani dalam mengembangkan usahanya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan   Kabupaten Soppeng, Ir. Fajar, M.Si dalam kesempatan itu mengatakan, " Pelatihan mengelola keuangan ini merupakan salah satu bagian dari program Integrated Particitopary Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan oleh BPSDMP Kementerian Pertanian.


“Pelatihan ini juga memberikan pengetahuan kepada petani, khusus dalam mengelola keuangan Poktan, karena menyangkut keuangan maka harus terkelola dengan baik, oleh sebab itu petani harus mengetahui berapa sebenarnya pemasukan yang dia dapat dari usahanya.” terang Fajar.

Kadis Pertanian kabupaten Soppeng menyambut baik terlaksananya pelatihan ini.

"Adanya kegiatan ini tentunya dapat meningkatkan literasi dan kapasitas pengelolaan keuangan kelompok tani di Kabupaten Soppeng, ungkapnya.

Dikesempatan itu Kadis meminta penyuluh maupun pendamping di masing-masing wilayah dapat membantu petani dalam meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan, agar apa yang menjadi kendala-kendala yang dialami petani di lapangan bisa diperhatikan dan menemukan solusinya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa “Program IPDMIP menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani bisa meningkat.

Hal itu berkaitan dengan pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa “Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan petani juga meningkat sehingga kemampuan sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan agar mereka bisa mengelola pertanian dengan baik,” ungkapnya.


Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kelompok tani, salah satunya melalui Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) Tingkat Dasar Bagi Kelompok Tani IPDMIP yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Sebanyak 240 petani yang berlatih di 4 (empat) BPP dalam wilayah Kabupaten.Soppeng yakni BPP Lalabata (65 Peserta), BPP Ganra (64 Peserta), BPP Donri-Donri (56 Peserta) dan BPP Marioriawa (56 Peserta) yang dilaksanakan selama 2 hari mulai 13 – 14 September 2021.

Dalam pelatihan tersebut, Sulhukmi selaku Koordinator BPP Lalabata menaruh harapan besar kepada petani di Kabupaten Soppeng untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam mengelola keuangan baik di usaha pertanian maupun dirumah tangganya, karena pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) sangat bermanfaat bagi petani khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Kamiluddin salah satu peserta menyampaikan betapa pentingnya dan sangat bermanfaatnya pelatihan ini.

"Selama ini kami hanya bertani saja tanpa menghitung secara baik berapa pengeluaran yang kami gunakan, setelah pelatihan ini nantinya, kami bisa belajar mengelola keuangan kami kedepannya, baik dari segi pengeluaran dan perkiraan hasil yang akan diperoleh sehingga ini sangat penting dan bermanfaat", ungkapnya.

"Terkait dengan KUR, tentunya sangat membantu dalam permodalan pengembangan dan peningkatan usaha tani yang kami lakukan, KUR memberikan kemudahan peminjaman dana untuk modal usaha tani. Terang Kamiluddin.

Sekedar diketahui bahwa selama berlatih 2 hari, peserta memperoleh materi tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Program IPDMIP dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian yang masuk ke materi Kelompok Dasar.

Untuk materi inti, peserta mendapatkan materi tentang Pengenalan Produk dan Layanan Keuangan Formal, Pembiayaan Pertanian - KUR & Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pengelolaan Keuangan Usaha Tani, Pencatatan Konsolidasi usaha tani, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.

Sedangkan untuk materi penunjang, peserta memperoleh penjelasan Metodologi PLEK bagi Ketua Kelompok Tani. 

Kegiatan ini juga didampingi langsung oleh Tim dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku dalam mengawal terlaksananya kegiatan ini hingga akhir. (Al-Aziz/Yuli N).

Senin, 16 November 2020

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir
- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah
-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng
- Para Camat se-Kab.Soppeng
- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO 💙)

Selasa, 15 Oktober 2019

DFA Sebut CIPFA Dalam Dedikasinya Sebagai Lembaga Keuangan Publik Spesialis Layanan Publik Sudah Berpengalaman 130 Tahun


Teropongsulawesi.com, Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi. 

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan. 

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
  
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**). 

Selasa, 17 Mei 2022

Soppeng Raih WTP Sebanyak 8 Kali Berturut-turut, Bupati Andi Kaswadi Bilang Begini


Makassar, Teropongsulawesi.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, MM menghadiri acara Penyerahan LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/05/2022). 

Selain Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga di hadiri dari beberapa Kabupaten lain antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Bone dan Kab. Sinjai. 

Acara diawali dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima serta penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2021 oleh semua Bupati dan Ketua DPRD yang hadir. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan, "kami berterima kasih kepada bapak/ ibu semua yang menghadiri undangan kami untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan salah satu amanah  konstitusi yang harus kita lakukan dimana BPK  selambat-lambatnya 3 bulan telah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah setelah Tahun Anggaran berakhir. 

"Oleh karena itu, salah satu tugas konstitusi yang penting ini dibuat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari segalanya bahwa penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan  pertanggung jawaban kepala daerah dalam mengemban  amanah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui acara ini kami mencoba membangun suatu kesadaran bahwa laporan keuangan ini akan terbawa seterusnya jika dikelola dengan baik atau  tidak baik.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Soppeng sekali lagi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 (delapan) kali berturut-turut.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak usai menerima penghargaan Opini WTP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini kami persembahkan untuk masyarakat Kab. Soppeng, dan kami berharap agar kedepannya pengelolaan keuangan ini dapat semakin lebih baik dengan dukungan semua pihak khususnya kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Soppeng atas kerja ikhlasnya sehingga WTP 8 kali berturut-turut dapat diraih.

(Red)

Kamis, 04 Maret 2021

Dirjen Keuda Terus Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD


Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian terus mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan. 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas),” kata Ardian pada acara Implementasi Kebijakan Rumah Sakit RSD Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (2/3/21).

Namun, Ardian mengakui dalam penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” kata Ardian.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.  Untuk itu, kata Ardian, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” imbuh Ardian.

Ardian juga menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel. (Ismail).

Rabu, 26 Januari 2022

Sebanyak 160 Peserta Ikuti TOT Literasi Keuangan dan KUR Untuk Sektor Pertanian



Gowa, Teropongsulawesi.com,-Program READSI merupakan salah satu Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Sebagai program yang mendorong penguatan petani dan penyuluh hingga kelembagaan petani, Pelatihan Literasi Keuangan dan KUR digelar.


Seperti yang diketahui Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Toli - Toli yang merupakan daerah yang terus berkembang.

Diharapkan kelembagaan petani di sana tidak hanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari tapi juga dapat melakukan peningkatan nilai tambah.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nurysamsi dalam arahannya beberapa waktu lalu menyampaikan tujuan utama Program READSI adalah meningkatkan penghidupan petani kurang mampu di daerah sasaran program agar berdaya.

“READSI turut mendukung program-program yang sedang dijalankan Kementerian Pertanian. Utamanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga peningkatan kualitas SDM pertanian.

Salah satu hal penting diketahui petani adalah Literasi keuangan. Petani harus bisa mengelola keuangan, bagaimana caranya ada bankable, sehingga bisa mendapatkan pinjaman seperti KUR. Kalau petani menguasai ini, kita yakin petani Indonesia akan mandiri”.


Upaya untuk mendukung program tersebut Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menyelenggarakan Training of Trainer Literasi Keuangan dan KUR yang berlangsung dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2022.

Pelatihan Literasi Keuangan menjadi keniscayaan bagi para petani, karena dengan majunya perkembangan teknologi informasi, terus bekembangnya perekonomian, dan upaya peningkatan ekspor di perlukan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mengusasai Literasi Keuangan dengan baik di tingkat usaha tani, manajemen usaha tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Kepala BBPP Batangkaluku, Sabir menyampaikan agar 160 peserta yang dibagi atas 4 angkatan ini untuk terus menaati protokol Kesehatan selama mengikuti kegiatan di BBPP Batangkaluku tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan di tempat yang telah di sediakan agar pelatihan ini berjalan lancar dan baik hingga akhir kegiatan.

“Pelatihan ini sebagai wujud dukungan terhadap pentingnya mecapai tujuan pertanian agar meningkatkan pendapatan di sektor pertanian sehingga taraf hidup juga meningkat secara berkelanjutan.”ungkap Sabir.

(Al-Aziz/Yuli N)

Rabu, 16 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Pemprov Sulsel Selamatkan Aset 6,5 Triliun


Teropongsulawesi.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa
penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Rabu, 25 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Lakukan Aplikasi Zoom Meeting Bersama Presiden RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu, 15 November 2020

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya :
- kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

- APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

- APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

- APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

-lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa :
- proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

-Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

- Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

- berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.


Hawaya IWO 💙

Minggu, 13 Oktober 2019

Baca : GoWa-MO Luncurkan Program Media Online Masuk Desa

Teropongsulawesi.com, Gowa (Sulsel) - Organisasi Wartawan Media Online  (Gowa-MO) meluncurkan program Media Online Masuk Desa. Melalui program ini, Gowa-MO akan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online (DPP GoWa-MO) Syafriadi Djaenaf saat meluncurkan Program "Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online" di Sekretariat Gowa-MO, Jalan Tumanurung Raya No B 28 Pandang-Pandang meminta kepada semua jurnalis media online yang bergabung dalam DPP Gowa-MO, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 

Syafriadi menyebutkan, keterlibatan DPP Gowa-MO diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Ia membeberkan, secara nasional, hingga tahun 2018 tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dengan total kerugian negaranya, sebesar Rp 40,6 miliar.

Selebihnya tercatat 900 kepala desa bermasalah dengan hukum. Angka ini, kata Syafriadi tentu menjadi keprihatinan bersama.

"Sudah banyak oknum Kepala Desa dijeruji besi karena terbukti pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia," jelasnya

Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia. 

"Selain pengawasan, minimnya pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi penyebab, termasuk lemahnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa," sebut mantan Ketua Umum Koalisi LSM Maha Karya Indonesia ini

Karena itu, dengan program Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online, harap dia, dapat memperkuat sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Serta untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar efektif. "Satu orang Jurnalis akan mengawasi 2 sampai 5 desa," ungkapnya.

Semua potensi dan keberhasilan desa yang diawasi harus dipublikasikan. "Kita akan menyiapkan 250 media online untuk program ini, kita akan mengawasi penggunaan dana desa dan melakukan pembinaan sampai kegiatannya selesai kemudian dipublikasikan," paparnya.

Program ini sekaligus memberikan bimbingan tekhnik kepada sekdes dan staf desa untuk pembuatan baket dan rilis berita. "Pengembangan SDM desa sangat penting, Kedepannya pihak Desa sudah bisa mengirim rilis terkait potensi, capaian pembangunan dan keberhasilan kegiatan mereka di desa masing-masing,"tutupnya.

Selasa, 02 Maret 2021

Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu Membuka Kegiatan Uji Kompetensi Seleksi Calon Kepala Sekolah


Sekda Soppeng bersama Kadis Pendidikan saat pembukaan uji kompetensi calon kepala sekolah (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com -Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si  mewakili Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE membuka kegiatan Uji Kompetensi Pendidik danTenaga kependidikan seleksi Substansi Guru Bakal Calon Kepala Sekolah Tahap I Tahun 2021

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga pengembagan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas Sekolah(LPPKSPS ) Solo dan Lembaga Penjaminan  Mutu pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2 Maret 2021

Sekda soppeng dalam membacakan sambutan Bupati, mengatakan saat ini data keadaan kepala sekolah yang akan pensiun tahun 2020 sebanyak 78 orang sementara pelaksana tugas sebanyak 28 orang.

Untuk itulah salah satu penyebab sehingga kita lakukan pelaksanaan uji kompetensi ini utamanya bagi calon kepala sekolah.

namun demikian kita juga menyadari bahwa ke depan tantangan-tantangan persoalan-persoalan berkaitan dengan kependidikan makin besar akan kita hadapi.

Lanjut dikatakan , ada satu hal yang menjadi problem bagi kami terutama orang-orang yang bergelut di dalam pemerintahan ini diluar persoalan kependidikan , tapi sangat berkaitan dengan kependidikan ini , untuk itu

saya titip kepada tim penilai dari  LPPKSPS dan LPMP bahwa ada tambahan tugas dari seorang kepala sekolah yang selama ini  mungkin belum tersentuh adalah bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga setiap penyusunan rencana kerja setiap tahun selalu kendalanya adalah keterlambatan kepala sekolah memasukkan rencana kerjanya, kalau kita lihat rencana kerja ini memang tidak berkaitan langsung dengan proses pendidikan itu tapi  berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan di kabupaten Soppeng.

Oleh Karena itu  rekan -rekan para calon kepala sekolah ini dan  mudah-mudahan kedepan  ada satu ujian berkaitan dengan  pengelolaan keuangan.

Kesimpulan kami, pemahaman pengharapan pengelolaan keuangan dan aset ini menjadi salah satu bagian kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.

Kepada peserta tunjukan, bahwa  kita memang  layak untuk lulus  jadi calon kepala sekolah, proses selanjutnya nanti tentu  akan masih ada baik sifatnya kompetisi , baik yang sifatnya ujian dan penilaian tertentu   akan berproses sesuai dengan waktu dan tempat pada saatnya nanti , gunakan moment ini tunjukan kemampuan tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan tapi sudah berkembang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang nanti akan terwujud  dalam bentuk program kerja yang dipayungi oleh pembangunan daerah .

Sementara Kepala LPMP propinsi Sulawesi Selatan Drs.H.Abdul Halim Muharrar,M.Pd  menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sungguh-sungguh, dimana peserta yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang pilihan. Dan berharap agar peserta dapat menunjukkan kemampuan pribadinya sehingga dianggap layak menjadi calon kepala sekolah.

Selain itu, beliau mengharapkan para calon kepala sekolah nantinya memiliki kemampuan pedagogik, kemampuan sosial serta kompetensi kepribadian. Karena ketika menjadi kepala sekolah nantinya, konteks yg dijalani sudah berbeda, yakni berada dalam konteks manajemen atau dalam hal ini bukan sekedar kepala sekolah tetapi sebagai pemimpin.

Hal hal tersebut akan diamati dan digali oleh tim  LPPKSPS bersama LPMP untuk nantinya dikolaborasi dan menghasilkan keputusan akhir.

Sebelumnya , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Drs.H.Asis Makmur ,M.Pd .I dalam laporannya mengatakan untuk seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahun 2001   terdiri dari guru  TK, SD ,SMP dan di bagi 2 tahap yaitu tahap I sebanyak 60 orang dan tahap II sebanyak 48 orang.

Pelaksanaan seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahap I dilaksanakan pada hari selasa/kamis ,2/4 Maret 2021 di kantor  Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan UPTD SPF SMPN WatanSoppeng.

Peserta seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah juga telah melakukan  rapi test, dengan maksud menghindari penyebaran covid 19.

Acara pembukaan di tandai dengan penyematan atribut peserta oleh Sekda Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

Turut hadir  Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Tim penilai dari LPPKSPS Solo, Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Soppeng , para narasumber , para peserta serta para undangan lainnya.(Ismail).

Kamis, 17 September 2020

Sidang Paripurna, Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (DPRD) menggelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tk. II dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020, (17/09/2020).

Rapat paripurna tersebut , dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.SE, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM beserta anggota DPRD Soppeng, jajaran Forkopimda Soppeng dan lingkup Pemkab Soppeng.

Dalam sesi pembacaan Laporan Rapat Kerja Banggar DPRD kabupaten Soppeng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dibacakan oleh Anggota DPRD Soppeng Fraksi Partai Golkar Syamsuddin, SS. M.Si.


Anggota DPRD Syamsuddin dari Dapil Lilililau ini, dalam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, secara keseluruhan menyampaikan tentang Dasar Pelaksanaan, Proses Pembahasan, hasil pembahasan dan Pendapat catatan masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Di akhir kegiatan dilakukan Penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama dan Penyerahan Keputusan DPRD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.

(IWO)

Kamis, 12 Mei 2022

Bupati Soppeng Apresiasi Sejumlah Pihak Bantu Pembangunan Daerah Melalui Pajak

Bupati HA Kaswadi Razak, SE (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng menggelar
Pajak Daerah Award Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang dilangsungkan di Aula kantor BPKPD Kab. Soppeng, Kamis, 12 mei 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa., M. Si dalam laporannya mengatakan, "Potensi pemungutan pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen komponen penerimaan PAD lainnya.

"Potensi pemungutan dimaksud mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dengan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009.

"Perlu juga kami laporkan bahwa pertumbuhan rata-rata pajak daerah dari Tahun 2016 s/d Tahun 2021 sebesar 9,12% setiap tahunnya walaupun mengalami pandemi covid-19, sedangkan kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sekitar 15,52% dari Rata-Rata PAD.

"Berdasarkan basis data dan potensi yang kita miliki kami optimis pada tahun 2022 Target Penerimaan Pajak Daerah (PPD) adalah 15% dari Realisasi Tahun 2021.

"Pelaksanaan Pajak Award yang kita laksanakan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Wajib Pajak dan Petugas Pajak Daerah yang mendukung terciptanya Optimalisasi Pendapatan Daerah.

"Melalui acara award ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis dan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak serta Pengelola Pajak.

"Dari 10 (sepuluh) pajak yang dikelola oleh Pemkab Soppeng, yang diberikan penghargaan pada acara hari ini dengan kategori sebagai berikut :

1. Wajib pajak dengan pembayaran pajak terbesar dengan kategori Perorangan, dan Badan/usaha.

2. Wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik dengan kategori perorangan, Badan/Usaha, dan ASN.

3. Petugas Pajak Terbaik dalam pencapaian Target PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ) 100% dan tepat waktu dengan kategori Pembantu Kolektor, Kolektor Desa/Kelurahan, dan Kolektor Kecamatan.

4. Petugas Pajak Terbaik dalam Penerimaan PBB-P2 terbanyak dengan kategori Pembantu Kolektor, Kolektor Desa/Kelurahan, dan Kolektor Kecamatan.

5. Mitra BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Terbaik dalam Penerimaan BPHTB terbanyak.

6. UPT BPKPD terbaik dalam Pencapaian penerimaan Pajak Daerah

Selanjutnya, "Pada kesempatan ini juga, kami memohon kesediaan Bupati Soppeng untuk menyerahkan kendaraan roda 2 (dua) operasional sebanyak 6 unit bagi Desa/Kelurahan yang mempunyai 1 (satu) pembantu kolektor dan mencapai target penerimaan PBB-P2 100%.

Dan kami juga laporkan bahwa sebelumnya telah kami serahkan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2 operasional dengan kategori yang sama, pungkas Dipa.

Dalam kegiatan ini juga di lakukan penyerahan Reward kepada ASN Lingkup BPKPD Kabupaten Soppeng berupa piagam penghargaan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng.

Penayangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2019-2021 dan kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Soppeng.

Penyerahan penghargaan bagi wajib pajak, kolektor, pembantu kolektor dan mitra pajak tahun 2021 untuk Peraih Terbaik Ke I diserahkan oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE.

Peraih terbaik ke II diserahkan oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP.

Peraih Terbaik ke III diserahkan oleh Sekretaris Daerah Drs. H. A. Tenri Sessu, .M.Si.

Penyerahan Kunci Motor Kendaraan Dinas Operasional oleh Bupati Soppeng kepada 6 Pembantu Kolektor dengan wajib pajak terbanyak dengan jangkauan wilayah terluas yaitu Nurbaya, S.IP (Kel. Galung), Hastan (Desa Masing), Harun (Desa Kessing), Mastang (Kel. Batu-Batu), Sudarsono, S.Pd (Kel. Attang Salo), dan Bastiang (Kel. Macanre)

Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, " Pajak merupakan hal yang sangat strategis dan penting karena dengan pajak pembangunan di setiap daerah secara berkesinambungan bisa terjaga dengan baik.

Apalagi dengan kondisi 2 tahun terakhir ini dimana kita menghadapi pandemi Covid-19. Namun pemerintah daerah dan seluruh jajarannya sangat antusias dalam menghadapi pandemi dengan berbagai kreasi dan kreativitas tinggi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan yang ada di tengah masyarakat.

"Saya ucapkan selamat kepada para kolektor, pembantu kolektor, dan mitra pajak yang telah mendapatkan penghargaan.

"Tak hanya itu, saya juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu Pembangunan Daerah.

"Tentu apa yang kita saksikan hanyalah bagian kecil, mari kita jadikan ini sebagai suatu motivasi dan inovasi dari kepala BPKPD yang ingin memberikan semangat kepada para personil dan mitra lainnya.

"Terkait masalah potensi wilayah tentu masih banyak yang memerlukan pikiran dan motivasi dari kita semua untuk dapat tergarap secara maksimal.

"Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pihak kecamatan agar dapat saling membantu dan memahami tentang aset pemerintah Daerah yang ada di wilayah masing-masing agar pendokumentasian aset kita betul-betul terjaga dengan baik.

"Karena ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama selaku pelayan masyarakat, Pungkas Bupati Soppeng.

(Ismail/JOIN)

).

Rabu, 23 September 2020

Bupati Soppeng Dalam Evaluasi ADD, Mari Kita Bekerja Dengan Ikhlas



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), - Evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan Tema Terkait problematika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan yang akan datang." di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, 23/9/2020.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahannya, Terkait dengan problematika dan tantangan pemerintahan sekarang dan yang akan datang , problem yang sering membuat tidur kita tidak nyenyak dan imun kita turun , ketika beberapa permasalahan yang sering kita dapati ditengah masyarakat, terutama terkait masalah tugas pokok kita , saya merasa berkewajiban setelah mengevaluasi melakukan diskusi ,sudah ada beberapa perubahan yang mana telah kita rasakan , untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Anggaran yang dikelola harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Yang perlu kita perhatikan kedepan intinya adalah kita harus taat apa yang menjadi pedoman, sebaiknya kita menghindari pelanggaran aturan, kita harus betul-betul tertib administrasi , walupun kita rasakan begitu beratnya tugas kita, ungkapnya

Dalam kesempatan itu Kadis PMD Andi Agus Nongki mengatakan
Pertemuan ini dalam rangka evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 serta mengawal Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa.

(IWO)

Senin, 07 Oktober 2019

Berkat Mandat Temuan dan Penyelidikan ICAC, Hong Kong Telah Jadi Negara Paling Bebas Korupsi di Dunia

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi-nya Hongkong yang bernama ICAC mulai beroperasi sekitar 45 tahun yang lalu. Komisi tersebut telah berhasil mentransformasikan Hong Kong menjadi kota yang lebih jujur dan menjadi pusat keuangan internasional. Dalam buku “A Modern History of Hong Kong (2004)“, Steve Tsang, seorang profesor studi Cina di University of Nottingham, menggambarkan ICAC sebagai "salah satu hadiah perpisahan terbaik dari pemerintah kolonial", yang "membuat dampak psikologis yang tepat pada khalayak ramai".

Dalam sebuah perbincangan ringan dengan Pembina PDK Kosgoro Jawa Barat   Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Senin ( 7/10 ) ia mengatakan bahwa ICAC memiliki pengaruh yang besar dan sangat dipercaya oleh publik. Meskipun sebelumnya pernah juga diterpa fitnah, dimana dikabarkan bahwa mantan kepala ICAC Timothy Tong Hin-ming pada 2012 dituduh menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya. Termasuk ada juga pengaduan – pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai ICAC.

Pada tahun-tahun awal berdirinya ICAC, fokusnya terletak pada korupsi di tubuh kepolisian. Neil Maloney, seorang ekspatriat Inggris yang bergabung dengan kepolisian Hong Kong pada tahun 1969 sebelum menjadi penyelidik ICAC pada tahun 1974, mengenang bahwa setiap kantor polisi memiliki ruang khusus untuk seorang "kolektor", yang tugas satu-satunya adalah membeli draft bank untuk mengirim suap ke akun lokal dan luar negeri.

Neil Maloney pernah mengatakan bahwa dulu orang-orang yang bergabung di kepolisian dan pemerintahan bisa korupsi, tetapi sekarang Hongkong memiliki anak - anak muda yang bekerja di pemerintahan dalam masyarakat yang bebas korupsi, katanya.

Selama tahun-tahun awal ICAC, banyak pegawai pemerintah dan petugas polisi membenci komisi tersebut karena merasa kehilangan uang tambahan. Lalu Gubernur Hongkong saat itu membuat keputusan berani yang mengejutkan ICAC, yaitu mengampuni kasus korupsi yang terjadi sebelum 1977 melalui amnesti parsial.

Setelah amnesti parsial 1977, perhatian ICAC beralih ke perilaku ilegal dalam layanan pemerintahan dan kemudian sektor swasta. Hong Kong saat ini menjadi pusat keuangan internasional dan telah menerima investasi lebih dari HK $ 82 miliar, karena adanya kepercayaan publik terhadap cara kerja dan integritas ICAC. 

Mandat ICAC untuk menemukan dan menyelidiki korupsi di Hong Kong telah menjadikan daerah paling bebas korupsi di dunia. Oleh karena itu saat ini, ICAC sering dijadikan rujukan dalam pendidikan anti korupsi.

Selasa, 28 September 2021

Cara Capai Tujuan Pertanian, Dengan SDM Pertanian yang Handal


Gowa (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Program READSI merupakan salah satu Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nurysamsi dalam arahannya mengatakan Penyuluh pertanian dan Fasilitator desa harus mandiri serta modern dalam menjawab tantangan demi mendukung pembangunan pertanian seperti mampu meningkatkan stok pangan bagi seluruh negeri, meningkatkan kesejahteraan petani hingga ekspor.

Pertumbuhan pertanian masih tumbuh 16,4% ini meningkat karena kerja keras para penyuluh dan petani. Dimana ujuan pertanian saat ini yakni mencukupi kebutuhan pangan bagi 273 juta jiwa, meningkatkan kesejahteraan petani, dan ekspor. Ini semua dapat terwujud apabila provitas pertanian kita meningkat. Produktivitas, Kualitas dan Kontinuitas tidak kalah penting.


Sumberdaya Manusia Pertanian yang handal dapat mewujudkan itu semua.

Dalam upaya mencapai tujuan pertanian tersebut Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menyelenggarakan Training of Trainer Literasi Keuangan Angkatan V yang berlangsung dari tanggal 27 September s/d 01 Oktober 2021.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku diharapkan agar peserta yang merupakan penyuluh dan fasilitator desa nantinya dapat melakukan training kepada para petani untuk menerapkan apa yang telah diterima dari fasilitator sudah kompeten utamanya dalam bidang pencatatan usaha dan pengelolaan keuangan.

Pelatihan ini juga sebagai wujud dukungan terhadap pentingnya mecapai tujuan pertanian agar meningkatkan pendapatan di sektor pertanian sehingga taraf hidup juga meningkat secara berkelanjutan. Sebanyak 35 peserta yang berasal dari Kolaka Utara mengikuti kegiatan pelatihan ini secara offline di BBPP Batangkaluku dengan tetap menaati prosedur Kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan di tempat yang telah di sediakan agar pelatihan ini berjalan lancar dan baik hingga akhir kegiatan. (Al-Aziz/Yuli N).

Jumat, 20 November 2020

Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati Soppeng Sampaikan Dasar Penyusunan Ranperda


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri
Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020)

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di Kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah Kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum Kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.


Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng
-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.
-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

(Red). IWO 💙

Rabu, 29 April 2020

KPK RI Bersama IWO Sulsel Kawal Pengelolaan Bantuan Sosial Covid-19


Teropongsulawesi.com,Soppeng(Sulsel)- Polemik penyaluran bantuan sosial di Kota Makassar diatensi langsung oleh KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan yang melakukan monitoring titik rawan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Sosial Dampak Covid 19 di Sulawesi Selatan.

Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan, bahwa terkait pengelolaan keuangan Bantuan dan penyaluran Bansos dampak Covid 19 tersebut, Pemda harus transparan kepada masyarakat.

"Jadi kita tegaskan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan dan penyalurannya harus transfaran dan akuntabel, termasuk pendataan terhadap penerima Bansos tersebut harus lewat validasi sehingga tepat sasaran dan berkeadilan, bansos Covid 19 itu memiliki ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi ketika tidak konsisten dan profesional dalam pengelolaannya", tegas Choki sapaan akrabnya melalui via telepon di Jakarta, rabu (29/4/2020).

Choky menambahkan titik rawan yang berpotensi terjadi korupsi ketika bantuan sosial ini ditangani dengan tidak transparan dan akuntabel. Termasuk ketika ada intervensi negatif dalam penyalurannya atau ada kepentingan lain dalam prosesnya. Sekali lagi ini bantuan kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, tidak boleh diakal - akali apalagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu Choki juga meminta keterlibatan aktif dari organisasi pers seperti Ikatan Wartawan Online (IWO) harus ikut mengawal proses bersama sama dengan kelembagaaan lain, seperti KPK, BPKP, dan LKPP.

"Silakan berikan masukan atau pengaduan terkait ada proses atau pemberian yang tidak sesuai peruntukannya.

KPK sedang menyiapkan kanal pengaduan dimana nantinya pengaduan yang ada dari teman teman wartawan akan dikawal proses tindak lanjutnya oleh KPK, jadi pemda tidak boleh jalan sendiri - sendiri, semua harus terkoordinasi dan transparan kepada masyarakat," pungkas Choki.

Sementara dilain tempat, Ketua IWO Sulsel Zulkifli Thahir menyambut baik kerjasama dari koordinator Korsupgah KPK RI wilayah VIII Sulsel untuk bersama sama mengawal pengelolaan bansos covid-19 yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Insya Allah kami dari IWO siap mengawal pengelolaan dan peruntukan bansos covid-19 dengan memberikan masukan masukan berdasarkan hasil investigasi dilapangan termasuk pengaduan pengaduan dari masyarakat dan akan kami teruskan langsung ke KPK", tutur Abang Chuleq sapaan akrabnya.(IWO Sulsel)

Minggu, 20 Juni 2021

Kabid Humas Polda Sulsel : Pinjaman Online Ilegal Perlu Ditertibkan Karena Kerap Resahkan Warga

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan (Ist).

Makassar, Teropongsulawesi.com,- Bareskrim Polri akan memberantas pinjaman online atau Pinjol Ilegal, terkait rencana tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan mengatakan," Kami dukung sepenuhnya, karena kerap meresahkan masyarakat, ujarnya melalui rilis tertulisnya, Minggu (20/6/2021).

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Whisnu Hermawan Febrianto mengatakan hal itu berdasarkan perintah dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Menurut Whisnu, kekinian Kabareskrim Polri tengah menyusun mekanisme terkait penertiban terhadap pinjol ilegal.

"Pak Kabareskrim telah mengirimkan telegram ke seluruh jajaran Polri Indonesia untuk mengungkap perkara pinjol yang ilegal," kata Whisnu kepada keterangan, Jumat (18/6/2021).

Wishnu menyebut setidaknya ada 3.000 pinjol ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan yang telah terdaftar di OJK baru sekitar 1.700.

Pinjol online ilegal, kata dia, perlu diterbitkan lantaran kerap meresahkan warga. Salah satunya melakukan aksi teror terhadap nasabahnya.

"Ada beberapa korban yang hanya meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar dengan menginformasikan ke teman-temannya, keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini," ungkapnya.


Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan membenarkan dan mendukung program Bareskrim Polri tersebut, menurut E.Zulpan,. pinjol Ilegal perlu ditertibkan dan diberantas, karena saat ini setidaknya ada 3.000 pinjol ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan yang telah terdaftar di OJK baru sekitar 1.700.

Pinjol online ilegal, kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan, perlu ditertibikan lantaran kerap meresahkan warga. Salah satunya melakukan aksi teror terhadap nasabahnya.

"Ada beberapa korban yang hanya meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar dengan menginformasikan ke teman-temannya, keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Sulsel mengaku hingga saat ini belum ada laporan terkait pinjaman Online yang meresahkan dan mengancam masyarakat.

"Bila ada laporan, tentu tindakan tegas akan kita lakukan sesuai dengan arahan Kabareskrim Polri," pungkas E.Zulpan. (Red).

Selasa, 14 September 2021

Pertahankan Opini WTP dari BPK RI, Wasrik di Polda Sulsel Rutin Dilaksanakan, Kapolda Sulsel Bilang Begini

Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Merdisyam (Ist).

Makassar, Teropongsulawesi.com,-Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Drs. Merdisyam membuka Taklimat awal Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) rutin Itwil Itwasum ( Inpektorat Pengawasan Umum Polri) tahun anggaran 2021, tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian, Rabu (15/09/2021).

Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol A.Afria ndi menjelaskan, Wasrik di jajaran Polda Sulsel merupakan kegiatan rutin yang meliputi pemeriksaan aspek pelaksanaan dan pengendalian pada bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polda Sulsel tahun anggaran 2021.

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 15 September sampai dengan 24 September mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Polda Sulsel tersebut dihadiri oleh Tim Itwasum Mabes Polri, Irwasda Polda Sulsel beserta para PJU (Pejabat Utama) Polda Sulsel.


Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel mengatakan, "Kepada tim Itwasum Polri yang dipimpin Irwil I Brigjen Pol. Drs. Suradiyana agar melakukan pemeriksaan sungguh-sungguh terhadap objek Wasrik.

Menurutnya, pengawasan intern ini merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengontrol kinerja dan aktivitas unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan rencana kerja masing-masing fungsi.

“Pengawasan yang dilakukan secara intensif tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan negara, olehnya itu pengawasan dan pemeriksaan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga tujuan pemerintahan yang bersih dan tata laksana yang baik dapat terwujud.

Selain itu juga mempertahankan opini BPK RI atas Lapku Polri yang sudah dinyatakan WTP", kata Kapolda.


Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan, ditemui disela kegiatan menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yakni untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang memang rutin dilaksanakan dijajaran Polri sekaligus untuk mencari solusi permasalahan dalam aspek pelaksanaan dan pengendalian tugas di Polda Sulsel dan jajaran.

“Ya pelaksanaan audit kinerja oleh tim Itwasum Polri di Polda Sulsel akan sangat bermanfaat. Ini karena adanya keterbatasan dan tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal yang belum terlaksana dengan baik", Pungkas E. Zupan. (Humaspol).

Selasa, 08 Juni 2021

Buka Murenbang, Kapolri Tekankan Dukung Pemulihan Ekonomi Tahun 2022



JAKARTA- Teropongsulawesi.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dilakukan secara offline maupun online alias virtual dengan total peserta 1.136 orang. 


Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. 

“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” kata Kapolri.

Perencanaan, sambung Kapolri, ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan. Untuk itu, melalui Musrenbang ini, jenderal bintang empat itu berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. 

Kapolri juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah tahun 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. 

“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajaran bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III. 

Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara. Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang.
"Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan yang membangun, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri ke depan demi terwujudnya postur Polri yang presisi," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. E. Zulpan membenarkan kegiatan Musrenbang Polri 2021 tersebut . Dijelaskannya, Musrenbang Polri kali ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Nasional yang telah diselenggarakan pada Mei 2021 kemarin. Dia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan beragam saran dan masukan demi kemajuan institusi Polri.

Musrenbang Polri 2021 juga dihadiri oleh beberapa pejabat lembaga negara. Di antaranya; pejabat Badan Anggaran DPR, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Musrenbang ini bisa menghasilkan produk-produk kepolisian yang akan lebih memantapkan tugas pokok fungsi yang dilaksakan Polri pada tahun 2022," kata Kabid Humas Polda Sulsel.(**)
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved