-->

Senin, 16 November 2020

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir
- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah
-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng
- Para Camat se-Kab.Soppeng
- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO 💙)

Selasa, 15 Oktober 2019

DFA Sebut CIPFA Dalam Dedikasinya Sebagai Lembaga Keuangan Publik Spesialis Layanan Publik Sudah Berpengalaman 130 Tahun


Teropongsulawesi.com, Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi. 

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan. 

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
  
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**). 

Rabu, 16 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Pemprov Sulsel Selamatkan Aset 6,5 Triliun


Teropongsulawesi.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa
penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Rabu, 25 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Lakukan Aplikasi Zoom Meeting Bersama Presiden RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu, 15 November 2020

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya :
- kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

- APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

- APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

- APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

-lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa :
- proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

-Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

- Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

- berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.


Hawaya IWO 💙

Minggu, 13 Oktober 2019

Baca : GoWa-MO Luncurkan Program Media Online Masuk Desa

Teropongsulawesi.com, Gowa (Sulsel) - Organisasi Wartawan Media Online  (Gowa-MO) meluncurkan program Media Online Masuk Desa. Melalui program ini, Gowa-MO akan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online (DPP GoWa-MO) Syafriadi Djaenaf saat meluncurkan Program "Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online" di Sekretariat Gowa-MO, Jalan Tumanurung Raya No B 28 Pandang-Pandang meminta kepada semua jurnalis media online yang bergabung dalam DPP Gowa-MO, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 

Syafriadi menyebutkan, keterlibatan DPP Gowa-MO diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Ia membeberkan, secara nasional, hingga tahun 2018 tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dengan total kerugian negaranya, sebesar Rp 40,6 miliar.

Selebihnya tercatat 900 kepala desa bermasalah dengan hukum. Angka ini, kata Syafriadi tentu menjadi keprihatinan bersama.

"Sudah banyak oknum Kepala Desa dijeruji besi karena terbukti pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia," jelasnya

Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia. 

"Selain pengawasan, minimnya pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi penyebab, termasuk lemahnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa," sebut mantan Ketua Umum Koalisi LSM Maha Karya Indonesia ini

Karena itu, dengan program Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online, harap dia, dapat memperkuat sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Serta untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar efektif. "Satu orang Jurnalis akan mengawasi 2 sampai 5 desa," ungkapnya.

Semua potensi dan keberhasilan desa yang diawasi harus dipublikasikan. "Kita akan menyiapkan 250 media online untuk program ini, kita akan mengawasi penggunaan dana desa dan melakukan pembinaan sampai kegiatannya selesai kemudian dipublikasikan," paparnya.

Program ini sekaligus memberikan bimbingan tekhnik kepada sekdes dan staf desa untuk pembuatan baket dan rilis berita. "Pengembangan SDM desa sangat penting, Kedepannya pihak Desa sudah bisa mengirim rilis terkait potensi, capaian pembangunan dan keberhasilan kegiatan mereka di desa masing-masing,"tutupnya.

Jumat, 20 November 2020

Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati Soppeng Sampaikan Dasar Penyusunan Ranperda


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri
Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020)

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di Kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah Kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum Kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.


Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng
-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.
-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

(Red). IWO 💙

Rabu, 23 September 2020

Bupati Soppeng Dalam Evaluasi ADD, Mari Kita Bekerja Dengan Ikhlas



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), - Evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan Tema Terkait problematika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan yang akan datang." di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, 23/9/2020.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahannya, Terkait dengan problematika dan tantangan pemerintahan sekarang dan yang akan datang , problem yang sering membuat tidur kita tidak nyenyak dan imun kita turun , ketika beberapa permasalahan yang sering kita dapati ditengah masyarakat, terutama terkait masalah tugas pokok kita , saya merasa berkewajiban setelah mengevaluasi melakukan diskusi ,sudah ada beberapa perubahan yang mana telah kita rasakan , untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Anggaran yang dikelola harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Yang perlu kita perhatikan kedepan intinya adalah kita harus taat apa yang menjadi pedoman, sebaiknya kita menghindari pelanggaran aturan, kita harus betul-betul tertib administrasi , walupun kita rasakan begitu beratnya tugas kita, ungkapnya

Dalam kesempatan itu Kadis PMD Andi Agus Nongki mengatakan
Pertemuan ini dalam rangka evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 serta mengawal Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa.

(IWO)

Kamis, 17 September 2020

Sidang Paripurna, Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (DPRD) menggelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tk. II dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020, (17/09/2020).

Rapat paripurna tersebut , dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.SE, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM beserta anggota DPRD Soppeng, jajaran Forkopimda Soppeng dan lingkup Pemkab Soppeng.

Dalam sesi pembacaan Laporan Rapat Kerja Banggar DPRD kabupaten Soppeng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dibacakan oleh Anggota DPRD Soppeng Fraksi Partai Golkar Syamsuddin, SS. M.Si.


Anggota DPRD Syamsuddin dari Dapil Lilililau ini, dalam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, secara keseluruhan menyampaikan tentang Dasar Pelaksanaan, Proses Pembahasan, hasil pembahasan dan Pendapat catatan masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Di akhir kegiatan dilakukan Penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama dan Penyerahan Keputusan DPRD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.

(IWO)

Rabu, 29 April 2020

KPK RI Bersama IWO Sulsel Kawal Pengelolaan Bantuan Sosial Covid-19


Teropongsulawesi.com,Soppeng(Sulsel)- Polemik penyaluran bantuan sosial di Kota Makassar diatensi langsung oleh KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan yang melakukan monitoring titik rawan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Sosial Dampak Covid 19 di Sulawesi Selatan.

Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan, bahwa terkait pengelolaan keuangan Bantuan dan penyaluran Bansos dampak Covid 19 tersebut, Pemda harus transparan kepada masyarakat.

"Jadi kita tegaskan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan dan penyalurannya harus transfaran dan akuntabel, termasuk pendataan terhadap penerima Bansos tersebut harus lewat validasi sehingga tepat sasaran dan berkeadilan, bansos Covid 19 itu memiliki ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi ketika tidak konsisten dan profesional dalam pengelolaannya", tegas Choki sapaan akrabnya melalui via telepon di Jakarta, rabu (29/4/2020).

Choky menambahkan titik rawan yang berpotensi terjadi korupsi ketika bantuan sosial ini ditangani dengan tidak transparan dan akuntabel. Termasuk ketika ada intervensi negatif dalam penyalurannya atau ada kepentingan lain dalam prosesnya. Sekali lagi ini bantuan kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, tidak boleh diakal - akali apalagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu Choki juga meminta keterlibatan aktif dari organisasi pers seperti Ikatan Wartawan Online (IWO) harus ikut mengawal proses bersama sama dengan kelembagaaan lain, seperti KPK, BPKP, dan LKPP.

"Silakan berikan masukan atau pengaduan terkait ada proses atau pemberian yang tidak sesuai peruntukannya.

KPK sedang menyiapkan kanal pengaduan dimana nantinya pengaduan yang ada dari teman teman wartawan akan dikawal proses tindak lanjutnya oleh KPK, jadi pemda tidak boleh jalan sendiri - sendiri, semua harus terkoordinasi dan transparan kepada masyarakat," pungkas Choki.

Sementara dilain tempat, Ketua IWO Sulsel Zulkifli Thahir menyambut baik kerjasama dari koordinator Korsupgah KPK RI wilayah VIII Sulsel untuk bersama sama mengawal pengelolaan bansos covid-19 yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Insya Allah kami dari IWO siap mengawal pengelolaan dan peruntukan bansos covid-19 dengan memberikan masukan masukan berdasarkan hasil investigasi dilapangan termasuk pengaduan pengaduan dari masyarakat dan akan kami teruskan langsung ke KPK", tutur Abang Chuleq sapaan akrabnya.(IWO Sulsel)

Senin, 07 Oktober 2019

Berkat Mandat Temuan dan Penyelidikan ICAC, Hong Kong Telah Jadi Negara Paling Bebas Korupsi di Dunia

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi-nya Hongkong yang bernama ICAC mulai beroperasi sekitar 45 tahun yang lalu. Komisi tersebut telah berhasil mentransformasikan Hong Kong menjadi kota yang lebih jujur dan menjadi pusat keuangan internasional. Dalam buku “A Modern History of Hong Kong (2004)“, Steve Tsang, seorang profesor studi Cina di University of Nottingham, menggambarkan ICAC sebagai "salah satu hadiah perpisahan terbaik dari pemerintah kolonial", yang "membuat dampak psikologis yang tepat pada khalayak ramai".

Dalam sebuah perbincangan ringan dengan Pembina PDK Kosgoro Jawa Barat   Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Senin ( 7/10 ) ia mengatakan bahwa ICAC memiliki pengaruh yang besar dan sangat dipercaya oleh publik. Meskipun sebelumnya pernah juga diterpa fitnah, dimana dikabarkan bahwa mantan kepala ICAC Timothy Tong Hin-ming pada 2012 dituduh menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya. Termasuk ada juga pengaduan – pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai ICAC.

Pada tahun-tahun awal berdirinya ICAC, fokusnya terletak pada korupsi di tubuh kepolisian. Neil Maloney, seorang ekspatriat Inggris yang bergabung dengan kepolisian Hong Kong pada tahun 1969 sebelum menjadi penyelidik ICAC pada tahun 1974, mengenang bahwa setiap kantor polisi memiliki ruang khusus untuk seorang "kolektor", yang tugas satu-satunya adalah membeli draft bank untuk mengirim suap ke akun lokal dan luar negeri.

Neil Maloney pernah mengatakan bahwa dulu orang-orang yang bergabung di kepolisian dan pemerintahan bisa korupsi, tetapi sekarang Hongkong memiliki anak - anak muda yang bekerja di pemerintahan dalam masyarakat yang bebas korupsi, katanya.

Selama tahun-tahun awal ICAC, banyak pegawai pemerintah dan petugas polisi membenci komisi tersebut karena merasa kehilangan uang tambahan. Lalu Gubernur Hongkong saat itu membuat keputusan berani yang mengejutkan ICAC, yaitu mengampuni kasus korupsi yang terjadi sebelum 1977 melalui amnesti parsial.

Setelah amnesti parsial 1977, perhatian ICAC beralih ke perilaku ilegal dalam layanan pemerintahan dan kemudian sektor swasta. Hong Kong saat ini menjadi pusat keuangan internasional dan telah menerima investasi lebih dari HK $ 82 miliar, karena adanya kepercayaan publik terhadap cara kerja dan integritas ICAC. 

Mandat ICAC untuk menemukan dan menyelidiki korupsi di Hong Kong telah menjadikan daerah paling bebas korupsi di dunia. Oleh karena itu saat ini, ICAC sering dijadikan rujukan dalam pendidikan anti korupsi.

Jumat, 27 November 2020

Husain Djunaid Dilantik Sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida


Teripongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melantik Husain Djunaid sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, dan Prof Gagaring Pagalung sebagai Komisaris Independen, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 26 November 2020.

Nurdin Abdullah setelah pembacaan keputusan kemudian menyerahkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sambutannya, ia menyampaikan, keputusan ini memiliki tanggungjawab yang lebih untuk membesarkan perusahaan daerah plat merah ini.

"Saya sangat berharap ini adalah perusahaan kita, tentu tanggungjawab untuk membesarkan," kata Nurdin Abdullah.

Ia mengatakan, Jamkrida berperan memberikan jaminan, baik perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal menjamin seluruh aktivitas ekonomi yang ada.

"Asuransi penting dalam rangka memperoteksi kegiatan usaha, termasuk bisnis," ujarnya.

Ia juga memotivasi Jamkrida untuk tidak menjadi penonton di Sulsel, tetapi aktif ikut berperan dan dapat menjadi profit center bagi Sulsel.

"Jangan hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi harus dapat menjadi profit center bagi provinsi. Negara memasuki resesi berat, tentu membutuhkan kepiawaian untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah," pesannya.

Jamkrida juga diharapkan membackup kegiatan Perseroda Sulsel (PT Sulsel Citra Indonesia) yang baru saja membuat bisnis plan. Sulsel mengoptimalkan potensi yang ada dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Selama ini kita melihat aset kita tidur, kita ingin aset kita kerja keras. Hadir Perseroda hadir untuk memanfaatkan ini," pungkasnya

■ A2M
NASIONAL
Publikh Hawaya IWO 💙

Kamis, 05 November 2020

LKPP, Nilai Kinerja Barjas Pemkab Soppeng Terbaik Ke 6 Se- Indonesia


Teropongsulawesi, com, Soppeng (Sulsel),-Analisis Sistim Pengadaan Barang Dan Jasa Pemkab Soppeng Makin Baik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Nilai Soppeng Terbaik Ke6 Se-Indonesia


Kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Soppeng saat ini memperlihatkan kondisi yang cukup baik.

Hal tersebut terlihat pada acara "Diseminasi Kebijakan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan Nasional" oleh LKPP Pusat secara daring Via Zoom, Kamis, 5 November 2020 dimana Kab. Soppeng berada di urutan 6 se-Indonesia.

Muhammad Ihsan Kabag Barjas Setda Kab. Soppeng,
mengatakan hal ini tidak terlepas dari terintgrasinya semua aplikasi yang ada, tuturnya

Iapun menjelaskan kalau keberhasilannya ini berkat dukungan dari semua pihak terutama dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2021 yang akan datang, sehingga aplikasi e plenning, e budgeting, e penatausahaan, e laporan dan e sakip, e pendapatan termasuk SiRUP, kembai harus melakukan sinkronisasi aplikasi, jelas Muhammad Ihsan

Lanjutnya kesemua Aplikasi ini sebenarnya 2 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan ini dapat dilihat dari hasil capaian pada MCP korsupgah KPK dan LKPP, ungkapnya menambahkan

Menurut kami memang masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan aplikasi yang terintegrasi, tetapi ini tetap akan dilakukan upaya-upaya perbaikan termasuk penyesuaian dengan diterbitkannya beberapa ketentuan terkait pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang/jasa pemerintah, pungkasnya.

( Hawaya IWO)

Minggu, 04 Oktober 2020

Kapolres Soppeng Jadi Pemateri Dalam Bimtek Penyelenggaraan Pemdes Apdesi Soppeng



TEROPONGSUKAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kapolres Soppeng Akbp Puji Saputro Bowo Leksono S.Ik S.H menjadi Pemateri dalam Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPC yang digelar Apdesa Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kel. Lalabata Riaja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Minggu 04 Oktober 2020.

Dalam kesempatannya Kapolres Soppeng menjabarkan Pembinaan dan Pengawasan Polri dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dimana ada 5 sistematika dalam pemerintahan Desa yaitu Tujuan Pengaturan Desa, Regulasi Desa, Kekuatan, Masalah serta Dana Desa.

Tujuan Desa sendiri untuk memberikan pengakuan dan penghormatan, memberikan kejelasan status, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa, serta mendorong prakarsa Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa sehingga membentuk Desa yang Profesional, Efisien dan Efektif serta bertanggung jawab.

Selain itu Kapolres Soppeng juga menjabarkan kekuatan Desa yang dimulai dari Perangkat Desa, Aparat yang terdiri dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Posko Pengaduan serta dukungan dari DD dan ADD yang kesemuanya harus bersinergi.

Untuk masalah Desa Kapolres Soppeng menambahkan ada 2 hal pokok, hal yang pertama yaitu Penyelenggaraan Desa atau Dana Desa yang terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, sementara untuk permasalahan kedua yakni dalam hal tidak adanya sinergi dari masyarakat yang mana potensi masyarakat tidak dimaksimalkan dan diberdayagunakan.

Ia pun berharap, pemerintah Desa khususnya bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat menghindari Tindak Pidana Korupsi yang selama ini yang telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga Pemerintah Desa dapat memaksimalkan suatu potensi masyarakat yang dapat memberikan kemajuan di Suatu Desa " tutupnya

Turut hadir Kadis PMD Kab. Soppeng A. Agus Nongki S.IP M.S.i, Ketua Apdesi Kab. Soppeng Jumaldi Bakri, para Kepala Desa se Kab. Soppeng serta Para Ketua BPD se Kab. Soppeng.

(Hawaya, IWO)

Jumat, 07 Agustus 2020

Persaudaraan Terjalin Erat Dalam Serah Terima Jabatan Bendahara Lama ke Bendahara Baru IWO Soppeng



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL)-, Dalam rangka penyegaran struktur organisasi Ikatan Wartawan Online Soppeng, pejabat Bendahara lama Hawaya, S.Pd menyerahkan secara resmi pembukuan kas ke Bendahara yang baru Rosnah yang di langsungkan di sekretariat IWO Soppeng Jalan Pemuda Watansoppeng, Jumat (7/8/2020).

Pada kegiatan penyerahan tersebut turut di saksikan oleh Sekretaris IWO Soppeng Herwan, SH, M.Si, Kabag OKK Andi Tahang, Kabag Kesejahteraan Anggota dan Usaha Jufri, S.I.Kom, Kabag ITE Andi Wahyudi.

Dikesempatan itu Bendahara lama Hawaya,S.Pd KaBiro Teropongsulawesi .Com mengungkapkan, perlu adanya pembaharuan demi kemajuan IWO kedepan, Saya sudah dua tahun menjadi Bendahara sejak didirikan IWO Soppeng yang dilaksanakan di Lejja dan pada hari ini (7/8) saya serahkan buku kas dan administrasi lainnya kepada bendahara yang baru Rosnah, ungkapnya.

Ketua umum Pusat Jodhi Yudono, saat Pengukuhan IWO Soppeng, 25 Agustus 2018 sekaligus memperingati Ulang Tahun  ke- 6 IWO di Permandian Air Panas Lejja Kab.Soppeng 



"Saya menyadari semua ini dilakukan karena kondisi tempat domisili saya di Desa BuluE Marioriawa yang agak jauh dari kota terlebih jika ada keperluan yang mendadak, kata Hawaya.

"Meskipun saya tidak menjabat bendahara namun saya siap untuk tetap membantu, sebagai teman konsultasi dan berbagi pendapat jika kelak di butuhkan di bidang keuangan, tuturnya.

"Saya mohon maaf selama saya menjabat, jika ada kesalahan dan kehilafan mohon kiranya dimaafkan, imbuh Hawaya.

Dikatakannya, "Dengan jabatan saya yang baru sebagai anggota bidang SDM di IWO tetap menjaga dan menjunjung rasa persaudaraan dan kebersamaan buat IWO.

"Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua IWO Andi Mull Makmun atas kepercayaannya selama ini menjadikan aku sebagai Bendahara sejak awal terbentuknya IWO, ini adalah sejarah dalam organisasi.Dan pengalaman yang sangat luar biasa, terima kasih ketua IWO yang bijak dan baik di mata kami sebagai anggota IWO.pungkas Hawaya.

Selanjutnya Bendahara Lama Hawaya,S.Pd menyerahkan Buku Rekening dan Buku Kas Umum IWO ke Bendahara Baru Rosnah dengan rangkulan kasih sayang penuh persaudaraan.Sambil berkata,Kami bersyukur perjumpaan dalam organisasi IWO.Terima kasih adekku sayang,sambil tersenyum.


Sementara itu Bendahara yang baru Rosnah mengatakan, saya sebenarnya sangat berat untuk menerima, namun karena amanah dan semoga keberadaan saya selaku bendahara dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tentu saran dan sumbangsih pendapat Ibu Biru (sapaan Hawaya dalam organisasi IWO) tetap selalu saya harapkan. Imbuh Rosnah. 

Ditempat yang sama Sekertaris IWO Herwan SH, M.Si mengatakan semoga pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta tetap bersinergi antar sesama anggota dalam rumah kita IWO Soppeng. Ungkapnya.

"Jabatan apapun kita dalam sebuah organisasi yang terpenting adalah memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi itu sesuai AD dan ART organisasi, tutupnya.

( Hawaya, IWO)

Kamis, 06 Februari 2020

Duta Wisata 2020 Hendak Menjunjung Tinggi Nilai Budaya dan Etika di Bumi Latemmamala



Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel).Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Hj.A.Darmi,SE mewakili Bupati Soppeng menutup acara grand final pemilihan Duta wisata tahun 2020 di Taman Kalon Watansoppeng, Kamis Malam (6 /2/2020).

Bupati Soppeng dalam sambutanya di bacakan Hj.Andi Darmi mengatakan, atas nama pemerintah daerah saya menyambut baik hasil kegiatan ini, semoga output kegiatan ini dapat bermanfaat dan berhasil guna ,semoga  para duta wisata   tahun 2020 ini hendaknya  menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan etika di bumi Latemmamala.


Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas keikut sertaannya pada ajang pemilihan duta wisata, semoga keikutsertaannya dapat memberikan makna positif bagi kalangan pemuda untuk lebih termotivasi dimasa mendatang,  dan  pemilihan duta wisata tahun 2020 ini dapat bermakna dan berhasil guna dan  dikembangkan setiap tahunnya , sehingga dapat termotivasi bagi kalangan pemuda siswa-siswi SLTA di Kabupaten Soppeng.


Kadis pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng H.Andi Unru Mappajanci,SH pada kesempatan tersebut mengatakan jumlah peserta yang lolos ke grand final sebanyak 21 orang terdiri dari 11 putra dan 10 putri, dalam pemilihan duta wisata proses penilaiannya sangat panjang, malam ini hanya pelengkap saja,  penilaian di mulai sejak dia masuk satu minggu yang lalu.

Diajang pemilihan duta wisata tdk pilih kasih, semua ada catatanya sama waktu pemilihan bakat minat, duta wisata tdk melihat dia putra siapa, yang dilihat adalah kemampuan , utamanya dari karakter dan skil mereka.

Sementara untuk kategori  duta wisata intelegensi putra di raih  Muhammad Rifki Ramadhani sementara putri di raih  Dwi Amanda,
 
Duta wisata kategori pemerhati destinasi wisata alam budaya dan wisatawan,  putra Andi Alif Raihan Analta sementara putri Nurhafina Syahra.

Duta wisata persahabatan putra Mufti Anggara, putri Wisdayanti eykasari.

Duta wisata pemerhati lingkungan hidup, putra Imran , putri Ermasari Erika,

Duta wisata pemerihati budaya lokal putra Ahmad Rifat Munassar, putri Lili Khaeril Amalia.

Duta wisata kesenian dan musik tradiaional putra M.Yusuf Fadli, putri Maria Ulfa

Duta wisata pemerhati Kuliner Putra Muhammad Priatno Usman, Putri Nur Ulil Ilmy, 

Duta wisata kategori berbakat putra Muhammad Syaifullah Asnawir, putri Haslinda 

Duta wisata pemerhati sosial , putra Muhammad Afdhal Ramlan, putri Cita Aulia Fajrinda.

Duta wisata budi pekerti luhur, putra Andi Ulil Iman Sanjaya, putri Cindi Pratiwi

Duta wisata Pavorit Atas nama Muhammad Fahrul, dan untuk juara umum pada ajang pemilihan Duta wisata tahu 2020 yang di gelar oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga berhasil diraih oleh Dwi Amanda utusan SMU Negeri 1 Watansoppeng.(y@2)

Kamis, 24 Oktober 2019

KPK Apresiasi Pemasangan Alat MPOS Pemkab Gowa, Ini Kata P Nainggolan

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Komisi Pemberantasan Tingkat (KPK) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat aturan daerah.

Salah satunya melalui peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, Kabupaten Gowa berhasil menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan hasil pajak daerah melalui wajib pungutnya. Pemasangan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System ini dinilai sangat berhasil dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

"Meskipun wajib pungutnya sedikit tapi mampu bekerja dengan maksimum. Kita senang dengan tindakan Bapenda ini, apalagi ketegasan mereka yang berani melakukan penutupan warung dan restoran karena tidak taat aturan. Spirit ini bukan untuk mematikan usaha tetapi mengajarkan agar tertib berusaha," katanya usai melakukan pertemuan di Ruangan Sekretaris Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (24/10).

Menurutnya, capaian tersebut juga selaras dengan delapan instrumen pengelolaan pemerintah daerah yang didorong KPK. Antara lain, pengelolaan aset, pendataan fasum dan fasos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Pencapaian ini sudah sangat baik, kita bisa bilang sudah 50 persen yang wajib pungut telah memasang alat transaksi ini. Di beberapa daerah bahkan belum mencapai itu, ini harus terus didorong, utamanya pada sektor perhotelannya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu pula pihaknya juga membicarakan beberapa hal yang secara umum telah mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang baik dengan delapan instrumen yang didorong KPK. Kendati demikian masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan.

Pertama, tentang persertifikatan seluruh aset pemerintah daerah dengan kerjasama Kantor Pertanahan (Kanta). Kedua, tentang persertifikatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengemban yang perlu dikerjakan dengan lebih keras. Bahkan perlu dibentuk Pokja khusus kerjasama REI dan Kanta Gowa.

"Begitupun dengan persoalan atau sengketa aset harus cepat diselesaikan. Intinya kita ingin tertib saja, jika milik pemerintah daerah harus ada sertifikatnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, hingga saat ini alat perekam pajak yang telah terpasang di rumah makan dan restoran sekitar 90 buah, dan masih ada 80 rumah makan dan restoran yang dinilai wajib pungut juga siap melakukan pemasangan alat.

"Jika alatnya sudah ada maka kami siap melakukan pemasangan untuk rumah makan dan restoran ini," katanya

Menurutnya, pemasangan alat transaksi online ini menunjukkan adanya peningkatan hasil daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran.

"Trend peningkatan pajak daerah yang kami alami cukup baik, terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah per bulannya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Pihaknya pun menargetkan hingga akhir 2019 mendatang sekitar 200 alat Mpos akan dipasang di seluruh rumah makan atau sesuai dengan jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di lapangan sebanyak 200 unit.

Selain rumah makan dan restoran, Bapenda Gowa juga akan melanjuti arahan KPK agar pemasangan alat perekaman transaksi di hotel, penginapan dan wisma dapat segera dilakukan.

"Kami target akhir tahun pemasangan alat di hotel dan penginapan di Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya sekitar 20 dapat dipasang secara serentak," terangnya. (CH). 

Minggu, 13 Oktober 2019

Gubernur Sulsel Hadir Menyaksikan Festival Pesona Lokal dengan Berbagai Kostum Kearifan Lokal di Triple C

Teropongsulawesi.com, Makassar - Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah hadir pada Festival Pesona Lokal di Triple C, Makassar, Sabtu, 11 Oktober 2019. Kegiatan bertema 'Rasakan Sensasi Pesona Lokal' yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-29 Adira Finance bekerjasama dengan RCTI ini, juga digelar di 6 kota lainnya di Indonesia yaitu Medan, Bali, Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya.

Para peserta hadir dengan berbagai kostum dengan kearifan lokal. Ada yang mengenakan kostum model kapal pinisi, kupu-kupu dan rusa. Bukan hanya dari Sulsel tetapi peserta dari provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Selain Parade Karnaval Budaya, festival ini juga diisi Lomba Tari Lokal Kontemporer, Lomba Desain Motif Khas Lokal Kontemporer, Kompetisi ala Selebgram Lokal, Festival Kuliner dan Foodtruck, dan permainan lokal serta bazaar aneka produk lokal.

Gubernur Sulawesi Selatan,  Prof. HM Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, dengan bangga hati dan terima kasih kepada penyelenggara dan peserta terhadap kearifan lokal yang dihadirkan. Hal ini juga mendukung pariwisata yang ada.

"Insya Allah, 2-3 tahun kedepan beberapa kawasan wisata strategis kita akan hadir. tentu karena tahun ini dan tahun depan kita akan perbaiki konektivitas," kata Nurdin Abdullah.

Infrastruktur objek pariwisata di Sulsel diperbaiki. Nurdin menyebutkan Sulsel memiliki danau Towuti dan Danau Matano yang tidak kalah dengan danau-danau di Eropa.

"Tidak kalah dengan danau-danau yang ada di Eropa, kita punya lebih bagus, cuman memang akses, infrastruktur dan fasilitas yang masih masih kurang," sebut Nurdin Abdullah.

Selain itu, Nurdin juga menyebutkan keunggulan lain yang dimiliki Sulsel, yakni Pantai Bira di Bulukumba yang begitu cantik. Demikina juga dengan gugusan terumbu karang di kawasan Takabonerate, Kabupaten Selayar.

"Di Pulau Selayar kita bisa bermain-main dengan hiu. Sesuatu pesona yang luar biasa," jelasnya.

Demikian juga dengan Toraja dan Makassar. Di Toraja, hadir bandara Buntu Kunik pada Desember tahun ini sudaj dapat digunakan oleh pesawat jenis ATR 72. Di Makassar,  unggul dengan kuliner seafoodnya.

Sementara itu, I Dewa Made di rektur Keuangan Andira Finance menyampaikan, Festival Pesona Lokal merupakan wujud keinginan untuk turut mempromosikan potensi dan kearifan lokal daerah khususnya di bidang pariwisata budaya kesenian dan UKM-UMKM melalui berbagai kegiatan.(W@wa).

Rabu, 09 Oktober 2019

SAH, Saharuddin Adam Resmi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2019-2024


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD
Kabupaten Soppeng pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, 09 Oktober 2019.

Pelantikan ini berdasarkan : 
Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Soppeng No 25/12-P.Golkar/IX/2019 tanggal 29 september 2019. 

Surat Dewan pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Soppeng No 007/DPC-SP/IX/2019 Tanggal 9 September 2019. 

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kab. Soppeng No.008.SE.2/DPD-Nasdem Soppeng/IX/2019 Tanggal 24 September 2019. 

Pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD masa Jabatan 2019 – 2024 yaitu :

H.Syahruddin M Adam, S.Sos.MM Ketua DPRD Soppeng. 

A. Mapparemma M, SE. MM Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Soppeng 

Riswan, S.Sos Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Soppeng. 

Foto dari kiri : Riswan Wakil Ketua 2, Andi Mapparemma Wakil Ketua 1 DPRD dan Saharuddin Adam Ketua DPRD Soppeng  Periode 2019-2024 

Ketua DPRD Soppeng dalam sambutan pertamanya menyampaikan,  DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah ; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) : Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

“DPRD ke depan lebih ampuh menjembatani keinginan masyarakat” tuturnya. 


Sementara itu Bupati Soppeng dalam Sambutan menyampaikan, Selamat Atas Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng dan Selamat Mengemban Amanah Konstitusi ini, kami yakin Bapak-Bapak mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Otonomi daerah dewasa ini, eksistensi kinerja DPRD mutlak diperkuat dan ditingkatkan mengingat DPRD selain sebagai representasi masyarakat juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 


Dengan kedudukan tersebut, DPRD tentunya diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal, akuntabel dan berhasil guna dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan prinsip saling mengimbangi (checks and balances) serta mengedepankan  prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kewibawaan DPRD dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat .

Bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban sesungguhnya merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan pada profesionalitas dan proporsionalitas.

Perbedaan kemampuan dan jabatan diantara kita adalah anugerah Tuhan, sehingga marilah kita abdikan diri dan karya kita untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. 


Turut hadir Para Pimpinan DPRD bersama Ibu; Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Soppeng; Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng; Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Soppeng; Para Camat 
bersama Lurah dan Kepala Desa; Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng; Rekan-rekan Pers, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Hadirin sekalian yang Berbahagia.(W@wa).

Kamis, 03 Oktober 2019

Pembangunan Bendungan Sulsel Termasuk Prioritas, Ini Kata Dirjen SDA

Teropongsulawesi. Com, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi. 


“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).

Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”

Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.

“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.

Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.

“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.

“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.

“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.

“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Senin, 30 September 2019

Syafriadi Djaenaf Sebut Saatnya Jurnalis Ikut Berpartisipasi Untuk Mengurangi Pencemaran Udara


Teropongsulawesi. Com, Gowa (Sulsel) - Tim Bravo Sinergi Eco Racing bersilahturahmi ke sekretariat Group Wartawan Media Online "GoWa-MO" sekaligus mengajak wartawan dan pengurus yang bergabung untuk bersinergi. Rombongan disambut langsung ketua umum DPP, Syafriadi Djaenaf. Senin malam, (30/9/2019) di Sekretariat GoWa-MO Cafe Jaman Now Jalan Tumanurung Raya No B 28 Sungguminasa.

Turut hadir mendampingi Ricky Rianto Waketum Bidang Usaha, Kerjasama dan Keuangan dan Wahyunita Waketum Bidang OKK. Dalam sambutannya "Pak Ketua" (sapaan akrab) mengatakan semua sinergi dan peluang usaha kami selalu sambut dengan baik penuh semangat untuk kelangsungan hidup organisasi dan kesejahteraan pengurus termasuk wartawan.

Kami akan membantu mengkampanyekan dan mempromosikan produk yang sangat bermanfaat ini, apalagi untuk mampu Mengurangi emisi gas CO (carbon monoksida) dan abu knalpot,"ungkapnya

Lanjut jelasnya, dampak dari polusi udara yang lebih jelas berdampak pada kesehatan mahluk hidup khususnya manusia, berdampak hujan asam, efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon yang berdampak buruk pada makhulik hidup dan lingkungan.

Sudah saatnya jurnalis ikut berpartisipasi untuk mengurangi pencemaran udara, kita sebagai jurnalis tanpa disadari sebagai penyumbang polusi udara dalam beraktivitas sehari hari kita," pungkas Syafriadi

Top Leader Tim Bravo Sinergi Eco Racing, Mark Gosal mengatakan Eco Racing sebuah temuan produk inovasi yang bermanfaat berbentuk tablet memiliki zat yang mempunyai fungsi bisa melindungi mesin kendaraan anda, meningkatkan nilai Oktan ( Research Octan Number) Bahan Bakar mesin kendaraan, menghemat penggunaan bahan bakar (BBM) serta menghilangkan polusi CO hingga 0%.

"Dirinya menambahkan selain itu Eco Racing sebagai penghemat BBM karena memiliki zat aditif yang memiliki berfungsi untuk melindungi mesin kendaraan, dengan meningkatkan Oktan/RON( Research Octan Number) Bahan Bakar Minyak, sehingga bisa menghemat penggunaan bahan bakar (BBM) serta menghilangkan polusi CO hingga 100%. Produk eco racing ini bisa digunakan untuk kendaraan motor, mobil, truk, bus dan genset danbisa juga digunakan untuk semua jenis mesin yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun solar," jelas Mark. 

Sekedar diketahui Eco Racing bukan hanya sebagai peningkat RON, Eco Racing mampu menyelaraskan MON (Motor Octane Number) agar performa dari kendaraan dapat maksimal. Dilengkapi dengan additif, Eco Racing juga mampu mereduksi, mencegah kerak pada mesin dan saluran bahan bakar, serta mengurangi residu emisi.

Dengan menggunakan PENGHEMAT BBM ECO RACING ini pembakaran akan lebih sempurna. Jika pembakaran sudah sempurna artinya semua bensin (dalam bentuk uap) dalam tabung komparesi terbakar semua sehingga menambah dorongan yang lebih. Dengan Penghemat BBM Eco Racing maka bensin menjadi lebih murni. Eco racing dapat melunturkan kerak kerak melalui udara pembuangan. Menutup pori pori Blok mesin yang terkikis akibat kinerja piston yang tidak stabil. Selain itu, produk eco racing membuat lapisan flin di blok mesin dan piston. Ini merupakan cara kerja eco racing supaya mesin terlindungi. (**). 
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved