-->

Senin, 16 November 2020

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir
- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah
-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng
- Para Camat se-Kab.Soppeng
- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO ๐Ÿ’™)

Selasa, 15 Oktober 2019

DFA Sebut CIPFA Dalam Dedikasinya Sebagai Lembaga Keuangan Publik Spesialis Layanan Publik Sudah Berpengalaman 130 Tahun


Teropongsulawesi.com, Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi. 

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan. 

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
  
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**). 

Kamis, 04 Maret 2021

Dirjen Keuda Terus Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD


Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian terus mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan. 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas),” kata Ardian pada acara Implementasi Kebijakan Rumah Sakit RSD Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (2/3/21).

Namun, Ardian mengakui dalam penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” kata Ardian.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.  Untuk itu, kata Ardian, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” imbuh Ardian.

Ardian juga menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel. (Ismail).

Rabu, 16 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Pemprov Sulsel Selamatkan Aset 6,5 Triliun


Teropongsulawesi.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa
penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Selasa, 02 Maret 2021

Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu Membuka Kegiatan Uji Kompetensi Seleksi Calon Kepala Sekolah


Sekda Soppeng bersama Kadis Pendidikan saat pembukaan uji kompetensi calon kepala sekolah (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com -Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si  mewakili Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE membuka kegiatan Uji Kompetensi Pendidik danTenaga kependidikan seleksi Substansi Guru Bakal Calon Kepala Sekolah Tahap I Tahun 2021

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga pengembagan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas Sekolah(LPPKSPS ) Solo dan Lembaga Penjaminan  Mutu pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2 Maret 2021

Sekda soppeng dalam membacakan sambutan Bupati, mengatakan saat ini data keadaan kepala sekolah yang akan pensiun tahun 2020 sebanyak 78 orang sementara pelaksana tugas sebanyak 28 orang.

Untuk itulah salah satu penyebab sehingga kita lakukan pelaksanaan uji kompetensi ini utamanya bagi calon kepala sekolah.

namun demikian kita juga menyadari bahwa ke depan tantangan-tantangan persoalan-persoalan berkaitan dengan kependidikan makin besar akan kita hadapi.

Lanjut dikatakan , ada satu hal yang menjadi problem bagi kami terutama orang-orang yang bergelut di dalam pemerintahan ini diluar persoalan kependidikan , tapi sangat berkaitan dengan kependidikan ini , untuk itu

saya titip kepada tim penilai dari  LPPKSPS dan LPMP bahwa ada tambahan tugas dari seorang kepala sekolah yang selama ini  mungkin belum tersentuh adalah bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga setiap penyusunan rencana kerja setiap tahun selalu kendalanya adalah keterlambatan kepala sekolah memasukkan rencana kerjanya, kalau kita lihat rencana kerja ini memang tidak berkaitan langsung dengan proses pendidikan itu tapi  berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan di kabupaten Soppeng.

Oleh Karena itu  rekan -rekan para calon kepala sekolah ini dan  mudah-mudahan kedepan  ada satu ujian berkaitan dengan  pengelolaan keuangan.

Kesimpulan kami, pemahaman pengharapan pengelolaan keuangan dan aset ini menjadi salah satu bagian kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.

Kepada peserta tunjukan, bahwa  kita memang  layak untuk lulus  jadi calon kepala sekolah, proses selanjutnya nanti tentu  akan masih ada baik sifatnya kompetisi , baik yang sifatnya ujian dan penilaian tertentu   akan berproses sesuai dengan waktu dan tempat pada saatnya nanti , gunakan moment ini tunjukan kemampuan tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan tapi sudah berkembang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang nanti akan terwujud  dalam bentuk program kerja yang dipayungi oleh pembangunan daerah .

Sementara Kepala LPMP propinsi Sulawesi Selatan Drs.H.Abdul Halim Muharrar,M.Pd  menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sungguh-sungguh, dimana peserta yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang pilihan. Dan berharap agar peserta dapat menunjukkan kemampuan pribadinya sehingga dianggap layak menjadi calon kepala sekolah.

Selain itu, beliau mengharapkan para calon kepala sekolah nantinya memiliki kemampuan pedagogik, kemampuan sosial serta kompetensi kepribadian. Karena ketika menjadi kepala sekolah nantinya, konteks yg dijalani sudah berbeda, yakni berada dalam konteks manajemen atau dalam hal ini bukan sekedar kepala sekolah tetapi sebagai pemimpin.

Hal hal tersebut akan diamati dan digali oleh tim  LPPKSPS bersama LPMP untuk nantinya dikolaborasi dan menghasilkan keputusan akhir.

Sebelumnya , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Drs.H.Asis Makmur ,M.Pd .I dalam laporannya mengatakan untuk seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahun 2001   terdiri dari guru  TK, SD ,SMP dan di bagi 2 tahap yaitu tahap I sebanyak 60 orang dan tahap II sebanyak 48 orang.

Pelaksanaan seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahap I dilaksanakan pada hari selasa/kamis ,2/4 Maret 2021 di kantor  Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan UPTD SPF SMPN WatanSoppeng.

Peserta seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah juga telah melakukan  rapi test, dengan maksud menghindari penyebaran covid 19.

Acara pembukaan di tandai dengan penyematan atribut peserta oleh Sekda Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

Turut hadir  Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Tim penilai dari LPPKSPS Solo, Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Soppeng , para narasumber , para peserta serta para undangan lainnya.(Ismail).

Rabu, 25 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Lakukan Aplikasi Zoom Meeting Bersama Presiden RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu, 15 November 2020

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya :
- kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

- APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

- APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

- APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

-lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa :
- proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

-Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

- Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

- berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.


Hawaya IWO ๐Ÿ’™

Minggu, 13 Oktober 2019

Baca : GoWa-MO Luncurkan Program Media Online Masuk Desa

Teropongsulawesi.com, Gowa (Sulsel) - Organisasi Wartawan Media Online  (Gowa-MO) meluncurkan program Media Online Masuk Desa. Melalui program ini, Gowa-MO akan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online (DPP GoWa-MO) Syafriadi Djaenaf saat meluncurkan Program "Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online" di Sekretariat Gowa-MO, Jalan Tumanurung Raya No B 28 Pandang-Pandang meminta kepada semua jurnalis media online yang bergabung dalam DPP Gowa-MO, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 

Syafriadi menyebutkan, keterlibatan DPP Gowa-MO diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Ia membeberkan, secara nasional, hingga tahun 2018 tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dengan total kerugian negaranya, sebesar Rp 40,6 miliar.

Selebihnya tercatat 900 kepala desa bermasalah dengan hukum. Angka ini, kata Syafriadi tentu menjadi keprihatinan bersama.

"Sudah banyak oknum Kepala Desa dijeruji besi karena terbukti pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia," jelasnya

Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia. 

"Selain pengawasan, minimnya pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi penyebab, termasuk lemahnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa," sebut mantan Ketua Umum Koalisi LSM Maha Karya Indonesia ini

Karena itu, dengan program Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online, harap dia, dapat memperkuat sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Serta untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar efektif. "Satu orang Jurnalis akan mengawasi 2 sampai 5 desa," ungkapnya.

Semua potensi dan keberhasilan desa yang diawasi harus dipublikasikan. "Kita akan menyiapkan 250 media online untuk program ini, kita akan mengawasi penggunaan dana desa dan melakukan pembinaan sampai kegiatannya selesai kemudian dipublikasikan," paparnya.

Program ini sekaligus memberikan bimbingan tekhnik kepada sekdes dan staf desa untuk pembuatan baket dan rilis berita. "Pengembangan SDM desa sangat penting, Kedepannya pihak Desa sudah bisa mengirim rilis terkait potensi, capaian pembangunan dan keberhasilan kegiatan mereka di desa masing-masing,"tutupnya.

Senin, 29 Maret 2021

Wabup Soppeng Hadiri Penyerahan LKPD TA 2020 Oleh BPK RI


Wabup Soppeng saat penerimaan LKPD tahun anggaran 2020 oleh BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 59/S/XIX.MKS/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) Kabupaten Soppeng, maka Kabupaten Soppeng bersama dengan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pangkep, Sidrap, Jeneponto, dan Sinjai mengikuti penyerahan LKPD TA 2020 Unaudited yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan. Senin (29/3/2021).

Dalam penyerahan LKPD tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota.

Untuk Kabupaten Soppeng dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu, MSi. Ka.Inspektorat Drs.A.Mahmud, MM, dan Ka.BPKPD Drs.H.Dipa, MSi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Bapak Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA menyampaikan beberapa hal melalui sambutan beliau, antara lain bahwa pemeriksaan yg dilakukan atas LKPD TA 2020 untuk memperoleh opini, maka kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi 4 kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas pengendalian Intern.

Pada kesempatan tersebut beliau juga penyampaikan bahwa Tim akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur baku untuk meyakini yaitu dengan Pengujian Laporan dan Dokumen, Konfirmasi/Wawancara, dan pengujian fisik di lapangan.

Terkait hal tersebut, beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah mensupport dengan memberikan data dan informasi serta menjembatani dengan Pihak Ketiga. (Red/Humas).

Jumat, 20 November 2020

Dalam Rapat Paripurna, Pjs Bupati Soppeng Sampaikan Dasar Penyusunan Ranperda


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri
Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020)

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di Kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah Kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum Kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.


Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng
-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.
-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

(Red). IWO ๐Ÿ’™

Rabu, 23 September 2020

Bupati Soppeng Dalam Evaluasi ADD, Mari Kita Bekerja Dengan Ikhlas



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), - Evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan Tema Terkait problematika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan yang akan datang." di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, 23/9/2020.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahannya, Terkait dengan problematika dan tantangan pemerintahan sekarang dan yang akan datang , problem yang sering membuat tidur kita tidak nyenyak dan imun kita turun , ketika beberapa permasalahan yang sering kita dapati ditengah masyarakat, terutama terkait masalah tugas pokok kita , saya merasa berkewajiban setelah mengevaluasi melakukan diskusi ,sudah ada beberapa perubahan yang mana telah kita rasakan , untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Anggaran yang dikelola harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Yang perlu kita perhatikan kedepan intinya adalah kita harus taat apa yang menjadi pedoman, sebaiknya kita menghindari pelanggaran aturan, kita harus betul-betul tertib administrasi , walupun kita rasakan begitu beratnya tugas kita, ungkapnya

Dalam kesempatan itu Kadis PMD Andi Agus Nongki mengatakan
Pertemuan ini dalam rangka evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 serta mengawal Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa.

(IWO)

Kamis, 17 September 2020

Sidang Paripurna, Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (DPRD) menggelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tk. II dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020, (17/09/2020).

Rapat paripurna tersebut , dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.SE, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM beserta anggota DPRD Soppeng, jajaran Forkopimda Soppeng dan lingkup Pemkab Soppeng.

Dalam sesi pembacaan Laporan Rapat Kerja Banggar DPRD kabupaten Soppeng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dibacakan oleh Anggota DPRD Soppeng Fraksi Partai Golkar Syamsuddin, SS. M.Si.


Anggota DPRD Syamsuddin dari Dapil Lilililau ini, dalam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, secara keseluruhan menyampaikan tentang Dasar Pelaksanaan, Proses Pembahasan, hasil pembahasan dan Pendapat catatan masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Di akhir kegiatan dilakukan Penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama dan Penyerahan Keputusan DPRD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.

(IWO)

Rabu, 29 April 2020

KPK RI Bersama IWO Sulsel Kawal Pengelolaan Bantuan Sosial Covid-19


Teropongsulawesi.com,Soppeng(Sulsel)- Polemik penyaluran bantuan sosial di Kota Makassar diatensi langsung oleh KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan yang melakukan monitoring titik rawan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Sosial Dampak Covid 19 di Sulawesi Selatan.

Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan, bahwa terkait pengelolaan keuangan Bantuan dan penyaluran Bansos dampak Covid 19 tersebut, Pemda harus transparan kepada masyarakat.

"Jadi kita tegaskan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan dan penyalurannya harus transfaran dan akuntabel, termasuk pendataan terhadap penerima Bansos tersebut harus lewat validasi sehingga tepat sasaran dan berkeadilan, bansos Covid 19 itu memiliki ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi ketika tidak konsisten dan profesional dalam pengelolaannya", tegas Choki sapaan akrabnya melalui via telepon di Jakarta, rabu (29/4/2020).

Choky menambahkan titik rawan yang berpotensi terjadi korupsi ketika bantuan sosial ini ditangani dengan tidak transparan dan akuntabel. Termasuk ketika ada intervensi negatif dalam penyalurannya atau ada kepentingan lain dalam prosesnya. Sekali lagi ini bantuan kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, tidak boleh diakal - akali apalagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu Choki juga meminta keterlibatan aktif dari organisasi pers seperti Ikatan Wartawan Online (IWO) harus ikut mengawal proses bersama sama dengan kelembagaaan lain, seperti KPK, BPKP, dan LKPP.

"Silakan berikan masukan atau pengaduan terkait ada proses atau pemberian yang tidak sesuai peruntukannya.

KPK sedang menyiapkan kanal pengaduan dimana nantinya pengaduan yang ada dari teman teman wartawan akan dikawal proses tindak lanjutnya oleh KPK, jadi pemda tidak boleh jalan sendiri - sendiri, semua harus terkoordinasi dan transparan kepada masyarakat," pungkas Choki.

Sementara dilain tempat, Ketua IWO Sulsel Zulkifli Thahir menyambut baik kerjasama dari koordinator Korsupgah KPK RI wilayah VIII Sulsel untuk bersama sama mengawal pengelolaan bansos covid-19 yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Insya Allah kami dari IWO siap mengawal pengelolaan dan peruntukan bansos covid-19 dengan memberikan masukan masukan berdasarkan hasil investigasi dilapangan termasuk pengaduan pengaduan dari masyarakat dan akan kami teruskan langsung ke KPK", tutur Abang Chuleq sapaan akrabnya.(IWO Sulsel)

Senin, 07 Oktober 2019

Berkat Mandat Temuan dan Penyelidikan ICAC, Hong Kong Telah Jadi Negara Paling Bebas Korupsi di Dunia

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi-nya Hongkong yang bernama ICAC mulai beroperasi sekitar 45 tahun yang lalu. Komisi tersebut telah berhasil mentransformasikan Hong Kong menjadi kota yang lebih jujur dan menjadi pusat keuangan internasional. Dalam buku “A Modern History of Hong Kong (2004)“, Steve Tsang, seorang profesor studi Cina di University of Nottingham, menggambarkan ICAC sebagai "salah satu hadiah perpisahan terbaik dari pemerintah kolonial", yang "membuat dampak psikologis yang tepat pada khalayak ramai".

Dalam sebuah perbincangan ringan dengan Pembina PDK Kosgoro Jawa Barat   Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Senin ( 7/10 ) ia mengatakan bahwa ICAC memiliki pengaruh yang besar dan sangat dipercaya oleh publik. Meskipun sebelumnya pernah juga diterpa fitnah, dimana dikabarkan bahwa mantan kepala ICAC Timothy Tong Hin-ming pada 2012 dituduh menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya. Termasuk ada juga pengaduan – pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai ICAC.

Pada tahun-tahun awal berdirinya ICAC, fokusnya terletak pada korupsi di tubuh kepolisian. Neil Maloney, seorang ekspatriat Inggris yang bergabung dengan kepolisian Hong Kong pada tahun 1969 sebelum menjadi penyelidik ICAC pada tahun 1974, mengenang bahwa setiap kantor polisi memiliki ruang khusus untuk seorang "kolektor", yang tugas satu-satunya adalah membeli draft bank untuk mengirim suap ke akun lokal dan luar negeri.

Neil Maloney pernah mengatakan bahwa dulu orang-orang yang bergabung di kepolisian dan pemerintahan bisa korupsi, tetapi sekarang Hongkong memiliki anak - anak muda yang bekerja di pemerintahan dalam masyarakat yang bebas korupsi, katanya.

Selama tahun-tahun awal ICAC, banyak pegawai pemerintah dan petugas polisi membenci komisi tersebut karena merasa kehilangan uang tambahan. Lalu Gubernur Hongkong saat itu membuat keputusan berani yang mengejutkan ICAC, yaitu mengampuni kasus korupsi yang terjadi sebelum 1977 melalui amnesti parsial.

Setelah amnesti parsial 1977, perhatian ICAC beralih ke perilaku ilegal dalam layanan pemerintahan dan kemudian sektor swasta. Hong Kong saat ini menjadi pusat keuangan internasional dan telah menerima investasi lebih dari HK $ 82 miliar, karena adanya kepercayaan publik terhadap cara kerja dan integritas ICAC. 

Mandat ICAC untuk menemukan dan menyelidiki korupsi di Hong Kong telah menjadikan daerah paling bebas korupsi di dunia. Oleh karena itu saat ini, ICAC sering dijadikan rujukan dalam pendidikan anti korupsi.

Selasa, 04 Mei 2021

Diinisiasi Andi Etti, Petani Jagung dan PT Benindo Bertemu di DPRD Sulsel, Ini yang Dibicarakan


Makassar, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani. 

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Ismail).

Rabu, 14 April 2021

Bupati Soppeng Salah Satu Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak Mengikuti Arahan Presiden Secara Virtual




Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,-Acara Pengarahan Presiden RI kepada 184 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dilantik melalui Zoom Meeting yang dilangsungkan di Ruang SCC La Mataesso Kantor Bupati Soppeng, Rabu (14/04/2021)


Acara ini dihadiri oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP, Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, M.M, pada acara tersebut, turut hadir para Anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan para Kepala SKPD se Kab. Soppeng

Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, "Jabatan yang diberikan kepada saudara adalah merupakan kehormatan sekaligus juga tanggung jawab yang besar dan berat.

"Oleh karena itu jangan sampai saudara hanya mengikuti prosedur yang ada, kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, "Saudara harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas, harus bekerja dengan kecepatan tinggi, sehingga dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja tapi harus mengecek dan melihat serta melakukan kontrol di lapangan. Imbuh presiden RI ketujuh ini.

Dikatakannya, "Dalam hal ini inovasi, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan sekarang ini, ujarnya.

"Semuanya harus membuat kebijakan yang fokus dan skala prioritas yang jelas sehingga anggarannya dapat dari fokus dan terkonsentrasi. Terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dikesempatan itu, mantan Walikota Solo 2 periode tersebut menyampaikan bahwa dirinya semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin gampang untuk mengontrolnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Saya harap untuk membuat kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan di sana sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Imbuhnya.

Kata Dia, "Usahakan belanja modal lebih besar daripada belanja aparatur, jangan sampai ya,!! namanya anggaran dibagi rata ke masing-masing dinas, kita harus melihat mana yang akan diprioritaskan dan dapat menjadi unggulan. Papar Presiden Jokowi.

"Saat ini ini kita masih fokus dalam pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga tugas semuanya adalah untuk mengelola keduanya dengan baik dan tepat.

"Oleh karena itu lakukan isolasi di lingkungan terkecil agar penyebaran covid-19 tidak menyebar serta melaksanakan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan dan disampaikan dengan dibantu oleh TNI/Polri dan Forkopimda, begtupun mengecek semua persediaan obat-obatan dan mendukung penuh program vaksinasi, dengan cara ini diharapkan pemulihan kesehatan dapat dicapai. Terang suami Irena Jokowi ini.

"Selain itu perbanyak program padat Kerja sambil menunggu pertumbuhan ekonomi dapat berjalan kembali, dan dengan padat kerja dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat dalam melakukan permodalan ke UMKM serta mendukung penuh untuk dunia usaha yang ingin melakukan investasi. Tandasnya.

Pada kesempatan ini, turut pula memberikan arahan, Menteri Polhukam (Mohammad Mahfud ), Kemenko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri keuangan (Sri Mulyani), Wakil Menteri Kesehatan RI (Dante Saksono Harbuwono ), Kepala BNPB (Doni Monardo) dan Kemendagri (Tito Karnavian).

(Red/Ismail/Humas Pemda Soppeng).

Rabu, 17 Maret 2021

Tekad Berkontribusi Untuk Pembangunan Soppeng, Bupati Andi Kaswadi Beberkan Visi Misi 2021-2026


Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak saat memberikan sambutan di acara konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Bupati Soppeng membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Rabu (17/03/2021).

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan, "Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Soppeng periode 2021- 2026 kami bertekad berkontribusi kepada pembangunan Kabupaten Soppeng dengan visi "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera".

"Dengan Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuan upaya umum yaitu pemantapan penyelenggaraan pelayanan dasar, pemantapan perwujudan kesadaran masyarakat, pemantapan pencapaian daya saing daerah, memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik, memantapkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.


Bupati dan Wakil Bupati Soppeng (Foto Istimewa)

"Visi Misi yang kami pilih dan rumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kab. Soppeng dengan mempertimbangkan isu strategis dan tantangan pembangunan selama ini diantaranya pandemi covid 19, perubahan iklim, revolusi industri, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal, RPJMD 2019-2024 dan RPJMD Prov. Sulawesi Selatan.

"Semoga visi dan misi pembangunan Kab. Soppeng yang dibuat bisa mewujudkan harapan masyarakat Soppeng dan dapat kami laksanakan bersama-sama di periode 2021- 2026. Saya bersama Wakil Bupati Soppeng, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membahas bagaimana agar hal ini bisa terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Lurah yang merupakan suatu kewajiban kami sebagai pertanggungjawaban kami di masyarakat. Untuk itu saya berharap semuanya bergerak dan bekerja terutama seluruh kepala SKPD. saya tidak mau ada pihak yang tidak memahami Visi/Misi kabupaten Soppeng

"Mengenai hal ini saya harapkan semua bisa menyesuaikan karena ini adalah sesuatu yang wajib untuk setiap Kepala Daerah melaksanakan RPJMD ini sehingga paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan ini sudah harus diselesaikan dan alhamdulillah di Kabupaten Soppeng semua berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga saya harapkan semunya dapat berkontribusi dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini.


Penandatanganan berita acara rancangan awal RKPD tahun 2021-2026 (Foto Istimewa)

Acara dilanjutkan Penandatangan berita acara oleh Bupati Soppeng didampingi Wakil Bupati Soppeng dan Ketua DPRD Kab. Soppeng, dan  pemaparan rancangan awal RPJMD oleh Sekda Kab. Soppeng selaku penanggung jawab penyusunan RPJMD serta Pemaparan Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Turut Hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Sekda, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD se Kab. Soppeng, kepala instansi vertikal, para Camat beserta Desa/Lurah Se-Kab. Soppeng, Perwakilan Organisasi Masyarakat, LSM, Pers, Organisasi Pemuda dan organisasi Profesi di Kab.Soppeng

Senin, 15 Maret 2021

Kunjungi Kecamatan Ganra, Wabup Soppeng Tegaskan Untuk Dana Desa Utamakan Kesejahteraan Rakyat



Wabup Soppeng saat tatap muka di kantor kecamatan Ganra (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, -Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halid, MP. di dampingi Staf Ahli Bupati Dra, Suriasni, M.Pd, Asisten perekonomian dan pembangunan daerah FIRMAN, SP, MM, Kepala Inspektur Andi Mahmud melakukan kunjungan Silaturahmi dan Tatap Muka bersama Pemerintah Desa se Kec. Ganra yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Ganra Kab. Soppeng, Senin (15/3/2021)

Kedatangan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan disambut baik oleh Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos beserta Jajarannya.

Dalam kegiatan tatap muka tersebut Wakil Bupati Soppeng menyampaikan bahwa " Kehadiran saya disini, karena saya punya prinsip hidup bahwa silaturahmi diatas segala-galanya "mata ketemu mata tidak ada dusta di antara kita". Paparnya mengawali.

"Semoga diperiode ini, saya selaku Wakil Bupati Soppeng, terutama sebagai aparat publik wajib menyampaikan apa yang akan dikerjakan karena kunci pemerintahan ada 3 yaitu pelayanan, pengaturan dan penindakan. Terangnya.

"Melihat Visi/Misi Kab. Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera", maka saya harap Camat dan kepala desa menyesuaikan visi, misi pimpinan, karena kehadiran kita jangan jadi beban pimpinan melainkan meringankan kerja pimpinan. Jelasnya.

Para kades sekecamatan Ganra dan aparat kecamatan (Foto Istimewa)

"Saya mohon bantuannya mulai dari Ketua RW/RT wajib melihat mata rakyatnya serta menguasai wilayahnya masing-masing.

"Saya ingin bagaimana dana yang ke desa ditujukan ke kesejahteraan masyarakat dan membenahi administrasi keuangan. tidak hanya itu, saya harap agar selalu menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Imbuhnya Wabup.

Sebelumnya, Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan di Kecamatan Ganra yang merupakan momentum untuk lebih mempererat kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat Kab. soppeng.

Dalam kesempatan tersebut Camat Ganra menyampaikan kondisi geografis yang ada di Kec. Ganra dimana terdapat 4 desa dan 10 dusun, beber Camat Ganra.

Dikesempatan itu Camat Ganra melaporkan perihal penilaian dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dimana Kecamatan Ganra merupakan yang tertinggi.


Usai gelaran tatap muka, Wakil Bupati Soppeng melakukan kunjungan ke UPTD Puskesmas Ganra untuk melihat fasilitas kesehatan dan pelayanannya.

Acara turut di hadiri, para Kades dan kepala Dusun serta undangan lainnya. (Red/Humas).

Senin, 08 Maret 2021

Pemprov Sulsel Gelar Forum Pinisi Sultan Dihadiri 3 Instansi Kabupaten Soppeng


Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan bersama Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng saat menghadiri kegiatan forum Pinisi Sultan di Makassar (Foto Istimewa).

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Four Point Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari. (Ismail).

Sumber : Humas Soppeng

Jumat, 27 November 2020

Husain Djunaid Dilantik Sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida


Teripongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melantik Husain Djunaid sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, dan Prof Gagaring Pagalung sebagai Komisaris Independen, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 26 November 2020.

Nurdin Abdullah setelah pembacaan keputusan kemudian menyerahkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sambutannya, ia menyampaikan, keputusan ini memiliki tanggungjawab yang lebih untuk membesarkan perusahaan daerah plat merah ini.

"Saya sangat berharap ini adalah perusahaan kita, tentu tanggungjawab untuk membesarkan," kata Nurdin Abdullah.

Ia mengatakan, Jamkrida berperan memberikan jaminan, baik perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal menjamin seluruh aktivitas ekonomi yang ada.

"Asuransi penting dalam rangka memperoteksi kegiatan usaha, termasuk bisnis," ujarnya.

Ia juga memotivasi Jamkrida untuk tidak menjadi penonton di Sulsel, tetapi aktif ikut berperan dan dapat menjadi profit center bagi Sulsel.

"Jangan hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi harus dapat menjadi profit center bagi provinsi. Negara memasuki resesi berat, tentu membutuhkan kepiawaian untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah," pesannya.

Jamkrida juga diharapkan membackup kegiatan Perseroda Sulsel (PT Sulsel Citra Indonesia) yang baru saja membuat bisnis plan. Sulsel mengoptimalkan potensi yang ada dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Selama ini kita melihat aset kita tidur, kita ingin aset kita kerja keras. Hadir Perseroda hadir untuk memanfaatkan ini," pungkasnya

■ A2M
NASIONAL
Publikh Hawaya IWO ๐Ÿ’™

Kamis, 05 November 2020

LKPP, Nilai Kinerja Barjas Pemkab Soppeng Terbaik Ke 6 Se- Indonesia


Teropongsulawesi, com, Soppeng (Sulsel),-Analisis Sistim Pengadaan Barang Dan Jasa Pemkab Soppeng Makin Baik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Nilai Soppeng Terbaik Ke6 Se-Indonesia


Kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Soppeng saat ini memperlihatkan kondisi yang cukup baik.

Hal tersebut terlihat pada acara "Diseminasi Kebijakan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan Nasional" oleh LKPP Pusat secara daring Via Zoom, Kamis, 5 November 2020 dimana Kab. Soppeng berada di urutan 6 se-Indonesia.

Muhammad Ihsan Kabag Barjas Setda Kab. Soppeng,
mengatakan hal ini tidak terlepas dari terintgrasinya semua aplikasi yang ada, tuturnya

Iapun menjelaskan kalau keberhasilannya ini berkat dukungan dari semua pihak terutama dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2021 yang akan datang, sehingga aplikasi e plenning, e budgeting, e penatausahaan, e laporan dan e sakip, e pendapatan termasuk SiRUP, kembai harus melakukan sinkronisasi aplikasi, jelas Muhammad Ihsan

Lanjutnya kesemua Aplikasi ini sebenarnya 2 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan ini dapat dilihat dari hasil capaian pada MCP korsupgah KPK dan LKPP, ungkapnya menambahkan

Menurut kami memang masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan aplikasi yang terintegrasi, tetapi ini tetap akan dilakukan upaya-upaya perbaikan termasuk penyesuaian dengan diterbitkannya beberapa ketentuan terkait pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang/jasa pemerintah, pungkasnya.

( Hawaya IWO)
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved