Hasil penelusuran untuk keuangan -->

Senin, 13 September 2021

Petani Soppeng Kini Tidak Kalah Dalam Pengelolaan Keuangan


Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) bagi kelompok tani tingkat dasar IPDMIP Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, berlangsung di empat BPP Kabupaten Soppeng. Senin (13/9).

Untuk meningkatkan kemampuan petani Kab. Soppeng, khususnya dalam mengelola keuangan, Kementerian Pertanian menggelar Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) disejumlah BPP wilayah Kabupaten Soppeng.

Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) merupakan salah satu program pelatihan yang mengintegrasikan kebutuhan akan pentingnya literasi dan pembelajaran keuangan bagi petani melalui pembinaan yang berkelanjutan dari penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah yang bersangkutan.


Pelatihan ini sebagai wujud perubahan ekonomi global yang menuntut pentingnya pencatatan, analisis dan pengelolaan keuangan yang berbasis pada data sehingga manajemen terbaik untuk keuangan yang didasari pada pondasi kesadaran, ketrampilan, perilaku dan sikap dalam pengambilan keputusan individu agar tercapai keuangan yang sejahtera menjadi pintu utama.

Melalui Pelatihan PLEK dapat menguatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan terkait kredit usaha rakyat (KUR), asuransi pertanian serta layanan keuangan lainnya yang dapat diakses oleh kelompok tani dalam mengembangkan usahanya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan   Kabupaten Soppeng, Ir. Fajar, M.Si dalam kesempatan itu mengatakan, " Pelatihan mengelola keuangan ini merupakan salah satu bagian dari program Integrated Particitopary Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan oleh BPSDMP Kementerian Pertanian.


“Pelatihan ini juga memberikan pengetahuan kepada petani, khusus dalam mengelola keuangan Poktan, karena menyangkut keuangan maka harus terkelola dengan baik, oleh sebab itu petani harus mengetahui berapa sebenarnya pemasukan yang dia dapat dari usahanya.” terang Fajar.

Kadis Pertanian kabupaten Soppeng menyambut baik terlaksananya pelatihan ini.

"Adanya kegiatan ini tentunya dapat meningkatkan literasi dan kapasitas pengelolaan keuangan kelompok tani di Kabupaten Soppeng, ungkapnya.

Dikesempatan itu Kadis meminta penyuluh maupun pendamping di masing-masing wilayah dapat membantu petani dalam meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan, agar apa yang menjadi kendala-kendala yang dialami petani di lapangan bisa diperhatikan dan menemukan solusinya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa “Program IPDMIP menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani bisa meningkat.

Hal itu berkaitan dengan pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa “Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan petani juga meningkat sehingga kemampuan sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan agar mereka bisa mengelola pertanian dengan baik,” ungkapnya.


Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kelompok tani, salah satunya melalui Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) Tingkat Dasar Bagi Kelompok Tani IPDMIP yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Sebanyak 240 petani yang berlatih di 4 (empat) BPP dalam wilayah Kabupaten.Soppeng yakni BPP Lalabata (65 Peserta), BPP Ganra (64 Peserta), BPP Donri-Donri (56 Peserta) dan BPP Marioriawa (56 Peserta) yang dilaksanakan selama 2 hari mulai 13 – 14 September 2021.

Dalam pelatihan tersebut, Sulhukmi selaku Koordinator BPP Lalabata menaruh harapan besar kepada petani di Kabupaten Soppeng untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam mengelola keuangan baik di usaha pertanian maupun dirumah tangganya, karena pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) sangat bermanfaat bagi petani khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Kamiluddin salah satu peserta menyampaikan betapa pentingnya dan sangat bermanfaatnya pelatihan ini.

"Selama ini kami hanya bertani saja tanpa menghitung secara baik berapa pengeluaran yang kami gunakan, setelah pelatihan ini nantinya, kami bisa belajar mengelola keuangan kami kedepannya, baik dari segi pengeluaran dan perkiraan hasil yang akan diperoleh sehingga ini sangat penting dan bermanfaat", ungkapnya.

"Terkait dengan KUR, tentunya sangat membantu dalam permodalan pengembangan dan peningkatan usaha tani yang kami lakukan, KUR memberikan kemudahan peminjaman dana untuk modal usaha tani. Terang Kamiluddin.

Sekedar diketahui bahwa selama berlatih 2 hari, peserta memperoleh materi tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Program IPDMIP dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian yang masuk ke materi Kelompok Dasar.

Untuk materi inti, peserta mendapatkan materi tentang Pengenalan Produk dan Layanan Keuangan Formal, Pembiayaan Pertanian - KUR & Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pengelolaan Keuangan Usaha Tani, Pencatatan Konsolidasi usaha tani, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.

Sedangkan untuk materi penunjang, peserta memperoleh penjelasan Metodologi PLEK bagi Ketua Kelompok Tani. 

Kegiatan ini juga didampingi langsung oleh Tim dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku dalam mengawal terlaksananya kegiatan ini hingga akhir. (Al-Aziz/Yuli N).

Senin, 16 November 2020

Soppeng Salah Satu Kabupaten yang Selalu Mendapatkan Penilaian WTP dari BPK RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan sosialisasi dan arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,Senin 16/11/2020

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Kepada Perwakilan BPK RI beserta rombongan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak di Kab. Soppeng sekaligus saya ucapkan selamat datang semoga kehadiran bapak di Kab. Soppeng ini akan membawa berkah dan memberikan beberapa pandangan ,arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan Insya Allah akan menjadi acuan bagi kita untuk tetap mempertahankan Kab. Soppeng, salah satu kabupaten yang selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI.

Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan.

Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal.

Kami yakin pekerjaan ini tidak mudah butuh komitmen bersama dari kita semua dan kerja keras untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

Untuk itu kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan.
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan terkhusus pencalonan tim pemeriksa PFM akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu kedepan dan kami mohon kepada pimpinan SKPD serta seluruh jajarannya siap setiap saat untuk memberikan dukungan kepada tim supaya pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono mengungkapkan," Dalam perjalanannya visi dan misi BPK adalah lebih banyak ke dalam atau internal, jadi perbaikan internal misalnya bentuk BPK menjadi lembaga yang kredibel atau kompeten dan sebagainya.

Visi BPK lebih mengarah keluar, dalam arti BPK lebih berperan dalam pengelolaan keuangan negara, yang terbaru visi BPK tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga yang terpercaya yang ikut berperan aktif mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tentu saja peran kita di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan BPK.

Disamping itu juga BPK bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk saran atau pendapat atau bahan pendapat.

Jadi selain BPK melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.
Kami juga bisa memberikan pendapat secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail dijelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK.

Juga dijelaskan, bahwa tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal, yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah Kabupaten Soppeng antara penanggungjawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Turut hadir
- Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag Lingkup Sekertariat Daerah
-Kepala Unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup Pemkab Soppeng
- Para Camat se-Kab.Soppeng
- Sekretaris dan Penyusun Laporan Keuangan

(Hawaya IWO 💙)

Sabtu, 20 Agustus 2022

Mentan SYL Beberkan Peluang Yang Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Petani


Gowa, Teropongsulawesi.com, - Hal utama yang menjadi fokus Kementerian Pertanian saat ini adalah memastikan pangan mencukupi seluruh masyarakat Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Mendukung hal itu, Kementan memaksimalkan pengetahuan rumah tangga petani tentang literasi keuangan, termasuk pemanfaatan smart farming juga KUR.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pemulihan Pandemi Covid-19, perubahan iklim, serta perang
Rusia-Ukraina menjadi hambatan utama untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu kecukupan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia.

"Oleh sebab itu, kecukupan pangan menjadi super prioritas mengingat terjadinya krisis pangan global, dan di Indonesia sudah kita rasakan gejolak harga bahan pangan," tutur Mentan SYL, saat pembukaan Pelatihan Literasi Keuangan, Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Jeneponto, dan Bimbingan Teknis Smart Farming dan Kredit usaha Rakyat (KUR) bagi petani, di Batangkaluku, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/8/2022).

Dijelaskan Syah9 bahwa, selain menjadi hambatan, kondisi ini dapat memunculkan booming komoditas pertanian yang berpeluang meningkatkan kesejahteraan petani.

"Agar peluang ini dapat mendorong
kesejahteraan petani, maka petani harus mampu mengelola dan merencanakan keuangan rumah tangga dan usaha tani saat ini maupun di masa mendatang," katanya.

Menurutnya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%.

"Rendahnya indeks ini mencerminkan pemahaman petani tentang pengelolaan keuangan yang secara umum belum memadai.

Dengan latar belakang ini, maka diperlukan pelatihan literasi keuangan bagi rumah tangga petani," jelasnya.

Mentan juga mengatakan, pertanian itu sesuatu yang sangat penting.

Sebab, segala unsur kehidupan pasti membutuhkan pertanian, membutuhkan pangan.

"Karena itu, pertanian tak pernah ingkar janji. Saya apresiasi penuh terselenggara nya pelatihan ini.

"Terimakasih IFAD, PPL Poktan yang hadir, ini penting sekali. di tengah terpaan bencana Covid-19, indonesia tetap berdiri kokoh, karena ada pertanian yang kokoh," ujarnya.

Mentan menambahkan, di tengah inflasi dunia yang semakin naik, Indonesia terbukti mampu bertahan salah satunya berkat ada nya pertanian yang kuat.

“Di tengah terpaan perubahan iklim yang tidak menentu, kita harus mempersiapkan dan rapatkan barisan sama-sama kita perkuat sektor pertanian, tingkatkan produktivitas," katanya.

Ia mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah konsepsi yang tepat, serta deraskan permodalan pertanian agar pertanian semakin kuat, sebab, saat ini kesempatan yang baik untuk memajukan sektor pertanian.

"Ada 5 hal yang membuat pertanian kuat yaitu konsepsi pertanian yang terencana, melembagakan kekuatan yang ada, pelatihan guna cetak SDM yang berkualitas serta terlatih, manfaatkan KUR, serta target penjualan yang bagus.

Kuat pertanian kuat negaranya, kokoh pertanian kokoh negaranya mencapai tujuan masyarakat sejahtera.

"Literasi keuangan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM pertanian yang diperlukan dalam pelaksanaan Strategi Pembangunan Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Berkelanjutan”, terangnya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, menjelaskan jika kegiatan yang merupakan bagian dari READSI ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penerapan pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha tani.

"Kita juga ingin meningkatkan rasa percaya diri rumah tangga petani sasaran dalam mengakses dan menggunakan fasilitas layanan keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan produk keuangan lainnya," tutur Dedi.

Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan tujuan Program READSI, yaitu memberdayakan rumah tangga pedesaan di lokasi program baik secara individu maupun kolektif dengan keterampilan.

"Harapannya, mereka percaya diri dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian pertanian dan non-pertanian mereka secara berkelanjutan," jelasnya.
Dalam kegiatan ini, peserta yang dilatih adalah rumah tangga anggota kelompok tani sasaran Program READSI. Satu kelompok tani diwakili dua rumah tangga petani dan masing-masing rumah tangga diwakili oleh 2 orang.

Di BPP Batangkaluku, Gowa, Kabadan mengatakan 190 petani di 343 desa secara serentak melaksanakan pelatihan literasi keuangan untuk para penyuluh dan para petani ini dengan metode hybrid offline maupun online.

"Dalam pelatihan, kita mengajarkan dalam pelatihan ini yaitu bagaimana cara mengakses KUR permodalan, pengelolaan alokasi anggaran KUR untuk biaya produksi masing-masing agribisnis.

"Dan juga bagaimana caranya petani mampu mengembalikan KUR dan melipatgandakan KUR nya guna menaikan kelas atau scaling up agribisnis nya," tutur Dedi.

Dijelaskannya, READSI adalah salah satu program dari PHLN yang dilaksanakan bertujuan untuk menggenjot produktivitas, terutama komoditas kakao dan hortikultura serta ada kegiatan pemberdayaan wanita.

Target jumlah peserta sebanyak 9.492 orang dari 2.373 kelompok yang tersebar di 342 desa, 120 kecamatan, 18 kabupaten dan 6 provinsi lokasi Program READSI.

"Dari sisi fasilitator, pelatihan yang merupakan tindak lanjut dari Training for Trainers (TOT) Literasi Keuangan Program READSI Tahun 2021 sebanyak 7 angkatan (247 orang), dan tahun 2022 sebanyak 11 angkatan
(399 orang).

"Alumni kedua pelatihan inilah yang kemudian menjadi fasilitator pada pelatihan saat ini dengan didampingi widyaiswara Kementerian Pertanian sebagai penjamin mutu," katanya.

IFAD Country Director, Ivan Cossio Cortez menambahkan, pelatihan literasi keuangan ini sangat penting bagi rumah tangga petani.

"Tentunya agar petani dapat mendata bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, serta agar petani mampu mengelola pertaniannya menjadi bisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Ivan.(*)

Selasa, 15 Oktober 2019

DFA Sebut CIPFA Dalam Dedikasinya Sebagai Lembaga Keuangan Publik Spesialis Layanan Publik Sudah Berpengalaman 130 Tahun


Teropongsulawesi.com, Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi. 

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan. 

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
  
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**). 

Selasa, 17 Mei 2022

Soppeng Raih WTP Sebanyak 8 Kali Berturut-turut, Bupati Andi Kaswadi Bilang Begini


Makassar, Teropongsulawesi.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, MM menghadiri acara Penyerahan LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/05/2022). 

Selain Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga di hadiri dari beberapa Kabupaten lain antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Bone dan Kab. Sinjai. 

Acara diawali dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima serta penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2021 oleh semua Bupati dan Ketua DPRD yang hadir. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan, "kami berterima kasih kepada bapak/ ibu semua yang menghadiri undangan kami untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan salah satu amanah  konstitusi yang harus kita lakukan dimana BPK  selambat-lambatnya 3 bulan telah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah setelah Tahun Anggaran berakhir. 

"Oleh karena itu, salah satu tugas konstitusi yang penting ini dibuat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari segalanya bahwa penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan  pertanggung jawaban kepala daerah dalam mengemban  amanah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui acara ini kami mencoba membangun suatu kesadaran bahwa laporan keuangan ini akan terbawa seterusnya jika dikelola dengan baik atau  tidak baik.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Soppeng sekali lagi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 (delapan) kali berturut-turut.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak usai menerima penghargaan Opini WTP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini kami persembahkan untuk masyarakat Kab. Soppeng, dan kami berharap agar kedepannya pengelolaan keuangan ini dapat semakin lebih baik dengan dukungan semua pihak khususnya kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Soppeng atas kerja ikhlasnya sehingga WTP 8 kali berturut-turut dapat diraih.

(Red)

Senin, 18 Juli 2022

Sejumlah Penyuluh dan Staf Lapang Ikuti Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan Tingkat Dasar Bekal Ilmu Untuk Kawal Petani Jadi Mandiri


Gowa, Teropongsulawesi.com,-Progam Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan salah satu program yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka menciptakan partisipasi aktif penyuluh dan staf lapang dalam melakukan pendampingan bagi petani.

Hal itu diperlukan kesamaan persepsi dan kompetensi teknis penyuluh dan staf lapang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai seperti yang dilakukan IPDMIP yang secara terintegrasi untuk memajukan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, “jika produktivitas meningkat, pendapatan petani juga meningkat, sehingga kemampuan sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan agar mereka bisa mengelola pertanian dengan baik,” ungkapnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa “Program IPDMIP menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani bisa meningkat,” ungkap Dedi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementan melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menyelenggarakan Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan bagi Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan Tingkat Dasar Angkatan IX dan X pada 17-18 Juli 2022.

Pelatihan ini diselenggarakan pada 17 Juli 2022 dilangsungkan di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku dan dibuka oleh Koordinator Penyelanggaraan Pelatihan Sugeng Mulyono, S.TP, MP didampingi sub Koordinator Amri P, SP, dan Wisyaswara BBPP Batangkaluku Risna Ardhayanti, S.TP, M.Si.

Dalam sambutannya Sugeng menekankan bahwa fokus utama program ini adalah bagaimana IPDMIP dapat mendorong Penyuluh pertanian dan staf lapangan agar dapat mengawal petani.

"Pelatihan ini berfokus agar penyuluh pertanian dan staf lapangan memiliki literasi dan edukasi keuangan sehingga dapat mendorong petani membentuk keuangan mikro.

"Keuangan mikro kemudian menjadi cikal bakal ilmu modern jika dapat dikuasai dengan baik," tuturnya.


Sebanyak 30 orang peserta pelatihan literasi dan edukasi keuangan bagi penyuluh dan staf lapangan tingkat dasar Angkatan IX berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang 15 Orang, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah 15 orang.

Dan Sebanyak 30 Peserta Pelatihan literasi dan edukasi keuangan bagi penyuluh dan staf lapangan tingkat dasar Angkatan X berasal dari provinsi Sumatera Utara, Kabupateen Minahasa Selatan 15 orang, dan dari kabupaten Bolang Mongondow 15 orang.

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan staf lapangan tentang keuangaan pedesaan melalui pelatihan literasi dan edukasi keuangan serta membangun kapasitas penyuluh dan staf lapangan dalam memberikan pelatihan kepada rumah tangga petani terpilih.

Materi pelatihan disampaikan oleh Widyaiswara BBPP Batangkaluku dan praktisi perbankan.

Adapun metodologi pelatihan yang digunakan metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) dan dilakukan berdasarkan Experiencing Learning Cycles (ELC) yang meliputi ceramah, Diskusi/tanya jawab, dan Praktek Lapangan.

(Timhumas bbppbk- ILhm/AL)

Kamis, 04 Maret 2021

Dirjen Keuda Terus Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD


Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian terus mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan. 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas),” kata Ardian pada acara Implementasi Kebijakan Rumah Sakit RSD Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (2/3/21).

Namun, Ardian mengakui dalam penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” kata Ardian.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.  Untuk itu, kata Ardian, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” imbuh Ardian.

Ardian juga menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel. (Ismail).

Rabu, 26 Januari 2022

Sebanyak 160 Peserta Ikuti TOT Literasi Keuangan dan KUR Untuk Sektor Pertanian



Gowa, Teropongsulawesi.com,-Program READSI merupakan salah satu Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Sebagai program yang mendorong penguatan petani dan penyuluh hingga kelembagaan petani, Pelatihan Literasi Keuangan dan KUR digelar.


Seperti yang diketahui Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Toli - Toli yang merupakan daerah yang terus berkembang.

Diharapkan kelembagaan petani di sana tidak hanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari tapi juga dapat melakukan peningkatan nilai tambah.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nurysamsi dalam arahannya beberapa waktu lalu menyampaikan tujuan utama Program READSI adalah meningkatkan penghidupan petani kurang mampu di daerah sasaran program agar berdaya.

“READSI turut mendukung program-program yang sedang dijalankan Kementerian Pertanian. Utamanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga peningkatan kualitas SDM pertanian.

Salah satu hal penting diketahui petani adalah Literasi keuangan. Petani harus bisa mengelola keuangan, bagaimana caranya ada bankable, sehingga bisa mendapatkan pinjaman seperti KUR. Kalau petani menguasai ini, kita yakin petani Indonesia akan mandiri”.


Upaya untuk mendukung program tersebut Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menyelenggarakan Training of Trainer Literasi Keuangan dan KUR yang berlangsung dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2022.

Pelatihan Literasi Keuangan menjadi keniscayaan bagi para petani, karena dengan majunya perkembangan teknologi informasi, terus bekembangnya perekonomian, dan upaya peningkatan ekspor di perlukan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mengusasai Literasi Keuangan dengan baik di tingkat usaha tani, manajemen usaha tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Kepala BBPP Batangkaluku, Sabir menyampaikan agar 160 peserta yang dibagi atas 4 angkatan ini untuk terus menaati protokol Kesehatan selama mengikuti kegiatan di BBPP Batangkaluku tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan di tempat yang telah di sediakan agar pelatihan ini berjalan lancar dan baik hingga akhir kegiatan.

“Pelatihan ini sebagai wujud dukungan terhadap pentingnya mecapai tujuan pertanian agar meningkatkan pendapatan di sektor pertanian sehingga taraf hidup juga meningkat secara berkelanjutan.”ungkap Sabir.

(Al-Aziz/Yuli N)

Selasa, 09 Agustus 2022

Kelompok UMKM Kampung Sabbeta Dapat Dana Pemberdayaan dari Bank Sulselbar Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak bersama Plt. Direktur Utama PT. Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi mendampingi Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Darwisman, melakukan peninjuan klaster UMKM sektor Industri Binaan PT. Bank Sulselbar Cabang Soppeng “Kampung Sabbeta” yang dilangsungkan di Desa pising, Kecamatan Donri-Donri, Selasa (09/08/2022).

Plt. Direktur Utama PT. Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi dalam kunjungan itu mengatakan, "Mewakili manajemen bank sulselbar saya merasa bangga dan terharu karena bank sulselbar ditunjuk sebagai tuan rumah yang tentu melalui berbagai pertimbangan dan alasan yakni adanya dukungan dari Bupati Soppeng yang sangat luar biasa dimana kita ketahui bahwa dari 33 pemegang saham di bank sulselbar, Kabupaten Soppeng merupakan urutan ke-5 terbesar pemegang saham.

"Artinya saya sendiri tidak ragu menunjukkan bank sulselbar ini sebagai tuan rumah di Kabupaten Soppeng, tutur Yulis Suandi.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), karena telah menetapkan cabang soppeng sebagai tuan rumah TPAKD (Tim percepatan Akses keuangan daerah) hari ini.

"Dan inilah yang menjadi harapan kami, semoga kedepan dengan adanya kegiatan ini klaster UMKM binaan Bank Sulselbar di Kabupaten Soppeng ini bisa menjadi pilot proyek di Kabupaten/Kota.

Dimana kita ketahui bahwa Kabupaten Soppeng ini adalah penghasil sutera dan ecoprint yang belum ada di daerah lain.

Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman yang mengatakan, "Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kabupaten Soppeng adalah Kabupaten yang kaya raya dan banyak potensi yang ada didalamnya salah satunya adalah tempat kita berada sekarang yaitu kampung sutera yang memiliki kualitas yang luar biasa.

"Tak hanya itu terdapat pula potensi wisata yang dapat mendorong ekosistem pariwisata di Kabupaten Soppeng dan berbagai potensi lainnya.

"Di sulsel, Alhamdulillah perkembangan perbankkan mengalami pertumbuhan yang sangat positif.

"Semoga ini bisa membantu roda perekonomian di Kabupaten maupun Daerah begitupula dana masyarakat yang dihimpun juga ikut bertumbuh, harapnya.

"Sedangkan asset perbankkan untuk Kabupaten Soppeng sendiri juga mengalami pertumbuhan, jelasnya.


"Ini sangat mengembirakan, sehingga kami mengapresiasi kepada masyarakat yang juga meringankan tugas OJK yang selaku pengawas otoritas perbankkan dan ini mencerminkan stabilitas sistem keuangan kita di Sulsel dan di Soppeng ini terjaga dengan baik dari 1, 87 triliun kredit yang disalurkan oleh perbankkan, ternyata NPL (Non Performing Loan) nya hanya 1,02 %, papar Darwisman.

"OJK tentunya mengambil langkah strategis untuk mendorong perkembangan UMKM diantaranya dengan melakukan upaya untuk mempercepat akses UMKM khususnya sektor unggulan yang juga cocok untuk soppeng yaitu sektor pertanian, agrobisnis, perikanan, industri kreatif dan sektor ekonomi lain yang tentunya kami akan dorong dan maksimalkan pembiayaannya melalui KUR (kredit usaha rakyat).

"Dan dengan model klaster ini dapat lebih menjamin keberlangsungan usaha serta memperkecil resiko-resiko usaha sehingga Bank akan semakin yakin untuk menyalurkan kredit.

"Untuk itu, OJK bersama pemprov. Sulsel, pemerintah kab. Soppeng, industri keuangan perbankkan dan juga stakeholder lainnya, terus berupaya agar program perluasan pembiayaan khususnya melalui KUR Klaster terus diperbesar dan diperluas di daerah salah satunya apa yang kita lakukan hari ini.

"Dan ini adalah hal yang sangat bagus, dan skema UMKM ini dikembangkan untuk mendukung ekosistem yang lengkap dari hulu ke hilir yang saat ini di Sulsel sejak program diluncurkan telah direalisasikan sebanyak 282 klaster.

Ditempat yang sama, Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan,"Atas nama pemerintah daerah mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini yang merupakan suatu daerah yang luar biasa pada jaman orde baru karena presiden Soeharto 2 kali datang ke sini untuk langsung melihat perkembangan sutera yang ada Kabupaten Soppeng ini, dimana satu kecamatan, semua masyarakatnya bergelut di sutera termasuk beberapa daerah penyanggah di Kabupaten Soppeng.

"Jadi tepatlah bagi Bank Sulselbar menjadikan satu kegiatan proyek di kampung sabbeta ini.

"Produk UMKM seperti ecoprint, jika semua yang ada di sini menggunakan produk ecoprint, maka hal ini bisa sampai membumi, karena dalam produksi ecoprint tidak ada motif yang sama karena daun yang kita gunakan memang berbeda-beda.

"Untuk kainnya sendiri ada 2 jenis, ada yang kain sutra asli dan ada yang menggunakan kain katun.

"Dan insya allah ini tidak lama lagi akan berkembang, dan kita yakinkan juga pemerintah provinsi untuk kerja sama antar daerah pasti hal ini akan membumi.

"Karena saya yakin, jika kita tidak berani untuk memulai, maka tidak akan mungkin ada yang besar kita lakukan, dan jika kita tidak memulai dari yang kecil maka tidak akan ada yang besar.

Saya yakin OJK sudah luar biasa memotivasi kami, ujar Andi Kaswadi mengakui.

Kabupaten Soppeng dari dulu merupakan daerah yang toleran, sehingga dapat menjadi peluang bisnis utamanya UMKM untuk dapat berkembang dengan pesat.

"Walaupun wilayah kami kecil namun kita tidak boleh pesimis dibanding daerah lain, namun nilai akhirnya sama.

"Semoga para perbankan bisa konsisten dan komitmen, dan Kita sepakat menjalankan program masing-masing, begitu pula pemerintah daerah siap mendukung dan jika ada kendala atau masalah mari kita diskusikan untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama, pungkas Kaswadi Razak.

Acara dilanjutkan penyerahan secara simbolis Nasabah KUR oleh Bupati Soppeng turut didampingi kepala OJK Regional 6 Sulampua kepada :

-UMKM CV. Mano Rizqiyah (produk yang dihasilkan adalah air minum kemasan merek “MANO” lokasi usaha di lapajung Kec. Lalabata).

-UMKM Rita Salon (bergerak dalam jasa rias pengantin dan perlengkapan acara perkawinan, lokasi usaha di Batu-Batu).

-UMKM IKM Fitrah (produk keripik pisang dan keripik keju, lokasi usaha di Cangadi).

-UMKM Gallery cafe (bergerak dalam usaha perdagangan eceran penjualan berbagai jenis makanan dan minuman, lokasi usaha depan gallery UMKM Soppeng Kecamatan Lalabata).

Serta penyerahan bantuan Pemberdayaan PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng kepada “Kampong Sabbeta” berupa 2 (dua) unit mesin jahit oleh Plt. Direktur Utama PT. Bank Sulselbar kepada Nurdin selaku Ketua kelompok kampong sabbeta.

Turut hadir : Asisten 2 Pemprov Sulawesi Selatan, Kepala Biro perekonomian sekda prov. Sulsel , Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, , Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Sekda Kab. Soppeng, para kepala SKPD, Camat Donri-Donri bersama Unsur Muspika Kec. Donri-Donri, Kepala Desa Pising, Pimpinan Bank Sulselbar cabang Soppeng, babinsa dan babinkamtibmas dan para anggota kelompok Kampung Sabbeta.

(Red)

Senin, 08 Agustus 2022

Dedi Nursyamsi Beberkan Tugas Penyuluh Pertanian Sebagai Garda Terdepan


Gowa, Teropongsulawesi.com,– Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian dan tercapainya kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian memperkuat peran penyuluh. 

Hal tersebut sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung suksesnya program regenerasi petani.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, Kementan menggelar Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pendamping Program READSI. 

Target peserta sebanyak 302 orang penyuluh yang tersebar di 114 Kecamatan, 16 Kabupaten dan 5 Provinsi di 5 titik lokasi yaitu Balai Diklat Pertanian Sidera Sulteng, Balai Diklat Provinsi Gorontalo, UPTD BPSDM Dinas tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, BBPP Batangkaluku dan BBPP Kupang.

Kegiatan ini dibuka secara Online yang dilaksanakan di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku, Senin (8/8/2022).

Dalam kesempatannya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta para penyuluh pertanian untuk secara aktif mengawal dan mendampingi petani. 

Menurut Mentan SYL, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI, kata Syahrul, " kita harus menjamin ketersediaan pangan seluruh rakyat Indonesia.

"Yang berarti, SYL, maka kebutuhan makanan 270 juta rakyat Indonesia wajib kita kawal, tidak boleh terganggu sama sekali,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan peran penyuluh dan fasilitator desa pendamping memang vital dalam pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan. 

Selain itu juga untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, terang Dedi.

Kata Dedi, “Tugas pokok dan Fungsi penyuluh adalah meningkatkan kapasitas petani agar mereka mampu mengimplementasikan inovasi teknologi sehingga produktivitas pertanian meningkat,” ujarnya saat membuka pelatihan secara online.

Dedi Nursyamsi juga mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam bidang teknis pertanian serta meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh pertanian kepada petani sebagai sasaran program pemerintah yaitu melalui kegiatan READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative).

"Terutama dalam hal teknologi benih, pengelolaan hama penyakit (PHT), Agronomi, Smart Farming, pengelolaan limbah pertanian, pengelolaan hasil pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Literasi Keuangan dan kunjungan lapangan, urainya.

Ia menerangkan bahwa “Penyuluh pertanian diharapkan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menjalankan dinamika pembangunan pertanian. 

"Sebagai garda terdepan, kata Dedi, penyuluh pertanian bertugas mendampingi, memotivasi dan membina masyarakat tani dalam peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan pertanian,”.

Ditegaskan, tugas ini dilaksanakan dengan menumbuhkan dinamika petani secara berkelompok, memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan aksesibilitas terhadap sumber informasi teknologi, pemasaran dukungan permodalan dalam mengembangkan usaha taninya, sehingga petani mau berubah perilakunya kearah yang lebih baik.

“Untuk melaksanakan tugas ini penyuluh pertanian harus diberdayakan dan difasilitasi serta di imbangi dengan fungsi-fungsi lain seperti pelayanan, dan pengaturan sehingga kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar dan memberi manfaat yang efektif dalam membantu pertanian mencapai kemandirian,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan dalam menghadapai kondisi pertanian masa kini dan masa yang akan datang diperlukan tenaga penyuluh yang kompeten dan profesional yang bertugas menumbuhkan dinamika petani sehingga mampu merubah perilaku petani kearah yang lebih baik, tuturnya.

“PERHIPTANI sebagai organisasi profesi yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan dan kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik dan Perhiptani yang beranggotakan para penyuluh pertanian, pemerhati pertanian dan para pakar di bidang pertanian, mempunyai tanggung jawab untuk membantu mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian. 

Penyuluh Perhiptani Sebagai organisasi profesi pertanian telah diakui oleh pemerintah dan telah mendapatkan legitimasi organisasi harus selalu hadir menjadi Mitra Petani,” jelas Redindo.

“Oleh sebab itu tugas penyuluh pertanian diharapkan dapat memberikan pelayanan, untuk mendapatkan kemudahan dan aksesibilitas terhadap sumber teknologi, pemasaran serta dukungan pembiayaan dan pengembangan usaha tani,” ujarnya.

Narasumber pada pelatihan ini terdiri dari widyaiswara UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Provinsi, peneliti, petugas POPT, petugas Benih, praktisi dan perbankan.

Materi atau kurikulum yang terdapat pada pelatihan ini terdiri dari 7 materi kelompok inti dan 1 kali kunjungan lapangan yang meliputi: Teknologi Benih, Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu, Teknologi Smart Farming, Pengolahan Hasil Pertanian (Nilai Tambah). Pengolahan Limbah Pertanian (By-Product), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Literasi Keuangan.

Peserta Pelatihan teknis bagi Penyuluh Pendamping READSI nantinya akan mengajar pada sekolah lapang di lokasi asal penyuluh tersebut.

Selain itu, peserta pelatihan ini juga akan menjadi fasilitator pada Pelatihan Literasi Keuangan bagi Perwakilan Rumah Tangga Petani di wilayah Program READSI yang akan dilaksanakan pada Tanggal 20 – 24 Agustus 2022 di 342 Desa secara serentak yang direncanakan akan dibuka oleh Menteri Pertanian di BBPP Batangkaluku ini.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Leli Nuryati dalam kesempatannya berharap kepada petani yang ada di lokasi READSI akan mendapatkan materi dan pendampingan oleh penyuluh tentang literasi keuangan bagaimana mengelola keuangan keluarga.

Dan perwakilan dari setiap kelompok tani akan dilatih tiap satu rumah tangga akan diwakili oleh dua orang (suami-istri) sehingga mereka mampu meningkatkan produksi, pendapatan hingga pengetahuan penanganan pasca panen dan nilai tambah, tandasnya.

(Red/**)

Rabu, 16 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Pemprov Sulsel Selamatkan Aset 6,5 Triliun


Teropongsulawesi.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa
penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Minggu, 14 Agustus 2022

Kementerian Pertanian Indonesia Perluas Wawasan Penyuluh di 5 Wilayah


Sulteng, Teropongsulawesi.com,–
Kementerian Pertanian Indonesia terus berupaya meningkatkan peran penyuluh untuk memaksimalkan pembangunan pertanian utamanya di bidang Sumber Daya Manusia para pelaku pertanian.


Dengan Ilmu dan wawasan para penyuluh tentu sangat berpotensi mendampingi dan mengedukasi petani di lapangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.


Sebagaimana himbauan Menteri Pertanian Dr Syahrul Yasin Limpo, yang meminta para penyuluh pertanian untuk terus aktif mengawal dan mendampingi petani.


Menurutnya, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani.


Mentan Syl mengatakan “Sesuai dengan arahan Presiden RI, kita harus menjamin ketersediaan pangan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti kebutuhan makanan 270 juta rakyat Indonesia wajib kita kawal, tidak boleh terganggu sama sekali,” ujarnya.


Penambahan wawasan untuk penyuluh dilakukan Kementan melalui pelatihan di 5 lokasi, Sabtu (13/8/2022).


Kegiatan yang dimaksud yaitu di Balai Diklat Pertanian Sidera Sulteng, Balai Diklat Prov. Gorontalo, UPTD BPSDM Dinas tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, BBPP Batangkaluku dan BBPP Kupang.


Sebanyak 302 peserta turut melakukan kegiatan praktik lapangan di hari yang sama sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.


Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam bidang teknis pertanian serta meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh kepada petani sebagai sasaran program READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative).


Terutama dalam hal teknologi benih, pengelolaan hama penyakit (PHT), agronomi, smart farming, pengelolaan limbah pertanian, pengelolaan hasil pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), literasi keuangan.


Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan peran penyuluh dan fasilitator desa pendamping memang vital dalam pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan.


Serta memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.


“Tugas pokok dan fungsi penyuluh adalah meningkatkan kapasitas petani agar mereka mampu mengimplementasikan inovasi teknologi sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat,” ujar Dedi.


Setelah pemberian materi oleh narasumber tentunya peserta juga dibekali dengan praktek langsung di lapangan.


Dikatakan, "Tujuan praktek lapang ini agar para peserta dapat menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh di kelas secara langsung pada situasi nyata di lapangan.


Selain itu peserta pelatihan juga mendapatkan sharing pengetahuan dan keterampilan langsung dari narasumber dan praktisi setempat dalam hal ini adalah para petani, penyuluh dan pejabat dinas pertanian.


Ferial, Widyaiswara BBPP Batangkaluku sekaligus Pendamping kunjungan lapangan, mengatakan Pelatihan ini selain teori juga melakukan praktek di lapangan yang sedang berlangsung seperti saat ini.


“Salah satu tujuannya adalah agar dapat memperoleh informasi dan gambaran mengenai kegiatan petani di lapangan, permasalahan yang dihadapi serta untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk keterampilan, sehingga terjadi pengayaan kompetensi,” katanya.



Sementara Kasruddin, Fasilitator dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan saat ini sudah memasuki hari ke enam pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pendamping Program READSI dilaksanakan tentunya banyak hal dan ilmu pengetahuan yang sudah di peroleh oleh peserta.


“Selamat pelatihan berlangsung peserta di bekali 7 materi kelompok inti yang meliputi: Teknologi Benih, Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu, Teknologi Smart Farming, Pengolahan Hasil Pertanian (Nilai Tambah). Pengolahan Limbah Pertanian (By-Product). Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Literasi Keuangan serta 1 kali kunjungan lapangan yang di laksanakan saat ini,” ujarnya.


Seperti halnya pada materi Teknologi benih penyuluh diberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan benih bermutu. Dimana dengan benih bermutu dapat meningkatkan produksi padi 40%.


Selanjutnya materi iterasi keuangan, penyuluh diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan keterampilan teknis penyuluh dalam pengembangan dan penguatan kapasitas petani dan lembaga.


Dijelaskan Kasruddin, sama halnya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu bagaimana cara meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.


“Keunggulan program KUR dibanding dengan kredit lainnya yaitu suku bunga yang rendah. Begitupun dengan materi-materi lainnya yang tak kalah pentingnya dalam hal peningkatan SDM penyuluh pertanian,” ujarnya.


Triwibowo, peserta dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh pertanian.


Menurutnya, setelah proses pembelajaran akan dilanjutkan dengan praktek lapangan, banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan, baik itu berhadapan langsung dengan petani dan masyakarat.


“Kedepannya semoga ilmu yang kami dapatkan disni bisa diterapkan nantinya di lapangan, mendampingi serta memberikan solusi dari permasalahan -permasalahan yang di hadapi petani/masyarakat khususnya di tempat kami bekerja dan tentunya ke depan penyuluh pertanian terus perlu melakukan pengembangan SDM Pertaniannya seperti kami,” pungkasnya.


(Red/Al-Aziz)

Rabu, 25 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Lakukan Aplikasi Zoom Meeting Bersama Presiden RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu, 15 November 2020

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya :
- kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

- APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

- APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

- APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

-lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa :
- proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

-Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

- Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

- berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.


Hawaya IWO 💙

Minggu, 13 Oktober 2019

Baca : GoWa-MO Luncurkan Program Media Online Masuk Desa

Teropongsulawesi.com, Gowa (Sulsel) - Organisasi Wartawan Media Online  (Gowa-MO) meluncurkan program Media Online Masuk Desa. Melalui program ini, Gowa-MO akan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online (DPP GoWa-MO) Syafriadi Djaenaf saat meluncurkan Program "Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online" di Sekretariat Gowa-MO, Jalan Tumanurung Raya No B 28 Pandang-Pandang meminta kepada semua jurnalis media online yang bergabung dalam DPP Gowa-MO, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 

Syafriadi menyebutkan, keterlibatan DPP Gowa-MO diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Ia membeberkan, secara nasional, hingga tahun 2018 tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dengan total kerugian negaranya, sebesar Rp 40,6 miliar.

Selebihnya tercatat 900 kepala desa bermasalah dengan hukum. Angka ini, kata Syafriadi tentu menjadi keprihatinan bersama.

"Sudah banyak oknum Kepala Desa dijeruji besi karena terbukti pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia," jelasnya

Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia. 

"Selain pengawasan, minimnya pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi penyebab, termasuk lemahnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa," sebut mantan Ketua Umum Koalisi LSM Maha Karya Indonesia ini

Karena itu, dengan program Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online, harap dia, dapat memperkuat sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Serta untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar efektif. "Satu orang Jurnalis akan mengawasi 2 sampai 5 desa," ungkapnya.

Semua potensi dan keberhasilan desa yang diawasi harus dipublikasikan. "Kita akan menyiapkan 250 media online untuk program ini, kita akan mengawasi penggunaan dana desa dan melakukan pembinaan sampai kegiatannya selesai kemudian dipublikasikan," paparnya.

Program ini sekaligus memberikan bimbingan tekhnik kepada sekdes dan staf desa untuk pembuatan baket dan rilis berita. "Pengembangan SDM desa sangat penting, Kedepannya pihak Desa sudah bisa mengirim rilis terkait potensi, capaian pembangunan dan keberhasilan kegiatan mereka di desa masing-masing,"tutupnya.

Selasa, 02 Maret 2021

Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu Membuka Kegiatan Uji Kompetensi Seleksi Calon Kepala Sekolah


Sekda Soppeng bersama Kadis Pendidikan saat pembukaan uji kompetensi calon kepala sekolah (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com -Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si  mewakili Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE membuka kegiatan Uji Kompetensi Pendidik danTenaga kependidikan seleksi Substansi Guru Bakal Calon Kepala Sekolah Tahap I Tahun 2021

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga pengembagan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas Sekolah(LPPKSPS ) Solo dan Lembaga Penjaminan  Mutu pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2 Maret 2021

Sekda soppeng dalam membacakan sambutan Bupati, mengatakan saat ini data keadaan kepala sekolah yang akan pensiun tahun 2020 sebanyak 78 orang sementara pelaksana tugas sebanyak 28 orang.

Untuk itulah salah satu penyebab sehingga kita lakukan pelaksanaan uji kompetensi ini utamanya bagi calon kepala sekolah.

namun demikian kita juga menyadari bahwa ke depan tantangan-tantangan persoalan-persoalan berkaitan dengan kependidikan makin besar akan kita hadapi.

Lanjut dikatakan , ada satu hal yang menjadi problem bagi kami terutama orang-orang yang bergelut di dalam pemerintahan ini diluar persoalan kependidikan , tapi sangat berkaitan dengan kependidikan ini , untuk itu

saya titip kepada tim penilai dari  LPPKSPS dan LPMP bahwa ada tambahan tugas dari seorang kepala sekolah yang selama ini  mungkin belum tersentuh adalah bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga setiap penyusunan rencana kerja setiap tahun selalu kendalanya adalah keterlambatan kepala sekolah memasukkan rencana kerjanya, kalau kita lihat rencana kerja ini memang tidak berkaitan langsung dengan proses pendidikan itu tapi  berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan di kabupaten Soppeng.

Oleh Karena itu  rekan -rekan para calon kepala sekolah ini dan  mudah-mudahan kedepan  ada satu ujian berkaitan dengan  pengelolaan keuangan.

Kesimpulan kami, pemahaman pengharapan pengelolaan keuangan dan aset ini menjadi salah satu bagian kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.

Kepada peserta tunjukan, bahwa  kita memang  layak untuk lulus  jadi calon kepala sekolah, proses selanjutnya nanti tentu  akan masih ada baik sifatnya kompetisi , baik yang sifatnya ujian dan penilaian tertentu   akan berproses sesuai dengan waktu dan tempat pada saatnya nanti , gunakan moment ini tunjukan kemampuan tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan tapi sudah berkembang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang nanti akan terwujud  dalam bentuk program kerja yang dipayungi oleh pembangunan daerah .

Sementara Kepala LPMP propinsi Sulawesi Selatan Drs.H.Abdul Halim Muharrar,M.Pd  menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sungguh-sungguh, dimana peserta yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang pilihan. Dan berharap agar peserta dapat menunjukkan kemampuan pribadinya sehingga dianggap layak menjadi calon kepala sekolah.

Selain itu, beliau mengharapkan para calon kepala sekolah nantinya memiliki kemampuan pedagogik, kemampuan sosial serta kompetensi kepribadian. Karena ketika menjadi kepala sekolah nantinya, konteks yg dijalani sudah berbeda, yakni berada dalam konteks manajemen atau dalam hal ini bukan sekedar kepala sekolah tetapi sebagai pemimpin.

Hal hal tersebut akan diamati dan digali oleh tim  LPPKSPS bersama LPMP untuk nantinya dikolaborasi dan menghasilkan keputusan akhir.

Sebelumnya , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Drs.H.Asis Makmur ,M.Pd .I dalam laporannya mengatakan untuk seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahun 2001   terdiri dari guru  TK, SD ,SMP dan di bagi 2 tahap yaitu tahap I sebanyak 60 orang dan tahap II sebanyak 48 orang.

Pelaksanaan seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah tahap I dilaksanakan pada hari selasa/kamis ,2/4 Maret 2021 di kantor  Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan UPTD SPF SMPN WatanSoppeng.

Peserta seleksi substansi guru bakal calon kepala sekolah juga telah melakukan  rapi test, dengan maksud menghindari penyebaran covid 19.

Acara pembukaan di tandai dengan penyematan atribut peserta oleh Sekda Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

Turut hadir  Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Tim penilai dari LPPKSPS Solo, Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Soppeng , para narasumber , para peserta serta para undangan lainnya.(Ismail).

Kamis, 17 September 2020

Sidang Paripurna, Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (DPRD) menggelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tk. II dengan agenda Penetapan Dan Pengesahan Serta Persetujuan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Anggaran 2020, (17/09/2020).

Rapat paripurna tersebut , dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.SE, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM beserta anggota DPRD Soppeng, jajaran Forkopimda Soppeng dan lingkup Pemkab Soppeng.

Dalam sesi pembacaan Laporan Rapat Kerja Banggar DPRD kabupaten Soppeng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dibacakan oleh Anggota DPRD Soppeng Fraksi Partai Golkar Syamsuddin, SS. M.Si.


Anggota DPRD Syamsuddin dari Dapil Lilililau ini, dalam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, secara keseluruhan menyampaikan tentang Dasar Pelaksanaan, Proses Pembahasan, hasil pembahasan dan Pendapat catatan masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Di akhir kegiatan dilakukan Penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama dan Penyerahan Keputusan DPRD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.

(IWO)

Kamis, 12 Mei 2022

Bupati Soppeng Apresiasi Sejumlah Pihak Bantu Pembangunan Daerah Melalui Pajak

Bupati HA Kaswadi Razak, SE (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng menggelar
Pajak Daerah Award Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang dilangsungkan di Aula kantor BPKPD Kab. Soppeng, Kamis, 12 mei 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa., M. Si dalam laporannya mengatakan, "Potensi pemungutan pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen komponen penerimaan PAD lainnya.

"Potensi pemungutan dimaksud mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dengan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009.

"Perlu juga kami laporkan bahwa pertumbuhan rata-rata pajak daerah dari Tahun 2016 s/d Tahun 2021 sebesar 9,12% setiap tahunnya walaupun mengalami pandemi covid-19, sedangkan kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sekitar 15,52% dari Rata-Rata PAD.

"Berdasarkan basis data dan potensi yang kita miliki kami optimis pada tahun 2022 Target Penerimaan Pajak Daerah (PPD) adalah 15% dari Realisasi Tahun 2021.

"Pelaksanaan Pajak Award yang kita laksanakan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Wajib Pajak dan Petugas Pajak Daerah yang mendukung terciptanya Optimalisasi Pendapatan Daerah.

"Melalui acara award ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis dan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak serta Pengelola Pajak.

"Dari 10 (sepuluh) pajak yang dikelola oleh Pemkab Soppeng, yang diberikan penghargaan pada acara hari ini dengan kategori sebagai berikut :

1. Wajib pajak dengan pembayaran pajak terbesar dengan kategori Perorangan, dan Badan/usaha.

2. Wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik dengan kategori perorangan, Badan/Usaha, dan ASN.

3. Petugas Pajak Terbaik dalam pencapaian Target PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ) 100% dan tepat waktu dengan kategori Pembantu Kolektor, Kolektor Desa/Kelurahan, dan Kolektor Kecamatan.

4. Petugas Pajak Terbaik dalam Penerimaan PBB-P2 terbanyak dengan kategori Pembantu Kolektor, Kolektor Desa/Kelurahan, dan Kolektor Kecamatan.

5. Mitra BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Terbaik dalam Penerimaan BPHTB terbanyak.

6. UPT BPKPD terbaik dalam Pencapaian penerimaan Pajak Daerah

Selanjutnya, "Pada kesempatan ini juga, kami memohon kesediaan Bupati Soppeng untuk menyerahkan kendaraan roda 2 (dua) operasional sebanyak 6 unit bagi Desa/Kelurahan yang mempunyai 1 (satu) pembantu kolektor dan mencapai target penerimaan PBB-P2 100%.

Dan kami juga laporkan bahwa sebelumnya telah kami serahkan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2 operasional dengan kategori yang sama, pungkas Dipa.

Dalam kegiatan ini juga di lakukan penyerahan Reward kepada ASN Lingkup BPKPD Kabupaten Soppeng berupa piagam penghargaan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng.

Penayangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2019-2021 dan kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Soppeng.

Penyerahan penghargaan bagi wajib pajak, kolektor, pembantu kolektor dan mitra pajak tahun 2021 untuk Peraih Terbaik Ke I diserahkan oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE.

Peraih terbaik ke II diserahkan oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP.

Peraih Terbaik ke III diserahkan oleh Sekretaris Daerah Drs. H. A. Tenri Sessu, .M.Si.

Penyerahan Kunci Motor Kendaraan Dinas Operasional oleh Bupati Soppeng kepada 6 Pembantu Kolektor dengan wajib pajak terbanyak dengan jangkauan wilayah terluas yaitu Nurbaya, S.IP (Kel. Galung), Hastan (Desa Masing), Harun (Desa Kessing), Mastang (Kel. Batu-Batu), Sudarsono, S.Pd (Kel. Attang Salo), dan Bastiang (Kel. Macanre)

Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, " Pajak merupakan hal yang sangat strategis dan penting karena dengan pajak pembangunan di setiap daerah secara berkesinambungan bisa terjaga dengan baik.

Apalagi dengan kondisi 2 tahun terakhir ini dimana kita menghadapi pandemi Covid-19. Namun pemerintah daerah dan seluruh jajarannya sangat antusias dalam menghadapi pandemi dengan berbagai kreasi dan kreativitas tinggi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan yang ada di tengah masyarakat.

"Saya ucapkan selamat kepada para kolektor, pembantu kolektor, dan mitra pajak yang telah mendapatkan penghargaan.

"Tak hanya itu, saya juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu Pembangunan Daerah.

"Tentu apa yang kita saksikan hanyalah bagian kecil, mari kita jadikan ini sebagai suatu motivasi dan inovasi dari kepala BPKPD yang ingin memberikan semangat kepada para personil dan mitra lainnya.

"Terkait masalah potensi wilayah tentu masih banyak yang memerlukan pikiran dan motivasi dari kita semua untuk dapat tergarap secara maksimal.

"Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pihak kecamatan agar dapat saling membantu dan memahami tentang aset pemerintah Daerah yang ada di wilayah masing-masing agar pendokumentasian aset kita betul-betul terjaga dengan baik.

"Karena ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama selaku pelayan masyarakat, Pungkas Bupati Soppeng.

(Ismail/JOIN)

).

Rabu, 23 September 2020

Bupati Soppeng Dalam Evaluasi ADD, Mari Kita Bekerja Dengan Ikhlas



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL), - Evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan Tema Terkait problematika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan yang akan datang." di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, 23/9/2020.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahannya, Terkait dengan problematika dan tantangan pemerintahan sekarang dan yang akan datang , problem yang sering membuat tidur kita tidak nyenyak dan imun kita turun , ketika beberapa permasalahan yang sering kita dapati ditengah masyarakat, terutama terkait masalah tugas pokok kita , saya merasa berkewajiban setelah mengevaluasi melakukan diskusi ,sudah ada beberapa perubahan yang mana telah kita rasakan , untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Anggaran yang dikelola harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Yang perlu kita perhatikan kedepan intinya adalah kita harus taat apa yang menjadi pedoman, sebaiknya kita menghindari pelanggaran aturan, kita harus betul-betul tertib administrasi , walupun kita rasakan begitu beratnya tugas kita, ungkapnya

Dalam kesempatan itu Kadis PMD Andi Agus Nongki mengatakan
Pertemuan ini dalam rangka evaluasi ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 serta mengawal Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa.

(IWO)
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved