Kementan: Keterbukaan Informasi Publik, Pilar Utama Akuntabilitas

Jakarta, Keterbukaan Informasi Publik adalah konsep dan praktik di mana informasi yang dimiliki oleh badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat luas. 

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan badan publik lainnya, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Olehnya itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, “Keterbukaan diperlukan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. 

"Saat ini, keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi setiap orang, sehingga baik pemerintah atau badan publik maupun swasta wajib menyediakan dan melayani pemberian informasi kepada publik khususnya yang terkait dengan kepentingan publik,” ujar Mentan Amran. 

Sejalan dengan penyampaian Mentan Amran, Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan wajib hukumnya untuk insan BPPSDMP berjuang melakukan keterbukaan informasi publik dengan transparan.

“Apalagi keterbukaan informasi publik sepertinya sudah menjadi kebutuhan buat kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan BPPSDMP,” kata Dedi.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku mengikuti sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 secara daring. 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri.

Dalam sambutannya, Kabiro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri, menyatakan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) dilaksanakan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 2008. 

“Pemeringkatan KIP dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memantau kualitas KIP, memberikan umpan balik, dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KIP.

Peserta yang mengikuti monitoring dan evaluasi KIP tahun 2024 terdiri dari 8 PPID Pelaksana eselon I, 38 PPID Pelaksana eselon II, dan 74 PPID pelaksana UK/UPT. Kick-off kegiatan dimulai pada tanggal 26 Juni 2024 dan penilaian akan dilakukan melalui dua tahap: tahap I berupa penilaian berdasarkan hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire dan Website, serta tahap II berupa penilaian berdasarkan validasi standar layanan informasi publik dan wawancara.

Kepala BBPP Batangkaluku, Muhammad Sidiq, yang turut mengikuti sosialisasi tersebut, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat, baik melalui media digital maupun layanan langsung di kantor kami,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan KIP di BBPP Batangkaluku, Muhammad Sidiq menambahkan bahwa seluruh jajaran telah menandatangani komitmen bersama pelaksanaan KIP. 

"Komitmen ini mencakup penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(Red) 

Kadis Kominfo Sulsel Bersama Gubernur Hadiri Car Free Day Sambil Bagi Brosur, Ini Tujuannya

Teropongsulawesi.com, Makassar - Keterbukaan informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang. Hak untuk memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Namun sayang, hingga saat ini, masyarakat belum sepenuhnya tahu akan hal ini. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) gencar melalukan sosialisasi.

Salah satunya, dengan membagi-bagikan brosur terkait tata cara memperoleh informasi di lingkup badan publik pada kegiatan car free day.

Pada Minggu (13/10/2019), pejabat hingga staf di lingkup Dinas Kominfo SP Sulsel turun ke lima titik car free day di Makassar. Diantaranya Jalan Boulevard, GOR Sudiang, Taman Pakui Sayang, Pantai Losari, dan Jenderal Sudirman depan rumah jabatan gubernur.

Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah menekankan, hak publik untuk tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, di luar informasi yang dikecualikan.

"Selama ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi dari badan-badan publik. Jadi kami turun membagi-bagikan brosur," ungkap Andi Hasdullah.

Dia mengatakan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih, dan melayani.

"Di era keterbukaan informasi ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengundang partisipasi publik untuk memainkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani, dalam rangka percepatan pembangunan" jelas Andi Hasdullah.

Dia menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan baik di lingkup provinsi hingga kabupaten/kota.

"Salah satunya, dengan memanfaatkan aktifitas di ruang publik seperti car free day ini," tambahnya.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan transparansi pemerintahan sangat penting. Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat.

"Kan kita membangun menggunakan pajak rakyat. Jadi memang pengelolaannya harus transparan," kata Nurdin.

Orang nomor satu Sulsel itu menambahkan, para investor juga ingin menanamkan modalnya di daerah jika pemerintahannya terbuka dan melayani.

"Jadi saya akan mengapresiasi seluruh elemen di Pemprov Sulsel yang mau berubah lebih baik. Terutama dalam transparansi dan lebih melayani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Korsubgah KPK yang sudah mendorong Pemprov Sulsel mewujudkan hal itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informartika, Badaruddin menjelaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.

Layanan keterbukaan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 dan Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi.

"Jika ada publik yang mengajukan permohonan informasi, maka PPID yang akan menindaklanjuti. PPID melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana," ungkapnya.

Tapi, dia mengatakan, publik juga perlu tahu jika tidak semua informasi bisa dibuka ke masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya informasi terkait rahasia negara.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menyasar momen seperti car free day karena banyak warga yang melakukan aktifitas olah raga di sana. (*)

AR Learning Center Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Kepenulisan Online, Peserta dari Berbagai Daerah Antusias Ikut Belajar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Minat masyarakat terhadap dunia jurnalistik dan kepenulisan terus mengalami peningkatan di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Kelas Pelatihan Jurnalistik dan Kepenulisan yang diselenggarakan oleh AR Learning Center secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Senin (25/5/2026). 

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan interaktif itu menghadirkan Andre Hariyanto sebagai pemateri utama. Ia merupakan Pemimpin Redaksi SuaraUtama.id sekaligus Kepala Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia.

Pelatihan ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, pegiat media sosial, aktivis organisasi, penulis pemula, hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam bidang jurnalistik, media digital, dan dunia kepenulisan.

Sejak awal kegiatan dimulai, suasana pelatihan berlangsung aktif dan komunikatif. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi materi yang disampaikan. Tidak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan, berdiskusi, hingga berbagi pengalaman mengenai dunia menulis dan media digital.

Dalam pemaparannya, Andre Hariyanto menegaskan bahwa kemampuan menulis merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat di era informasi saat ini. 

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat menjadi penyampai informasi kepada publik sehingga kemampuan literasi digital menjadi sangat dibutuhkan.

“Di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak cukup hanya menjadi pembaca informasi. Semua orang harus mampu memahami bagaimana menyampaikan informasi yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Menulis bukan sekadar merangkai kata, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka pelatihan.

Ia juga menjelaskan bahwa dunia jurnalistik memiliki peran besar dalam menciptakan ruang informasi yang sehat dan edukatif di tengah maraknya arus informasi di media sosial. Karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar jurnalistik dan etika penulisan menjadi hal penting bagi siapa saja yang ingin terjun di dunia media maupun kepenulisan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan berbagai materi dasar dan lanjutan mengenai jurnalistik dan teknik menulis. Materi tersebut meliputi pengenalan jurnalistik, teknik menulis berita, struktur penulisan 5W+1H, menentukan angle berita, teknik wawancara sederhana, hingga cara membuat judul berita yang menarik dan ramah mesin pencarian digital atau SEO.

Selain materi jurnalistik, peserta juga dibekali pemahaman mengenai kepenulisan kreatif. Dalam sesi tersebut, peserta belajar bagaimana membangun karakter tulisan, membuat artikel opini, feature, serta teknik menyusun tulisan yang menarik, mudah dipahami, dan memiliki nilai edukasi.

Andre Hariyanto mengatakan bahwa kemampuan menulis yang baik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ide, membangun edukasi publik, bahkan menjadi alat perubahan sosial di tengah masyarakat.

“Melalui tulisan, seseorang bisa memberikan inspirasi, menyampaikan gagasan, hingga menjadi bagian dari perubahan sosial. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk meningkatkan budaya literasi dan kemampuan menulis sejak dini,” katanya.

Kegiatan pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk praktik menulis berita secara langsung. Peserta diminta membuat berita berdasarkan tema tertentu, kemudian hasil tulisan mereka dievaluasi bersama agar peserta memahami kesalahan dan teknik penulisan yang benar sesuai kaidah jurnalistik.

Sesi praktik tersebut menjadi salah satu bagian yang paling diminati peserta karena mereka dapat langsung menerapkan materi yang telah dipelajari selama pelatihan berlangsung.

Beberapa peserta mengaku senang dan terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka menilai pelatihan online seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan akses belajar jurnalistik kepada masyarakat luas tanpa harus datang langsung ke lokasi kegiatan.

Salah satu peserta, Fajar Ahmad Wahyuddin, mengungkapkan bahwa materi yang diberikan sangat mudah dipahami meskipun disampaikan secara daring.

“Pelatihannya sangat bagus dan mudah dipahami. Materi yang diberikan lengkap mulai dari dasar jurnalistik sampai praktik menulis berita. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat yang ingin belajar menulis dan memahami dunia media,” ujarnya dalam sesi diskusi.

Dalam kesempatan itu, Andre Hariyanto juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam dunia jurnalistik. Ia menekankan bahwa seorang jurnalis maupun penulis harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan masyarakat.

Menurutnya, maraknya penyebaran berita hoaks dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial menjadi tantangan besar di era digital saat ini. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi yang baik agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu.

“Jurnalisme bukan hanya soal membuat berita cepat viral, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi publik. Etika, fakta, dan tanggung jawab moral harus menjadi dasar utama dalam setiap tulisan,” tegasnya.

Pelatihan jurnalistik dan kepenulisan yang digelar AR Learning Center ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang literasi digital dan komunikasi publik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan akan lahir generasi penulis dan jurnalis muda yang kreatif, profesional, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di tengah masyarakat digital.

Meski dilaksanakan secara virtual, kegiatan berlangsung lancar dan penuh kehangatan hingga akhir acara. Interaksi antar peserta dan pemateri tetap terasa dekat melalui diskusi aktif selama pelatihan berlangsung.

AR Learning Center berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah edukasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menulis, literasi digital, dan pemahaman jurnalistik di Indonesia.

Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami dunia jurnalistik dan kepenulisan, diharapkan ruang informasi digital di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih sehat, edukatif, profesional, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Fajar)

Gubernur Sulsel Hadirkan Pemerintahan di Sulsel yang Terbuka, Transparan dan Partisipatif

 

Foto : Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah 

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan melayani menjadi salah satu misi utama Pemerintah Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Dengan tatakelola pemerintahan terbuka yang partisipatif maka akan hadir pemerintahan yang good governance, clean dan open government.

Gubernur NA diberbagai forum menyatakan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan di Sulsel yang terbuka, transparan dan partisipatif sehingga rakyat ikut berkolaborasi dalam percepatan pembangunan, melibatkan masyarakat untuk melawan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan.

Gubernur NA mengatakan bahwa menghadirkan tatakelola pemerintahan yang terbuka transparan dan inklusif tersebut tidak hanya pada level provinsi dan seluruh kabupaten/kota, akan tetapi termasuk menyasar tatakelola pemerintahan desa se-Sulsel sebagai pemerintah terdepan dan ujung tombak keberhasilan kinerja pemerintahan di Sulsel.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Prov Sulsel, Andi Hasdullah dalam rilisnya, Rabu (18/09/2019) mengatakan bahwa kebijakan Pak Gubernur Nurdin Abdullah dalam keterbukaan informasi publik yang inklusif bersama pemerintah kab/kota dan seluruh desa di Sulsel siap untuk ditindaklanjuti dengan meluncurkan program keterbukaan informasi publik melalui peran dan fungsi PPID desa dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Hasdullah menambahkan, di triwulan akhir tahun 2019 akan melakukan bimbingan teknis untuk para kades dan sekdes yang melibatkan 1000 desa dari 2255 desa di Sulsel, selebihnya kita akan lanjutkan di tahun 2020 sehingga seluruh desa di Sulsel akan membentuk PPID desa yang bertugas untuk memberikan layanan info publik desa.

Kegiatan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk mengawal dan memperkuat program pembangunan di desa, baik itu anggaran yang bersumber dari dana desa, program pemerintah pusat masuk desa, pemerintah provinsi masuk desa, kabupaten yang masuk kedesa. Bahkan program swasta masuk desa dan berbagai informasi pemerintahan desa lainnya.

Dalam program keterbukaan informasi desa ini kita akan mendorong para bupati, Diskominfo kabupaten, PPID kabupaten, camat dan instansi terkait lainnya untuk mengawal program ini melalui monev rutin dan berkelanjutan sampai dipastikan semua desa di Sulsel sudah melaksanakan layanan informasi desa melalui optimalisasi peran dan fungsi PPUD desa.

Hasdullah berharap program gerakan keterbukaan informasi desa ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan dukungan para bupati, camat dan para kepala desa dan ini menjadi salah satu program inovasi Diskominfo Sulsel karena gerakan keterbukaan informasi publik berbasis desa ini dimulai dari Sulawesi Selatan.

"Sebelum pelaksanaan program tersebut, saya Kadis Kominfo-SP akan melaporkan lengkap kepada gubernur NA, lanjut berkordinasi dengan para bupati dan instansi terkait lainnya, kemudian dalam acara itu akan dilakukan penandatanganan MoU antara KIP Pusat dengan Gubernur Sulsel dan para bupati terkait komitmen untuk keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan,"pungkas Hasdullah.

Kadis Kominfo Soppeng Sambut Studi Komparatif DPRD Kabupaten Pangkep

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (15/6/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim, H. Mantiri Mashud Hadade, SH, tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus bertukar pengalaman terkait pengelolaan pusat data, sistem informasi, serta strategi komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pusat data, informasi, dan komunikasi publik,” ujar Mantiri.

Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan keterbukaan informasi publik.

Dalam pemaparannya, Kanaruddin menjelaskan bahwa Diskominfo Soppeng menjalankan tugas dan fungsi melalui tiga bidang utama, yakni Bidang Humas dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial resmi pemerintah daerah, media massa, layanan live streaming kegiatan pemerintahan, hingga pemanfaatan videotron,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Soppeng, Wettoing, SE., M.Si, memaparkan perkembangan Portal Satu Data Kabupaten Soppeng yang telah terbentuk sejak Desember 2025.

Ia menyampaikan bahwa portal tersebut saat ini tengah dalam proses integrasi dengan Satu Data Indonesia. Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyampaikan surat kepada Bappenas dan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, rombongan Komisi I DPRD Pangkep bersama jajaran Diskominfo Soppeng meninjau langsung ruang server dan Soppeng Command Center (SCC).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, peserta melihat berbagai fasilitas pendukung pengelolaan data dan teknologi informasi, termasuk sistem jaringan serta pusat pemantauan CCTV yang menjadi bagian dari upaya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Soppeng.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan teknologi informasi, pengelolaan data yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

(Silviana)

Andi Nurhidayati : Kita Harus Cerdas dan Tidak Mudah Percaya Isu Isu Yang Berkembang

Legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati saat sosialisasi nilai kebangsaan di Liliriaja Kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Minggu (18/7/2021).

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini digelar di dua lokasi yakni di Kampung Awo Kelurahan Jennae dan di Cangadi Kelurahan Appanang.

"Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan ini sengaja diagendakan oleh DPRD Sulsel sebagai wujud dari peran untuk menjaga kesatuan bangsa, memupuk semangat kebangsaan dan menguatkan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.

Dalam paparannya, Andi Nurhidayati yang akrab disapa Andi Etti ini, mengungkapkan perkembangan informasi yang sangat cepat di media sosial adalah hal yang baik, namun disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk menyebar kebohongan.

"Perkembangan teknologi informasi hari ini sangat luar biasa, misalnya melalui facebook kita dapat mengetahui banyak informasi, namun kita perlu hati-hati karena tidak semua itu benar, kita jangan asal share sebelum mengetahui kebenaran informasi tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua PPP Sulsel mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, harus betul-betul menverifikasi dan menelaah kebenaran informasi sebelum disebarluaskan, karena terkadang informasi yang tidak benar tersebut menggangu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

"Karena informasi yang keliru terkadang inilah yang menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Makanya, kita harus cerdas dan tidak mudah mempercayai isu-isu yang berkembang agar tidak terprovokasi hingga menyebalkan persoalan muncul yang mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan," ujar Legislator Sulsel 2 periode ini.

Hadir pemateri dalam sosialisasi tersebut, Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Soppeng, Ahmad Wardiman dan Ridwan Majid (ASN). Hadir pula Lurah Appanang, dan Kapolsek Liliriaja.

Widodo Sebut Festival SAIK 2019 Jadi momentum Bagi Kehumasan Untuk Lebih Cerdas Memanfaatkan Internet

Teropongsulawesi.com, Babel - Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai berlangsung. Event Kominfo yang diikuti oleh seluruh provinsi termasuk Sulsel itu dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Kominfo RI, Widodo Muktiyo di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 24 Oktober 2019. 

Widodo dalam sambutannya mengatakan, Festival SAIK 2019 ini menjadi momentum bagi Kehumasan untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan internet sebagai wadah informasi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Agar informasi pembangunan efektif, kata dia dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah. 

"Peran kehumasan  harus terus ditingkatkan. GPR harus mampu memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya informasi yang disampaikan itu mengundang partisipasi publik dalam penguatan kolaborasi  peningkatan kinerja informasi  dan komunikasi publik di tanah air," harap Widodo.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengapresiasi Festival SAIK 2019 di Babel. Menurutnya, event ini memberi energi bagi peserta dalam menjawab tantangan Industri 4.0. "Kita juga merespon positif imbauan Pak Dirjen IKP  untuk melakukan sinergitas pusat dan daerah di bidang Kominfo," ucap Hasdullah. 

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fattah. Orang nomor dua di Provinsi Babel itu, berharap acara SAIK berjalan lancar dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh peserta. "Selamat datang di Babel peserta Festival SAIK. Semoga event ini berjalan lancar dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan," tandas Abdul Fattah. (**). 

Ketua IWO Soppeng, Fungsi Pers Adalah Menyampaikan Informasi Secepatnya dan Seluas-luasnya kepada Masyarakat

TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer hadir bersama Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng Andi Mull Makmun, memberikan sosialisasi dihadapan para aparat Desa dalam gelar acara yang dilaksanakan Apdesi Soppeng Sabtu 3 Oktober 2020.

Kepala Ombusman melakukan sosialisasi dihadapan para aparat Desa terkait masalah pembinaan dan pengawasan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer

menyampaikan kepada para Aparat Desa untuk selalu bekerja baik dengan niat baik, dan tak perlu ragu untuk membangun Desanya. jelas Subhan.

Lanjut, dalam pemaparannya desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan Kesejahteraan umum, ia berharap Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, tutur Subhan

Adapun Ketua Ikatan Wartawan Online Soppeng Andi Mull Makmun Hasan dalam pemaparannya membahas Keterbukaan informasi dan kegiatan kegiatan pemerintahan desa serta menjelaskan tentang UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dimana pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi, Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, jelas Andi Mull

Dijelaskan Ketua IWO Soppeng fungsi pers adalah menyampaikan informasi secepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat, olehnya dalam kesempatan itu ia mengajak semua jajaran kepala Desa agar berperan aktif dalam publikasi media agar aktivitas Desa tersebut dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan ini masyakat dapat meliat keberhasilan-keberhasilan yang diraih desa tersebut dan organisasi pers IWO Soppeng siap membantu menayangkannya dalam mendukung Soppeng Makin Baik. pungkas Andi Mull.

(IWO)

Polres Soppeng Amankan Terduga Pelaku Kebakaran Pasar Batu-Batu, Polisi Dalami Motif dan Penyebab

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tim URC Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Soppeng mengamankan seorang pria berinisial Muh. Ashar (29) yang diduga terlibat dalam peristiwa kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sabtu malam (24/10/2026).

Pria tersebut diamankan sekitar pukul 22.00 Wita setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

Peristiwa kebakaran itu bermula dari salah satu lapak di bagian dalam pasar. Api kemudian menjalar ke sejumlah lapak dan kios lainnya hingga menimbulkan dampak terhadap aktivitas perdagangan masyarakat.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Satreskrim Polres Soppeng bergerak mengumpulkan informasi dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak tertentu. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, petugas mengidentifikasi seorang pria yang diduga memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut.

Tim URC Resmob kemudian mendatangi kediaman yang bersangkutan di wilayah Kecamatan Marioriawa dan membawanya ke Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses pengamanan, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut, yakni satu buah korek api berwarna oranye dan satu botol berisi bensin.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, terduga mengaku membeli bensin, menyiramkannya ke salah satu lapak kios di bagian tengah pasar, kemudian menyalakan korek api. Meski demikian, penyidik masih perlu mendalami keterangan tersebut dan mencocokkannya dengan barang bukti serta fakta lain yang ditemukan di lapangan.

Informasi awal juga menyebutkan bahwa terduga memiliki riwayat penanganan medis terkait kondisi kejiwaan. Aspek tersebut menjadi hal penting yang perlu diperiksa secara cermat melalui penilaian tenaga profesional yang berwenang.

Kondisi kesehatan tersebut tidak serta-merta menentukan status maupun pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan. Seluruhnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menangani kasus tersebut secara serius mengingat dampak kebakaran terhadap masyarakat, khususnya para pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di pasar.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat harus ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan fakta. Kami berkomitmen mengungkap peristiwa ini secara menyeluruh, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memperhatikan setiap aspek yang relevan dalam proses pemeriksaan,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, pengamanan terduga bukan akhir dari proses penanganan perkara. Penyidik masih akan mendalami keterangan yang diperoleh, memeriksa barang bukti, serta mengumpulkan informasi tambahan guna memastikan rangkaian kejadian terungkap secara utuh.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Di tengah situasi seperti ini, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, silakan sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat membantu proses penyelidikan,” tambahnya.

Saat ini, Muh. Ashar masih diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Polres Soppeng menegaskan akan terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap fakta di balik kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(Red)

Ketua JOIN Soppeng Soroti Tudingan terhadap Wartawan, Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Diminta Buka Suara

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyayangkan pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga menyudutkan profesi wartawan saat dikonfirmasi mengenai terhentinya penyaluran makanan ke sejumlah sekolah.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com. Karyawan perempuan itu mempertanyakan alasan media memberitakan penghentian distribusi MBG, dengan menyebut tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

“Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini,” demikian pernyataan yang dikutip dari pemberitaan tersebut.

Tak hanya itu, karyawan tersebut juga melontarkan dugaan bahwa pemberitaan mengenai persoalan semacam itu berujung pada permintaan uang oleh wartawan kepada pihak yayasan.

“Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian,” ujarnya sebelum masuk ke dalam dapur.

Menanggapi pernyataan tersebut, Herwan menilai tudingan yang diarahkan kepada profesi wartawan perlu disikapi secara hati-hati, terlebih jika tidak disertai penjelasan mengenai kasus spesifik yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Menurutnya, wartawan memiliki tugas mencari informasi, melakukan konfirmasi, serta menyampaikan fakta kepada masyarakat. Karena itu, permintaan keterangan kepada pengelola MBG terkait terhentinya distribusi makanan merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi jurnalistik.

Ia menegaskan, konfirmasi media tidak semestinya langsung dikaitkan dengan dugaan permintaan uang. Apabila terdapat indikasi pelanggaran oleh oknum wartawan, persoalan tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pengelola dapur MBG dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan terhentinya distribusi makanan, kendala operasional yang dihadapi, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada penerima manfaat berjalan kembali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program MBG di Jalan Kemakmuran, Soppeng, disebut telah dua kali mengalami penghentian sementara atau suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga mengalami masalah.

Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebab penghentian, status operasional dapur saat ini, serta dampaknya terhadap penyaluran makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Hingga berita ini disusun, alasan dan status penghentian sementara tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari BGN maupun pihak pengelola SPPG. Dengan demikian, informasi yang berkembang tidak serta-merta dianggap sebagai kesimpulan sebelum ada penjelasan dari pihak berwenang.

Program MBG merupakan bagian dari pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan penerima manfaat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan, dan kesediaan memberikan konfirmasi kepada media menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yayasan maupun pengelola SPPG Jalan Kemakmuran, baik terkait pernyataan karyawannya maupun informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur.

(Red)

Diinisiasi Andi Etti, Petani Jagung dan PT Benindo Bertemu di DPRD Sulsel, Ini yang Dibicarakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani. 

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Ismail).

Pembekalan Mahasiswa KKN Unipol, Kapolres Soppeng, Kasat Intelkam dan Kasi Humas Jadi Narasumber

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebanyak 356 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Lamappapoleonro (Unipol) Tahun 2026 mengikuti kegiatan pembekalan yang digelar di Kampus Unipol, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan pembekalan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan bagi mahasiswa sebelum mereka diterjunkan ke tengah masyarakat dalam program KKN yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.

Program KKN Reguler Unipol tahun ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yakni mulai 6 April hingga 7 Juni 2026. Sebelum terjun ke lokasi penempatan, para mahasiswa terlebih dahulu mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan selama empat hari, mulai 11 hingga 14 Maret 2026.

Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai aspek penting yang akan mereka hadapi selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendekatan sosial, komunikasi dengan masyarakat, hingga peran mahasiswa dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.

Dalam materinya, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya sekadar menjalankan program akademik dari kampus, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu menjaga stabilitas sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat.

“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Kami berharap selama melaksanakan KKN, adik-adik mahasiswa dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan serta mampu menjadi cooling system yang menyejukkan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan para mahasiswa agar selalu menjaga sikap, komunikasi, dan etika selama berada di tengah masyarakat. Hal tersebut dinilai sangat penting karena mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program KKN tidak hanya diukur dari seberapa banyak program kerja yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat setempat.

“Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jaga sikap dan etika selama berada di desa lokasi KKN. Jika mahasiswa mampu berbaur dengan masyarakat, maka program yang dijalankan juga akan lebih mudah diterima,” tambahnya.

Selain itu, Kapolres Soppeng juga mengajak para mahasiswa untuk aktif bersinergi dengan aparat keamanan di tingkat desa maupun kelurahan, khususnya Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif selama pelaksanaan KKN.

Dalam kegiatan pembekalan tersebut, Kapolres Soppeng turut didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Soppeng AKP Ahmad serta Kasi Humas Polres Soppeng AKP Husain.

Pada kesempatan itu, Kasat Intelkam Polres Soppeng AKP Ahmad juga memberikan arahan kepada para mahasiswa terkait pentingnya kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa harus mampu membaca situasi sosial di lingkungan tempat mereka melaksanakan KKN. Dengan demikian, mahasiswa dapat menyesuaikan program kerja yang dilaksanakan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Mahasiswa harus peka terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jalin komunikasi yang baik dengan aparat desa, tokoh masyarakat, maupun tokoh pemuda agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Soppeng AKP Husain memberikan materi terkait pentingnya menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat.

Ia mengingatkan para mahasiswa agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dapat memicu kesalahpahaman bahkan konflik di tengah masyarakat.

“Di era digital saat ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi contoh dalam menyampaikan informasi yang benar serta tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Soppeng juga turut mensosialisasikan layanan Call Center 110, yang merupakan layanan kepolisian bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian atau gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah menghubungi pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang membutuhkan penanganan segera.

Kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Universitas Lamappapoleonro ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat antusiasme tinggi dari para mahasiswa peserta.

Para mahasiswa terlihat aktif mengikuti rangkaian kegiatan dan materi yang diberikan, karena pembekalan ini dinilai sangat penting sebagai bekal sebelum mereka terjun langsung melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa tidak hanya memahami tugas mereka sebagai peserta program akademik, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pelaksanaan program KKN.

Dengan pembekalan yang matang, mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan program KKN secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng maupun Kabupaten Wajo.

(Silviana) 

Jelang Grasstrack, Kapolres Soppeng Bangun Kolaborasi dengan Insan Pers

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Upaya menyukseskan event Grasstrack di Kabupaten Soppeng terus dimatangkan. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan insan pers yang dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam rapat koordinasi yang digelar Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., bersama sejumlah jurnalis di Aula Tantya Sudhijarati Mapolres Soppeng, Jumat (30/10/2026).

Didampingi Kasi Humas dan personel Humas Polres Soppeng, Kapolres secara langsung berdiskusi dengan para jurnalis terkait dukungan publikasi untuk kegiatan Grasstrack yang merupakan gagasannya bersama dukungan KONI dan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam pertemuan itu, Kapolres menekankan pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara penyelenggara kegiatan dan masyarakat luas.

Ia berharap publikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas menyampaikan jadwal dan rangkaian kegiatan, tetapi juga mampu memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat penyelenggaraan Grasstrack.

Menurut AKBP Hari Budiyanto, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang otomotif, sekaligus mendorong lahirnya potensi atlet olahraga bermotor di Kabupaten Soppeng.

"Kami berharap rekan-rekan jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Publikasikan kegiatan ini secara objektif, berimbang, dan menarik, sehingga masyarakat memahami tujuan penyelenggaraan Grasstrack ini," tuturnya.

Kapolres juga mengajak insan pers untuk tetap mengedepankan profesionalisme jurnalistik dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan telah melalui proses verifikasi.

Baginya, komunikasi yang baik antara Polri dan media menjadi salah satu faktor penting dalam menghindari kesimpangsiuran informasi, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak.

Selain aspek olahraga, event Grasstrack juga diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal yang berpotensi mendapatkan manfaat dari kehadiran peserta maupun pengunjung.

Karena itu, dukungan dari seluruh elemen, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, KONI, panitia hingga media massa, sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

Melalui rapat koordinasi ini, Polres Soppeng berharap terbangun komunikasi yang semakin terbuka dengan insan pers. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut dalam mendukung publikasi kegiatan, penyampaian informasi publik, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Soppeng.

(Taggi)

Ketua JOIN Takalar Kemal Situru : Dalam Kepemiluan Peran Media Yang Edukatif dan Informatif Sangat Penting Sampaikan Informasi ke Masyarakat

Takalar, Teropongsulawesi.com, Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama media gathering tahapan pemilihan tahun 2024, mengangkat tema “Publikasi Hasil Pengawasan Coklit”, yang berlangsung di Rumah Makan 3 Dimensi, jl. Poros Takalar -Gowa, Selasa, (30/7/2024). 

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, (HP2H) Bawaslu Takalar, Zahlul Padil, menjelaskan Kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan agar bisa saling memberikan saran dan masukan satu sama lain khususnya untuk kami Bawaslu terkait tugas dan wewenang kami dalam mengawasi tahapan pilkada serentak 2024,” Ujar Zahlul.

“Kami sadari satu hal yakni bagaimana peran media sangat besar dalam penyelenggaraan pilkada kaitannya dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pendidikan politik terkait persiapan maupun hal-hal terkait pilkada,” tambahnya. 

Kegiatan hari ini bisa menjadi evaluasi kinerja Bawaslu Takalar dan bisa menjadi masukan kepada pihaknya sebagai penguatan tugas pengawasan Bawaslu Takalar mulai tahapan dan persiapan pilkada serentak, ulasnya lagi. 

Kegiatan media gathering dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media dan menghadirkan narasumber Ketua PWI Takalar Hasdar Sikki, Ketua IWO Takalar Faizal DM, Ketua JOIN Takalar Kemal Situru dan Wakil Ketua SEPERNAS Kamal Raja Muda.

Sebagai narasumber kedua, Ketua JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Kabupaten Takalar, Kemal Situru mengatakan sebagai penggiat media peran aktif sangatlah penting dan jangan apatis, terangnya. Peran media menjadi salah satu yang paling penting, dimana seluruh informasi kepemiluan bisa tersalurkan kepada masyarakat melalui pemberitaan dan publikasi, baik itu informasi yang bersifat edukatif, informatif dan informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu, tutur Kemal Situru lagi.

Bawaslu Takalar melalui Zahlul Padil menerangkan bahwa kegiatan ini akan berkelanjutan pada saat tahapan pilkada sudah berjalan, jadi media gathering ini akan ada season dua kedepannya, jelas Zahlul.

Usai kegiatan berlangsung, sesi foto bersama Bawaslu Takalar dan insan pers yang tergabung dalam empat asosiasi jurnalis yang ada di Takalar.(KML)

PLT Diskominfo Soppeng Buka Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi

Sosialisasi hubungan komunikasi sandi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng melalui bidang statistik dan persandian menggelar kegiatan sosialisasi hubungan komunikasi sandi bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, dihadiri oleh perwakilan masing-masing SKPD yang dilangsungkan di Ruang Kantor Bupati. Selasa, 28 September 2021.

Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng yang diwakili diwakili PLT. Sekretaris A. Saharuddin,M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa dengan kegiatan ini akan menjadi momentum dalam mewujudkan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi lebih profesional berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, ujarnnya di awal sambutan.

Kata Dia, "Peran persandian sangatlah kompleks dan berat, keamanan informasi menjadi aspek penting, mengingat bocornya informasi strategis akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

"Olehnya itu, lanjutnya, " keamanan cyber merupakan upaya yang mesti dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya, tandas Mantan Camat Ganra ini.

Adapun pemateri dalam kegiatan ini yaitu, Yoyok Darmanto dari Badan Siber dan Sandi Negara yang menyampaikan materi tentang "Sistem Keamanan Informasi" .

Sementara Ahmad Tasyrif Arief, S.T., M.T dari Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, bidang statistik dan persandian yang memaparkan materi tentang "Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Manajemen Keamanan Info SPBE".

(Red/Humas).

JOIN Sulsel Gelar Rakor Bahas Ekonomi Bangsa

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Informasi merupakan kebutuhan manusia. Pada era teknologi saat ini berbagai kebutuhan akan informasi, pendidikan, hiburan, perekonomian dan akses pengetahuan dapat lebih mudah di akses masyarakat melalui berbagai media. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh gerakan perubahan dan kemajuan yang bergerak semakin dinamis.

Dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara global, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat.

Terkait hal itu, siapa yang mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi Covid-19? Karena berbagai informasi melalui internet dan media lainnya terus dikejar oleh masyarakat.

Jurnalis online Indonesia (JOIN) provinsi Sulawesi Selatan kini mempelopori kebangkitan Ekonomi di setiap daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap saat DPW JOIN Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah DPD Jurnalis Online Indonesia Kabupaten/kota yang dipandu oleh Sekwil DPW JOIN Sulsel Sudarman Joni serta Ketua Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia, Bapak Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si. Minggu (1/8/2021).

Dalam kegiatan rakor virtual Zoom tersebut Ketua DPW JOIN Sulsel, Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE menyampaikan agar setiap DPD Join di kabupaten kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengedukasi warga masyarakat untuk terkait protokol kesehatan maupun solusi cerdas dalam kebangkitan ekonomi setiap daerah.

Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE dikesempatan itu juga berharap agar bersama-sama pengurus HIPMI dan Pengurus Kadin untuk membuat sebuah kegiatan dialog kebangsaan dan kebangkitan ekonomi jelang HUT kemerdekaan RI, jelas Ketua DPW JOIN Sulsel.

"Dari 15 DPD Join kabupaten/kota yang sudah pelantikan agar segera mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing maupun HIPMI dan Kadin, ujarnya.(Ismail Sanjaya).

Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jabat Kadis Kominfo DIY, Ketua GoWa-MO Ucapkan Selamat

Teropongsulawesi. Com, Makassar - Ketua Umum Group Wartawan Media Online (Gowa-Mo), Syafriadi Djaenaf mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus pusat Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jakarta, Jumat (04/10/2019).

Ketua Askompsi dipimpin oleh Ir Rony Primanto Hari, MT

yang juga Kepala Dinas Kominfo DIY. Menurutnya, dengan dikukuhkannya pengurus Askompsi ini kedepannya mampu menjadi laboratorium data pemerintah.

"Askompsi ini merupakan wadah Diskominfo tingkat Provinsi seluruh Indonesia, sehingga dengan berhimpunnya pusat informasi Pemerintahan mampu menjadi laboratorium data," katanya.

Selain itu, Syafriadi Djaenaf juga berharap Askompsi ini mampu bersinergi dengan awak media demi terwujudnya transparansi informasi publik.

"Jika Diskominfo sebagai pusat data dan informasi, kita sebagai pewarta bisa sharing terkait informasi yang akurat demi terwujudnya transparansi pemerintah termasuk menekan informasi hoax melalui koordinasi yang baik," pungkasnya. 

Viral Isu Mogok Kerja di Dukcapil Soppeng, Ini Penjelasan Resmi Plh Kadis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Isu mengenai dugaan mogok kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng sempat viral dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kabar tersebut menyebutkan adanya gangguan hingga potensi lumpuhnya layanan administrasi kependudukan yang berdampak pada kebutuhan warga dalam pengurusan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, MH, memberikan klarifikasi resmi bahwa informasi mengenai adanya mogok kerja maupun penghentian layanan adalah tidak benar.

Musriadi menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas pelayanan kepada masyarakat juga dipastikan berjalan normal tanpa ada penghentian operasional.

“Tidak ada mogok kerja atau pemberhentian layanan. Semua tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6).

Ia menambahkan bahwa seluruh pegawai tetap hadir dan bekerja seperti biasa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Musriadi menjelaskan bahwa persepsi adanya gangguan layanan kemungkinan muncul akibat adanya keterlambatan pada sejumlah proses penerbitan dokumen tertentu. Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh berhentinya pelayanan, melainkan karena adanya tahapan administrasi yang masih berjalan di tingkat pusat.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah proses penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang saat ini masih menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Menurut penjelasan pihak Dukcapil, beberapa dokumen yang memerlukan validasi TTE belum dapat diterbitkan secara normal karena masih dalam proses persetujuan sistem dari pemerintah pusat.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada keseluruhan layanan. Sebagian besar layanan administrasi kependudukan tetap berjalan seperti biasa, termasuk perekaman data, perubahan data kependudukan, serta pencetakan KTP elektronik.

“Untuk layanan seperti perekaman dan KTP-el tetap berjalan normal. Yang terkendala hanya dokumen tertentu yang membutuhkan TTE,” jelas Musriadi.

Dukcapil Soppeng menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Masyarakat masih dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti:

Perekaman KTP elektronik
Penerbitan Kartu Keluarga
Perubahan data kependudukan
Layanan administrasi dasar lainnya

Dengan demikian, isu yang menyebutkan pelayanan lumpuh dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sempat beredarnya kabar mogok kerja ini membuat sebagian masyarakat di wilayah Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia merasa khawatir akan terhambatnya urusan administrasi penting. Hal ini mengingat dokumen kependudukan merupakan syarat utama untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.

Namun setelah klarifikasi resmi disampaikan, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Musriadi juga mengingatkan pentingnya masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari instansi pemerintah. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah publik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui saluran resmi Dukcapil atau pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Dukcapil Kabupaten Soppeng juga terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses persetujuan penggunaan TTE.

Upaya ini dilakukan agar seluruh layanan yang berbasis sistem elektronik dapat kembali berjalan optimal tanpa hambatan teknis.

Pihak Dukcapil menegaskan bahwa komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran pegawai terus bekerja secara maksimal untuk memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Musriadi.

Dengan adanya klarifikasi resmi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh isu yang tidak benar terkait dugaan mogok kerja. Pelayanan di Dukcapil Soppeng dipastikan tetap berjalan normal, sementara kendala teknis pada TTE bersifat sementara dan sedang dalam proses penyelesaian.

Pemerintah daerah berharap situasi ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap berjalan lancar tanpa gangguan persepsi yang keliru.

(Red)

Dosen dari Islamic University of Gaza, Jadi Pembicara di Universitas Muhamadiyah Bulukumba

Bulukumba, Teropongsulawesi.com, Dosen tamu dari Islamic University of Gaza bernama Nidal A.I. Abusweireh dan juga dari Al-Quds-Open University - Palestina yang bernama Ibrahim Ridwan Ramadhan  menjadi pembicara pada kegiatan International Guest Lecturer on Economics, Informatics, and Politics yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK) UM Bulukumba berkolaborasi dengan Lembaga Pengembangan Bahasa, Urusan Internasional dan Kerjasama (LPBKUI) Unismuh Makassar di Meeting Room UM Bulukumba, Sabtu (03/08/2024). 

Kepala KUIK, Emirati, S.Pd., M.Pd. dalam sambutannya berterima kasih kepada dosen tamu, dan semua peserta yang hadir pada kegiatan tersebut. Emirati juga mengajak seluruh peserta untuk mengutuk semua tindakan dan aksi genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

"Terima kasih kepada Mr. Nidal & Mr. Ibrahim selaku dosen tamu, kepala LPBKUI Unismuh Makassar, dosen UM Bulukumba dan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kehadiran dosen yang berasal dari Palestina di Kampus UM Bulukumba ini semakin menguatkan komitmen dan sikap kami untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan menolak semua tindakan Israel terhadap Palestina yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan", ucapnya.

Ibrahim Ridwan Ramadhan di hadapan peserta Kuliah Tamu Internasional bercerita tentang bagaimana kondisi negaranya dalam bidang informasi, ekonomi dan politik selama ini, agresi dan tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap negaranya bukan hanya membuat ratusan ribu masyarakat Palestina meninggal dunia dan cacat, itu juga merusak tatanan ekonomi, informasi dan politik.

"Keadaan negara kami benar-benar memilukan sejak terjadinya perang, benar-benar memilukan, kami sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan Indonesia terutama dari para pihak perguruan tinggi untuk mendukung dan mendoakan kemerdekaan Palestina", ungkapnya.

"Melalui kegiatan ini kami juga berharap referensi pendidikan di kampus ini bertambah, guna meningkatkan kualitas perdamaian masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah tidak stabilnya ekonomi, informasi, dan politik yang terjadi di negara kami disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan", terangnya. 

Senada dengan pendapat di atas, Nidal juga mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi bangsa harus didukung oleh keamanan negara yang cukup. 

"Indonesia bisa berkembang dikarenakan oleh kurangnya konflik yang terjadi, sehingga masyarakat merasa aman untuk menjalankan usaha, berbisnis, dan membangun relasi dengan banyak pihak, beda di Gaza Palestina yang saat ini mengalami krisis dampak dari perang yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik dan informasi", ungkapnya.

Andi Fatwa salah satu mahasiswa UM Bulukumba mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat menarik karena bisa mendapatkan informasi langsung terkait konflik Palestina-Israel dari sumber yang jelas. Pada kesempatan ini, Andi Fatwa juga memberikan pertanyaan terkait warga Palestina yang harus meninggalkan tanahnya sedangkan Israel dulu hanya menumpang di Gaza. 

"Tidak elok rasanya ketika kita mengusir pemilik rumah, sedangkan yang ingin berkuasa hanyalah tamu, sungguh politik bisa mengubah banyak hal", tuturnya.

Setelah kurang lebih 2 jam pertemuan yang berisi diskusi dan tanya-jawab, acara ditutup dengan do'a bersama, semoga saudara-saudara kita di Gaza Palestina segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Semoga konflik segera usai, dan semoga Palestina mendapatkan dukungan dari negara-negara di dunia agar bisa benar-benar merdeka.

Wadduh" Beredar Kabar Gubernur Sulsel Dijemput KPK

Foto : Gubernur Sulsel (Topi biru)

Makassar, Teropongsulawesi.com, -Beredar Informasi di grup-grup percakapan WhatsApp, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 27 Februari 2021.

Informasi yang diperoleh, Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman Kota Makassar. Sekitar Pukul 03.00 Wita.

Belum diketahui penyebab Nurdin Abdullah dijemput KPK. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Sulsel dan KPK.

Juru Bicara Nurdin Abdullah Veronica Moniaga saat dikonfirmasi mengaku belum bisa menjawab hal ini. Saat ini mereka juga masih menunggu informasi.

“Tabe, sejauh ini kami belum bisa mengonfirmasi hal ini sekarang. Secepatnya akan kami kabari apabila sudah terima informasi,” kata Vero, Sabtu (27/2/2021) dikutip via SuaraSulsel.id

Kendati demikian, informasi yang diperoleh mengatakan, NA ditangkap sekutar oukul 02,00 witra dini hari dan diterbagkan ke Jakarta sekitar pukul 07.00 wita.

“Diterbangkan pakai Garuda. Sudah ada manifestnya. Barang bukti Rp1 M,” ujarnya.

Sebelumnya Forum Komunikasi Lintas (FokaL) NGO Sulawesi melaporkan Nurdin Abdullah ke KPK. Terkait dugaan korupsi mega proyek Makassar New Port (MNP).

Koordinator Fokal NGO Sulawesi Djusma AR menyebut pembangunan proyek strategis MNP yang sementara berjalan saat ini diduga keras ada KKN.

Diduga dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya.

“Hal yang mencolok dalam dugaan ini adalah adanya rekayasa sistemik terkait modus yang dilakukan. Yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang demikian cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan. Yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Inonesia yang diketahui mempunyai kedekatan kuat dengan Gubernur Sulsel dan keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan lain tidak diperlakukan sama,” kata Djusman.

Djusman mengatakan, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu.

Bahkan anehnya, kata Djusman, pada dua perusahaan terdapat orang yang sama. Seperti Akbar Nugraha yang menjadi Direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur.

“Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto-foto kedekatan itu,” ungkap Djusman.(AJ).

Sumber : Kabarta.id