-->

Minggu, 13 Oktober 2019

Kadis Kominfo Sulsel Bersama Gubernur Hadiri Car Free Day Sambil Bagi Brosur, Ini Tujuannya

Teropongsulawesi.com, Makassar - Keterbukaan informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang. Hak untuk memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Namun sayang, hingga saat ini, masyarakat belum sepenuhnya tahu akan hal ini. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) gencar melalukan sosialisasi.

Salah satunya, dengan membagi-bagikan brosur terkait tata cara memperoleh informasi di lingkup badan publik pada kegiatan car free day.

Pada Minggu (13/10/2019), pejabat hingga staf di lingkup Dinas Kominfo SP Sulsel turun ke lima titik car free day di Makassar. Diantaranya Jalan Boulevard, GOR Sudiang, Taman Pakui Sayang, Pantai Losari, dan Jenderal Sudirman depan rumah jabatan gubernur.

Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah menekankan, hak publik untuk tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, di luar informasi yang dikecualikan.

"Selama ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi dari badan-badan publik. Jadi kami turun membagi-bagikan brosur," ungkap Andi Hasdullah.

Dia mengatakan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih, dan melayani.

"Di era keterbukaan informasi ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengundang partisipasi publik untuk memainkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani, dalam rangka percepatan pembangunan" jelas Andi Hasdullah.

Dia menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan baik di lingkup provinsi hingga kabupaten/kota.

"Salah satunya, dengan memanfaatkan aktifitas di ruang publik seperti car free day ini," tambahnya.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan transparansi pemerintahan sangat penting. Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat.

"Kan kita membangun menggunakan pajak rakyat. Jadi memang pengelolaannya harus transparan," kata Nurdin.

Orang nomor satu Sulsel itu menambahkan, para investor juga ingin menanamkan modalnya di daerah jika pemerintahannya terbuka dan melayani.

"Jadi saya akan mengapresiasi seluruh elemen di Pemprov Sulsel yang mau berubah lebih baik. Terutama dalam transparansi dan lebih melayani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Korsubgah KPK yang sudah mendorong Pemprov Sulsel mewujudkan hal itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informartika, Badaruddin menjelaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.

Layanan keterbukaan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 dan Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi.

"Jika ada publik yang mengajukan permohonan informasi, maka PPID yang akan menindaklanjuti. PPID melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana," ungkapnya.

Tapi, dia mengatakan, publik juga perlu tahu jika tidak semua informasi bisa dibuka ke masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya informasi terkait rahasia negara.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menyasar momen seperti car free day karena banyak warga yang melakukan aktifitas olah raga di sana. (*)

Rabu, 18 September 2019

Gubernur Sulsel Hadirkan Pemerintahan di Sulsel yang Terbuka, Transparan dan Partisipatif

 
Foto : Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah 

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan melayani menjadi salah satu misi utama Pemerintah Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Dengan tatakelola pemerintahan terbuka yang partisipatif maka akan hadir pemerintahan yang good governance, clean dan open government.

Gubernur NA diberbagai forum menyatakan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan di Sulsel yang terbuka, transparan dan partisipatif sehingga rakyat ikut berkolaborasi dalam percepatan pembangunan, melibatkan masyarakat untuk melawan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan.

Gubernur NA mengatakan bahwa menghadirkan tatakelola pemerintahan yang terbuka transparan dan inklusif tersebut tidak hanya pada level provinsi dan seluruh kabupaten/kota, akan tetapi termasuk menyasar tatakelola pemerintahan desa se-Sulsel sebagai pemerintah terdepan dan ujung tombak keberhasilan kinerja pemerintahan di Sulsel.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Prov Sulsel, Andi Hasdullah dalam rilisnya, Rabu (18/09/2019) mengatakan bahwa kebijakan Pak Gubernur Nurdin Abdullah dalam keterbukaan informasi publik yang inklusif bersama pemerintah kab/kota dan seluruh desa di Sulsel siap untuk ditindaklanjuti dengan meluncurkan program keterbukaan informasi publik melalui peran dan fungsi PPID desa dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Hasdullah menambahkan, di triwulan akhir tahun 2019 akan melakukan bimbingan teknis untuk para kades dan sekdes yang melibatkan 1000 desa dari 2255 desa di Sulsel, selebihnya kita akan lanjutkan di tahun 2020 sehingga seluruh desa di Sulsel akan membentuk PPID desa yang bertugas untuk memberikan layanan info publik desa.

Kegiatan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk mengawal dan memperkuat program pembangunan di desa, baik itu anggaran yang bersumber dari dana desa, program pemerintah pusat masuk desa, pemerintah provinsi masuk desa, kabupaten yang masuk kedesa. Bahkan program swasta masuk desa dan berbagai informasi pemerintahan desa lainnya.

Dalam program keterbukaan informasi desa ini kita akan mendorong para bupati, Diskominfo kabupaten, PPID kabupaten, camat dan instansi terkait lainnya untuk mengawal program ini melalui monev rutin dan berkelanjutan sampai dipastikan semua desa di Sulsel sudah melaksanakan layanan informasi desa melalui optimalisasi peran dan fungsi PPUD desa.

Hasdullah berharap program gerakan keterbukaan informasi desa ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan dukungan para bupati, camat dan para kepala desa dan ini menjadi salah satu program inovasi Diskominfo Sulsel karena gerakan keterbukaan informasi publik berbasis desa ini dimulai dari Sulawesi Selatan.

"Sebelum pelaksanaan program tersebut, saya Kadis Kominfo-SP akan melaporkan lengkap kepada gubernur NA, lanjut berkordinasi dengan para bupati dan instansi terkait lainnya, kemudian dalam acara itu akan dilakukan penandatanganan MoU antara KIP Pusat dengan Gubernur Sulsel dan para bupati terkait komitmen untuk keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan,"pungkas Hasdullah.

Sabtu, 03 Oktober 2020

Ketua IWO Soppeng, Fungsi Pers Adalah Menyampaikan Informasi Secepatnya dan Seluas-luasnya kepada Masyarakat



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer hadir bersama Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng Andi Mull Makmun, memberikan sosialisasi dihadapan para aparat Desa dalam gelar acara yang dilaksanakan Apdesi Soppeng Sabtu 3 Oktober 2020.

Kepala Ombusman melakukan sosialisasi dihadapan para aparat Desa terkait masalah pembinaan dan pengawasan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer
menyampaikan kepada para Aparat Desa untuk selalu bekerja baik dengan niat baik, dan tak perlu ragu untuk membangun Desanya. jelas Subhan.

Lanjut, dalam pemaparannya desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan Kesejahteraan umum, ia berharap Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, tutur Subhan

Adapun Ketua Ikatan Wartawan Online Soppeng Andi Mull Makmun Hasan dalam pemaparannya membahas Keterbukaan informasi dan kegiatan kegiatan pemerintahan desa serta menjelaskan tentang UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dimana pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi, Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, jelas Andi Mull

Dijelaskan Ketua IWO Soppeng fungsi pers adalah menyampaikan informasi secepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat, olehnya dalam kesempatan itu ia mengajak semua jajaran kepala Desa agar berperan aktif dalam publikasi media agar aktivitas Desa tersebut dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan ini masyakat dapat meliat keberhasilan-keberhasilan yang diraih desa tersebut dan organisasi pers IWO Soppeng siap membantu menayangkannya dalam mendukung Soppeng Makin Baik. pungkas Andi Mull.

(IWO)

Rabu, 23 Oktober 2019

Widodo Sebut Festival SAIK 2019 Jadi momentum Bagi Kehumasan Untuk Lebih Cerdas Memanfaatkan Internet


Teropongsulawesi.com, Babel - Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai berlangsung. Event Kominfo yang diikuti oleh seluruh provinsi termasuk Sulsel itu dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Kominfo RI, Widodo Muktiyo di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 24 Oktober 2019. 

Widodo dalam sambutannya mengatakan, Festival SAIK 2019 ini menjadi momentum bagi Kehumasan untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan internet sebagai wadah informasi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Agar informasi pembangunan efektif, kata dia dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah. 

"Peran kehumasan  harus terus ditingkatkan. GPR harus mampu memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya informasi yang disampaikan itu mengundang partisipasi publik dalam penguatan kolaborasi  peningkatan kinerja informasi  dan komunikasi publik di tanah air," harap Widodo.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengapresiasi Festival SAIK 2019 di Babel. Menurutnya, event ini memberi energi bagi peserta dalam menjawab tantangan Industri 4.0. "Kita juga merespon positif imbauan Pak Dirjen IKP  untuk melakukan sinergitas pusat dan daerah di bidang Kominfo," ucap Hasdullah. 

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fattah. Orang nomor dua di Provinsi Babel itu, berharap acara SAIK berjalan lancar dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh peserta. "Selamat datang di Babel peserta Festival SAIK. Semoga event ini berjalan lancar dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan," tandas Abdul Fattah. (**). 

Selasa, 04 Mei 2021

Diinisiasi Andi Etti, Petani Jagung dan PT Benindo Bertemu di DPRD Sulsel, Ini yang Dibicarakan


Makassar, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani. 

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Ismail).

Sabtu, 08 Mei 2021

Terima Aspirasi Warga di Media Sosial, Andi Nurhidayati Bantu Pembangunan Masjid SD Palakka


Andi Nurhidayati saat melakukan reses (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin menyerahkan bantuan untuk pembangunan musholla Nurul Ilmi UPT SPF SDN 13 Palakka Kelurahan Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Sabtu (8/5/2021).

Sekretaris Fraksi PPP ini mengungkapkan, melalui tim media centernya ia mendapatkan informasi terkait pembangunan mushollah SD Palakka dari Zainuddin yang mengirimkan pesan melalui laman website pribadinya, andinurhidayati.com

"Alhamdulillah, hari ini kami datang menyerahkan setelah mendapatkan informasi terkait pembangunan musholla dari Bapak Zainuddin. Jangan diliat nilainya pak, ini adalah wujud kepedulian kami," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.

Legislator Sulsel dua periode ini juga mengungkapkan, tak hanya melalui laman website pribadinya, beberapa warga juga menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, baik facebook maupun instagram.

"Lewat facebook dan instagram banyak juga yang menyampaikan aspirasi ke kami. Kami sadar waktu sangat terbatas untuk menemui langsung masyarakat. Makanya sudah 5 tahun lebih media sosial kami manfaatkan untuk menerima aspirasi, agar masyarakat selalu merasakan kehadiran kami," jelasnya.

Kepala Sekolah SD 13 Palakka, Zainuddin mengungkapkan terharu dan tidak menyangka kehadiran Andi Nurhidayati di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat, terlebih ia hanya menyampaikan aspirasi melalui laman website pribadi andinurhidayati.com

"Awalnya Saya hanya mencoba, kalau tidak direspon tidak apa-apa tapi ternyata berkat pesan yang saya kirimkan itu Beliau hadir di tempat ini sekaligus memenuhi permintaan Kami," ujar Zainuddin

"Atas nama pribadi dan keluarga besar SDN Palakka mengucapkan terimakasih kepada Ibu Andi Nurhidayati atas kepeduliannya untuk pembangunan musholla sekolah kami" lanjutnya.

Diketahui sejak tahun lalu, Media Center Andi Nurhidayati (MC ANZ) melauching website pribadi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait kinerja dan perjuangan yang dikawal Andi Nurhidayati di Media Center.

"Cukup mengetik andinurhidayati.com di browser (Google Chrome, Safari dll), kita sudah bisa mengakses informasi terkait kegiatan Ibu Andi Nurhidayati, di laman website itu pula kami menyiapkan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi," ujar Penanggung Jawab MC ANZ, Rahman Hasanuddin.

"Cukup tekan "KIRIMKAN ASPIRASI TA'", maka akses untuk menyampaikan informasi dan aspirasi ke Andi Nurhidayati terbuka bagi kita. Isi kolomnya kemudian dikirim, pesan sampai di tim media kami dan selanjutnya disampaikan dan didiskusikan bersama Ibu Andi Nurhidayati," jelas Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) ini. (Red/Ismail)

Jumat, 26 Februari 2021

Wadduh" Beredar Kabar Gubernur Sulsel Dijemput KPK


Foto : Gubernur Sulsel (Topi biru)

Makassar, Teropongsulawesi.com, -Beredar Informasi di grup-grup percakapan WhatsApp, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 27 Februari 2021.

Informasi yang diperoleh, Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman Kota Makassar. Sekitar Pukul 03.00 Wita.

Belum diketahui penyebab Nurdin Abdullah dijemput KPK. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Sulsel dan KPK.

Juru Bicara Nurdin Abdullah Veronica Moniaga saat dikonfirmasi mengaku belum bisa menjawab hal ini. Saat ini mereka juga masih menunggu informasi.

“Tabe, sejauh ini kami belum bisa mengonfirmasi hal ini sekarang. Secepatnya akan kami kabari apabila sudah terima informasi,” kata Vero, Sabtu (27/2/2021) dikutip via SuaraSulsel.id

Kendati demikian, informasi yang diperoleh mengatakan, NA ditangkap sekutar oukul 02,00 witra dini hari dan diterbagkan ke Jakarta sekitar pukul 07.00 wita.

“Diterbangkan pakai Garuda. Sudah ada manifestnya. Barang bukti Rp1 M,” ujarnya.

Sebelumnya Forum Komunikasi Lintas (FokaL) NGO Sulawesi melaporkan Nurdin Abdullah ke KPK. Terkait dugaan korupsi mega proyek Makassar New Port (MNP).

Koordinator Fokal NGO Sulawesi Djusma AR menyebut pembangunan proyek strategis MNP yang sementara berjalan saat ini diduga keras ada KKN.

Diduga dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya.

“Hal yang mencolok dalam dugaan ini adalah adanya rekayasa sistemik terkait modus yang dilakukan. Yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang demikian cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan. Yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Inonesia yang diketahui mempunyai kedekatan kuat dengan Gubernur Sulsel dan keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan lain tidak diperlakukan sama,” kata Djusman.

Djusman mengatakan, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu.

Bahkan anehnya, kata Djusman, pada dua perusahaan terdapat orang yang sama. Seperti Akbar Nugraha yang menjadi Direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur.

“Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto-foto kedekatan itu,” ungkap Djusman.(AJ).

Sumber : Kabarta.id

Senin, 28 Oktober 2019

BBPP Batangkaluku Hadirkan Inovasi Berbasis Website, Dr. Sabir, S. Pt, M. Si Resmi Melauncing Aplikasi SEIRAMA


Teropongsulawesi.Com, Gowa (Sulsel) - Balai Besar Penyuluh Pertanian (BBPP) Batangkaluku hadirkan Inovasi bebasis Website, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Dr. Sabir, S.Pt.,M.Si secara resmi me-launching  Aplikasi berbasis Website SEIRAMA atau Sistem Informasi Kerjasama BBPP Batangkaluku yang di langsungkan di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku. Senin (28/10/2019). 

Launching ini dihadiri oleh seluruh pegawai BBPP Batangkaluku dan penyuluh pertanian dari berbagai Provinsi yang di saat bersamaan sedang mengikuti Pelatihan Fungsional Alih Kelompok di BBPP Batangkaluku. Acara launching ini diawali dengan sosialisasi SEIRAMA oleh Kepala Seksi Program dan Kerjasama BBPP Batangkaluku (Andi Amal Hayat Makmur), yang dilanjutkan dengan pernyataan Launching oleh Kepala BBPP Batangkaluku dan diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Launching.


Sabir dalam arahannya menyampaikan bahwa Permentan Nomor 7 Tahun 2015 tentang pedoman kerjasama bidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian mengamanahkan agar setiap UPT Pelatihan Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan mitra kerjasama secara terpadu dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Pertanian melalui 4 (empat) jenis kegiatan kerjasama yaitu kerjasama pelatihan, kerjasama ketenagaan, kerjasama informasi dan teknologi, dan kerjasama sarana dan prasarana.

“Aplikasi ini akan memudahkan stakeholder atau calon mitra kerjasama untuk merencanakan kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku. Website ini merupakan salah satu bentuk adaptasi kita terhadap era industri digital 4.0,” Jelas Sabir.

“Saya berharap, website ini dapat segera disosialisasikan kepada seluruh stakeholder BBPP Batangkaluku sehingga pada akhirnya dapat lebih memudahkan dan menambah frekuensi kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku” kata Kepala BBPP Batangkaluku.

Foto : Andi Amal

Amal mengatakan bahwa SEIRAMA merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Seksi Program dan Kerjasama BBPP Batangkaluku untuk memudahkan kerja BBPP Batangkaluku dalam mempersiapkan, mengidentifikasi calon mitra kerjasama, dan memudahkan pelaporan setiap kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku.


“SEIRAMA berisikan data dan informasi mengenai jenis kegiatan kerjasama, sarana & prasarana, kompetensi ketenagaan, Informasi Teknologi yang juga dilengkapi dengan informasi terkait jadwal kerjasama, prosedur kerjasama, kebutuhan dokumen, tutorial aplikasi dan pelaporan masing-masing jenis kegiatan kerjasama yang dengan mudah dapat diakses secara online melalui Personal Computer (PC), atau Smartphone, pungkasnya. 

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jabat Kadis Kominfo DIY, Ketua GoWa-MO Ucapkan Selamat


Teropongsulawesi. Com
, Makassar - Ketua Umum Group Wartawan Media Online (Gowa-Mo), Syafriadi Djaenaf mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus pusat Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jakarta, Jumat (04/10/2019).

Ketua Askompsi dipimpin oleh Ir Rony Primanto Hari, MT
yang juga Kepala Dinas Kominfo DIY. Menurutnya, dengan dikukuhkannya pengurus Askompsi ini kedepannya mampu menjadi laboratorium data pemerintah.

"Askompsi ini merupakan wadah Diskominfo tingkat Provinsi seluruh Indonesia, sehingga dengan berhimpunnya pusat informasi Pemerintahan mampu menjadi laboratorium data," katanya.

Selain itu, Syafriadi Djaenaf juga berharap Askompsi ini mampu bersinergi dengan awak media demi terwujudnya transparansi informasi publik.

"Jika Diskominfo sebagai pusat data dan informasi, kita sebagai pewarta bisa sharing terkait informasi yang akurat demi terwujudnya transparansi pemerintah termasuk menekan informasi hoax melalui koordinasi yang baik," pungkasnya. 

Rabu, 24 Maret 2021

Deputi Kementerian PPPA Apresiasi Kabupaten Soppeng Terkait Kecepatan Permintaan Data Lengkap Sesuai Waktu Ditetapkan

Acara Verifikasi Lapangan, Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kab. Soppeng Tahun 2021 yang di laksanakan di ruang SCC Lamataesso,

Soppeng, Teropongsulawesi.com-Acara Verifikasi Lapangan, Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kab. Soppeng Tahun 2021 yang di laksanakan di ruang SCC Lamataesso, Kantor Bupati Soppeng, Rabu, (24/03/2021).

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam hal ini diwakili David Arya Bhima, Se, MAB Kepala Sub Bidang Pengasuhan dan Keluarga wilayah I.

Dalam kata sambutannya mengatakan
bahwa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kab. Soppeng yang telah melengkapi data dan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dimana data tersebut sangat berharga bagi Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai landasan strategis baik bagi Kab. Soppeng itu sendiri sebagai salah satu rencana dalam terwujudnya pembangunan yang yang berkeadilan baik laki-laki maupun perempuan,ujarnya.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memverifikasi data serta melihat lebih dalam data dan informasi tentang PUG yang ada di wilayah kabupaten Soppeng. Harapan kami, Tim verifikator akan memperoleh data dan informasi yang jauh lebih lengkap, progresif dan objektif sehingga kita akan memperoleh bahan penyusunan PUG yang akan dimulai di tahun 2021.

Verifikasi ini juga sebagai dasar pertimbangan kami untuk menilai calon penerimaan Anugrah Parahita Ekapraya tahun 2020, yang merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan PUG.

Penetapan Soppeng sendiri sebagai salah satu wilayah yang terverifikasi berdasarkan hasil evaluasi sementara yang telah dilakukan oleh tim verifikator.

Namun demikian perlu ditekankan disini bahwa proses ini tidak serta-merta secara otomatis menyimpulkan bahwa Kab. Soppeng akan menjadi salah satu calon penerima Anugrah Parahita Ekapraya, karena semuanya itu bermula pada hasil verifikasi, hasil validasi dan konfirmasi terhadap data dan informasi tentang PUG di wilayah masing-masing.

Bupati Soppeng, H.A.Kasawadi Razak, SE sambutannya mengatakan bahwa
kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pembinaan pemberian pengharagaan Anugerah Parahita ekapraya kabupaten Soppeng tahun 2020, tentu bagi kami merupakan bagian kecil dimana pada hakekatnya apa yang menjadi tugas kami merupakan suatu kewajiban yang seharusnya kita harus laksanakan bersama.

Di masa pandemi seperti ini merupakan suatu tantangan kepada kita semua dalam menghadapinya.

"Alhamdulillah di Kab. Soppeng perhatian terhadap masalah ini perlu kami informasikan bahwa Soppeng satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas yang lengkap diantaranya PCR, perawatan isolasi, dan ICU, yang semuanya ini adalah merupakan bukti tanggung jawab pemerintah daerah Kab. Soppeng terhadap perlindungan masyarakat yang ada di wilayah kami, termasuk ibu-ibu, perempuan, anak, lansia semuanya menjadi perhatian utama kami.

Pemerintah Daerah Kab. Soppeng telah berkomitmen mulai dari tingkat Kecamatan, desa dan Lurah termasuk pelaksanaan di dalamnya yaitu melibatkan organisasi, perguruan tinggi dan media agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan program di bidang masing-masing.

Pemerintah daerah tidak hanya melakukan percepatan pelaksanaan di program ini, tapi pemerintah juga senantiasa melakukan pembinaan dan mendorong seluruh pemerintahan di semua tingkatan untuk menerbitkan regulasi yang mana prosesnya untuk pengurusutamaan gender sebagai dasar acuan pelaksanaan dalam pemerintahan. (Red/Ismail).

Selasa, 23 Februari 2021

Tingkatkan Pengelolaan dan Penata Usahaan Kearsipan, BBPP Batangkaluku Gelar Sosialisasi


Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) melakukan sosialisasi penyeragaman pembuatan naskah dinas dan penggunaan teknologi informasi berbasis tata naskah dinas elektronik, Selasa (23/2/2021), di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti pegawai dari pengolah arsip bagian umum, kelompok program dan evaluasi serta kelompok penyelenggaraan pelatihan BBPP Batangkaluku, dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana.

Dalam sambutannya, Rosdiana, mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan arsip di lingkungan BBPP Batangkaluku, arsip bukan hanya tumpukan kertas semata atau sebatas kumpulan informasi, tetapi lebih dari itu.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan dan penyimpanan arsip”,harapnya.


Nara sumber (Foto Istimewa

Sumarlin, Arsiparis Muda BBPP Batangkaluku yang juga merupakan narasumber dalam sosialisasi ini mengatakan sebagaimana Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik dan perseorangan dalam bentuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Pengelolaan arsip dinamis di Balai ini sangatlah ditentukan oleh peran SDM pada unit pengelola kearsipan di BBPP Batangkaluku, agar pengelolaan arsip dinamis dapat secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan serta penyusutan”,tuturnya.


Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Pentingnya sosialisasi ini dalam rangka penerapan tata naskah dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di BBPP Batangkaluku agar SDM pegawai yang ada di unit pengelola dapat memahami keseragaman, kaidah, norma dan standar kearsipan dalam pembuatan naskah dinas sesuai Permentan Nomor 06 Tahun 2020.

“Di Balai sendiri pengelola arsip sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu meningkatkan kompeten pegawai dalam hal pembuatan naskah dinas”,pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Sumarlin menjelaskan, proses pengelolaan arsip dinamis khususnya naskah dinas harus mengacu pada tata naskah dinas dan pola klasifikasi kearsipan Kementan agar terkelompokkan, terstruktur utuh dan menyeluruh agar informasi yang tercipta memudahkan dalam penemuan kembali. (Al Aziz).

Sabtu, 07 November 2020

Bawaslu Soppeng : Hati Hati Sebar Hoax Di Pilkada 2020, Ini Sanksinya


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Soppeng Winardi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi konten-konten kampanye yang negatif, hoax ataupun berisi SARA dalam Pilkada 2020, hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Soppeng Winardi saat gelar rapat koordinasi bersama pokja kampanye bertempat di Aula  Bawaslu Soppeng. (07/11).

Ketua Bawaslu Kab. Soppeng Mengimbau masyarakat agar dalam pelaksanaan Pilkada Soppeng tahun 2020 ini, untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Pilkada yang belum terbukti kevalidannya alias Hoax dan ujaran kebencian, tandasnya

Ditegaskan Winardi hati hati menyebar konten hoax karena  bisa saja dianggap mencederai Pelaksanaan Pilkada. Dan acuan sanksinya sudah jelas hukuman pidana dan denda yang mengancam bagi mereka yang terbukti menyebarkan jenis informasi tersebut, jelasnya

Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) bahwa Penyebar informasi Hoax bisa terancam dengan Pidana maksimal Enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar, Juga ada larangan di UU Pilkada yang dituangkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI No.0589 tentang Pengawasan konten internet pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020, Jadi bagi yang suka mengirimkan kabar atau berita bohong (Hoax), Ujaran kebencian dan lainnya atau bahkan cuma sekedar iseng mendistribusikan (Forward), harapki berhati hati ancamannya tidak main main seperti yang saya sampaikan tadi, kata Winardi

Dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilihan dan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Soppeng Kami Bawaslu Kab. Soppeng sekali lagi mengimbau dan meminta kepada Masyarakat agar bersikap teliti saat mendapat pesan berantai yang sekiranya itu adalah Hoax dan atau mengandung Ujaran kebencian, teliti dulu dan jangan lansung menforward kepada yang lainnya, pungkas Winardi.

( Hawaya, IWO 💙)

Rabu, 08 Juli 2020

PD IWO Soppeng Gelar Diskusi Internal, Pemateri Kasat Reskrim Polres Soppeng



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL)- Kegiatan diskusi internal PD - IWO Soppeng Angkatan ke - I Tahun 2020 di Kantor Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Jalan Pemuda Nomor 114 Kabupaten Soppeng pada hari Rabu 08 Juli 2020

Pada kesempatan tersebut Ketua IWO Soppeng Andi Mull Makmun mengucapkan apresiasi atas kerjasama dari panitia yang telah membentuk acara ini menjadi sangat luar biasa,walau sangat sederhana namun intinya niat baik kita.Selaku Wartawan kita ingin mengetahui tentang etika jurnalistik, UU ITE, mutu dari suatu pemberitaan yang baik pada masyarakat.

"Seluruh rekan IWO selalu dihati, kalian luar biasa" . ungkap Ketua IWO.


Dalam sambutan Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs Sarianto, M.Si mengatakan bahwa, "Kegiatan ini sungguh sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis yang tergabung dalam IWO.Dengan kemajuan teknologi informasi menuntut kita lebih memahami, menguasai dan mengoperasikan teknologi yang ada.

Teknologi informasi telah menjadi sarana dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi alat komunikasi yang efektif sehingga pemanfaatannya tentu dilakukan secara bijak.

Konteks perjalanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, senantiasa berharap agar kemitraan yang terjadi selama ini dengan media, baik online, cetak maupun elektronik tetap berjalan dengan baik dalam mengawal proses pembangunan di Bumi Latemmamala yang sama-sama kita cintai " tutur Kadis Kominfo.

Pada kesempatan tersebut Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., SM membawakan materi " UU RI Nomor 11 Tahun 2008" informasi dan transaksi elektronik ( Rubah UU RI Nomor 19 tahun 2016.

Acara ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Andi Yulhedir.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng, Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., S.M, Ketua IWO dan semua anggota IWO Soppeng.

(Hawaya IWO)

Senin, 14 Oktober 2019

Gubernur Sulsel Ucapkan Selamat Kepada Lima Komisioner KIPD Sulsel Yang di Lantik


Teropongsulawesi.com, Makassar-- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah melantik lima Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah(KIPD) Provinsi Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (14/10/2019). 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel mengucapkan selamat atas pelantikan para komisioner KIPD Sulsel yang juga disaksikan Wali Kota Parepare, Bupati Bone dan seluruh hadirin.

"Kita telah menyaksikan bersama pelantikan para komisioner dan saya mengucapkan selamat atas pelantikan Komisi Informasi Provinsi Daerah," ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Yang paling penting, kata Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, Komisi Informasi hadir sebagai pencegah terjadinya miss-informasi di masyarakat. 

"Saya berharap kehadiran KIPD ini dalam rangka menjalankan peraturan yang ada dan tentu dalam menyelesaikan sengketa yang ada," kata Nurdin Abdullah. (*). 

Selasa, 08 Oktober 2019

MotorP4S, Proyek Perubahan Inovatif di Pameran Diklat PIM III LAN RI Makassar

Foto : Muhammad  Sidiq peserta Diklat PIM  III angkatan XXI LAN RI Makassar 

Teropongsulawesi.com, LAN RI Makassar - Puluhan Peserta Diklat PIM memamerkan implementasi proyek perubahan, berjejeran stand pameran dengan berbagai inovasi proyek perubahan yang di pamerkan dalam Diklat PIM III angkatan XXI kali ini.

Sebelum pelaksanaan Seminar, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari materi diklat terkait implementasi proyek perubahan, proyek perubahan merupakan prasyarat peserta Diklat PIM untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan, meski berlangsung sehari namun pameran ini sangat dipadati pengunjung. LAN RI Makassar. (08/10/19). 

Foto : Muhammad Sidiq dan Mentor Rosdiana proyek perubahan MotorP4s

Stand pameran yang dihiasi sebaik dan semenarik mungkin sesuai tema proyek perubahan yang para peserta bawakan, dari inovasi untuk peningkatan kecerdasan anak sampai inovasi pengolahan penjernihan air yang ramah lingkungkan, Salah satu stand pameran, terpaparkan semua spanduk Motor, bukan Motor yang dikendarai tetapi sebuah inovasi aplikasi bernama MotorP4S.

Foto : Stand pameran ramai dipadati oleh pengunjung

Muhammad Sidiq salah satu peserta Pameran Diklat PIM III angkatan XXI BBPP Batangkaluku, Kementerian Pertanian, menjelaskan  sebuah proyek perubahan yang dinamai MotorP4S, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya adalah sebuah terobosan inovasi baru aplikasi Android yang bisa dioperasikan melalui smartphone, merupakan solusi yang bisa mengatasi masalah pengelolaan data informasi P4S yang  dapat diunduh langsung secara gratis di Playstore android.

“Adanya aplikasi MOTORP4S  ini nantinya akan lebih memudahkan pelaporan kegiatan oleh pengelola P4S, memudahkan askes data informasi, penilaian dan pembimbingan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan P4S serta meningkatkan jumlah akses dari stakeholder, jadi akses data informasi dan update kegiatan P4S bisa setiap saat, cukup mudah hanya melalui smarthpone,”Jelasnya.

“Seorang pemimpin tidak lahir begitu saja, ia harus melewati berbagai proses, salah satunya adalah melalui Diklat PIM ini, proyek perubahan yang sudah dibuat ini jangan sampai hanya untuk kepentingan diklat saja tetapi benar-benar diaplikasikan dan kedepannya dengan aplikasi ini lebih membantu dan bermanfaat dalam mengelola informasi pertanian kita, baik pelaporan kegiatan P4S serta tentunya kepada petani dan masyarakat yang lebih baik,”Jelas Rosdiana salah satu Mentor dari BBPP Batangkaluku.(Al-Az). 

Rabu, 25 September 2019

Sambutan Kadis Kominfo pada Penutupan Worshop Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Kegiatan Worshop dengan tema Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008 yang dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan pada hari Rabu, 25/9/2019. 

Kegiatan worshop berlangsung dengan baik dan antusias dari peserta selama sehari.

Adapun yang menutup acara worshop yaitu Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs. Surianto, MSi. 

Saat penutupan berlangsung Kadis Kominfo mengatakan,  bahwa regulasi ini diundangkan untuk memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik,  mengingat dewasa ini diera kemajuan teknologi informasi sangat mudah bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan fakta.

Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Sangat jelas apabila ketentuan ini dilanggar secara otomatis akan memperoleh konsekwensi hukum,  tentu dengan alat bukti yang baik,  tandas Sarianto. 

Marilah kita mengawal regulasi ini agar terhindar dari kejahatan ciber, imbau Kadis Kominfo Soppeng.  

Dia (Sarianto),  mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara bijak dan sesuai dengan kaidah budaya, ucapnya mengakhiri sambutan penutupan. 


Kegiatan diakhiri pembacaan doa dipimpin Hawaya,S.Pd yang intinya sebagai rasa syukur kegiatan worshop telah selesai dilaksanakan. semoga dapat bermanfaat buat kita semua, katanya. 

Adapun yang hadir Kadis Pemdes, utusan setiap Desa Sekabupaten Soppeng ,Ketua LSM Pelita Keadilan Kabupaten Soppeng dan anggota lainnya./W@Wa

Kamis, 22 April 2021

Mentan Resmikan NFC Milik Tanihub, SYL : Bukti Pertanian Bisa Perkembang di Tangan Generasi Millenial



Mentan SYL saat hadiri peresmian NFC milik Tanihub (Foto Istimewa)

Cikarang (Jabar), Teropongsulawesi.com,- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo hari ini (21/4) meresmikan National Fulfillment Center (NFC) milik TaniHub. NFC merupakan bagian dari upaya TaniHub Group membangun infrastruktur rantai pasok pertanian yang komprehensif untuk menunjang permintaan pasar nasional hingga global.

Syahrul mengungkapkan upaya yang dilakukan TaniHub adalah bukti bahwa pertanian bisa berkembang di tangan para generasi milenial, dengan sentuhan teknologi yang tepat dan semangat generasi muda pertanian bisa lebih maju, mandiri dan modern.

“Saya kira apa yang diperlihatkan TaniHub kali ini bisa menjadi role model bagi para anak muda agar lebih berperan dan memberi energi untuk pertanian kita, yang dilakukan TaniHub ini bukan hanya sebatas membuka akses pasar bagi petani dengan mempermudah komoditas pertanian agar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara luas, tetapi juga bagian dari upaya membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian” ungkap Syahrul usai meresmikan NFC TaniHub di Cikarang.

Lebih lanjut, Ia mengatakan kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan TaniHub akan menciptakan banyak kesempatan bagi para petani untuk mengembangkan usaha taninya. Syahrul mengungkapkan pihaknya akan mendukung penuh upaya yang dilakukan TaniHub dalam membangun ekosistem yang lebih baik di sektor pertanian.

“Peresmian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membentuk konsep pertanian yang lebih maju dari hulu hingga hilir, di sini kita bisa temukan adanya dukungan bagi petani mulai dari akses pembiayaan hingga aspek pemasaran digital hasil pertanian, dan kami siap support dengan berbagai rekomendasi dan asistensi yang kita miliki, ini bukti bahwa kita selalu bergerak untuk pertanian yang lebih maju” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO TaniHub Group, Pamitra Wineka menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun pertanian. Ia berharap sinergi yang dilakukan turut membantu petani dalam memasarkan hasil panennya, dan mampu membuka peluang yang lebih luas dalam menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha serta end - user.

“TaniHub adalah platform yang berdiri sejak 2016, dimulai hanya dengan modal ingin membantu sekelompok petani dalam memasarkan produknya, TaniHub group kini memiliki tiga unit yang tidak hanya fokus pada akses pasar tetapi juga akses permodalan hingga permasalahan supply chain, dengan visi Agriculture for everyone kami harap keberadaan kami dapat mempercepat dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi” jelasnya.

Lebih lanjut Pamitra mengatakan bahwa TaniHub adalah startup pertama yang berhasil membangun konsep NFC disertai teknologi yang mumpuni hingga kapasitas besar yang mampu memfasilitasi 10.000 transaksi perhari, ia berharap NFC ini berperan sebagai pintu gerbang bagi TaniHub dalam melayani inbound dan outbound untuk pulau lain di luar Jawa dan Bali serta pasar luar negeri.

“Kami sangat bangga NFC ini bisa diresmikan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian adalah stakeholder terpenting kami, kami siap support untuk eksekusi semua program Kementan, kami siap berperang untuk mewujudkan cita - cita ketahanan pangan di Indonesia” tegasnya.

Sebagai informasi, dikesempatan tersebut Kementan dan TaniHub juga berkesempatan melaksanakan penandatanganan kerjasama terkait sumber daya petani, distribusi dan akses pangan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan dan CEO TaniHub Group disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. (Red/Ismail).

Selasa, 12 Januari 2021

MPR dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia



Jakarta Teropongsulawesi.com - Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 

"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR.


Selesai.

Nara hubung:
Dwi Christianto

Hotline PP IWO: +628119911920

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketua APPSI Kukuhkan Pengurus Assosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Pengurus Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) resmi dikukuhkan.  Pengukuhan itu dilakukan Ketua APPSI, Longki Djanggola sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Pengukuhan dilakukan dihadapan peserta acara diskusi nasional satu data Indonesia. Dalam komposisi pengurus AKKPSI yang dikukuhkan itu, Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah diplot sebagai Wakil Ketua. 

Pengukuhan pengurus Askompsi dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama untuk menghadirkan satu data Indonesia antara kepala BPS  DR. Kecuk Suharianto dengan pihak ASKOMPSI yang diwakili Kadis Kominfo Sumbar, Yelfin, Kadis Kominfo Kalsel, Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, dan Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah.

Dalam sambutannya  ketua APPSI Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksakan tugas diskominfo- SP yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia

Ketua Umum ASKOMPSI sekaligus Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong Askompsi untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi  komunikasi publik, e-govermant, statistik sektoral dan ciber scurity. "Termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenpanRB, kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya," urai Rony.

Wakil Ketua Askompsi, Ir. H. Andi Hasdullah, MSi ) menambahkan kehadiran ASKOMPSI  menjadi wadah bagi para Kadis Kominfo untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi lingkup urusan topoksi yang melekat pada diskominfo-SP. Termasuk menyalurkan saran dan aspirasi daerah ke pemerintah pusat untuk optimalisasi kinerja Diskominfo-Statistik dan persandian kedepan lebih bersinergi lebih kolaboratif lagi untuk mencapai kinerja optimal terhadap urusan yang melekat pada lembaga diskominfo itu.

"Bahkan ada satu strong poin  ASKOMPSI berkomitmen akan hadir menjadi perekat NKRI menuju Indonesia Hebat sebagai kelembagaan didaerah yang  menangani informasi dan komukasi publik dan kondinator yang gawani penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik SPBE didaerah," beber Andi Hasdullah.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI berdasarkan keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor:007/IX/ASKOMPSI/2019 Periode 2019- 2021 terdiri dari DEWAN PEMBINA  Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar), Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si (Kadis Kominfo
Kalsel). Selanjutnya Ketua askompsi, Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), wakil ketua lr.Herson Aden, M.Si (Kadis Kominfo Kalteng), wakil ketua lr. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi Direktur Eksekutif lr. Eddy Santoso, MM dibantu Dra. Meni Karyawati.
Sekretaris dan pengurus lainnya yaitu dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Riena Retnaningrum, SH  (Kadis Kominfo Jawa Tengah), lr. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi), Atika Nur Rahmania, S.lP, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Kansiana Salle, SH ( Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua), Dr. Drs. Sudarman,MSi ( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung), lr. Syahrullah Mursalin, MP, (Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Kalimanta Utara), Farida Lamarauna, SE,
M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

Senin, 16 September 2019

Percepatan Program dan Pencapaian Target, Kadis Kominfo Sulsel Gelar Pertemuan Rutin

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan rutin lingkup Diskominfo-SP di Ruang Command Center, Senin (16/9/2019).

Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo-SP, Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si, dihadiri seluruh pejabat lingkup Diskominfo-SP, pengelola aduan publik dan Tim Arsitektur.

Andi Hasdullah mengatakan pertemuan ini digelar untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari semua bidang untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Foto : Kadis Kominfo SP Sulsel 

Andi Hasdullah meminta agar semua pejabat bersama staf dapat menginventarisasi, memilah-milah pekerjaan yang belum diselesaikan untuk segera ditindaklanjuti semua program di tahun 2019 ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada pemaparan ini dilaporkan beberapa hal terkait realisasi dan kendala dari program/kegiatan semua bidang.

Lukmanuddin, Kabid Layanan e-Government dan Pengelolaan Data melaporkan 2 hal penting yang menjadi prioritas program kerjanya yakni terkait Integrasi Sistem dan Infrastruktur. Untuk aplikasi yang sementara disosialisasikan terus ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Smart Office, namun masih ada kendala di lapangan karena masih ada admin OPD ataupun kepala OPD yang lambat merespon surat masuk, untuk itu perlu terus dilakukan pendampingan dan sosialisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik terkait surat dengan tanda tangan elektronik. Aplikasi lainnya ada SIMPEG yang dibangun oleh Tim Arsitektur Diskominfo sementara proses penyelesaian, aplikasi Integrasi idata, dan aplikasi TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) juga sedang proses penyelesaian.

Dari segi infrastruktur dilaporkan, telah dibangun jaringan Fiber Optik (FO) di semua OPD, Rumah sakit dan tempat-tempat layanan publik yang diharapkan dapat tuntas pada tanggal 25 Oktober mendatang, selain itu ada pembuatan videotron yang sudah siap dioperasikan pada akhir September.

Dari Bidang Statistik menyampaikan bahwa telah dilaksanakan pembuatan aplikasi e-data statistik dan telah dilakukan pelatihan penginputan e-data statistik untuk semua OPD hal tersebut mendapat respon antusias dari para peserta.

Selanjutnya, menurut Kaharuddin Azis, Kabid Statistik, sekarang ini aplikasi e-data statistik sedang dalam proses integrasi data pada aplikasi idata yang dibangun Tim Arsitektur Diskominfo. Hal ini dilakukan untuk memudahkan user/pengguna mengetahui data statistik sektoral secara cepat dan tepat waktu. Olehnya itu diharapkan peran serta OPD untuk rutin mengupdate data-datanya.

Disampaikan pula bahwa pada tanggal 26 September 2019 di lapangan Kantor Gubernur akan diadakan Upacara Hari Statistik yang menghadirkan peserta upacara dari pegawai BPS se-kab/kota dan ASN lingkup Kantor Gubernur Sulsel.

Untuk Bidang Komunikasi, disampaikan oleh Ferry selaku Kabid Komunikasi, bahwa kegiatan difokuskan pada layanan Opini Publik, KIM dan Pertura (menyampaikan pesan melalui Pertunjukan Rakyat). Juga pada akhir September ini salah satu kegiatan yang akan dijalankan yakni Baruga TV dan Program Sulsel Bicara Baik.

Sementara Kepala Bidang Informatika, Badaruddin melaporkan kegiatan difokuskan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang saat ini sedang dilakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat nasional dan Provinsi Sulsel. “Kami bertekad untuk masuk 10 besar, untuk itu kami bersama Tim turun langsung ke lapangan ke OPD untuk memperoleh informasi untuk melengkapi data yang ada di website PPID Sulsel. Perlu disampaikan bahwa website PPID Sulsel : https://ppid.sulselprov.go.id/ sudah berbasis android,” ujar Badaruddin.

Untuk Bidang Persandian, dilaporkan Kabid Yulianus Sonda, kegiatan yang menjadi fokus saat ini adalah proses tanda tangan elektronik untuk semua kepala OPD untuk penerbitan Sertifikat TTE. Selain itu seluruh aplikasi yang dibangun oleh Diskominfo Sulsel akan didaftarkan ke BSSN untuk dilakukan IT Security Assesmen, baik yang belum maupun yang sudah dibangun dan sudah berjalan.

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved