-->

Minggu, 13 Oktober 2019

Kadis Kominfo Sulsel Bersama Gubernur Hadiri Car Free Day Sambil Bagi Brosur, Ini Tujuannya

Teropongsulawesi.com, Makassar - Keterbukaan informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang. Hak untuk memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Namun sayang, hingga saat ini, masyarakat belum sepenuhnya tahu akan hal ini. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) gencar melalukan sosialisasi.

Salah satunya, dengan membagi-bagikan brosur terkait tata cara memperoleh informasi di lingkup badan publik pada kegiatan car free day.

Pada Minggu (13/10/2019), pejabat hingga staf di lingkup Dinas Kominfo SP Sulsel turun ke lima titik car free day di Makassar. Diantaranya Jalan Boulevard, GOR Sudiang, Taman Pakui Sayang, Pantai Losari, dan Jenderal Sudirman depan rumah jabatan gubernur.

Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah menekankan, hak publik untuk tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, di luar informasi yang dikecualikan.

"Selama ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi dari badan-badan publik. Jadi kami turun membagi-bagikan brosur," ungkap Andi Hasdullah.

Dia mengatakan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih, dan melayani.

"Di era keterbukaan informasi ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengundang partisipasi publik untuk memainkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani, dalam rangka percepatan pembangunan" jelas Andi Hasdullah.

Dia menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan baik di lingkup provinsi hingga kabupaten/kota.

"Salah satunya, dengan memanfaatkan aktifitas di ruang publik seperti car free day ini," tambahnya.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan transparansi pemerintahan sangat penting. Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat.

"Kan kita membangun menggunakan pajak rakyat. Jadi memang pengelolaannya harus transparan," kata Nurdin.

Orang nomor satu Sulsel itu menambahkan, para investor juga ingin menanamkan modalnya di daerah jika pemerintahannya terbuka dan melayani.

"Jadi saya akan mengapresiasi seluruh elemen di Pemprov Sulsel yang mau berubah lebih baik. Terutama dalam transparansi dan lebih melayani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Korsubgah KPK yang sudah mendorong Pemprov Sulsel mewujudkan hal itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informartika, Badaruddin menjelaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.

Layanan keterbukaan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 dan Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi.

"Jika ada publik yang mengajukan permohonan informasi, maka PPID yang akan menindaklanjuti. PPID melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana," ungkapnya.

Tapi, dia mengatakan, publik juga perlu tahu jika tidak semua informasi bisa dibuka ke masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya informasi terkait rahasia negara.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menyasar momen seperti car free day karena banyak warga yang melakukan aktifitas olah raga di sana. (*)

Rabu, 18 September 2019

Gubernur Sulsel Hadirkan Pemerintahan di Sulsel yang Terbuka, Transparan dan Partisipatif

 
Foto : Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah 

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan melayani menjadi salah satu misi utama Pemerintah Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Dengan tatakelola pemerintahan terbuka yang partisipatif maka akan hadir pemerintahan yang good governance, clean dan open government.

Gubernur NA diberbagai forum menyatakan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan di Sulsel yang terbuka, transparan dan partisipatif sehingga rakyat ikut berkolaborasi dalam percepatan pembangunan, melibatkan masyarakat untuk melawan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan.

Gubernur NA mengatakan bahwa menghadirkan tatakelola pemerintahan yang terbuka transparan dan inklusif tersebut tidak hanya pada level provinsi dan seluruh kabupaten/kota, akan tetapi termasuk menyasar tatakelola pemerintahan desa se-Sulsel sebagai pemerintah terdepan dan ujung tombak keberhasilan kinerja pemerintahan di Sulsel.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Prov Sulsel, Andi Hasdullah dalam rilisnya, Rabu (18/09/2019) mengatakan bahwa kebijakan Pak Gubernur Nurdin Abdullah dalam keterbukaan informasi publik yang inklusif bersama pemerintah kab/kota dan seluruh desa di Sulsel siap untuk ditindaklanjuti dengan meluncurkan program keterbukaan informasi publik melalui peran dan fungsi PPID desa dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Hasdullah menambahkan, di triwulan akhir tahun 2019 akan melakukan bimbingan teknis untuk para kades dan sekdes yang melibatkan 1000 desa dari 2255 desa di Sulsel, selebihnya kita akan lanjutkan di tahun 2020 sehingga seluruh desa di Sulsel akan membentuk PPID desa yang bertugas untuk memberikan layanan info publik desa.

Kegiatan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk mengawal dan memperkuat program pembangunan di desa, baik itu anggaran yang bersumber dari dana desa, program pemerintah pusat masuk desa, pemerintah provinsi masuk desa, kabupaten yang masuk kedesa. Bahkan program swasta masuk desa dan berbagai informasi pemerintahan desa lainnya.

Dalam program keterbukaan informasi desa ini kita akan mendorong para bupati, Diskominfo kabupaten, PPID kabupaten, camat dan instansi terkait lainnya untuk mengawal program ini melalui monev rutin dan berkelanjutan sampai dipastikan semua desa di Sulsel sudah melaksanakan layanan informasi desa melalui optimalisasi peran dan fungsi PPUD desa.

Hasdullah berharap program gerakan keterbukaan informasi desa ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan dukungan para bupati, camat dan para kepala desa dan ini menjadi salah satu program inovasi Diskominfo Sulsel karena gerakan keterbukaan informasi publik berbasis desa ini dimulai dari Sulawesi Selatan.

"Sebelum pelaksanaan program tersebut, saya Kadis Kominfo-SP akan melaporkan lengkap kepada gubernur NA, lanjut berkordinasi dengan para bupati dan instansi terkait lainnya, kemudian dalam acara itu akan dilakukan penandatanganan MoU antara KIP Pusat dengan Gubernur Sulsel dan para bupati terkait komitmen untuk keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan,"pungkas Hasdullah.

Sabtu, 03 Oktober 2020

Ketua IWO Soppeng, Fungsi Pers Adalah Menyampaikan Informasi Secepatnya dan Seluas-luasnya kepada Masyarakat



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer hadir bersama Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng Andi Mull Makmun, memberikan sosialisasi dihadapan para aparat Desa dalam gelar acara yang dilaksanakan Apdesi Soppeng Sabtu 3 Oktober 2020.

Kepala Ombusman melakukan sosialisasi dihadapan para aparat Desa terkait masalah pembinaan dan pengawasan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Subhan Djoer
menyampaikan kepada para Aparat Desa untuk selalu bekerja baik dengan niat baik, dan tak perlu ragu untuk membangun Desanya. jelas Subhan.

Lanjut, dalam pemaparannya desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan Kesejahteraan umum, ia berharap Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, tutur Subhan

Adapun Ketua Ikatan Wartawan Online Soppeng Andi Mull Makmun Hasan dalam pemaparannya membahas Keterbukaan informasi dan kegiatan kegiatan pemerintahan desa serta menjelaskan tentang UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dimana pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi, Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, jelas Andi Mull

Dijelaskan Ketua IWO Soppeng fungsi pers adalah menyampaikan informasi secepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat, olehnya dalam kesempatan itu ia mengajak semua jajaran kepala Desa agar berperan aktif dalam publikasi media agar aktivitas Desa tersebut dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan ini masyakat dapat meliat keberhasilan-keberhasilan yang diraih desa tersebut dan organisasi pers IWO Soppeng siap membantu menayangkannya dalam mendukung Soppeng Makin Baik. pungkas Andi Mull.

(IWO)

Rabu, 23 Oktober 2019

Widodo Sebut Festival SAIK 2019 Jadi momentum Bagi Kehumasan Untuk Lebih Cerdas Memanfaatkan Internet


Teropongsulawesi.com, Babel - Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai berlangsung. Event Kominfo yang diikuti oleh seluruh provinsi termasuk Sulsel itu dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Kominfo RI, Widodo Muktiyo di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 24 Oktober 2019. 

Widodo dalam sambutannya mengatakan, Festival SAIK 2019 ini menjadi momentum bagi Kehumasan untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan internet sebagai wadah informasi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Agar informasi pembangunan efektif, kata dia dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah. 

"Peran kehumasan  harus terus ditingkatkan. GPR harus mampu memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya informasi yang disampaikan itu mengundang partisipasi publik dalam penguatan kolaborasi  peningkatan kinerja informasi  dan komunikasi publik di tanah air," harap Widodo.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengapresiasi Festival SAIK 2019 di Babel. Menurutnya, event ini memberi energi bagi peserta dalam menjawab tantangan Industri 4.0. "Kita juga merespon positif imbauan Pak Dirjen IKP  untuk melakukan sinergitas pusat dan daerah di bidang Kominfo," ucap Hasdullah. 

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fattah. Orang nomor dua di Provinsi Babel itu, berharap acara SAIK berjalan lancar dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh peserta. "Selamat datang di Babel peserta Festival SAIK. Semoga event ini berjalan lancar dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan," tandas Abdul Fattah. (**). 

Jumat, 26 Februari 2021

Wadduh" Beredar Kabar Gubernur Sulsel Dijemput KPK


Foto : Gubernur Sulsel (Topi biru)

Makassar, Teropongsulawesi.com, -Beredar Informasi di grup-grup percakapan WhatsApp, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 27 Februari 2021.

Informasi yang diperoleh, Nurdin Abdullah dijemput di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jendral Sudirman Kota Makassar. Sekitar Pukul 03.00 Wita.

Belum diketahui penyebab Nurdin Abdullah dijemput KPK. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Sulsel dan KPK.

Juru Bicara Nurdin Abdullah Veronica Moniaga saat dikonfirmasi mengaku belum bisa menjawab hal ini. Saat ini mereka juga masih menunggu informasi.

“Tabe, sejauh ini kami belum bisa mengonfirmasi hal ini sekarang. Secepatnya akan kami kabari apabila sudah terima informasi,” kata Vero, Sabtu (27/2/2021) dikutip via SuaraSulsel.id

Kendati demikian, informasi yang diperoleh mengatakan, NA ditangkap sekutar oukul 02,00 witra dini hari dan diterbagkan ke Jakarta sekitar pukul 07.00 wita.

“Diterbangkan pakai Garuda. Sudah ada manifestnya. Barang bukti Rp1 M,” ujarnya.

Sebelumnya Forum Komunikasi Lintas (FokaL) NGO Sulawesi melaporkan Nurdin Abdullah ke KPK. Terkait dugaan korupsi mega proyek Makassar New Port (MNP).

Koordinator Fokal NGO Sulawesi Djusma AR menyebut pembangunan proyek strategis MNP yang sementara berjalan saat ini diduga keras ada KKN.

Diduga dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya.

“Hal yang mencolok dalam dugaan ini adalah adanya rekayasa sistemik terkait modus yang dilakukan. Yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang demikian cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan. Yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Inonesia yang diketahui mempunyai kedekatan kuat dengan Gubernur Sulsel dan keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan lain tidak diperlakukan sama,” kata Djusman.

Djusman mengatakan, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu.

Bahkan anehnya, kata Djusman, pada dua perusahaan terdapat orang yang sama. Seperti Akbar Nugraha yang menjadi Direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur.

“Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto-foto kedekatan itu,” ungkap Djusman.(AJ).

Sumber : Kabarta.id

Senin, 28 Oktober 2019

BBPP Batangkaluku Hadirkan Inovasi Berbasis Website, Dr. Sabir, S. Pt, M. Si Resmi Melauncing Aplikasi SEIRAMA


Teropongsulawesi.Com, Gowa (Sulsel) - Balai Besar Penyuluh Pertanian (BBPP) Batangkaluku hadirkan Inovasi bebasis Website, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Dr. Sabir, S.Pt.,M.Si secara resmi me-launching  Aplikasi berbasis Website SEIRAMA atau Sistem Informasi Kerjasama BBPP Batangkaluku yang di langsungkan di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku. Senin (28/10/2019). 

Launching ini dihadiri oleh seluruh pegawai BBPP Batangkaluku dan penyuluh pertanian dari berbagai Provinsi yang di saat bersamaan sedang mengikuti Pelatihan Fungsional Alih Kelompok di BBPP Batangkaluku. Acara launching ini diawali dengan sosialisasi SEIRAMA oleh Kepala Seksi Program dan Kerjasama BBPP Batangkaluku (Andi Amal Hayat Makmur), yang dilanjutkan dengan pernyataan Launching oleh Kepala BBPP Batangkaluku dan diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Launching.


Sabir dalam arahannya menyampaikan bahwa Permentan Nomor 7 Tahun 2015 tentang pedoman kerjasama bidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian mengamanahkan agar setiap UPT Pelatihan Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan mitra kerjasama secara terpadu dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Pertanian melalui 4 (empat) jenis kegiatan kerjasama yaitu kerjasama pelatihan, kerjasama ketenagaan, kerjasama informasi dan teknologi, dan kerjasama sarana dan prasarana.

“Aplikasi ini akan memudahkan stakeholder atau calon mitra kerjasama untuk merencanakan kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku. Website ini merupakan salah satu bentuk adaptasi kita terhadap era industri digital 4.0,” Jelas Sabir.

“Saya berharap, website ini dapat segera disosialisasikan kepada seluruh stakeholder BBPP Batangkaluku sehingga pada akhirnya dapat lebih memudahkan dan menambah frekuensi kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku” kata Kepala BBPP Batangkaluku.

Foto : Andi Amal

Amal mengatakan bahwa SEIRAMA merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Seksi Program dan Kerjasama BBPP Batangkaluku untuk memudahkan kerja BBPP Batangkaluku dalam mempersiapkan, mengidentifikasi calon mitra kerjasama, dan memudahkan pelaporan setiap kegiatan kerjasama di BBPP Batangkaluku.


“SEIRAMA berisikan data dan informasi mengenai jenis kegiatan kerjasama, sarana & prasarana, kompetensi ketenagaan, Informasi Teknologi yang juga dilengkapi dengan informasi terkait jadwal kerjasama, prosedur kerjasama, kebutuhan dokumen, tutorial aplikasi dan pelaporan masing-masing jenis kegiatan kerjasama yang dengan mudah dapat diakses secara online melalui Personal Computer (PC), atau Smartphone, pungkasnya. 

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jabat Kadis Kominfo DIY, Ketua GoWa-MO Ucapkan Selamat


Teropongsulawesi. Com
, Makassar - Ketua Umum Group Wartawan Media Online (Gowa-Mo), Syafriadi Djaenaf mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus pusat Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jakarta, Jumat (04/10/2019).

Ketua Askompsi dipimpin oleh Ir Rony Primanto Hari, MT
yang juga Kepala Dinas Kominfo DIY. Menurutnya, dengan dikukuhkannya pengurus Askompsi ini kedepannya mampu menjadi laboratorium data pemerintah.

"Askompsi ini merupakan wadah Diskominfo tingkat Provinsi seluruh Indonesia, sehingga dengan berhimpunnya pusat informasi Pemerintahan mampu menjadi laboratorium data," katanya.

Selain itu, Syafriadi Djaenaf juga berharap Askompsi ini mampu bersinergi dengan awak media demi terwujudnya transparansi informasi publik.

"Jika Diskominfo sebagai pusat data dan informasi, kita sebagai pewarta bisa sharing terkait informasi yang akurat demi terwujudnya transparansi pemerintah termasuk menekan informasi hoax melalui koordinasi yang baik," pungkasnya. 

Selasa, 23 Februari 2021

Tingkatkan Pengelolaan dan Penata Usahaan Kearsipan, BBPP Batangkaluku Gelar Sosialisasi


Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) melakukan sosialisasi penyeragaman pembuatan naskah dinas dan penggunaan teknologi informasi berbasis tata naskah dinas elektronik, Selasa (23/2/2021), di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti pegawai dari pengolah arsip bagian umum, kelompok program dan evaluasi serta kelompok penyelenggaraan pelatihan BBPP Batangkaluku, dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana.

Dalam sambutannya, Rosdiana, mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan arsip di lingkungan BBPP Batangkaluku, arsip bukan hanya tumpukan kertas semata atau sebatas kumpulan informasi, tetapi lebih dari itu.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan dan penyimpanan arsip”,harapnya.


Nara sumber (Foto Istimewa

Sumarlin, Arsiparis Muda BBPP Batangkaluku yang juga merupakan narasumber dalam sosialisasi ini mengatakan sebagaimana Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik dan perseorangan dalam bentuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Pengelolaan arsip dinamis di Balai ini sangatlah ditentukan oleh peran SDM pada unit pengelola kearsipan di BBPP Batangkaluku, agar pengelolaan arsip dinamis dapat secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan serta penyusutan”,tuturnya.


Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Pentingnya sosialisasi ini dalam rangka penerapan tata naskah dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di BBPP Batangkaluku agar SDM pegawai yang ada di unit pengelola dapat memahami keseragaman, kaidah, norma dan standar kearsipan dalam pembuatan naskah dinas sesuai Permentan Nomor 06 Tahun 2020.

“Di Balai sendiri pengelola arsip sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu meningkatkan kompeten pegawai dalam hal pembuatan naskah dinas”,pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Sumarlin menjelaskan, proses pengelolaan arsip dinamis khususnya naskah dinas harus mengacu pada tata naskah dinas dan pola klasifikasi kearsipan Kementan agar terkelompokkan, terstruktur utuh dan menyeluruh agar informasi yang tercipta memudahkan dalam penemuan kembali. (Al Aziz).

Sabtu, 07 November 2020

Bawaslu Soppeng : Hati Hati Sebar Hoax Di Pilkada 2020, Ini Sanksinya


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Soppeng Winardi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi konten-konten kampanye yang negatif, hoax ataupun berisi SARA dalam Pilkada 2020, hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Soppeng Winardi saat gelar rapat koordinasi bersama pokja kampanye bertempat di Aula  Bawaslu Soppeng. (07/11).

Ketua Bawaslu Kab. Soppeng Mengimbau masyarakat agar dalam pelaksanaan Pilkada Soppeng tahun 2020 ini, untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Pilkada yang belum terbukti kevalidannya alias Hoax dan ujaran kebencian, tandasnya

Ditegaskan Winardi hati hati menyebar konten hoax karena  bisa saja dianggap mencederai Pelaksanaan Pilkada. Dan acuan sanksinya sudah jelas hukuman pidana dan denda yang mengancam bagi mereka yang terbukti menyebarkan jenis informasi tersebut, jelasnya

Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) bahwa Penyebar informasi Hoax bisa terancam dengan Pidana maksimal Enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar, Juga ada larangan di UU Pilkada yang dituangkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI No.0589 tentang Pengawasan konten internet pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020, Jadi bagi yang suka mengirimkan kabar atau berita bohong (Hoax), Ujaran kebencian dan lainnya atau bahkan cuma sekedar iseng mendistribusikan (Forward), harapki berhati hati ancamannya tidak main main seperti yang saya sampaikan tadi, kata Winardi

Dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilihan dan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Soppeng Kami Bawaslu Kab. Soppeng sekali lagi mengimbau dan meminta kepada Masyarakat agar bersikap teliti saat mendapat pesan berantai yang sekiranya itu adalah Hoax dan atau mengandung Ujaran kebencian, teliti dulu dan jangan lansung menforward kepada yang lainnya, pungkas Winardi.

( Hawaya, IWO 💙)

Rabu, 08 Juli 2020

PD IWO Soppeng Gelar Diskusi Internal, Pemateri Kasat Reskrim Polres Soppeng



TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL)- Kegiatan diskusi internal PD - IWO Soppeng Angkatan ke - I Tahun 2020 di Kantor Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Jalan Pemuda Nomor 114 Kabupaten Soppeng pada hari Rabu 08 Juli 2020

Pada kesempatan tersebut Ketua IWO Soppeng Andi Mull Makmun mengucapkan apresiasi atas kerjasama dari panitia yang telah membentuk acara ini menjadi sangat luar biasa,walau sangat sederhana namun intinya niat baik kita.Selaku Wartawan kita ingin mengetahui tentang etika jurnalistik, UU ITE, mutu dari suatu pemberitaan yang baik pada masyarakat.

"Seluruh rekan IWO selalu dihati, kalian luar biasa" . ungkap Ketua IWO.


Dalam sambutan Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs Sarianto, M.Si mengatakan bahwa, "Kegiatan ini sungguh sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis yang tergabung dalam IWO.Dengan kemajuan teknologi informasi menuntut kita lebih memahami, menguasai dan mengoperasikan teknologi yang ada.

Teknologi informasi telah menjadi sarana dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi alat komunikasi yang efektif sehingga pemanfaatannya tentu dilakukan secara bijak.

Konteks perjalanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, senantiasa berharap agar kemitraan yang terjadi selama ini dengan media, baik online, cetak maupun elektronik tetap berjalan dengan baik dalam mengawal proses pembangunan di Bumi Latemmamala yang sama-sama kita cintai " tutur Kadis Kominfo.

Pada kesempatan tersebut Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., SM membawakan materi " UU RI Nomor 11 Tahun 2008" informasi dan transaksi elektronik ( Rubah UU RI Nomor 19 tahun 2016.

Acara ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Andi Yulhedir.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng, Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri, A.Md., S.M, Ketua IWO dan semua anggota IWO Soppeng.

(Hawaya IWO)

Senin, 14 Oktober 2019

Gubernur Sulsel Ucapkan Selamat Kepada Lima Komisioner KIPD Sulsel Yang di Lantik


Teropongsulawesi.com, Makassar-- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah melantik lima Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah(KIPD) Provinsi Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (14/10/2019). 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel mengucapkan selamat atas pelantikan para komisioner KIPD Sulsel yang juga disaksikan Wali Kota Parepare, Bupati Bone dan seluruh hadirin.

"Kita telah menyaksikan bersama pelantikan para komisioner dan saya mengucapkan selamat atas pelantikan Komisi Informasi Provinsi Daerah," ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Yang paling penting, kata Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, Komisi Informasi hadir sebagai pencegah terjadinya miss-informasi di masyarakat. 

"Saya berharap kehadiran KIPD ini dalam rangka menjalankan peraturan yang ada dan tentu dalam menyelesaikan sengketa yang ada," kata Nurdin Abdullah. (*). 

Selasa, 08 Oktober 2019

MotorP4S, Proyek Perubahan Inovatif di Pameran Diklat PIM III LAN RI Makassar

Foto : Muhammad  Sidiq peserta Diklat PIM  III angkatan XXI LAN RI Makassar 

Teropongsulawesi.com, LAN RI Makassar - Puluhan Peserta Diklat PIM memamerkan implementasi proyek perubahan, berjejeran stand pameran dengan berbagai inovasi proyek perubahan yang di pamerkan dalam Diklat PIM III angkatan XXI kali ini.

Sebelum pelaksanaan Seminar, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari materi diklat terkait implementasi proyek perubahan, proyek perubahan merupakan prasyarat peserta Diklat PIM untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan, meski berlangsung sehari namun pameran ini sangat dipadati pengunjung. LAN RI Makassar. (08/10/19). 

Foto : Muhammad Sidiq dan Mentor Rosdiana proyek perubahan MotorP4s

Stand pameran yang dihiasi sebaik dan semenarik mungkin sesuai tema proyek perubahan yang para peserta bawakan, dari inovasi untuk peningkatan kecerdasan anak sampai inovasi pengolahan penjernihan air yang ramah lingkungkan, Salah satu stand pameran, terpaparkan semua spanduk Motor, bukan Motor yang dikendarai tetapi sebuah inovasi aplikasi bernama MotorP4S.

Foto : Stand pameran ramai dipadati oleh pengunjung

Muhammad Sidiq salah satu peserta Pameran Diklat PIM III angkatan XXI BBPP Batangkaluku, Kementerian Pertanian, menjelaskan  sebuah proyek perubahan yang dinamai MotorP4S, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya adalah sebuah terobosan inovasi baru aplikasi Android yang bisa dioperasikan melalui smartphone, merupakan solusi yang bisa mengatasi masalah pengelolaan data informasi P4S yang  dapat diunduh langsung secara gratis di Playstore android.

“Adanya aplikasi MOTORP4S  ini nantinya akan lebih memudahkan pelaporan kegiatan oleh pengelola P4S, memudahkan askes data informasi, penilaian dan pembimbingan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan P4S serta meningkatkan jumlah akses dari stakeholder, jadi akses data informasi dan update kegiatan P4S bisa setiap saat, cukup mudah hanya melalui smarthpone,”Jelasnya.

“Seorang pemimpin tidak lahir begitu saja, ia harus melewati berbagai proses, salah satunya adalah melalui Diklat PIM ini, proyek perubahan yang sudah dibuat ini jangan sampai hanya untuk kepentingan diklat saja tetapi benar-benar diaplikasikan dan kedepannya dengan aplikasi ini lebih membantu dan bermanfaat dalam mengelola informasi pertanian kita, baik pelaporan kegiatan P4S serta tentunya kepada petani dan masyarakat yang lebih baik,”Jelas Rosdiana salah satu Mentor dari BBPP Batangkaluku.(Al-Az). 

Rabu, 25 September 2019

Sambutan Kadis Kominfo pada Penutupan Worshop Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Kegiatan Worshop dengan tema Pelanggaran UU ITE No.11 Tahun 2008 yang dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan pada hari Rabu, 25/9/2019. 

Kegiatan worshop berlangsung dengan baik dan antusias dari peserta selama sehari.

Adapun yang menutup acara worshop yaitu Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng Drs. Surianto, MSi. 

Saat penutupan berlangsung Kadis Kominfo mengatakan,  bahwa regulasi ini diundangkan untuk memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik,  mengingat dewasa ini diera kemajuan teknologi informasi sangat mudah bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan fakta.

Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Sangat jelas apabila ketentuan ini dilanggar secara otomatis akan memperoleh konsekwensi hukum,  tentu dengan alat bukti yang baik,  tandas Sarianto. 

Marilah kita mengawal regulasi ini agar terhindar dari kejahatan ciber, imbau Kadis Kominfo Soppeng.  

Dia (Sarianto),  mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara bijak dan sesuai dengan kaidah budaya, ucapnya mengakhiri sambutan penutupan. 


Kegiatan diakhiri pembacaan doa dipimpin Hawaya,S.Pd yang intinya sebagai rasa syukur kegiatan worshop telah selesai dilaksanakan. semoga dapat bermanfaat buat kita semua, katanya. 

Adapun yang hadir Kadis Pemdes, utusan setiap Desa Sekabupaten Soppeng ,Ketua LSM Pelita Keadilan Kabupaten Soppeng dan anggota lainnya./W@Wa

Selasa, 12 Januari 2021

MPR dan IWO Sepakat Bekerja Sama Majukan Peradaban dan Kemanusiaan Bangsa Indonesia



Jakarta Teropongsulawesi.com - Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 

"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa _tagline_ IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti _No hoax, no SARA_ serta _Think before Click_, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR.


Selesai.

Nara hubung:
Dwi Christianto

Hotline PP IWO: +628119911920

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketua APPSI Kukuhkan Pengurus Assosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Pengurus Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) resmi dikukuhkan.  Pengukuhan itu dilakukan Ketua APPSI, Longki Djanggola sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Pengukuhan dilakukan dihadapan peserta acara diskusi nasional satu data Indonesia. Dalam komposisi pengurus AKKPSI yang dikukuhkan itu, Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah diplot sebagai Wakil Ketua. 

Pengukuhan pengurus Askompsi dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama untuk menghadirkan satu data Indonesia antara kepala BPS  DR. Kecuk Suharianto dengan pihak ASKOMPSI yang diwakili Kadis Kominfo Sumbar, Yelfin, Kadis Kominfo Kalsel, Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, dan Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah.

Dalam sambutannya  ketua APPSI Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksakan tugas diskominfo- SP yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia

Ketua Umum ASKOMPSI sekaligus Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong Askompsi untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi  komunikasi publik, e-govermant, statistik sektoral dan ciber scurity. "Termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenpanRB, kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya," urai Rony.

Wakil Ketua Askompsi, Ir. H. Andi Hasdullah, MSi ) menambahkan kehadiran ASKOMPSI  menjadi wadah bagi para Kadis Kominfo untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi lingkup urusan topoksi yang melekat pada diskominfo-SP. Termasuk menyalurkan saran dan aspirasi daerah ke pemerintah pusat untuk optimalisasi kinerja Diskominfo-Statistik dan persandian kedepan lebih bersinergi lebih kolaboratif lagi untuk mencapai kinerja optimal terhadap urusan yang melekat pada lembaga diskominfo itu.

"Bahkan ada satu strong poin  ASKOMPSI berkomitmen akan hadir menjadi perekat NKRI menuju Indonesia Hebat sebagai kelembagaan didaerah yang  menangani informasi dan komukasi publik dan kondinator yang gawani penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik SPBE didaerah," beber Andi Hasdullah.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI berdasarkan keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor:007/IX/ASKOMPSI/2019 Periode 2019- 2021 terdiri dari DEWAN PEMBINA  Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar), Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si (Kadis Kominfo
Kalsel). Selanjutnya Ketua askompsi, Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), wakil ketua lr.Herson Aden, M.Si (Kadis Kominfo Kalteng), wakil ketua lr. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi Direktur Eksekutif lr. Eddy Santoso, MM dibantu Dra. Meni Karyawati.
Sekretaris dan pengurus lainnya yaitu dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Riena Retnaningrum, SH  (Kadis Kominfo Jawa Tengah), lr. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi), Atika Nur Rahmania, S.lP, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Kansiana Salle, SH ( Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua), Dr. Drs. Sudarman,MSi ( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung), lr. Syahrullah Mursalin, MP, (Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Kalimanta Utara), Farida Lamarauna, SE,
M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

Senin, 16 September 2019

Percepatan Program dan Pencapaian Target, Kadis Kominfo Sulsel Gelar Pertemuan Rutin

Teropongsulawesi. Com - Makassar - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan rutin lingkup Diskominfo-SP di Ruang Command Center, Senin (16/9/2019).

Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo-SP, Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si, dihadiri seluruh pejabat lingkup Diskominfo-SP, pengelola aduan publik dan Tim Arsitektur.

Andi Hasdullah mengatakan pertemuan ini digelar untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari semua bidang untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Foto : Kadis Kominfo SP Sulsel 

Andi Hasdullah meminta agar semua pejabat bersama staf dapat menginventarisasi, memilah-milah pekerjaan yang belum diselesaikan untuk segera ditindaklanjuti semua program di tahun 2019 ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada pemaparan ini dilaporkan beberapa hal terkait realisasi dan kendala dari program/kegiatan semua bidang.

Lukmanuddin, Kabid Layanan e-Government dan Pengelolaan Data melaporkan 2 hal penting yang menjadi prioritas program kerjanya yakni terkait Integrasi Sistem dan Infrastruktur. Untuk aplikasi yang sementara disosialisasikan terus ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Smart Office, namun masih ada kendala di lapangan karena masih ada admin OPD ataupun kepala OPD yang lambat merespon surat masuk, untuk itu perlu terus dilakukan pendampingan dan sosialisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik terkait surat dengan tanda tangan elektronik. Aplikasi lainnya ada SIMPEG yang dibangun oleh Tim Arsitektur Diskominfo sementara proses penyelesaian, aplikasi Integrasi idata, dan aplikasi TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) juga sedang proses penyelesaian.

Dari segi infrastruktur dilaporkan, telah dibangun jaringan Fiber Optik (FO) di semua OPD, Rumah sakit dan tempat-tempat layanan publik yang diharapkan dapat tuntas pada tanggal 25 Oktober mendatang, selain itu ada pembuatan videotron yang sudah siap dioperasikan pada akhir September.

Dari Bidang Statistik menyampaikan bahwa telah dilaksanakan pembuatan aplikasi e-data statistik dan telah dilakukan pelatihan penginputan e-data statistik untuk semua OPD hal tersebut mendapat respon antusias dari para peserta.

Selanjutnya, menurut Kaharuddin Azis, Kabid Statistik, sekarang ini aplikasi e-data statistik sedang dalam proses integrasi data pada aplikasi idata yang dibangun Tim Arsitektur Diskominfo. Hal ini dilakukan untuk memudahkan user/pengguna mengetahui data statistik sektoral secara cepat dan tepat waktu. Olehnya itu diharapkan peran serta OPD untuk rutin mengupdate data-datanya.

Disampaikan pula bahwa pada tanggal 26 September 2019 di lapangan Kantor Gubernur akan diadakan Upacara Hari Statistik yang menghadirkan peserta upacara dari pegawai BPS se-kab/kota dan ASN lingkup Kantor Gubernur Sulsel.

Untuk Bidang Komunikasi, disampaikan oleh Ferry selaku Kabid Komunikasi, bahwa kegiatan difokuskan pada layanan Opini Publik, KIM dan Pertura (menyampaikan pesan melalui Pertunjukan Rakyat). Juga pada akhir September ini salah satu kegiatan yang akan dijalankan yakni Baruga TV dan Program Sulsel Bicara Baik.

Sementara Kepala Bidang Informatika, Badaruddin melaporkan kegiatan difokuskan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang saat ini sedang dilakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat nasional dan Provinsi Sulsel. “Kami bertekad untuk masuk 10 besar, untuk itu kami bersama Tim turun langsung ke lapangan ke OPD untuk memperoleh informasi untuk melengkapi data yang ada di website PPID Sulsel. Perlu disampaikan bahwa website PPID Sulsel : https://ppid.sulselprov.go.id/ sudah berbasis android,” ujar Badaruddin.

Untuk Bidang Persandian, dilaporkan Kabid Yulianus Sonda, kegiatan yang menjadi fokus saat ini adalah proses tanda tangan elektronik untuk semua kepala OPD untuk penerbitan Sertifikat TTE. Selain itu seluruh aplikasi yang dibangun oleh Diskominfo Sulsel akan didaftarkan ke BSSN untuk dilakukan IT Security Assesmen, baik yang belum maupun yang sudah dibangun dan sudah berjalan.

Sabtu, 22 Februari 2020

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta


Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:
Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 
Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com
Tim Media: 081218212734

Jumat, 26 Februari 2021

Jubir KPK Ali Fikri Minta Publik Menunggu Pengumuman Resmi Terkait OTT Gubernur Sulsel


Jubir KPK Ali Fikri (Foto Dokumen).

Makassar, Teropongsulawesi.com, -Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (27/2/2021) dini hari.

“Tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di sulawesi  selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Fikri.

Pihaknya meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari pimpinan KPK soal kasus tersebut.

“Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” sebutnya.

Saat ini Nurdin Abdullah bersama 5 orang lainnya sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (topi biru) tiba di Bandara Cengkareng Jakarta pukul 07.30 WIB selanjutnya ke gedung KPK dilakukan pemeriksaan.
“Tim masih bekerja,  dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” jelasnya.

Selain Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. beberapa orang ikut diamankan KPK. Penangkapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020.

Berikut beberapa orang yang diduga turut diamankan Tim KPK:

Agung Sucipto (Kontraktor, 64 Tahun)

Nuryadi (Sopir Pak Agung, 36 Tahun)

Samsul Bahri (Adc Gubernur Sulsel, Polri,  48 Tahun)

Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan)

Irfandi (Sopir Edy Rahmat)

Adapaun barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp1 Milyar yang di amankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Sebelumnya Juru Bicara (jubir) Nurdin Abdullah, Veronica Miranty yang coba dikonfirmasi tak menjelaskan secara pasti perihal peristiwa tersebut.

“Tabe.. sejauh ini kami belum bisa mengonfirmasi hal ini sekrang. Secepatnya akan kami kabari apabila sudah terima informasi,” katanya melalui pesan Whatsapp ke awak media, Sabtu (27/2/2021).

(Ismail)

Rabu, 03 Februari 2021

Bupati Soppeng Buka RKPD, Camat/Lurah dan Kepala Desa Sebagai Leading Sektor dan Pilar Pembangunan Daerah


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:
-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
-Perbaikan kesejahteraan sosial
-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
-Pengembangan infrastruktur daerah
-Perbaikan tata kelola kepemerintahan
-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “
Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya
3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda Kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya Kabupaten Soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .
• Pembangunan dan peningkatan Jalan:
• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.
Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022
melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan "


Published Hawaya IWO 💙

Senin, 11 Januari 2021

Bupati Soppeng Keluarkan Kebijakan Surat Edaran Bagi ASN : Umur 50 Tahun Keatas dan Ibu Hamil Kerja Tugas di Rumah


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Pemerintah Kabupaten Soppeng mengeluarkan surat edaran (SE) dengan nomor 800/22/BKPSDM/I/2021 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara untuk mengendalikan penyebaran Covid 19 (Corona Virus Disiase 2019) pada lingkup pemerintah kabupaten Soppeng

Dalam surat edaran yang tertanggal 8 Januari 2021 tersebut dikirimkan kepada Para
Staf Ahli
Bupati,
Para
Asisten
Sekda, Para Pimpinan SKPD
Lingkup Pemkab. Soppeng, Para Kepala Bagian Lingkup Setda
Kabupate Soppeng serta kepada ara Camat Lingkup Pemkab. Soppeng.

Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa, "Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan penjelasan kebijakan Pemerintah dalam
rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk
keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol
Kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat, serta mencermati perkembangan pandemic Covid-19 yang terjadi
akhir-akhir ini.

Dengan adanya varian baru virus Covid-19 maka untuk tetap terlaksananya
pelayanan umum dan tugas rutin pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng,
maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dengan ketentuan :

a. ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/ tempat tinggalnya (Work From Home) dan bekerja di kantor (Work From
Office) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

b. Pimpinan SKPD harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat
Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak
terhambat.

2. Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pimpinan SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas dan ASN wanita yang sedang hamil melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.

b. Pimpinan SKPD agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif
bagi pejabat/pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang dapat bekerja
ditempat tinggalnya (Work From Home) sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dan bekerja di kantor (Work From Office) sebesar 25% (dua puluh
lima persen) mulai dari Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat
Fungsional dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan
fungsi.

c. ASN yang melaksanakan tugas secara Work From Home mendapatkan surat
tugas dari Pimpinan SKPD.

d. Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari
tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.

e. Bagi ASN yang melaksanakan tugas secara Work From Home dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart office, email, whatsapp, zoom cloud meetings dan aplikasi lain) dengan ketentuan bahwa selama
jam kerja efektif, semua ASN yang melaksanakan tugas dari tempat
tinggal untuk tetap stand by dalam melaksanakan tugas dan menerima
arahan/petunjuk pimpinan di tempat tinggal masing-masing, kecuali
dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait
pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya
kepada atasan langsung.

f. Absensi bagi ASN yang melaksanakan tugas di kantor Work From Office
dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan jam kerja (tidak
menggunakan absensi elektronik/scan finger print).

g. Absensi bagi ASN yang melaksanakan tugas Work From Home dianggap
hadir apabila melaporkan kegiatan kepada atasan langsung dan apabila
tidak melapor dianggap tidak hadir.

h. Pelaporan absensi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g,
selanjutnya diinput pada aplikasi SIA oleh operator SKPD.

i. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggal.

j. Kegiatan apel pagi/sore, SKJ, Car Free Day, upacara hari senin, dan
upacara peringatan hari besar lainnya untuk sementara ditiadakan.

3. Menunda dan/atau membatalkan seluruh penyelenggaraan tatap muka yang
menghadirkan banyak peserta sampai batas waktu yang kondusif;

4. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;

5. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat
dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar
peserta rapat (social distancing);

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak
melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, kecuali tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan berdasarkan perintah pimpinan.

7. Bagi ASN yang pernah melakukan perjalanan ke luar daerah yang terdampak
COVID-19 atau pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19
wajib melaporkan dan memeriksakan diri pada petugas kesehatan/puskesmas
terdekat atau menghubungi Call Center PSC 119 Soppeng (0484) 119 atau
08114000119 dan Call Center RSUD Latemmamala Soppeng (0484) 23307
atau 082291621346.

8. Apabila ASN tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan
tanggal 21 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan
perkembangan penyebaran Penyakit COVID-19 di Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab. Tegasnya.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tulisnya.

Surat ini di Cap dan tandatangani Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak,SE dengan tembusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
di Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng. (Red).
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved