Sekda Kabupaten Soppeng Menghadiri Acara Sosialisasi Program Nasional & Penguatan Jejaring Rujukan Yang di Gelar Oleh RSUD Latemmamala

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si menghadiri acara Sosialisasi Program Nasional dan Penguatan Jejaring Rujukan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala dilangsungkan di Aula Hotel Maryam Palace. Jumat (4/8/2023).

Ketua Panitia, dr. Andi Nildawaty, Sp. PD dalam laporannya mengatakan, " Program Nasional merupakan program-program prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf Kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Pada standar akreditasi RS, Program Nasional meliputi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Angka Kesakitan TB, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan KB RS Program Yang termasuk dalam Prognas ini Sebagian besar bukanlah sesuatu yang baru.

"Bagi tenaga Kesehatan, Program-program ini telah kita geluti bersama sejak puluhan tahun terakhir.

"Namun bahkan dengan berbagai Upaya target-target dari program tersebut masih jauh dari harapan, misalnya angka kematian ibu nasional pada tahun 2022 berkisar 305 kematian per 100.000 KH (183), deteksi TBC di Indonesia mencapai rekor tertinggi di tahun 2022.

"Oleh karena itu, Kemenkes masih menjadikan kelima program tersebut sebagai prioritas pelayanan di tahun 2023 dan RS sebagai pusat pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif diharapkan berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan dari kasus-kasus tersebut, sehingga dimasukkanlah sebagai standar akreditasi RS, jelasnya.

"Namun segala Upaya tenaga Kesehatan di RS tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kerja sama dari pemerintah daerah dan puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama.

"Puskesmas dan pemerintah daerah, terutama dari lingkup terkecil, adalah ujung tombak dan berada di garis terdepan dalam memperbaiki taraf Kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng, katanya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita Bersama mengenai kasus-kasus atau kondisi-kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita kawal Bersama hingga mendapat pelayanan Kesehatan yang terbaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni, Mensosialisasikan program nasional RS, Memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan dalam deteksi dini kasus di lapangan, kemudian tercapainya penguatan jejaring rujukan kasus yang termasuk dalam Program Nasional (Prognas).

Dalam kegiatan ini sebagai peserta yakni terdiri dari, Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, Para Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Pkm, Bidan Koord, Tenaga Gizi PKM, sebut ketua panitia.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD La Temmamala Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ dalam sambutannya mengatakan, " Kegiatan ini kami sangat harapkan bagaimana koordinasi bisa berjalan antara pihak rumah sakit dengan pihak lainnya, dan para Camat yang hadir yang merupakan stakeholder kita, yang tidak kalah pentingnya leading sektor para Kepala Puskesmas yang selalu mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan rujukan yang ada di rumah sakit, sehingga program nasional ini dapat berjalan dengan baik, jelasnya.

"Kami sangat mengharapkan nantinya para teman-teman yang dari Puskesmas dapat menerima dan menyerap materi-materi dari para narasumber nantinya sehingga dapat mengimplementasikan di pelayanan, terutama penanganan stunting yang merupakan program nasional serta penanganan -penanganan kesehatan yang lainnya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Latemmamala akan melaunching Poliklinik stunting yang merupakan suatu inovasi aksi perubahan dari peserta diklatpim 3 yaitu Wakil Direktur II RSUD La Temmamala, Drg. Aswan M.Kes.

Sekretaris Daerah, Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya yang mewakili Bupati Soppeng sekaligus membuka Sosialisasi Program Nasional Dan Penguatan Jejaring Rujukan mengatakan bahwa," Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

"Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai.

"Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional.

"Salah satu target tersebut terdapat pada standar akreditasi Rumah Sakit yaitu program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan Keluarga Berencana rumah sakit.

"Pelaksanaan program Nasional oleh Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud.

"Keberhasilan RS dalam mencapai target program nasional ini baru dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari segala sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas DP3AAKB, dan Pemerintah Daerah.

"Peran dari sektor tersebut terutama dalam hal deteksi dini kasus dan upaya percepatan rujukan melalui jejaring Pemda, Puskesmas, dan Dinkes ke Rumah Sakit.

"Saya berharap semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang kita cintai, pungkas Sekda H Andi Tenri Sessu.

Turut Hadir pada kegiatan ini, Kadis Kesehatan, Kadis P3AAKB, Jajaran Manajemen RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng.

(Red/**)

Antusiasme Tinggi Siswa SDN 237 Aletellue pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, Tim Kesehatan UPTD Puskesmas Sewo menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 237 Aletellue, Kecamatan Lalabata.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (22/4) ini melibatkan skrining perilaku merokok sebagai langkah preventif terhadap kebiasaan merokok di kalangan anak.

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan lain yang bertujuan mendeteksi dini potensi masalah kesehatan pada siswa. 

Selain pemeriksaan, tim kesehatan memberikan edukasi singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, konsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. 

Fokus pencegahan perilaku tidak sehat juga menjadi bagian penting melalui skrining perilaku merokok yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya merokok sejak dini.

Kepala Sekolah SDN 237 Aletellue, Muhlis, S.Pd, M.Pd, menyambut baik kegiatan ini. 

“Kami sangat berterima kasih kepada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting ini". 

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, kami dapat memantau kondisi kesehatan siswa-siswi kami secara berkala". 

"Selain itu, skrining perilaku merokok juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah kebiasaan buruk sejak usia dini,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan siswa serta mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat dan produktif. 

UPTD Puskesmas Sewo berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

UPTD Puskesmas Sewo adalah unit pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui berbagai program preventif dan promotif, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan edukasi kesehatan di lingkungan sekolah.

(Red) 

Puskesmas Batu-Batu Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dokter Kecil

Foto :Asnani ,SKM, MKM dan Hj. Nisma, S.Kep

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dokter Kecil Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Batu -Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng di Ruang Pertemuan UPTD Puskesmas Batu Batu pada hari Sabtu 19/10/2019.

Dalam laporan ketua panitia Ridawati AMKG mengatakan bahwa, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang dokter kecil di sekolah yang merupakan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik fisik,  mental, sosial maupun lingkungan.  

Foto : Ketua Panitia Ridawati AMKG  saat menyampaikan laporan 
              

"Sehat merupakan syarat bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif. Salah satu cara yang bisa di tempuh untuk mendapatkan jiwa raga yang sehat dengan melakukan pendidikan kesehatan. Sementara itu, sekolah merupakan tempat terjadinya proses transfer ilmu,termasuk ilmu yang berkaitan dengan kesehatan,lembaga vital dan ideal untuk pendidikan kesehatan inilah yang melatar belakangi Dokter kecil ini," ungkap Kepala UPTD Puskesmas Batu Batu Hj.Nisma, S.Kep.

Sementara itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Asnani, SKM, MKM Programmer Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan di sekolah banyak masalah kesehatan yang berbeda beda di SD, SMP, SMA.Untuk di SD masalah kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan beraktifitas. 

Adapun tugas dokter kecil yaitu

Menggerakkan dan membimbing teman melaksanakan pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi, pengenalan diri tanda tanda penyakit, pengukuran tinggi badan dan berat badan dan penyuluhan kesehatan.

Selain itu juga membantu petugas kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan di sekolah, pengamatan kebersihan di sekolah dan melapor hal - hal khusus yang ditemuinya kepada guru UKS/Kepala Sekolah.  

Dokter kecil itu menjadi contoh bagi teman temannya, mengawasi kebersihan kelas halaman sekitarnya, menasehati dan membantu teman tentang kebersihan dan kesehatan serta membantu guru UKS di sekolah misalnya memeriksa kuku, rambut dan kerapian berpakaian, pungkas Asnani. 

Adapun yang hadir pada kegiatan ini yakni Guru UKS UPTD SPF SDN 50 Tarawang, SDN 227 Bera, SDN 248 Laulaweng, SDN 49 Paria, SDN 54 Bolamallimponge, SDN 66 Mario, SDN 249 Mattirobulu dan  63 jumlah siswa perwakilan sekolah dan Petugas Puskesmas Batu batu. (W@Wa). 

Raker dan Seminar Kesehatan Patelki di Soppeng, Ini Harapan Bupati Andi Kaswadi Razak

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Seminar Kesehatan Dewan Pimpinan Wilayah Patelki (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia) Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Gedung pertemuan masyarakat Kabupaten Soppeng, Minggu, 25 September 2022

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Patelki Sulawesi Selatan mengangkat tema, "

Kolaborasi dan Sinergitas Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyehatkan negeri.

Ketua Panitia, Muhtar, SKM, M. Kes dalam laporannya mengatakan, Patelki ini  wadah berhimpunnya para ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang dulu kita kenal dengan analis kesehatan yang tugas utamanya adalah melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia dalam rangka penegakan diagnosa serta untuk mengetahui penyebab penyakit  dan  perkembangan penyakit, ungkapnya.

Kata Dia, "Kegiatan hari ini merupakan puncak kegiatan rapat kerja wilayah yang kami laksanakan di kabupaten Soppeng yang terdapat beberapa rangkaian kegiatan mulai dari workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota kami yang dihadiri oleh utusan  24 kab/kota  yang ada di Sulawesi Selatan,  dan tadi malam kami juga melaksanakan rangkaian rapat kerja wilayah untuk menyusun program kerja yang tentu tujuannya bukan hanya untuk anggota tapi bagaimana kolaborasi Patelki sebagai organisasi profesi dalam membantu pemerintah menuntaskan masalah kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan, tuturnya. 

Dikatakannya, "Subtema kita pada hari ini yaitu bagaimana penanganan pada penyakit TORCH, di mana  jika tidak ditangani dengan baik  maka akan berdampak pada meningkatnya kematian ibu  hamil dan anak yang baru lahir.   

"Sehingga kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu pemerintah, karena organisasi profesi adalah Mitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

"Kami berharap kehadiran kita dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Soppeng, terang Muhtar.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patelki, Atna Permana, SKM, M. Biomed, Ph. D dalam sambutannya mengatakan, "Saya menyampaikan apresiasi kepada ketua DPW Patelki, dimana apa yang dilakukan ini sejalan dengan motto DPP yaitu bersinergi menyehatkan negeri yang artinya bahwa bukan hanya menyehatkan masyarakat tapi juga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. 

Dijelaskan bahwa, "Hari ini DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Patelki Kabupaten Soppeng sudah membuktikan kerjasama dengan pemerintah daerah yang telah menghadirkan Bupati Soppeng bersama segenap elemen lainnya, dan kepada DPC yang lain, paparnya.

"Mari saling sharing karena terkadang pengalaman dan kebijakan setiap Kabupaten berbeda dan biasanya akan ada masukan-masukan sehingga kebijakan satu provinsi dapat sama, imbuhnya. 

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kadis Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan dr Hj. Rosmini Pandin, MARS dalam sambutannya mengatakan, " Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja wilayah, semoga Patelki Sulsel mampu melahirkan program kerja yang dapat disinergitas dengan program kerja Prov. Sulawesi Selatan. 

"Sejalan dengan terus berkembangnya pengetahuan ilmu teknologi serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium medik yang bermutu gambar standar secara nasional maupun internasional maka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional para ahli laboratorium harus senantiasa dilakukan.  

"Kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi Anggota Patelki untuk semakin mempertajam dan memperdalam pengetahuan dalam pelaksanaan profesi tenaga laboratorium. 

"Karena  pemberian pelayanan prima khususnya pelayanan laboratorium kesehatan yang  aman dan berkualitas kepada masyarakat sangatlah penting, tegasnya.

"Saya berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi lahan menimbah ilmu dan mengasah keterampilan lebih jauh bagi anggota Patelki dalam upaya penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. 

"Selama hampir 3 tahun kita berusaha bangkit dari pandemi Covid-19. Jadi  hal yang perlu kita pelajari bersama adalah pentingnya menguatkan Sinergi dan kolaborasi mulai dari tenaga kesehatan, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.  

"Kekuatan ini yang harus terus kita pertahankan untuk kembali melanjutkan berbagai agenda pembangunan kita di Sulawesi Selatan, tandasnya.

Pada kegiatan yang sama, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, "Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Soppeng, saya menyampaikan selamat datang di kota Kalong dan semoga kehadiran kita berkesan selama berada di sini. 

"Karena ini memang merupakan salah satu strategi kita untuk bagaimana bapak dan ibu sekalian mengenal Soppeng, ujar Bupati Soppeng Andi Kaswadi.

"Ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh jajarannya selalu berkomitmen bersama  bahwa selaku pelayan masyarakat tentu selalu ingin memberikan yang terbaik, terang Andi Kaswadi. 

Diterangkan Bupati Soppeng bahwa, "Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan termasuk bagaimana organisasi kita ini bisa terselamatkan dari berita-berita bahwa akan terjadi tsunami PHK terhadap tenaga Non ASN, dan alhamdulillah tiga hari yang lalu kami melakukan pertemuan dengan seluruh Bupati se Indonesia di Jakarta terkait berita ini dan Alhamdulillah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan yang perlu dibicarakan yaitu kemungkinan nanti ada pendataan ulang tenaga-tenaga yang ada di daerah yang perlu mendapatkan perhatian bukan hanya tenaga kesehatan tapi tenaga pendidikan dan tenaga sukarela yang lainnya, beber Bupati Andi Kaswadi Razak.

"Pada masa pandemi petugas laboratorium ini sangatlah penting karena tidak ada yang bisa bergerak dan mengambil tindakan tanpa adanya hasil dari laboratorium dan kita harus bertindak cepat jangan sampai kita terlambat mengambil tindakan yang akan berakibat fatal. 

"Makanya kami upayakan melengkapi fasilitas Labkesda kita harus yang terbaik dan itu telah kami buktikan.

 

"Saya juga berharap di Kabupaten Soppeng semoga ditahun ini sudah ada spesialis mikro biologi klinik karena Rumah Sakit kami sudah Tipe B dan pada kesempatan ini juga kami mohon dukungan dan restu dari Gubenur dan Dinas Kesehatan provinsi Sulsel.

"Semoga tahun ini di Kabupaten Soppeng sudah ada Rumah Sakit Ibu dan Anak, karena di  Kabupaten Soppeng, masalah kesehatan adalah prioritas utama kami, tegas Andi Kaswadi Razak menutup.

Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai bentuk pembukaan seminar Patelki ini se Sulawesi Selatan oleh Bupati Soppeng yang turut didampingi oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel, Ketua Umum Umum Patelki, Ketua DPW Patelki dan Kadis Kesehatan Kabupaten Soppeng.

Sekedar diketahui para Narasumber pada kegiatan seminar ini yakni, dr Hj. Rosmini Pandin (Kebijakan Pemerintah dalam penguatan Laboratorium),

Atna Permana, SKM, M. Biomed, Ph.D ( Peran Kolaborasi ATLM dan Bidan dalam mendukung Program Pemerintah), Dr. Wiwi Irawan, Sp. OG, M. Kes (Infeksi TORCH Maternal dan Kongenital), Sumitro Rahman, SKM, M. Kes ( Aspek Teknis Pemeriksaan TORCH di Laboratorium), Dr.H. Mustakim, M. Kes, Sp.PK ( Aspek Klinis Dan interpretasi Pemeriksaaan TORCH), Ruly, S. ST, M. Kes ( Validasi dan Verifikasi Pemeriksaaan TORCH di Laboratorium).

Turut hadir, para pimpinan cabang Patelki se Sulawesi Selatan, para ketua Organisasi Profesi se Kabupaten Soppeng.

(Red/Issan)

Semangat Belajar Siswa Kelas 3C SDN 7 Salotungo di Stand Pameran Dinas Kesehatan Soppeng dalam Peringatan Hari Jadi ke-763

Watansoppeng, Teropongsulawesi.com,- 29 April 2024 - Semangat belajar siswa kelas 3C SDN 7 Salotungo menjadi sorotan saat mereka mengikuti kunjungan ke stand pameran Dinas Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Soppeng yang ke-763. Kegiatan ini dipandu oleh kepala Dinas Kesehatan, Hj. Andi Maria Razak, SE, dengan dukungan dari Wali Kelas, Anang, S. Pd, dan Kepala Sekolah, Abdul Asis, S. Pd I.

Pameran kesehatan tersebut menjadi bagian penting dari perayaan Hari Jadi Soppeng yang meriah. Para siswa kelas 3C tampil dengan antusias mengikuti penjelasan dan demonstrasi yang diberikan di stand pameran. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui program imunisasi, promosi kesehatan, dan gaya hidup sehat.

Hj. Andi Maria Razak, SE, kepala Dinas Kesehatan, beserta staf menyambut siswa dengan ramah dan memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai program kesehatan yang dilaksanakan di Soppeng. Anang, S. Pd, Wali Kelas, mengungkapkan kebanggaannya atas antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ini dan menyatakan pentingnya kesadaran akan kesehatan sejak usia dini.

Siswa-siswi kelas 3C juga menunjukkan rasa terkesan dan bersemangat untuk berbagi pengetahuan yang mereka dapatkan dengan teman-teman sekelasnya. Pengalaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru tetapi juga memupuk rasa kepedulian terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan.

Abdul Asis, S. Pd I, Kepala SDN 7 Salotungo, mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah efektif untuk memperluas pengetahuan siswa tentang kesehatan. Ia berharap kegiatan seperti ini akan terus dilakukan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di kalangan siswa.

Published (16)

Siswa(i) SDN 233 Abbinengnge Mengikuti Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Watansoppeng, Teropongsulawesi.com,- Pemeriksaan kesehatan anak sekolah merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dasar yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan siswa sebagai salah satu upaya deteksi dini jika siswa memiliki masalah kesehatan yang di gelar pada Senin 3 Juni 2024.

Kegiatan ini di gelar di SDN 233 Abbinengnge dan merupakan program rutin Puskesmas takkalala dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sekolah di wilayah kerja, dimana salah satu program kerjanya adalah pemeriksaan kesehatan rutin siswa yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, Ujar dari Evi Febriani S.Pd saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Dalam pemeriksaan kesehatan berkala ini puskesmas Takkalala melibatkan dokter dan beberapa petugas puskesmas lainnya. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan berat badan (bb),tnggi badan (tb),pemeriksaan gigi,mulut,telinga,kulit dan kuku.Selain itu dilakukan juga penyuluhan tentang kesehatan yang diikuti mulai dari siswa(i) kelas 2 sampai 6.

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik sejak dini cara hidup bersih dan sehat yang dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan dapat di terapkan dimana pun mereka berada.

Published (16)

Tinjau Posko Pasar Modern BSD, Kapolri Ingin Prokes Ditegakan Guna Menurunkan Level PPKM

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021). 

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit. 

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan. 

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini. 

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun. 

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak. 

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit. 

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri. 

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon. 

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan. 

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung. 

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona. 

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas. 

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari. 

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

Menyambut Hari Bhayangkara ke-75, STI Bekerja Sama PUSDOKKES Dan PERAPI Memberikan Layanan Operasi Bibir Sumbing Secara Gratis

Jakarta - Teropongsulawesi.com,- Menyambut Hari Bhayangkara Ke-75, HUT DOKKES POLRI Ke-75, dan HUT Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Raden Said Sukanto Ke-55. Smile Train Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia (PUSDOKKES POLRI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) memberikan layanan operasi sumbing gratis.

Acara bakti sosial ini untuk dibagikan lebih dari 1000 anak penderita bibir sumbing di Indonesia di masa adaptasi baru. Smile Train Indonesia juga terus menebar semangat dan berkomitmen untuk menekan dampak Kesehatan serius pada bayi dan anak melalui pengadaan operasi gratis dengan memberdayakan tenaga medis lokal untuk memberikan layanan di komunitas mereka.

Kegiatan Bakti sosial yang dilakukan secara serentak di lebih dari 38 RS Bhayangkara di berbagai daerah di Indonesia ini dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 di setiap pelaksanaannya. Kegiatan ini juga telah memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori operasi sumbing terbanyak selama pandemi. Upacara penghargaan oleh MURI ini dilaksanakan pada 15 Juni 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Raden Said Sukanto.

Brigjen. Pol. Dr. dr. Rusdianto, M.M., M.Si., DFM. Kepala Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI ( KAPUSDOKKES) mengatakan, “PUSDOKKES POLRI turut prihatin akan tingginya jumlah kasus bibir sumbing di Indonesia. Oleh sebab itu, PUSDOKKES POLRI untuk yang kedua kalinya mengadakan Bakti Sosial Operasi Gratis Bibir Sumbing serentak di seluruh Indonesia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi baru. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Smile Train Indonesia, dan ini merupakan bagian dari dedikasi PUSDOKKES POLRI kepada negara Indonesia untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, selaras dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 DOKKES berbakti untuk POLRI bagi negeri.”

Data menunjukkan bahwa setiap hari, ada 540 bayi di dunia yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan/atau celah langit-langit, yaitu kondisi terdapatnya celah di antara rongga mulut dan rongga hidung akibat ketidaksempurnaan proses penyatuan bibir dan langit-langit pada masa perkembangan janin. Anak-anak dengan kondisi ini berpotensi mengalami komplikasi kesehatan, dan bahkan dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial anak akibat stigma yang ada di masyarakat.

Mayjen TNI dr. Budiman, SpBP-RE, MARS, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) menjelaskan, “Anak-anak yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing beresiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti kesulitan makan, bernapas, mendengar, berbicara, serta beresiko tinggi mengalami malnutrisi. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak dalam jangka panjang, sehingga juga membawa dampak besar terhadap kualitas dan kemajuan suatu negara.”

Sebagai upaya mengurangi resiko tersebut, Smile Train Indonesia, bermitra dengan ratusan rumah sakit, tenaga medis profesional, serta institusi-institusi lokal lainnya termasuk PUSDOKKES POLRI dan PERAPI, untuk melakukan layanan operasi gratis bibir sumbing. Hal ini dilakukan agar layanan ini dapat menjangkau pasien dari seluruh Indonesia, bahkan di tengah pandemi yang penuh tantangan ini.

Deasy Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia mengatakan, “Selama satu tahun terakhir, kita semua mengalami dampak dari pandemi ini, termasuk kami di Smile Train Indonesia. Namun, kami tetap semangat untuk terus berupaya agar pasien-pasien kami mendapat pelayanan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Walaupun sempat tertunda dan harus menunggu lebih lama karena pandemi ini, kami bersyukur operasi gratis bibir sumbing ini dapat berjalan kembali, melalui kerjasama dengan PUSDOKKES POLRI dan PERAPI. Oleh karena itu, kami ingin berterima kasih dan memberikan selamat kepada PUSDOKKES POLRI dan PERAPI karena telah memberikan layanan operasi gratis bibir sumbing kepada lebih dari 1.000 anak-anak di seluruh Indonesia di masa adaptasi baru ini.“

Layanan Operasi Gratis Bibir Sumbing dilakukan selama periode di bulan Juni 2021. Per tanggal hari ini sebanyak 750 operasi telah berhasil dilaksanakan di 38 RS Bhayangkara dari seluruh Indonesia, dan saat ini juga masih berlangsung kegiatan operasi di beberapa wilayah, termasuk RS Bhayangkara Jambi, RS Bhayangkara Semarang, RS Bhayangkara Banten, RS Bhayangkara Denpasar, RS Bhayangkara Mataram, RS Bhayangkara Ambon, RS Bhayangkara Palangkaraya, dan RS Bhayangkara Bandung.

Kegiatan ini mendapatan perhatian khusus dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai jumlah operasi sumbing terbanyak. Jusuf Ngadri dari Dewan MURI mengatakan, “Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) mengucapkan selamat kepada Smile Train Indonesia, PUSDOKKES POLRI, dan PERAPI atas terpecahkannya rekor operasi sumbing terbanyak selama pandemi. Kami mengapresiasi dedikasi mulia Smile Train Indonesia, PUSDOKKES POLRI, dan PERAPI yang telah berupaya untuk membantu pasien sumbing di Indonesia, bahkan di masa yang menantang ini. Semoga di masa depan, makin banyak masyarakat Indonesia yang terbantu, demi kesehatan dan kesejahteraan bangsa.“

Tentang Smile Train

Smile Train memberdayakan tenaga ahli medis dalam negeri dengan pelatihan, pendanaan, dan sumber daya untuk memberikan operasi celah gratis dan perawatan celah yang komprehensif untuk anak-anak di seluruh dunia. Kami mengedepankan solusi berkelanjutan dan model kesehatan global yang terukur untuk perawatan celah, yang meningkatkan kualitas hidup anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk makan, bernapas, berbicara, dan pada akhirnya berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan berkelanjutan Smile Train, dan bagaimana donasi Anda dapat berdampak secara langsung dan jangka panjang, silakan kunjungi smiletrain.org.

Published (Is)

Direktur PT. Agung Perkasa Utama Cemerlang Andi Ilham Serahkan Bantuan Alkes PCR Real Time & Auto EXTRATOR Libex di Indonesia Timur

Direktur PT. Agung Perkasa Utama Cemerlang Andi Ilham saat menyerahkan Bantuan Alkes PCR Real Time & Auto EXTRATOR Libex di Kaimana (Foto Istimewa)

Kaimana (Papua Barat), Teropongsulawesi.com,-Memasuki pertengahan tahun 2021, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Masyarakat Indonesia diimbau untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar dapat hidup produktif dan tetap terhindar dari penularan virus yang sudah menelan lebih dari 500 ribu korban jiwa ini.

Saat ini, pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menggunakan istilah “new normal” yang kerap digunakan selama pandemi COVID-19. Istilah tersebut telah diganti menjadi “adaptasi kebiasaan baru” atau AKB. Pada era ini, masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif, namun tetap menerapkan langkah pencegahan COVID-19.

Pemerintah memang telah memberikan upaya yang cukup serius untuk pencegahan wabah corona, namun ada yang cukup memberikan perhatian bahwa ada upaya masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam upaya penerapan protokol kesehatan.

Kegiatan dini hari di salah satu Kabupaten yang ada di Indonesia Timur provinsi Papua Barat Penyerahan Bantuan PCR oleh Andi Ilham sebagai Direktur PT. Agung Perkasa Utama Cemerlang Bandung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Dalam Rangka Penanggulan Covid 19 di Aula RSUD. Kaimana (13/04/2021)

Alat yang diserahkan berupa Alat Kesehatan yaitu Gentier 48E Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) dan Auto Extractor Libex.

Ini adalah langkah yang cukup membantu pemerintah daerah, khususnya bagi tenaga kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan di kaimana.

"Ucapan Terimakasih atas penyerahan bantuan oleh PT. Agung Perkasa, Kehadiran Alat ini sangat membantu petugas kesehatan" ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaimana.

PLH Bupati Kabupaten Kaimana Luther Rumpumbo, S. Pd., MM dalam sambutannya menyampaikan bahwah

Pemerintah sangat serius untuk melakukan tindakan pencegahan terkait wabah corona. Bukti keseriusan itu ditandai dengan perhatian yang besar pemerintah untuk menerapkan undang undang protokol kesehatan.

"Terimakasih dan Apresisai yang sebesar besarnya untuk PT. Agung Perkasa yang sudah turut memperhatikan Kami Masyarakat Papua ditengah pandemi"

"Serius, untuk mendatangkan alkes seperti ini butuh waktu dan persiapan, namun dengan penyerahan bantuan alkes dari PT. Agung Perkasa , sangat memberikan harapan besar Bagi masyarakat kaimana untuk bangkit dari pandemi" ungkap Luther Rumpumba.

Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes selaku perwakilan PT. Agung Perkasa sebagai pihak yang menyerahkan Alkes di wilayah Indonesia Timur.

"Tuhan mempertemukan kita dengan hal yang baik, kehadiran Alkes ini adalah sebuah langkah kemanusiaan. jangan pernah meremehkan sebuah penyakit, kesehatan itu penting dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan" Ungkap Dr. Rosaline

"Alat Kesehatan ini kami antar bukan sebagai bahan gagah gagahan, akan tetapi ini adalah kebutuhan yang wajib dalam menghadapi dan memberantas Wabah Covid 19" tutup Ibu. Dr.Rosaline. (Misbah/Ismail)

Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN, Dinkes Jadi Sorotan Hangat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng, SE dan Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle pasca hari libur Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 Masehi, memulai hari kerja dengan melakukan pemantauan langsung ke berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Soppeng pada Selasa, 8 April 2025.

Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga, serta adanya kesatuan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Dalam agenda ini, Bupati Suwardi tidak hanya mengecek absensi ASN, tetapi juga melihat langsung kualitas pelayanan publik, kebersihan, dan kondisi kantor yang mendukung operasional pelayanan. 

Aktivitas ini juga merupakan momen silaturahmi yang penting antara Bupati dan para ASN serta non-ASN.

Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Suwardi mengedepankan pentingnya disiplin di kalangan ASN.

“Disiplin harus ditegakkan, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dengan tegas. 

Menurutnya, loyalitas dan ketertiban dalam bekerja merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal". 

Seperti yang diketahui, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 

ASN sebagai abdi negara dituntut untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku demi menjaga citra institusi pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemantauan yang dilakukan Bupati ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menegakkan kedisiplinan, mendapatkan data real-time mengenai kehadiran serta kinerja ASN, dan mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.

Selama kegiatan pemantauan, Bupati Suwardi mengunjungi sejumlah instansi penting di Kabupaten Soppeng, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan. 

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menginspeksi kehadiran ASN, tetapi juga untuk mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, Bupati banyak berdiskusi dengan pihak Dinas Kesehatan mengenai pentingnya penyediaan obat-obatan serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Melalui pemantauan ini, Bupati berharap dapat mendorong kolaborasi antar instansi dalam rangka mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.

Salah satu fokus utama kunjungan Bupati adalah memberikan perhatian khusus kepada Dinas Kesehatan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penyediaan, pemeliharaan, dan penyaluran obat-obatan yang memadai. 

“Kita adalah abdi masyarakat. Kehadiran kita untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai aturan,” kata Bupati Suwardi. 

Ia juga mengingatkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas untuk selalu berkoordinasi dengan cepat terkait masalah penyediaan obat dan pelayanan kesehatan di masyarakat. 

Koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas diharapkan bisa mengatasi masalah yang muncul di lapangan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Hal ini penting mengingat kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dan langsung berkaitan dengan kualitas hidup mereka.

Kegiatan pemantauan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, pasca libur Lebaran ini menjadi momen penting untuk menegakkan disiplin ASN dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. 

Melalui inspeksi ke beberapa instansi, Bupati Soppeng mengambil langkah strategis untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi demi meningkatkan sinergisitas dan efektivitas pelayanan. 

Disiplin ASN pun menjadi perhatian utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan penekanan pada pentingnya pelayanan kesehatan, Bupati mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. 

Kunjungan dan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Red) 

Hut IBI Ke 68 Dihadiri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Teropongsulawesi. Com - Makassar (Sulsel) Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah membuka Musyawarah Daerah VII Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Four Point, Minggu (21/9). Kegiatan ini dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ke-68.

Gubernur dalam sambutannya mengajak pengurus daerah mengawal kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan untuk ibu hamil. Ia juga mengharapkan IBI mengawal Pemprov dengan cara bermitra program kerja di bidang pelayanan kesehatan.

"Kita hadir merupakan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang kebidanan dan kesehatan di provinsi Sulawesi-Selatan," kata Nurdin Abdullah. 

Ia juga berharap terobosan-terobosan baru lahir di bidang pelayanan kesehatan yang didukung oleh pemerintah. 

Gubernur menyampaikan, pemerintah harus hadir membantu organisasi profesi untuk menyelesaikan persoalannya. Koordinasi dan komunikasi perlu dilakukan. 

"Organisasi profesi jangan menyelesaikan sendiri persoalan, pemerintah harus hadir," kata Nurdin Abdullah. 

Nurdin mengatakan, tantangan yang ada dan perlu dukungan dunia kesehatan dan kebidanan adalah soal angka kematian ibu melahirkan. Demikian juga bayi yang lahir bagaimana gizinya bisa terpenuhi dengan baik. 

Soal stunting atau gizi buruk menjadi isu nasional termasuk di Sulsel. Baginya, Sulawesi Selatan selayaknya angka stunting harus rendah, karena salah satu penyangga pangan nasional.

"Harusnya stunting itu terendah. Tetapi tidak ada kata terlambat. Mari kita sama-sama membenahi stunting," ujarnya. 

Upaya ini bisa dilakukan di 1.000 hari pertama kelahiran. Nurdin menyebutkan contoh sukses negara maju, seperti Jepang. Ia kemudian bercerita pengalamannnya enam tahun di Jepang saat menempuh pendidikan dan memiliki anak. 

Pada saat istrinya dinyatakan hamil saat itu pula pemerintah hadir. Dengan memberikan kartu kesehatan dengan fasilitas susu gratis dan layanan kesehatan. 

"Setiap minggu kita, para suami datang kantor kecamatan untuk mendapatkan susu, demikian juga pada saat mau lahir pemerintah juga hadir. Saya kebetulan mahasiswa," ungkapnya. 

Upaya menciptakan sumber daya unggul ini termasuk setelah melahirkan melalui pendidikan dan pemenuhan gizi baik. Termasuk di PAUD dan tempat penitipan anak. 

"Tanggung jawab kita melahirkan. Terus kita bangun karakternya lebih baik dan saya kira kemudian hari anak kita menjadi tumbuh anak-anak yang kuat," sebut Nurdin. 

Untuk mencapai hal itu maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan stake holder yang lain. Termasuk dengan paguyuban atau organisasi profesi seperti IBI. 

Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulsel, Suriani, menyampaikan beberapa bahwa ikatan bidan ini berdiri 24 Juni 1951. 

Fakta empiris bidan, memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Sementara untuk upaya menguatkan organisasi, melakukan konsolidasi dalam setiap tingkatan. 

"Juga melakukan peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan," sebutnya.

Ia juga kepada unsur terkait dapat bersinergi dan memberi dukungan kepada bidan di pelayanan kesehatan sesuai sila kedua Pancasila.  Organisasi ini juga memberikan pengakuan pelayanan kebidanan, serta bidan mencintai profesinya. 

"Pada teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini, dengan kecintaan terhadap profesi kita. Mari bersama-sama menjaga, kita tumbuh kembangkan Ikatan Bidan Indoneisa menjadi organisasi yang bermartabat," harapnya.(*). 

Sejumlah Sekolah di Soppeng Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka Tahap Kedua

 

Foto Kolase Mendikbud Nadiem Makarim dan Abdul Asis Kepala  UPTD SPF SDN 237 Aletellue Desa Mattabulu Kecamatan Lalabat Kabupaten Soppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, - Sejumlah sekolah di kabupaten Soppeng mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka tahap II.

Merujuk dari Pemerintah pusat melalui Kemendikbud tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Terdapat enam daftar periksa atau ceklis yang harus dipenuhi oleh sekolah.

“Pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi ceklis ini, daftar periksa ini.

Ceklis itu ada enam, sama seperti SKB yang sebelumnya,” ujarnya saat memberikan paparan dalam pengumuman SKB tersebut, secara daring pada tahun lalu.

Daftar periksa pertama, ujar Nadiem, adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.

Daftar periksa kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker; dan keempat, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

Daftar periksa selanjutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. “Harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas, dari guru-gurunya, murid-muridnya,” ujar Mendikbud.

Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan.

Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

“Keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka,” tegas Nadiem.

Setelah daftar periksa terpenuhi, lanjutnya, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

“Pas tatap muka dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Kalaupun sekolah sudah memenuhi kriteria dan ceklis pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan,” ujar Mendikbud.

Terkait protokol kesehatan, terang Nadiem, kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

“Kapasitas maksimal itu sekitar 50 persen dari rata-rata. Semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting, tidak boleh kapasitas full,” ujar Mendikbud mengingatkan.

Nadiem pun mengingatkan perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan.

“Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker,” tegasnya.

Perilaku wajib lainnya adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Selanjutnya, Nadiem mengingatkan untuk memastikan kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.

Di sekolah juga tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. “Kantin tidak diperbolehkan beroperasi.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Tidak ada lagi kegiatan selain KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah.

Kemudian, Satgas Penanganan COVID-19 di daerah memastikan risiko penyebaran COVID-19 terkendali, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. “Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,” tandas Mendikbud.

Sementara itu untuk daerah kabupaten Soppeng provinsi Sulawesi Selatan Keputusan tatap muka Tahap II di Kecamatan Lalabata yang dipersiapkan adalah :

1. SDN 1 Lamappoloware (ujicoba padat siswa dipusat kota kecamatan)

2. SDN 196 Polewali

3. SDN 31 Tellang

4. SDN 29 Cenrana

5. SDN 30 Paowe

6. SDN 244 Lawo

7. SDN 18 Mangkawani.

Dalam pembelajaran tatap muka tersebut diharapkan sekolah mempersiapkan power point. Dan di kirim paling lambat besok hari Kamis 4 Maret 2021, ungkap salah satu kepsek di Desa Mattabulu kecamatan Lalabata Abdul Asis, S.Pd yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka tahap pertama yang dimulai 1 Maret lalu. (Rabu,3/3/2021).

Untuk syaratnya kata Abdul Asis, itu di muat dalam bentuk foto pada powerpoint yakni berupa :

1. Pintu Gerbang atau Papan nama sekolah.

2. Tulisan Batas pengantar/penjemput siswa.

3. Pengukur suhu yg sementara di gunakan.

4. Tempat cuci tangan.

5. Persiapan Masker.

6. Hand sanitizer .

7. Ruang UKS yg terbuka/bagian dalam.

8. Tempat duduk/ bangku siswa di kelas yang telah di atur jaraknya.

9. Toilet/WC yg bersih/ bagian dalam.

10. Disinfektan/cairan penyemprot/alat peyemprot.

11. Kantin ( pintu di tutup tertulis Kantin dan Tutup).

12. Data guru dan keadaan siswa.

13. POS protokol kesehatan.

Setiap sekolah paling banyak 7 slide, tandas Asis kepala UPTD SPF SDN 237 Ale Tellue.

AKAR Sosok Sederhana dan Merakyat, Telah Banyak Membawa Perubahan Kab. Soppeng

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Tran's Institute baru-baru menyampaikan hasil survay yang menunjukkan kenaikan Dukungan Paslon Cabup H. Andi Kaswadi Razak. SE, dan Wabup Ir Lutfi Halide. MP (AKAR-LHD) yang diperediksi mencapai 96 Persen di Pilkada 2020 Soppeng,

Berdasarkan Survey Tran's Institute pada bulan Oktober, diperoleh hasil bahwa angka kemenangan AKAR-LHD mencapai 96,0 persen dengan sistem sampling, margin error 3,5 persen dengan jumlah responden sebanyak 800 orang.(red)

Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak dikenal sosok sederhana dan merakyat dan juga pekerja keras serta ulet, memang pemimpin yang telah banyak membawa perubahan dan kemajuan Kab. Soppeng. Tercatat H. Andi Kaswadi Razak telah banyak menghasilkan kemajuan serta trobosan pro masyarakat soppeng dan kemajuan dibidang yang nampak dan nyata, tercatat dalam priode pertamanya (2017-2021) berbagai prestasi penting telah diraihnya.

Salah satu Prestasi besar yang diraih oleh H. Andi Kaswadi Razak kembalinya Soppeng meraih Piala bergengsi Adipura yang mana Adipura adalah salah satu kebanggaan masyarakat Soppeng di tahun 2019, yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat itu ke H. Andi Kaswadi Razak (13/01/19).

Dalam kepemimpinannya H. Andi Kaswadi Razak pun adalah pigur pemimpin yang sangat mempedulikan Dunia Pendidikan. Di tengah Maraknya pembicaraan anggaran beasiswa terjadi pemangkasan anggaran, akibat adanya wabah virus covid-19. H. Andi Kaswadi Razak. SE menjawab bahwa beasiswa tetap ada, dan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pengaruh masalah corona, ini sudah menjadi komitmen saya pada dunia pendidikan, (2/06/20). Terbukti dengan keluarnya surat penetapan No.312/V/2020 oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak Tentang Penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik tahap 1 tahun anggaran 2020. beasiswa tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya."Diketahui Pemkab Soppeng telah merealisasikan anggarannya ke setiap penerima beasiswa".

Salah satu Program Unggulan Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak yang juga sangat dirasakan masyarakat ialah Kartu MACCA, yang merupakan kartu yang memuat program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang memuat beberapa layanan diantaranya layanan kesehatan gratis, layanan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, dan layanan beras sejahtera, kartu Macca ini sebagian mengalami integrasi dengan program nasional sehingga layanan yang ada pada kartu MACCA terintegrasi dengan program nasional diantaranya BPJS.

Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik dari tingkat dasar hingga menengah, mencegah murid mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta mendorong anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

Untuk layanan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat soppeng untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita. Sejak tahun 2016 jumlah penerima manfaat untuk kesehatan gratis terus mengalami peningkatan.

Untuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada layanan kesehatan ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk pendanaan pembayaran premi bagi masyarakat. Perlu juga disampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Soppeng telah menerapkan UHC dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain program pendidikan dan kesehatan , kartu MACCA juga memiliki layanan RASTRA atau beras sejahtera yang telah terintegrasi dengan program pusat selama tahun 2016 sampai dengan 2020 alokasi anggaran untuk program RASTRA dari pemerintah daerah telah diterima masyarakat (Red-BPKPD Soppeng)

“Program-program inilah yang menjadi substansi dari kartu MACCA yang pada dasarnya telah terintegrasi dengan program pusat. Sehingga sejak tahun 2016 program kartu MACCA telah hadir dam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng,”

Tak salah dan memang layak jika berdasar hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey Tran's Institute, angka kemenangan AKAR-LHD di Pilkada Soppeng diprediksi mencapai 96,0 persen meningkat sekira 6 persen dari Survey yang lalu, Ketokohan dan Bukti Kerja AKAR serta kepercayaan yang diberikan masyarakat atas naiknya Elektabilitas dan Popularitas tersebut. Masyarakat telah jelas melihat keberhasilan yang telah diraih, dengan nyata adanya perubahan perubahan yang tercapai di Kab.Soppeng.

Sumber A2M

( Hawaya, IWO 💙)

Kepala BPJSKes Bertemu Wabup Selle KS Dalle Bahas Capaian Positif JKN di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Ibu Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, beserta rombongan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin, 10 Maret 2025.

 

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Indira menyampaikan capaian positif JKN di Kabupaten Soppeng.  Saat ini, kepesertaan JKN telah mencapai 98%, dengan tingkat keaktifan mencapai 77,92%.  

"BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan keaktifan minimal 80% dalam waktu dekat dan optimis dapat tercapai, ujar Indira. 

Ibu Indira juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program JKN,  menjamin akses layanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.

 

Kata Indira, "BPJS Kesehatan berharap sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus berlanjut,  sehingga komitmen peningkatan pelayanan kesehatan tetap terjaga", harapnya. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle sangat mendukung mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan agar memasti masyarakat tetap mendapatkan penjamin UHC Prioritas dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dimana keunggulan dari BPJS Prioritas adalah Anda bisa mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan penerapan layanan setara, tandasnya.

Turut mendampingi, Kepala BPKPD, kepala Dinas Kesehatan, dan Kabag Hukum Setda Soppeng.

(Red/hms) 

Bupati Soppeng Ikuti Rakor Prokes dan Penanganan Covid19 Secara Virtual

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE mengikuti rapat koordinasi Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19, bersama beberapa menteri terkait, secara virtual di ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Minggu, (31/01/2021).

Selain Bupati Soppeng hadir pula anggota Forkopimda Kab. Soppeng, Asisten Setda , Staf Ahli Bupati, Kasat Pol-PP, Damkar, Kepala BPBD, serta Kadis Kesehatan Soppeng.

"Rakor Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual diikuti beberapa menteri terkait, diantaranya, Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, Kemendagri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Juga diikuti oleh Panglima TNI Marsekal Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, serta Jaksa Agung S.T. Burhanuddin''.

Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A dalam arahanya mengatakan, kalau covid-19 merupakan virus RNA penerapan disiplin aturan PPKM wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 3 M, hal ini penting untuk menurunkan penambahan kasus baru dan angka kematian, kata Menteri Luhut

Lanjut, Menteri Luhut menegaskan, agar Masyarakat perlu diedukasi mengenai penggunaan masker yang baik dan benar termasuk cara mencuci dan mengganti masker setiap hari, liburan panjang selalu meningkatkan jumlah kasus secara signifikan berdasarkan pengalaman libur Idul Adha tahun baru Islam maulid nabi, oleh karena itu jika situasi pandemi masih belum terkendali maka libur Imlek akan dipertimbangkan untuk ditunda, jelas Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun Arahan dari Kemendagri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, menjelaskan pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat), serta poin-poin pengaturan dan perubahan PPKM, perlu penerapan sisa PPKM II sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, secara optimal dengan efek kejut, upaya kedua itu koersif diantaranya pembubaran, penegakan disiplin sampai dengan proses hukum yang tegas dengan melibatkan TNI-Polri dan Satpol PP, kata Muhammad Hudori

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dalam kesempatan itu mengatakan 9 instruksi sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi ASN Kementerian Agama RI. Dengan demikian seluruh kakanwil dan kepala Kantor Kemenag wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (3 M) kepada gugus tugas penanganan covid 19 Kementerian Agama RI melalui domain, www.lapor3M.kemenag.co.id, ungkap Yaqut Cholil Qoumas.

Arahan Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, dirinya mengharapkan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengawalan terhadap program vaksinasi nasional serta penerapan protokol kesehatan. Juga mengimbau agar jangan lengah. Jangan menganggap remeh dan tetap waspada, lakukan tindakan Apabila ada oknum pegawai kejaksaan yang abai atau tidak menerapkan protokol kesehatan, imbuh Jaksa Agung

Diapun Menegaskan untuk penegakan hukum dalam menyukseskan program vaksinasi covid-19, yaitu melakukan penegakan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu, apabila dipandang masih ada warga yang mengindahkan upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dengan cara menolak vaksin, tegas Jaksa Agung

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dalam arahannya menjelaskan penjabaran peraturan daerah berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021, serta menjelaskan indeks kepatuhan masyarakat melawan covid-19, dimana terdapat penurunan angka kepatuhan memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 20%, upaya Polri dalam menegakkan pandemi covid 19 di antaranya mengembangkan Kampung Tangguh Nusantara di seluruh Indonesia dengan klasifikasi berdasarkan lokasi kerawanan Covid-19, terang Kapolri

Terakhir, Arahan Panglima TNI Marsekal Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. menjelaskan materi Perda tentang kepatuhan terhadap proses berdasarkan rekapitulasi peraturan daerah. Adapun hal-hal yang diatur adalah penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak, sarana cuci tangan dan pemasangan himbauan, pungkas Panglima TNI.

Hawaya IWO 💙

Sekda Kab. Wajo hadiri acara Forum Komunikasi program jaminan Kesehatan Paripurna , ini agendanya

Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel), Acara Forum Komunikasi dengan pemangku kepentingan utama menuju program jaminan kesehatan Paripurna UHC Universal Health Coverage Kabupaten Wajo di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Jumat 6 September 2019.

Di awal pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M menjelaskan bahwa pertemuan kali ini untuk mengakselerasi pencapaian dan bagaimana optimalisasi, dimana adanya beberapa isu baik dari kenaikan iuran BPJS, dan UHC akan seperti apa.

"Kami tadi berkunjung  ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng yang juga merupakan Rumah Sakit Rujukan terkait pembayaran BPJS dan ada beberapa laporan yang sudah dapat kita selesaikan, terkait laporan laporan yang masuk dan juga terkait Kinerjanya," ungkap H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Dalam pertemuan hari ini di ruang Sekda dipaparkan beberapa hal diantaranya, ketentuan kebijakan pembayaran iuran jaminan kesehatan pada APBD APBN jaminan kesehatan, di mana iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat, diantaranya fakir miskin dan orang tidak mampu dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah di mana iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah dibayar oleh pemerintah daerah sendiri.

Dari data cakupan kepesertaan JKN KIS sampai dengan Agustus yang diperoleh data penerima bantuan iuran PBI APBN sebanyak 168.275 orang, sedangkan penerima bantuan iuran PBI APBD sebanyak 60.907 orang dan pekerja penerima upah sebanyak 27.852 orang pekerja bukan penerima upah Mandiri sebanyak 48.373 orang dan Bukan Pekerja 7.114 orang, sehingga total keseluruhan 312.521 orang dari total penduduk 372.512 orang, jadi ada selisih 59.991 orang kalau ditotalkan tinggal sekitar 16,10 % yang belum terdaftarkan.

Kenyataannya kalau sisa penduduk non JKN yang berjumlah 59.961 jiwa ini, bahwa tidak semua ingin mendapatkan kelas rawat kelas tiga, segmentasi kepesertaan secara alamiah akan terbagi ke beberapa segmen peserta lainnya, adanya mutasi kepesertaan dan secara bertahap dapat diusulkan berdasarkan dengan hasil validasi data, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta terdaftar aktif pada bulan tersebut.

Juga dijelaskan kalau menonaktifkan PBI APBN non BDT dan penggantian PBI APBN melalui SK Kemensos 79/Huk/2019 sebanyak 10.618 jiwa tapi jumlah peserta pengganti dari BDT Januari 2019 sebanyak 19.868 jiwa jadi ada surplus.

Juga dipaparkan kalau dari 142 desa yang ada di Kabupaten Wajo, ada 89 Desa yang sudah terdaftar sehingga masih ada 53 Desa di Kabupaten Wajo yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS segmen PPNPN, karena belum dianggarkan pada APBD Desa karena belum adanya surat edaran Perda yang mengatur terkait JKN bagi perangkat desa terdaftar sebagai PBI APBN.

Sebagai tindak lanjut pertemuan forum Wajo tahap pertama dijumpai kenyataan bahwa pengusulan peserta PBI APBD setiap bulan namun tidak maksimal seharusnya rata-rata 5.000 jiwa per bulan, selanjutnya telah terdaftar 89 desa dari 142 Desa sehingga masih ada 53 desa yang belum mendaftarkan kepala dan aparat desa hanya sebagai peserta JKN KIS dan terakhir kalau telah diterbitkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan cabang Watampone dengan DMPTSP Kabupaten Wajo tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawai dan anggota keluarganya.

Selanjutnya harapan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wajo diantaranya dapat berupa dukungan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mewujudkan UHC bagi penduduk Kabupaten Wajo pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2019.

Dukungan Disdukcapil untuk melakukan Mapping data penduduk Kabupaten Wajo yang belum terdaftar, sebagai peserta JKN KIS yang akan diajukan sebagai peserta bulan Oktober November tahun 2019 berupa singkronisasi data dengan BPJS Kesehatan berdasarkan data NIK update 2019.

Dukungan dari Dinas Sosial untuk validasi data PBI APBD dan APBN bagi peserta yang telah meninggal, berupa surat keterangan penonaktifan peserta.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 53 kepala desa dan aparat desa Kabupaten Wajo menjadi peserta JKN KIS sebagai segmen pekerja penerima upah.

Dukungan dari DPMPTSP untuk mewajibkan seluruh badan usaha yang mengurus surat izin usaha, baik baru maupun perpanjangan agar mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh karyawannya menjadi peserta JKN KIS.

Dukungan dari DPMPTSP berupa surat edaran kepada seluruh badan usaha makro dan mikro yang memiliki izin usaha yang masih berlaku untuk mewajibkan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah.

Dan terakhir dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat mengeluarkan surat edaran untuk mewajibkan kepada seluruh Koperasi, agar terdaftar sebagai peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah.

( Humas Pemkab Wajo )

Dapatkan Izin, Produk PIRT BBPP Batangkaluku Siap Bersaing di Pasaran

Tim Dinkes kabupaten Gowa saat diterim oleh pihak BBPP Batangkaluku (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Untuk mendapatkan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa melakukan peninjauan langsung lokasi dan proses pembuatan produk-produk, diantaranya minuman instan dan kripik di laboratorium pengolahan hasil pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku. Selasa 02/03/2021.

Hartadi, mewakili Tim Dinas Kesehatan Kab. Gowa  mengatakan kami dari dinas kesehatan telah melaksanakan kunjungan langsung untuk melihat pengeluaran rekomendasi PIRT di BBPP Batangkaluku yang hasilnya sudah memenuhi persyaratan. 

"Ini sudah memenuhi syarat, tetapi meskipun begitu disarankan  dari segi sarana produksi,  yaitu penggunaan sekat antara ruangan pengolahan dan pengemasan sehingga dalam proses produksi bisa lebih mudahkan atau memisahkan  dari kontaminasi dari luar dan tentunya itupun menyesuaikan kondisi saja nantinya", katanya. 

"Dalam  pengurusan perizinan ini tidak dibutuhkan biaya sama sekali atau gratis, kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi kemudian di teruskan ke PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang nantinya akan menindaklanjuti untuk pengeluaran perizinan, selanjutnya setelah penerbitan sertifikat PIRT, yang umumnya berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang", ujarnya. 

Beliau juga berharap dengan sudah adanya perizinan ini tentunya produk-produk yang diproduksi akan diakui dan lebih mudah dipasarkan.

Inisiatif PIRT sekaligus Widyaiswara BBPP Batangkaluku, Hari Ismanto merasa legah karena kini sudah terjawab, setelah beberapa waktu lalu kami mengusulkan perizinan dalam rangka memenuhi standar kualitas keamanan pangan yaitu izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terkait produk-produk yang di produksi yang antaranya minuman instan dan keripik. 

"Di kesempatan ini Tim Dinas Kesehatan Kab. Gowa sudah memantau dan meninjau langsung untuk melihat bagaimana sarana produksi, kebersihan, proses, kemasan hingga produk akhir dari produk-produk BBPP Batangkaluku. Dan Hasilnya, produk telah memenuhi syarat yang nanti menjadi produk yang siap dipasarkan",ucapnya.

Dalam kunjungan ini Tim dari Dinas Kesehatan Kab. Gowa didampingi oleh Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana, Hari Ismanto, beberapa staff, serta Tim Divisi Pengolahan Hasil Pertanian

Dengan adanya sertifikasi PIRT untuk produk makanan/minuman kemasan yang diproduksi oleh PIRT BBPP Batangkaluku, diharapkan semakin meningkat dan nantinya mampu bersaing di pasaran, Dari pihak konsumen / masyarakat umum, adanya Perizinan ini makanan akan menjadi jaminan kualitas kesehatan untuk konsumsi secara umum. (Al AzIz / Yuli N)

Sekda Soppeng Tegaskan Harus Ada Fakta Integritas

TEROPONG SULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),-Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Sosialisasi Perencanaan Pembelajaran Tatap muka secara langsung bagi Siswa yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, Senin (12/10/2020)

Diawali dengan sambutan Kadis pendidikan Drs. H. Asis Makmur, S. Pd terkait maksud dan tujuan didakannya kegiatan tersebut.

Menurutnya kegiatan ini dilakukan berdasarkan rekomenasi kementerian pendidikan nasional yang sudah membolehkan pembelajaran tatap muka secara langsung bagi siswa yang terpenting sesuai dengan pedoman protokol kesehatan dengan mengedepankan kesalamatan manusia, jelasnya.

Namun hal itu tentu kami dari dinas pendidikan tidak serta merta melaksanakan akan tetapi tetap mengedepankan koordinasi baik melalui pemkab, gugus tugas, dinas kesehatan dan survey leync. Terangnya.

Sementara itu Sekda Soppeng Drs.H.Andi Tenri Sessu.M.Si dalam sambutannya berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di Kab.Soppeng, itu di dasari situasi kondisi Covid - 19, satu satunya Kabupaten yang zona hijau di Sulawesi Selatan hanya Kab.Soppeng.jelasnya.

Dari 204 kasus yang pernah ada Alhamdulillah berhasil kita tekan, dan ini sudah berjalan hampir sudah 3 Minggu ini di akibatkan atas kepatuhan kita semua untuk menjalankan protokol Kesehatan."ujar Sekda.

Hasil rapat kita ini nantinya akan saya sampaikan pada rapat gugus tugas jadi ini merupakan rapat awal kita untuk pelaksanaan kegiatan kita selanjutnya.ujar Sekda.

Sekda menyebut setidaknya ada 16 sekolah dari daerah pinggiran kota yang akan kita uji coba dulu setelah beberapa Minggu, katanya.

"Jika tidak terjadi apa apa maka kita akan tarik lagi atau masuk sekolah yang lain, ini merupakan gambaran awal dalam rangka melakukan kebijakan dalan kondisi pandemi Covid - 19 ini yang tetap dipantau oleh Tim gugus dan dinas kesehatan, jelasnya.

Sekda menegaskan bahwa dalam perencanaan ini harus ada fakta intergritas yang disetujui oleh kepala sekolah, siswa, orang tua siswa serta Kadis pendidikan, tegasnya.

Sekda menghimbau agar dalam nantinya setidaknya ada SOP dalam perencanaan ini, imbuhnya menutup.

Ditempat yang sama Kadis Kesehatan Sallang M.Kes menjelaskan terkait kondisi perkembangan Covid 19 yang ada di Soppeng.

Dikatakannya, Soppeng merupakan Kabupaten yang pertama di Indonesia yang memiliki alat pendeteksi Covid itulah yang menjadi rujukan dari 3 Kabupaten tetangga."ucapnya.

Kadis Kesehatan menjelaskan dari 8 Kecamatan yang ada sebahagian Desa yang terdeksi tidak ada Covid sehingga nantinya kita mulai pembelajaran tatap muka langsung dari situ.tuturnya.

Sebab ada 3 Desa yang memang perlu mendapat prioritas diantaranya Desa Umpungeng, Desa

Mattabulu dan Desa Bulu'E ketiga Desa tersebut memiliki karakteristik yang jauh beda dengan kehidupan di perkotaan" jelas Sallang.

Sallang menekankan agar para guru dan siswa bahkan orang tua siswa harus sepakat dan berkomitmen untuk menerapkan protokil kesehatan.

Jika terdapat kasus yang akan dirujuk harus siap dirapid tes, tegasnya.

Karena itu kata Sallang bahwa Covid hanya bisa dicegah oleh diri kita sendiri.

( IWO)