Monev ILP di Lalabata Rilau, Pemerintah Kelurahan dan Puskesmas Salotungo Perkuat Kolaborasi Kesehatan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kelurahan Lalabata Rilau bersama UPTD Puskesmas Salotungo terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Botto, Kabupaten Soppeng, tersebut dibuka oleh Lurah Lalabata Rilau, Andi Baso Muh Hamka, S.IP, bersama Kepala UPTD Puskesmas Salotungo, drg. Muhlisa, S.K.G.

Monev ini dirangkaikan dengan pembinaan tata kelola penyelenggaraan UPKD/K, sebagai bagian dari kegiatan intervensi pemberdayaan masyarakat berdasarkan siklus hidup.

Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan. Evaluasi juga menjadi langkah penting untuk melihat pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan.

Sejumlah unsur lintas sektor hadir dalam kegiatan ini, di antaranya pemerintah kelurahan, Tim Penggerak PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Salotungo.

Jajaran puskesmas yang terlibat meliputi kepala UPTD, petugas UPKD/K, penanggung jawab jejaring puskesmas, petugas Cek Kesehatan Gratis (CKG), dokter umum, unsur klaster 4, dan petugas lintas klaster.

Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan siklus hidup. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rencana pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan manajemen puskesmas.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, implementasi ILP di Kelurahan Lalabata Rilau diharapkan semakin optimal, terutama dalam membangun koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah setempat, dan masyarakat.

Keterlibatan kader posyandu serta tokoh masyarakat juga dinilai penting untuk memperluas partisipasi warga dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan setiap kelompok usia.

Sinergi pemerintah kelurahan dan Puskesmas Salotungo diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga menjadi sarana untuk merumuskan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

Dengan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Lalabata Rilau diharapkan semakin terarah, terpadu, dan mampu menjawab kebutuhan warga secara lebih efektif.

(Red)

Nur Syifa Nadiastuti Wakili Sulsel, Raih Best Influencer Putra Putri Batik Nusantara 2026

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Prestasi membanggakan ditorehkan Nur Syifa Nadiastuti, finalis perwakilan Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih penghargaan Best Influencer Putra Putri Batik Nusantara (PPBN) 2026. Penghargaan ini menjadi langkah penting bagi Syifa untuk memperkuat peran generasi muda dalam mempromosikan dan melestarikan batik Indonesia melalui media sosial dan inovasi teknologi.

Perempuan berusia 23 tahun yang akrab disapa Syifa tersebut merupakan lulusan Sarjana Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Selain bekerja di bidang pemasaran PT Brilian Indah Gemilang, ia juga aktif sebagai influencer dengan lebih dari 125 ribu pengikut di Instagram (@nursyifanadiastuti) dan 50 ribu pengikut di TikTok.

Syifa bukan sosok baru dalam dunia prestasi. Ia telah mengantongi lebih dari 150 penghargaan, pernah menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Universitas Negeri Jakarta, Duta Universitas Negeri Jakarta, hingga Duta Museum Listrik PLN. Ia juga aktif menjadi pembicara dan juri dalam berbagai kegiatan tingkat nasional maupun internasional.

Ketertarikannya terhadap perjalanan dan kebudayaan Indonesia mendorong Syifa untuk memperkenalkan kekayaan Nusantara kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.

Dalam ajang PPBN 2026, Syifa mengusung advokasi JatiBatik, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dirancang untuk membantu masyarakat menemukan motif batik sesuai nilai dan karakter yang ingin direpresentasikan. Platform tersebut juga diarahkan untuk membantu pengguna menemukan UMKM batik terdekat.

Menurut Syifa, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan batik dengan pendekatan yang lebih personal, kreatif, dan relevan bagi generasi muda.

“Batik bukan sekadar kain atau fashion, tetapi memiliki filosofi, identitas, dan proses panjang yang melibatkan keterampilan para pembatik. Melalui JatiBatik, saya ingin membantu masyarakat memahami makna setiap motif sehingga tumbuh rasa bangga, cinta, dan apresiasi terhadap batik Indonesia,” ujar Syifa.

Ia menilai, salah satu tantangan dalam pelestarian batik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai proses pembuatan serta karya para pembatik. Karena itu, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenakan batik sebagai busana, tetapi juga memahami filosofi motif, mempelajari proses pembuatannya, dan mendukung keberlangsungan UMKM batik lokal.

Bagi Syifa, teknologi dan budaya bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan untuk menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Putra Putri Batik Nusantara sendiri telah diselenggarakan sejak 2011. Ajang tersebut memiliki lebih dari 280 alumni yang tersebar di 38 provinsi dan terhubung dengan berbagai pihak di lebih dari 25 negara.

Pada penyelenggaraan 2026, PPBN mengangkat batik Derawan dan Maratua dari Kalimantan Timur sebagai tema, dengan menyoroti keterkaitan batik dengan identitas daerah, pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Selama karantina nasional pada 22–28 September 2026 di Jakarta, para finalis mendapatkan pembekalan mengenai pengetahuan batik, komunikasi, kepemimpinan, diplomasi budaya, personal branding, serta pengembangan diri.

Di balik pencapaiannya, Syifa menyampaikan rasa terima kasih kepada sang ibu yang senantiasa memberikan dukungan. Ia juga mengenang mendiang ayahnya sebagai sumber semangat untuk terus berkarya dan meraih prestasi.

Apresiasi turut disampaikan kepada pasangan, teman-teman, para pengikut media sosial, serta manajemen PT Brilian Indah Gemilang yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses pemilihan berlangsung.

Syifa juga menyampaikan terima kasih kepada para mitra dan sponsor, di antaranya UMKM batik Trissia Dewi, Organ Batik Sinaga, Batik ISTINANA, A’BATE’ Lontara, dan Marika Batik, serta Aurana Rent, mitra tata rias, videografi, dan berbagai pihak lainnya.

Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua APINDO Sulawesi Selatan, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI, Wali Kota Jakarta Timur, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, serta pihak-pihak lain yang turut mendukung perjalanannya.

Ke depan, melalui penghargaan Best Influencer PPBN 2026, Syifa berharap dapat memperluas edukasi batik melalui konten digital, inovasi AI, serta kolaborasi dengan para pembatik dan pelaku UMKM lokal.

Ia ingin mengajak generasi muda untuk tidak sekadar memakai batik, melainkan juga memahami filosofi, mencintai proses pembuatannya, dan bangga terhadap warisan budaya bangsa.

Baginya, melestarikan batik bukan hanya tentang menjaga tradisi masa lalu, tetapi juga memastikan warisan budaya Indonesia tetap dikenal, dihargai, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

(Red) 

Kapolres Soppeng Hadiri Penutupan Semarak Hari Santri, Sinergi Ulama dan Polri Jadi Kunci Kerukunan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Penutupan Semarak Hari Santri Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh agama, dan kalangan pesantren dalam menjaga persatuan serta kondusivitas wilayah.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri upacara penutupan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Soppeng di Lapangan Lade Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kamis (22/10/2026), sekitar pukul 08.00 WITA.

Kegiatan tersebut mengakhiri rangkaian Semarak Hari Santri yang berlangsung selama tiga hari, 20–22 Oktober 2026. Sejumlah perlombaan keagamaan dan olahraga antarsantri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Soppeng turut mewarnai peringatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal, S.Ag., M.M., Ketua FKPP Kabupaten Soppeng Ustaz Najamuddin, S.Pd.I., M.Pd.I., perwakilan Dandim 1423/Soppeng, Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., Kapolsek Marioriawa AKP H. Musmulyadi, S.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Marioriawa Mukhlis, S.Ag., M.H., Kepala Desa Laringgi Eka Wahyuni, S.E., serta para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Soppeng.

Kehadiran Kapolres dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan kepolisian terhadap peran pesantren dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat.

AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa semangat Hari Santri perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan sosial yang damai.

“Semarak Hari Santri bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk mempererat ukhuwah, menumbuhkan sportivitas, dan membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Kami berharap para santri terus mengembangkan ilmu, menjaga persaudaraan, serta mengambil peran positif dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, serta pengelola pondok pesantren. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, peran tokoh agama dan lembaga pendidikan pesantren dinilai strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat sikap saling menghormati. Karena itu, hubungan harmonis antara aparat keamanan dan lingkungan pesantren perlu terus dipelihara.

Rangkaian penutupan Semarak Hari Santri 2026 berlangsung tertib. Polres Soppeng menyatakan dukungannya terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang mendorong pembinaan generasi muda serta memperkuat persatuan.

Melalui momentum ini, masyarakat diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan, merawat toleransi, dan memperkuat sinergi demi terwujudnya Kabupaten Soppeng yang aman, damai, dan harmonis.

(Taggi) 

Perkuat Karakter dan Kesadaran Kamtibmas, Kapolres Soppeng Lantik Pengurus Saka Bhayangkara

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng menjadikan pembinaan generasi muda sebagai bagian dari upaya menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pelantikan Pengurus Saka Bhayangkara Polres Soppeng masa bakti 2026–2028 yang dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Aspol, Jalan Samudera, Watansoppeng, tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran Saka Bhayangkara sebagai wadah pembinaan generasi muda di bidang kebhayangkaraan.

Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.45 WITA dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Pramuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat penetapan pengurus, pengucapan ikrar dan sumpah kesanggupan, penyematan pin Saka Bhayangkara, serta penandatanganan naskah pelantikan.

Dalam sambutannya, AKBP Hari Budiyanto selaku Ketua Majelis Pembimbing (Mabi) Saka Bhayangkara menekankan bahwa organisasi kepramukaan harus mampu menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus mendorong generasi muda berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia berharap para anggota tidak hanya memperoleh pengalaman berorganisasi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, kepemimpinan, dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui Saka Bhayangkara, kami berharap generasi muda dapat mengembangkan potensi diri, membangun jiwa kepemimpinan, serta menanamkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Jadilah generasi yang mampu memberikan contoh positif, menaati aturan, dan berkontribusi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kapolres juga meminta pengurus yang baru dilantik menjalankan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh. Pengurus diharapkan mampu menjaga kekompakan dan mengembangkan kegiatan yang mendorong anggota menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kepekaan sosial.

Menurutnya, menciptakan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Generasi muda pun memiliki kesempatan untuk mengambil bagian melalui perilaku positif, kepatuhan terhadap aturan, dan kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya.

Karena itu, pembinaan melalui Saka Bhayangkara diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Program yang dijalankan perlu memberikan manfaat nyata dalam membangun kesadaran kamtibmas sekaligus memperkuat hubungan antara Polri, Gerakan Pramuka, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Soppeng AKBP Tamar, S.Sos., para Kabag, Kasat, Kasi, perwira Polres Soppeng, instruktur Krida Saka Bhayangkara, serta pengurus dan peserta Saka Bhayangkara Polres Soppeng.

Upacara pelantikan berakhir pada pukul 10.30 WITA. Melalui kepengurusan masa bakti 2026–2028, Polres Soppeng berharap Saka Bhayangkara semakin berkembang sebagai wadah pembinaan generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.

(Taggi) 

Percepat Penataan Wilayah dan Investasi, Bupati Soppeng Hadiri Rakor RDTR di Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Rakor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyusunan dokumen tata ruang, terutama di kawasan Indonesia Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan jajaran Kementerian ATR/BPN. Dalam rangkaian acara, Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, bersama para bupati dan wali kota melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan penyusunan RDTR.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, RDTR memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan wilayah agar lebih terencana, tertib, dan sesuai dengan potensi daerah.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan, percepatan penyusunan RDTR diperlukan agar pemanfaatan ruang tidak berjalan tanpa arah, melainkan mengikuti peruntukan yang telah direncanakan.

“RDTR ini penting agar pembangunan daerah lebih terarah. Kita ingin pemanfaatan ruang tetap tertata sesuai peruntukannya. Kita berharap penyusunannya bisa dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Suwardi.

Dokumen RDTR menjadi acuan terperinci dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk untuk kawasan permukiman, perdagangan, pertanian, serta wilayah yang dipersiapkan bagi pengembangan investasi.

Selain mendukung keteraturan pembangunan, RDTR juga memberikan kepastian mengenai peruntukan lahan. Hal ini penting untuk membantu pemerintah mengendalikan penggunaan ruang sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pada Tahun Anggaran 2026, percepatan penyusunan RDTR di wilayah Region II memperoleh dukungan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Dukungan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat tersedianya dokumen tata ruang yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap proses penyusunan RDTR dapat berjalan sesuai target sehingga dokumen tersebut dapat menjadi landasan dalam menentukan prioritas pengembangan wilayah, menjaga kesesuaian pemanfaatan lahan, dan mendorong masuknya investasi.

Dengan perencanaan tata ruang yang jelas, pembangunan di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin terarah, potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

(Taggi)

Bupati Kolut Batalkan SK Pelantikan dan Pemberhentian Sejumlah ASN, Ketum LSM PRI Berharap Polemik Tak Terulang

Illustrasi

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, resmi membatalkan keputusan pemberhentian sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Pembatalan tersebut tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/627/2026 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 800.1.3.3/104/2026 dan Nomor 800.1.3.3/124/2026 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Keputusan itu ditetapkan di Lasusua pada 16 Oktober 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar.

Dalam diktum kesatu, Bupati membatalkan keputusan pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut. Para pejabat yang terdampak juga dikembalikan ke jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Umum LSM Public Research Institute (PRI), Muh. Abduh, memberikan apresiasi sekaligus berharap pembatalan itu menjadi akhir dari polemik, ataupun demosi dan non job pejabat yang sempat mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

“Bupati sudah mengembalikan pejabat ke jabatan semula. Semoga ke depan tidak ada lagi permasalahan, termasuk upaya-upaya mencari kesalahan yang justru bisa memicu persoalan baru,” ungkap Muh. Abduh, Senin (19/10/2026).

Menurut Abduh, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola birokrasi agar lebih profesional, proporsional, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan kepegawaian, baik terkait pelantikan, penempatan, pemberhentian maupun pengembalian pejabat, harus didasarkan pada pertimbangan objektif, prosedur yang benar, serta landasan hukum yang jelas.

Kebijakan administratif yang tidak direncanakan dan dilaksanakan secara cermat, lanjutnya, berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan, mengganggu stabilitas birokrasi, bahkan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Abduh juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Menurutnya, kepercayaan tersebut harus dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta konsistensi dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari polemik tersebut dan tidak membiarkan persoalan serupa kembali terjadi.

“Jangan sampai polemik seperti ini kembali terulang dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Birokrasi seharusnya menjadi ruang untuk bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan terus dibayangi konflik internal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abduh meminta Bupati Kolaka Utara bersama jajaran terkait memperkuat pembinaan aparatur, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan setiap keputusan kepegawaian dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan.

Dengan dibatalkannya keputusan pemberhentian tersebut, ia berharap suasana birokrasi di Kolaka Utara kembali kondusif. Para ASN diharapkan dapat kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dibayangi polemik internal yang berpotensi menghambat pelayanan publik.

(Red)

KPU Soppeng Gandeng PPDI, Program Lentera Jadi Langkah Perkuat Hak Politik Penyandang Disabilitas

Ketua KPUD Soppeng Risal, S.Kom dan Ketua PPDI Sartono (ist) 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng memperkuat komitmen mewujudkan demokrasi tanpa diskriminasi melalui kerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Soppeng dalam Program Lentera.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Aula Kantor KPU Soppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (19/10/2026).

Kolaborasi ini menegaskan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya menjamin hak pilih secara administratif, tetapi juga harus memastikan setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menggunakan hak politiknya.

Melalui Program Lentera, KPU Soppeng bersama PPDI mendorong pendidikan pemilih yang lebih inklusif, penyebaran informasi kepemiluan yang mudah diakses, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas tempat pemungutan suara (TPS). Program ini juga diarahkan untuk membuka ruang partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan demokrasi.

Ketua DPC PPDI Kabupaten Soppeng, Sartono, menilai kerja sama tersebut sebagai langkah penting dalam memperjuangkan kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Pria yang akrab disapa Bang Ono itu menegaskan, penyandang disabilitas bukan kelompok yang boleh dipinggirkan dalam proses demokrasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan, mencalonkan diri, serta terlibat dalam kehidupan politik dan pembangunan bangsa.

“Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memilih, untuk dipilih, dan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di negeri ini,” ujar Sartono.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga menyangkut akses informasi, ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas, dan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip kesetaraan.

Karena itu, ia berharap Program Lentera tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau agenda sosialisasi rutin, melainkan diwujudkan melalui program konkret yang menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.

“Program ini bukan sekadar kegiatan sosialisasi biasa, melainkan jembatan yang memastikan tidak ada satu pun suara yang tertinggal. Setiap suara itu berharga, termasuk suara penyandang disabilitas,” tegasnya.

Sartono juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua KPU Soppeng beserta seluruh jajaran atas keterbukaan membangun kemitraan dengan PPDI. Ia berharap kolaborasi tersebut menjadi pintu masuk bagi peningkatan pelayanan kepemiluan yang lebih ramah, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

“MoU yang hari ini ditandatangani bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar ramah, aksesibel, dan inklusif,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng agar semakin memahami hak politiknya, aktif mengikuti pendidikan kepemiluan, dan berani menyampaikan aspirasi demi terciptanya demokrasi yang lebih representatif.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, S.Kom., menegaskan bahwa hak konstitusional setiap warga negara harus dijamin dalam penyelenggaraan pemilu tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan seseorang.

Ia menyebut kerja sama dengan PPDI sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses dan pelayanan yang layak.

“Kami berkomitmen agar seluruh penyandang disabilitas benar-benar mendapatkan haknya dalam kepemiluan. Hak-hak konstitusional mereka harus tetap terjaga, dan aksesibilitas menjadi kunci utama yang terus kami perjuangkan,” tegas Risal.

Selain persoalan kepemiluan, KPU juga mendorong instansi terkait untuk membuka formasi khusus bagi penyandang disabilitas agar kesempatan mereka memasuki dunia kerja semakin luas.

Kerja sama melalui Program Lentera diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berlanjut dalam bentuk edukasi, pendampingan, dan perbaikan aksesibilitas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi tanpa menghadapi hambatan yang seharusnya bisa diatasi.

Melalui kolaborasi KPU dan PPDI, Kabupaten Soppeng diharapkan mampu memperkuat praktik demokrasi yang memberikan ruang setara bagi semua. Sebab, satu suara yang terabaikan merupakan pengingat bahwa demokrasi masih harus terus dibenahi agar benar-benar menjadi milik seluruh rakyat.

(Taggi)

Siswa SLBN 1 Soppeng Berjaya di Pesonas II 2026, Herianto Bawa Pulang Medali Emas

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Membanggakan! Herianto, siswa kelas X Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Soppeng, sukses mengharumkan nama Kabupaten Soppeng dan Provinsi Sulawesi Selatan setelah meraih medali emas pada ajang Pekan Special Olympic Indonesia (Pesonas) II Tahun 2026.

Herianto keluar sebagai juara 1 cabang olahraga tolak peluru klasifikasi disabilitas intelektual dengan catatan lemparan sejauh 6,35 meter. Kompetisi tingkat nasional tersebut berlangsung di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 14–18 Oktober 2026 dan diikuti kontingen dari 22 provinsi lainnya.

Prestasi ini melanjutkan keberhasilan Herianto yang sebelumnya juga meraih juara 1 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa peserta didik penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berprestasi apabila memperoleh kesempatan, pembinaan, dan dukungan yang memadai.

Guru SLBN 1 Soppeng yang juga bertindak sebagai pelatih pendamping, Anzarul Samsu, S.Pd., mengungkapkan harapannya agar keberhasilan Herianto dapat memotivasi siswa disabilitas lainnya untuk terus menggali dan mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat masing-masing.

Menurut Anzarul, olahraga bukan sekadar ajang untuk mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, meningkatkan kepercayaan diri, melatih kemandirian, serta menanamkan kedisiplinan dan sportivitas.

“Semoga seluruh siswa SLB mendapatkan dukungan, kesempatan, dan apresiasi untuk terus berkembang, berprestasi, serta membanggakan orang tua, sekolah, dan daerah,” harapnya.

Ia menilai setiap siswa memiliki peluang untuk berkembang dan meraih cita-cita. Karena itu, keterbatasan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam menunjukkan kemampuan mereka.

Sementara itu, Kepala SLBN 1 Soppeng, Suriadi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan kebanggaannya atas prestasi yang berhasil diraih Herianto di tingkat nasional.

Ia berharap pencapaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya agar terus berusaha mengukir prestasi di bidang yang diminati.

“Sebagai kepala sekolah, saya berharap agar prestasi yang telah diukir oleh Herianto dapat dipertahankan, tetap rendah hati, dan menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya,” ungkap Suriadi.

Ia juga berpesan kepada seluruh siswa penyandang disabilitas agar tidak merasa rendah diri. Setiap anak, menurutnya, mempunyai potensi dan keistimewaan yang berbeda sehingga perlu mendapatkan ruang untuk belajar, berlatih, dan berkembang.

Selain memberikan motivasi kepada siswa, Suriadi turut berharap pemerintah meningkatkan dukungan terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas. Perhatian tersebut diharapkan diwujudkan melalui fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan, serta akses yang lebih luas untuk mengikuti kompetisi dan mengembangkan bakat.

“Semoga semua siswa disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi, berkarya, mandiri, dan meraih cita-cita. Prestasi bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga tentang keberanian untuk mencoba, semangat untuk belajar, dan kemauan untuk terus berkembang,” tutupnya.

Keberhasilan Herianto meraih emas di Pesonas II 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi SLBN 1 Soppeng. Lebih dari sekadar medali, prestasi ini menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan, meraih impian, dan mengharumkan nama daerah.

(Red)

Bupati Soppeng Bersama Pj Sekda dan Sejumlah Kadis Ikuti Jalan Sehat Anti Mager di Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama Pj Sekda Andi Haeruddin, para asisten,staf ahli dan sejumlah kepala dinas (Kadis) dan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng mengikuti kegiatan Jalan Sehat Anti Mager dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, tersebut menjadi salah satu agenda untuk memeriahkan hari jadi provinsi sekaligus mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik.

Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran pejabat Pemkab Soppeng tampak ambil bagian dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah daerah tersebut. Kehadiran rombongan Kabupaten Soppeng menjadi bentuk partisipasi dalam rangkaian perayaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan Sehat Anti Mager tidak hanya berorientasi pada kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan membangun interaksi antarpemerintah daerah dalam suasana yang lebih santai di luar agenda kedinasan.

Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tahun ini turut diramaikan dengan sejumlah agenda lainnya, seperti Kirab Swasembada Pangan, Pasar Murah, Job Fair, serta lomba memasak nasi goreng yang melibatkan para kepala daerah.

Beragam kegiatan tersebut menghadirkan ruang partisipasi bagi pemerintah dan masyarakat, mulai dari kampanye hidup sehat hingga kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan peluang kerja.

Keikutsertaan Bupati Soppeng bersama sejumlah kepala dinas diharapkan semakin memperkuat hubungan koordinasi dan kebersamaan antardaerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Melalui rangkaian peringatan ini, Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan provinsi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

(Taggi)

Tampil Sederhana di Rakornis Golkar, H. Ismail H. Cedang Tegaskan Identitas Lokal Lewat Kaos Camidu

Makassar, Teropongsulawesi.com, Di tengah forum politik berskala nasional, penampilan H. Ismail H. Cedang menghadirkan cerita tersendiri. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang telah dipercaya selama tiga periode itu terlihat mengenakan jaket kuning khas Partai Golkar, dipadukan dengan kaos bertuliskan “Camidu”, identitas warung kopi rakyat yang dikenal di Kabupaten Soppeng.

Pemandangan tersebut terlihat di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar se-Indonesia di Makassar, 16–17 Oktober 2026.

Di saat para kader berkumpul membahas strategi politik dan penguatan organisasi, H. Ismail justru menarik perhatian melalui pilihan pakaian yang sederhana, tetapi lekat dengan identitas daerahnya.

Bagi masyarakat Soppeng, khususnya daerah pemilihan Lalabata–Ganra, nama H. Ismail bukanlah sosok baru. Tiga periode menduduki kursi DPRD menjadi bagian dari perjalanan politiknya dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kaos bertuliskan Camidu mungkin terlihat biasa. Namun, dalam konteks kehadiran seorang wakil rakyat di forum nasional, simbol lokal tersebut memberikan warna berbeda.

Camidu, yang dikenal dengan ungkapan “Catatmi Dulu”, merepresentasikan suasana warung kopi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir minuman, tetapi juga ruang pertemuan, tempat bertukar pikiran, dan sarana membangun keakraban.

Identitas itu seolah mengingatkan bahwa aktivitas politik tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jaket kuning yang dikenakan H. Ismail menunjukkan identitas kepartaiannya. Sementara kaos Camidu membawa nuansa lokal Soppeng yang tetap melekat di tengah kegiatan politik tingkat nasional.

Perpaduan tersebut menjadi potret sederhana tentang bagaimana identitas organisasi dan kedekatan dengan lingkungan sosial dapat hadir bersamaan.

Perjalanan H. Ismail H. Cedang selama tiga periode di DPRD Kabupaten Soppeng menjadi bukti bahwa dirinya telah memperoleh kepercayaan berulang dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Namun, dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan tidak berhenti ketika seseorang berhasil menduduki kursi legislatif. Justru, mandat tersebut menjadi tanggung jawab yang harus terus dijaga melalui kerja nyata, penyerapan aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi, H. Ismail memiliki pengalaman di dua lingkungan yang menuntut kemampuan membangun komunikasi dan memelihara kepercayaan.

Pengalaman itu menjadi modal yang dapat digunakan untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat. Sebab, keberhasilan seorang anggota legislatif tidak hanya diukur dari kehadirannya dalam kegiatan partai, tetapi juga dari sejauh mana fungsi representasi dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Rakornis dan Bimtek Golkar se-Indonesia di Makassar menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kader serta meningkatkan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Bagi kader yang duduk di lembaga legislatif, forum semacam ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperkuat koordinasi organisasi. Namun, hasil dari proses tersebut pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di daerah masing-masing.

Masyarakat Soppeng tentu berharap setiap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh wakilnya dapat memberikan nilai tambah bagi perjuangan aspirasi daerah.

Pada akhirnya, kaos Camidu yang dikenakan H. Ismail di forum nasional Golkar mungkin hanya sebuah detail kecil. Akan tetapi, detail itu menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga identitas dan kedekatan dengan lingkungan asal di tengah kesibukan politik.

Karena seorang wakil rakyat boleh hadir di panggung nasional, tetapi amanah yang dibawanya tetap berasal dari rakyat di daerah.

(RAT)