Bupati Suwardi Haseng Datangi Korban Kebakaran di Rompegading, Bawa Bantuan hingga Santunan Pribadi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah ditunjukkan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng. Sehari setelah tiga rumah panggung terbakar di Dusun Paddempung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Suwardi turun langsung menemui para korban, Minggu (9/8/2026) malam.

Suwardi mendatangi tiga kepala keluarga yang rumahnya ludes terbakar. Dalam kunjungan tersebut, Bupati tidak hanya memberikan dukungan moril, tetapi juga membawa bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Bantuan yang diserahkan berupa sembako, beras, pakaian, kasur, terpal, serta sejumlah kebutuhan harian lainnya.

Suwardi juga memberikan santunan dari pribadi kepada tiga kepala keluarga korban kebakaran.

“Ini sekadar untuk meringankan beban keluarga. Semoga bermanfaat untuk kebutuhan sementara. Sabarki,” ujar Suwardi kepada korban.

Di hadapan keluarga korban, Suwardi meminta agar mereka tetap tabah menghadapi musibah. Ia mengingatkan agar keluarga tidak larut dalam kesedihan dan tetap saling menguatkan.

“Tidak ada yang mau kena musibah seperti ini. Yang penting sekarang tetap sabar, tetap semangat. Kita hadapi bersama-sama. Insyaallah ada jalan dan pemerintah akan membantu sesuai kemampuan,” katanya.

Dalam kunjungan itu, Suwardi didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufik Ramli, S.Sos., M.M., Plt. Kepala Dinas Pertanian, pejabat BPBD, serta Camat Liliriaja Andi Lukman Saransi.

Bupati juga menyempatkan diri berbincang langsung dengan para korban untuk mengetahui kondisi mereka setelah kebakaran. Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan.

Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 16.30 WITA. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah, kemudian merambat dengan cepat ke dua rumah panggung yang berada di sekitarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, tiga rumah beserta harta benda di dalamnya hangus terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Respons cepat Bupati Soppeng ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Selain bantuan pemerintah, santunan pribadi yang diberikan Suwardi diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan para korban untuk sementara waktu.

(Silviana)

Semarak HUT RI ke-81, Bupati Suwardi Haseng Lepas Gerak Jalan Indah Gapoktan, Desa Paroto Raih Juara III

Soppeng, Teropongsulawesi.com, – Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng berlangsung meriah. Ribuan petani dari delapan kecamatan tumpah ke jalan mengikuti Gerak Jalan Indah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Anjungan I Mangkawani tersebut diikuti 56 Gapoktan. Dengan mengenakan kostum beragam, membawa atribut pertanian dan menampilkan sejumlah atraksi kreatif, para peserta menyuguhkan pemandangan berbeda sepanjang rute 2.198 meter.

Gerak Jalan Indah Gapoktan secara resmi dilepas Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng melalui pengibaran bendera start.

Bupati Suwardi Haseng mengapresiasi tingginya antusiasme para petani yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya, gerak jalan bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi gambaran kuatnya kebersamaan masyarakat Soppeng.

“Petani merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Suwardi.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, persaudaraan, nasionalisme dan kekompakan di kalangan petani.

Suwardi juga mengajak seluruh peserta menjadikan momentum HUT Kemerdekaan sebagai kesempatan menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas, kedisiplinan, ketertiban dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Antusiasme masyarakat, khususnya para petani, menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan sosial dan budaya yang mampu menyatukan masyarakat,” ujarnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada panitia, jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan seluruh Gapoktan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Desa Pising Juara I, Paroto Berhasil Masuk Tiga Besar

Persaingan kreativitas antarpeserta berlangsung semarak. Berbagai kostum, atribut pertanian dan atraksi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan di sepanjang rute.

Hasil penilaian menempatkan Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, sebagai Juara I.

Juara II diraih Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, sementara Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, berhasil meraih Juara III.

Untuk kategori juara harapan, Harapan I diraih Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Harapan II diraih Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, sedangkan Harapan III diraih Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata.

Tidak hanya memberikan hadiah perlombaan, Bupati Suwardi Haseng juga memberikan tambahan hadiah pembinaan secara pribadi kepada peserta yang dinilai menampilkan kreativitas dan penampilan terbaik.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, S.Hut., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan dan kekompakan para petani.

“Gerak Jalan Indah ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan dan kekompakan para petani,” katanya.

Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Wakapolres Soppeng, para kepala SKPD dan bagian Setda, para camat, Pimpinan BRI Cabang Soppeng, koordinator BPP se-Kabupaten Soppeng, para penyuluh pertanian serta ribuan petani.

Gerak Jalan Indah Gapoktan menjadi salah satu warna dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Soppeng. Di balik kemeriahan kostum dan atraksi, kegiatan tersebut membawa pesan kuat tentang kebersamaan sekaligus penghargaan terhadap petani sebagai salah satu garda depan ketahanan pangan.

(Red)

Jadi Tersangka UU ITE, Taufik Hidayat Minta Perlindungan hingga ke Wakil Presiden

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Status tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE di Polrestabes Makassar tak membuat Ketua Gibran Center Sulawesi Selatan, M. Taufik Hidayat, memilih diam. Ia justru memperluas langkahnya dengan meminta perlindungan hukum ke sejumlah lembaga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI.

Taufik mengungkapkan, surat permohonan perlindungan hukum telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Komisi III DPR RI, Kapolri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bahkan, menurut Taufik, surat tersebut difasilitasi Ketua Umum Gibran Center untuk disampaikan ke Kantor Wakil Presiden RI di Jakarta.

Hal itu disampaikan Taufik melalui pesan WhatsApp, Sabtu (8/8/2026).

“Terima kasih atas bantuan Ketum Gibran Center yang telah membantu memfasilitasi saya, sehingga surat saya diminta untuk dibawa ke Kantor Wakil Presiden RI, Bapak Gibran Rakabuming Raka,” kata Taufik.

Mengaku Dikaitkan dengan Laporan ke KPK

Taufik menyebut permohonan perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan perkara yang kini dihadapinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Ia mengaitkan perkara tersebut dengan langkahnya melaporkan dugaan korupsi program seragam sekolah gratis di Kota Makassar kepada KPK.

Taufik mengklaim laporan tersebut telah melalui proses verifikasi dan kemudian ditangani lebih lanjut oleh KPK.

Menurut dia, aktivitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan korupsi tersebut justru berujung pada persoalan hukum yang kini menjerat dirinya.

Ia bahkan menyebut kondisi yang dialaminya sebagai bentuk kriminalisasi.

“Permohonan perlindungan hukum atas kriminalisasi terhadap diri saya akibat laporan dugaan korupsi seragam sekolah gratis di Makassar yang telah saya laporkan ke KPK,” ujarnya.

“Semakin Ditekan, Semakin Melawan”

Alih-alih mundur, Taufik menegaskan akan terus melakukan perlawanan melalui jalur hukum dan kelembagaan.

“Semakin kami ditekan, semakin kami melakukan perlawanan,” tegasnya.

Ia menyatakan langkah meminta perlindungan dilakukan karena dirinya merasa perlu mendapatkan jaminan dalam menjalankan hak untuk menyampaikan laporan maupun informasi kepada lembaga negara.

Bagi Taufik, persoalan yang dihadapinya bukan hanya menyangkut status tersangka, tetapi juga menyangkut keberaniannya dalam mengungkap dugaan penyimpangan yang menurut klaimnya telah dilaporkan kepada KPK.

Karena itu, ia memilih membawa persoalan tersebut ke sejumlah institusi, mulai dari LPSK, DPR RI, hingga pimpinan negara.

Tidak Mundur dari Proses Hukum

Meski mengajukan permohonan perlindungan, Taufik menegaskan dirinya tidak bermaksud menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

Ia mengaku siap menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tersebut.

Taufik berharap proses hukum yang menjeratnya dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Salam sejahtera untuk semua. Merdeka. Kebenaran takkan bisa dikalahkan,” tulis Taufik dalam keterangannya.

Sementara itu, proses hukum perkara dugaan pelanggaran UU ITE tetap menjadi kewenangan Polrestabes Makassar sebagai aparat penegak hukum.

Adapun klaim Taufik mengenai adanya keterkaitan antara perkara yang menjeratnya dengan laporan dugaan korupsi seragam sekolah gratis merupakan pernyataan dari pihak Taufik. Konfirmasi dari Polrestabes Makassar dan KPK diperlukan untuk memberikan perspektif yang berimbang mengenai perkara tersebut.

(AP/Red)

DPD PJI Sulsel Soroti Dugaan Larangan Peliputan oleh Oknum Polisi, Minta Kapolrestabes Makassar Lakukan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan tindakan yang dinilai tidak profesional oleh seorang oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar terhadap seorang jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6/8/2026) di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 77, Kecamatan Makassar, tepatnya di samping Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Saat itu, Tim Khusus (Timsus III) Satres Narkoba Polrestabes Makassar tengah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Di lokasi kejadian, jurnalis Gemanews.id yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengaku dilarang mengambil gambar oleh salah seorang anggota kepolisian yang berada di lokasi.

Selain larangan tersebut, Akbar juga menilai oknum anggota polisi itu menunjukkan sikap yang terkesan arogan dengan menunjuk ke arahnya ketika proses peliputan sedang berlangsung.

Menanggapi insiden tersebut, Humas DPD PJI Sulawesi Selatan, Dzoel SB, meminta Kapolrestabes Makassar beserta Kasat Narkoba Polrestabes Makassar untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kode etik maupun prosedur pelaksanaan tugas, maka tindakan tegas perlu diberikan.

"Kami meminta Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba melakukan evaluasi serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik. Anggota Polri perlu terus dibina agar memahami etika dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang," ujar Dzoel SB.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur adanya sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

"Jangan karena merasa sebagai anggota kepolisian kemudian bersikap arogan terhadap jurnalis, apalagi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas peliputan untuk kepentingan publik. Sinergi antara Polri dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing," tegasnya.

DPD PJI Sulawesi Selatan berharap pimpinan Polrestabes Makassar memberikan perhatian serius terhadap dugaan insiden tersebut agar tidak mencederai hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar terkait dugaan insiden tersebut.

Redaksi menegaskan bahwa informasi dalam berita ini bersumber dari keterangan DPD PJI Sulawesi Selatan. Demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi membuka ruang hak jawab serta klarifikasi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar apabila ingin memberikan tanggapan atau penjelasan resmi.(**)

Kapolres Baru Temui Bupati Soppeng, Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan dan Stabilitas Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Langkah awal membangun sinergi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dilakukan Kapolres Soppeng, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Setelah bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, kini Kapolres baru tersebut menemui Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen tersebut dimanfaatkan kedua pimpinan untuk memperkuat koordinasi serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengawal jalannya program pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan modal penting dalam menciptakan daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun investasi.

"Sinergi yang baik tentu akan mendukung kelancaran program-program pembangunan di daerah. Di sisi lain, koordinasi yang kuat juga penting untuk menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Soppeng agar tetap aman dan kondusif," ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, AKBP Hari Budiyanto menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Silaturahmi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng akan terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkesinambungan, kedua institusi diharapkan mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Kunjungan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol komitmen mempererat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng demi mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, maju, dan sejahtera.

(Silviana) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Dorong Generasi Muda Berkarakter Lewat Perkemahan Pramuka

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkarakter melalui Gerakan Pramuka. Hal itu disampaikannya saat membuka Perkemahan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pramuka ke-65 di Kawasan Wisata Alam (KWA) Waduk Ompo, Minggu (2/8/2026).

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menekankan bahwa Pramuka merupakan wadah strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, berintegritas, serta mampu menghadapi tantangan zaman menuju Indonesia Emas 2045.

"Perkemahan bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi menjadi wahana pembentukan karakter. Di sinilah peserta belajar mandiri, disiplin, bekerja sama, memimpin, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama," ujar Suwardi.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan narkoba, degradasi moral, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan. Karena itu, pendidikan karakter melalui Gerakan Pramuka menjadi semakin penting untuk membentengi generasi muda dengan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, nasionalisme, dan kepedulian sosial.

Bupati berharap seluruh peserta memanfaatkan kegiatan perkemahan sebagai ajang mengasah kemampuan, mempererat persaudaraan, sekaligus menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang akan menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkemahan yang berlangsung pada 2–5 Agustus 2026 ini diikuti oleh Pramuka Penggalang tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta Pramuka Penegak tingkat SMA/SMK/MA dari gugus depan se-Kabupaten Soppeng. Berbagai kegiatan edukatif, pelatihan keterampilan, perlombaan, hingga aktivitas kepemimpinan telah disiapkan untuk meningkatkan kualitas peserta.

Suwardi juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan selama mengikuti kegiatan di kawasan Waduk Ompo. Kepada para pembina dan pelatih, ia meminta agar terus memberikan pendampingan terbaik sehingga mampu melahirkan generasi Pramuka yang tangguh, berakhlak mulia, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Soppeng turut melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Soppeng yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII di Cibubur.

Ia berpesan agar para peserta menjaga nama baik Kabupaten Soppeng dengan menunjukkan disiplin, sportivitas, dan semangat persaudaraan selama mengikuti kegiatan tingkat nasional.

"Jadilah duta terbaik Kabupaten Soppeng. Tunjukkan bahwa Pramuka Soppeng memiliki karakter yang kuat, semangat kebersamaan, dan mampu bersaing dengan kontingen dari seluruh Indonesia," pesannya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Drs. Sulo Parma, M.Si., mengatakan perkemahan tahun ini mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045." Tema tersebut menjadi semangat bagi Gerakan Pramuka untuk berkontribusi dalam pembangunan karakter sekaligus mendukung program pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antaranggota Pramuka, tetapi juga sebagai media evaluasi hasil pembinaan peserta didik serta memperkuat persatuan dan persaudaraan di lingkungan Gerakan Pramuka.

Pembukaan perkemahan turut dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, staf ahli, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, para camat, Ketua Kwartir Ranting beserta jajaran pengurus, kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, serta para pembina Pramuka.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Gerakan Pramuka terus menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, nasionalis, dan siap menjadi pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

(Silviana)

Kolaborasi Lintas Sektor, Camat dan Sekcam Lalabata Perkuat Hubungan Sosial Lewat Kerja Bakti

​Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kecamatan Lalabata terus menggalang sinergi lintas sektor guna merawat kebersamaan sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih.

Hal ini dibuktikan melalui aksi kerja bakti bersama yang digelar di Lorong Perintis, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng. Jum'at (31/7/2026). 

​Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Camat Lalabata, Risqun, S.STP., M.Si., bersama Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Lalabata, H. Munadir Nurdin, S.Sos., ini menyatukan berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat.

​Aksi gotong royong ini sekaligus menjadi bentuk implementasi nyata Program Nasional Indonesia ASRI untuk mewujudkan permukiman yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

​Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam aksi kebersihan ini. Berbagai unsur tampak bahu-membahu di lapangan, di antaranya:
​Jajaran Kantor Kecamatan Lalabata, ​Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Soppeng, ​TNI-Polri dari Koramil Lalabata dan Polsek Lalabata, Kantor Urusan Agama (KUA) Lalabata, ​Pemerintah Kelurahan Lemba dan Kelurahan Botto, ​Para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat

​Camat Lalabata, Risqun, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bukan hanya tugas pemerintah semata.

​"Kerja bakti ini bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, dan rasa memiliki terhadap wilayah tempat kita tinggal. Kami berharap budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Risqun.

​Sementara itu, Sekcam Lalabata, H. Munadir Nurdin, menilai tingginya antusiasme para peserta menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan.

​Menurut Munadir, hadirnya kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi teknis, dan warga merupakan modal sosial yang sangat berharga.

​"Kolaborasi ini menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin agar kebiasaan baik ini terus terpelihara," ungkapnya.

​Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kecamatan Lalabata menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan asri hanya bisa terwujud jika seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu.

(Red)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih Bersama KPK

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta jajaran, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, serta pihak terkait yang menangani delapan area perubahan dalam program pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui sistem yang semakin baik dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Suwardi.

Ia mengungkapkan, komitmen tersebut telah membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng mencatat indeks integritas sebesar 80,48, yang mencerminkan semakin kuatnya budaya pelayanan publik berbasis integritas.

Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator yang masih memiliki tingkat risiko, khususnya dalam aspek integritas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.

"Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi kami. Seluruh rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti agar sistem pemerintahan semakin kuat dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto, mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap sektor pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta hibah dan bantuan sosial yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Tri Budi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan KPK dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Bila diinginkan, saya juga dapat Buatkan versi yang lebih bergaya berita politik/pemerintahan dengan fokus pada kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dalam memperkuat agenda antikorupsi di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Dukcapil Soppeng Jemput Bola Perekaman e-KTP di 20 Sekolah, Permudah Pelajar Rekam Data Kependudukan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Soppeng terus mempercepat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi pelajar melalui layanan jemput bola ke sekolah. Sebanyak 20 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat menjadi sasaran program yang berlangsung mulai 27 Juli hingga 3 September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, MM, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan para pelajar yang telah memenuhi syarat usia segera memiliki identitas kependudukan.

"Kami ingin memastikan setiap warga, termasuk para pelajar, sudah memiliki data kependudukan sejak dini. Ini penting karena KTP elektronik menjadi dasar dalam berbagai layanan administrasi," ujar Musriadi.

Pada pelaksanaan terbaru, tim Disdukcapil melakukan perekaman biometrik di SMKN 3 Soppeng yang menjadi sekolah ketiga dalam rangkaian layanan jemput bola. Perekaman biometrik meliputi pengambilan sidik jari, foto, dan perekaman iris mata sebagai data dasar penerbitan e-KTP.

Menurut Musriadi, layanan langsung ke sekolah bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengatasi kendala jarak dan waktu yang kerap dihadapi para pelajar.

"Kami yang datang langsung ke sekolah agar siswa tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil. Dengan cara ini, prosesnya lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak peserta," katanya.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di SMAN 7 Soppeng dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. Seluruh siswa mengikuti proses perekaman secara tertib hingga selesai.

Program jemput bola ini dijadwalkan menyasar 20 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat di Kabupaten Soppeng hingga 3 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, Disdukcapil berharap semakin banyak pelajar yang telah berusia wajib KTP dapat segera melakukan perekaman data kependudukan.

Musriadi menegaskan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memenuhi ketentuan administrasi kependudukan berbasis elektronik.

"Ini adalah bentuk pelayanan prima sekaligus tanggung jawab kami dalam memastikan data kependudukan masyarakat tercatat dengan baik dan akurat," tutupnya.

Melalui layanan jemput bola ke sekolah, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan cakupan perekaman e-KTP terus meningkat sehingga generasi muda dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik yang membutuhkan identitas kependudukan.

(Silviana)

Bupati Soppeng Serahkan KUA-PPAS 2027, Target Pendapatan Daerah Rp949,88 Miliar dan Perkuat Kemandirian Fiskal

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Soppeng dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (29/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan sejumlah target makro pembangunan daerah tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,84–6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada di angka 2,67–2,95 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.

Pada sektor keuangan daerah, Bupati mengungkapkan target pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp949,88 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.

Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah memperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar dan pembayaran utang daerah lainnya sebesar Rp9,16 miliar.

Meski optimistis terhadap capaian indikator pembangunan, Bupati Suwardi Haseng mengakui masih terdapat tantangan fiskal yang perlu dihadapi bersama, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

"Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat," ujar Suwardi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Silviana)