Layanan Pap Smear dan HPV DNA Diluncurkan di Soppeng, Perempuan Diminta Berani Deteksi Kanker Serviks

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Upaya memperkuat pencegahan kanker serviks di Kabupaten Soppeng terus dilakukan. Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng resmi meluncurkan layanan Pap Smear dan pemeriksaan HPV DNA, Kamis (8/10/2026).

Peluncuran layanan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan skrining yang berlangsung di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Soppeng. Sejumlah organisasi perempuan dan kader PKK turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan itu sederhana: perempuan tidak perlu menunggu munculnya gejala untuk memeriksakan kondisi kesehatan reproduksinya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Muhammad Evinuddin, mengatakan kanker serviks masih menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian. Menurutnya, pemeriksaan secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.

Ia pun mengajak perempuan yang masuk dalam sasaran pemeriksaan agar tidak takut menjalani skrining.

“Jangan menunggu sampai muncul keluhan atau gejala. Lebih baik mengetahui lebih awal daripada terlambat mendapatkan penanganan,” ujarnya.

Dalam layanan yang diluncurkan tersebut, Dinas Kesehatan menyiapkan empat tempat layanan Pap Smear di Labkesda Kabupaten Soppeng. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan layanan skrining melalui fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas.

Selain pemeriksaan, kegiatan diisi dengan sharing session tentang pencegahan dan penanganan kanker serviks yang menghadirkan dr. Wiwi, Sp.OG. Peserta mendapatkan edukasi mengenai faktor risiko, pentingnya deteksi dini serta langkah penanganan apabila ditemukan adanya masalah kesehatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, menekankan bahwa menjaga kesehatan diri merupakan bagian penting dari peran perempuan dalam keluarga.

Ia mengingatkan agar kesibukan mengurus keluarga tidak membuat perempuan mengabaikan kondisi kesehatannya sendiri.

“Jangan merasa takut, malu, ataupun ragu untuk melakukan pemeriksaan. Skrining bukan berarti kita sedang sakit, tetapi merupakan langkah bijak untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sedini mungkin,” katanya.

Menurut Suarni, kader PKK juga memiliki posisi strategis untuk menyebarluaskan informasi tersebut hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.

Ia mendorong kader PKK menjadi penggerak yang aktif mengedukasi perempuan di lingkungan masing-masing mengenai pentingnya pemeriksaan dini kanker serviks.

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah organisasi perempuan di Kabupaten Soppeng, di antaranya Dharma Wanita, Adhyaksa Darmakarini, Bhayangkari, Persit Chandra Kirana, Aisyah dan Wahdah Islamiyah.

Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watansoppeng, Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Soppeng, tenaga kesehatan serta kader PKK.

Muhammad Evinuddin juga menyampaikan apresiasi kepada TP PKK dan berbagai organisasi perempuan yang ikut mendukung pelaksanaan skrining tersebut.

Ia berharap layanan Pap Smear dan HPV DNA yang telah diluncurkan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Perempuan di Soppeng pun diimbau memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan tidak menunda pemeriksaan. Deteksi lebih awal diharapkan dapat membuka peluang penanganan yang lebih cepat ketika ditemukan adanya kelainan.

(RAT)

Lalu Lintas Soppeng Jadi Perhatian, Dishub Kumpulkan Stakeholder dalam Forum LLAJ

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Berbagai persoalan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Soppeng menjadi perhatian bersama. Dinas Perhubungan Soppeng mengumpulkan sejumlah stakeholder melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kamis (8/10/2026).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kantor Gabungan Dinas Soppeng, menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah dalam menangani persoalan lalu lintas di daerah.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Soppeng Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kasat Lantas Polres Soppeng, Kepala Cabang Jasa Raharja Watampone dan sejumlah perwakilan perangkat daerah.

Beberapa instansi yang ikut dalam forum antara lain Dinas PMPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

Mengangkat tema “Bersinergi Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Lancar”, forum tersebut menekankan pentingnya kerja bersama dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan tertib.

Muhammad Ihsan menyebut persoalan lalu lintas tidak berdiri sendiri. Banyak aspek yang saling berkaitan sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi.

“Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder agar berbagai persoalan lalu lintas dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, stakeholder membahas sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat di jalan raya.

Pembahasan mencakup keselamatan pengguna jalan, kelancaran arus kendaraan, kondisi infrastruktur dan fasilitas jalan, pengaturan lalu lintas, angkutan jalan serta ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Dishub Soppeng mendorong agar forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi. Setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat diikuti dengan rekomendasi dan tindakan nyata di lapangan.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja dan stakeholder lainnya diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai persoalan lalu lintas sekaligus mencegah munculnya masalah yang lebih besar.

Forum LLAJ juga diharapkan menjadi ruang evaluasi untuk melihat kondisi lalu lintas secara menyeluruh, memetakan persoalan transportasi dan menentukan langkah penanganan berdasarkan skala prioritas.

Dishub Soppeng menegaskan, terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar membutuhkan komitmen bersama. Karena itu, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat demi menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

(RAT)

Bhayangkara Cup III Soppeng Bukan Cuma Balapan, Penonton Bisa Bawa Pulang Umrah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Jangan hanya datang untuk menyaksikan rider berjibaku di lintasan. Bhayangkara Cup III Kejurprov Grasstrack & Motocross 2026 di Kabupaten Soppeng juga menyiapkan kejutan besar bagi penonton.

Gelaran otomotif yang akan berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Pakkanrebete, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 ini menghadirkan doorprize dengan hadiah utama berupa kesempatan mendapatkan umrah.

Tak berhenti di situ. Panitia juga menyiapkan sederet hadiah lainnya, seperti sepeda listrik, uang tunai, perlengkapan rumah tangga hingga puluhan doorprize menarik untuk masyarakat yang hadir.

Bhayangkara Cup III diprediksi menjadi salah satu agenda otomotif yang menyedot perhatian. Sejumlah rider dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan turun, mulai dari pembalap asal Pulau Jawa, Sumatra hingga berbagai wilayah di Sulawesi.

Persaingan di lintasan dipastikan menjadi suguhan utama. Namun, suasana di luar lintasan juga bakal dibuat semeriah mungkin untuk masyarakat yang datang.

Ketua Panitia Bhayangkara Cup III, Kasat Reskrim Polres Soppeng Iptu Firman, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut sengaja dikemas bukan sekadar sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai hiburan bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat datang dan menikmati event ini. Bukan hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga ikut merasakan kemeriahan yang kami siapkan, termasuk doorprize bagi penonton,” ujar Iptu Firman, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, kehadiran dan dukungan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan kejuaraan.

Di sisi lain, Ketua KONI Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Sadri menilai Bhayangkara Cup III dapat menjadi ruang bagi para pembalap untuk mengasah sekaligus menunjukkan kemampuan mereka di ajang kompetitif.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet dan pembalap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kami juga mengajak masyarakat untuk datang memberikan dukungan,” katanya.

Dengan hadirnya rider dari berbagai daerah, pertarungan di Sirkuit Larakkiang diperkirakan berlangsung ketat. Kecepatan, keberanian mengambil tikungan dan kemampuan menaklukkan karakter lintasan akan menjadi penentu di setiap kelas yang diperlombakan.

Yang menarik, penonton pun punya pertarungan tersendiri, bukan di lintasan, tetapi memperebutkan doorprize.

Hadiah utama berupa kesempatan mendapatkan umrah tentu menjadi magnet tersendiri. Ditambah sepeda listrik, uang tunai, perlengkapan rumah tangga dan puluhan hadiah lainnya, masyarakat memiliki alasan lebih untuk datang langsung ke sirkuit.

Jadi, bagi pencinta otomotif maupun masyarakat umum, 31 Oktober–1 November 2026 bisa menjadi agenda yang jangan sampai dilewatkan.

Bhayangkara Cup III Kejurprov Grasstrack & Motocross 2026.

📍 Sirkuit Larakkiang, Pakkanrebete, Soppeng
📅 31 Oktober–1 November 2026

Saksikan aksi para rider, nikmati atmosfer balap, dan siapa tahu, pulang dari sirkuit bukan hanya membawa cerita—tetapi juga kesempatan meraih hadiah umrah.

(RAT)

Pamobvit Polres Soppeng Blusukan ke Sejumlah Bank, Pastikan Keamanan Aktivitas Transaksi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di lokasi pelayanan publik, Unit Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Sat Samapta Polres Soppeng mengintensifkan patroli di sejumlah perbankan, Kamis (8/10/2026).

Patroli yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut menyasar Bank Sulselbar Cabang Soppeng, BRI Cabang Soppeng dan BNI KCP Soppeng.

Empat personel Pamobvit, yakni Aiptu Hermansyah, Bripka Erick K., Briptu Satya Aditya A.Y., dan Bripda Fikri, diterjunkan dalam kegiatan tersebut.

Personel tidak hanya melakukan pemantauan di area depan kantor bank, tetapi juga memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap aman. Koordinasi dilakukan dengan petugas keamanan masing-masing bank untuk mengetahui perkembangan situasi di lapangan.

Petugas juga memberikan imbauan kepada karyawan, satuan pengamanan dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap orang maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan patroli objek vital merupakan langkah preventif yang dilakukan untuk mempersempit peluang terjadinya gangguan kamtibmas.

“Potensi gangguan harus dikenali sejak dini. Personel harus aktif melakukan pemantauan dan membangun komunikasi dengan petugas keamanan di objek vital,” ujar AKBP Hari Budiyanto.

Menurutnya, pengamanan perbankan membutuhkan kehadiran polisi yang responsif karena lokasi tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan publik dan transaksi keuangan.

“Objek vital merupakan bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pengamanan harus dilakukan secara profesional, proporsional dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Polres Soppeng memastikan kegiatan patroli akan terus ditingkatkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan sebelum terjadi.

Selama patroli berlangsung, situasi di Bank Sulselbar, BRI dan BNI KCP Soppeng terpantau aman, tertib dan kondusif.

(Red)

Jelang Audit Itwasda, Wakapolres Soppeng Periksa Kesiapan Polsek Lalabata

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Persiapan menghadapi Audit Kinerja Itwasda Tahap II Tahun Anggaran 2026 dilakukan Polres Soppeng melalui kegiatan Pra Audit di jajaran kewilayahan.

Wakapolres Soppeng AKBP Tamar, S.Sos., memimpin langsung kegiatan tersebut di Mapolsek Lalabata, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.20 Wita itu dihadiri Kasiwas Polres Soppeng Iptu Alimuddin, S.Sos., bersama para Kasubsi Siwas Polres Soppeng. Sejumlah Kanit dan personel Polsek Lalabata turut mengikuti proses pra audit.

Kedatangan Wakapolres bersama rombongan disambut Kapolsek Lalabata AKP Asep Sibli, Sm.Hk.

Pra audit tersebut difokuskan pada pengecekan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta administrasi satuan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan kepolisian telah berjalan sesuai ketentuan dan memiliki pertanggungjawaban administrasi yang jelas.

Di hadapan personel, Wakapolres memberikan sejumlah penekanan, khususnya terkait ketelitian dalam menjalankan tugas dan pentingnya tertib administrasi.

Personel juga diminta mencermati setiap aspek yang menjadi perhatian dalam audit sehingga kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan pengawasan internal merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan, tetapi menjadi sarana evaluasi agar setiap personel dan satuan kerja dapat memperbaiki pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan administrasi harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Kapolres juga mengingatkan personel agar tidak menunggu sampai proses audit berlangsung untuk melakukan pembenahan.

“Saya berharap seluruh personel menyikapi kegiatan ini secara terbuka dan menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan Pra Audit Kinerja Itwasda Tahap II tersebut berakhir sekitar pukul 11.50 Wita. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

(RAT)

Pocil Polres Soppeng Dapat Piagam dari Polda Sulsel, Jadi Penyemangat untuk Terus Disiplin

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kerja keras dan keterlibatan Polisi Cilik (Pocil) Polres Soppeng dalam ajang lomba tingkat Polda Sulawesi Selatan mendapat penghargaan.

Piagam penghargaan dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel diserahkan langsung oleh Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar, S.Sos., M.M., kepada para peserta Pocil di halaman apel SDN 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 07.30 Wita.

Para peserta sebelumnya telah mewakili Polres Soppeng dalam lomba Polisi Cilik tingkat Polda Sulsel yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas.

Penyerahan piagam tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para pelajar untuk terus mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menilai program Polisi Cilik memiliki peran strategis dalam membangun karakter anak sejak usia sekolah.

“Keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan Polisi Cilik bukan hanya tentang mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Hari Budiyanto.

Menurutnya, pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan Pocil dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk membangun kebiasaan positif.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus memberikan contoh yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” katanya.

Hari Budiyanto juga menegaskan pentingnya menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Menurutnya, budaya tertib tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus dimulai melalui pembiasaan dan pendidikan.

“Nilai-nilai disiplin yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam kehidupan mereka ke depan. Karena itu, kami akan terus mendukung kegiatan edukatif yang dapat membentuk karakter positif sekaligus menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sejak usia sekolah,” jelasnya.

Ia turut mengapresiasi pihak sekolah serta personel Polres Soppeng yang telah mendampingi dan membina para peserta hingga mampu tampil dalam ajang tingkat Polda Sulsel.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar mengatakan pemberian piagam tersebut merupakan bentuk penghargaan atas partisipasi para siswa yang telah membawa nama baik Polres Soppeng.

Ia berharap para peserta tidak berhenti pada pencapaian dalam perlombaan, tetapi terus mempertahankan kedisiplinan dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya.

“Semoga apa yang mereka dapatkan melalui kegiatan Polisi Cilik ini dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus disiplin, bertanggung jawab dan tertib berlalu lintas,” ujar Asdar.

Kegiatan penyerahan piagam berlangsung dengan tertib dan kondusif di lingkungan SDN 7 Salotungo.

Melalui pembinaan Polisi Cilik, Satlantas Polres Soppeng terus mendorong lahirnya generasi muda yang disiplin, sadar aturan dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas.

(RAT)

Andi Etti Ambil Alih PAN Soppeng, Targetkan Partai Kembali ke Parlemen

Makassar, Teropongsulawesi.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng kini berada di bawah kepemimpinan Andi Nurhidayati Zainuddin. Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode itu mendapat mandat untuk membesarkan PAN sekaligus mengembalikan keterwakilan partai di DPRD Soppeng.

Andi Nurhidayati atau yang akrab disapa Andi Etti resmi memimpin PAN Soppeng setelah pengurus DPD PAN se-Sulawesi Selatan dilantik Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Mandat tersebut datang di tengah pekerjaan besar yang harus diselesaikan PAN Soppeng. Dalam Pemilu 2019 dan 2024, partai tersebut belum berhasil mengamankan satu pun kursi di DPRD Kabupaten Soppeng.

Kondisi itu membuat kepemimpinan Andi Etti menjadi sorotan. Pengalaman panjangnya di dunia politik diharapkan mampu menjadi modal untuk membangun kembali kekuatan PAN di tingkat daerah.

Jejak politik Andi Etti terbilang panjang. Ia pernah dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Andi Etti terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan selama dua periode.

Kini, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja politik bersama PAN.

Andi Etti pun langsung menetapkan target. Ia ingin PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa PAN Soppeng tidak ingin sekadar melakukan pergantian kepengurusan. Konsolidasi organisasi dan penguatan basis pemilih menjadi pekerjaan utama yang harus dilakukan.

Tantangannya tentu tidak ringan. PAN harus mampu memperkuat struktur hingga tingkat bawah, merangkul kader dan simpatisan, serta membangun strategi politik yang efektif untuk menghadapi kontestasi legislatif mendatang.

Dengan pengalaman dua periode di DPRD Sulsel dan pernah memimpin sejumlah partai politik, Andi Etti kini dituntut membuktikan kapasitasnya sebagai nakhoda baru PAN Soppeng.

Targetnya sudah dipasang: PAN kembali ke DPRD Soppeng. Kini tinggal menunggu sejauh mana mesin politik Andi Etti mampu mewujudkannya.

(Red)

Bupati Suwardi Pantau Pro ASN di BKN Makassar, Pastikan Pemetaan Kompetensi ASN Tepat Sasaran

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., hadir langsung di Kantor Regional IV BKN Makassar untuk memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan kompetensi aparatur berjalan sesuai ketentuan.

Suwardi melihat langsung pelaksanaan asesmen yang menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran objektif mengenai potensi dan kompetensi ASN.

Menurutnya, pemetaan seperti ini penting agar pengelolaan sumber daya aparatur tidak hanya berorientasi pada kebutuhan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan potensi masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi harus dilakukan secara objektif. Hasilnya harus mampu menggambarkan potensi dan kemampuan ASN secara nyata,” menjadi penekanan dalam pelaksanaan Pro ASN tersebut.

Ia berharap proses ini dapat menjadi instrumen bagi Pemkab Soppeng dalam menyusun strategi pengembangan ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dengan data kompetensi yang lebih terukur, penempatan dan pengembangan aparatur diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat, profesional, serta sesuai kebutuhan organisasi.

Pemkab Soppeng pun terus mendorong terwujudnya birokrasi yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

(RAT)

Soroti Trial by Social Media, DePA-RI Sulsel: Siapa Mengadili, Netizen atau Hakim?

Makassar, Teropongsulawesi.com, Fenomena trial by social media atau “pengadilan oleh media sosial” menjadi perhatian Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Sulawesi Selatan.

Fenomena tersebut dinilai semakin menguat ketika opini, tudingan, hingga penghakiman publik di ruang digital kerap muncul lebih dahulu dibandingkan proses pembuktian dan pemeriksaan perkara melalui lembaga peradilan.

Persoalan itu menjadi salah satu pokok diskusi dalam kegiatan konsolidasi DePA-RI Sulsel bertajuk “Trial by Social Media: Siapa Mengadili, Netizen atau Hakim?” yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Diskusi tersebut digelar sehari sebelum puluhan advokat baru DePA-RI dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum, Rabu (7/10/2026).

Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid, mengatakan media sosial merupakan bagian penting dari demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut, menurutnya, tidak semestinya berubah menjadi proses penghakiman yang mengabaikan mekanisme hukum.

“Netizen boleh berpendapat, tetapi yang berwenang mengadili perkara adalah hakim melalui proses peradilan yang menjunjung due process of law. Jangan sampai viralitas menjadi pengganti alat bukti,” ujar Luthfi.

Dalam diskusi tersebut, DePA-RI juga menyinggung polemik terkait permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Luthfi menyoroti pernyataan advokat Dr. Muhammad Rulliyandi, SH, MH, yang disebutnya dalam sejumlah pemberitaan dan media sosial mempertanyakan legalitas persidangan di MK serta Ketua MK Suhartoyo.

Menurut Luthfi, kritik terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, sebagai profesi yang disebut officium nobile, advokat dinilai memiliki tanggung jawab etik untuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangankan kepada lembaga peradilan, kepada sesama advokat pun harus menghormati. Itulah yang disebut profesi mulia atau officium nobile,” katanya.

Ia menilai persoalan menjadi lebih serius ketika pernyataan seorang advokat menyebar luas melalui media sosial dan kemudian membentuk persepsi publik seolah-olah telah terjadi suatu pelanggaran sebelum persoalan tersebut diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua PT Makassar Ingatkan Advokat

Peringatan serupa, lanjut Luthfi, juga disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum, ketika memberikan pengarahan kepada para advokat baru yang dilantik dan diambil sumpah.

Para advokat diingatkan agar tidak membuat penilaian terhadap lembaga peradilan maupun pejabat pengadilan tanpa dasar dan bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi DePA-RI, fenomena trial by social media bukan sekadar persoalan etika bermedia sosial. Dampaknya dapat meluas terhadap proses penegakan hukum.

Penghakiman yang muncul sebelum adanya putusan pengadilan berpotensi merusak reputasi seseorang, menciptakan tekanan terhadap proses hukum, serta menggeser prinsip praduga tak bersalah.

“Keadilan tidak boleh ditentukan oleh seberapa viral sebuah perkara. Tidak juga oleh suara keras seorang ahli maupun advokat. Keadilan harus lahir dari fakta, bukti, hukum, dan proses peradilan yang fair,” tegas Luthfi.

Dalam kegiatan tersebut, Luthfi didampingi Ketua DPD DePA-RI Sulsel, Sudirman Jabir, SH, MH, serta sejumlah pengurus DPD, di antaranya Hanafie, SH, MH, Asri Ameru, SH, MH, dan Arphin Jumadi, SH, MH.

DePA-RI mengajak masyarakat, media, advokat, aparat penegak hukum, serta pengguna media sosial untuk membangun budaya hukum digital yang lebih bertanggung jawab.

Media sosial, menurut organisasi tersebut, tetap penting sebagai ruang demokrasi dan kontrol publik. Namun, ruang digital tidak semestinya berubah menjadi “ruang pengadilan” tanpa hakim, tanpa proses pembuktian, dan tanpa mekanisme hukum yang jelas.

(Red)

Di Forum Kunker Komisi II DPR RI, Bupati Soppeng Terima Sertifikat Aset Daerah

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima sertifikat aset daerah berupa aset jalan raya dan pasar. Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat legalitas dan tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD).

Soppeng tercatat sebagai salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menerima sertifikat aset dalam kegiatan tersebut.

Selain Soppeng, penerima sertifikat lainnya yakni Kabupaten Takalar, Kota Parepare, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bone.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama jajaran Komisi II DPR RI, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas penyerahan sertifikat aset daerah tersebut.

Menurut Andi Sudirman, sertifikasi aset menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian terhadap aset yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan aset, lingkungan dan persampahan, BUMD hingga berbagai sektor pembangunan lainnya.

Bagi Pemkab Soppeng, sertifikat aset jalan raya dan pasar tersebut menjadi bagian dari langkah memperjelas status administrasi dan legalitas aset daerah.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam forum Komisi II DPR RI juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Soppeng.

(RAT)