Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Aliansi Muak: Program Ambulans CSR Vale Harus Dibuka Terang-Benderang di Hadapan Publik

Lutim, Teropongsulawesi.com,— Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia kembali mencuat dalam audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak) bersama lintas komisi DPRD Luwu Timur, Senin (18/05/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur itu dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisa Suharjo, dan dihadiri sejumlah anggota lintas komisi DPRD.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Firmanuddin, menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap PTO (Petunjuk Teknis Operasional) CSR PT Vale dalam pelaksanaan program ambulans desa.

Menurut Firman, penyaluran CSR PT Vale seharusnya mengacu pada landasan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam PTO CSR perusahaan.

“Dalam penyaluran CSR PT Vale ada landasan yang jelas yaitu PTO. PTO itu sudah final. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan muncul persoalan seperti sekarang, maka patut diduga ada pelanggaran di dalamnya,” tegas Firman dalam audiensi.

Firman juga meminta agar persoalan ambulans CSR Vale tidak berhenti hanya pada polemik publik semata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda resmi DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kita harap persoalan ini tidak sampai di sini. Sebaiknya diagendakan pemanggilan semua pihak agar ada penjelasan yang maksimal dan terbuka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Muak menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan anggota DPRD Firmanuddin.

Menurut Aliansi Muak, PT Vale Indonesia diduga kuat telah melanggar PTO SDGs PPM 2023–2027 yang sebelumnya telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program CSR di wilayah pemberdayaan.

Aliansi Muak menilai persoalan ini bermula sejak kegiatan Kick Off CSR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu dan dihadiri pemerintah daerah, pihak Menegemen PT Vale,pemerintah kecamatan dan desa desa dari empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale.

Dalam kegiatan tersebut, kata Aliansi Muak, pihak manajemen PT Vale secara terbuka menyampaikan bahwa dana CSR akan disinergikan dengan program pemerintah daerah, termasuk pengadaan ambulans Garda Sehat desa.

“Dalam penyampaian manajemen jelas disebutkan bahwa PT Vale lewat dana CSR akan bersinergi dengan program pemerintah daerah yaitu pengadaan ambulans Garda Sehat,” ungkap perwakilan Aliansi Muak.

Aliansi Muak menilai perlu dipertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari hasil kesepakatan awal desa atau justru lebih banyak diarahkan dalam forum Kick Off CSR tersebut.

Karena itu, Aliansi Muak meminta publik tidak langsung menerima begitu saja apabila PT Vale menyatakan telah selesai bertanggung jawab hanya karena anggaran CSR telah disalurkan ke desa-desa pemberdayaan.

“Kalau PT Vale mengatakan sudah lepas tangan karena anggaran CSR sudah disalurkan ke desa, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena ada dasar dan arah program yang dibahas dalam Kick Off CSR bulan Desember,” tegas mereka.

Aliansi Muak juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ambulans CSR Vale, mulai dari PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, vendor hingga pihak terkait lainnya.

Mereka menilai langkah tersebut penting agar polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat dibuka secara terang dan tidak terus memunculkan spekulasi publik.

“Kami sependapat dengan anggota DPRD Firman agar semua pihak dihadirkan supaya persoalan ini jelas dan terbuka di depan masyarakat,” tutup Aliansi Muak. (Tim) 

Pemkab Soppeng Targetkan 100 Kali Gerakan Pangan Murah Sepanjang 2026

Soppeng, Teropongsulawesi com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut dibuka langsung oleh Suwardi Haseng dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, aparat TNI-Polri, pelaku usaha pangan, distributor bahan pokok, serta ratusan masyarakat yang datang sejak pagi hari untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, hingga sejumlah bahan pangan lainnya yang dijual dengan harga subsidi atau di bawah harga pasar.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, pengendalian inflasi daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan sekadar menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik,” ujar Suwardi Haseng.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya menghadirkan program-program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara rutin di berbagai wilayah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Soppeng melalui program GASPOL Adhyaksa yang dinilai mampu memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung program pengendalian inflasi dan stabilitas pangan daerah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan semua pihak menjadi kekuatan besar dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional yang umumnya diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Pemerintah daerah terus menggencarkan pelaksanaan GPM di sejumlah kecamatan dan desa guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

Hingga pertengahan tahun 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Soppeng disebut telah berlangsung puluhan kali dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan selama tahun berjalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah agar tetap aman dan terkendali di tengah dinamika harga pasar.

Di lokasi kegiatan, masyarakat terlihat memadati area penjualan sejak pagi hari. Banyak warga mengaku terbantu dengan adanya program tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui pelayanan langsung yang dirasakan manfaatnya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah GASPOL Adhyaksa, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, inflasi daerah tetap terkendali, dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

(Red) 

Dilepas Menuju Embarkasi Makassar Bupati Soppeng Doakan 242 Jamaah Haji Jadi Haji Mabrur

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti Lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (19/5/2026), saat Suwardi Haseng melepas secara resmi keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Soppeng menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar.

Sebanyak 242 jamaah calon haji yang tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43 diberangkatkan pada kesempatan tersebut. Prosesi pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga jamaah yang memadati lokasi acara sejak pagi hari.

Momen keberangkatan itu menjadi salah satu peristiwa penuh emosional bagi para jamaah dan keluarga. Sejumlah keluarga tampak mengiringi keberangkatan dengan doa dan air mata haru, berharap para jamaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Dalam laporannya, panitia penyelenggara menyebutkan bahwa Kloter 41 terdiri atas 235 jamaah dengan rincian 64 laki-laki dan 171 perempuan. Sementara Kloter 43 berjumlah 7 jamaah yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan.

Jamaah calon haji asal Kabupaten Soppeng berasal dari delapan kecamatan. Kecamatan Marioriwawo menjadi penyumbang jamaah terbanyak dengan 102 orang, disusul Kecamatan Ganra sebanyak 54 orang dan Donri-Donri 40 orang. Selanjutnya Kecamatan Lilirilau 17 orang, Lalabata 15 orang, Marioriawa 3 orang, serta masing-masing 2 jamaah dari Kecamatan Citta dan Liliriaja.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jamaah calon haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

“Pelepasan jamaah haji ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh jamaah dapat berangkat dengan aman, nyaman, dan terlayani dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jamaah agar menjaga kondisi kesehatan, mengatur pola istirahat, serta menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan sempurna.

Selain itu, Suwardi Haseng meminta para jamaah untuk selalu menaati arahan petugas haji dan menjaga citra baik daerah maupun bangsa Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Bapak dan ibu adalah duta daerah dan bangsa. Tunjukkan sikap yang baik, saling membantu sesama jamaah, dan perbanyak ibadah agar kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan selama menjalankan ibadah haji.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mengucapkan selamat jalan kepada seluruh jamaah calon haji. Semoga diberikan kelancaran dalam beribadah dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat,” tuturnya.

Usai prosesi pelepasan, suasana hangat terlihat ketika Bupati Soppeng bersama Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng menyapa langsung para jamaah satu per satu. Banyak jamaah tampak tersenyum bahagia dan antusias mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah tersebut.

Sebelum bertolak menuju Makassar, Bupati bersama para jamaah juga melaksanakan salat subuh berjamaah di Gedung Lapatau Watansoppeng sebagai bentuk doa bersama demi kelancaran perjalanan ibadah haji tahun ini.

Berdasarkan jadwal keberangkatan, rombongan jamaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar pada Selasa siang pukul 14.00 WITA.

Kloter 41 selanjutnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.35 WITA. Kloter tersebut merupakan kloter gabungan yang juga diisi jamaah dari Kabupaten Gowa sebanyak 59 orang, Kabupaten Maros 1 orang, dan Kota Parepare 92 orang.

Sementara itu, Kloter 43 yang berjumlah 7 jamaah dijadwalkan bertolak menuju Madinah pada Kamis (21/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan itu antara lain Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, camat, Kapolsek Lalabata, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng.

(Aswan JS)

Aliansi Muak Desak Transparansi, Kejari Luwu Timur Mulai Telusuri Ambulans CSR

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat Desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Hal tersebut disampaikan langsung Kasi Intel Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak), Senin (18/05/2026), bersama Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Samuel Arum TF.

Menurut Deri Fuad Rachman, isu ambulans CSR Vale yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini telah masuk dalam perhatian Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan sementara dilakukan proses pengumpulan bahan keterangan serta data.

“Isu ambulans yang saat ini ramai telah menjadi atensi kami dan sementara kami lakukan pulbaket dan puldata,” ujar Deri Fuad Rachman.

Ia menjelaskan, proses tersebut masih berada pada tahap awal sehingga seluruh kemungkinan penanganan masih terbuka, termasuk oleh aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam tahap ini masih tahap awal. Jadi pihak penyidik kepolisian juga berhak melakukan hal tersebut. Ke depan kita melihat siapa yang lebih dulu menaikkan proses ini ke tahap penyelidikan,” jelasnya.

Deri Fuad Rachman juga menegaskan bahwa polemik ambulans CSR Vale saat ini telah menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

“Kami tekankan bahwa saat ini persoalan ini telah menjadi atensi bapak Kajari,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Samuel Arum TF menegaskan bahwa penanganan polemik ambulans CSR Vale berbeda dengan perkara dugaan seragam sekolah gratis yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kasus ini beda dan penyidikan seragam sekolah gratis tetap berjalan,” tegas Samuel Arum TF.

Usai audiensi, pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur bersama Aliansi Muak juga melakukan pernyataan pers dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta mempercayakan proses penanganan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Aliansi Muak mengapresiasi penyampaian Kejaksaan yang menyebut polemik ambulans CSR Vale telah memasuki tahap awal penelusuran.

Aliansi juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik luas.

Selain audiensi di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Aliansi Muak juga melakukan audiensi bersama lintas komisi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap polemik pengadaan ambulans CSR PT Vale.(*)

Masuk Program Nasional, Kopdes Maccile Didorong Jadi Model Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Red)

Wabup Soppeng Hadiri Peresmian SPPG Eks Polsek Lalabata, Tekankan Penguatan Gizi Masyarakat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana di Jalan Nene Urang, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tampak berbeda pada Sabtu (16/5/2026). Bangunan eks Polsek Lalabata lama yang sebelumnya tidak lagi difungsikan kini resmi dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Soppeng.

Peresmian tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang digelar secara serentak, meliputi Panen Raya Jagung Kuartal II, groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini turut diresmikan secara daring oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Di Kabupaten Soppeng, kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi eks Polsek Lalabata dengan dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Polres Soppeng, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng menyebut keberadaan SPPG sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan hanya sebatas peresmian fasilitas, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar peresmian gedung. Ini adalah investasi masa depan untuk masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan daerah,” ujar Wakil Bupati dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran SPPG diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, terarah, dan menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam program-program pemenuhan gizi.

Selain peresmian SPPG, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan momentum panen raya jagung yang menjadi simbol optimisme sektor pertanian di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat tani juga menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut.

Kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Soppeng.

Peluncuran serentak 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia juga menjadi perhatian dalam kegiatan ini.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis nasional dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan diresmikannya fasilitas baru tersebut, masyarakat Soppeng menaruh harapan besar terhadap peningkatan layanan sosial serta penguatan program ketahanan pangan di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Latemmamala itu.

Kegiatan peresmian berlangsung lancar, tertib, dan penuh antusiasme hingga selesai.

(Red)

Jelang Idul Adha, Pemkab Soppeng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Dorong Pemanfaatan QRIS

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan strategis tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga dirangkaikan dengan agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sinergi ketiga forum itu dilakukan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan.

Bupati Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dan terukur dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok yang lazim terjadi menjelang Idul Adha.

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh unsur TPID, yakni penguatan strategi pengendalian harga pangan, pemantauan intensif harga kebutuhan pokok di pasar, serta kesiapan menghadapi lonjakan harga sejumlah komoditas utama.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa komoditas seperti daging sapi, cabai, bawang, dan aneka bumbu dapur cenderung mengalami kenaikan harga cukup signifikan saat memasuki periode hari besar keagamaan nasional.

“TPID harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Selain fokus pada stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Selle KS Dalle yang memimpin jalannya rapat.

Ia menekankan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah, terutama melalui pemanfaatan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dalam aktivitas transaksi sehari-hari masyarakat.

QRIS merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah sistem pembayaran lintas aplikasi dompet digital maupun mobile banking.

Dengan sistem tersebut, masyarakat hanya perlu memindai satu kode QR untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan aman.

Menurutnya, penggunaan transaksi non-tunai juga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperluas inklusi keuangan masyarakat hingga ke tingkat Desa.

“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, antara lain Kapolres, Dandim 1423, dan Kajari Soppeng. Selain itu hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perbankan seperti BRI dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, hingga BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga statistik, hingga sektor perbankan menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng ini dinilai penting mengingat momentum Idul Adha biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi TPID serta dorongan penggunaan QRIS, pemerintah daerah berharap daya beli masyarakat tetap stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien serta modern.

(Silviana)

Kejari Soppeng Musnahkan Barang Bukti 26 Perkara Inkrah, Bupati Suwardi Haseng Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum

Soppeng, Teropongsulawesi.com,— Suasana halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (12/5/2026), tampak berbeda dari biasanya. Berbagai barang bukti dari puluhan perkara pidana dimusnahkan secara terbuka di hadapan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum.

Dari total 26 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), kasus narkotika menjadi yang paling dominan. Sebanyak 16 perkara di antaranya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum di Kabupaten Soppeng.

Acara dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, dan dihadiri sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Sudarmin, serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Dalam pemusnahan tersebut, aparat memusnahkan sabu seberat 36,97 gram beserta 411 plastik sachet bekas pembungkus narkoba, alat hisap sabu, timbangan digital, dan berbagai barang bukti lainnya dari sejumlah tindak pidana.

Selain perkara narkotika, barang bukti dari kasus pencurian, penganiayaan, pelanggaran Undang-Undang ITE, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kelalaian berkendara juga turut dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan sesuai jenis barang bukti. Narkotika jenis sabu dilarutkan ke dalam air hingga tidak dapat digunakan kembali, sementara barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar sampai hancur.

Tingginya jumlah perkara narkotika yang ditangani dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan terus memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan daerah dari ancaman narkotika dan tindak kriminal lainnya.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata komitmen penegakan hukum,” ujar salah seorang peserta kegiatan.

Masyarakat pun berharap pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah Soppeng semakin diperketat guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

(Silviana Eliza)

Ratusan Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung 2026, Bupati : Penyaluran Benih Harus Sesuai CPCL

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah daerah tersebut. Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bantuan benih pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi dilakukan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegas Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan bantuan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Soppeng.

“Kalau bantuan ini disalahgunakan, bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencoreng nama baik daerah kita di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dalam program tahun 2026 tersebut, sebanyak 221 kelompok tani menerima bantuan benih. Rinciannya, 95 kelompok tani memperoleh bantuan benih padi, sementara 126 kelompok tani lainnya menerima bantuan benih jagung.

Pemkab Soppeng menerima alokasi bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Benih yang disalurkan terdiri dari beberapa varietas unggul, yakni Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara itu, bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih sebanyak 106.200 kilogram varietas NK 306.

Suwardi menjelaskan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok tani penerima.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” katanya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok tani memahami tata cara penyaluran, penggunaan benih, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program bantuan benih tersebut dapat mendorong peningkatan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mendukung program nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.

(Red)