Larangan Bawa Pulang MBG Balita, Petugas Minta Penerima Ikuti Ketentuan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketentuan larangan membawa pulang paket Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian di wilayah penerima manfaat SPPG Lalabata Rilau 2, Kabupaten Soppeng.

Pada informasi yang ditempelkan pada paket MBG disebutkan bahwa makanan aman dikonsumsi hingga dua jam setelah distribusi. Penerima juga diingatkan agar tidak membawa MBG pulang ke rumah.

Ketentuan tersebut mendapat perhatian, khususnya dalam penyaluran MBG bagi balita. Pasalnya, kondisi penerimaan MBG balita di lapangan berbeda dengan penyaluran bagi siswa di sekolah yang umumnya memiliki ruangan lebih luas dan pola penerimaan yang lebih teratur.

Salah seorang warga, mengatakan bahwa penerimaan MBG balita selama ini dilakukan di teras rumah warga, termasuk di rumah Ibu RT Kubba. Katanya Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, larangan membawa pulang MBG sebenarnya dapat dipahami apabila hal tersebut memang menjadi aturan yang harus diterapkan bersama.

Namun, di sisi lain, terdapat kondisi orang tua balita yang merasa lebih praktis mengambil makanan untuk anaknya tanpa harus membawa sang anak ke lokasi penerimaan.

“Sering anak belum bangun atau sudah bangun tetapi belum mandi dan belum siap dipakaikan baju dan celana. Jadi bagi orang tua, rasanya lebih mudah kalau pergi mengambil MBG anaknya,” ujarnya kepada awak media teropongsulawesi.com.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak aturan yang berlaku. Jika ketentuan larangan membawa pulang MBG memang resmi diberlakukan oleh SPPG, maka masyarakat harus mengikutinya secara bersama-sama.

“Kalau memang itu aturan SPPG dan mulai berlaku, harus diikuti dan kita harus kompak,” katanya.

Di sisi lain, kondisi teknis di lokasi penerimaan juga dinilai perlu menjadi perhatian. Penyaluran MBG untuk balita membutuhkan pola pelayanan yang menyesuaikan karakter penerimanya, terutama karena balita tidak selalu dapat hadir tepat waktu sebagaimana siswa sekolah.

Karena itu, kejelasan mengenai mekanisme penerimaan MBG bagi balita dinilai penting agar aturan keamanan pangan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi orang tua dan anak di lapangan.

Masyarakat berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketentuan tersebut, termasuk apakah larangan membawa pulang MBG merupakan aturan yang berlaku secara umum atau merupakan kebijakan teknis khusus pada titik penyaluran tertentu.

Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat tetap memenuhi standar keamanan makanan sekaligus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

(Taggi) 

Pj Sekda Soppeng: Pekerja Rentan Harus Merasa Aman, Pemkab Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kader kesehatan.

Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Kader Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare di D’Malaka Cafe, Rabu (9/9/2026).

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, mengatakan perlindungan jaminan sosial harus hadir bagi masyarakat yang sehari-hari bekerja dengan risiko cukup tinggi, namun belum memiliki perlindungan seperti pekerja formal.

“Kerja sama ini adalah komitmen nyata Pemkab Soppeng untuk memastikan para pekerja rentan dan kader kesehatan dapat bertugas tanpa rasa waswas,” kata Andi Haeruddin.

Menurutnya, musibah kerja tidak hanya menjadi persoalan pekerja, tetapi dapat berimbas langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, jaminan sosial dinilai penting sebagai benteng perlindungan agar keluarga tidak kehilangan sumber penghidupan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

“Perlindungan ini penting agar keluarga mereka tetap tangguh dan terhindar dari risiko kemiskinan jika terjadi musibah kerja,” ujarnya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Soppeng memperluas kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal. Salah satunya melalui inovasi SIBALIPERI, yang mengusung konsep gotong royong dengan mendorong ASN ikut membantu perlindungan pekerja rentan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, mengapresiasi komitmen Pemkab Soppeng tersebut.

Menurut Sahid, perlindungan terhadap risiko kerja merupakan bagian penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

“Sinergi ini memastikan negara hadir memberikan kepastian jaminan, sehingga para pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soppeng, Adi Syamsul, berharap kerja sama tersebut dapat memperluas jangkauan perlindungan hingga pekerja rentan yang berada di pelosok daerah.

Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada penandatanganan rencana kerja, tetapi berlanjut pada peningkatan kepesertaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penandatanganan tersebut turut dihadiri Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS Soppeng Andi Dhamrah dan Kepala BPKPD Soppeng Drs. Dipa, M.Si.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Soppeng menegaskan bahwa perlindungan pekerja bukan hanya menyangkut jaminan ketika terjadi musibah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

(RAT) 

Bupati Suwardi Haseng: Bekal ke Baitullah Bukan Hanya Ilmu, Kesehatan Juga Harus Disiapkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Menjadi tamu Allah membutuhkan persiapan yang matang. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan, calon jemaah haji tidak cukup hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga harus memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang mendukung.

Pesan tersebut disampaikan Suwardi saat meluncurkan Outbound Manasik Haji dan Manasik Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Soppeng Estimasi 1448 H/2027 M, Kamis (10/9/2026).

Mengusung tema “Hajj Health Adventure, Petualangan Sehat Menuju Baitullah”, kegiatan ini menghadirkan pola pembinaan yang lebih interaktif dengan menggabungkan materi manasik, aktivitas fisik dan edukasi kesehatan.

Ratusan calon jemaah turut mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali senam jantung sehat dan senam lansia di Taman Gapis Watansoppeng.

Suwardi mengatakan kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan kehormatan yang harus dijalani dengan kesiapan maksimal.

“Para calon jemaah diharapkan tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga memiliki kesiapan untuk menjalankannya dengan kondisi fisik yang baik,” ujarnya.

Menurut Suwardi, pembinaan manasik jangan ditempatkan sebagai formalitas. Setiap materi dan simulasi harus menjadi bekal nyata bagi calon jemaah sebelum berangkat.

Ia pun mengajak calon jemaah mulai membangun kebiasaan hidup sehat sejak sekarang. Istirahat yang cukup, aktivitas fisik secara rutin dan kepatuhan terhadap arahan tenaga kesehatan dinilai penting untuk menjaga kebugaran.

“Tidak perlu menunggu menjelang keberangkatan untuk mulai mempersiapkan diri,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembinaan. Launching, kata dia, bukan tujuan akhir. Program pendampingan harus terus berjalan dan dievaluasi hingga calon jemaah memasuki masa keberangkatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, lanjut Suwardi, akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala, puskesmas, pembimbing manasik serta pihak terkait lainnya.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan para calon jemaah mendapatkan pembinaan dan pelayanan yang baik, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, lancar, sehat, dan memperoleh predikat haji mabrur,” katanya.

Suwardi juga mengingatkan calon jemaah agar tidak mengabaikan kekompakan. Perjalanan haji akan mempertemukan jemaah dengan berbagai kondisi dan tantangan sehingga sikap saling membantu, disiplin dan saling mengingatkan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.HI menjelaskan bahwa program outbound merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala hingga puskesmas di Kabupaten Soppeng.

Musriadi mengatakan konsep pembinaan sengaja dibuat lebih aplikatif untuk memberikan gambaran kepada calon jemaah mengenai tantangan fisik yang mungkin dihadapi selama berada di Tanah Suci.

Perhatian khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

Materi fikih manasik dipadukan dengan aktivitas fisik dan edukasi kesehatan sehingga proses pembekalan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

Bagi Pemkab Soppeng, persiapan haji kini diarahkan pada satu tujuan: calon jemaah memahami ibadahnya, siap fisiknya, terjaga kesehatannya dan kuat kebersamaannya saat menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

(RAT) 

Aktivitas Kedinasan, Soppeng Gaspol Digitalisasi Administrasi, Aparatur Dituntut Adaptif dan Efisien

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menggeber digitalisasi administrasi pemerintahan. Aparatur didorong meninggalkan pola kerja yang lambat dan serba manual menuju sistem administrasi yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Penguatan transformasi digital tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI dalam aktivitas kedinasan.

Program ini tidak diarahkan sekadar sebagai pengenalan teknologi. Pemkab Soppeng ingin memastikan aparatur mampu beradaptasi dan menjadikan sistem digital sebagai bagian dari rutinitas kerja pemerintahan.

Sosialisasi pemanfaatan tiga instrumen tersebut digelar secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Terbaru, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026). Peserta berasal dari unsur kecamatan serta perangkat pelayanan terkait, termasuk sekretaris kecamatan, kasubag umum dan kepegawaian, kepala tata usaha, dan operator.

Sebelumnya, sosialisasi telah menyasar sejumlah kecamatan. Kegiatan dimulai di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, kemudian Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri.

Selanjutnya, sosialisasi berlangsung di Kecamatan Lilirilau pada 3 September dan Kecamatan Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta.

Setelah Marioriwawo, agenda dijadwalkan berlanjut di Kecamatan Lalabata pada 10 September 2026 dengan peserta gabungan Kecamatan Lalabata dan sejumlah SKPD.

Tiga Sistem, Satu Perubahan Pola Kerja

Dalam kegiatan tersebut, aparatur diperkenalkan pada fungsi dan penerapan Email Dinas, TTE, serta SRIKANDI.

Email Dinas diarahkan menjadi sarana komunikasi resmi dalam urusan kedinasan. SRIKANDI digunakan untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik. Sementara TTE mendukung proses pengesahan dokumen secara digital.

Penerapan ketiganya diharapkan mampu memangkas sejumlah proses administratif yang selama ini membutuhkan pencetakan dokumen, tanda tangan manual, pengiriman berkas, hingga penyimpanan arsip secara fisik.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan aparatur.

Menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal jika hanya tersedia sebagai sistem, tetapi tidak digunakan secara konsisten oleh para penggunanya.

Karena itu, perubahan yang diharapkan bukan hanya dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, melainkan juga perubahan cara kerja aparatur agar lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, dan akuntabel.

Materi teknis dalam sosialisasi disampaikan oleh Eka Saputra, S.Kom., MM., Pranata Komputer Ahli Muda, dan Noviyanto, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama.

Melalui SRIKANDI, pengelolaan persuratan dan arsip diharapkan semakin tertib dan mudah ditelusuri. TTE memberikan kemudahan dalam proses pengesahan dokumen tanpa harus bergantung pada tanda tangan secara manual.

Sementara Email Dinas diarahkan untuk memperkuat komunikasi resmi antarunit kerja sehingga urusan kedinasan dapat berlangsung melalui saluran yang sesuai.

Aparatur Dituntut Tidak Sekadar Bisa, Tapi Terbiasa

Pemkab Soppeng menargetkan transformasi digital tidak berhenti pada sosialisasi.

Aparatur di setiap unit kerja dituntut mampu menerapkan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Artinya, kemampuan beradaptasi dengan teknologi perlahan menjadi bagian dari tuntutan profesionalisme birokrasi.

Perubahan pola kerja juga diharapkan berdampak pada pelayanan masyarakat. Administrasi yang lebih cepat dan tertib dapat membantu memperpendek proses serta memudahkan penelusuran dokumen ketika dibutuhkan.

Diskominfo bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng terus memberikan pendampingan agar penerapan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan baru dalam lingkungan pemerintahan.

Pada akhirnya, digitalisasi bukan hanya perkara aplikasi.

Yang sedang diubah adalah cara aparatur bekerja.

Dari lambat menjadi cepat, dari manual menjadi digital, dan dari administrasi yang bergantung pada berkas fisik menuju sistem yang lebih efisien dan terintegrasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Soppeng membangun birokrasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(RAT)

Jelang Grand Final OSN, Bupati Suwardi Ajak Andi Jo Bicara Ekonomi dari Kehidupan Sehari-hari

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tak banyak seremoni dalam pertemuan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dengan Andi Jo Karim Mappatunru, siswa SMAN 1 Soppeng yang akan berlaga di Grand Final Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026.

Bertempat di ruang kerja Bupati Soppeng, Rabu (9/9/2026), pertemuan itu justru diisi percakapan santai seputar ilmu Ekonomi, bidang yang akan diikuti Andi Jo pada kompetisi tingkat nasional tersebut.

Andi Jo datang bersama Kepala UPT SMAN 1 Soppeng, guru pendamping dan orang tuanya.

Di awal pertemuan, Suwardi memberikan semangat kepada siswa tersebut.

“Jo, semangat terus. Tidak mudah mencapai Grand Final OSN. Ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Soppeng dan Sulsel,” kata Suwardi.

Percakapan kemudian masuk pada persoalan ekonomi yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Suwardi mengambil contoh petani dan pelaku UMKM. Keduanya sering membutuhkan tambahan modal melalui pembiayaan perbankan untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha.

Dari contoh tersebut, Suwardi mengajak Andi Jo melihat bagaimana sebuah keputusan ekonomi harus dibuat berdasarkan perhitungan.

Petani, misalnya, harus memperhitungkan modal, biaya produksi, hasil panen dan kemampuan membayar pinjaman. Begitu pula pelaku UMKM harus menghitung kebutuhan modal, biaya usaha, potensi keuntungan serta risiko yang mungkin muncul.

Pembicaraan kemudian berkembang pada ekonomi mikro, ekonomi makro dan finansial.

Inflasi, suku bunga, harga barang hingga daya beli masyarakat menjadi bagian dari diskusi.

Tidak ada agenda khusus dalam percakapan tersebut. Semuanya berlangsung secara spontan. Namun, diskusi itu menjadi tambahan wawasan bagi Andi Jo sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Bagi Suwardi, kemampuan memahami ilmu juga harus dibarengi dengan kemampuan melihat persoalan nyata di tengah masyarakat.

Selain berdiskusi, Bupati juga menyampaikan pesan kepada para pelajar di Kabupaten Soppeng agar tidak takut mengejar prestasi.

Menurutnya, proses mengejar prestasi akan membentuk pengalaman, kemampuan dan kepercayaan diri siswa.

“Juara bukan tujuan utama. Prestasi adalah modal utama,” ujar Suwardi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala UPT SMAN 1 Soppeng, guru dan tenaga kependidikan yang telah mendampingi para siswa hingga mampu bersaing di tingkat nasional.

Suwardi menilai keberhasilan Andi Jo merupakan hasil dari proses panjang. Ada ketekunan siswa, pembinaan guru, dukungan sekolah serta peran keluarga yang turut mengantarkannya sampai ke Grand Final.

Andi Jo merupakan siswa kelas XI.10 SMAN 1 Soppeng. Ia telah melewati rangkaian seleksi OSN 2026 hingga berhasil menembus semifinal nasional dan kemudian memastikan diri lolos ke babak final.

Ia menjadi satu-satunya wakil Sulawesi Selatan pada bidang Ekonomi yang berhasil mencapai Grand Final OSN 2026.

Babak final akan berlangsung secara luring pada 14–20 September 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

Sebanyak 60 peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan berkompetisi pada bidang Ekonomi.

Dari ruang kerja Bupati Soppeng, Andi Jo kemudian bersiap melanjutkan perjuangannya.

Bukan hanya membawa nama pribadi, ia akan membawa nama SMAN 1 Soppeng, Kabupaten Soppeng dan Sulawesi Selatan ke panggung nasional.

(RAT)

Dua Kasus Korupsi Disorot MUAK, Kajari Lutim Pastikan Ada Tersangka

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Penanganan dua perkara dugaan korupsi di Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi perhatian publik. Aliansi MUAK (Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi) mendesak Kejaksaan Negeri Luwu Timur segera memberikan kepastian hukum dalam kasus Seragam Sekolah Gratis dan Ambulans Garda Sehat.

Desakan tersebut disampaikan saat MUAK menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Aksi berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Massa membawa sejumlah atribut aksi, mulai dari mobil komando, bendera, spanduk hingga baliho berbentuk kue ulang tahun yang menggambarkan dua perkara yang menjadi sorotan mereka.

Namun, bukan sekadar aksi massa, pertemuan tersebut berlanjut dalam audiensi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berty Oktavianus, SH.

Dalam forum itu, Ketua Aliansi MUAK, Iskar LHI, secara langsung meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, terutama proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan karena kedua perkara telah menjalani proses penyidikan selama beberapa bulan, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik.

Menjawab hal itu, Kajari Luwu Timur mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kasi Pidsus.

Menurut Berty, proses penanganan perkara harus memenuhi seluruh ketentuan hukum, termasuk berkaitan dengan perhitungan kerugian negara.

“Dua kasus ini sudah kami koordinasikan dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulsel oleh Kasi Pidsus. Untuk penetapan tersangka, sesuai KUHAP baru kami harus memenuhi semua, termasuk perhitungan kerugian negara,” ujar Berty.

Pertanyaan berikutnya yang disampaikan MUAK adalah kapan proses tersebut akan masuk pada tahapan ekspose.

Kajari memberikan jawaban yang cukup jelas.

“Sudah ada jadwal dan akan dilaksanakan ekspose,” tegas Berty.

Pernyataan itu menjadi salah satu poin penting dalam audiensi karena selama ini masyarakat menunggu kepastian mengenai arah akhir penyidikan kedua perkara tersebut.

Bahkan, Kajari tidak hanya berbicara mengenai jadwal ekspose.

Ia juga menyampaikan adanya temuan dalam kedua perkara tersebut.

“Dua kasus ini dipastikan ada temuan kerugian negara dan dipastikan ada tersangka,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut massa MUAK.

“Siap! Kami selalu mendukung!” seru massa.

Bagi MUAK, dukungan terhadap Kejaksaan tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi kontrol masyarakat.

MUAK menilai proses hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus dikawal hingga tuntas dan tidak berhenti pada tahap penyidikan.

Dengan adanya pernyataan Kajari bahwa jadwal ekspose telah tersedia, perhatian MUAK kini diarahkan pada pelaksanaan ekspose tersebut.

MUAK meminta hasil ekspose nantinya segera ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih, Kajari telah menyatakan secara terbuka bahwa kedua perkara tersebut memiliki temuan kerugian negara dan akan terdapat tersangka.

Artinya, publik kini tidak lagi sekadar menunggu perkembangan penyidikan, tetapi menanti realisasi dari pernyataan tersebut.

Ekspose disebut sudah terjadwal.

Temuan kerugian negara disebut telah ada.

Tersangka juga dipastikan akan ada.

Kini tinggal menunggu satu hal: kapan ekspose benar-benar digelar dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan perkara tersebut di hadapan hukum?

MUAK memastikan tetap melakukan pengawalan terhadap perkembangan dua perkara itu sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.

Audiensi kemudian diakhiri dengan foto bersama antara Kajari Luwu Timur dan perwakilan Aliansi MUAK.

Pertemuan tersebut menjadi penanda bahwa perbedaan posisi antara aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat sipil tetap dapat dipertemukan melalui ruang dialog terbuka.

Namun setelah audiensi berakhir, publik kini menunggu aksi nyata dari janji yang telah disampaikan.

(Tim)

Tak Ditopang Anggaran Besar, SDN 210 Sanrangeng Justru Tembus 6 Besar Taman Literasi Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Keterbatasan anggaran ternyata bukan tembok bagi SD Negeri 210 Sanrangeng, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, untuk berinovasi.

Di tengah keterbatasan fasilitas, sekolah tersebut justru mampu menyulap ruang sederhana menjadi sarana pembelajaran kreatif melalui Taman Literasi dan Numerasi. Hasilnya, SDN 210 Sanrangeng berhasil menembus enam besar penilaian Taman Literasi dan Numerasi tingkat Kabupaten Soppeng.

Capaian itu menjadi menarik karena taman tersebut tidak lahir dari dukungan anggaran besar. Sebaliknya, kreativitas dan semangat gotong royong menjadi modal utama.

Guru, tenaga kependidikan serta orang tua/wali murid bahu-membahu menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan masing-masing untuk menghadirkan ruang belajar yang lebih menarik bagi peserta didik.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan lorong di antara bangunan kelas. Ruang yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai jalur penghubung itu disulap menjadi Lorong Literasi dan Numerasi.

Berbagai media pembelajaran ditempatkan di sana. Peserta didik tidak hanya diajak membaca, tetapi juga belajar mengenal abjad dan Aksara Lontara, bermain numerasi, melakukan aktivitas pengukuran hingga memainkan permainan tradisional Kadendeng yang dikolaborasikan dengan pembelajaran PJOK.

Koordinator Taman Literasi dan Numerasi SDN 210 Sanrangeng, Aswan, mengatakan, inovasi tersebut berangkat dari kesadaran bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan kreativitas sekolah.

“Kami tidak memiliki anggaran yang besar untuk membangun taman ini. Tetapi kami memiliki kebersamaan. Guru, tenaga kependidikan, dan orang tua saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Dari keterbatasan itulah kami mencoba berkreasi dan memanfaatkan apa yang kami miliki,” ujar Aswan, Senin (7/9/2026).

Menurut Aswan, taman tersebut sejak awal tidak dirancang sekadar untuk mempercantik lingkungan sekolah ataupun mengejar penilaian.

Fasilitas yang ada diarahkan agar benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

“Kami ingin anak-anak merasakan bahwa belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Membaca, berhitung, bermain, berdiskusi, dan berkarya bisa dilakukan melalui lingkungan sekolah,” katanya.

Kepala SDN 210 Sanrangeng, Hj. Muliyati, mengapresiasi keterlibatan seluruh warga sekolah dan orang tua dalam mewujudkan taman literasi dan numerasi tersebut.

Menurutnya, capaian yang diraih sekolah tidak terlepas dari kerja bersama.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Saya sangat mengapresiasi guru, tenaga kependidikan dan orang tua yang dengan sukarela memberikan waktu, tenaga, dan dukungannya. Dengan keterbatasan yang ada, kita tetap bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak,” ungkap Hj. Muliyati.

Kerja keras tersebut kemudian mendapat pengakuan melalui masuknya SDN 210 Sanrangeng dalam enam besar penilaian Taman Literasi dan Numerasi tingkat Kabupaten Soppeng.

Tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng juga turun langsung ke sekolah untuk melihat kondisi taman sekaligus pemanfaatannya dalam mendukung proses pembelajaran.

Bagi SDN 210 Sanrangeng, masuk enam besar bukan sekadar persoalan mengejar predikat.

Capaian itu menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran tidak otomatis berarti keterbatasan inovasi.

Lorong sekolah yang sebelumnya hanya menjadi akses antarkelas kini berubah menjadi ruang belajar. Permainan tradisional dikembangkan menjadi media pembelajaran. Lingkungan sekolah dimanfaatkan sebagai ruang eksplorasi bagi peserta didik.

Dari ruang sederhana itu, SDN 210 Sanrangeng menunjukkan bahwa kualitas inovasi pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya anggaran.

Ketika sumber daya terbatas, kreativitas dituntut berbicara lebih keras.

Dan di SDN 210 Sanrangeng, keterbatasan justru menjadi alasan untuk mencari cara, bukan alasan untuk berhenti.

(Red)

Suwardi Haseng Bantah Isu Pindah Partai: Saya Kader Tulen Golkar!

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tak memberi ruang bagi isu yang menyebut dirinya akan meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Di hadapan awak media, Suwardi menegaskan dirinya tetap bersama partai berlambang pohon beringin. Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai kader tulen Golkar.

“Tidak, saya ini kader tulen Golkar,” tegas Suwardi saat di sela-sela pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX SOKSI Sulawesi Selatan di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Bukan hanya membantah, Suwardi juga mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan kuatnya ikatan politiknya dengan Golkar.

“Enggak, enggak. Urat nadiku ini Golkar. Saya jadi bupati karena Golkar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan langsung terhadap rumor yang mengaitkan dirinya dengan Gerindra.

Menariknya, setelah menegaskan loyalitasnya, Suwardi justru membuka peluang untuk mendapatkan posisi penting di tubuh Golkar Soppeng.

Saat ditanya apakah dirinya siap jika dipercaya memimpin Partai Golkar di Kabupaten Soppeng, Suwardi menjawab lugas.

“Insya Allah, kalau diberi amanah, siap. Golkar kan selalu sama-sama dengan pemerintah. Saya sekarang sudah jadi bupati, masa sih bukan saya yang ditunjuk?” katanya.

Pernyataan itu membuat arah isu politik Suwardi berubah. Bukan lagi soal kepindahan partai, tetapi justru mengenai kemungkinan dirinya mengambil peran lebih besar di internal Golkar Soppeng.

Suwardi memiliki kedekatan kuat dengan lingkungan Partai Golkar. Ia tercatat sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan dan Dewan Pembina Depicab SOKSI Soppeng.

Kehadirannya dalam Rakerda XIX SOKSI Sulsel juga memperlihatkan kedekatannya dengan organisasi kekaryaan yang memiliki sejarah panjang dengan Golkar.

Rakerda yang berlangsung 6–7 September 2026 tersebut mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif.”

Sejumlah tokoh politik Sulsel hadir dalam agenda tersebut, termasuk Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.

Dengan pernyataan “kader tulen Golkar” dan “urat nadiku ini Golkar”, Suwardi seolah ingin mengakhiri seluruh spekulasi mengenai arah politiknya.

Namun, satu pernyataan lainnya kini justru menjadi perhatian: “Saya sekarang sudah jadi bupati, masa sih bukan saya yang ditunjuk?”

Kalimat tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Suwardi bukan hanya ingin bertahan sebagai kader Golkar, tetapi juga siap mengambil posisi lebih strategis apabila partai memberikan amanah.

(Taggi)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tampil di Rakerda SOKSI Sulsel, Pesan Konsolidasi Mengemuka

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulawesi Selatan di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Kehadiran Suwardi di forum tersebut mempertegas keterlibatannya dalam jaringan organisasi yang memiliki hubungan historis dengan Partai Golkar.

Suwardi hadir dalam kapasitasnya sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulsel sekaligus Dewan Pembina Depicab SOKSI Kabupaten Soppeng.

Momentum Rakerda menjadi semakin strategis karena forum tersebut mempertemukan jajaran pimpinan SOKSI dengan sejumlah tokoh Partai Golkar Sulsel.

Hadir dalam pembukaan Rakerda Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua DPD Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar serta sejumlah pengurus SOKSI dan Golkar Sulsel.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif.” Agenda tersebut berlangsung selama dua hari, 6–7 September 2026.

Dalam forum itu, Andi Patarai Amir menegaskan bahwa SOKSI harus meningkatkan kontribusinya terhadap Partai Golkar. SOKSI, kata dia, tidak cukup hanya menjadi organisasi yang mendapat dukungan dari Golkar, tetapi harus ikut mengambil peran dalam membesarkan partai.

Ilham Arief Sirajuddin kemudian mengingatkan kembali posisi SOKSI dalam sejarah Golkar. Menurutnya, SOKSI merupakan salah satu kekuatan yang ikut merintis dan membesarkan Golkar sebelum berkembang menjadi partai politik.

Sementara itu, Mukhammad Misbakhun menekankan pentingnya konsolidasi organisasi, penguatan struktur dan kaderisasi. Ia juga mendorong SOKSI agar kembali memperkuat kiprah di tengah masyarakat.

Kehadiran Suwardi Haseng dalam forum tersebut pun memiliki arti tersendiri. Sebagai Bupati Soppeng sekaligus pengurus Golkar Sulsel dan Dewan Pembina SOKSI Soppeng, Suwardi berada pada persinggungan antara pemerintahan daerah, partai politik dan organisasi pendiri Golkar.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel selanjutnya menjadi ruang untuk mengevaluasi organisasi, menyusun program kerja serta memperkuat kaderisasi dan konsolidasi di seluruh daerah.

Forum tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Senin (7/9/2026).

(Taggi)

Warga Diduga ODGJ di Panincong Diamankan Humanis, PSC Soppeng Turun Tangan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Respons cepat ditunjukkan aparat dan pemerintah setempat saat menangani seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa di Dusun Labuleng, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Peristiwa tersebut berlangsung pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 15.30 Wita. Bhabinkamtibmas Desa Panincong dan Desa Patampanua, Brigpol Darwis, bersama Babinsa serta pemerintah setempat turun langsung menangani kondisi warga bernama Bahtiar.

Penanganan dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan pendekatan persuasif. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Bahtiar kemudian dijemput oleh PSC Soppeng untuk memperoleh penanganan lebih lanjut melalui layanan khusus kejiwaan.

Kolaborasi tersebut dilakukan agar warga yang membutuhkan perhatian khusus tidak ditangani secara sembarangan, sekaligus mencegah potensi gangguan terhadap keselamatan dirinya maupun lingkungan sekitar.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, kepolisian harus hadir tidak hanya ketika terjadi persoalan keamanan, tetapi juga dalam situasi sosial yang membutuhkan respons cepat dan pendekatan kemanusiaan.

“Kami mengedepankan pendekatan yang humanis dan mengutamakan keselamatan semua pihak. Warga yang membutuhkan penanganan khusus harus kita perlakukan dengan baik dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang dapat memperburuk kondisinya,” kata Hari Budiyanto.

Ia menegaskan, persoalan kesehatan jiwa membutuhkan penanganan bersama. Karena itu, koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah setempat dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan warga mendapatkan pertolongan yang sesuai.

“Kami mengapresiasi sinergi Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah setempat serta tenaga layanan kesehatan. Kolaborasi seperti ini penting agar setiap warga mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Kapolres juga meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi warga yang diduga membutuhkan penanganan khusus.

Warga diimbau segera melaporkan atau berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, pemerintah setempat maupun layanan kesehatan agar penanganan dapat dilakukan secara aman, tepat dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

(Taggi)