Jumat Pagi Mendadak Panas! Warga Bicara Blak-blakan di Depan Kapolres Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana tak biasa terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Soppeng, Jumat pagi (17/4/2026). Tempat yang biasanya jadi lokasi santai, mendadak dipenuhi warga yang ingin curhat langsung ke Kapolres!

Bertempat di Invinite Coffee, Jalan Tuju Wali-Wali, program Jumat Curhat yang digelar Polres Soppeng berubah jadi ajang terbuka penuh kejutan.

Warga datang bukan sekadar duduk santai, mereka membawa keluhan, harapan, bahkan unek-unek yang selama ini terpendam!

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K hadir langsung di tengah masyarakat, didampingi Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto serta jajaran pejabat daerah dan aparat lainnya.

Begitu sesi dialog dibuka, suasana langsung hidup. Warga bergantian angkat bicara tanpa sekat, tanpa formalitas.

“Ini kesempatan langka!” ujar salah satu warga yang tampak antusias menyampaikan keluhannya.

Meski dikemas santai di dalam kafe, diskusi yang terjadi jauh dari kata ringan. Berbagai persoalan di tengah masyarakat mencuat, mulai dari keamanan hingga pelayanan publik.

Kapolres pun angkat bicara, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas.

“Kami ingin dengar langsung suara masyarakat. Ini jadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.

Dalam momen tersebut, Kapolres juga mengingatkan warga untuk tidak ragu melaporkan setiap permasalahan di lingkungannya.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua,” tambahnya dengan nada serius.

Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto turut menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat.

Pesan ini menjadi sorotan, menandakan kuatnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah.

Inilah bagian yang paling menyita perhatian. Warga diberi ruang penuh untuk berbicara. Tak sedikit yang memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini sulit disampaikan.

Suasana yang awalnya santai berubah jadi penuh makna, hangat, terbuka, dan jujur.

Jumat Curhat kini bukan hanya agenda rutin. Di Soppeng, program ini menjelma jadi jembatan komunikasi yang nyata antara aparat dan masyarakat.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WITA dalam kondisi aman dan lancar—namun pesan yang ditinggalkan jelas:
suara masyarakat kini benar-benar didengar.

(Silviana)

Warga Desa Leworeng Kaget Saat Mahasiswa Unipol Beri Penyuluhan Terkait Pentingnya Data KTP dan KK

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Indonesia Politeknik (UNIPOL) Soppeng Posko XVI Desa Leworeng menggelar kegiatan penyuluhan bertema “Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Negara” yang berlangsung pada Kamis malam, 16 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Soppeng, yakni Asriadi, A.Ma., S.Sos, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai dasar hukum, fungsi, serta urgensi administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam pemaparannya, Asriadi menjelaskan bahwa sistem administrasi kependudukan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan akta pencatatan sipil merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil sebagai bukti autentik identitas penduduk.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur formulir dan buku administrasi kependudukan, serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang menjadi pedoman utama dalam pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Aturan terbaru tersebut mulai berlaku pada 21 April 2022, yang menetapkan ketentuan bahwa nama pada dokumen kependudukan harus minimal dua kata, maksimal 60 karakter, tidak boleh disingkat, serta harus mudah dibaca.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Asriadi menegaskan bahwa administrasi kependudukan yang sah memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak sipil warga negara.

Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional, regional, maupun lokal.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Disdukcapil, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, maupun perubahan data lainnya.

“Dokumen seperti KIA, KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan adalah kebutuhan dasar administrasi yang wajib dimiliki setiap warga negara. Ini sangat penting untuk mendukung berbagai layanan publik,” ungkapnya.

Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pendidikan, perbankan, bantuan sosial, hingga kebutuhan administrasi seperti SIM dan NPWP.

Dengan adanya sistem administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah terus berupaya menciptakan sistem data yang lebih terintegrasi dan efisien.

Di akhir kegiatan, Kepala Desa Leworeng, Rusdi, S.Sos, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Soppeng yang telah hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai bahwa materi yang disampaikan sangat padat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, ia juga mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN UNIPOL Soppeng Posko XVI yang telah menyelenggarakan kegiatan edukatif tersebut di desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil atas kehadirannya. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan,” ujarnya.

Rusdi juga mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan, terutama dalam memperbarui data sesuai dengan peristiwa yang dialami.

Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum serta mempermudah akses pelayanan publik.

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan, Ayu Alfira bersama Nur Inayatul Aini selaku moderator, menyampaikan rasa terima kasih kepada narasumber dari Disdukcapil, Kepala Desa Leworeng, tokoh masyarakat, serta Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama pelaksanaan KKN.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Desa Leworeng yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan sebagai identitas resmi warga negara.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata mahasiswa KKN UNIPOL Soppeng dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa.

Publisher : Silviana Eliza

Bupati dan Baznas Soppeng Salurkan Bantuan Untuk Anak Yatim dan Santri

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana berbeda terasa di Masjid Agung Darussalam Watansoppeng, Kamis (16/4/2026). Tangis haru bercampur senyum bahagia mewarnai kegiatan santunan bagi ratusan santri dan anak yatim yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 150 santri dan anak yatim tampak antusias sejak pagi. Mereka memenuhi area masjid dengan wajah penuh harap, menanti momen penyerahan bantuan dari Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi.

Namun, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Lebih dari itu, tersimpan pesan kemanusiaan yang kuat—tentang kepedulian, kebersamaan, dan masa depan generasi muda yang perlu dijaga bersama.

Datang dari 6 Pesantren, Suasana Penuh Kebersamaan

Para penerima santunan berasal dari enam pondok pesantren berbeda, yakni Pontren Yasrib Lapajung, DDI Pattojo, Pergis Ganra, Pertanian NU Sering, Darunnaim Pesse, dan As’Adiyah Tokare.

Kehadiran mereka menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Di tengah lantunan doa, satu per satu santri dan anak yatim maju menerima bantuan secara simbolis. Senyum yang mengembang di wajah mereka menjadi pemandangan yang sulit dilupakan.

Pesan Menyentuh dari BAZNAS: “Ini Amanah Umat”

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi, menegaskan bahwa santunan ini merupakan bentuk amanah dari para muzakki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaganya.

“Anak-anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya dengan penuh harap.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para muzakki yang terus mempercayakan penyaluran ZIS melalui BAZNAS, sehingga program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bupati Soppeng: Pemerintah Akan Terus Hadir

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Anak-anak yatim dan para santri harus merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Pemerintah hadir untuk mereka, memberikan perhatian dan dukungan,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BAZNAS menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan bantuan sosial.

Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Harapan Baru

Kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi para penerima. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, perhatian seperti ini menjadi energi positif bagi mereka untuk terus melangkah.

Bupati Soppeng juga berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, baik dari segi jumlah penerima maupun nilai bantuan.

“Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, dan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Senyum yang Tak Ternilai

Di akhir kegiatan, senyum bahagia para santri dan anak yatim menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial memiliki dampak yang luar biasa. Bantuan yang diberikan mungkin terbatas secara materi, namun maknanya jauh lebih besar—memberikan semangat, harapan, dan rasa bahwa mereka tidak dilupakan.

Momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa di tengah kesibukan dan tantangan hidup, semangat berbagi tetap harus dijaga.

(Silviana)

Rahmatullah Unggul Telak, Hasil Seleksi Tertulis Pilkades Libureng Jadi Sorotan Warga

Barru, Teropongsulawesi.com, Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, semakin menarik perhatian publik setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala Desa yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026). 

Pengumuman yang tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026 itu langsung memicu perbincangan luas di tengah masyarakat.

Sorotan utama tertuju pada sosok Rahmatullah yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan perolehan mencapai 466 poin.

Capaian tersebut tidak hanya menempatkan Rahmatullah di posisi puncak, tetapi juga menunjukkan selisih yang cukup signifikan dibandingkan kandidat lainnya.

Muhammad Syamsul berada di posisi kedua dengan 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. di posisi keempat dengan 376 poin.

Perbedaan angka yang cukup mencolok ini menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan warga.

Banyak yang menilai hasil tersebut mencerminkan kesiapan dan kapasitas yang dimiliki oleh kandidat teratas.

“Selisihnya sangat jauh, ini jarang terjadi. Biasanya lebih ketat. Ini menunjukkan ada sesuatu yang menonjol dari kandidat tersebut,” ungkap salah seorang warga.

Panitia pemilihan menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara ketat dan transparan.

Proses penilaian meliputi verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga sesi wawancara yang menjadi tahap akhir penilaian.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam setiap tahapan seleksi,” tegasnya.

Keunggulan nilai yang diraih Rahmatullah pun dinilai sebagai hasil dari konsistensi dan performa yang kuat di setiap tahapan seleksi.

Hal ini membuat namanya semakin diperhitungkan menjelang tahapan berikutnya dalam proses Pilkades.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai menaruh harapan besar terhadap figur yang dinilai memiliki kesiapan lebih matang dalam memimpin desa ke depan.

Meski demikian, proses Pilkades masih terus berjalan dan peluang tetap terbuka bagi seluruh kandidat.

Perkembangan ini menjadikan Pilkades Libureng sebagai salah satu topik utama yang diperbincangkan warga dalam beberapa hari terakhir.

Tidak sedikit yang menilai bahwa hasil seleksi ini bisa menjadi gambaran awal arah dukungan masyarakat ke depan.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana dinamika selanjutnya akan berkembang hingga hari pemilihan tiba.

(Silviana)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tekankan Sinergi Antar Daerah di HJW ke-627 Wajo

Wajo, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Wajo ke-627 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Wajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Selain itu, tampak pula para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang turut hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Dalam keterangannya, Suwardi Haseng menyampaikan bahwa kehadirannya tidak sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat hubungan dan kerja sama lintas wilayah.

“Momentum ini penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya kerja sama yang lebih solid antar daerah. Ia menilai bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan saling mendukung antar wilayah.

Lebih lanjut, Suwardi menjelaskan bahwa sinergi antar daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh sektor-sektor strategis lainnya seperti penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kerja sama yang terencana dan berkelanjutan akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang efektif akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi Haseng turut menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Wajo selama 627 tahun perjalanannya. Ia berharap daerah tersebut terus berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diharapkan seluruh daerah mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

(Silviana)

Perkuat Transparansi Desa, Kejaksaan Hadirkan SIJAPEDA di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di tingkat Desa terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi ini secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perangkat Desa, serta pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif. Kini, melalui optimalisasi dan pembaruan teknologi, aplikasi tersebut dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, kehadiran SIJAPEDA merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses layanan, minimnya informasi administrasi, hingga belum adanya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

SIJAPEDA hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat:

Mengakses informasi desa secara real-time. 

Berkomunikasi langsung dengan aparat Desa. 

Memberikan penilaian terhadap kualitas layanan. 

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya menyediakan aplikasi, pihak kejaksaan juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. 

Langkah ini penting guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi yang telah dihadirkan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Silviana)

Tak Terduga! Petugas Sisir Lapas Watansoppeng Tengah Malam, Ini yang Ditemukan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana malam di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mendadak berubah tegang pada Senin (6/4/2026).

Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan petugas lembaga pemasyarakatan menggelar patroli besar yang berujung pada razia mendadak di Lapas Kelas II Watansoppeng.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA ini dipimpin langsung oleh IPDA Zainandar Zain, S.H., sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Patroli menyasar sejumlah titik rawan di wilayah kota, namun perhatian utama tertuju pada Lapas yang terletak di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, petugas gabungan langsung memasuki area lapas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di beberapa blok hunian warga binaan.

Suasana sempat menegang saat petugas menyisir satu per satu kamar tahanan. Warga binaan tampak kooperatif, meski tidak bisa menyembunyikan keterkejutan atas razia yang berlangsung tiba-tiba tersebut.

Pemeriksaan dilakukan secara detail, mulai dari tempat tidur, barang pribadi, hingga sudut-sudut ruangan yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang.

Razia ini menyasar sejumlah barang yang selama ini kerap menjadi sumber gangguan keamanan di dalam lapas, seperti Narkotika, Senjata tajam dan Handphone ilegal.

Barang-barang tersebut diketahui sering digunakan untuk mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara.

Namun, dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun handphone ilegal.

Meski target utama tidak ditemukan, petugas justru mengamankan sejumlah benda yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan.

Di antaranya : Kaleng, Gelas kaca, Piring, Korek gas, Botol parfum dan Benda berbahan logam.

Benda-benda tersebut langsung disita karena berpotensi disalahgunakan menjadi alat yang membahayakan, baik bagi sesama warga binaan maupun petugas.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh warga binaan agar tidak mencoba melanggar aturan.

Pengawasan di dalam lapas dipastikan akan terus diperketat guna mencegah potensi gangguan keamanan di kemudian hari.

Sementara itu, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa patroli ini tidak hanya menyasar lapas, tetapi juga merupakan respons atas keresahan masyarakat.

Keluhan warga terkait maraknya balap liar dan kendaraan yang meresahkan di jalanan menjadi perhatian serius aparat.

“Patroli ini akan terus kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan agar situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan kuatnya sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Soppeng.

Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan situasi yang aman, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan tinggi seperti lembaga pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 22.15 WITA. Meski sempat menciptakan suasana tegang, razia berlangsung aman, tertib, dan tanpa insiden berarti.

Kondisi di dalam lapas maupun di wilayah sekitar tetap terkendali.

Publishers : Silviana

KKG Lalabata Gugus 1 Bahas Ketimpangan Distribusi Guru dan Tantangan Digitalisasi Pendidikan

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata menggelar pertemuan strategis di SD Negeri 13 Palakka, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas berbagai isu krusial, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga efektivitas implementasi digitalisasi di sekolah.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para guru dari 14 Sekolah Dasar dan 5 Taman Kanak-kanak di wilayah Kabupaten Soppeng. Hadir pula sejumlah tokoh penting di bidang pendidikan, di antaranya Ketua Gugus 1 Abdul Azis, S.Pd.I, Pengawas Satuan Pendidikan Sudirman, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus.

Dalam arahannya, Dr. Nurmal Idrus menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerah, yakni ketimpangan distribusi tenaga pendidik.

Menurutnya, secara kuantitas, jumlah guru di Kabupaten Soppeng sebenarnya mencukupi, bahkan cenderung berlebih. Namun, distribusi yang tidak merata menyebabkan sebagian sekolah mengalami kelebihan guru, sementara sekolah lainnya justru kekurangan tenaga pengajar.

“Secara keseluruhan, jumlah guru kita tidak kurang. Namun ada sekolah yang kelebihan, dan di sisi lain ada yang kekurangan. Ini menandakan perlunya pemetaan ulang serta kebijakan redistribusi yang lebih tepat sasaran,” ujar Nurmal.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa.

Sekolah yang kekurangan guru berpotensi mengalami ketimpangan layanan pendidikan, sementara sekolah yang kelebihan tenaga pendidik tidak dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Selain distribusi guru, isu digitalisasi pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan platform digital di sekolah-sekolah memang mengalami peningkatan. Namun, pemanfaatannya dinilai masih belum optimal.

Sebagian besar guru masih menggunakan teknologi digital untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, pembuatan laporan, dan absensi. Sementara itu, penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran interaktif di kelas masih terbatas.

“Digitalisasi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mendukung pembelajaran. Guru masih banyak tersita oleh urusan administrasi digital, sehingga inovasi dalam proses belajar mengajar belum maksimal,” jelasnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama dalam mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi administrasi, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran.

Para guru diharapkan dapat lebih diberdayakan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pengajaran yang kreatif dan efektif.

Forum KKG ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi untuk menyelaraskan persepsi serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Gugus 1 Kecamatan Lalabata.

Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan muncul solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.

Meskipun demikian, sejumlah isu yang mengemuka dalam pertemuan ini masih memerlukan pembahasan lanjutan dan kajian yang lebih mendalam.

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di masa mendatang.

(Silviana)

Bayar Lebih dari Seharusnya, Dugaan Pungli di Balik Timbangan Bagasi Pelni Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Aktivitas di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tampak seperti biasa. Penumpang datang silih berganti, membawa koper, kardus, hingga karung berisi kebutuhan perjalanan antarpulau. Namun di balik rutinitas itu, terselip keresahan yang kian sering terdengar: dugaan pungutan liar dalam proses penimbangan bagasi kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia. Senin (6/4). 

Beberapa penumpang mengaku mengalami hal yang sama—diminta membayar biaya tambahan meski barang bawaan mereka masih berada dalam batas ketentuan resmi, yakni sekitar 40 kilogram per tiket.

“Saya sudah pastikan beratnya tidak lebih. Tapi tetap diminta bayar karena katanya ukuran tas besar. Tidak ada penjelasan rinci, tiba-tiba saja ada tarif tambahan,” ungkap seorang penumpang yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan seperti ini bukan hal baru. Berdasarkan penelusuran di lapangan, praktik tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan menjadi semacam “rahasia umum”. Cerita serupa kerap beredar di kalangan pengguna jasa kapal hingga perbincangan informal di warung sekitar pelabuhan.

Situasi menjadi semakin membingungkan ketika barang benar-benar melebihi batas. Penumpang mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme perhitungan biaya tambahan. Tarif yang dikenakan dinilai tidak konsisten dan cenderung berubah-ubah, memunculkan kecurigaan adanya permainan oleh oknum tertentu.

“Kalau memang ada aturan resmi, seharusnya transparan. Ini tidak ada rincian. Kami hanya disuruh bayar,” kata penumpang lainnya.

Dugaan pungli ini disebut-sebut terjadi di area penimbangan, termasuk pada bagian yang berkaitan dengan sistem komputerisasi timbangan. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme tarif maupun klarifikasi atas tudingan tersebut.

Di sisi lain, buruh angkut pelabuhan—yang dikenal dengan sebutan “buruh coklat hijau”—ikut terdampak oleh situasi ini. Mereka mengaku sering menjadi sasaran kemarahan penumpang yang merasa dirugikan, meskipun tidak memiliki kewenangan dalam penentuan tarif.

“Kami hanya bantu angkat barang. Tapi sering disalahkan, dikira kami juga ambil bagian. Padahal kami tidak tahu soal itu,” ujar salah satu buruh.

Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi pekerja di lapangan. Lebih jauh, fenomena ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan transportasi laut, khususnya yang dikelola oleh badan usaha milik negara.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberantas pungutan liar, dugaan praktik seperti ini menjadi ironi. Publik pun mendesak adanya tindakan tegas dari otoritas pelabuhan serta aparat penegak hukum.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bersama kepolisian dan kejaksaan diharapkan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Transparansi sistem penimbangan serta kejelasan tarif dinilai menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pelayaran Nasional Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik pungli, sekecil apa pun, dapat berdampak luas jika dibiarkan. Pertanyaannya kini, apakah dugaan ini akan ditindak serius, atau kembali menjadi cerita lama yang terus berulang tanpa penyelesaian.

(AP)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin Pengeboran Perdana Air Bersih, Harapan Baru bagi Masyarakat Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Silviana)