TEROPONG SULAWESI -->

Halaman

Daerah

Ads

Postingan Populer

Nasional

Kesehatan

Internasional

Arsip Blog

TOP NEWS

Rabu, 28 Oktober 2026

Bunda PAUD Soppeng Pastikan Revitalisasi Tiga TK Berjalan, Fasilitas Belajar Anak Jadi Perhatian


Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, melakukan monitoring pelaksanaan revitalisasi tiga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Liliriaja, Rabu (28/10/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pembenahan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan lingkungan belajar anak usia dini menjadi perhatian.

Tiga sekolah yang menjadi sasaran monitoring yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jerae Pioli dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila di Kecamatan Lalabata, serta TK PKK Mujahidin Lamogo di Kecamatan Liliriaja.

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Suarni Suwardi meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta perkembangan pelaksanaan revitalisasi di masing-masing sekolah.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak.

Menurutnya, fasilitas yang memadai bukan hanya menunjang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Karena itu, ia berharap pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehari-hari.

Selain meninjau proses pembenahan, perhatian juga diberikan pada keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang telah diperbaiki. Ia berharap seluruh sarana dan prasarana tersebut dapat dirawat bersama agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Kegiatan monitoring turut dihadiri pengelola dan tenaga pendidik dari masing-masing TK serta pihak terkait yang mendampingi peninjauan.

Monitoring ini menjadi salah satu upaya untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Soppeng. Dengan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan layanan PAUD dapat terus ditingkatkan guna mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak sejak usia dini.

(Taggi)

Final Grasstrack dan Motocross 2026 Digelar di Soppeng, Suwardi Haseng Siapkan Dukungan untuk Sukseskan Event


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng dipercaya menjadi tuan rumah Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete, Kabupaten Soppeng.

Penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi Soppeng untuk menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan olahraga otomotif sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sejak awal persiapan. Ia berharap kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan para pembalap, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat mendukung penuh kegiatan ini sejak awal. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Kabupaten Soppeng,” ujar Suwardi Haseng. Rabu (28/10/2026). 

Sebagai bagian dari upaya menyemarakkan acara, sejumlah artis turut diundang untuk menghibur masyarakat. Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya membantu menampung artis dan sebagian pembalap yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dukungan itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan acara sekaligus meningkatkan daya tarik kejuaraan bagi pencinta otomotif dari berbagai daerah.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 akan menghadirkan berbagai kelas perlombaan, mulai dari kelas utama, sporting class, kelas lokal Sulawesi Selatan, hingga kategori pembalap muda dan pemula.

Pada kelas utama, sejumlah kategori yang dipertandingkan meliputi Trail Tune Up 4L 180 CC Open, Trail Standar 4L 155 CC Open, BBK Modifikasi 4L 125 CC Open, serta kelas sport dan trail open.

Panitia juga menyediakan kelas lokal Sulawesi Selatan, termasuk Trail Standar 155 CC, BBK Standar 4L 125 CC, dan FFA lokal Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pembalap usia dini mendapat kesempatan untuk berkompetisi melalui kelas mini trail kelompok usia 7–10 tahun dan 12–15 tahun, serta kelas mini moto usia 11–15 tahun.

Beragam kategori tersebut diharapkan dapat membuka ruang kompetisi sekaligus mendukung pembinaan atlet otomotif, khususnya bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan di lintasan balap.

Selain persaingan di lintasan, panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang. Hadiah juara umum meliputi tiga unit sepeda motor Yamaha Mio, dua unit sepeda listrik, uang tunai, serta trofi.

Kemeriahan acara juga akan didukung penampilan DJ Pamela Safitri dari Duo Serigala, bersama Babyola dan Duta2000.

Doorprize bagi penonton turut disiapkan untuk menambah daya tarik kegiatan. Dengan kombinasi perlombaan dan hiburan musik, acara ini diharapkan dapat menarik kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah.

Selain mendorong perkembangan olahraga otomotif, pelaksanaan kejuaraan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kehadiran pembalap, tim pendamping, dan penonton berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di sekitar lokasi, termasuk sektor kuliner, perdagangan, dan jasa.

Dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan ini juga datang dari Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., Ketua KONI Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Sadri, S.E., serta Direktur Nurani Strategic Consulting Dr. H. Nurmal Idrus, S.E., M.M.

Dukungan juga disebut datang dari Ketua Umum IMI Pusat H. Moreno Suprapto dan Ketua IMI Sulawesi Selatan H. Najmuddin, S.E.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete.

Masyarakat dan pencinta otomotif diharapkan dapat hadir menyaksikan kejuaraan tersebut dengan tetap memperhatikan aturan keselamatan dan arahan panitia.

Melalui penyelenggaraan event ini, Kabupaten Soppeng diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah yang mendukung perkembangan olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Red)

Selasa, 27 Oktober 2026

Suwardi Haseng Terima Minat Investasi Pabrik Pala Rp164 Miliar, Petani Soppeng Berpeluang Diuntungkan


Makassar, Teropongsulawesi.com, Peluang pengembangan komoditas pala di Kabupaten Soppeng menuju sektor industri mulai terbuka. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima Letter of Intent (LoI) dari PT Firmansyah Khatulistiwa Group terkait penjajakan rencana pembangunan pabrik pengolahan pala dengan estimasi investasi sebesar Rp164 miliar.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rangkaian Sulampua Investment & Business Forum (SIBF) 2026 di Claro Hotel Makassar, Rabu (28/10/2026). Direktur Utama PT Firmansyah Khatulistiwa Group, Dr. H. Hendra Firmansyah, S.E., M.M., menyerahkan langsung LoI tersebut kepada Bupati Soppeng.

Rencana investasi ini menghadirkan peluang bagi Soppeng untuk memperkuat sektor perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan. Selama ini, potensi komoditas pertanian dan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh kemampuan daerah menciptakan nilai tambah dari hasil panen.

Apabila pembangunan pabrik dapat direalisasikan, kebutuhan bahan baku industri berpotensi membuka peluang pasar bagi petani pala. Pengolahan di tingkat industri juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, manfaat investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang direncanakan. Kepastian penyerapan hasil panen, pola kemitraan dengan petani, standar harga pembelian, serta keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar masyarakat turut merasakan dampaknya.

Peluang Besar yang Menunggu Realisasi

SIBF 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi wadah pertemuan pemilik proyek dan calon investor. Sebanyak 43 proyek investasi potensial di wilayah Sulawesi dipromosikan dalam forum tersebut untuk mendorong kerja sama bisnis dan memperkuat iklim investasi regional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, peluang kerja sama dengan PT Firmansyah Khatulistiwa Group dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret agar rencana investasi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Kesiapan pasokan bahan baku, dukungan infrastruktur, kepastian perizinan, dan kelayakan bisnis akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan rencana pembangunan pabrik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perlu ditegaskan, penerimaan LoI saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan belum menjadi jaminan bahwa pembangunan pabrik akan segera dilaksanakan. Karena itu, tindak lanjut dari kedua pihak akan menjadi penentu arah realisasi investasi yang diperkirakan mencapai Rp164 miliar tersebut.

Jika terwujud dengan perencanaan yang matang, industri pengolahan pala berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Soppeng sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai komoditas perkebunan.

(Red)

Genangan Usai Hujan 30 Menit di Makassar, Abdul Rasyid Dorong Evaluasi Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor


Makassar, Teropongsulawesi.com, Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada 27 Oktober 2026 selama kurang lebih 30 menit menjadi momentum untuk menguji langkah mitigasi pemerintah kota dalam menangani persoalan genangan. Program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong kini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap fungsi drainase dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah titik dilaporkan mengalami genangan, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu mobilitas warga dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.

Menanggapi kondisi itu, Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong.

Pandangan tersebut dituangkan dalam kajiannya yang berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”

Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tidak hanya menjadi persoalan cuaca, tetapi juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kesiapan sistem drainase dalam menghadapi limpasan air.

Ia menilai, program pembersihan kanal merupakan langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disertai pemantauan kondisi saluran, evaluasi kapasitas drainase, serta pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten.

“Yang perlu dilihat bukan hanya apakah kanal sudah dibersihkan, tetapi apakah pembersihan tersebut berdampak pada kelancaran aliran air dan berkurangnya genangan ketika hujan turun,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Abdul Rasyid menegaskan, mitigasi genangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke saluran air.

Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan drainase berjalan secara terintegrasi.

Persoalan genangan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan kanal utama. Saluran lingkungan yang tersumbat, sedimentasi, kapasitas gorong-gorong yang terbatas, hingga hambatan aliran menuju kanal utama juga perlu diperiksa.

Karena itu, penanganan perlu dimulai dari identifikasi penyebab di setiap titik, agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam kajiannya, Abdul Rasyid mendorong agar evaluasi program bersih kanal tidak berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah sampah yang berhasil diangkut.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, seperti perubahan jumlah titik genangan, waktu surut air, kondisi saluran setelah pembersihan, serta frekuensi pemeliharaan.

Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan intensitas hujan, kondisi geografis, dan kapasitas drainase pada masing-masing kawasan.

Ia juga menilai audit teknis terhadap kanal dan gorong-gorong diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan di lapangan berkaitan dengan penyumbatan, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan peningkatan kapasitas saluran.

Dengan evaluasi berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih terarah dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola drainase di Makassar, Abdul Rasyid mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan audit teknis dan yuridis terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, serta titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi.

Kedua, menetapkan indikator kinerja drainase yang terukur, termasuk pemantauan waktu surut air dan perkembangan jumlah titik genangan.

Ketiga, mengembangkan pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai genangan dan saluran tersumbat serta memantau tindak lanjutnya.

Keempat, memperkuat partisipasi warga melalui RT/RW dan gerakan lingkungan, termasuk memberikan apresiasi kepada wilayah yang konsisten menjaga kebersihan saluran berdasarkan kriteria yang transparan.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penegakan aturan pengelolaan sampah agar kanal dan gorong-gorong tidak kembali dipenuhi sampah setelah dilakukan pembersihan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dan terkoordinasi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri.

Abdul Rasyid juga menyoroti pentingnya memperkuat gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih.

Gerakan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran di sekitar permukiman, dan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Semangat gotong royong serta nilai Siri' Na Pacce juga dapat menjadi landasan sosial untuk mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan pemerintah yang konsisten. Warga tidak dapat dibebani tanggung jawab menjaga kebersihan saluran tanpa dukungan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan penanganan teknis dari pihak terkait.

Abdul Rasyid berpandangan, genangan setelah hujan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh program mitigasi tidak efektif. Untuk menilai kinerja program secara objektif, diperlukan data mengenai intensitas hujan, kondisi drainase, lokasi genangan, dan waktu surut air.

Namun, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap program perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembersihan kanal merupakan bagian penting dari mitigasi, tetapi harus didukung perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal tidak cukup dinilai dari saluran yang tampak bersih setelah kerja bakti. Hal yang lebih penting ialah kemampuan sistem drainase mengalirkan air dengan baik dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Hujan pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan upaya mitigasi genangan di Kota Makassar berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar

Makassar, 28 Oktober 2026

Kejar Target OPLAH 2026, Suwardi Haseng Libatkan 172 Kelompok Tani di Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan anggaran sekitar Rp38 miliar itu berjalan sesuai target.

Penegasan tersebut disampaikan Suwardi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suwardi mengingatkan bahwa percepatan program membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai tujuan.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” kata Suwardi.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah, tim teknis, kelompok tani, pengawas, dan mitra pendukung dapat terus diperkuat. Menurutnya, keberhasilan program harus berorientasi pada manfaat nyata bagi petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Program OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan produksi pangan.

Pertemuan tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng. Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan OPLAH, termasuk dalam koordinasi teknis dan pendampingan kegiatan di lapangan.

Namun, pencapaian target tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Luas lahan yang menjadi sasaran serta besarnya anggaran perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan agar tujuan program dapat tercapai.

Melalui percepatan OPLAH Non-Rawa 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal, produktivitas petani meningkat, dan sektor pertanian semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

(Tagg)

Bupati Suwardi Haseng Gerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran, Pedagang Batu-Batu Disiapkan Pasar Darurat


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tak ingin pedagang terlalu lama kehilangan mata pencaharian, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng kembali meninjau lokasi kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Selasa (27/10/2026). Pemerintah Kabupaten Soppeng kini memprioritaskan penyediaan lokasi berjualan sementara agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.

Area di belakang pasar yang terbakar disiapkan menjadi pasar darurat. Pemerintah daerah berharap tempat tersebut sudah bisa difungsikan pada hari pasar berikutnya, sehingga pedagang terdampak memiliki ruang untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons dampak kebakaran yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan tempat berjualan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendapatan para pedagang.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” kata Suwardi saat meninjau lokasi.

Selain memastikan persiapan pasar darurat, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu penanganan pascakebakaran. Personel Polres Soppeng, jajaran TNI, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para pelajar turut ambil bagian dalam pengamanan dan pembersihan puing-puing kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam menghadapi musibah. Dukungan bersama dinilai penting agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas masyarakat berangsur pulih.

Suwardi juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Soppeng dan Dandim beserta seluruh personel yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.

Di samping penyediaan tempat berjualan sementara, Pemkab Soppeng mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Namun, bentuk dan mekanisme bantuan tersebut tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Persoalan pemulihan pascakebakaran sebelumnya telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyusun langkah penanganan sesuai bidang masing-masing.

Koordinasi turut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyatakan bahwa laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Kepada para pedagang dan warga yang terdampak, Suwardi meminta agar tetap bersabar menghadapi musibah tersebut. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi agar kegiatan perdagangan bisa kembali berlangsung sembari menunggu penanganan lanjutan terhadap pasar yang terbakar.

Penyediaan pasar darurat diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan aktivitas ekonomi di Batu-Batu. Dengan demikian, para pedagang dapat kembali berusaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara upaya pemulihan pasar terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

(Taggi)

Senin, 26 Oktober 2026

Bupati Suwardi Haseng Hadiri Apel Operasi Patuh 2026, Kolaborasi TNI-Polri dan Pemda Jadi Sorotan


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen membangun budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Soppeng kembali ditegaskan melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2026 yang digelar Polres Soppeng, Senin (26/10/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenribali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban pengguna jalan.

Apel yang dimulai pukul 08.30 WITA tersebut dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Hadir pula Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., serta sejumlah unsur terkait.

Kesiapan lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan operasi ini. Personel dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PSC Kabupaten Soppeng, hingga gabungan siswa SMA turut mengikuti apel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Penyematan pita operasi kepada perwakilan personel Satlantas Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menjadi penanda kesiapan petugas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026.

Dalam arahannya, Kapolres Soppeng menegaskan bahwa penertiban lalu lintas harus disertai upaya membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tidak semestinya hanya muncul ketika petugas melakukan pengawasan, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

“Disiplin berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap pengguna jalan, bukan hanya karena adanya petugas. Saya menginstruksikan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, humanis, dan bertanggung jawab,” tegas AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta pelaksanaan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Pendekatan profesional dan humanis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengendara mengenai risiko pelanggaran lalu lintas.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman. Sebab, keselamatan di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kedisiplinan setiap pengguna jalan.

Kapolres berharap sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Soppeng.

Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Apel berakhir pukul 08.50 WITA dalam keadaan tertib. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan personel gabungan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 dengan mengedepankan ketertiban, keselamatan, dan tanggung jawab bersama.

(Taggi) 

Minggu, 25 Oktober 2026

Cegah Pasar Semrawut dan Macet, Kadishub Soppeng Turun Langsung ke Pasar Cabbenge


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Mengantisipasi potensi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Cabbenge, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., turun langsung meninjau kondisi pasar, Senin (26/10/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Dinas Perhubungan terhadap aktivitas perdagangan yang menggunakan bahu jalan, sehingga berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Pasar Cabbenge merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Soppeng. Tingginya aktivitas pedagang, pembeli, dan kendaraan, khususnya pada hari pasar, membutuhkan pengaturan yang baik agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan persoalan lalu lintas.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Ihsan menekankan pentingnya penataan lokasi berjualan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas di sekitar pasar.

“Penggunaan bahu jalan oleh pedagang berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat arus lalu lintas. Karena itu, diperlukan langkah-langkah penataan dan koordinasi dengan pihak terkait agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Ia berharap para pedagang memiliki kesadaran untuk menempati lokasi berjualan sesuai peruntukannya. Bahu jalan yang digunakan tidak semestinya untuk aktivitas perdagangan apabila hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Penataan kawasan pasar, menurut Dinas Perhubungan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi pedagang dan masyarakat. Kerja sama seluruh pihak diperlukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.

Pengguna jalan juga diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban saat melintas di sekitar Pasar Cabbenge, terutama ketika aktivitas perdagangan sedang ramai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dan pengawasan serta mendorong langkah penanganan sesuai kewenangan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Peninjauan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketertiban kawasan Pasar Cabbenge, sehingga kepentingan pedagang dalam menjalankan usaha dapat berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara aman dan lancar.

(Red)

Tinggalkan Agenda Golkar di Makassar, Suwardi Haseng Bergegas ke Lokasi Kebakaran Pasar Batu-Batu


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Musibah kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa membuat Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., segera mengalihkan perhatiannya dari agenda politik di Makassar ke kondisi masyarakat di daerahnya.

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), Suwardi langsung bertolak menuju Soppeng. Ia bahkan memilih tidak menghadiri acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point agar dapat melihat langsung kondisi pasar yang dilanda kebakaran pada Sabtu (24/10/2026).

Suwardi tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WITA setelah menyelesaikan prosesi pelantikan di Hotel Four Points Makassar. Kedatangannya menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap musibah yang berdampak pada aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Batu-Batu.

Di lokasi, Suwardi didampingi Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Kasat Intelkam Polres Soppeng, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng H. Asis Dahlan. Aparat keamanan dan masyarakat setempat juga berada di lokasi.

Penanganan Diminta Berjalan Cepat

Sebelum tiba di Soppeng, Suwardi telah berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten melalui sambungan video call. Ia meminta perangkat daerah bergerak cepat menangani dampak kebakaran tanpa menunggu kehadirannya secara langsung.

Instruksi tersebut mencakup pengamanan lokasi, pemantauan situasi pascakebakaran, serta pendataan warga dan pedagang yang terdampak. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat sebagai dasar penyiapan bantuan.

Bagi pedagang Pasar Sentral Batu-Batu, kebakaran ini bukan sekadar kerusakan tempat berjualan. Peristiwa tersebut juga menyangkut keberlangsungan usaha dan sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada aktivitas perdagangan sehari-hari.

Karena itu, penanganan pascakebakaran membutuhkan langkah konkret dan terukur. Pendataan kerugian, kejelasan bantuan, serta rencana pemulihan aktivitas pasar menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Kepulangan Suwardi setelah pelantikan menunjukkan bahwa situasi di Soppeng menjadi prioritas perhatiannya di tengah agenda partai. Kini, masyarakat dan pedagang terdampak menantikan tindak lanjut penanganan agar dampak kebakaran tidak berlarut-larut dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan.

Respons cepat di tahap awal perlu diikuti langkah pemulihan yang jelas, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga yang kehilangan tempat usaha maupun mengalami dampak lainnya akibat kebakaran tersebut.

(Taggi)

Polres Soppeng Libatkan Labfor Polda Sulsel, Fakta Kebakaran Pasar Batu-Batu Diburu


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, menjadi fokus penyelidikan Polres Soppeng. Untuk memastikan sumber dan faktor penyebab kebakaran, kepolisian melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan langsung di lokasi kejadian.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilaksanakan pada Minggu (25/10/2026), sekitar pukul 15.30 WITA. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri jejak kebakaran melalui pemeriksaan ilmiah sekaligus mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pemeriksaan dipimpin Kasubdit Fisika Komputer Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, AKBP Wiji Purnomo, S.T., M.H. Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., juga hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Soppeng dan Kapolsek Marioriawa.

Sejumlah pejabat daerah turut menyaksikan kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Jumiar, S.T., M.M., Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., serta Koordinator Pasar Batu-Batu Japri, S.Sos.

Keterlibatan tim forensik diharapkan membantu penyidik mengurai rangkaian peristiwa kebakaran secara lebih terukur. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan petunjuk, mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan kejadian, serta menganalisis barang bukti yang relevan.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan, pengungkapan kasus kebakaran harus dilakukan secara profesional dan tidak bertumpu pada asumsi yang belum teruji.

“Penanganan peristiwa ini tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Kami bersama Tim Labfor Polda Sulsel berupaya mengungkap penyebab kebakaran melalui pemeriksaan secara ilmiah dan pengumpulan bukti yang relevan. Kami ingin memastikan setiap tahapan penyelidikan berjalan profesional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam penanganan musibah yang berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan mata pencaharian masyarakat.

Kebakaran Pasar Batu-Batu bukan sekadar persoalan kerusakan fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.

Oleh karena itu, hasil penyelidikan menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai penyebab kejadian. Pemeriksaan forensik diharapkan mampu memperkuat dasar penyidik dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Meski olah TKP telah dilakukan, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan. Kesimpulan akhir masih bergantung pada hasil pemeriksaan ilmiah dan pengembangan penyelidikan oleh pihak berwenang.

Polres Soppeng menegaskan komitmennya untuk mengungkap peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Masyarakat pun diharapkan menunggu hasil resmi penyelidikan agar tidak terjebak dalam spekulasi yang belum terbukti.

Kini, hasil pemeriksaan Labfor menjadi salah satu bagian penting yang dinantikan untuk menjawab pertanyaan mengenai penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak.

(Taggi)

Photos

Business

Internasional

Ekonomi

Politik

HUKUM KRIMINAL

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved