Heboh Dugaan Oknum Polisi di Gowa, Kasat Resnarkoba Buka Suara: Jika Terbukti, Sanksi Tegas Menanti

Gowa, Teropongsulawesi.com, Sorotan publik terhadap dugaan tindakan yang melibatkan oknum anggota Satresnarkoba Polresta Gowa mendapat respons langsung dari Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polresta Gowa, Kompol Ismail, S.H., M.M. Ia memastikan institusinya tidak akan menutup mata terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya selebaran aksi Front Aktivis Kerakyatan (FAKTA) Sulawesi Selatan yang mendesak Sipropam dan Siwas Polresta Gowa mengusut dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan dua oknum anggota Satresnarkoba terhadap seorang warga sipil.

Kompol Ismail menegaskan, seluruh laporan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, anggota yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan.

"Kami akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait insiden tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," tegas Kompol Ismail. Kamis (23/7/2026). 

Ia juga meluruskan anggapan bahwa perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dapat menghentikan proses pemeriksaan internal. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus kewajiban institusi Polri untuk menegakkan disiplin dan kode etik terhadap anggotanya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Penegakan disiplin merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas. Karena itu, proses internal tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Kompol Ismail memastikan setiap informasi dan pengaduan masyarakat akan diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan maupun kode etik profesi Polri.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada penyidik dan fungsi pengawasan internal agar proses klarifikasi dapat berjalan secara menyeluruh sehingga hasilnya benar-benar didasarkan pada fakta hukum.

Sebelumnya, FAKTA Sulawesi Selatan dalam selebaran aksinya meminta Sipropam dan Siwas Polresta Gowa mengusut tuntas dugaan tindakan kekerasan tersebut. Organisasi itu juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Satresnarkoba apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan personel.

Kompol Ismail menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap laporan diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa pandang bulu.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Bupati Soppeng Wujudkan Modernisasi Pertanian, Program Rp60 Miliar Segera Digulirkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Komitmen Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian mulai membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng dipastikan menjadi salah satu daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.

Sebelum penetapan dilakukan, Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026. Tim meninjau langsung kesiapan lokasi dan calon penerima manfaat sebagai bagian dari proses verifikasi.

Hasil penilaian tersebut menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu penerima Program ICARE. Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan, program ini hanya dilaksanakan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang lolos, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

Menurutnya, Soppeng dinilai memiliki kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi sehingga layak memperoleh dukungan penguatan Brigade Pangan.

Melalui program ini, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mempercepat mekanisasi di tingkat petani.

Tahapan pelaksanaan program kini memasuki agenda sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi modern.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri. Sasaran utamanya adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku usaha pertanian.

Ia menyebutkan penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran Brigade Pangan diharapkan menjadi penggerak utama penerapan pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Keberhasilan menghadirkan Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng dalam membuka akses terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Red)

SK Agen Perubahan Kolaka Utara Diserang Kritik, Diduga Sarat Cacat Administrasi hingga Dinilai Bisa Jadi Alat Legitimasi Nonjob ASN

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Di tengah polemik pembebastugasan (nonjob) puluhan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menuai sorotan. Kali ini yang dipersoalkan adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 000.8.6/117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang dinilai sejumlah ASN menyimpan berbagai kelemahan administratif.

Alih-alih menjadi simbol penguatan reformasi birokrasi, produk hukum yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 di Lasusua itu justru dipertanyakan kualitas penyusunannya. Seorang ASN yang terdampak kebijakan nonjob menilai keputusan tersebut masih dipenuhi dugaan kekeliruan mulai dari penyusunan dasar hukum, redaksional, nomenklatur kementerian, hingga akurasi data pejabat yang tercantum dalam dokumen.

"Kalau sebuah keputusan kepala daerah masih menyisakan banyak kesalahan administratif, bagaimana publik bisa yakin proses penyusunannya dilakukan secara cermat?" kata narasumber kepada media ini, Selasa (21/7/2026), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurutnya, salah satu kekeliruan yang paling mudah ditemukan adalah penggunaan nomenklatur kementerian. Dalam SK tersebut tercantum "Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB", padahal nomenklatur resmi yang selama ini digunakan pemerintah adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tak hanya itu, ia juga menduga terdapat nama maupun jabatan pejabat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual saat keputusan diterbitkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya proses verifikasi sebelum produk hukum ditandatangani kepala daerah.

Bagi narasumber, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan pengetikan.

"Produk hukum pemerintah seharusnya menjadi contoh ketelitian administrasi. Kalau dokumen resmi saja masih menyimpan banyak kekeliruan, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas proses harmonisasi dan pemeriksaannya," ujarnya.

Sorotan juga mengarah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki fungsi melakukan harmonisasi, sinkronisasi, serta asistensi terhadap setiap rancangan keputusan kepala daerah.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah keputusan yang telah melewati proses asistensi masih diduga mengandung berbagai kekeliruan administratif.

"Kalau fungsi harmonisasi berjalan maksimal, seharusnya kesalahan-kesalahan mendasar seperti nomenklatur, redaksi, maupun data pejabat sudah selesai sebelum keputusan ditandatangani," katanya.

Di sisi lain, narasumber juga mengaitkan lahirnya SK Agen Perubahan dengan polemik mutasi dan nonjob ASN yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menduga keberadaan Agen Perubahan berpotensi dijadikan dasar moral maupun administratif untuk menilai loyalitas ASN terhadap kebijakan organisasi.

"Dugaan kami, SK ini muncul setelah kebijakan nonjob sehingga berpotensi menjadi legitimasi administratif. Ketika ada ASN yang mempertanyakan pembebastugasannya, bisa saja kemudian diarahkan pada narasi bahwa pegawai tersebut dianggap tidak mendukung agenda perubahan birokrasi," ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan fungsi penilaian yang dahulu dikenal melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), meskipun kini dikemas dalam nomenklatur yang berbeda.

Selain SK Bupati, kritik juga diarahkan terhadap salah satu Surat Keputusan Kepala Inspektorat yang menunjuk Andi Agus Zakaria, SE., M.AP. sebagai Inspektur Pembantu Investigasi. Narasumber meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka apabila memang telah terjadi perubahan struktur organisasi maupun penyesuaian jabatan agar tidak menimbulkan polemik baru di kalangan ASN.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk Bagian Hukum Setda, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Baskom Bekas Jadi "Mesin" Pakan Ikan, Inovasi Mahasiswa KKN Unhas Tarik Perhatian Warga Desa Pitue

Pangkep, Teropongsulawesi.com,– Di saat harga pakan ikan terus melonjak, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan solusi sederhana yang bisa diterapkan oleh setiap rumah tangga. Melalui budidaya tanaman air Lemna menggunakan baskom bekas, warga diajak memproduksi pakan alami ikan sendiri dengan biaya murah dan teknologi yang mudah diterapkan. Program ini merupakan bagian dari KKN Gelombang 116 Universitas Hasanuddin yang mengusung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat di sejumlah desa.

Inovasi tersebut diperkenalkan Tim KKN Unhas Gelombang 116 dalam kegiatan sosialisasi budidaya Lemna di Dasa Wisma Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan anggota Dasa Wisma mengikuti pelatihan yang dikemas secara praktis, mulai dari penyampaian materi hingga demonstrasi langsung.

Program ini berangkat dari persoalan yang selama ini dihadapi para pembudidaya ikan tambak, yakni tingginya biaya pakan. Harga pakan komersial kini hampir mencapai Rp300 ribu per karung isi 30 kilogram, sehingga biaya produksi semakin membebani petani.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN menawarkan Lemna sebagai alternatif pakan alami yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Cukup menggunakan baskom bekas, air, pupuk organik, dan bibit Lemna, masyarakat sudah dapat menghasilkan pakan tambahan yang bernilai gizi tinggi.

"Lemna dipilih karena mudah dibudidayakan dan dapat membantu mengurangi biaya pembelian pakan ikan. Media tanamnya juga sangat sederhana sehingga siapa saja bisa mencobanya di rumah," ujar pemateri kegiatan, Andi Alifia Rifani Ukkas, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menjelaskan teori, tim KKN juga mempraktikkan secara langsung cara menyiapkan media tanam, menebarkan bibit, hingga teknik perawatan agar Lemna tumbuh optimal. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, bahkan beberapa di antaranya langsung berdiskusi mengenai peluang mengembangkannya di rumah masing-masing.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai waktu panen. Lemna dapat dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga tujuh hari, tergantung kondisi lingkungan budidaya. Tanaman tersebut dapat diberikan langsung kepada ikan dalam keadaan segar maupun dikeringkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam pakan komersial.

Ketua BPD Desa Pitue, H. Bachtiar, mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa KKN Unhas. Menurutnya, budidaya Lemna merupakan solusi yang realistis karena memanfaatkan peralatan sederhana yang dimiliki hampir setiap rumah tangga.

"Kami akan mencoba membudidayakan Lemna terlebih dahulu di Dasa Wisma. Jika hasilnya baik, bibitnya akan kami bagikan kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," katanya.

Melalui program tersebut, Tim KKN Universitas Hasanuddin berharap masyarakat tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tetapi juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pakan alami yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan inovasi sederhana ini, baskom bekas pun dapat berubah fungsi menjadi "pabrik" pakan ikan skala rumah tangga yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Temui PLN, Percepat Program Listrik Masuk Sawah untuk Dongkrak Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditunjukkan Bupati H. Suwardi Haseng. Tidak hanya fokus pada penyediaan sarana produksi dan peningkatan infrastruktur pertanian, Suwardi kini mendorong percepatan realisasi Program Listrik Masuk Sawah sebagai solusi jangka panjang bagi ribuan hektare sawah tadah hujan di Bumi Latemmamala.

Langkah itu diwujudkan melalui audiensi dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Hadir pula Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus utama membahas pengembangan jaringan distribusi listrik menuju kawasan pertanian yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional pompa air berbasis listrik sebagai bagian dari pengembangan sistem pompanisasi di Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan bahwa sebagian besar areal persawahan di Kabupaten Soppeng masih berstatus sawah tadah hujan. Kondisi ini menyebabkan petani sangat bergantung pada curah hujan, sehingga musim kemarau sering kali berdampak pada berkurangnya luas tanam bahkan berpotensi menurunkan hasil produksi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mengembangkan berbagai strategi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin sepanjang tahun. Salah satu solusi yang dipilih adalah memanfaatkan air dari sungai maupun sumur bor melalui pompa air yang digerakkan menggunakan tenaga listrik.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Menurutnya, keberadaan jaringan listrik di kawasan persawahan bukan hanya mendukung operasional pompa air, tetapi juga menjadi fondasi modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng. Dengan akses listrik yang memadai, petani akan lebih mudah memanfaatkan teknologi pertanian yang efisien, mengurangi biaya operasional dibanding penggunaan mesin berbahan bakar minyak, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Suwardi menilai, apabila program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap, petani akan memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman karena pasokan air tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan hasil panen, tetapi juga terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, pihak PLN menyambut baik komunikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pertemuan tersebut menjadi awal koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan listrik pada kawasan pertanian yang diprioritaskan dalam program Listrik Masuk Sawah.

Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar turut mengikuti pembahasan teknis mengenai potensi pengembangan jaringan distribusi listrik, termasuk kawasan-kawasan pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan.

Program Listrik Masuk Sawah merupakan salah satu inovasi yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung swasembada pangan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan sistem irigasi yang lebih andal melalui pompanisasi berbasis listrik, sehingga lahan pertanian tadah hujan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, sinergi dengan PLN menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian. Dengan dukungan jaringan listrik yang menjangkau kawasan persawahan, diharapkan semakin banyak petani yang memperoleh akses air secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Aklamasi! Syahrir Pimpin PBVSI Soppeng, Siap Hidupkan Voli Desa hingga Tembus Panggung Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Soppeng resmi memiliki nahkoda baru. Mantan atlet voli andalan Soppeng, Syahrir, S.E., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Soppeng periode 2026–2030 dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (MUSKABLUB) yang berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (19/7/2026).

Terpilihnya Syahrir mendapat dukungan penuh dari peserta musyawarah yang dihadiri perwakilan 21 klub voli dari total 30 klub yang diundang. Proses pemilihan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan dengan mengusung tema "PBVSI Soppeng Satu Tekad Menuju Prestasi."

Kepercayaan yang diberikan kepada mantan atlet terbaik Soppeng itu diharapkan menjadi awal kebangkitan bola voli di Bumi Latemmamala. Pengalaman panjang Syahrir sebagai atlet dinilai menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pembinaan sekaligus menjawab tantangan prestasi olahraga voli di daerah.

Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai ketua, Syahrir menegaskan komitmennya untuk menjadikan PBVSI Soppeng sebagai organisasi yang profesional, terbuka, dan mampu melayani seluruh klub secara adil.

Ia menilai organisasi olahraga tidak hanya bertugas menyelenggarakan kompetisi, tetapi juga harus menjadi wadah yang mampu membangun ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Organisasi ini harus dikelola dengan terbuka dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari tinggalkan perbedaan, kita bersatu lewat semangat gotong royong demi membawa voli Soppeng ke panggung nasional," ujar Syahrir.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Syahrir telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fondasi pengembangan bola voli Soppeng selama empat tahun ke depan.

Fokus pertama adalah membangun sistem pembinaan atlet secara berjenjang mulai dari desa dan kelurahan. Menurutnya, potensi atlet muda tersebar di berbagai wilayah sehingga harus diberikan ruang pembinaan sejak usia dini melalui klub-klub yang aktif.

Ia berencana menghidupkan kembali aktivitas klub di tingkat desa agar menjadi pusat pencarian bibit atlet sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap olahraga bola voli.

Selain pembinaan usia dini, Syahrir juga menargetkan terselenggaranya kompetisi secara rutin setiap tahun. Turnamen lokal dinilai menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas permainan atlet, membangun mental bertanding, sekaligus menjadi ajang evaluasi hasil latihan.

"Kalau kompetisi berjalan rutin, atlet akan terus berkembang. Klub juga memiliki motivasi untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan," katanya.

Tak kalah penting, Syahrir berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses administrasi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan program kerja akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh klub anggota.

Menurutnya, kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun organisasi olahraga yang sehat dan mampu berkembang.

Syahrir juga menegaskan bahwa prestasi tidak mungkin diraih hanya mengandalkan pengurus PBVSI. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari KONI Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dunia pendidikan, hingga sektor swasta.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan terhadap pembinaan atlet, penyediaan sarana latihan, penyelenggaraan kejuaraan, hingga peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan.

MUSKABLUB PBVSI Soppeng turut dihadiri Kepala Dinas PAPORA Kabupaten Soppeng yang mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris PBVSI Sulawesi Selatan, Wakil Ketua KONI Soppeng, serta para pengurus dan perwakilan klub voli dari berbagai kecamatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya harapan terhadap kepengurusan baru agar mampu membawa PBVSI Soppeng lebih maju dan kompetitif.

Dengan latar belakang sebagai mantan atlet yang pernah mengharumkan nama daerah, Syahrir dinilai memahami persoalan yang dihadapi para atlet maupun klub di lapangan. Karena itu, kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pembinaan dan peningkatan prestasi.

Kini, harapan besar tertumpu pada kepengurusan PBVSI Soppeng periode 2026–2030 untuk mengembalikan kejayaan bola voli Kabupaten Soppeng, mencetak atlet-atlet berbakat dari desa-desa, serta membawa nama Bumi Latemmamala bersaing di level provinsi hingga nasional.

(Red)

Bupati Soppeng Tampil di Kapolda Sulsel Cup XI 2026, Jadi Satu dari Dua Kepala Daerah yang Bertanding

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mencuri perhatian dalam Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Tembak Januraga SPN Polda Sulsel, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (17/7/2026).

Pasalnya, dari seluruh kepala daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya dua bupati yang tercatat ikut berkompetisi, yakni Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dan Bupati Jeneponto.

Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 itu diikuti sebanyak 523 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas olahraga menembak.

Bupati Soppeng hadir bersama Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dan AKBP Hari Budiyanto yang telah ditunjuk sebagai Kapolres Soppeng serta kini menunggu pelaksanaan serah terima jabatan. Kehadiran mereka memperlihatkan soliditas dan sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polri.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro secara resmi membuka kejuaraan yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Satuan Brimob Polda Sulsel yang dipimpin Dansat Brimob Kombes Pol. Muhammad Ridwan.

Sejumlah pejabat turut menghadiri pembukaan, di antaranya Dankodaeral VI/Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, perwakilan Pangdam XIV/Hasanuddin, Ketua KONI Sulsel Darmawangsyah Muin, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, para pimpinan instansi vertikal, serta Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Selain menjadi ajang mengasah kemampuan menembak, Kapolda Sulsel Cup XI 2026 juga menjadi wadah mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semangat sportivitas dan kolaborasi yang ditunjukkan para peserta diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.

(Red)

Atlet Binaan DOJO INKANAS BPI BRIMOB BONE Senpai Muldiyana Ukir Prestasi, SMA Negeri 13 Bone Turut Harumkan Nama Daerah di PORKAB Bone 2026

Bone, Teropongsulawesi.com, Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone pada ajang Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Bone 2026 cabang olahraga karate. Dua atlet muda berhasil mempersembahkan dua medali sekaligus untuk Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Pada nomor Kata Perorangan Kadet Putri, Nur Adelia sukses meraih medali perak (Juara II) setelah tampil impresif hingga babak final. Sementara itu, di nomor Kumite Kadet Putri +54 Kg, Nur Aqilah juga menunjukkan performa terbaiknya dengan meraih medali perunggu (Juara III).

Keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti nyata pembinaan yang terus dilakukan oleh Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone dalam mencetak atlet-atlet karate berprestasi yang mampu bersaing di tingkat daerah.

Pelatih Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone, Coach Muldiyana, menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan semangat juang para atletnya.

“Teruslah mengasah kemampuan dan jangan cepat berpuas diri. Prestasi hari ini adalah awal dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone akan terus berkomitmen melahirkan bibit-bibit atlet masa depan yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan,” ujar Senpai Muldiyana. Rabu (15/7/2026). 

Prestasi yang diraih Nur Adelia dan Nur Aqilah juga turut mengharumkan nama SMA Negeri 13 Bone sebagai sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Kontribusi kedua atlet tersebut ikut membawa Kecamatan Tanete Riattang Barat meraih predikat Juara Umum III pada cabang olahraga karate, sebuah capaian yang membanggakan.

Kehadiran Camat Tanete Riattang Barat di arena pertandingan turut memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh atlet yang berlaga. Camat menyampaikan apresiasi atas dedikasi para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga mampu mempersembahkan prestasi bagi kecamatan.

Dengan hasil yang diraih pada PORKAB Bone 2026, Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone semakin menegaskan eksistensinya sebagai salah satu pusat pembinaan karate yang konsisten melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dan siap bersaing pada kejuaraan yang lebih tinggi di masa mendatang.

(Red) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Perintahkan Proyek Sekolah Rakyat Dikebut 24 Jam, Target Beroperasi 31 Juli

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64. Saat meninjau langsung lokasi proyek, Senin (13/7/2026), Suwardi memerintahkan pelaksana menerapkan sistem kerja dua shift selama 24 jam agar seluruh fasilitas utama rampung sesuai target.

Instruksi tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bupati didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.

Di hadapan pelaksana proyek, Suwardi menegaskan tidak ada lagi ruang untuk keterlambatan. Seluruh pekerjaan harus dipercepat agar operasional Sekolah Rakyat dapat dimulai sesuai jadwal nasional.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.

Menurutnya, sistem kerja dua shift menjadi solusi untuk memaksimalkan waktu yang tersedia tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.

Tak hanya memberi instruksi, Suwardi juga memastikan akan turun langsung mengawasi progres pembangunan. Ia menjadwalkan peninjauan ke lokasi setiap dua hari sekali guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Pemkab Soppeng menargetkan seluruh fasilitas utama sudah siap digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten dan kota di Indonesia.

Fasilitas prioritas yang harus diselesaikan meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara fasilitas lainnya tetap dapat dikerjakan setelah proses belajar mengajar dimulai dengan tetap mengutamakan standar keselamatan.

Suwardi menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan aspek keamanan. Seluruh area yang akan digunakan siswa wajib dipastikan aman, nyaman, dan layak meski pekerjaan konstruksi di bagian lain masih berlangsung.

Belum rampungnya sejumlah fasilitas utama juga membuat jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula direncanakan pada 14 Juli 2026 harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Sosial kini menetapkan MPLS digelar pada 31 Juli 2026, bersamaan dengan kesiapan fasilitas utama sekolah.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti MPLS, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing sebagai angkatan pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Soppeng.

Selain pengenalan lingkungan sekolah, MPLS akan diisi dengan berbagai kegiatan persiapan fisik dan psikologis, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga penampilan siswa existing sebagai bentuk penyambutan bagi peserta didik baru.

Dengan pengawasan langsung dari Bupati dan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis pembangunan fasilitas prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Sekolah Rakyat siap beroperasi pada akhir Juli mendatang.

(Silviana)