Ketua DPRD Soppeng Bergeser Tumbang Gowa Ambil Alih Panggung

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Status Ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan yang sebelumnya disandang Kabupaten Soppeng kini resmi tergeser Rekor tersebut berpindah ke Kabupaten Gowa.

Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam tercatat baru berusia 25 tahun Usia tersebut menjadikannya sebagai Ketua DPRD kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini.

Sebelumnya posisi itu dipegang oleh Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid yang berusia 26 tahun saat dilantik sebagai Ketua DPRD Soppeng.

Perubahan ini menandai bergesernya simbol kepemimpinan legislatif muda di Sulsel. Jika sebelumnya Soppeng menjadi sorotan karena dipimpin oleh Ketua DPRD dari kalangan usia sangat muda kini perhatian publik beralih ke Gowa.

Meski hanya terpaut satu tahun usia pergeseran ini cukup menyita perhatian warganet dan pemerhati politik daerah.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan semakin terbukanya ruang politik bagi generasi muda di tingkat kabupaten

Pengamat menilai, regenerasi di tubuh legislatif merupakan hal positif. Namun usia muda saja tidak cukup Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadirkan kinerja nyata dalam fungsi legislasi pengawasan dan penganggaran.

Dengan munculnya figur-figur muda di kursi pimpinan DPRD publik kini menanti pembuktian apakah kepemimpinan muda sekadar simbol regenerasi atau benar benar mampu membawa perubahan substantif bagi daerahnya masing-masing.

(AA) 

Kasus Diambil Alih Polda Sulsel, Ruslan Effendi Tantang Aktor Intelektual Demo Jangan Sembunyi di Makassar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penanganan perkara yang melibatkan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid dan Rusman, ASN BKPSDM Soppeng, kini resmi diambil alih oleh Polda Sulawesi Selatan.

Perkembangan ini menambah dinamika hukum dan politik di Kabupaten Soppeng. Sehari sebelumnya, 25 Februari 2026, mantan Wakil Bupati Soppeng juga diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Soppeng dalam perkara terpisah.

Sementara itu, beredar informasi akan adanya potensi aksi unjuk rasa di Mapolda Sulsel pada Kamis, 26 Februari 2026. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah isu aksi tersebut berkaitan langsung dengan kasus Ketua DPRD Soppeng atau perkara lain yang juga sedang bergulir.

Ketidakjelasan isu ini membuat publik masih berspekulasi. Beberapa sumber menyebutkan aksi tersebut masih bersifat rencana dan belum terkonfirmasi secara resmi oleh pihak penggerak.

Menanggapi situasi tersebut Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng Ruslan Effendi mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

“Kita belum tahu secara pasti isu apa yang akan diangkat dalam rencana aksi tersebut. Jangan sampai terjadi framing yang keliru. Serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan hormati proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

Namun dalam pernyataan terpisah Ruslan juga menyampaikan sikap lebih tegas kepada pihak-pihak yang disebut sebagai aktor intelektual di balik rencana aksi tersebut.

“Kami menantang aktor intelektual aksi demo di Mapolda besok Kamis 26 Februari 2026 untuk terbuka. Kalau memang ini soal Soppeng pindahkan medan penyampaian sikap ke Soppeng saja. Jangan hanya di Makassar,” tegasnya.

Menurutnya jika substansi persoalan berkaitan dengan dinamika lokal maka keberanian menyampaikan aspirasi seharusnya juga dilakukan di ruang publik Soppeng bukan semata di tingkat provinsi.

Meski demikian Ruslan tetap mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusivitas dan tidak terjebak pada provokasi.

“Silakan menyampaikan aspirasi sebagai hak konstitusionalntapi harus bertanggung jawab dan tidak menciptakan kegaduhan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Hingga kini baik dari pihak kepolisian maupun kelompok yang disebut akan menggelar aksi belum ada pernyataan resmi terkait substansi tuntutan yang akan disuarakan.

Publik pun diminta menunggu klarifikasi resmi agar tidak terjebak dalam spekulasi yang berpotensi memperkeruh suasana

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Polres Soppeng Perkuat Budaya Polri, Disiplin, Integritas, dan Profesionalisme Jadi Prioritas

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga profesionalisme dan integritas seluruh personel melalui pengarahan khusus yang menyasar anggota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026, pukul 09.00 WITA, bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng. Pengarahan dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., serta didampingi Wakapolres Kompol Sudarmin.

Pengarahan ini melibatkan personel dari sejumlah satuan fungsi yang memiliki intensitas tinggi dalam pelayanan publik, yakni Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, dan Sat Narkoba.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa Budaya Polri bukan sekadar slogan, melainkan pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Budaya tersebut berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya.

Menurutnya, disiplin, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme harus melekat kuat dalam diri setiap personel Polri, terutama bagi anggota yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Budaya Polri harus kita pahami bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bertugas. Disiplin, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme itu harus melekat dalam diri setiap personel,” tegas Kapolres di hadapan peserta pengarahan.

Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap citra dan marwah institusi kepolisian. Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan saling mengingatkan dan mengawasi agar tetap bekerja sesuai aturan dan nilai-nilai Polri.

Selain penegasan budaya kerja, pengarahan juga membahas pentingnya pengawasan dan pengendalian (waskat) secara berkelanjutan. Kapolres menekankan bahwa fungsi pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan setiap personel tetap berada di jalur profesionalisme.

“Pengawasan internal adalah kunci untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Semua personel harus memahami bahwa setiap tindakan akan dicatat dan dievaluasi,” tambahnya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serta memperkuat sistem kontrol internal di lingkungan Polres Soppeng.

Kapolres juga mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan pelayanan yang profesional dan berintegritas diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Polres Soppeng menegaskan bahwa setiap personel memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nama baik institusi, menjadi teladan disiplin, serta memastikan setiap tindakan selaras dengan nilai-nilai luhur Polri.

Kegiatan pengarahan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Polres Soppeng dalam mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya di tengah masyarakat.

(Silviana)

Wakili Kapolres Soppeng, AKP Mahmuddin Hadiri Pembukaan Ramadhan Sukses 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com,, Kabupaten Soppeng menyambut hangat bulan suci Ramadhan dengan digelarnya Pasar Ramadhan Sukses 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh PT Lamataesso Mattappa Perseroda bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng ini dibuka secara resmi oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE di Lapangan Gasiss Watansoppeng, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata. Selasa (24/2/2026).

Hadir mewakili Kapolres Soppeng, Kapolsek Lalabata AKP Mahmudin, S.Sos, yang memastikan pengamanan dan kelancaran kegiatan berjalan dengan tertib.

Selain itu, pembukaan pasar Ramadhan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh pemerintahan, dan pelaku UMKM Kabupaten Soppeng.

Kegiatan pembukaan dimulai pada pukul 17.25 WITA dengan pembacaan Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Panitia, Agus S.Kom, dan Direktur Perseroda PT Lamataesso, Musdar Asman, S.Pd., M.Si. Puncak acara adalah sambutan Bupati Soppeng sekaligus membuka secara resmi Pasar Ramadhan Sukses 2026.

Untuk menambah kemeriahan, Music Patrol Zaelot Community dari Lajaroko, Kecamatan Marioriawa tampil memeriahkan acara.

Penutupan acara ditandai dengan doa bersama dan buka puasa bersama para tamu undangan.

Kapolsek Lalabata, AKP Mahmudin, menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara, PT Lamataesso Mattappa Perseroda, atas upaya mereka mendukung ekonomi lokal melalui penyediaan 87 tenant UMKM yang akan menjual berbagai produk makanan, minuman, dan kerajinan khas Soppeng.

“Pasar Ramadhan Sukses 2026 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM Kabupaten Soppeng,” ujar AKP Mahmudin.

Pasar Ramadhan Sukses 2026 akan berlangsung selama 20 hari, mulai 24 Februari hingga 15 Maret 2026, dengan berbagai kegiatan dan promo menarik untuk masyarakat.

Seluruh kegiatan berjalan aman dan terkendali, dibantu pengamanan personil Polres Soppeng sesuai Sprin Kapolres Soppeng Nomor: Sprin/123/II/PAM.3/2026.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa Pasar Ramadhan Sukses 2026 merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Hadirnya berbagai tenant UMKM diharapkan dapat mendorong kreativitas masyarakat sekaligus memperkenalkan produk unggulan Soppeng kepada masyarakat luas.

Pembukaan Pasar Ramadhan Sukses 2026 di Soppeng menjadi simbol kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memeriahkan bulan suci Ramadhan.

Dengan keamanan terjaga, berbagai hiburan, dan dukungan penuh bagi UMKM lokal, pasar ini diprediksi menjadi destinasi utama masyarakat Soppeng selama bulan puasa..

(Red)

Pasar Ramadan Sukses 2026 Resmi Dibuka, Peluang Baru bagi UMKM Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pasar Ramadan Sukses 2026 resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Selasa (24/2/2026), di Lapangan Gasis, Watansoppeng.

Kegiatan tahunan ini hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa sekaligus memperkuat silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penyelenggaraan Pasar Ramadan Sukses merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memastikan tradisi pasar Ramadan tetap berjalan dengan tertib, efisien, dan profesional.

“Kegiatan ini adalah langkah nyata dalam mendorong UMKM lokal agar semakin mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjadikan UMKM sebagai pilar utama penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain menyediakan berbagai produk makanan dan minuman untuk berbuka, Pasar Ramadan Sukses 2026 menghadirkan inovasi berupa penyewaan tenda berukuran 3x3 meter.

Fasilitas ini ditujukan bagi pedagang UMKM agar dapat memaksimalkan penjualan dan menata lapak dengan lebih profesional.

Menurut Bupati Suwardi, langkah ini diharapkan memberi peluang tambahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan suasana pasar yang tertata rapi dan nyaman bagi pengunjung.

“Kami ingin setiap pelaku UMKM merasakan manfaat nyata dari kegiatan ini, bukan sekadar mendapatkan ruang jualan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha,” tambahnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memanfaatkan momentum Ramadan sebagai sarana meningkatkan kualitas ibadah dan kebersamaan.

“Pasar Ramadan bukan hanya soal transaksi ekonomi, tetapi juga tentang mempererat ikatan sosial dan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun,” kata Suwardi.

Acara pembukaan Pasar Ramadan Sukses 2026 dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pj. Sekda Kabupaten Soppeng, Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala SKPD, para Camat, pimpinan organisasi masyarakat dan pemuda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan yang menjadi ikon tahunan Kabupaten Soppeng ini.

Dengan penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan, Pasar Ramadan Sukses 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas ibadah selama Ramadan, serta penguatan tradisi pasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

(Silviana) 

Ramadhan Fest 2026 di Lapangan Gasis Soppeng, Dipimpin Agus Coply Dorong UMKM Setara

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kegiatan Ramadhan Fest 2026 tahun ini dipusatkan di Lapangan Gasis Soppeng yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik keramaian masyarakat di Kabupaten Soppeng saat momen-momen besar.

Ada hal menarik dalam pelaksanaan Ramadhan Fest tahun ini. Jika pada tahuntahun sebelumnya ketua panitia berasal dari kalangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)kali ini kepanitiaan dipimpin oleh sosok pemuda energik Agus Coply yang dikenal berasal dari Coppo Liang, Desa Umpungeng.

Agus Coply menyampaikan bahwa Ramadhan Fest 2026 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi juga menjadi ruang pergerakan ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Insya Allah Ramadhan Fest ini akan menggerakkan UMKM selama bulan suci Ramadhan. Semua UMKM yang berpartisipasi masuk secara prosedural tidak ada titipan-titipan Semua setara,” ujarnya saat pembukaan Ramadhan Fest 2026 di lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (24/2/2026). 

Menurutnya panitia ingin memastikan bahwa setiap pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sehingga kegiatan ini benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dengan lokasi strategis di Lapangan Gasis Soppeng, Ramadhan Fest 2026 diperkirakan akan menjadi pusat aktivitas warga selama bulan Ramadhan mulai dari bazar kuliner produk UMKM  hingga ruang silaturahmi masyarakat. 

Panitia berharap kegiatan ini mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat Soppeng di bulan suci. 

(AA) 

Literasi Jadi Kunci, Takalar Raih 4 Besar IPLM Sulsel di Tahun Pertama Pemerintahan

Takalar, Teropongsulawesi.com, Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Kabupaten Takalar menorehkan capaian signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Senin (23/2/2026).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Takalar melonjak drastis hingga menempati peringkat 4 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan posisi 33 besar secara nasional.

Lonjakan ini menjadi lompatan besar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Takalar masih berada di peringkat 20 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut memperlihatkan arah pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kualitas literasi dan penguatan kapasitas masyarakat mulai menunjukkan hasil nyata.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tertanggal 20 Februari 2026 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nilai IPLM Kabupaten Takalar tahun 2025 tercatat sebesar 26,38.

IPLM merupakan indikator strategis yang mengukur keberhasilan pembangunan literasi masyarakat melalui berbagai dimensi, seperti ketersediaan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, hingga keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi.

Kenaikan peringkat ini sekaligus menempatkan Takalar sebagai salah satu daerah dengan performa literasi terbaik di Sulawesi Selatan.

Bupati Takalar Daeng Manye menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusianya.

“Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur semata, tetapi bagaimana kita membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu.

"Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari masyarakatnya yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing.

"Dengan literasi, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka akses informasi yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyebut capaian ini sebagai berkah di Bulan Suci Ramadan sekaligus motivasi untuk terus memperkuat ekosistem literasi di Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Syainal Mannan, menjelaskan bahwa peningkatan IPLM tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari pemerintah daerah, tenaga perpustakaan, satuan pendidikan, komunitas literasi, hingga partisipasi aktif masyarakat, seluruhnya berperan dalam membangun budaya baca dan literasi yang lebih kuat.

Program penguatan perpustakaan Desa, peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah, serta dorongan literasi digital menjadi beberapa strategi yang dijalankan selama satu tahun terakhir.

Dengan capaian peringkat 4 di tingkat provinsi dan 33 besar nasional, Kabupaten Takalar kini semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang serius dalam pembangunan berbasis kualitas manusia.

Pemerintah daerah optimistis peningkatan literasi akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, daya saing ekonomi, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Momentum satu tahun kepemimpinan ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Takalar dalam menapaki visi sebagai daerah yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Ke depan, penguatan literasi masyarakat disebut akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, sebagai fondasi utama menuju Takalar yang lebih maju dan berkelanjutan.

(Red/humas) 

Tak Ada Gencatan Senjata Ruslan Effendi Ingatkan Polda Sulsel Segera Tetapkan Posisi Hukum

Ruslan Efendi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Soppeng (ist). 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinamika politik di Kabupaten Soppeng kembali menjadi perhatian publik menyusul konflik yang terjadi antara Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dengan Rusman yang diketahui merupakan PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng. 

Perseteruan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir bahkan diibaratkan sejumlah kalangan seperti situasi tanpa “gencatan senjata” karena ketegangan yang dinilai terus berlanjut.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Effendi, menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, konflik antar tokoh publik tidak seharusnya menyeret aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Psikologis ASN harus dihargai. Mereka bekerja menjalankan tugas negara, jadi tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apa pun selama mereka menjalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. Selasa (24/2/2026). 

Ruslan juga mengungkapkan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir dalam proses hukum publik menyaksikan kedua pihak saling menyerang baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi yang sempat berlangsung di Makassar. 

Situasi itu, menurutnya, membuat ketegangan semakin terlihat dan memperkuat kesan bahwa konflik tersebut memang belum menemukan titik damai.

“Sebenarnya kami sangat menghargai adanya Restorative Justice (RJ) dan juga pertimbangan kebudayaan. Namun jangan sampai karena pertimbangan RJ dan kebudayaan proses hukum justru direcoki Bukankah dasar tertinggi kita bernegara adalah hukum,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa di sirkulasi elite daerah saat ini terjadi dinamika yang cukup kuat.

Menurutnya ada tarikan-tarikan kepentingan di sekitar konflik tersebut karena kedua pihak yang berkonflik dinilai memiliki dukungan atau kekuatan di belakangnya.

Ruslan menggambarkan situasi yang terjadi seperti sebuah pertarungan politik yang belum menemukan keseimbangan kekuatan.

“Biasanya gencatan senjata itu hadir ketika kekuatan sudah seimbang atau ada kartu kunci yang dipegang salah satu pihak. Selama itu belum ada, maka sulit berharap konflik ini langsung mereda,” jelasnya.

Meski demikian, Ruslan Effendi mengaku tetap percaya bahwa proses hukum akan berjalan objektif. Ia meyakini aparat penegak hukum mampu melihat persoalan secara profesional.

“Di sirkulasi elite memang terasa ada tarikan-tarikan yang kuat. Tapi saya percaya Polda Sulawesi Selatan mampu bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini,” katanya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas persoalan yang sedang ditangani.

Menurutnya kejelasan posisi hukum dari pihak pihak yang terlibat penting agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut.

Ruslan berharap Polda Sulsel dapat segera menetapkan posisi hukum kedua pihak sehingga persoalan ini dapat berakhir dan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Di tengah situasi yang berkembang Ruslan juga mengajak semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sejumlah warga di Soppeng berharap konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 

(AA) 

Sinergi Pemkab dan Kejari Soppeng, Pengamanan Aset dan Pengelolaan Desa Diperketat

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng resmi memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pengelolaan aset daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sebagai langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan aset serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng H Suwardi Haseng, SE menegaskan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyoroti masih adanya potensi aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.

“Tidak boleh ada aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Jika masih ada, kami minta segera dikembalikan. Ini demi kepentingan masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pengamanan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, pendampingan hukum, serta pencegahan potensi tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Sulta D Sitohang, SH, MH menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, guna memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kajari Soppeng kepada Bupati Soppeng dan sebaliknya.

Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Momen ini sekaligus menandai dimulainya fase baru kolaborasi strategis dalam pengamanan aset, pendampingan hukum, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan desa, pencegahan tindak pidana korupsi, serta diskusi interaktif bersama peserta yang terdiri dari perangkat desa dan unsur pemerintah daerah.

Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi yang tertib, pengelolaan anggaran yang transparan, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan aset secara profesional serta meminimalisir risiko hukum di kemudian hari.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Red)