Jelang Grasstrack, Kapolres Soppeng Bangun Kolaborasi dengan Insan Pers

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Upaya menyukseskan event Grasstrack di Kabupaten Soppeng terus dimatangkan. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan insan pers yang dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam rapat koordinasi yang digelar Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., bersama sejumlah jurnalis di Aula Tantya Sudhijarati Mapolres Soppeng, Jumat (30/10/2026).

Didampingi Kasi Humas dan personel Humas Polres Soppeng, Kapolres secara langsung berdiskusi dengan para jurnalis terkait dukungan publikasi untuk kegiatan Grasstrack yang merupakan gagasannya bersama dukungan KONI dan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam pertemuan itu, Kapolres menekankan pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara penyelenggara kegiatan dan masyarakat luas.

Ia berharap publikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas menyampaikan jadwal dan rangkaian kegiatan, tetapi juga mampu memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat penyelenggaraan Grasstrack.

Menurut AKBP Hari Budiyanto, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang otomotif, sekaligus mendorong lahirnya potensi atlet olahraga bermotor di Kabupaten Soppeng.

"Kami berharap rekan-rekan jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Publikasikan kegiatan ini secara objektif, berimbang, dan menarik, sehingga masyarakat memahami tujuan penyelenggaraan Grasstrack ini," tuturnya.

Kapolres juga mengajak insan pers untuk tetap mengedepankan profesionalisme jurnalistik dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan telah melalui proses verifikasi.

Baginya, komunikasi yang baik antara Polri dan media menjadi salah satu faktor penting dalam menghindari kesimpangsiuran informasi, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak.

Selain aspek olahraga, event Grasstrack juga diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal yang berpotensi mendapatkan manfaat dari kehadiran peserta maupun pengunjung.

Karena itu, dukungan dari seluruh elemen, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, KONI, panitia hingga media massa, sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

Melalui rapat koordinasi ini, Polres Soppeng berharap terbangun komunikasi yang semakin terbuka dengan insan pers. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut dalam mendukung publikasi kegiatan, penyampaian informasi publik, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Soppeng.

(Taggi)

Bupati Suwardi Haseng Terima Penghargaan PWI Sulsel 2026, Majukan Pendidikan di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen memajukan dunia pendidikan mengantarkan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan.

Penghargaan diserahkan langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, kepada Bupati Soppeng di Rumah Jabatan Bupati, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan itu berlangsung di sela-sela silaturahmi jajaran PWI Sulsel bersama Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Suwardi Haseng menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menilai hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers perlu terus dijaga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkapnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk terus menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia dan masa depan generasi muda.

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan agenda penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan turut menerima penghargaan berdasarkan kategori masing-masing.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, dan Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, diapresiasi atas inovasi ketahanan pangan.

Adapun Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menerima penghargaan atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Sejumlah kepala daerah dari Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar juga memperoleh penghargaan dalam kategori berbeda.

Melalui PWI Sulsel Awards 2026, apresiasi diberikan kepada para tokoh dan kepala daerah yang dinilai memiliki kontribusi, dedikasi, serta prestasi di berbagai bidang pembangunan.

Penghargaan untuk Bupati Soppeng secara khusus menyoroti komitmen di sektor pendidikan, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan perlu diiringi dengan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

(Taggi)

Ketua JOIN Soppeng Soroti Tudingan terhadap Wartawan, Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Diminta Buka Suara

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyayangkan pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga menyudutkan profesi wartawan saat dikonfirmasi mengenai terhentinya penyaluran makanan ke sejumlah sekolah.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com. Karyawan perempuan itu mempertanyakan alasan media memberitakan penghentian distribusi MBG, dengan menyebut tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

“Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini,” demikian pernyataan yang dikutip dari pemberitaan tersebut.

Tak hanya itu, karyawan tersebut juga melontarkan dugaan bahwa pemberitaan mengenai persoalan semacam itu berujung pada permintaan uang oleh wartawan kepada pihak yayasan.

“Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian,” ujarnya sebelum masuk ke dalam dapur.

Menanggapi pernyataan tersebut, Herwan menilai tudingan yang diarahkan kepada profesi wartawan perlu disikapi secara hati-hati, terlebih jika tidak disertai penjelasan mengenai kasus spesifik yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Menurutnya, wartawan memiliki tugas mencari informasi, melakukan konfirmasi, serta menyampaikan fakta kepada masyarakat. Karena itu, permintaan keterangan kepada pengelola MBG terkait terhentinya distribusi makanan merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi jurnalistik.

Ia menegaskan, konfirmasi media tidak semestinya langsung dikaitkan dengan dugaan permintaan uang. Apabila terdapat indikasi pelanggaran oleh oknum wartawan, persoalan tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pengelola dapur MBG dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan terhentinya distribusi makanan, kendala operasional yang dihadapi, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada penerima manfaat berjalan kembali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program MBG di Jalan Kemakmuran, Soppeng, disebut telah dua kali mengalami penghentian sementara atau suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga mengalami masalah.

Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebab penghentian, status operasional dapur saat ini, serta dampaknya terhadap penyaluran makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Hingga berita ini disusun, alasan dan status penghentian sementara tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari BGN maupun pihak pengelola SPPG. Dengan demikian, informasi yang berkembang tidak serta-merta dianggap sebagai kesimpulan sebelum ada penjelasan dari pihak berwenang.

Program MBG merupakan bagian dari pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan penerima manfaat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan, dan kesediaan memberikan konfirmasi kepada media menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yayasan maupun pengelola SPPG Jalan Kemakmuran, baik terkait pernyataan karyawannya maupun informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur.

(Red)

Kapolres Soppeng Buka Jalan Pengembangan Karier Personel Lewat Program S2 Magister Manajemen

Soppeng, Teropongsulawesi.news, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mendorong anggotanya terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkenalkan peluang pendidikan pascasarjana melalui sosialisasi Program S2 Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tersebut diikuti perwakilan personel yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi personel untuk mengenal lebih jauh program pendidikan magister sekaligus mempertimbangkan peningkatan kompetensi akademik sebagai bekal dalam menjalankan tugas kepolisian.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kualitas personel merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja institusi Polri. Karena itu, peningkatan kemampuan anggota perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengalaman kedinasan maupun pendidikan formal.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi institusi Polri. Personel yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan manajerial yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika tugas serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar upaya memperoleh gelar akademik, tetapi juga diharapkan mampu memperluas wawasan, meningkatkan pola pikir, serta membentuk kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.

Kapolres pun mendorong personel yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius, sembari tetap memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab kedinasan.

“Pendidikan harus menjadi landasan untuk membentuk personel yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab. Saya berharap kesempatan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus mengembangkan diri, tanpa mengesampingkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,” lanjutnya.

Perkuat Profesionalisme Melalui Pendidikan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor I Universitas Lamappapoleonro, Dr. Asmini, S.E., M.Si., menyampaikan pemaparan mengenai Program Magister Manajemen kepada peserta sosialisasi.

Penjelasan tersebut diharapkan memberikan gambaran kepada personel mengenai peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 serta manfaat pengembangan kompetensi akademik dan manajerial.

Melalui kegiatan ini, Polres Soppeng berharap semakin banyak personel yang termotivasi meningkatkan kualitas diri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Sosialisasi berlangsung mulai pukul 08.25 Wita hingga 09.45 Wita. Selama kegiatan berjalan, situasi terpantau aman dan tertib.

(Taggi)

Bunda PAUD Soppeng Pastikan Revitalisasi Tiga TK Berjalan, Fasilitas Belajar Anak Jadi Perhatian

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, melakukan monitoring pelaksanaan revitalisasi tiga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Liliriaja, Rabu (28/10/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pembenahan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan lingkungan belajar anak usia dini menjadi perhatian.

Tiga sekolah yang menjadi sasaran monitoring yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jerae Pioli dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila di Kecamatan Lalabata, serta TK PKK Mujahidin Lamogo di Kecamatan Liliriaja.

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Suarni Suwardi meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta perkembangan pelaksanaan revitalisasi di masing-masing sekolah.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak.

Menurutnya, fasilitas yang memadai bukan hanya menunjang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Karena itu, ia berharap pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehari-hari.

Selain meninjau proses pembenahan, perhatian juga diberikan pada keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang telah diperbaiki. Ia berharap seluruh sarana dan prasarana tersebut dapat dirawat bersama agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Kegiatan monitoring turut dihadiri pengelola dan tenaga pendidik dari masing-masing TK serta pihak terkait yang mendampingi peninjauan.

Monitoring ini menjadi salah satu upaya untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Soppeng. Dengan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan layanan PAUD dapat terus ditingkatkan guna mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak sejak usia dini.

(Taggi)

Final Grasstrack dan Motocross 2026 Digelar di Soppeng, Suwardi Haseng Siapkan Dukungan untuk Sukseskan Event

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng dipercaya menjadi tuan rumah Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete, Kabupaten Soppeng.

Penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi Soppeng untuk menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan olahraga otomotif sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sejak awal persiapan. Ia berharap kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan para pembalap, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat mendukung penuh kegiatan ini sejak awal. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Kabupaten Soppeng,” ujar Suwardi Haseng. Rabu (28/10/2026). 

Sebagai bagian dari upaya menyemarakkan acara, sejumlah artis turut diundang untuk menghibur masyarakat. Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya membantu menampung artis dan sebagian pembalap yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dukungan itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan acara sekaligus meningkatkan daya tarik kejuaraan bagi pencinta otomotif dari berbagai daerah.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 akan menghadirkan berbagai kelas perlombaan, mulai dari kelas utama, sporting class, kelas lokal Sulawesi Selatan, hingga kategori pembalap muda dan pemula.

Pada kelas utama, sejumlah kategori yang dipertandingkan meliputi Trail Tune Up 4L 180 CC Open, Trail Standar 4L 155 CC Open, BBK Modifikasi 4L 125 CC Open, serta kelas sport dan trail open.

Panitia juga menyediakan kelas lokal Sulawesi Selatan, termasuk Trail Standar 155 CC, BBK Standar 4L 125 CC, dan FFA lokal Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pembalap usia dini mendapat kesempatan untuk berkompetisi melalui kelas mini trail kelompok usia 7–10 tahun dan 12–15 tahun, serta kelas mini moto usia 11–15 tahun.

Beragam kategori tersebut diharapkan dapat membuka ruang kompetisi sekaligus mendukung pembinaan atlet otomotif, khususnya bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan di lintasan balap.

Selain persaingan di lintasan, panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang. Hadiah juara umum meliputi tiga unit sepeda motor Yamaha Mio, dua unit sepeda listrik, uang tunai, serta trofi.

Kemeriahan acara juga akan didukung penampilan DJ Pamela Safitri dari Duo Serigala, bersama Babyola dan Duta2000.

Doorprize bagi penonton turut disiapkan untuk menambah daya tarik kegiatan. Dengan kombinasi perlombaan dan hiburan musik, acara ini diharapkan dapat menarik kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah.

Selain mendorong perkembangan olahraga otomotif, pelaksanaan kejuaraan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kehadiran pembalap, tim pendamping, dan penonton berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di sekitar lokasi, termasuk sektor kuliner, perdagangan, dan jasa.

Dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan ini juga datang dari Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., Ketua KONI Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Sadri, S.E., serta Direktur Nurani Strategic Consulting Dr. H. Nurmal Idrus, S.E., M.M.

Dukungan juga disebut datang dari Ketua Umum IMI Pusat H. Moreno Suprapto dan Ketua IMI Sulawesi Selatan H. Najmuddin, S.E.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete.

Masyarakat dan pencinta otomotif diharapkan dapat hadir menyaksikan kejuaraan tersebut dengan tetap memperhatikan aturan keselamatan dan arahan panitia.

Melalui penyelenggaraan event ini, Kabupaten Soppeng diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah yang mendukung perkembangan olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Red)

Suwardi Haseng Terima Minat Investasi Pabrik Pala Rp164 Miliar, Petani Soppeng Berpeluang Diuntungkan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Peluang pengembangan komoditas pala di Kabupaten Soppeng menuju sektor industri mulai terbuka. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima Letter of Intent (LoI) dari PT Firmansyah Khatulistiwa Group terkait penjajakan rencana pembangunan pabrik pengolahan pala dengan estimasi investasi sebesar Rp164 miliar.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rangkaian Sulampua Investment & Business Forum (SIBF) 2026 di Claro Hotel Makassar, Rabu (28/10/2026). Direktur Utama PT Firmansyah Khatulistiwa Group, Dr. H. Hendra Firmansyah, S.E., M.M., menyerahkan langsung LoI tersebut kepada Bupati Soppeng.

Rencana investasi ini menghadirkan peluang bagi Soppeng untuk memperkuat sektor perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan. Selama ini, potensi komoditas pertanian dan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh kemampuan daerah menciptakan nilai tambah dari hasil panen.

Apabila pembangunan pabrik dapat direalisasikan, kebutuhan bahan baku industri berpotensi membuka peluang pasar bagi petani pala. Pengolahan di tingkat industri juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, manfaat investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang direncanakan. Kepastian penyerapan hasil panen, pola kemitraan dengan petani, standar harga pembelian, serta keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar masyarakat turut merasakan dampaknya.

Peluang Besar yang Menunggu Realisasi

SIBF 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi wadah pertemuan pemilik proyek dan calon investor. Sebanyak 43 proyek investasi potensial di wilayah Sulawesi dipromosikan dalam forum tersebut untuk mendorong kerja sama bisnis dan memperkuat iklim investasi regional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, peluang kerja sama dengan PT Firmansyah Khatulistiwa Group dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret agar rencana investasi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Kesiapan pasokan bahan baku, dukungan infrastruktur, kepastian perizinan, dan kelayakan bisnis akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan rencana pembangunan pabrik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perlu ditegaskan, penerimaan LoI saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan belum menjadi jaminan bahwa pembangunan pabrik akan segera dilaksanakan. Karena itu, tindak lanjut dari kedua pihak akan menjadi penentu arah realisasi investasi yang diperkirakan mencapai Rp164 miliar tersebut.

Jika terwujud dengan perencanaan yang matang, industri pengolahan pala berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Soppeng sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai komoditas perkebunan.

(Red)

Genangan Usai Hujan 30 Menit di Makassar, Abdul Rasyid Dorong Evaluasi Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Makassar, Teropongsulawesi.com, Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada 27 Oktober 2026 selama kurang lebih 30 menit menjadi momentum untuk menguji langkah mitigasi pemerintah kota dalam menangani persoalan genangan. Program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong kini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap fungsi drainase dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah titik dilaporkan mengalami genangan, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu mobilitas warga dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.

Menanggapi kondisi itu, Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong.

Pandangan tersebut dituangkan dalam kajiannya yang berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”

Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tidak hanya menjadi persoalan cuaca, tetapi juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kesiapan sistem drainase dalam menghadapi limpasan air.

Ia menilai, program pembersihan kanal merupakan langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disertai pemantauan kondisi saluran, evaluasi kapasitas drainase, serta pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten.

“Yang perlu dilihat bukan hanya apakah kanal sudah dibersihkan, tetapi apakah pembersihan tersebut berdampak pada kelancaran aliran air dan berkurangnya genangan ketika hujan turun,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Abdul Rasyid menegaskan, mitigasi genangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke saluran air.

Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan drainase berjalan secara terintegrasi.

Persoalan genangan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan kanal utama. Saluran lingkungan yang tersumbat, sedimentasi, kapasitas gorong-gorong yang terbatas, hingga hambatan aliran menuju kanal utama juga perlu diperiksa.

Karena itu, penanganan perlu dimulai dari identifikasi penyebab di setiap titik, agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam kajiannya, Abdul Rasyid mendorong agar evaluasi program bersih kanal tidak berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah sampah yang berhasil diangkut.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, seperti perubahan jumlah titik genangan, waktu surut air, kondisi saluran setelah pembersihan, serta frekuensi pemeliharaan.

Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan intensitas hujan, kondisi geografis, dan kapasitas drainase pada masing-masing kawasan.

Ia juga menilai audit teknis terhadap kanal dan gorong-gorong diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan di lapangan berkaitan dengan penyumbatan, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan peningkatan kapasitas saluran.

Dengan evaluasi berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih terarah dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola drainase di Makassar, Abdul Rasyid mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan audit teknis dan yuridis terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, serta titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi.

Kedua, menetapkan indikator kinerja drainase yang terukur, termasuk pemantauan waktu surut air dan perkembangan jumlah titik genangan.

Ketiga, mengembangkan pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai genangan dan saluran tersumbat serta memantau tindak lanjutnya.

Keempat, memperkuat partisipasi warga melalui RT/RW dan gerakan lingkungan, termasuk memberikan apresiasi kepada wilayah yang konsisten menjaga kebersihan saluran berdasarkan kriteria yang transparan.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penegakan aturan pengelolaan sampah agar kanal dan gorong-gorong tidak kembali dipenuhi sampah setelah dilakukan pembersihan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dan terkoordinasi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri.

Abdul Rasyid juga menyoroti pentingnya memperkuat gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih.

Gerakan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran di sekitar permukiman, dan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Semangat gotong royong serta nilai Siri' Na Pacce juga dapat menjadi landasan sosial untuk mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan pemerintah yang konsisten. Warga tidak dapat dibebani tanggung jawab menjaga kebersihan saluran tanpa dukungan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan penanganan teknis dari pihak terkait.

Abdul Rasyid berpandangan, genangan setelah hujan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh program mitigasi tidak efektif. Untuk menilai kinerja program secara objektif, diperlukan data mengenai intensitas hujan, kondisi drainase, lokasi genangan, dan waktu surut air.

Namun, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap program perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembersihan kanal merupakan bagian penting dari mitigasi, tetapi harus didukung perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal tidak cukup dinilai dari saluran yang tampak bersih setelah kerja bakti. Hal yang lebih penting ialah kemampuan sistem drainase mengalirkan air dengan baik dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Hujan pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan upaya mitigasi genangan di Kota Makassar berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar

Makassar, 28 Oktober 2026

Kejar Target OPLAH 2026, Suwardi Haseng Libatkan 172 Kelompok Tani di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan anggaran sekitar Rp38 miliar itu berjalan sesuai target.

Penegasan tersebut disampaikan Suwardi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suwardi mengingatkan bahwa percepatan program membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai tujuan.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” kata Suwardi.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah, tim teknis, kelompok tani, pengawas, dan mitra pendukung dapat terus diperkuat. Menurutnya, keberhasilan program harus berorientasi pada manfaat nyata bagi petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Program OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan produksi pangan.

Pertemuan tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng. Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan OPLAH, termasuk dalam koordinasi teknis dan pendampingan kegiatan di lapangan.

Namun, pencapaian target tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Luas lahan yang menjadi sasaran serta besarnya anggaran perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan agar tujuan program dapat tercapai.

Melalui percepatan OPLAH Non-Rawa 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal, produktivitas petani meningkat, dan sektor pertanian semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

(Tagg)

Bupati Suwardi Haseng Gerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran, Pedagang Batu-Batu Disiapkan Pasar Darurat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tak ingin pedagang terlalu lama kehilangan mata pencaharian, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng kembali meninjau lokasi kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Selasa (27/10/2026). Pemerintah Kabupaten Soppeng kini memprioritaskan penyediaan lokasi berjualan sementara agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.

Area di belakang pasar yang terbakar disiapkan menjadi pasar darurat. Pemerintah daerah berharap tempat tersebut sudah bisa difungsikan pada hari pasar berikutnya, sehingga pedagang terdampak memiliki ruang untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons dampak kebakaran yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan tempat berjualan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendapatan para pedagang.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” kata Suwardi saat meninjau lokasi.

Selain memastikan persiapan pasar darurat, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu penanganan pascakebakaran. Personel Polres Soppeng, jajaran TNI, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para pelajar turut ambil bagian dalam pengamanan dan pembersihan puing-puing kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam menghadapi musibah. Dukungan bersama dinilai penting agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas masyarakat berangsur pulih.

Suwardi juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Soppeng dan Dandim beserta seluruh personel yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.

Di samping penyediaan tempat berjualan sementara, Pemkab Soppeng mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Namun, bentuk dan mekanisme bantuan tersebut tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Persoalan pemulihan pascakebakaran sebelumnya telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyusun langkah penanganan sesuai bidang masing-masing.

Koordinasi turut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyatakan bahwa laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Kepada para pedagang dan warga yang terdampak, Suwardi meminta agar tetap bersabar menghadapi musibah tersebut. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi agar kegiatan perdagangan bisa kembali berlangsung sembari menunggu penanganan lanjutan terhadap pasar yang terbakar.

Penyediaan pasar darurat diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan aktivitas ekonomi di Batu-Batu. Dengan demikian, para pedagang dapat kembali berusaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara upaya pemulihan pasar terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

(Taggi)