Jawaban DLH Lutim Soal Pengawasan Tambang Dipertanyakan, AJAL: Kalau Pusat, Mana Datanya?

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Aliansi Jaga Lingkungan (AJAL) Luwu Timur kembali mempertanyakan kejelasan pengawasan lingkungan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan di wilayah tersebut.

Pertanyaan itu muncul setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur memberikan jawaban atas permintaan informasi publik yang sebelumnya diajukan AJAL.

Dalam responsnya, DLH menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta. Namun, AJAL menilai masih ada informasi yang belum sepenuhnya terjawab, terutama menyangkut dokumen pemeriksaan dan hasil pengawasan lingkungan terhadap perusahaan pertambangan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian AJAL terdapat pada jawaban DLH yang menyebut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan pembagian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

DLH merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam surat jawabannya, termasuk Pasal 6 ayat (1) huruf I UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 4 Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025.

Bagi AJAL, penjelasan tersebut belum menyelesaikan persoalan. Justru, menurut mereka, muncul pertanyaan baru mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Sekretaris AJAL Lutim sekaligus Ketua Pelaksana Harian Lak HAM Indonesia (LHI), Iskaruddin, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pembagian kewenangan pemerintah dalam sektor pertambangan.

“Kami tidak meminta DLH mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat. Yang kami minta adalah data dan hasil pengawasan lingkungan,” kata Iskaruddin.

Ia kemudian mempertanyakan jika pengawasan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka dokumen pelaksanaan pengawasan tersebut semestinya dapat ditelusuri.

“Kalau DLH mengatakan kewenangannya berada di pusat, pertanyaannya sederhana: siapa yang mengawasi, kapan pengawasan dilakukan, dan di mana hasil pengawasannya?” ujarnya.

Menurut Iskaruddin, pembagian kewenangan pengawasan lingkungan tidak bisa hanya dilihat dari satu ketentuan.

Ia merujuk Pasal 492 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya.

Selain itu, Pasal 493 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur pembagian kewenangan pengawasan berdasarkan pihak yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan.

Atas dasar itu, AJAL meminta penjelasan yang lebih konkret mengenai perusahaan yang dimaksud.

“Siapa yang menerbitkan Persetujuan Lingkungannya? Berdasarkan itu, siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan? Kalau memang Pemerintah Pusat, kami tidak mempersoalkan. Tetapi harus jelas siapa yang melakukan pengawasan dan apa hasilnya,” tegas Iskaruddin.

Ia mengatakan, permintaan AJAL bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan informasi mengenai pengawasan lingkungan dapat ditelusuri.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berkaitan dengan lingkungan di daerah dilakukan.

AJAL Lutim menyatakan mengapresiasi DLH yang telah memberikan respons dan sejumlah dokumen atas permintaan informasi publik tersebut.

Dokumen itu kini akan dikonsolidasikan dan dipelajari bersama organisasi yang tergabung dalam AJAL.

Telaah akan dilakukan untuk melihat kelengkapan dokumen, substansi informasi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

“Dokumen yang sudah diberikan akan kami pelajari bersama. Kalau lengkap dan sesuai, tentu kami catat. Tetapi kalau masih ada yang belum jelas, belum lengkap, atau ada hal yang perlu diklarifikasi, kami akan tindak lanjuti melalui mekanisme yang tepat,” jelas Iskaruddin.

AJAL juga mencermati ketentuan terbaru mengenai pengawasan lingkungan hidup, termasuk Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administratif.

Regulasi tersebut mengatur berbagai mekanisme pengawasan, termasuk pemeriksaan kepatuhan, pengawasan rutin maupun berdasarkan kejadian tertentu, penyusunan berita acara dan laporan hasil pengawasan, hingga mekanisme pelaporan.

Bagi AJAL, keberadaan regulasi tersebut membuat pelaksanaan pengawasan perlu dapat ditelusuri melalui dokumen yang jelas.

“Yang kami cari bukan sekadar jawaban administratif. Kami ingin mengetahui bagaimana pengawasan itu benar-benar berjalan,” katanya.

Iskaruddin menilai jangan sampai pembagian kewenangan justru membuat publik kesulitan mengetahui siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan bagaimana hasilnya.

“Jangan sampai pusat mengatakan ini kewenangan pusat, daerah mengatakan bukan kewenangan daerah, sementara aktivitas perusahaan terus berjalan dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana pengawasannya dilakukan,” pungkasnya.

(Red)

AMIKAPEDIA 2026, STMIK Amika Soppeng Dorong Mahasiswa Tak Sekadar Jadi Pengguna Teknologi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, STMIK Amika Soppeng mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai modal menciptakan inovasi dan membangun usaha.

Pesan tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum 2026 bertajuk “AMIKAPEDIA: Preparing Young Technopreneurs for the Digital Future” yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya STMIK Amika Soppeng memperkuat wawasan mahasiswa terkait perkembangan teknologi sekaligus peluang kewirausahaan di tengah transformasi digital.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., saat memberikan opening speech mengatakan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan bisnis.

Karena itu, kata dia, generasi muda perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi persaingan yang semakin terbuka.

“Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas generasi muda agar mampu bersaing secara global,” ujar Nur Alim.

Sementara itu, Ketua Yayasan Nabigh Akademik Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S., dalam keynote speech menyoroti besarnya peluang yang tersedia bagi generasi muda dalam ekosistem digital.

Menurutnya, perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari perubahan yang harus dipahami oleh mahasiswa.

Kuliah umum tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih aplikatif. Dua narasumber, Nurhidayah Jafar, S.E., M.Ak. dan Chyntia Bella Aprilia, mengajak peserta memahami konsep technopreneurship serta strategi memanfaatkan platform digital dalam membangun dan mengembangkan bisnis.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dan dipandu Subhan Akbar Abbas, S.E., M.M. sebagai moderator. Sementara Firdayani, S.Pd., M.Pd. bertindak sebagai host.

Melalui AMIKAPEDIA 2026, STMIK Amika Soppeng memperkuat komitmennya sebagai “Kampus Technopreneur”.

Konsep tersebut diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan teknologi sekaligus keberanian mengembangkan gagasan menjadi inovasi dan peluang usaha.

Di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, mahasiswa diharapkan mampu mengambil posisi sebagai generasi yang adaptif, kreatif, dan produktif dalam memanfaatkan ruang digital.

(Red)

Disdikbud Soppeng Perkuat PAUDHI, 54 Kepala Satuan Ikuti Bimtek

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng memperkuat implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pada satuan PAUD.

Kegiatan tersebut dibuka Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., di TK Negeri Pembina Watansoppeng, Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Jumat (25/9/2026).

Sebanyak 54 peserta dari unsur Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Soppeng mengikuti kegiatan tersebut.

Bimtek berlangsung selama dua hari, 25–26 September 2026, dengan fokus memperkuat peran komunitas belajar (kombel) kepala satuan PAUD dalam penerapan standar layanan anak usia dini.

Dalam arahannya, Nur Alim mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini harus diberikan secara menyeluruh. Menurutnya, layanan PAUD tidak cukup hanya menitikberatkan pada pembelajaran dan perkembangan kognitif anak.

“Penyelenggaraan PAUD harus mencakup pemenuhan hak esensial anak secara menyeluruh, yang meliputi layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, hingga perlindungan melalui 8 indikator PAUDHI,” ujarnya.

Ia meminta kepala satuan PAUD memastikan prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan satuan pendidikan.

Nur Alim juga menekankan pentingnya optimalisasi komunitas belajar sebagai ruang kolaborasi antarkepala satuan PAUD.

Menurutnya, kombel dapat dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi satuan pendidikan, mengevaluasi capaian pemenuhan indikator PAUDHI, serta berbagi praktik baik.

“Komunitas belajar harus menjadi wadah yang efektif untuk berdiskusi, mengevaluasi capaian, dan merumuskan solusi bersama terhadap berbagai tantangan di lapangan,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mengawal peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong layanan pendidikan anak usia dini yang semakin bermutu, merata, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Melalui Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk diterapkan di satuan pendidikan masing-masing.

Upaya tersebut diharapkan memperkuat terwujudnya layanan PAUD yang mampu mendukung anak-anak Soppeng tumbuh sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

(Red)

Perubahan APBD Soppeng 2026 Disepakati, Bupati Suwardi Minta OPD Tak Lagi Lambat Bergerak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Setelah Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penetapan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

Penegasan itu disampaikan Suwardi dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (25/9/2026), dengan agenda pengambilan keputusan atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Soppeng yang telah bersama-sama membahas perubahan APBD tersebut.

Menurut Suwardi, proses pembahasan anggaran merupakan bagian dari upaya menyatukan langkah pemerintah daerah dan DPRD agar kebijakan fiskal tetap menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Namun, setelah tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan, perhatian kini diarahkan pada pelaksanaan.

Suwardi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menunda program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD.

“Seluruh OPD harus segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” kata Suwardi.

Ia menekankan, percepatan bukan berarti mengabaikan kualitas maupun aturan. Setiap kegiatan tetap harus dilaksanakan tepat sasaran, berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mendorong percepatan belanja daerah, Suwardi juga memberikan perhatian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan.

Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan diminta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan secara terukur.

Bupati mengingatkan, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

“Saya kembali menegaskan pentingnya memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Suwardi menilai pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar kebijakan yang telah dituangkan dalam APBD dapat memberikan hasil yang nyata.

Ia berharap perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan serta memastikan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” menjadi salah satu penekanan dalam sambutan Bupati.

Setelah disepakati dalam rapat paripurna, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut dan penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Soppeng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran pejabat lingkup Pemkab Soppeng, insan pers serta masyarakat.

(Red)

Maulid Akbar Ganra Jadi Momentum Kebersamaan, Bupati Suwardi Ajak Pemerintah dan Warga Terus Bersinergi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Maulid Akbar Nabi Besar Muhammad SAW tingkat Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan yang digelar Kamis (24/9/2026) tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan secara akbar di tingkat Kecamatan Ganra. Ratusan warga dari berbagai wilayah hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat menjadi bagian dari momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga.

Maulid Akbar tersebut mengangkat tema “Dengan Cinta dan Keteladanan Rasulullah SAW, Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Persatuan dan Kebersamaan.”

Pesan yang diusung melalui tema tersebut kemudian terlihat dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga warga bersama-sama mengambil bagian dalam menyukseskan kegiatan.

Bupati Suwardi menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong sebagai bagian dari kekuatan dalam membangun Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu terus berjalan beriringan. Komunikasi dan sinergi yang terjaga akan menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah.

Camat Ganra Nurul Azmi, S.IP, mengungkapkan bahwa Maulid Akbar tersebut terlaksana melalui kerja sama seluruh desa di Kecamatan Ganra.

“Pelaksanaan Maulid Rasulullah SAW ini merupakan hasil kerja sama seluruh desa yang ada di Kecamatan Ganra. Ini adalah bentuk kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Keterlibatan seluruh desa menunjukkan kuatnya semangat kolektif masyarakat Ganra. Tidak hanya pemerintah, masyarakat turut berperan dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan tersebut.

Selain dihadiri Bupati Soppeng, kegiatan juga dihadiri Camat Ganra, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ratusan warga.

Maulid Akbar tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai persaudaraan, kepedulian, persatuan dan gotong royong diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Bagi Ganra, Maulid Akbar kali ini menjadi lebih dari sekadar peringatan keagamaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bertemunya pemerintah dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan.

Semangat itulah yang diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Kabupaten Soppeng.

(Red)

BRI Soppeng Sambangi BPN, Bahas Penguatan Sinergi dan Pelayanan Publik

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Soppeng, Rahmatulloh Habibi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor BPN Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, itu disambut Kepala BPN Soppeng, Agustini Pujiastuti, S.H., M.M., bersama jajaran.

Kehadiran pimpinan BRI Soppeng tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada BPN dalam momentum Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru).

Dalam pertemuan itu, Rahmatulloh Habibi menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan kerja sama antara perbankan dengan lembaga pertanahan. Menurutnya, sinergi kedua institusi memiliki keterkaitan dengan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.

“Melalui momentum perayaan Hantaru ini, kami berharap sinergitas dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara BRI dan BPN Soppeng dapat terus ditingkatkan demi mendukung percepatan ekonomi daerah serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Soppeng,” ujar Rahmatulloh.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti hak tanggungan, legalitas aset, serta akses layanan keuangan membutuhkan dukungan koordinasi yang baik antara pihak perbankan dan BPN.

Sementara itu, Agustini Pujiastuti mengapresiasi kunjungan jajaran BRI Soppeng. Ia mengatakan BPN terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Hubungan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, akan terus kami jaga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Kedua pihak juga melakukan diskusi mengenai penguatan kolaborasi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bagian dari rangkaian silaturahmi BRI Soppeng dengan BPN Kabupaten Soppeng.

(Red)

Kopdar 100 BRILinkers Soppeng, BRI Bongkar Strategi Tingkatkan Transaksi dan Layanan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebanyak 100 agen BRILink dari berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng berkumpul dalam Kopi Darat (Kopdar) BRILinkers yang digelar di Hotel Maryam, Rabu malam (24/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi antara BRI dan para agen BRILink untuk membahas perkembangan bisnis, peningkatan transaksi, sekaligus strategi memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Pemimpin Cabang BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi, Manajer Bisnis Mikro (MBM) Yusriadi Muliyadi, perwakilan Regional Office (RO) Makassar Yusram Purwanta, serta Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) Aswasi Samad.

Kehadiran jajaran manajemen BRI menunjukkan bahwa keberadaan agen BRILink tidak hanya dipandang sebagai jaringan transaksi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam memperluas akses layanan perbankan di tengah masyarakat.

Pemimpin Cabang BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi mengatakan, Kopdar digelar untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membuka ruang komunikasi langsung dengan para agen.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk mengetahui kondisi yang dihadapi BRILinkers sekaligus menyampaikan perkembangan dan strategi pengembangan layanan.

“Melalui kegiatan ini, kami menyampaikan berbagai informasi terkait perkembangan BRILink, peningkatan transaksi, serta strategi untuk meningkatkan aktivitas agen dan pelayanan kepada nasabah,” kata Rahmatulloh.

Ia menekankan bahwa peningkatan transaksi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebab, pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah agar tetap menggunakan layanan BRILink secara berkelanjutan.

Tidak berhenti pada pemaparan materi, kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis. Para agen diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas BRILink di lapangan.

Sejumlah kendala teknis dan operasional dibahas bersama. Pihak BRI juga memberikan respons dan solusi terhadap persoalan yang disampaikan para agen.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bertukar pengalaman antarsesama BRILinkers. Berbagai dinamika yang terjadi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola pelayanan dan pengembangan usaha agen.

Melalui Kopdar ini, BRI Soppeng mendorong para BRILinkers untuk terus mengembangkan kapasitas bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan transaksi keuangan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya komunikasi antara BRI dan agen, ekosistem BRILink di Soppeng diharapkan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan transaksi masyarakat secara lebih dekat, cepat, dan berkelanjutan.

(RaT)

Pattaungeng Tetap Hidup, Wabup Selle Hadir di Tengah Masyarakat Tottong

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Warisan budaya masyarakat Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, kembali digelar melalui pesta adat Pattaungeng, Kamis (24/9/2026). Momentum tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle.

Kehadiran Wabup Selle di tengah masyarakat menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan tradisi lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Pesta adat Pattaungeng bukan hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga menjadi momentum masyarakat untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, penghormatan terhadap warisan leluhur serta doa untuk keselamatan dan keberkahan masyarakat.

Sejak pagi, masyarakat bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat berkumpul mengikuti rangkaian kegiatan. Suasana kekeluargaan dan gotong royong terlihat mewarnai pelaksanaan pesta adat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Selle KS Dalle menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Desa Tottong yang masih mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman.

Menurutnya, keberadaan budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas sebuah daerah. Karena itu, tradisi yang telah diwariskan para leluhur perlu dirawat bersama dan diperkenalkan kepada generasi muda.

“Pemerintah Daerah mengapresiasi setinggi-tingginya semangat warga Desa Tottong dalam melestarikan pesta adat Pattaungeng ini,” ujar Selle.

Ia menambahkan, Pattaungeng memiliki nilai sosial yang kuat karena mampu mempertemukan masyarakat dalam satu ruang kebersamaan.

“Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual kebudayaan, tetapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta menjadi potensi pariwisata budaya yang bernilai tinggi bagi Kabupaten Soppeng,” katanya.

Selle berharap masyarakat tetap menjaga keberlangsungan tradisi tersebut dan melibatkan generasi muda dalam setiap proses pelestariannya.

Dengan keterlibatan generasi penerus, Pattaungeng diharapkan tidak berhenti sebagai warisan masa lalu, tetapi tetap hidup sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tottong sekaligus menjadi kekayaan budaya Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan pesta adat tersebut pun menjadi pengingat bahwa kemajuan zaman tidak harus menghapus akar budaya. Justru, kearifan lokal dapat menjadi identitas yang memperkuat karakter masyarakat dan daerah.

(Red)

Di Hadapan Ribuan Warga Marioriawa, Bupati Soppeng Soroti Potensi Pertanian dan Bioetanol

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan sejumlah pesan pembangunan saat menghadiri Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 H tingkat Kecamatan Marioriawa di Lapangan Lade' Welonge, Desa Laringgi, Rabu (23/9/2026).

Di hadapan lebih dari 1.000 masyarakat yang hadir, Suwardi mengajak warga menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperkuat ukhuwah, empati dan semangat gotong royong.

Maulid Akbar tersebut mengangkat tema “Meneladani Rasulullah SAW untuk Mewujudkan Masyarakat yang Rahmatan Lil Alamin.”

Bupati mengatakan keteladanan Rasulullah SAW harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui sikap saling menghormati, kepedulian dan kebersamaan.

Semangat tersebut, kata Suwardi, sejalan dengan nilai Yassisoppengi yang menjadi salah satu modal sosial masyarakat dalam membangun Kabupaten Soppeng.

“Pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.

Selain berbicara mengenai nilai-nilai keagamaan, Suwardi memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah daerah.

Ia menyebut keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Beberapa di antaranya pembangunan CT Scan dan fasilitas penyimpanan darah di RSUD La Temmamala, peningkatan sejumlah ruas jalan melalui dukungan anggaran pusat dan provinsi, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Pada sektor pertanian, Pemkab Soppeng juga mendapatkan dukungan anggaran untuk optimasi lahan rawa dan nonrawa, termasuk sarana pendukung pertanian dan program listrik masuk sawah.

Potensi Laringgi untuk Bioetanol

Suwardi secara khusus menyoroti potensi pertanian di Kecamatan Marioriawa. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki lahan yang dapat dikembangkan untuk mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan komoditas bahan baku bioetanol.

Ia mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan pengembangan bahan baku energi berbasis komoditas pertanian, seperti tebu dan umbi-umbian.

Karena itu, potensi lahan yang belum termanfaatkan di Marioriawa perlu diidentifikasi agar dapat dikelola secara optimal dan sesuai dengan ketentuan.

“Potensi yang ada harus kita lihat dan kelola dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Bupati.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam Maulid Akbar tersebut tidak berhenti pada kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Dengan semangat gotong royong dan Yassisoppengi, mari kita terus bersinergi membangun Soppeng yang lebih maju dan berdaya saing,” tuturnya.

Maulid Akbar tingkat Kecamatan Marioriawa turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Soppeng, jajaran kepala OPD, Kapolsek Marioriawa, Kepala KUA Marioriawa, para kepala desa/lurah, kepala sekolah serta masyarakat se-Kecamatan Marioriawa.

(Red)

Koperasi Mawar Buka Babak Baru, Hj Suarni Dorong Unit Toko Jadi Penggerak Usaha

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Setelah sempat terhenti selama beberapa tahun, Koperasi Wanita PKK Mawar Kabupaten Soppeng kembali menata langkah. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali organisasi sekaligus membuka babak baru pengembangan usaha koperasi.

RAT yang dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan pengurus periode 2026–2028 digelar di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Dalam forum tersebut, Ny. Nurjannah Chair dipercaya memimpin Koperasi Wanita PKK Mawar untuk periode 2026–2028, menggantikan Ny. Hermawati Dipa, S.Pd.

Koperasi Wanita PKK Mawar telah memiliki badan hukum sejak 10 Juni 1991. Hingga Tahun Buku 2025, koperasi tersebut tercatat memiliki 343 anggota.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengatakan kebangkitan koperasi harus menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan dan partisipasi anggota.

Menurutnya, RAT kali ini memiliki arti lebih dari sekadar agenda organisasi.

“RAT hari ini memiliki makna yang istimewa, karena bukan sekadar forum evaluasi tahunan, melainkan juga menjadi penanda kebangkitan kembali Koperasi Mawar setelah masa vakum tersebut,” ujar Hj. Suarni.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang sehat dalam menjalankan koperasi. Pengurus dituntut bekerja secara amanah, jujur dan transparan serta menjaga komunikasi dengan anggota.

Di sisi usaha, Koperasi Mawar juga mengambil arah baru. Usaha simpan pinjam yang sebelumnya dijalankan akan diarahkan menuju pengembangan unit toko sebagai sumber pendapatan utama koperasi.

Hj. Suarni meminta pengurus tidak terburu-buru membuka usaha tanpa perencanaan. Kebutuhan modal, lokasi, jenis barang, potensi pasar hingga sistem pencatatan keuangan harus dihitung secara matang.

Langkah tersebut dinilai penting agar unit toko tidak sekadar menjadi aktivitas baru, tetapi mampu berkembang dan menghasilkan manfaat bagi anggota.

Hj. Suarni juga mengajak seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng untuk bergabung sebagai anggota Koperasi PKK Mawar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali basis koperasi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng diminta terus memberikan pendampingan. Audit dan pelatihan manajemen bagi pengurus menjadi bagian yang dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi.

Pengalaman vakum, kata Hj. Suarni, harus menjadi pelajaran agar roda organisasi tidak kembali berhenti.

“Jangan biarkan Mawar vakum lagi,” tegasnya.

Ia berharap pengurus baru segera bekerja dan menjalankan hasil RAT secara konsisten sehingga Koperasi Wanita PKK Mawar tidak hanya kembali aktif secara organisasi, tetapi juga mampu berkembang sebagai wadah usaha yang memberi manfaat nyata bagi anggotanya.

RAT turut dihadiri Kepala Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Dekopinda Kabupaten Soppeng serta anggota Koperasi Wanita PKK Mawar.

(RAT)