Bupati Soppeng Suwardi Haseng Dorong Optimasi Lahan Non Rawa Demi Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah melalui program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dibuka langsung oleh Bupati Suwardi Haseng di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan review SID ini menjadi tahapan penting sebelum program dilaksanakan di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh data, desain teknis, serta kebutuhan infrastruktur pertanian telah sesuai dengan kondisi riil sehingga program optimasi lahan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas petani dan memperluas indeks pertanaman.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pendukung, mulai dari pengolahan lahan, pembangunan irigasi, penyediaan sumber air, hingga sarana penunjang pascapanen.

Menurutnya, review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

“Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pertanian. Karena itu, seluruh hasil survei harus benar-benar diverifikasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Suwardi Haseng.

Program optimasi lahan non rawa tahun 2026 direncanakan mencakup area seluas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan tambahan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja sebagai bagian dari penguatan kawasan pertanian berbasis agropolitan.

Berdasarkan hasil SID, luas lahan hasil delineasi lapangan bahkan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare dibanding usulan awal. Data tersebut menunjukkan potensi pengembangan pertanian non rawa di Kabupaten Soppeng masih sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi pangan daerah maupun nasional.

Hasil review juga menunjukkan mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 200 atau dua kali panen dalam setahun. Tercatat sebanyak 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei diproyeksikan mampu mencapai target tersebut apabila didukung infrastruktur pengairan yang memadai.

Sumber air pada sebagian besar lokasi berasal dari air tanah atau sumur. Karena itu, infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan dalam program optimasi lahan ini berupa pembangunan pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Dari hasil SID, terdapat sekitar 132 lokasi yang membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Program ini sekaligus diperkuat melalui kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng, yakni “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 akan menggunakan sistem pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID juga disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Keberadaan sumur bor tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat realisasi program listrik masuk sawah sekaligus meningkatkan efisiensi pengairan pertanian di Kabupaten Soppeng.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, hasil review SID turut menemukan sejumlah catatan penting yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih harus diverifikasi sebelum penetapan final lokasi program dilakukan.

Tim penyusun SID juga menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan kapasitas sumber air pada 24 lokasi yang masih berada pada indeks pertanaman IP 100 atau baru satu kali panen per tahun.

Rekomendasi lainnya mencakup penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional serta pemeliharaan infrastruktur pertanian, percepatan penetapan lokasi dan dukungan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

Suwardi Haseng berharap seluruh proses review SID dapat menghasilkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program optimasi lahan non rawa benar-benar memberikan dampak nyata bagi petani. Pemerintah daerah menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas indeks pertanaman, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Kegiatan review SID tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

(Silviana)

Bupati Soppeng Lantik Andi Haeruddin Jadi PJ Sekda yang Baru

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali melakukan penataan struktur birokrasi melalui pelantikan Andi Haeruddin sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/5/2026).

Pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh penghormatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Soppeng, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah berbagai agenda pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya. Ia menekankan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya administrasi pemerintahan.

Menurut Bupati, seorang Sekda bukan hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak birokrasi, penjaga stabilitas organisasi perangkat daerah, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan seluruh unsur pemerintahan.

“Peran Sekretaris Daerah sangat penting dalam memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif, menjaga kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia berharap Penjabat Sekda yang baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, membangun komunikasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah, serta menjaga semangat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga dilantiknya pejabat baru.

Ia menilai kontribusi yang diberikan selama masa jabatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di Kabupaten Soppeng.

“Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran aparatur sipil negara untuk memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi dan kerja sama yang solid antarperangkat daerah.

Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Dengan dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah, saya yakin Penjabat Sekda dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu memperkuat kinerja birokrasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Soppeng,” tambah Bupati.

Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tertanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap koordinasi pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin optimal, serta pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif demi mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Silviana)

Bupati Soppeng Pimpin Rakor GTRA 2026, Fokus Penanganan Lahan Eks HGU dan Percepatan Revisi RTRW

Soppeng, Teropongsulawesi.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan agraria yang berkembang di daerah. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, lurah, hingga kepala desa.

Pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 lalu yang membahas optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang, termasuk penguatan pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan lahan di daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya berkaitan dengan penataan aset dan legalisasi lahan, namun juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta program strategis nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Reforma agraria harus mampu menjawab persoalan strategis pertanahan sekaligus mendukung program nasional, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan rakor antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, lahan PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB milik PT Perkebunan Nusantara di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja.

Lahan-lahan tersebut menjadi perhatian karena masa haknya telah berakhir, namun sebagian belum diperpanjang sehingga memerlukan langkah penanganan yang tepat sesuai regulasi dan kebutuhan daerah.

Selain fokus pada persoalan pertanahan, rapat koordinasi tersebut juga membahas progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memaksimalkan peran serta keterlibatan aktif dalam proses revisi RTRW agar dokumen tata ruang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah ke depan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, revisi RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan produktif di Kabupaten Soppeng.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan seluruh stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria dan penataan ruang dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dan solusi strategis guna memperkuat pelaksanaan reforma agraria, mempercepat penataan ruang daerah, serta mendukung implementasi program Asta Cita Presiden demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red)

Corak Lejja Resmi Diluncurkan di Soppeng, Wastra Baru Ini Disebut Siap Tembus Pasar Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peluncuran Corak Lejja dalam ajang “Soppeng Berwastra 2026: Kemilau Sutra” di Taman Kalong, Rabu (21/5/2026), langsung menyita perhatian publik. Wastra baru khas Kabupaten Soppeng ini digadang-gadang bukan hanya menjadi identitas budaya daerah, tetapi juga berpotensi menembus pasar fesyen nasional hingga industri kreatif Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar oleh IKALONG dan menghadirkan finalis Duta Budaya Soppeng 2026 dalam ajang fashion competition yang menampilkan karya busana berbahan Corak Lejja. Motif ini terinspirasi dari kekayaan alam, lanskap, serta nilai budaya yang melekat pada kawasan wisata Lejja.

Sejak awal diperkenalkan, Corak Lejja langsung menjadi sorotan karena dinilai memiliki karakter visual yang kuat dan berbeda dari wastra daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Desainnya yang menggabungkan unsur alam dan filosofi lokal disebut-sebut mampu bersaing di pasar fesyen yang lebih luas.

Tidak hanya sekadar peragaan busana, peluncuran ini juga menjadi momentum penting lahirnya kerja sama strategis antara PT Perseroda Lamataesso Mattappa dengan IKALONG. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan desain, produksi, hingga penguatan hak atas Corak Lejja sebagai identitas wastra daerah.

Plt Direktur PT Perseroda Lamataesso Mattappa, Musdar Asman, menegaskan bahwa Lejja tidak hanya menyimpan potensi wisata alam, tetapi juga kekuatan budaya yang dapat diolah menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi.

“Corak Lejja ini bukan hanya simbol, tetapi representasi identitas. Kami ingin menjadikannya produk kreatif yang bisa dikenal lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperkuat optimisme bahwa wastra ini dapat menjadi ikon baru Soppeng yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga memiliki daya saing di industri kreatif nasional.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Asisten III Setda Soppeng, Andi Ibrahim Harta, menekankan bahwa pelestarian budaya harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Ia menyebut generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya daerah di tengah arus modernisasi.

“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya daerah. Jangan sampai kita kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Dekranasda, Hj. Suwarni Suwardi, secara resmi membuka kegiatan Soppeng Berwastra 2026. Ia mengapresiasi langkah IKALONG yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi berbasis budaya lokal melalui kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda.

Menurutnya, peluncuran Corak Lejja menunjukkan bahwa budaya daerah tidak hanya bisa dilestarikan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk modern yang memiliki nilai jual tinggi tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKKBN, serta unsur Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana.

Dengan peluncuran ini, Corak Lejja diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Soppeng, tetapi juga mampu menembus panggung nasional sebagai wastra baru Indonesia yang lahir dari kearifan lokal, sekaligus memperkuat posisi Lejja sebagai ikon wisata dan budaya yang berdaya saing tinggi.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Aliansi Muak: Program Ambulans CSR Vale Harus Dibuka Terang-Benderang di Hadapan Publik

Lutim, Teropongsulawesi.com,— Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia kembali mencuat dalam audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak) bersama lintas komisi DPRD Luwu Timur, Senin (18/05/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur itu dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisa Suharjo, dan dihadiri sejumlah anggota lintas komisi DPRD.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Firmanuddin, menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap PTO (Petunjuk Teknis Operasional) CSR PT Vale dalam pelaksanaan program ambulans desa.

Menurut Firman, penyaluran CSR PT Vale seharusnya mengacu pada landasan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam PTO CSR perusahaan.

“Dalam penyaluran CSR PT Vale ada landasan yang jelas yaitu PTO. PTO itu sudah final. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan muncul persoalan seperti sekarang, maka patut diduga ada pelanggaran di dalamnya,” tegas Firman dalam audiensi.

Firman juga meminta agar persoalan ambulans CSR Vale tidak berhenti hanya pada polemik publik semata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda resmi DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kita harap persoalan ini tidak sampai di sini. Sebaiknya diagendakan pemanggilan semua pihak agar ada penjelasan yang maksimal dan terbuka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Muak menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan anggota DPRD Firmanuddin.

Menurut Aliansi Muak, PT Vale Indonesia diduga kuat telah melanggar PTO SDGs PPM 2023–2027 yang sebelumnya telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program CSR di wilayah pemberdayaan.

Aliansi Muak menilai persoalan ini bermula sejak kegiatan Kick Off CSR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu dan dihadiri pemerintah daerah, pihak Menegemen PT Vale,pemerintah kecamatan dan desa desa dari empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale.

Dalam kegiatan tersebut, kata Aliansi Muak, pihak manajemen PT Vale secara terbuka menyampaikan bahwa dana CSR akan disinergikan dengan program pemerintah daerah, termasuk pengadaan ambulans Garda Sehat desa.

“Dalam penyampaian manajemen jelas disebutkan bahwa PT Vale lewat dana CSR akan bersinergi dengan program pemerintah daerah yaitu pengadaan ambulans Garda Sehat,” ungkap perwakilan Aliansi Muak.

Aliansi Muak menilai perlu dipertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari hasil kesepakatan awal desa atau justru lebih banyak diarahkan dalam forum Kick Off CSR tersebut.

Karena itu, Aliansi Muak meminta publik tidak langsung menerima begitu saja apabila PT Vale menyatakan telah selesai bertanggung jawab hanya karena anggaran CSR telah disalurkan ke desa-desa pemberdayaan.

“Kalau PT Vale mengatakan sudah lepas tangan karena anggaran CSR sudah disalurkan ke desa, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena ada dasar dan arah program yang dibahas dalam Kick Off CSR bulan Desember,” tegas mereka.

Aliansi Muak juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ambulans CSR Vale, mulai dari PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, vendor hingga pihak terkait lainnya.

Mereka menilai langkah tersebut penting agar polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat dibuka secara terang dan tidak terus memunculkan spekulasi publik.

“Kami sependapat dengan anggota DPRD Firman agar semua pihak dihadirkan supaya persoalan ini jelas dan terbuka di depan masyarakat,” tutup Aliansi Muak. (Tim) 

Pemkab Soppeng Targetkan 100 Kali Gerakan Pangan Murah Sepanjang 2026

Soppeng, Teropongsulawesi com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut dibuka langsung oleh Suwardi Haseng dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, aparat TNI-Polri, pelaku usaha pangan, distributor bahan pokok, serta ratusan masyarakat yang datang sejak pagi hari untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, hingga sejumlah bahan pangan lainnya yang dijual dengan harga subsidi atau di bawah harga pasar.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, pengendalian inflasi daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan sekadar menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik,” ujar Suwardi Haseng.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya menghadirkan program-program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara rutin di berbagai wilayah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Soppeng melalui program GASPOL Adhyaksa yang dinilai mampu memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung program pengendalian inflasi dan stabilitas pangan daerah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan semua pihak menjadi kekuatan besar dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional yang umumnya diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Pemerintah daerah terus menggencarkan pelaksanaan GPM di sejumlah kecamatan dan desa guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

Hingga pertengahan tahun 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Soppeng disebut telah berlangsung puluhan kali dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan selama tahun berjalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah agar tetap aman dan terkendali di tengah dinamika harga pasar.

Di lokasi kegiatan, masyarakat terlihat memadati area penjualan sejak pagi hari. Banyak warga mengaku terbantu dengan adanya program tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui pelayanan langsung yang dirasakan manfaatnya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah GASPOL Adhyaksa, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, inflasi daerah tetap terkendali, dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

(Red) 

Dilepas Menuju Embarkasi Makassar Bupati Soppeng Doakan 242 Jamaah Haji Jadi Haji Mabrur

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti Lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (19/5/2026), saat Suwardi Haseng melepas secara resmi keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Soppeng menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar.

Sebanyak 242 jamaah calon haji yang tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43 diberangkatkan pada kesempatan tersebut. Prosesi pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga jamaah yang memadati lokasi acara sejak pagi hari.

Momen keberangkatan itu menjadi salah satu peristiwa penuh emosional bagi para jamaah dan keluarga. Sejumlah keluarga tampak mengiringi keberangkatan dengan doa dan air mata haru, berharap para jamaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Dalam laporannya, panitia penyelenggara menyebutkan bahwa Kloter 41 terdiri atas 235 jamaah dengan rincian 64 laki-laki dan 171 perempuan. Sementara Kloter 43 berjumlah 7 jamaah yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan.

Jamaah calon haji asal Kabupaten Soppeng berasal dari delapan kecamatan. Kecamatan Marioriwawo menjadi penyumbang jamaah terbanyak dengan 102 orang, disusul Kecamatan Ganra sebanyak 54 orang dan Donri-Donri 40 orang. Selanjutnya Kecamatan Lilirilau 17 orang, Lalabata 15 orang, Marioriawa 3 orang, serta masing-masing 2 jamaah dari Kecamatan Citta dan Liliriaja.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jamaah calon haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

“Pelepasan jamaah haji ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh jamaah dapat berangkat dengan aman, nyaman, dan terlayani dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jamaah agar menjaga kondisi kesehatan, mengatur pola istirahat, serta menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan sempurna.

Selain itu, Suwardi Haseng meminta para jamaah untuk selalu menaati arahan petugas haji dan menjaga citra baik daerah maupun bangsa Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Bapak dan ibu adalah duta daerah dan bangsa. Tunjukkan sikap yang baik, saling membantu sesama jamaah, dan perbanyak ibadah agar kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan selama menjalankan ibadah haji.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mengucapkan selamat jalan kepada seluruh jamaah calon haji. Semoga diberikan kelancaran dalam beribadah dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat,” tuturnya.

Usai prosesi pelepasan, suasana hangat terlihat ketika Bupati Soppeng bersama Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng menyapa langsung para jamaah satu per satu. Banyak jamaah tampak tersenyum bahagia dan antusias mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah tersebut.

Sebelum bertolak menuju Makassar, Bupati bersama para jamaah juga melaksanakan salat subuh berjamaah di Gedung Lapatau Watansoppeng sebagai bentuk doa bersama demi kelancaran perjalanan ibadah haji tahun ini.

Berdasarkan jadwal keberangkatan, rombongan jamaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar pada Selasa siang pukul 14.00 WITA.

Kloter 41 selanjutnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.35 WITA. Kloter tersebut merupakan kloter gabungan yang juga diisi jamaah dari Kabupaten Gowa sebanyak 59 orang, Kabupaten Maros 1 orang, dan Kota Parepare 92 orang.

Sementara itu, Kloter 43 yang berjumlah 7 jamaah dijadwalkan bertolak menuju Madinah pada Kamis (21/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan itu antara lain Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, camat, Kapolsek Lalabata, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng.

(Aswan JS)

Aliansi Muak Desak Transparansi, Kejari Luwu Timur Mulai Telusuri Ambulans CSR

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat Desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Hal tersebut disampaikan langsung Kasi Intel Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak), Senin (18/05/2026), bersama Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Samuel Arum TF.

Menurut Deri Fuad Rachman, isu ambulans CSR Vale yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini telah masuk dalam perhatian Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan sementara dilakukan proses pengumpulan bahan keterangan serta data.

“Isu ambulans yang saat ini ramai telah menjadi atensi kami dan sementara kami lakukan pulbaket dan puldata,” ujar Deri Fuad Rachman.

Ia menjelaskan, proses tersebut masih berada pada tahap awal sehingga seluruh kemungkinan penanganan masih terbuka, termasuk oleh aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam tahap ini masih tahap awal. Jadi pihak penyidik kepolisian juga berhak melakukan hal tersebut. Ke depan kita melihat siapa yang lebih dulu menaikkan proses ini ke tahap penyelidikan,” jelasnya.

Deri Fuad Rachman juga menegaskan bahwa polemik ambulans CSR Vale saat ini telah menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

“Kami tekankan bahwa saat ini persoalan ini telah menjadi atensi bapak Kajari,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Samuel Arum TF menegaskan bahwa penanganan polemik ambulans CSR Vale berbeda dengan perkara dugaan seragam sekolah gratis yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kasus ini beda dan penyidikan seragam sekolah gratis tetap berjalan,” tegas Samuel Arum TF.

Usai audiensi, pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur bersama Aliansi Muak juga melakukan pernyataan pers dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta mempercayakan proses penanganan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Aliansi Muak mengapresiasi penyampaian Kejaksaan yang menyebut polemik ambulans CSR Vale telah memasuki tahap awal penelusuran.

Aliansi juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik luas.

Selain audiensi di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Aliansi Muak juga melakukan audiensi bersama lintas komisi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap polemik pengadaan ambulans CSR PT Vale.(*)

Masuk Program Nasional, Kopdes Maccile Didorong Jadi Model Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Red)