TEROPONG SULAWESI -->

Halaman

Daerah

Ads

Postingan Populer

Nasional

Kesehatan

Internasional

Arsip Blog

TOP NEWS

Rabu, 18 November 2026

Kuliner Kekinian Merambah Soppeng, Mie Hotplate Gacor Hadir dengan Sensasi Sajian Mendesis


Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Inovasi kuliner terus berkembang di Kabupaten Soppeng. Kali ini, Mie Hotplate Gacor hadir menawarkan sensasi berbeda bagi pencinta kuliner melalui sajian mie panas yang dihidangkan langsung di atas hotplate.

Berlokasi di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, gerai kuliner tersebut mulai memperkenalkan produknya melalui opening uji coba (soft opening) pada 13 November 2026.

Dikelola oleh owner Andi Magfirah di bawah naungan kemitraan PT Kuliner Kreasindo Inovasi, Mie Hotplate Gacor hadir dengan konsep penyajian yang mengutamakan cita rasa sekaligus pengalaman bersantap.

Daya tarik utamanya terletak pada suara mendesis yang terdengar ketika mie panas disajikan di hadapan pelanggan. Sensasi tersebut memberikan nuansa tersendiri sekaligus menjadi pembeda dari menu mie pada umumnya.

Andi Magfirah mengatakan, kehadiran Mie Hotplate Gacor di Soppeng merupakan bentuk upaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif bagi masyarakat.

Menurutnya, pelanggan tidak hanya menikmati sajian mie, tetapi juga merasakan pengalaman berbeda melalui proses penyajian menggunakan hotplate.

"Bagi pencinta mie, Mie Hotplate Gacor bisa menjadi pilihan. Ini bukan hanya soal mie biasa, tetapi ada sensasi tersendiri, mulai dari proses memasak hingga penyajiannya," ungkap Magfirah, Rabu (19/11/2026).

Dari sisi menu, pelanggan disuguhkan berbagai pilihan topping yang dapat menambah kenikmatan hidangan. Mulai dari ayam, bakso hingga pilihan topping premium tersedia untuk memberikan variasi sesuai selera.

Perpaduan bumbu rempah, sensasi pedas, dan penyajian dalam kondisi panas menjadi keunggulan yang ditawarkan. Hotplate juga membantu mempertahankan suhu hidangan sehingga mie tetap hangat lebih lama.

Magfirah berharap, kehadiran usaha kuliner tersebut dapat diterima masyarakat sekaligus menambah pilihan tempat bersantap di Kabupaten Soppeng.

"Kami berharap kehadiran Mie Hotplate Gacor mendapat sambutan positif dari masyarakat Soppeng. Mohon doa dan dukungannya," ujarnya.

Mie Hotplate Gacor beroperasi mulai pukul 11.30 hingga 20.30 WITA dan berlokasi di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng.

Dengan konsep penyajian yang menarik serta pilihan topping yang beragam, Mie Hotplate Gacor mencoba menghadirkan warna baru dalam perkembangan bisnis kuliner di Bumi Latemmamala.

(Red)

Selasa, 17 November 2026

Pemkab Soppeng Perkuat Kompetensi PA dan KPA, Regulasi Pengadaan Terbaru Jadi Fokus Sosialisasi


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kali ini, penguatan dilakukan melalui sosialisasi regulasi terbaru yang menyasar para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup Pemkab Soppeng.

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas, Rabu (18/11/2026).

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., dengan melibatkan seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, serta kepala puskesmas.

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan para pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran memahami secara menyeluruh perubahan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk penerapannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, menjelaskan bahwa kesamaan pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, sosialisasi tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menyelaraskan persepsi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” ungkap Muhammad Ihsan.

Sejumlah regulasi terbaru menjadi materi utama dalam kegiatan tersebut, di antaranya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pembahasan regulasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme penggunaan Katalog Elektronik serta prosedur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia.

Muhammad Ihsan juga menekankan bahwa PA dan KPA mempunyai kedudukan penting dalam proses pengadaan di lingkungan perangkat daerah. Karena itu, penguasaan terhadap aturan yang berlaku menjadi kebutuhan mendasar agar setiap tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai koridor hukum.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Soppeng menargetkan peningkatan kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap regulasi pengadaan, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

Dengan kapasitas aparatur yang semakin baik, pengelolaan anggaran diharapkan semakin optimal, kualitas belanja pemerintah meningkat, serta pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red)

Mahmud Cambang Desak Waskita Segera Bayar Upah Pekerja Sekolah Rakyat Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Nasib sejumlah pekerja lokal yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng menjadi perhatian LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik). Pasalnya, para pekerja tersebut dilaporkan belum menerima upah meski telah mengerjakan proyek pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Merespons keluhan masyarakat, Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, mendatangi Koordinator Wilayah (Korwil) PT Waskita, perusahaan pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat, di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Rabu (18/11/2026).

Kedatangan Mahmud kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada awal Oktober 2026. Saat itu, Korwil Waskita, Poernomo, disebut telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan.

Namun, persoalan pembayaran upah pekerja lokal masih menjadi keluhan. Mahmud mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat yang meminta agar hak mereka segera dituntaskan.

Informasi dari sejumlah kontraktor lokal yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa pembayaran upah pekerja belum dapat dilakukan karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.

Didampingi sejumlah wartawan dan elemen LSM, Mahmud awalnya menemui staf Waskita yang akrab disapa Pak Tomo. Namun, staf tersebut mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan perusahaan dan menyebut dirinya hanya bertugas sebagai staf.

Ia juga menyampaikan bahwa bagian keuangan serta pimpinan wilayah belum berada di tempat.

Beberapa saat kemudian, Poernomo tiba dan memberikan penjelasan. Saat ditanya mengenai keterlambatan pembangunan, ia mengarahkan rombongan untuk mengonfirmasi langsung kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Aswar Anas selaku PPK.

"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi kepada pihak PUPR," kata Poernomo.

Ketika ditanya mengenai laporan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita menunjukkan legalitas perusahaannya.

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa salah satu kontraktor lokal telah melakukan pembicaraan dengan pihak Waskita. Pembayaran kepada kontraktor tersebut dijanjikan akan direalisasikan pada 28 November 2026.

Mahmud pun meminta agar komitmen tersebut tidak sekadar menjadi janji. Ia menegaskan akan terus mengawal persoalan itu hingga hak masyarakat yang bekerja benar-benar dibayarkan.

Bahkan, ia menyatakan siap mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar apabila hingga 28 November mendatang janji pembayaran tidak direalisasikan.

"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Mereka punya hak yang harus dipenuhi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan," tegas Mahmud.

PWI Soppeng Pertanyakan Keterbukaan Informasi

Persoalan proyek Sekolah Rakyat ini juga mendapat perhatian Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi. Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari pihak Waskita terkait progres pembangunan.

Jumawi menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa wartawan yang berupaya menghubungi pihak Waskita untuk meminta konfirmasi disebut tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan, terdapat dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.

"Publik berhak mengetahui progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat, sehingga masyarakat juga harus mengetahui sejauh mana penyelesaiannya," ungkapnya.

Ia meminta pihak Waskita membangun komunikasi yang baik dengan media serta memberikan informasi secara terbuka mengenai pelaksanaan proyek.

Lebih jauh, Jumawi berharap pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng segera diselesaikan. Sebab, fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para siswa yang membutuhkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan layak.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.

(Taggi)

Berawal dari Informasi Warga, DPO Narkotika Berhasil Diringkus Polres Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Berkat informasi masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng berhasil meringkus seorang pria berinisial S (40) yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2026.

Dalam penangkapan yang berlangsung di Jalan Ranjau, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 00.10 WITA, polisi menyita 11 sachet sabu dengan berat keseluruhan 1,50 gram serta satu unit telepon genggam merek Vivo.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah di wilayah Cabbenge.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba Polres Soppeng melakukan penyelidikan yang dipimpin Kanit 2 IPDA Ibrahim Rahman, S.E. Setelah melakukan pemantauan, petugas akhirnya berhasil mengamankan S yang diketahui berstatus DPO.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 11 sachet plastik bening yang diduga berisi sabu. Terduga pelaku kemudian mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Soppeng.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” tegasnya.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Soppeng masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan saksi-saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine untuk pemeriksaan laboratorium.

Atas dugaan perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Soppeng mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Sinergi masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan mampu membantu memutus mata rantai peredaran narkoba serta menjaga Kabupaten Soppeng dari ancaman narkotika.

(Taggi)

Didaulat Jadi Juri Kehormatan LCC TUNAS PKH 2026, Bupati Soppeng Apresiasi Inisiatif Kejari


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) TUNAS PKH 2026 menghadirkan momen menarik. Orang nomor satu di Kabupaten Soppeng itu secara khusus didaulat menjadi juri kehormatan oleh Ketua Tim Juri, Djusman AR, dalam kegiatan yang berlangsung Selasa (17/11/2026).

Bagi Suwardi Haseng, kegiatan yang diikuti 40 SMP sederajat se-Kabupaten Soppeng tersebut bukan sekadar kompetisi menguji kecerdasan pelajar. Lebih dari itu, lomba ini dinilai memiliki nilai edukasi dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan kawasan hutan.

Ia menilai pendekatan edukasi melalui perlombaan menjadi cara menarik untuk menanamkan kepedulian lingkungan kepada para pelajar sejak dini.

“Ini kegiatan yang sangat positif. Melalui kegiatan seperti ini, pengetahuan dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan kelestarian hutan bisa terus ditingkatkan sejak dini,” ujar Suwardi Haseng saat jeda acara.

Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng atas prakarsa penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan dunia pendidikan dalam kampanye pelestarian lingkungan merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang memiliki wawasan sekaligus kepedulian terhadap keberlangsungan alam.

“Terima kasih Pak Kajari Soppeng atas inisiatifnya. Ini merupakan langkah positif dalam menanamkan jiwa kepedulian lingkungan kepada anak-anak kita. Harapannya, mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya memahami pentingnya menjaga hutan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk ikut melestarikannya,” tambahnya.

LCC TUNAS PKH 2026 mengusung tema “Generasi Muda Melestarikan Hutan, Melindungi Masa Depan”. Dalam kompetisi ini, peserta diuji melalui sejumlah materi, mulai dari fungsi kawasan hutan, pelestarian lingkungan, wawasan kebangsaan, hingga dasar hukum dan tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Dari hasil kompetisi, SMP Negeri 1 Marioriwawo berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih SMP Negeri 1 Marioriawa, sementara SMP Negeri 1 Watansoppeng menempati peringkat ketiga.

Sebagai juara pertama, SMP Negeri 1 Marioriwawo akan membawa nama Kabupaten Soppeng pada babak final tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung di Makassar pada 23–24 November 2026.

(Red)

Senin, 16 November 2026

Dunia Pers Soppeng Berduka, Wartawan Senior Buhriadi Abu Tutup Usia


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabar duka datang dari dunia jurnalistik Kabupaten Soppeng. Buhriadi Abu, S.Sos., salah seorang wartawan yang pernah mewarnai perjalanan pers di daerah tersebut, meninggal dunia pada Selasa (17/11/2026) pukul 08.00 Wita di RSUD Latemmamala. Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 73 tahun.

Kepergian almarhum menjadi kabar kehilangan bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seprofesi, khususnya insan pers yang pernah bersama-sama menjalani aktivitas jurnalistik di Kabupaten Soppeng.

Sebelum menekuni dunia jurnalistik, Buhriadi Abu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Jabatan terakhirnya berada di Dinas Perhubungan sebelum memasuki masa pensiun.

Usai purnabakti, almarhum tetap aktif mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ia memilih melanjutkan pengabdiannya melalui dunia jurnalistik, baik di media cetak maupun media online.

Dalam pergaulan sehari-hari, Buhriadi Abu dikenal memiliki kepribadian santun, sederhana, dan bersahaja. Ia juga pernah aktif dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIMAK.

Almarhum diketahui merupakan kakak kandung Buhari Abu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Ia meninggalkan seorang istri dan empat anak, masing-masing satu perempuan dan tiga laki-laki.

Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka, Bila Utara, Kabupaten Soppeng. Rencananya, pemakaman dilaksanakan Selasa sore setelah salat Ashar di pekuburan JeraE.

Kepergian Buhriadi Abu bukan sekadar kehilangan bagi keluarga, tetapi juga menjadi duka bagi rekan-rekan yang pernah mengenal perjalanan dan kiprahnya. Jejak pengabdiannya, baik sebagai ASN maupun insan pers, menjadi bagian dari kenangan yang akan terus tersimpan.

Selamat jalan, senior. Terima kasih atas pengabdian dan kebersamaan selama ini.

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf dan dosanya, serta memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan.

(Taggi)

Peringatan HKN ke-62 di Soppeng, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Penghargaan untuk Capaian Sektor Kesehatan


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai prestasi di bidang kesehatan. Sebanyak lima penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Soppeng, Selasa (17/11/2026).

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., memimpin langsung upacara peringatan HKN yang tahun ini mengangkat tema “Sehat untuk Semua”.

Lima penghargaan yang diterima terdiri atas tiga penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Soppeng dan dua penghargaan untuk RSUD Latemmamala Soppeng.

Di tingkat nasional, Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten/Kota dengan Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Tahun 2026 Wilayah Regional Tengah.

Soppeng juga memperoleh penghargaan Cakupan Imunisasi Kejar Harapan Pertama melalui program Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI), dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penghargaan ketiga adalah Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Madya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta.

Prestasi turut dicatat RSUD Latemmamala Soppeng dengan meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit dari PERSI/MAKERSI Wilayah Sulselbar Periode 2022–2026. Penghargaan ini diberikan atas kreativitas dan kualitas penyajian inovasi pelayanan rumah sakit.

Selain itu, RSUD Latemmamala menerima penghargaan dari Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) Sulawesi Selatan atas kontribusi dan partisipasinya dalam menyukseskan kegiatan IPDI Night 2026.

Setelah prosesi penyerahan penghargaan, upacara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, oleh Bupati Suwardi Haseng.

Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus memastikan setiap warga negara memperoleh hak pelayanan kesehatan secara adil dan merata.

Tema “Sehat untuk Semua” menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berpusat pada pengobatan, tetapi harus lebih mengedepankan pencegahan serta kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tiga pijakan transformasi kesehatan nasional yang disampaikan Menteri Kesehatan meliputi mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup masyarakat.

Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, program ini telah dimanfaatkan lebih dari 114 juta penduduk Indonesia dan menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, termasuk hipertensi, diabetes, dan kanker. Pemerintah juga mendorong pola hidup sehat melalui edukasi pengurangan konsumsi gula dan inovasi Nutri-Level.

Pada penanganan penyakit menular, pemerintah memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui integrasi program CKG. Lebih dari 700 ribu kasus TB telah ditemukan sepanjang tahun ini, dengan 90 persen di antaranya sudah memulai pengobatan. Target Indonesia bebas TB ditetapkan pada 2030.

Penguatan sarana kesehatan juga terus dilakukan melalui pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas. Selain itu, 66 RSUD ditingkatkan kelasnya dari Kelas D menjadi Kelas C guna memperkuat pelayanan rujukan.

Pemerintah turut memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penugasan tenaga medis di daerah terpencil, serta pemberian beasiswa.

Dari sisi pembiayaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.

Melalui berbagai program tersebut, transformasi kesehatan nasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari anak-anak yang tumbuh sehat, orang dewasa yang produktif hingga lansia yang tetap mandiri.

Upacara peringatan HKN ke-62 di Soppeng turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, kepala bagian Setda, camat, kepala desa/lurah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, serta para ketua organisasi profesi kesehatan se-Kabupaten Soppeng.

(Taggi)

Minggu, 15 November 2026

Pastikan Revitalisasi Sekolah Berjalan Optimal, Dirjen Kemendikdasmen Sambangi Empat Sekolah di Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNF) Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., turun langsung meninjau sejumlah sekolah penerima bantuan di Kabupaten Soppeng, Minggu (15/11/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Gogot Suharwoto didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., Kabag Umum Dr. Rudi, S.Si., M.Si., serta Widiyaprada Dra. Aulia Hafid, M.Pd., bersama rombongan.

Empat satuan pendidikan menjadi sasaran peninjauan, masing-masing TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, TK Negeri Nilla Gading, SD Negeri 32 Ukkee, dan SMP Muhammadiyah Watansoppeng.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pemanfaatan bantuan revitalisasi yang bersumber dari APBN, sekaligus memastikan fasilitas pendidikan yang telah dibangun dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara maksimal.

Di setiap sekolah yang dikunjungi, Dirjen juga berkesempatan melihat kondisi sarana dan prasarana serta berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bahkan, bantuan diserahkan secara langsung kepada keempat satuan pendidikan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan lingkungan belajar.

Kedatangan rombongan Dirjen Kemendikdasmen diterima Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., bersama sejumlah pejabat Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, pengurus MKKS, serta Koordinator Wilayah Donri-Donri.

Ada suasana menarik dalam kunjungan tersebut. Saat tiba di SD Negeri 32 Ukkee, rombongan disambut dengan tarian tradisional Padduppa yang dibawakan murid-murid peserta ekstrakurikuler seni. Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan kain sutra khas Kabupaten Soppeng.

Penyambutan bernuansa budaya lokal tersebut juga mewarnai kunjungan ke sekolah lainnya.

Tidak hanya melakukan peninjauan, Gogot Suharwoto juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kehadirannya disambut penuh antusias oleh para murid yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dan berfoto bersama.

Melalui kunjungan ini, diharapkan program revitalisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan fisik bangunan sekolah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas proses pembelajaran.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan fasilitas pendidikan yang telah direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik di Kabupaten Soppeng.

Pada kesemptan yang sama Bapak Dirjen Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D menyempatkan diri bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di Kabupaten Soppeng yakni di dusun Ukkee di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan  di Villa Alinda  rumah kediaman Dr. A. Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes.

(Red)

Sabtu, 14 November 2026

BKN RI Diminta Turun Tangan, Mutasi Pejabat Kolaka Utara Diduga Abaikan Jenjang Karier ASN


Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Gelombang sorotan terhadap kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kian menguat. Sejumlah penempatan pejabat pada posisi strategis dipertanyakan karena dinilai memperlihatkan adanya jalur karier yang tidak lazim dalam struktur birokrasi pemerintahan.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut perpindahan jabatan, tetapi juga menyentuh prinsip profesionalitas, objektivitas, kompetensi, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi kini menjadi perhatian. Salah satunya Ismail, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah.

Selain itu, Hamka disebut sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Baso Hendra Jaya, yang sebelumnya menjabat Lurah Lasusua, disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Informasi tersebut disampaikan seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (15/11/2026).

Penempatan sejumlah pejabat tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai dasar pertimbangan, persyaratan administrasi, pengalaman manajerial, serta kompetensi yang menjadi landasan pengangkatan.

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti dapat dijalankan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.

Setiap pengangkatan dan promosi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip sistem merit.

Jabatan Asisten Sekretariat Daerah, misalnya, bukan posisi administratif biasa. Jabatan tersebut membutuhkan kapasitas koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan.

Demikian pula jabatan camat yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi kewilayahan.

Karena itu, publik patut mengetahui apakah pejabat yang ditempatkan telah memenuhi persyaratan jabatan dan melalui mekanisme penilaian yang semestinya.

BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara juga tidak boleh tinggal diam. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian, institusi ini perlu menjelaskan secara terbuka proses administrasi dan pertimbangan teknis di balik penempatan pejabat tersebut.

Apakah sudah dilakukan pemetaan kompetensi? Apakah rekam jejak dan pengalaman kerja menjadi pertimbangan utama? Apakah persyaratan jabatan telah diverifikasi? Dan apakah seluruh proses pengangkatan memiliki dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif bahwa mutasi merupakan kewenangan kepala daerah.

Jangan sampai ASN yang telah bertahun-tahun meniti karier, mengikuti berbagai tahapan pendidikan dan pengembangan kompetensi, justru kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembinaan karier akibat munculnya penempatan yang dinilai tidak transparan.

Melihat munculnya berbagai pertanyaan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI diminta memberikan perhatian serius terhadap kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan prosedur administrasi kepegawaian.

Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah daerah seharusnya berani membuka dasar pertimbangannya kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau persyaratan, instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kritik biasa. Sebab, profesionalitas birokrasi merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang dibangun atas dasar kedekatan atau pertimbangan yang tidak transparan. Yang dibutuhkan adalah aparatur yang ditempatkan berdasarkan kemampuan, integritas, pengalaman, dan rekam jejak.

Kini, bola berada di tangan Bupati Kolaka Utara dan BKPSDM. Berani membuka dasar pengangkatan atau membiarkan pertanyaan publik terus berkembang?

BKN RI diharapkan turun tangan melakukan evaluasi agar prinsip sistem merit benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi slogan dalam tata kelola ASN di Kabupaten Kolaka Utara.

(Red)

Festival UMKM Tanete Digelar 14 November–5 Desember, Ada NIB Gratis hingga Lomba Aerobic


Bone, Teropongsulawesi.com, Berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan meramaikan Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, melalui program PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026.

Kegiatan yang digelar Pengurus Wilayah Perkumpulan Angkatan Muda Dinamika Indonesia (PW PADMI) Sulawesi Selatan ini berlangsung mulai 14 November hingga 5 Desember 2026, bekerja sama dengan APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete.

Festival tersebut menghadirkan sejumlah agenda, mulai dari Festival Kaki Lima dan UMKM, Festival Karaoke, donor darah, pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, hingga lomba senam aerobic.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Festival Karaoke pada 17–24 November 2026. Panitia membuka pendaftaran secara gratis dengan total hadiah Rp15 juta berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Sistem penilaian festival karaoke menerapkan komposisi 50 persen nilai dewan juri dan 50 persen dukungan kupon dari para pendukung peserta.

Tidak hanya berorientasi pada hiburan, festival ini juga memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha masyarakat. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas pembuatan NIB secara gratis yang dijadwalkan pada 25–26 November 2026 di Kantor Kelurahan Tanete.

Sementara itu, lomba senam aerobic akan berlangsung pada 3–5 Desember 2026. Peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp250 ribu per tim dengan total hadiah piala dan uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta.

Panitia menyediakan kuota maksimal 50 tim untuk mengikuti kompetisi tersebut.

Untuk informasi dan pendaftaran Festival Karaoke, masyarakat dapat menghubungi Alfian Handayani melalui WhatsApp 0852-4084-7913.

Adapun informasi lomba senam aerobic dapat menghubungi Arni Summer melalui WhatsApp 0853-4053-0939.

Pendaftaran online lomba senam aerobic juga dapat dilakukan melalui transfer BCA ke rekening 8745148251 atas nama Irwan N Raju.

Melalui kegiatan ini, PW PADMI Sulsel bersama APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete berupaya menghadirkan ruang pemberdayaan ekonomi, memperluas promosi produk lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan UMKM.

Dengan mengusung tema PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu momentum menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di Kabupaten Bone.

(Rustan AT)

Photos

Business

Internasional

Ekonomi

Politik

HUKUM KRIMINAL

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved