Koperasi Mawar Buka Babak Baru, Hj Suarni Dorong Unit Toko Jadi Penggerak Usaha

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Setelah sempat terhenti selama beberapa tahun, Koperasi Wanita PKK Mawar Kabupaten Soppeng kembali menata langkah. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali organisasi sekaligus membuka babak baru pengembangan usaha koperasi.

RAT yang dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan pengurus periode 2026–2028 digelar di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Dalam forum tersebut, Ny. Nurjannah Chair dipercaya memimpin Koperasi Wanita PKK Mawar untuk periode 2026–2028, menggantikan Ny. Hermawati Dipa, S.Pd.

Koperasi Wanita PKK Mawar telah memiliki badan hukum sejak 10 Juni 1991. Hingga Tahun Buku 2025, koperasi tersebut tercatat memiliki 343 anggota.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengatakan kebangkitan koperasi harus menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan dan partisipasi anggota.

Menurutnya, RAT kali ini memiliki arti lebih dari sekadar agenda organisasi.

“RAT hari ini memiliki makna yang istimewa, karena bukan sekadar forum evaluasi tahunan, melainkan juga menjadi penanda kebangkitan kembali Koperasi Mawar setelah masa vakum tersebut,” ujar Hj. Suarni.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang sehat dalam menjalankan koperasi. Pengurus dituntut bekerja secara amanah, jujur dan transparan serta menjaga komunikasi dengan anggota.

Di sisi usaha, Koperasi Mawar juga mengambil arah baru. Usaha simpan pinjam yang sebelumnya dijalankan akan diarahkan menuju pengembangan unit toko sebagai sumber pendapatan utama koperasi.

Hj. Suarni meminta pengurus tidak terburu-buru membuka usaha tanpa perencanaan. Kebutuhan modal, lokasi, jenis barang, potensi pasar hingga sistem pencatatan keuangan harus dihitung secara matang.

Langkah tersebut dinilai penting agar unit toko tidak sekadar menjadi aktivitas baru, tetapi mampu berkembang dan menghasilkan manfaat bagi anggota.

Hj. Suarni juga mengajak seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng untuk bergabung sebagai anggota Koperasi PKK Mawar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali basis koperasi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng diminta terus memberikan pendampingan. Audit dan pelatihan manajemen bagi pengurus menjadi bagian yang dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi.

Pengalaman vakum, kata Hj. Suarni, harus menjadi pelajaran agar roda organisasi tidak kembali berhenti.

“Jangan biarkan Mawar vakum lagi,” tegasnya.

Ia berharap pengurus baru segera bekerja dan menjalankan hasil RAT secara konsisten sehingga Koperasi Wanita PKK Mawar tidak hanya kembali aktif secara organisasi, tetapi juga mampu berkembang sebagai wadah usaha yang memberi manfaat nyata bagi anggotanya.

RAT turut dihadiri Kepala Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Dekopinda Kabupaten Soppeng serta anggota Koperasi Wanita PKK Mawar.

(RAT)

HUT PMI ke-81 di Soppeng, Wabup: Relawan Harus Siap Kapan Pun Dibutuhkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng menegaskan pentingnya kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Soppeng.

Pesan itu disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng yang dirangkaikan dengan pelantikan Forum Relawan PMI (Forpis) PMI Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Markas PMI Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Mengusung tema “Peduli, Bergerak, Bersama”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran relawan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Wakil Bupati mengatakan, Soppeng memiliki potensi bencana, terutama banjir dan longsor. Karena itu, kesiapan relawan harus menjadi perhatian serius.

“Dengan segala kecintaan kita terhadap daerah ini, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus siap ketika dibutuhkan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa relawan tidak boleh hanya aktif ketika bencana telah terjadi. Kesiapan harus dibangun melalui kebersamaan, koordinasi, dan pemahaman terhadap tugas masing-masing.

Menurutnya, tema “Peduli, Bergerak, Bersama” harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Setiap relawan dituntut mampu bekerja dalam tim dan saling memberikan dukungan ketika menjalankan misi kemanusiaan.

“Sekali kita menjadi aktivis kemanusiaan, maka kita harus siap jika dipanggil kapan saja. Karena tugas kemanusiaan membutuhkan kesiapan, keikhlasan, dan kebersamaan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memberikan ucapan selamat kepada para pengurus dan anggota Forpis PMI Kabupaten Soppeng yang baru dilantik.

Ia berharap Forpis mampu menjadi wadah pembinaan dan pengembangan relawan, khususnya generasi muda, agar memiliki kepedulian sosial sekaligus kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Pelantikan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda organisasi, tetapi menjadi langkah memperkuat kapasitas relawan PMI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat peduli, bergerak, dan bersama, PMI Soppeng diharapkan semakin sigap menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan, termasuk ketika banjir dan longsor melanda wilayah Soppeng.

Karena dalam situasi darurat, kecepatan pertolongan sangat ditentukan oleh seberapa siap relawan sebelum bencana datang.

(RAT)

Sertifikat Habibi Tertahan Lagi, LSM SIDIK: Berkas Sudah Diverifikasi, Billing Sudah Dibayar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Hj. Habibi di Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kembali tersendat.

Yang menjadi sorotan bukan sekadar tertundanya penerbitan sertifikat, tetapi munculnya sanggahan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan pengecekan dan bidang tanah tersebut disebut tidak masuk dalam objek sanggahan.

Kondisi itu membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (LSM SIDIK), Mahmud Cambang, mempertanyakan dasar keberatan yang kembali diajukan.

Menurut Mahmud, dirinya mendapat kuasa dari Hj. Habibi untuk mengurus proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah tersebut. Ia menyebut sejumlah tahapan administrasi telah dilalui, mulai dari kelengkapan dokumen, verifikasi, pendaftaran hingga pembayaran billing yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Namun ketika proses disebut sudah berjalan, muncul keberatan dari pihak lain.

Mahmud mengatakan, pihak yang sama sebelumnya pernah mengajukan sanggahan dengan mencantumkan sejumlah nomor SPPT/NOP dan meminta agar proses penerbitan sertifikat dihentikan karena mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang dipersoalkan.

Persoalan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan bersama pemerintah setempat dan pihak Pertanahan.

Hasil pengecekan yang disampaikan Mahmud justru menunjukkan bahwa bidang tanah yang sedang diproses atas nama Hj. Habibi disebut tidak masuk dalam objek sanggahan sebelumnya.

“Setelah kami cek bersama pihak kelurahan dan Pertanahan, tanah yang kami urus tidak masuk dalam objek yang disanggah. Bahkan pihak Pertanahan juga sudah melihat peta blok di Kelurahan Lemba,” ujar Mahmud. Selasa (22/9/2026). 

Menurut dia, setelah pengecekan tersebut, bagian yang menangani persoalan sengketa di Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa proses penerbitan sertifikat dapat kembali dilanjutkan karena bidang tanah tersebut tidak termasuk objek sanggahan.

Proses pun kembali berjalan.

Namun, persoalan kembali muncul.

Sanggahan kedua masuk.

Mahmud menyebut pihak yang sebelumnya mengajukan keberatan kembali memasukkan bidang tanah yang sedang diproses atas nama Hj. Habibi ke dalam surat sanggahan. Akibatnya, proses penerbitan sertifikat kembali dihentikan sementara.

Di titik inilah LSM SIDIK mulai mempertanyakan dasar dan konsistensi proses tersebut.

“Kalau sebelumnya sudah dilakukan pengecekan dan tanah kami dinyatakan tidak masuk dalam objek sanggahan, lalu sekarang dimasukkan lagi dalam sanggahan, tentu kami bertanya: dasarnya apa?” tegas Mahmud.

Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada keluar-masuknya surat keberatan tanpa kejelasan mengenai objek, alas hak dan bukti yang menjadi dasar sanggahan.

Menurut Mahmud, jika memang terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain, maka klaim tersebut harus dapat ditunjukkan secara jelas dan diuji berdasarkan dokumen serta data pertanahan yang relevan.

“Kalau memang ada hak pihak lain, tunjukkan objeknya, dasar haknya dan dokumennya. Jangan sampai objek yang berbeda kemudian dimasukkan ke dalam satu persoalan yang sama,” ujarnya.

Mahmud juga menyebut pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar pengurusan sertifikat Hj. Habibi.

Di antaranya dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hj. Habibi serta surat pembagian warisan yang ditandatangani I Suha Indo Dalang, istri almarhum La Cebe, yang disebut sebagai nenek Hj. Habibi.

Ia mengatakan dokumen tersebut menjadi bagian dari dasar yang digunakan pihaknya dalam mengurus sertifikat tanah tersebut.

Namun demikian, Mahmud menegaskan pihaknya tidak meminta Pertanahan menerbitkan sertifikat secara sembarangan.

Sebaliknya, ia meminta Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen dan klaim dari masing-masing pihak.

“Silakan Pertanahan periksa semuanya. Kami tidak meminta ada pihak yang dirugikan. Yang kami minta adalah kepastian. Kalau tanah ini memang tidak masuk objek sengketa, apa alasan prosesnya kembali dihentikan?” katanya.

Menurut Mahmud, jangan sampai masyarakat yang telah melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur administrasi justru harus menghadapi proses yang berulang tanpa mengetahui secara jelas apa yang menjadi persoalan.

“Jangan masyarakat dibuat menunggu tanpa ujung. Kalau ada masalah hukum, sampaikan apa masalahnya. Kalau ada kekurangan dokumen, sebutkan dokumen apa yang kurang. Kalau ada sengketa, jelaskan objek sengketanya,” tegasnya.

Ia juga meminta setiap sanggahan yang masuk tidak hanya dilihat dari keberadaan suratnya, tetapi diperiksa substansinya, termasuk kesesuaian antara objek yang disengketakan dengan bidang tanah yang sedang diproses.

“Surat sanggahan boleh diajukan. Tetapi dasar dan objeknya harus terang. Jangan hanya karena ada sanggahan, proses masyarakat otomatis berhenti tanpa penjelasan yang jelas,” tandas Mahmud.

LSM SIDIK, lanjutnya, masih memberikan ruang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.

Jika tidak memperoleh kejelasan, Mahmud menyatakan pihaknya mempertimbangkan menyampaikan persoalan tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kami ingin semuanya terang berdasarkan data dan dokumen, bukan berdasarkan klaim sepihak,” ujarnya.

Pertanahan Belum Beri Klarifikasi

Sementara itu, media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, khususnya pihak yang menangani persoalan sengketa.

Konfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait status penerbitan sertifikat atas nama Hj. Habibi, termasuk dasar penghentian sementara setelah masuknya sanggahan kedua.

Konfirmasi tersebut sekaligus memberikan ruang kepada pihak Pertanahan untuk menjelaskan duduk persoalan dan memberikan informasi yang berimbang kepada publik.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng belum memberikan tanggapan.

(RAT)

Wabup Selle Hadiri Maulid MAN 1 Soppeng, Soroti Prestasi dan Karakter Siswa

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar keluarga besar MAN 1 Soppeng, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Wabup Selle untuk menyampaikan apresiasi terhadap berbagai prestasi yang telah diraih siswa dan tenaga pendidik MAN 1 Soppeng, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Selle menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa madrasah memiliki potensi besar dalam melahirkan generasi muda yang mampu bersaing sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Soppeng.

“Respect dan hormat saya atas sejumlah karya dan prestasi luar biasa yang telah ditorehkan MAN 1 Soppeng. Prestasi seperti ini menjadi kebanggaan kita bersama dan membawa harum nama daerah,” ujar Selle di hadapan peserta kegiatan.

Ia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai deretan penghargaan. Di balik setiap capaian, kata Selle, terdapat proses pendidikan, kerja keras siswa, dedikasi guru, serta dukungan keluarga dan lingkungan sekolah.

Wabup juga menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara kecerdasan dan akhlak. Menurutnya, generasi muda di era digital membutuhkan kemampuan akademik sekaligus karakter yang kuat.

Tema Maulid tahun ini, “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW sebagai Pondasi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beradab dan Berilmu di Era Digital,” dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi pelajar saat ini.

Selle berharap para siswa MAN 1 Soppeng terus mempertahankan semangat belajar, berprestasi, dan menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Soppeng. Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan madrasah dapat terus berlanjut.

Rangkaian Maulid diisi hikmah oleh H. Erwing Nade, Lc., M.A. Penyampaian materi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dengan para siswa tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Sejumlah siswa yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan bungkusan telur Maulid sebagai bentuk apresiasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Soppeng, Kementerian Agama Soppeng, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP3AP2KB, Ketua KPU Soppeng, perwakilan Bawaslu, Ketua Komite Sekolah, kepala sekolah SMA/SMP se-Kecamatan Lalabata, serta pengurus OSIS MAN 1 Soppeng.

(RAT)

BRI Peduli, Wardihan Terima Santunan Rp45 Juta Usai Rumahnya Terbakar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepedulian BRI terhadap nasabah kembali diwujudkan melalui penyaluran santunan asuransi kepada Wardihan, warga Paddepung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang rumahnya mengalami musibah kebakaran.

Melalui BRI Unit Jennae, Wardihan menerima santunan sebesar Rp45 juta dari pencairan klaim Asuransi Mikro BRINS Rumahku, Selasa (22/9/2026).

Penyerahan santunan dilakukan langsung Pemimpin Cabang BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi, didampingi Kepala Unit BRI Jennae Abdul Dhohir dan Supervisor Layanan Fitrawansyah.

Santunan tersebut berasal dari klaim produk Asuransi Mikro BRINS Rumahku yang dikelola BRI Insurance (BRINS).

Wardihan sebelumnya telah memberikan perlindungan terhadap rumahnya dengan memiliki tiga polis asuransi. Masing-masing polis dikenakan premi sebesar Rp50 ribu per tahun.

Perlindungan tersebut kemudian memberikan manfaat setelah rumah Wardihan mengalami kebakaran.

Rahmatulloh mengatakan, musibah dapat datang tanpa dapat diprediksi. Karena itu, perlindungan terhadap aset keluarga perlu dipersiapkan sejak awal.

“Musibah memang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, keputusan Bapak Wardihan untuk menyisihkan sedikit rezekinya melindungi tempat tinggal dengan Asuransi BRINS Rumahku terbukti sangat membantu mengurangi beban finansial di saat kritis seperti ini,” ujar Rahmatulloh.

Menurutnya, penyaluran klaim tersebut menjadi bentuk nyata manfaat asuransi mikro bagi masyarakat. Perlindungan dengan premi terjangkau dapat memberikan bantuan finansial ketika nasabah menghadapi risiko yang tidak terduga.

BRI terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan aset, khususnya rumah yang menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga.

Melalui layanan dan produk yang mudah dijangkau, BRI berupaya menghadirkan solusi perlindungan finansial sekaligus memperkuat kepedulian terhadap nasabah.

Bagi Wardihan, santunan Rp45 juta tersebut menjadi bantuan berarti untuk menghadapi dampak musibah kebakaran yang menimpa tempat tinggalnya.

(RAT)

Supriansa Dipercaya Pimpin Harian Golkar Sulsel, Konsolidasi Jadi Agenda Awal

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dr Supriansa, SH, MH resmi diperkenalkan sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Penempatan mantan anggota DPR RI tersebut diumumkan Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dalam rapat pleno dan silaturahmi pengurus di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Sebagai Ketua Harian, Supriansa akan mendampingi IAS dalam mengawal kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Ia menjadi bagian dari jajaran inti yang juga diisi Rahman Pina sebagai Sekretaris dan Amirullah Nur sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam rapat tersebut menekankan bahwa kepengurusan baru harus segera bekerja. Konsolidasi organisasi menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan setelah struktur kepengurusan terbentuk.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” ujar IAS.

Menurut IAS, kekuatan organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui struktur kepengurusan. Seluruh fungsionaris harus bergerak bersama dan membangun koordinasi dengan struktur Golkar di kabupaten dan kota.

Supriansa bersama pengurus lainnya diminta mulai melakukan pemetaan potensi daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun kerja organisasi untuk mendorong penambahan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan.

Pemetaan wilayah juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi struktur, potensi kader, serta ruang penguatan organisasi di masing-masing daerah.

Selain konsolidasi, rapat pleno membahas sejumlah agenda yang akan segera dijalankan. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan pengurus baru.

Amirullah Nur dipercaya memimpin panitia tersebut. Di saat yang sama, persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Rakerda akan menjadi salah satu forum untuk menyusun agenda kerja sekaligus memperkuat koordinasi internal Golkar Sulsel.

Dengan kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua Harian, Supriansa kini berada di posisi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Tantangannya adalah memastikan konsolidasi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi berjalan hingga struktur partai di daerah.

Kepengurusan baru telah diperkenalkan. Agenda organisasi telah disiapkan. Tahap berikutnya adalah menjalankan kerja konsolidasi sesuai target yang telah ditetapkan.

(RAT)

Puluhan Miliar Kerugian Daerah Kolut Belum Tertagih, Inspektorat Didesak Buka Kartu Penagihan

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai kerugian daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) belum sepenuhnya kembali ke kas daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana posisi uang daerah tersebut, siapa yang wajib mengembalikan, dan mengapa proses penagihannya berjalan begitu lamban? Senin (21/9/2026). 

Persoalannya kini bukan lagi sebatas besaran kerugian. Yang menjadi sorotan adalah efektivitas pemerintah daerah dalam memastikan uang publik yang telah dinyatakan harus dikembalikan benar-benar kembali ke kas daerah.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki peran dalam pengawasan serta proses penyelesaian kerugian daerah.

Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran, lambannya penyelesaian kerugian daerah menjadi ironi tersendiri.

Pemerintah mencari sumber penerimaan baru, sementara pada saat bersamaan masih terdapat uang daerah yang secara administratif maupun hukum disebut memiliki kewajiban untuk dikembalikan.

Pertanyaannya sederhana: kalau kewajibannya sudah ada, mengapa uangnya belum juga kembali?

Upaya percepatan sebenarnya telah didorong Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, SE, diketahui mendorong optimalisasi PAD sekaligus percepatan penyelesaian kerugian daerah.

Namun, dorongan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan langkah konkret di lapangan.

Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas proses penagihan terhadap pihak-pihak yang masih mempunyai kewajiban mengembalikan kerugian daerah.

Lebih serius lagi, muncul tudingan dari pihak eksternal mengenai dugaan hubungan tidak sehat atau dugaan “main mata” antara oknum Inspektorat dengan pihak rekanan yang masih memiliki kewajiban penyelesaian kerugian daerah.

Tudingan tersebut belum merupakan fakta yang terbukti dan membutuhkan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Namun, tudingan itu menjadi relevan untuk diuji ketika terdapat kewajiban pengembalian yang disebut belum diselesaikan. 

(Red)

Soppeng Masuk 44 Daerah Pengembangan Bioetanol Nasional, Pertanian Jadi Pintu Masuk

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng masuk dalam daftar 44 daerah yang dikonsolidasikan Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan pengembangan bioetanol nasional.

Peluang tersebut mengemuka setelah Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Konsolidasi itu menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam memetakan daerah yang memiliki potensi untuk mendukung ketersediaan bahan baku bioetanol.

Bagi Soppeng, program tersebut membuka ruang baru bagi sektor pertanian untuk masuk ke dalam rantai ekonomi yang lebih luas, khususnya melalui pengembangan komoditas yang dapat menjadi bahan baku energi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol akan diarahkan pada tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong dan jagung.

Pemerintah pusat menyiapkan pengembangan lahan antara 1 juta hingga 2 juta hektare untuk menopang kebutuhan bahan baku industri bioetanol.

Namun, setiap daerah tidak serta-merta diarahkan menanam komoditas yang sama.

“Bapak Ibu Bupati nanti disesuaikan. Kita cocok tanam berdasarkan agroklimat, keunggulan komparatif, budaya setempat,” ujar Amran.

Kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada Soppeng untuk menentukan komoditas berdasarkan karakteristik wilayah, kesesuaian lahan dan potensi produksi yang dimiliki.

Salah satu dukungan awal yang disiapkan pemerintah pusat adalah pengembangan jagung.

Amran menyebut pemerintah menyiapkan dukungan hingga 1.000 hektare untuk setiap kabupaten yang menyatakan kesiapan. Luasan tersebut dapat ditambah apabila hasil produksi menunjukkan kinerja yang baik.

“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” kata Amran.

Dukungan tersebut juga akan diperkuat dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Bagi Soppeng, peluang itu dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pertanian sekaligus membuka pasar baru bagi hasil produksi petani.

Apabila pengembangan bahan baku nantinya berkembang hingga tahap industri pengolahan, dampaknya berpotensi meluas. Bukan hanya petani yang terlibat, tetapi juga pelaku usaha perdagangan, transportasi, jasa pertanian dan sektor pendukung lainnya.

Pemerintah pusat juga membuka peluang keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan industri bioetanol.

Karena itu, keterlibatan Soppeng dalam konsolidasi tersebut menjadi penting untuk dikawal sejak tahap awal. Pemerintah daerah perlu memastikan potensi lahan, komoditas, petani dan infrastruktur pendukung dapat dipetakan secara baik.

Selama ini, Pemkab Soppeng terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka akses terhadap program pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan dengan potensi daerah.

Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan Soppeng. Karena itu, agenda bioetanol dapat menjadi peluang tambahan untuk memperluas pemanfaatan potensi pertanian daerah.

Meski demikian, pengembangan bioetanol tersebut masih berada pada tahap konsolidasi.

Pemerintah pusat masih memetakan kesiapan daerah sebelum program dikembangkan dalam skala yang lebih luas.

“Kita baru mau mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini. Ya, doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini,” ujar Amran.

Dengan masuknya Soppeng dalam konsolidasi 44 daerah, peluang baru kini terbuka. Tinggal bagaimana potensi pertanian yang dimiliki daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan nilai tambah bagi petani serta perekonomian masyarakat.

(Rus)

Soppeng Masuk Konsolidasi Bioetanol Nasional, Bupati Suwardi Dipanggil Mentan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng masuk dalam konsolidasi awal pemerintah pusat untuk mempercepat program pengembangan bioetanol nasional. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjadi salah satu dari 42 bupati yang diundang khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi program khusus bioetanol di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut digelar di Jalan Pengadegan Selatan K10, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan agenda utama membahas kesiapan daerah dalam mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian. Tebu, singkong, dan jagung menjadi tiga komoditas yang diproyeksikan sebagai bahan baku utama.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan untuk program tersebut diperkirakan mencapai 1 hingga 2 juta hektare.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Untuk komoditas tebu saja, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan sekitar 1 juta hektare. Tahap awal penanaman akan menjadi bahan evaluasi sebelum dilakukan pengembangan lebih luas pada Januari mendatang.

Tak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk mendorong produktivitas komoditas yang menjadi bahan baku bioetanol.

Namun, pemerintah memastikan pengembangan tersebut tetap memperhatikan aspek tata kelola lahan dan ketahanan pangan. Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu diseleksi, dengan prioritas pada kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan agroforestri.

Legalitas lahan juga menjadi salah satu syarat utama. Pemerintah masih melakukan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan lokasi yang dipilih memiliki status hukum yang jelas.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan bioetanol menuju target E20, atau bauran etanol sebesar 20 persen.

Di tengah agenda tersebut, pemerintah tetap menegaskan bahwa pengembangan energi tidak boleh mengganggu produksi pangan. Lahan untuk padi dan komoditas pangan strategis lainnya tetap menjadi prioritas.

Kehadiran Bupati Soppeng bersama 41 kepala daerah lainnya menunjukkan pemerintah daerah mulai dilibatkan sejak tahap awal penyusunan dan konsolidasi program.

Bagi Soppeng, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung arah kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan komoditas pertanian yang ke depan dapat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional.

(RAT)

Hj Suarni Suwardi Buka Tasyakuran DIROSA Soppeng, 211 Peserta Diminta Terus Belajar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebanyak 211 peserta mengikuti Tasyakuran DIROSA Angkatan VII Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Seminar Al-Qur’an di Aula Gedung Serbaguna Lapatau, Soppeng, Ahad (20/9/2026).

Kegiatan yang digelar Unit Khidmatul Qur’an Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng tersebut dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi.

Para peserta berasal dari berbagai kelompok usia. Mereka mengikuti pembelajaran Al-Qur’an melalui metode Pendidikan Al-Qur’an Orang Dewasa (DIROSA) sebelum mengikuti kegiatan tasyakuran tersebut.

Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan proses pembelajaran. Ia juga mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat peserta berhenti belajar.

Menurutnya, belajar Al-Qur’an membutuhkan kesungguhan dan konsistensi. Kesibukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bukan alasan untuk meninggalkan kebiasaan membaca dan mempelajari Al-Qur’an.

“Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia mengajak peserta menjadikan Al-Qur’an sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

Hj. Suarni Suwardi turut mengapresiasi para ustadzah dan pengajar yang telah mendampingi peserta selama proses pembelajaran. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menjaga semangat belajar Al-Qur’an.

Ia kembali menekankan bahwa tasyakuran bukanlah akhir dari perjalanan.

“Jadikan wisuda ini bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai awal dari persahabatan yang lebih dekat dengan Al-Qur’an,” pesannya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar bertema “Bersama Al-Qur’an dalam Harmoni Cinta dan Perjuangan” yang dibawakan Ustadzah dr. Hj. Marlina Since, S.Ked.

Dalam materinya, Marlina mengajak peserta memperkuat kecintaan kepada Al-Qur’an dengan membaca, mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan kandungannya.

Ia menekankan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an hendaknya menjadi pintu untuk menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan nyata.

Peserta juga diajak meneladani Rasulullah ﷺ dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an, termasuk dengan mempelajari, menghafal, mengamalkan dan mengajarkannya.

Tasyakuran DIROSA Angkatan VII menjadi momentum bagi 211 peserta untuk melanjutkan perjalanan bersama Al-Qur’an. Setelah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran, mereka diharapkan terus menjaga semangat untuk membaca, belajar dan mengamalkan Al-Qur’an.

(Red)