Hasil penelusuran untuk ekonomi -->

Senin, 09 Agustus 2021

Ketua DPW Dr. Arry AS : JOIN Sulsel Mitra Strategis Pemerintah dan Dunia Usaha


Organisasi Pers JOIN gelar dialog kebangsaan bertajuk kebangkitan ekonomi masyarakat melalui Zoom Virtual (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com, Organisasi Jurnalis Online Indonesia Kabupaten Bone menggelar Dialog yang di hadiri Bupati Bone Dr. H.Andi Fashar Mahdin Padjalangi, M.Si, Ketua DPRD kabupaten Bone Irwan Burhan,SE,M.Si, Dandim Bone Letnan Kolonel (Kav) Budiman, Wakapolres Bone Kompol Safaruddin M. SH. M.Si, Ketua HIPMI Bone H.Bahtiar, SE, MH, dan yang mewakili Ketua Kadin Bone Hamka.

Selain itu juga dihadiri Sekjen DPP Jurnalis Online Indonesia Julham Sifadi, SE. MM, Ketua DPW JOIN Sulsel Dr Arry AS, S.Kom,SH,MH, C.P.C.E bersama pengurus, Sekwil Sudarman Djoni, Ketua OKK AA Nanang, ST dan lainnya serta para pengurus DPD Kabupaten Kota seluruh Indonesia.


Kegiatan yang digelar secara virtual ini menghadirkan Host handal yakni Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong, S.Sos, M.Si dengan narasumber Bupati Bone sebagai Kynote Speaker, Nara sumber dari Forkopimda yang terdiri dari Ketua DPRD kabupaten Bone, Kapolres, Dandim serta yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten Bone yaitu pengurus Kadin (Kamar Dagang dan Industri serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kabupaten Bone.

Mengawali acara dialog yang bertajuk kebangkitan ekonomi nasional ditengah pandemi itu, Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong memaparkan tentang kondisi dan keterpurukan Perekonomian Indonesia secara nasional maupun secara regional/daerah akibat pandemi covid 19 yang telah melanda hingga kepelosok negeri sehingga pembatasan aktivitas masyarakat terbatasi yang berimbas kepada kemerosotan ekonomi bangsa yang berdampak kepada masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut dengan dipelopori Organisasi Jurnalis Online Indonesia (JOIN) yang dimulai dari ujung timur Indonesia yakni Sulawesi Selatan, maka Organisasi JOIN mencoba mengambil peran penting untuk keluar dari keterpurukan ekonomi itu dengan menggelar dialog kebangsaan bertajuk kebangkitan ekonomi dengan menghadirkan para stakeholder untuk membahas dan mencari solusi terbaik dengan pemikiran pemikiran serta ide dan gagasan cerdas sebagai upaya untuk menggairahkan semangat kebangkitan ekonomi yang dimulai dari daerah-daerah yang salah satunya adalah di kabupaten Bone Sulsel.

Langkah tersebut sangat diapresiasi Bupati Bone Andi Pashar M Padjalangi yang mengatakan, " Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dipelopori oleh organisasi pers Jurnalis Online Indonesia yang diketahui JOIN sebagai insan pers yang tidak hanya mencari dan atau memburu berita namun mampu membuat berita dengan kegiatan positif seperti yang hari ini berlangsung kegiatan dari JOIN Bone berupa Vaksinasi dan Donor Darah yang bekerja sama dengan pihak kodim, Pemda dan Polres maupun saat ini dengan kegiatan dialog terkait dengan kebangkitan ekonomi, ujar Bupati Bone mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan itu Bupati Bone Andi Fashar membeberkan upaya Pemda kabupaten Bone untuk meningkatkan perekonomian warganya yang salah satunya adanya pemberian bantuan dana UMKM kepada masyarakat.

Bupati Bone Andi Fashar dikesempatan itu mengakui bahwa salah sektor dimasa Pandemi Covid 19 ini yang mampu menunjang perekonomian masyarakat kabupaten Bone yakni pada sektor pertanian yang salah satunya dengan produksi jagung yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian petani namun dapat mengubah mindset para petani atau kelompok tani, jelasnya.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada kepedulian JOIN Sulsel dan Bone, yang tidak berhenti untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah baik dengan langkah konkret terkait penanganan Covid 19 maupun memikirkan untuk bangkit dari kemerosotan ekonomi, tandasnya.

Bupati Bone Sulsel dua periode ini meminta agar ada kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder termasuk insan pers untuk terus mengawal dan membangkitkan gairah ekonomi masyarakat, imbuhhya mengunci.

Sekjen DPP Jurnalis Online Indonesia Julhan Sifadi dalam kesempatannya mengulas peran insan pers mulai masa revolusi hingga masa demokrasi saat ini yang begitu penting dan mempunyai peran yang sangat luar biasa

Sementara itu, baik Dandim Bone maupun pihak polres Bone mengapresiasi kegiatan Jurnalis Online Indonesia sehingga keduanya menjamin keamanan bagi masyarakat maupun dukungan stabilitas agar dapat keluar dari situasi pandemi secara baik.


Hamka dari Kadin Bone (Ist).

Sementara itu, KADIN Bone yang disampaikan Hamka menyatakan bahwa realisasi program pemberdayaan terus digalakkan melalui tiga program yang salah satunya adalah pelatihan bagi pelaku usaha kecil.

Senada yang disampaikan Kadin Bone, HIPMI Bone juga menyampaikan realisasi program mereka sudah berjalan, dan akan semakin ditingkatkan dinmasa pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Bahkan kata Ketua HIPMI Bone bahwa saat ini Hipmi Bone terus berupaya membina UMKM yang ada di seluruh wilayah Desa di kabupaten Bone untuk terus semangat dalam membangun ekonomi yang dimulai dari Desa dan mengajak untuk bergabung di Hipmi agar komunikasi terus dilakukan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa terus ditingkatkan.

Lain halnya Ketua DPRD kabupaten Bone Irwandi Burhan yang tugasnya DPRD sebagai fungsi legislasi dan anggaran mengatakan bahwa dirinya siap mengawal regulasi terkait anggaran dan berjanji untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder baik dari Pemda, Kadin dan HIPMI untuk membangkitkan ekonomi melalui budgeting, katanya.

Dialog yang dihadiri ratusan jurnalis ini yang pada akhirnya maupun dalam sambutannya Ketua DPW JOIN Sulsel Dr ARRY AS berharap kepada jajaran JOIN Sulawesi Selatan untuk terus bergerak dengan program positif agar tetap berkontribusi kepada pemerintah dari segala lini, ujarnya.


Ketua JOIN Sulsel Dr Arry menyampaikan dukungan organisasi yang dipimpinnya, bersama jajaran wartawan online dengan media di masing-masing daerah adalah mitra strategis pemerintah juga dunia usaha, terangnya.

"Komitmen kami mendukung pemerintah dalam merealisasi program, terutama kebangkitan ekonomi saat pandemi ini," pungkasnya pada closing statement.

Diakhir kegiatan dialog kebangsaan yang bertajuk kebangkitan ekonomi tersebut Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia Zulkarnain Hamsong menyampaikan terimakasih kepada seluruh Nara Sumber maupun para pengurus DPP, DPW dan DPD sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapat apresiasi dari seluruh pihak.

Sekedar diketahui Penanggungjawan kegiatan dialog ini adalah Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. yang juga Direktur Pusdiklat Nasional Jurnalis Online Indonesia dan Dialog kebangkitan ekonomi ini menjadi salah satu bagian dari kajian Pusdiklat yang di jalankan serta Dialog ini dijadwalkan berlangsung di 15 kabupaten/kota di Sulsel, dengan format Daring dan pada tangga 11 Agustus 2021, dialog berlanjut di Kabupaten Wajo.


Published : JOIN Soppeng

Rabu, 25 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Lakukan Aplikasi Zoom Meeting Bersama Presiden RI


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu, 15 November 2020

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya :
- kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

- APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

- APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

- APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

-lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa :
- proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

-Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

- Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

- berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.


Hawaya IWO 💙

Kamis, 02 September 2021

Bupati Soppeng Sebut Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021 Akan Alami Perubahan Dibanding Target Pada APBD Pokok 2021, Ini Penyebabnya

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat memberikan sambutan di acara rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2021, DPRD kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, Kamis 2/9/2021.

Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M.Adam, S.Sos,MM.

Di kesempatan itu Ketua DPRD kabupaten Soppeng mengurai maksud tujuan dari rapat paripurna yang dilakukan itu.

Dia juga menjelaskan tentang anggaran, waktu dan kapan bisa dilakukan perubahan anggaran.

Dalam kegiatan itu dilakukan peyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng oleh Bupati H.Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat menyerahkan rancangan anggaran perubahan dan PPAS 2021. (Ist).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Soppeng.

"Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan maupun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Kepala daerah kabupaten Soppeng nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankanlah saya untuk menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD TA 2021 dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang merupakan tugas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman program pemulihan ekonomi nasional seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan.

Proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro kabupaten Soppeng pada tahun 2021 akan mengalami perubahan dibanding target pada APBD pokok 2021 perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan target APBD pokok tahun 2021 antara lain adalah :

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD tahun 2021.

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan covid 19 melalui refocusing anggaran.

3. Penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro yang telah ditetapkan sebelumnya, penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng sampai dengan akhir tahun 2021 diharapkan akan tetap tumbuh sebesar 5,8%, meskipun masih dalam keadaan pandemi.

2. Untuk tahun 2021, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB perkapita di targetkan sebesar Rp.55.119.000,-.

3. Angka inflasi tahunan kabupaten Soppeng sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 2,37%. Di harapkan sampai dengan akhir tahun 2021, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran 4%-5%.

4. Angka kemiskinan pada APBD pokok 2021 diasumsikan sebesar 6,42%, pada perubahan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid 19 angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 diasumsikan sebesar 7,15%.

5.IPM sebesar 69,71 %, meningkat dibanding target awal yang sebesar 69,33%.

6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2021.

Di tahun 2021 fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetap menjadi Prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Meskipun demikian pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan umum perubahan APBD T.A. 2021 dan PPAS perubahan APBD TA.2021 ini ada sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah.

Target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.1.204.604.425.314,-, akan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual sebagai berikut:

a. Pada penerimaan pendapatan asli daerah, penyesuaian dilakukan pada masing-masing komponen pajak daerah yang di sesuaikan perkembangannya dengan realisasi terakhir, dimana pendapatan asli daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 127.827.066.724,- rupiah setelah perubahan menjadi Rp.130.499.012.086,-.

b. Pada kelompok penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi covid-19 juga membuat penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp.1.047.208.180.871,- setelah perubahan sebesar Rp.1.015.698.976.346,- atau berkurang sebesar Rp. 31.509.204.525,-.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.29.569.177.719,- setelah perubahan menjadi Rp.35.201.170.408,-.

2. Perubahan kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.302.229.264.577,- .

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.99.624.839.263,- diakibatkan oleh adanya rencana peningkatan belanja infrastruktur dari program pemulihan ekonomi nasional dan silpa tahun 2020 yang dianggarkan kembali.

Adapun kebijakan belanja daerah di arahkan pada :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

c. Belanja yang berasal dari Silva APBD TA 2020 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku,

d. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD tahun 2021.

e. Penambahan, pengurangan dan pergeseran/kegiatan belanja langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas.

f. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD tahun 2021-2026.

g. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

3. perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dari pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.59.329.699.150,- dari total program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.141.415.267.000,- dimana sisanya dari pemulihan ekonomi akan masuk pada APBD pokok Tahun 2022. Disamping itu pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran (silva) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja sebesar Rp.63.500.406.587,-.

b. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target sustainable development goal's ( SDG's) tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- .

"Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional direncanakan 2 Tahun Anggaran, sehingga diperlukan persetujuan tersendiri terkait dengan penganggaran sub kegiatan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dengan harapan wujud kerjasama yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan, sehingga arus informasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera dapat terwujud, papar Bupati Soppeng.

Kata Dia, Kepada para pimpinan SKPD dan pejabat terkait agar menghadiri rapat-rapat selanjutnya yang telah diagendakan oleh pihak legislatif, Pungkas Bupati Soppeng.

Acara Turut di hadiri Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda Soppeng, para pejabat eselon II lingkup pemerintah kabupaten Soppeng serta Camat se Kabupaten Soppeng. (Humas/JOIN).

Kamis, 26 Agustus 2021

Majukan Ekonomi Nasional, Kadin Bone Jalin Kerjasama Dengan BMPD Bosowa

Pertemuan pengurus Kadin Bone dengan pihak perbankan bahas strategi peningkatan ekonomi masyarakat Bone (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-
Kamar dagang dan industri (KADIN) sebagai induk organisasi para pelaku ekonomi dan pengusaha nasional senantiasa membuat terobosan terobosan yang inovatif untuk kelangsungan hidup pembangunan perekonomian Nasional sampai ketingkat daerah.

Kadin yang merupakan Organisasi Nasional yang pengurusannya sampai ketingkat kabupaten kota itu dengan segala programnya yang berbasis ekonomi rakyat dan telah berupaya menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dengan berkerja sama dengan semua pihak serta menjalin sinergitas di semua stakeholder dan pelaku ekonomi, termasuk sinergitas dengan pihak perbankan.

Seperti yang dilakukan oleh Kadin Bone yang berlangsung di Kopitiam Cafe Jalan jenderal Sudirman kelurahan Masumpu Tanete Riattang kab Bone menggelar audiensi dengan pimpinan perbankan yang tergabung dalam Badan musyawarah perbankan daerah yang disingkat BMPD untuk Sub wilayah Bosowa (Bone, Soppeng dan Wajo, Kamis (26-08-2021).

Audiensi yang dikemas dalam bentuk pertemuan silaturahmi ini adalah upaya dan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis antara Kadin dan BMPD di Kabupaten Bone.

Ketua umum Kadin Bone Dr. Hj. Cheriani, S.Si., S.Pd., M.Pd dalam kesempatannya berharap kepada BMPD agar dapat diberikan support dan semangat kebersamaan untuk terus mendorong penguatan permodalan pada anggota Kadin dan masyarakat produktif untuk memperkuat laju perekonomian di Kabupaten Bone.

Selain itu dalam pertemuan ini juga membahas kerjasama dan support BMPD untuk kegiatan Dialog Bisnis dengan para pelaku ekonomi, UMKM, Koperasi dan Bundes Se kecamatan Dua Boccoe serta pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang pertama kali akan di lakukan di wilayah kecamatan Oleh Kadin Bone.

Ketum Kadin Bone mengatakan, "Kami berharap pertemuan ini adalah tindak lanjut pertemuan awal sebelumnya, sebagai upaya kemitraan strategis dan produktif untuk mendorong agar seluruh pelaku ekonomi bisa bergerak bersama majukan ekonomi di Kab Bone, ujar Hj. Cheriani.

"Selain itu kedepan juga kami berharap bersama organisasi Kadin bisa menjadi barometer baik dalam penerapan kerja kerja produktif dan sinergi yang kuat dengan berbagai mitra bisnis dan stakeholder, jelas "Ketua umum Kadin Bone Dr. Hj Cheriani.

Ketua umum Kadin Bone bersama pengurus dan pengurus BMPD Bosowa (Ist).

Sementara itu, Abdul Kadir Arisaid Ketua BMPD sub Bosowa dalam kesempatannya mengatakan," kerjasama dan sinergitas itu bisa
melalui kemitraan dengan pelayanan KUR PEN Super micro, Micro kecil di berbagai sektor produktif, Kredit Kontruksi, kredit kepemilikan kendaraan, layanan Keagenan, layanan digitalisasi perbankan dan berbagai macam layanan produk holding lainnya, tandas" Abdul Kadir Arisaid yang juga pimpinan bank Mandiri Cabang Bone ini.

Semoga kemitraan nantinya dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, pungkasnya.

Sekedar diketahui dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BMPD Sub Bosowa dan sekaligus Branch Manager Bank Mandiri KC Watampone, Ketua umum KADIN BONE bersama jajarannya ,
Kepala Cabang BPD Kabupaten Bone,Kepala Cabang BPD Kab Wajo, Kepala Cabang Pembantu BPD Siwa, Kepala Cabang BRI KC Watampone,Kepala Cab.Bank Mega, dan perwakilan kepala Cab.BNI KCP.Bone. (MIH).

Senin, 17 Mei 2021

Bersinergi Dengan Semua Pihak, Begini Cara Kadin Bone Jalin Sinergitas


Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-
Hari kerja pertama setelah libur lebaran (Senin, 17 Mei 2020) menjadi momentum silaturahmi yang dimanfaatkan Kadin Bone untuk berkoordinasi untuk sinergitas Kadin Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Arahan Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan A. Iwan Darmawan Aras.

Sinergitas ini untuk melihat beberapa peluang potensional untuk membantu pemulihan ekonomi dampak covid 19 di tahun 2020. Audiensi dilakukan di masing-masing ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Bone.

Dilaporkan Plt. Ketua Kadin Bone H.M.Akbar Pamonroi saat ini sementara dibangun komunikasi ke beberapa sektor usaha baik pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan sektor Usaha lainnya. “Kadin juga merangkul beberapa assosiasi pengusaha diantaranya HIPMI, IWAPI, GAPENSI, APKLI dan juga assosiasi digital yang tergabung dalam Gradasi (Generasi Digital Indonesia) binaan Kementerian Kominfo, seria akan terus berkolaborasi dengan assosiasi pengusaha lainnya”.

Setelah merangkul beberapa assosiasi ini, disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Diklat dan Ristek Awaluddin, “kami akan mulai bekerja berbasis data, kami telah menyurat ke BPS Bone untuk sharing session berkenaan kondisi eksisting ekonomi Kabupaten Bone dan potensi ekonomi yang baik untuk percepatan pemulihan ekonomi”.

Hasil audiensi Kadin Bone, Bupati Bone A. Fahsar menyampaikan dengan tegas dukungan dan sinergitasnya, seirama dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Disampaiakan Bupati Bone “Silahkan bergerak rangkul anak muda pengusaha untuk bersama membangun ekonomi di Kabupaten Bone”, sembari menitip salam ke Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sulsel (Zulkarnain Arief) yang juga sahabat dekat beliau .

Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle juga menyampaikan dukungannya bahwa Kadin ini dengan jiwa muda menjadi harapan baik ekonomi kita di Bone yang juga bercerita sejarah Kadin pertama di Bone hingga saat ini. A. Islamuddin, Sekda Bone juga menyampaikan pesan untuk Kadin bisa menjadi garda depan untuk membantu mempromosikan Kabupaten kita ke para investor,

"Bahwa bone adalah market yang baik dalam pengembangan ekonomi, dan menjadi Kabupaten yang produktif untuk dilaksanakannya beberapa event dengan fasilitas Hotel dan Pariwisata yang memadai. “Kita masih butuh hotel di Bone,

"Kita ada agenda tahunan seperti HJB dan kewalahan penginapan, silahkan mengajak investor untuk membangun fasilitas di Kabupaten Bone melalui gerbang Kadin Bone’.

Saat ini Kadin Bone berkolaborasi lintas assosiasi pengusaha, Plt. Ketua Kadin Bone, H.M.Akbar Pamonroi juga Ketua Gapensi Bone. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Diklat dan Ristek, Awaluddin juga Ketua Generasi Digital Indonesia Kab Bone. Wakil Ketua Wakil Ketua Bid Perdagangan Umum, Hj. Farida Hanafing selaku Ketua IWAPI Kab Bone. Wakil Ketua Bid Jasa Konstruksi, H.Firdaus H.R. juga menjabat selaku Wakil Ketua Gapensi Bone. Wakil Ketua Bid Kewirausahaan, Energi, & Ekonomi Kreatif, H. Bahtiar, S.E. juga menjabat Ketua HIMPI Kab Bone. Plt Ketua Kadin Bone dan Para Wakil Ketua hadir dalam audensi ini. (MIH)

Senin, 30 November 2020

Pjs Bupati Soppeng Terima Daftar Isian DIPA dari Gubernur Sulsel


Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos., M.Si bersama Kepala Bappelitbanda Kab.Soppeng, Hj. Andi Nurlina, MM, menghadiri Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemprov Sulsel (APBN/PHLN, dan APBD Pemprov Sulsel Triwulan III 2020) dan Penyerahan DIPA Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 November 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah, menargetkan realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2021 bisa mencapai 25 persen. Target tersebut sebagai salah satu metode untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulsel.

Dalam sambutan gubernur Sulsel mengatakan bahwa, " Kita targetkan realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama tahun 2021. Pemerintah pusat sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,05 persen, ini akan ditentukan oleh belanja daerah.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi dominan ditentukan oleh belanja dari APBN dan APBD Sulsel serta Kabupaten Kota ungkapnya

Belanja ABPD APBN ini sangat menentukan pertumbuhan kita. Maka, ini adalah pesan moral kepada seluruh pimpinan daerah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, supaya mempersiapkan dengan cepat program-programnya.

Kalau bisa semua yang berkaitan dengan lelang proyek fisik dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada jeda waktu untuk para buruh, tukang dan pemilik toko bangunan memiliki orderan.

Kalau perlu lelang dini. Kenapa? Kalau cepat direalisasi, tukang bekerja, buruh bekerja, toko bangunan ada order, realisasi anggaran kita juga bisa terukur.

Dangan target realisasi anggaran 25 persen di triwulan pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kita back up yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,05 persen, tentu kita harus ambil diatasnya supaya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional)."

Pjs Bupati Soppeng menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Gubernur SulSel bersama 24 Kab/ kota.

Hawaya IWO 💙

Senin, 08 Maret 2021

Pemprov Sulsel Gelar Forum Pinisi Sultan Dihadiri 3 Instansi Kabupaten Soppeng


Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan bersama Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng saat menghadiri kegiatan forum Pinisi Sultan di Makassar (Foto Istimewa).

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Four Point Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari. (Ismail).

Sumber : Humas Soppeng

Sabtu, 12 Oktober 2019

Bupati Adnan Dorong Pemerataan Distribusi Pendapatan Dengan Prioritaskan UMKM Sebagai Prioritas Pembangunan

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Sementara, untuk mendorong pemerataan distribusi pendapatan, maka dalam hal ini pemerintah daerah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa sejak 2016 hingga 2021 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (API) saat mempresentasikan hasil essainya pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (10/10) di Jakarta.

Bupati Adnan yang juga salah satu peserta Lemhanas ini mewakili kelompok B dengan nomor urut 6.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan, diangkatnya UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gowa, karena UMKM merupakan penopang perekonomian rakyat. Terbukti UMKM tahan terhadap krisis ekonomi pada 1998 lalu.

"Terlebih lagi karena sektor UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang perdagangan, jasa maupun produksi," jelasnya.

Ia menyebutkan, jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Gowa pada 2018 tercatat sekitar 7.000 pelaku UMKM. Nilai ini merupakan potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lanjutnya, Pemkab Gowa juga mengambil tanggungjawab yang penuh dalam meningkatkan potensi para pelaku UMKMnya melalui pemberdayaan UMKM. Salah satunya dengan meluncurkan program "Satu UMKM Unggulan di Desa/Kelurahan.", melalui program tersebut Bupati Gowa berhasil menerima Piala Natamukti dari Menteri Koperasi dan UKM pada 2018 lalu.

Pemberdayaan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan ini akan sangat mendorong geliat pelaku UMKM-UMKM baru, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gowa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018  menunjukkan bahwa angka pengangguran sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen. Sedangkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen yang berada di bawah Sulsel dengan 8,87 persen dan nasional 9,66 persen.

Dalam pertemuan ini juga ia mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan. Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi.

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat. Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank. Dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik, salah satunya pada 2015 berapa pada Rp1,4 trilyun, dampaknya daya beli masyarakat meningkat," tegas Bupati Adnan.

Atas pemaparan yang disampaikan tersebut Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Rabu, 23 Desember 2020

Bupati Soppeng Raih Penghargaan Award Inovasi Penanganan Covid-19


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak. SE meraih penghargaan inovasi dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan PT. Fajar Grup. Di acara Outlook Sulsel 2021 menjadi lokomotif ekonomi kawasan Indonesia timur.

Award Inovasi dalam penanganan Covid-19 diserahkan langsung Gubernur Sulsel, H. M. Nurdin Abdullah ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, di Hotel Gammara Makassar, (23/12/2020),

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulsel mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini tentu telah memporak-porandakan ekonomi, tentu kita berharap bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hari ini tentu akan kita banyak diskusi dan sharing, mudah-mudahan akan lahir sebuah rekomendasi gerakan-gerakan yang lebih kongkrit lagi dalam rangka mengangkat daya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Terima kasih kepada Bupati/ Walikota, seluruh perbankan dunia usaha yang kurang lebih setahun ini kita bersama-sama bahu-membahu menghadapi keadaan yang demikian sulit.

Alhamdulillah di semester 3 ini pertumbuhan ekonomi kita kita meningkat menjadi 8,8%, saya meyakini kuarter keempat akan semakin baik lagi dan 2021 kita akan fokus untuk recovery.

Untuk Diketahui Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, dimasa pandemi ini, dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng, tetap memberikan ruang bagi dunia usaha terutama pedagang umum yang ada di pasar-pasar tradisional yang tidak pernah mengalami penutupan termasuk warung dan cafe dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.


(A2M)
Publikh Hawaya IWO 💙

Jumat, 04 Juni 2021

Perkuat SDM Pertanian, Kementan Latih Penyuluh Pengendalian Hama Penyakit pada Bawang Merah

Pelaksanaan pelatihan di BPP Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (Ist).

Bone (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- BBPP Batangkaluku melaksanakan kegiatan Pelatihan Tematik Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Bawang Merah bagi Aparatur Angakatan I yang dilaksanakan di BPP Barebbo Kabupaten Bone. Jumat (4/6/2021).

Dalam kegiatan pelatihan ini para peserta berasal dari wilayah kerja pengembangan sentra produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah yang dikuti sebnayak 30 orang peserta Penyuluh Pertanian yang berasal dari BPP Ajangale, BPP Tanete Riattang Barat, BPP Palakka, BPP Amali, BPP Ulaweng dan BPP Tanete Riattang.

Kegiatan Pelatihan Tematik Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Bawang Merah salah satu upaya menjawab permasalahan dilapangan sehingga peningkatan kesejahteraan petani bawang merah dan mampu meningkatkan produksi serta meningkatkan kesejahteraan pendapatan para petani dimasa pandemi covid 19.

Ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai mana kita ketahui bersama sektor Pertanian mampu bertahan dan tumbuh positif.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19. Sektor pertanian mampu mengangkat ekonomi nasional karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang menjanjikan serta sumber daya manusia yang banyak. Terlebih lagi masih banyak bahan pangan yang belum diolah secara maksimal.

"Sektor pertanian bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan primer yang tidak pernah putus. Ini menjadi faktor penting tumbuhnya pertanian di tengah krisis apa pun," ujar Syahrul.

Komoditas unggulan ini sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi.

Namun tentunya beberapa kendala yang kerap di hadapi petani, salah satu adalah adanya serangan Hama dan Penyakit yang menyerang tanaman bawang merah cukup beragam, sehingga dalam pengendalian dan pengamanan tanaman bawang merah dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) bukan pekerjaan yang mudah. Di samping itu, ketersediaan informasi, ilmu dan teknologi tentang OPT pada tanaman bawang merah dan pengendaliannya hingga saat ini sangat terbatas dan ini salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian.

Terlaksananya pelatihan ini tentunya sangat membantu dalam hal tersebut, selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang bawang merah juga meningkatkan kompetensi penyuluh dalam pengendalian hama penyakit pada bawang merah. Dengan bekal pengetahuan yanh diperoleh, peserta dalam hal ini penyuluh dapat menerapkan ke petani diwilayahkerjanya masing-masing.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone memberikan apresiasi yang tinggi pada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian atas terselenggaranya pelatihan teknis tersebut.

Suwardi Nurdin, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone meminta kepada seluruh jajaran Pertanian terutama penyuluh agar mengikuti kegiantan ini dengan serius sehingga nantinya akan mampu bersama sama menjawab permasalahan dilapangan oleh karena itu Pelatihan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, ketermapilan, dan wawasan.

“Penyuluh Pertanian harus mampu merubah pola pikir petani tidak hannya sebatas produktifitas luas lahan tapi bagaimana meningkatkan produksi adapun Maslah yang sering terjadi dalam bercocok tanam bawang merah yaitu Hama dan Penyakit Tanaman, pemilihan Varietas dan pengolahan lahan”, tegas Kadis. (Al AzIz / Yuli N)

Sumber : Sumarlin / Syafruddin

Minggu, 01 Agustus 2021

JOIN Sulsel Gelar Rakor Bahas Ekonomi Bangsa


Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Informasi merupakan kebutuhan manusia. Pada era teknologi saat ini berbagai kebutuhan akan informasi, pendidikan, hiburan, perekonomian dan akses pengetahuan dapat lebih mudah di akses masyarakat melalui berbagai media. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh gerakan perubahan dan kemajuan yang bergerak semakin dinamis.

Dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara global, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat.

Terkait hal itu, siapa yang mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi Covid-19? Karena berbagai informasi melalui internet dan media lainnya terus dikejar oleh masyarakat.

Jurnalis online Indonesia (JOIN) provinsi Sulawesi Selatan kini mempelopori kebangkitan Ekonomi di setiap daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap saat DPW JOIN Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah DPD Jurnalis Online Indonesia Kabupaten/kota yang dipandu oleh Sekwil DPW JOIN Sulsel Sudarman Joni serta Ketua Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia, Bapak Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si. Minggu (1/8/2021).

Dalam kegiatan rakor virtual Zoom tersebut Ketua DPW JOIN Sulsel, Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE menyampaikan agar setiap DPD Join di kabupaten kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengedukasi warga masyarakat untuk terkait protokol kesehatan maupun solusi cerdas dalam kebangkitan ekonomi setiap daerah.

Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE dikesempatan itu juga berharap agar bersama-sama pengurus HIPMI dan Pengurus Kadin untuk membuat sebuah kegiatan dialog kebangsaan dan kebangkitan ekonomi jelang HUT kemerdekaan RI, jelas Ketua DPW JOIN Sulsel.

"Dari 15 DPD Join kabupaten/kota yang sudah pelantikan agar segera mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing maupun HIPMI dan Kadin, ujarnya.(Ismail Sanjaya).

Sabtu, 27 Februari 2021

Ini Ketegasan Bupati Soppeng Terkait Pihak Yang Menghalangi Kewajiban Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19


Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE dan Wakil Bupati Soppeng Ir. H.Lutfi Halide beserta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK melaksanakan acara ramah tamah yang dilangsungkan di halaman rujab bupati Soppeng jalan pengayoman Watansoppeng, Sabtu siang (27/2/2021).

Usai menggelar ritual adat penerimaan, Bupati Soppeng didampingi wakil Bupati Soppeng menyampaikan pidato yang disaksikan seluruh pejabat lingkup pemkab Soppeng, forkopimda, organisasi, komunitas dan para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Bupati Soppeng dalam kesempatannya mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai sekaligus mengucapkan terimakasih kepada penyelengara, pihak polri dan TNI, para stakeholder serta seluruh lapisan masyarakat atas sumbangsinya menciptakan suasana damai dan aman di bumi latemmamala.

Selain itu Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak menyinggung terkait penanganan covid 19 di kabupaten Soppeng.

Dikatakannya, "Saya yakinkan bahwa Kami tak akan lemah dimata masyarakat, kami akan hadapi kondisi apapun karena keselamatan masyarakat bagi kami bersama wakil bupati Soppeng adalah hal yang utama.

"Kami bersama Satgas covid 19 dalam menjaga masyarakat kabupaten Soppeng dan yakinlah bahwa apa yang kami lakukan adalah yang terbaik bagi masyarakat.

" Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah setahun kita bekerja tanpa pamrih, mengorbankan segala-galanya yang kita miliki, oleh sebab itu kami minta kesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang maha berat, tapi kami rela mempertaruhkan jabatan demi keselamatan masyarakat, terang Bupati Soppeng.

"Saya tahu kami bersama wakil bupati Soppeng adalah abdi masyarakat, adalah pelayan masyarakat yang setiap saat akan mengabdikan diri untuk daerah yang kita cintai ini, ujarnya.

Untuk itu, lanjut Kaswadi, " Maafkan kami dan kami akan melindungi masyarakat kabupaten Soppeng, imbuhnya.

Bupati Soppeng juga menyinggung terkait suasana bulan Ramadhan di bulan April yang akan datang .

Kaswadi menuturkan, bahwa dirinya juga ingin melaksanakan tarawih seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi covid, cukup bagi kami yang kita alami seperti tahun kemarin bertarawih dan shalat berjamaah bersama tidak bisa kita lakukan disebabkan karena covid 19, bebernya.

"Kami tidak ingin melihat masyarakat melakukan ibadah di bulan ramadhan dengan tidak maksimal, tuturnya.

" Target kami bersama wakil bupati Soppeng bersama satgas covid 19 akan bekerja maksimal. Terangnya.

Terkait pendidikan bagi guru dan siswa di masa pandemi covid, Bupati Soppeng sangat prihatin dengan kondisi saat ini.

Dikatakan Kaswadi "Kami melihat Guru-Guru dan anak siswa kita dimasa pandemi ini tidak bisa mengajar dan belajar seperti sebelumnya, bayangkan anak-anak kita yang sudah kelas 3 SMP dan SMA yang akan menghadapi ujian akhir begitupun dengan anak yang baru masuk terdaftar di sekolah dan belum pernah menginjakkan kakinya di sekolahan, inilah masalah pendidikan yang harus diselesaikan, oleh sebab itu mari bersama bersatu padu dengan prinsip yassisoppengi dalam melawan covid 19 dengan mematuhi protokol kesehatan, imbuhnya.

"Siapapun yang menghalangi dan menghambat kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, maafkan kami dan akan kami terobos semua itu, tegas Bupati Soppeng.

Lebih lanjut dikatakan" Kami rela memperjuangkan segala-galanya, jabatan adalah amanah yang wajib kami pertaruhkan dan akan terukir dalam sejarah, baik tidaknya kami akan ditentukan diakhir masa jabatan.

"Pengabdian bagi kami adalah segala-galanya, untuk itu permasalahan yang kita hadapi adalah sangat amat berat, masalah kesehatan juga segala-galanya, disisi lain ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan yang harus kita jaga, namun kita patut syukuri bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi yang hanya 2, sekian persen saja tapi itulah yang tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan sesuai data yang ada dibanding beberapa kabupaten yang masih minus. Ungkap Bupati Kaswadi Razak.

"Alhamdulillah di kabupaten Soppeng dengan prinsip Yassisoppengi masalah kesehatan dan ekonomi masih tetap terjaga dan alhamdulillah perhari ini yang terkonfirmasi covid 19 tinggal 1 orang yang menjalani isolasi mandiri, jelasnya.

Kaswadi meminta doa restu agar tidak lagi terisi kamar perawatan karena menurutnya sudah banyak alumni corona di Soppeng, katanya.

Demi masa depan kita semua maka pemberlakuan prokes kita kedepanan demi kesehatan dengan tidak mengesampingkan masalah ekonomi, pungkasnya. (Red/Ismail).

Selasa, 17 Mei 2022

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Selasa, 08 Juni 2021

Buka Murenbang, Kapolri Tekankan Dukung Pemulihan Ekonomi Tahun 2022



JAKARTA- Teropongsulawesi.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dilakukan secara offline maupun online alias virtual dengan total peserta 1.136 orang. 


Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. 

“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” kata Kapolri.

Perencanaan, sambung Kapolri, ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan. Untuk itu, melalui Musrenbang ini, jenderal bintang empat itu berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. 

Kapolri juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah tahun 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. 

“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajaran bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III. 

Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara. Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang.
"Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan yang membangun, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri ke depan demi terwujudnya postur Polri yang presisi," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. E. Zulpan membenarkan kegiatan Musrenbang Polri 2021 tersebut . Dijelaskannya, Musrenbang Polri kali ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Nasional yang telah diselenggarakan pada Mei 2021 kemarin. Dia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan beragam saran dan masukan demi kemajuan institusi Polri.

Musrenbang Polri 2021 juga dihadiri oleh beberapa pejabat lembaga negara. Di antaranya; pejabat Badan Anggaran DPR, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Musrenbang ini bisa menghasilkan produk-produk kepolisian yang akan lebih memantapkan tugas pokok fungsi yang dilaksakan Polri pada tahun 2022," kata Kabid Humas Polda Sulsel.(**)

Minggu, 18 April 2021

Bupati dan Wabup Soppeng Menghadiri Acara Pencanangan ASBATIK di BPP Liliriaja



Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Sebelum memulai acara, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng melakukan pelepasan ikan dan itik dilingkungan persawahan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Liliriaja dan dilanjutkan dengan penanaman tanaman hidroponik yang turut didampingi oleh staff ahli, para kepala SKPD, perwakilan perbankan, penyuluh pertanian serta pegawai lingkup pemerintah kabupaten soppeng.


Kadis pertanian, Ir fajar menyampaikan, ada 4 program yang digagas oleh teman-teman di BPP, Yang pertama, adalah program Asbatik ini, yang intinya adalah kegiatan menanam padi dengan memelihara ikan dan itik, dan jika semuanya berjalan dengan baik maka akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.


Yang kedua memanfaatkan pekarangan dengan tanaman hidroponik. Selanjutnya, Meningkatkan pendapatan petani dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada dan yang terakhir adalah desa yg tidak punya sawah, agar melakukan peningkatan pendapatan petani dengan teknologi tanam runtuh atau dengan berinovasi dengan ide-ide yang lain.

Wakil Bupati soppeng dalam arahannya, masalah yang sering dihadapi teman-teman terutama kalau kita menanam varietas umum yang dari luar selalu ikut tumbuh rumput-rumput liarnya, sehingga dengan adanya pelepasan ikan dan itik ini, begitu baru mau tumbuh ikan dan itik akan memakannya dan aerasi tanah akan muncul.

Sementara itu untuk sayuran, berdasarkan pengamatan dipasar masih banyak sayuran yang dijual dari luar, namun sekarang telah terlihat bahwa masyarakat juga mulai menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah masing-masing.

Saya juga mengharapkan agar perbankan bekerjasama dengan penyuluh melalui program-program KUR(Kredit Usaha Rakyat) yang ada untuk membantu petani-petani kita.Selain itu, berharap agar penyuluh benar-benar melakukan pendampingan yang maksimal kepada masyarakat, agar yang dihasilkan juga maksimal.

Bupati Soppeng dalam arahannya, ini adalah niat dan tujuan yang akan kita capai bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Analisa ekonomi juga perlu dilakukan, karena ini akan menjadi modal besar untuk pertumbuhan ekonomi di soppeng ini.Termasuk dengan pasca panen nya agar menjadi program yang membanggakan

Selain itu, perencanaannya agar dilakukan dengan maksimal, schedule yang jelas untuk meminimalisir biaya dan nilai tambah nya jelas.

Persoalan dengan biaya, kami akan bicarakan dengan perbankan selama analisis usahanya jelas. Dan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius, yang harus dipromotori seperti budaya kolam sawah yang saat ini mulai ditinggalkan. Persoalan bibit dan anggaran, biarlah pemerintah yang memikirkan.

Kita juga harus berpikir kedepan untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi kita. Dan berharap agar niat baik pemerintah ini jangan disalahgunakan serta program asbatik ini dapat menjadi kebanggaan di masyarakat.(Ismail)

Rabu, 03 Februari 2021

Bupati Soppeng Buka RKPD, Camat/Lurah dan Kepala Desa Sebagai Leading Sektor dan Pilar Pembangunan Daerah


Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),- Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:
-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
-Perbaikan kesejahteraan sosial
-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
-Pengembangan infrastruktur daerah
-Perbaikan tata kelola kepemerintahan
-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “
Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya
3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda Kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya Kabupaten Soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .
• Pembangunan dan peningkatan Jalan:
• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.
Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022
melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan "


Published Hawaya IWO 💙

Selasa, 06 April 2021

Pulihkan Ekonomi Pertanian BNI Kucurkan Dana KUR Komoditi Jagung, Ini Harapan Wabup Soppeng


Wakil Bupati Soppeng saat menyerahkan dana KUR Tani dari BNI (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Wakil bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP menghadiri acara Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani Jagung Komoditi di Kabupaten Soppeng 2021 "Bersama BNI petani maju dan sejahtera" , di Lapangan sepak bola Tetewatu kecamatan Lilirilau, Selasa 6/4/2021.

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP dalam kesempatan tersebut mengatakan kalau kita berbicara yang namanya kredit program, ada 3 hal yang perlu di lakukan yaitu bagaimana sukses penyaluran, bagaimana sukses penggunaan dan bagaimana sukses pengembalian.

Wabup juga menyampaiakan kepada pimpinan wilayah BNI 07 agar jangan segan-segan membantu petani masyarakat Soppeng.




Sebelumnya, kepala Wilayah 07 PT.Bank Negara Indonesia (persero)Tbk. Hadi Santoso dalam sambutannya mengatakan kami hadir di sini menjadi titik point untuk Kabupaten Soppeng dengan kami menunjukan bahwa komitmen bank negara indonesia dalam rangka ikut serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya melalui pemberian kredit KUR untuk petani jagung.

Percepatan program pemulihan nasional yang sekarang di galakan pemerintah , diawali dari sektor yang paling dasar yaitu sektor pertanian , nelayan, perkebunan dan perikanan.

Sektor inilah yang diharapkan lebih cepat mampu menggerakkan roda perekonomian yang lebih besar, jadi kalau peran petani tidak bisa berproduksi lebih maksimal , maka akan berdampak pada sektor yang lebih besar lagi , jadi pemulihan ekonomi kita tentu bergantung produktivitas dari petani.

Khusus di Kabupaten Soppeng daerah penghasil jagung yang cukup besar harus terus kita kembangkan.




Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (pks) antara PT .BNI (persero)tbk cabang sengkang dengan PT.Adhy Multy Quality (offtaker) , di saksikan Wakil Bupati Soppeng didampingi wakil kepala Wilayah 07 bisnis commercial dalam hal ini Bimawan Singgih.

Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan KUR kepada para petani jagung secara simbolis oleh kepala Wilayah 07 PT.Bank Negara Indonesia (persero)Tbk. Wakil bupati Soppeng, Dandim 1423 Soppeng. (Red/Humas).

Rabu, 09 Maret 2022

Teken MOU Dengan LAN, Cara Bupati Soppeng Untuk Tingkatkan Kapasitas Jajaran


Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng dibawah pimpinan HA Kaswadi Razak, SE menjalin kerjasama dengan Puslatbang (Pusat Pelatihan Pengembangan) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang ditandai dengan Penandatanganan Mou Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara yang dilangsungkan di
Aula Puslatbang KMP LAN RI Makasar, Rabu 09/03/2022.

Penandatanganan MoU tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan

Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan(MoU) ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan terapan, karena merupakan suatu keharusan untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara Kabupaten Soppeng yang berAKHLAK sesuai dengan core values (nilai inti) ASN seluruh Indonesia yang menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh ASN

"Kami menyampaikan rasa syukur dan Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas terlaksananya kegiatan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) ini.

"Hal ini sangat membantu dalam melakukan pembenahan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government khususnya pada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

"Semoga dengan ditandatanganinya Nota kesepakatan (MoU) ini akan terjadi kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara sehingga terwujud percepatan pelaksanaan visi misi Kabupaten Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera".

"Kami sangat berharap dukungan penuh oleh pihak Lembaga Administrasi Negara dapat membantu Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Soppeng

"Kami sangat berterima kasih kepada pihak Lembaga Administrasi Negara dan berharap kerja sama ini berjalan dengan baik dan dapat membantu kami dalam menciptakan inovasi-inovasi terutama terhadap pelayanan dasar pada masyarakat.

"Mengingat Indeks Pembangunan Manusia yang terakselerasi dari 65,95 poin pada tahun 2016 menjadi 68,67 poin pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,99 poin secara umum kenaikan angka IPM Kabupaten Soppeng meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 sebesar 3,04 poin, ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan manusia di kabupaten Soppeng semakin membaik dan bersiap menghadapi segala tuntutan pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0 .

Dari segi kesejahteraan sosial, telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19.120 jiwa (2016) menjadi 17.270 jiwa (2021) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.850 jiwa, dalam ukuran persentase, penduduk miskin berkurang dari 8,45% (2016) menjadi 7,59(2020) dan pada tahun 2021 menurun menjadi 7,54 %.

Meskipun dalam kondisi pandemi covid 19 Kabupaten Soppeng masih bisa bertumbuh perekonomiannya, hal tersebut di buktikan dengan menempati peringkat pertama dalam hal pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 6,15% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yg berada di angka 4,65% dan ekonomi nasional sebesar 3,69 %

Terakhir Bupati Andi Kaswadi kembali menyampaikan Terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Administrasi Negara.

Acara tersebut turut di hadiri oleh
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kab. Soppeng.

Published : Issan

Jumat, 04 Juni 2021

Richaed Mamuntu Meminta Masyarakat Dukung Keberadaan Kawasan Ekonomi Bitung

Richaed Mamuntu wakil ketua JPKP (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Wakil ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Bitung Richaed Mamuntu, mengimbau masyarakat Kota Bitung khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung agar tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk percepatan pembangunan KEK Bitung yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019.

"Untuk itu saya selaku wakil ketua JPKP DPD Bitung, meminta kepada seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah KEK agar dapat memahami dan mentaati imbauan Pemprov Sulut perihal pengosongan lahan hunian warga di dalam KEK Bitung," ujarnya mengatakan melalui sambungan telepon, sabtu (05/06/2021).

Dan dia juga mengharapkan agar masyarakat yang ada di sana segera mencari tempat tinggal baru sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Richaed juga menuturkan bahwa "Selaku tokoh pemuda di wilayah Bitung mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Salahsatunya dengan percepatan pembangunan dan mengoptimalkan KEK Bitung.

"Sehingga memberikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Bitung umumnya Propinsi Sulut", pungkasnya. (Bar/Syaf)

Rabu, 16 Juni 2021

Kapolri Keluarkan Telegram Berangus Premanisme, Ini 5 Hal Yang Harus Dijalankan Kapolda



JAKARTA- Teropongsulawesi.com,- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram guna memberangus pungli dan premanisme di Pelabuhan seluruh Indonesia.

Telegram ini keluar atas perintah Presiden Jokowi yang meminta Kapolri untuk menuntaskan pungli dan preman yang bikin sopir pelabuhan mengeluh. 

Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Rabu 16 Juni 2021.

Agus menyampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", ucap Agus.

Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda.

1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.
2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan siap mendukung Instruksi Kapolri tersebut. “Polda Sulsel siap menjalankan instruksi kapolri dalam melakukan pemberantasan aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya yang berada di wilayah Sulsel. Kita tegaskan tidak ada ruang untuk pungli  maupun aksi premanisme,” tegas E.Zulpan, Rabu (16/7/2021). 
Kabid Humas Polda Sulsel menambahkan Pemberantasan aksi premanisme dan Pungli  dilakukan demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat.
Published (Issan)
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved