Halal Bi Halal Posal Baubau Pererat Silaturahmi Unsur Kemaritiman

Baubau,  Teropongsulawesi.com, Dalam rangka menyambut momentum Halal Bi Halal Lebaran tahun 2025, Posal Baubau menggelar kegiatan silaturahmi dan coffee morning bersama unsur kemaritiman di wilayah Kota Baubau. 

Acara tersebut berlangsung di rumah dinas Jabatan Danposal Baubau, Jalan M.H Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Baubau, pada hari Selasa, 15 April 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan pelaku usaha kemaritiman, di antaranya Kadis Perikanan Kota Baubau yang mewakili Walikota Baubau, KSOP Pelabuhan Murhum Baubau, Kepala Kantor Karantina, Kepala Kantor Kesyahbandaran Perikanan Wameo, Manajer Pertamina Baubau, PSDKP Wilker Baubau dan Kabupaten Buton, Karantina Kesehatan Pelabuhan, BKSDA Baubau, ASDP, Kepala Cabang PT Pelni Baubau, serta para pelaku usaha Industri Jasa Maritim (Injasmar) di wilayah Kota Baubau. 

Turut hadir pula Pasops Lanal Kendari bersama Komandan Kapal Patroli Angkatan Laut Pulau Labengki Lanal Kendari.

Komandan Pos TNI AL Baubau, Kapten Marinir Catur Suryo M, S.Sos, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen silaturahmi yang dikemas dalam bentuk coffee morning sebagai ajang mempererat hubungan antar unsur kemaritiman pasca Lebaran 2025. 

“Sebanyak 32 instansi dan pelaku usaha industri jasa maritim diundang untuk bersama-sama membangun sinergi yang lebih baik dalam mendukung kemajuan kemaritiman di Kota Baubau,” ujar Kapten Catur.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan TNI AL kepada pemerintah daerah Kota Baubau dalam menangani persoalan kemaritiman. 

Kapten Catur menambahkan, “Ke depan, kami berharap dapat dibentuk forum bersama Walikota dan Wakil Walikota Baubau beserta unsur kemaritiman dan pelaku usaha industri jasa maritim. 

Forum ini akan menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mendengarkan langsung saran dan masukan dari para pelaku Injasmar sebagai dasar pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan potensi kemaritiman di Kota Baubau.”

Dengan adanya sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kemaritiman, Kota Baubau diharapkan dapat lebih berkembang dan menjadi pusat kemaritiman yang unggul di wilayah Sulawesi Tenggara.

Posal Baubau adalah satuan TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan dan mendukung kemajuan kemaritiman di wilayah Kota Baubau. Posal Baubau aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan potensi kemaritiman daerah.

(Red/Pen) 

Akses Mudik di Konawe Utara Terputus Akibat Banjir, TNI AD Turun Tangan

Konut, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka penguatan teritorial dan pembinaan pemberdayan wilayah pertahanan Konawe Utara, Dandim 1430/Konut, Letkol Arh Pramono,S.Sos.,M.Han bersama Personil Koramil 1430-02/Asera dan tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan sinergi luar biasa dalam membantu warga yang terdampak banjir karena hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), menyebabkan banjir yang cukup parah. Akibatnya, akses jalan utama trans Sulawesi yang menjadi jalur mudik terputus dan menghambat perjalanan masyarakat di Desa Sabandete Kec.Oheo Kab.Konawe Utara. Selasa (25/3/2025)

Dandim 1430/Konut Letkol Arh Pramono,S.sos.,M.Han menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Babinsa merupakan wujud perhatian dan kepedulian terhadap warga karena jalan tersebut merupakan jalur perekonomian masyarakat.

“Untuk sementara penyebrangan mengunakan perahu rakit dan bantuan spead Boat dari BPBD agar memperlancar penyebrangan kendaraan roda dua maupun roda empat dan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi kepada Babinsa yang sudah menunjukkan dedikasinya memperbaiki fasilitas umum secara swadaya, salah satunya pembuatan perahu rakit bersama warga binaan.

“Ini juga merupakan implementasi dari salah satu poin tujuh perintah harian Kasad, bahwa TNI AD harus hadir ditengah-tengah kesulitan warga dan menjadi solusi,” Kata Dandim.

Hadapi Kesiapan PAM Pilkada 2024, Kodim 1416/Muna Bersama Polres Muna Latihan PHH

Muna, Teropongsulawesi.com,-Dalam rangka menghadapi kesiapan pengamanan Pilkada 2024, Personel gabungan TNI-Polri yaitu Kodim 1416/Muba dan Polres Muna melaksanakan latihan bersama Penindakan Huru Hara (PHH) di lapangan Mapolres Muna Jon By Pass Kota Raha Kabupaten Muna, Sabtu, (16/11/2024).

Latihan bersama ini digelar untuk memantapkan pengamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Komandan Kodim 1416/Muna Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp, S.I.P mengatakan bahwa latihan gabungan ini digelar untuk mematangkan kembali kesiapan personel TNI Polri dalam menanggulangi kemungkinan huru hara yang terjadi mulai dari pra hingga pasca Pilkada.

“Ini adalah bentuk upaya kita dalam menjamin keamanan khususnya menjelang Pilkada,” kata Dandim.

Selain untuk meningkatkan profesionalitas, latihan gabungan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat soliditas TNI Polri dalam mewujudkan Kamtibmas di wilayah"tutup Dandim. 

Adapun materi PHH yang dilatihkan tersebut meliputi tiga tahap yakni sikap dasar pasukan dalam aba-aba istirahat dan siaga tameng.

Tahap kedua pasukan bersiaga dengan posisi tongkat samping, sikap siaga, desak maju, dorong maju, dan sikap berlindung.

Kesiagaan pasukan ini disusul dengan membentuk formasi bersaf, banjar tiga, dan formasi paruh lembing.

Latihan PHH gabungan tersebut diakhiri dengan praktek simulasi unjuk rasa dengan skenario dua pihak dikendalikan.

(Red/Umar) 

Usut Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades di Demo Aktivis di Mapolda Sultra

Teropongsulawesi.com,- KENDARI | Bertempat di depan Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), sejumlah aktivis dari konsorsium Merah Putih Berkibar Indonesia (MPB) dan Serikat Pemuda Indonesia (SPI) serta Kesatuan Organisasi Pemuda Indonesia (KOPI) bersama emak-emak marombo pantai yang di pimpin koordinator lapangan (Korlap) Fajar dan Sarman, menggelar Aksi unjuk Rasa (Unras).

Demo ini terkait adanya dugaan ijazah palsu yang dipergunakan oknum kepala desa (Kades) inisial AK pada pemilihan calon kepada desa tahun 2019 dan 2023.

Aksi unjuk rasa yang di gelar pada Rabu (22/05/2024) itu meminta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum terkait dugaan ijazah palsu yang di pergunakan oleh Kades inisial AK dalam memuluskan langkahnya sebagai calon kepala desa di Wilayah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara

Korlap Fajar dalam orasi nya menyampaikan, pada periode sebelumnya yaitu tahun 2019, hingga 2023 Inisial AK menjabat sebagai Kepala Desa Marombo Pantai di Kabupaten Konawe Utara yang di duga menggunakan ijazah palsu sejak periode 1 dan periode 2 menjabat.

"Hari ini kita gelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sultra serta menyampaikan laporan secara resmi dugaan ijazah palsu hingga menjabat sebagai kepada desa marombo pantai," kata Fajar.

Hal itu kami patut mencurigai sebab kepala desa tersebut memakai dua ijazah SMP yang berbeda dalam pencalonan dirinya yakni, tahun 2019 ia memakai ijazah SMP terbuka 3 Kendari, dan pencalonan dirinya tahun 2023 memakai ijazah SMP Negeri Lateri Ambon

"Kami mencurigai adanya indikasi ijazah yang tidak benar. Kok ada satu warga negara memiliki 2 ijazah SMP yang jarak terbitnya 2 ijazah tersebut cukup terpaut jauh yang SMP terbuka 3 Kendari terbit 2005 sedangkan SMP Negeri Lateri Ambon terbit tahun 1992. Dan anehnya ijazah tersebut bisa lolos dari panitia seleksi Kepala Desa pada saat itu," ungkap Fajar

Lanjutnya, kami menilai kepala desa ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam pencalonan dirinya sebagai kepala desa karena 2 kali pencalonan ini dengan memakai dua ijazah yang berbeda.

"Kami juga melihat ada beberapa yang berbeda dari 2 ijazah tersebut seperti tempat lahir, nomor seri dan tanda tangan berbeda dalam ijazah itu," terang Fajar.

Sementara itu korlap Sarman, kami menduga adanya indikasi ketidak terbukaan kepala desa dalam pengelolahan anggaran di Desa. Sebab pelaksanaan proyek pembangunan desa tidak pernah menyampaikan kepada BPD Desa Marombo Pantai dan itu di akui Ketua BPD sendiri.

"Proses pembangunan drainase dan bak air yang tidak di tau oleh Ketua BPD, bahkan jumlah anggaran yang digunakan tidak di ketahui berapa kisaran anggaran yang dihabiskan serta ketua BPD juga tidak pernah menanda tangani laporan pertanggung jawaban desa," ucap Sarman dalam orasinya.

Dan proses ketidak terbukaan kepala desa tersebut nantinya akan timbul cikal bakal lahirnya korupsi yang akan menimbulkan kerugikan dari keuangan negara keran tidak ada transparan dalam pengelolahan keuangan negara.

Olehnya itu, para demonstran meminta kepada Kapolda Sultra untuk mengungkap kebenaran dua ijazah yang dipakai oleh Kepala Desa dalam pencalonan dirinya sebagai kepala desa marombo pantai.

"Meminta Kapolda Sultra untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini sekolah yang menerbitkan ijazah-ijazah tersebut untuk diperiksa kebenarannya, serta memeriksa kepala desa terkait ketidak terbukaannya dalam pengelolahan anggaran desa yang menimbulkan indikasi KKN di Desa Maromno Pantai. pungkas Sarman

Guna keperluan konfirmasi, hingga berita ini dilansir oknum Kepala Desa Marombo Pantai (Kades) belum berhasil di hubungi awak media ini. (tim redaksi).

Hari Jadi 1 Tahun PATBM, Camat Lambandia Imbuh Rutin Lakukan Sosialisasi Ke Desa-Desa

Koltim, Teropongsulawesi.com,-Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kolaka Timur Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan lomba antar komite PATBM se-kabupaten Kolaka Timur tahun 2022. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan hari jadi forum PATBM Kolaka Timur yang ke 1 tahun bertempat di gedung olahraga (GOR) kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (14/12/2022) pekan ini.

Kegiatan dibuka Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Santi,S.Sos,.M.Si. Dalam sambutannya Santi, S.Sos,. MSi, mengemukakan bahwa Komite PATBM se-Kab Kolaka Timur memiliki semangat yang luar biasa, patut diberikan apresiasii. Pasalnya Komite PATBM ini bekerja sebagai relawan demi masa depan anak bangsa.

Lebih Lanjut diharapkan  Kedepannya Komite PATBM tetap koordinasi ke Forum PATBM terkait kasus kasus kekerasan terhadap anak, pekerja anak dan pernikahan anak. Harapnya 

Kendati di tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa, kata Santi, S.Sos,.MSi, ada yang diperuntukkan kegiatan Pelatihan, sosialisasi komunikasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang. 

Hal senada diungkapkan Supriadi, Spd.,MSi Camat Lambandia, pihaknya sangat merespon Kehadiran Komite PATBM yang telah terbentuk di desa dan kelurahan.  

Meski demikian, Camat lambandia menerangkan belum secara keseluruhan desa dan kelurahan berhasil membentuk komite PATBM. Olehnya itu Camat Lambandia menghimbau  desa yang belum membentuk Komite PATBM agar segera membentuk dan menganggarkan kegiatan penyuluhan Perlindungan anak tahun 2023 melalui masing-masing anggaran yang dikelola.

Camat Lambandia lebih lanjut menaruh harapan terhadap komite PATBM. "Diharap agar selalu rutin melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan perlindungan anak",imbuhnya.

Terkait dengan tujuan lomba komite PATBM di gelar pada hari peringatan hari jadi Forum PATBM Kolaka Timur, dalam kesempatan tersebut Jumpa Sitopu, Team Wahana Visi Indonesia, mengungkap, tujuan kegiatan lomba ini untuk meningkatkan kemampuan Komite PATBM dalam mengelola administrasi. 

Baik itu dalam pencatatan kasus maupun kelengkapan dokumen-dokumen lainnya. Jumpa Sitopu mengharapkan Program kerja Komite PATBM tahun 2023 akan semakin ditingkatkan terutama advokasi penganggaran dan dokumen termasuk Peraturan Desa penyelenggaraan Perlindungan Anak. MOU Komite PATBM dengan Pemerintah Desa dan mitra kerja lainnya. Demikian Kata Jumpa Sitopu.

Kendati demikian, laporan kegiatan diterangkan ketua Panitia sekaligus ketua Forum PATBM Kolaka Timur Rosmini, S.Pd dalam laporan Rosmini mengawali bahwa tujuan acara ini dilaksanakan selain merayakan hari jadi Forum PATBM ke-1 tahun juga bertujuan meningkatkan kemampuan Komite PATBM se-Kabupaten Kolaka Timur,  untuk pengelolaan administrasi dan membangun kekompakan antara komite baik level desa maupun level kecamatan. 

Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah kurang lebih 200 orang yang tergabung dalam komite PATBM terdiri dari 8 kecamatan yaitu kecamatan Lambandia, kecamatan Aere, kecamatan Poli-polia, kecamatan Dangia, kecamatan Tirawuta, kecamatan Tinondo, kecamatan Uluiwoi, dan kecamatan Ueesi. berjumlah dari 40 Desa dan 30 anggota forum PATBM Kabupaten Kolaka Timur.

Lebih Lanjut Rosmini menyebut rangkaian lomba yaitu lomba administrasi Komite PATBM, rencana kerja Komite, dokumentasi kegiatan,Yel-yel bertemakan Perlindungan anak, tebak kata, goyang balon dan memindahkan biji kakao menggunakan sumpit.

Menyatukan harapan Ketua Forum PATBM, Dinas PPPA Kabupaten Kolaka Timur ,Wahana Visi Indonesia (WVI) serta unsur yang terkait, bahwa dengan terbentuknya Komite PATBM di seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Pihaknya berharap terkait kekerasan terhadap anak, Pekerja anak, dan pernikahan anak dapat dilakukan pencegahan, untuk menyukseskan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Kabupaten layak anak.

Kegiatan berjalan dengan lancar tersebut dihadiri, Kepala bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka Timur,

Camat Lambandia, Kapolsek Lambandia ( diwakilkan), Team Wahana Visi Indonesia, Kepala Desa/Lurah Se-Kec.Lambandia Ketua dan anggota Forum PATBM Kabupaten Kolaka Timur, Komite PATBM se-Kab.Kolaka Timur, menggunakan anggaran bersumber dari Program Cocoa life. 

Penulis Supriadi Buraerah.

Buntut Isu Dugaan Suap 110 juta, Kejari Konawe Siap Tempuh Jalur Hukum

Kasi Intel Kejari Konawe Zulkarnaen Perdana, SH (Ist).

Sultra, Teropongsulawesi.com| Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe kini diterpa isu kurang sedap. Lembaga Adhyaksa Konawe itu disebut menerima suap Rp. 110 juta dari oknum Kepala Desa dari Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Zulkarnaen Perdana, SH mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait isu yang digulirkan oleh beberapa media tersebut.

Menurut Zulkarnaen, informasi itu telah dirangkum dan akan segera dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra untuk proses tindak lanjut.

"Jadi untuk menyikapi itu, kami kirimkan dulu laporan ke sana (Kejati -red) terkait apa saja isi informasi yang beredar. Baik itu berupa berita, ada rekaman suara juga kita teruskan ke sana. Untuk selanjutnya, meminta petunjuk dari pimpinan (Bidang Intelijen Kejati Sultra- red)," kata Zulkarnaen Perdana, saat ditemui awak media, Rabu 21 September 2022.

Meski nama Kejari Konawe sudah dicatut menerima pungli sebesar Rp. 110 juta dari salah satu oknum Kades di Kecamatan Uepai, Zulkarnaen menyebut itu tidak membuat Kejari Konawe langsung melakukan tindakan sendiri.

"Nama Kejari Konawe memang dicatut di situ. Tetapi tetap kita tunggu dulu pimpinan di Kejati Sultra untuk langkah selanjutnya. Jangan sampai kami salah langkah karena biar bagaimana pun ini menyangkut nama institusi Kejaksaan secara umum," jelasnya.

Terkait tudingan pungli tersebut, Kasi Intel Kejari Konawe mengaku telah melakukan klarifikasi langsung kepada oknum Kades yang dimaksud.

"Kami juga sudah klarifikasi ke desanya siapa kira-kira yang menghubungi, tapi dia bilang saya tidak pernah dihubungi pihak kejaksaan selama ini apa lagi terkait tambang,"jelas Zulkarnaen.

Selain itu Kasi Intel juga memastikan tidak ada oknum jaksa yang terlibat dalam hal tersebut. Sehingga pihaknya menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kami bisa pastikan tidak ada. Kita sudah tanya kepada rekan - rekan yang terkait di daerah tersebut, kecamatan dan desanya. Bahkan kami juga sudah klarifikasi kepada desanya siapa kira - kira yang menghubungi. Ternyata dia bilang tidak pernah dihubungi dari pihak kejaksaan apalagi terkait tambang. Secara umum dia juga tidak kenal dengan jaksa atau orang - orang Kejaksaan Negeri Konawe apalagi sampai tawar menawar dari 150 juta dan disepakati 110 juta," bebernya.

Untuk membuat terang kasus ini, Zulkarnaen menyebut pihaknya akan melibatkan eksternal. Sehingga dalam pengungkapannya nanti diharapkan bisa lebih cepat dan transparansi.

"Kita akan melihat juga sumber beritanya asalnya dari mana, tergantung petunjuk pimpinan apa melalui Polres kah atau di Polda Sultra. Kalau perlu kita libatkan juga Satgas Saber Pungli biar lebih profesional, bukan dari kita yang menyelidiki langsung karena ini ada dugaan pungli," pungkasnya. (SM)