PRI Desak Audit Menyeluruh Revitalisasi SMKN 1 Makassar, Kejati Diminta Bertindak

Makassar, Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025 di SMKN 1 Makassar kini memasuki babak baru. Lembaga independen Public Research Institute (PRI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan secara resmi temuan mereka ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Langkah tersebut ditegaskan melalui surat pemberitahuan aksi bernomor 040/PA-PRI/MKS/III/2026 yang telah dilayangkan kepada Kapolrestabes Makassar cq. Kasat Intel Polrestabes Makassar. Aksi direncanakan berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026, dengan estimasi peserta sekitar 50 orang. Titik aksi akan dipusatkan di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Kejati Sulsel.

Proyek Miliaran Rupiah Disorot

Proyek revitalisasi yang menjadi sorotan itu bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp6.440.670.000. Angka yang tidak kecil untuk sebuah program peningkatan kualitas sarana pendidikan.

Namun menurut PRI, nilai fantastis tersebut justru menjadi alasan penting mengapa proyek ini harus diawasi secara ketat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan masyarakat, serta penelusuran dari sejumlah pemberitaan media, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

Beberapa temuan yang disoroti antara lain:

Kondisi fisik bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar mutu konstruksi.

Pelapisan cat yang dianggap tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dugaan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item, termasuk meubelair.

Kualitas penyelesaian akhir yang dipertanyakan.

PRI menilai, jika dugaan tersebut benar dan proses pencairan anggaran tetap dilakukan tanpa verifikasi teknis mendalam, maka potensi kerugian keuangan negara tidak dapat dihindari.

Kontrol Sosial atau Alarm Awal?

Direktur Eksekutif PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa langkah yang diambil organisasinya bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga transparansi anggaran pendidikan.

“Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBN justru berpotensi merugikan negara dan mencederai dunia pendidikan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan, maka itu wajib diuji secara hukum,” tegas Abduh.

Menurutnya, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Jika sejak awal prosesnya sudah menyisakan pertanyaan, maka dampaknya bukan hanya pada kerugian anggaran, tetapi juga pada kualitas fasilitas yang digunakan siswa.

“Revitalisasi itu untuk siswa. Kalau mutu pekerjaan rendah, siapa yang dirugikan? Anak-anak didik kita,” tambahnya.

Mendorong Aparat Bertindak Transparan

Selain menggelar aksi, PRI juga akan menyerahkan laporan resmi kepada Kejati Sulsel agar dilakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Abduh menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun opini sepihak, tetapi mendorong proses hukum berjalan terbuka.

“Kami berharap Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan secara objektif. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Namun jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tekanan moral bagi aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan laporan masyarakat sipil, khususnya dalam perkara yang menyangkut penggunaan dana pendidikan.

Ujian Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Kasus dugaan penyimpangan revitalisasi SMKN 1 Makassar ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan yang bersumber dari APBN. Revitalisasi sekolah sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana belajar, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

Publik kini menanti:
Apakah dugaan ini akan berujung pada pembuktian hukum?
Ataukah akan berhenti sebagai isu tanpa tindak lanjut?

Aksi PRI pada 5 Maret 2026 mendatang dipastikan menjadi momentum penting untuk menguji komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Sulawesi Selatan.

Jika benar ada penyimpangan, maka ini bukan sekadar persoalan proyek, tetapi soal integritas dalam mengelola masa depan pendidikan.

(Tim)

Pemkot Makassar Matangkan Transisi Pengelolaan Pasar Butung, Gandeng APH Berjalan Tertib

Makassar, Teropongsulawesi.com- Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama  pihak penegak hukum. 

Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.

Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. 

Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.

"Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung," jelasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. 

Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. 

Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. 

Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah.

"Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan," ujarnya.

Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. 

Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama," tuturnya. 

"Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab.

Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. 

"Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota," jelasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.

"Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka," imbuh Appi.

"Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya," tambah Appi, menutup rapat koordinasi.  (*)

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Safari Ramadan Berlanjut, Munafri Ajak Ulama dan Jemaah Perkuat Kolaborasi Bangun Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al Markaz Al Islami, Kamis (19/2/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi malam kedua Safari Ramadan Pemkot Makassar yang direncanakan berlangsung selama 30 hari penuh, menyasar hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar. 

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah, Munafri menyampaikan bahwa malam tersebut terasa sangat spesial. Pasalnya, keesokan harinya (tanggal 20) Februari, bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota memimpin Kota Makassar.

"Malam ini sangat spesial bagi kami, karena besok menjadi satu tahun proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar," kata Munafri. 

"Karena itu, kami hadir di tengah-tengah seluruh jemaah untuk memohon doa terbaik agar kami bersama Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan," sambung Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan, tujuan utama dari kepemimpinan yang dijalankan adalah menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Makassar. 

" Kami sangat memahami bahwa satu tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Menurutnya, Pemkot Makassar terus berupaya menutup celah bagi oknum aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.

Ke depan, Munafri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar. 

Dia menilai doa dan dukungan masyarakat, termasuk para ulama dan jemaah, menjadi energi moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.

"Doa-doa dari jemaah, doa dari masyarakat dan ulama menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik," imbuh Appi. 

"Kami akan terus melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang masih kurang, dan memastikan yang sudah baik bisa berjalan lebih baik lagi," tambahnya.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh SKPD. 

Dan Forkopimda akan terus bersinergi agar kegiatan pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekhusyukan.

"Kami akan terus bersama-sama memastikan bahwa di bulan Ramadan ini semua bisa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang," pungkasnya. (*)

Setahun Kepemimpinan Wali Kota Munafri Kepuasan Publik Tembus 80,1 Persen Kinerja Baik

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan tren positif. 

Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,1 persen terhadap kinerja pasangan MULIA sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin. Paparan hasil survei tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan MULIA.

"Satu tahun kepemimpinan Bapak Munafri dan Ibu Aliyah, hasilnya 80,1 persen warga puas atas kinerja pasangan MULIA," ujarnya dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat tersebut.

Menurut Ras, tingginya tingkat kepuasan publik ini menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun pertama masa jabatan.

Dalam paparannya, PPI menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 600 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Makassar.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 4,08 persen. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan panduan kuesioner terstruktur.

Metodologi tersebut, menurut PPI, dirancang untuk memastikan hasil survei merepresentasikan pandangan masyarakat Kota Makassar secara proporsional dan objektif.

Indikator Kinerja dan Persepsi Publik Tingginya angka kepuasan publik ini menjadi gambaran bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah kota berjalan sesuai harapan. 

Berbagai aspek yang umumnya menjadi perhatian dalam survei kepuasan publik meliputi pelayanan publik, penataan kota, stabilitas sosial, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

"Capaian ini juga memperkuat legitimasi kepemimpinan pasangan MULIA dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan," tuturnya. 

"Dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen lebih, pemerintah kota dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan visi pembangunan," sambung Pilkada ngamat kebijakan publik tersebut.

Hasil survei ini sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat program-program prioritas pada tahun kedua masa jabatan. 

Pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memiliki ruang yang cukup kuat untuk melakukan akselerasi pembangunan demi mewujudkan Makassar yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

Lembaga PPI juga merilis hasil riset terbaru terkait tingkat pengetahuan (awareness) dan kepuasan publik terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Hasilnya menunjukkan mayoritas program mendapat respons positif, meski beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan dari sisi sosialisasi.

Misalnya, program seragam sekolah gratis, berdasarkan hasil survei, tingkat awareness masyarakat terhadap program ini berada di angka sekitar 60 persen. Artinya, dari setiap 10 warga Makassar, baru enam orang yang mengetahui adanya program tersebut.

Meski tingkat pengetahuan publik belum merata, respons masyarakat yang mengetahui program ini tergolong sangat positif. 

Sebanyak 89,5 persen responden menyatakan puas terhadap program seragam sekolah gratis. Angka ini diperoleh dari kategori penilaian sangat puas dan cukup puas. 

"Dengan kata lain, hampir 90 persen warga yang mengetahui program ini memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaannya di lapangan," terangnya.

Program berikutnya yang menjadi perhatian adalah iuran sampah gratis. Hasil survei menyebutkan, program ini memiliki tingkat awareness yang jauh lebih tinggi dibanding program lainnya. 

Lebih dari 80 persen masyarakat Makassar mengetahui keberadaan program tersebut, bahkan hampir mendekati 100 persen.

Namun, dari sisi kepuasan, angkanya berada di level 62,2 persen. Meski masih tergolong mayoritas dan menunjukkan respons positif, angka ini dinilai belum ideal. 

"Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar program iuran sampah gratis dapat memberikan dampak yang lebih maksimal serta meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang," sebutnya.

Selanjutnya, program sambungan PDM gratis menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam hal sosialisasi. 

Tingkat awareness publik terhadap program ini tidak mencapai 40 persen, tepatnya hanya 34,8 persen masyarakat yang mengetahui keberadaannya. 

Kendati demikian, di antara mereka yang mengetahui program tersebut, sebanyak 57,9 persen menyatakan puas. 

"Mayoritas publik tetap memberikan apresiasi, meski ada sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu dibenahi oleh pelaksana program," ungkap Ras MD.

Sementara itu, rencana pembangunan stadion baru juga menjadi bagian dari survei. Karena proyek ini belum terlaksana, pendekatan pertanyaan lebih difokuskan pada tingkat pengetahuan dan keyakinan publik terhadap realisasinya.

Sebanyak lebih dari 54 persen responden mengetahui adanya rencana pembangunan stadion baru oleh Pemerintah Kota Makassar. 

Terkait lokasi, 73,1 persen masyarakat mengetahui bahwa stadion tersebut direncanakan dibangun di kawasan Untia, sedangkan 25,1 persen mengaku tidak mengetahui lokasinya.

Yang menarik, sebanyak 59,3 persen publik menyatakan yakin pembangunan stadion baru, program unggulan MULIA tersebut akan terlaksana. 

"Tingkat keyakinan ini dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan proyek tersebut," katanya, menjelaskan.

Sesnagkan, program Makassar Mulia Berjasa mencatat tingkat awareness paling rendah di antara program yang disurvei. Hanya 12,1 persen responden yang mengetahui keberadaan program ini. 

Angka tersebut menjadi catatan serius dalam hal sosialisasi.

Namun demikian, terdapat hal menarik. 

Dari responden yang mengetahui program tersebut, tingkat kepuasan mencapai 100 persen. Artinya seluruh responden yang mengenal program Makassar Mulia Berjasa memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaannya.

Adapun aplikasi Lontara Plus juga menjadi bagian penting dalam survei. Tingkat awareness terhadap aplikasi ini masih berada di angka 22 persen. 

Sebanyak 30 persen responden mengaku kurang tahu, dan 47 persen tidak mengetahui sama sekali. Dari mereka yang mengetahui keberadaan Lontara Plus, sebanyak 30,1 persen mengaku telah mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut. 

"Fitur yang paling sering diakses adalah layanan aduan masyarakat, dengan persentase mencapai 77,5 persen," tuturnya.

Terkait kecepatan respons terhadap aduan, lebih dari 70 persen responden menilai respons yang diberikan tergolong cepat. 

Angka ini dinilai cukup baik, mengingat aplikasi tersebut masih relatif baru namun sudah dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 90 persen responden juga menyatakan aplikasi Lontara Plus mudah digunakan. Bahkan 92,5 persen menilai aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan pemerintahan. 

Dibandingkan sebelumnya, ketika aduan harus melalui jalur birokrasi yang terbatas, kini masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui aplikasi dengan akses yang lebih terbuka.

Selain itu, 87,5 persen responden menilai kehadiran Lontara Plus membuat pemerintah lebih transparan. Di angka yang sama, 87,5 persen publik menyatakan puas terhadap program tersebut.

Secara keseluruhan, hasil survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan tren positif terhadap program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar. 

"Namun, tingkat Awareness (kesadaran) yang belum merata pada sejumlah program menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tutup Ras MD. (*)

Dukung Pelaku Usaha, Munafri-Aliyah Hadiri Festival Mulia Ramadan di Brand Kuliner dan UMKM di Kawasan Masjid Terapung Losari

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Festival Mulia Ramadan yang dipusatkan di pelataran Masjid Amirul Mukminin, kawasan Pantai Losari, Makassar.

Festival yang berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang Ramadan ini melibatkan sedikitnya 18 brand kuliner dan lima perusahaan pendukung, menghadirkan suasana religius yang berpadu dengan geliat ekonomi kerakyatan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Turut hadir sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar serta pendiri Masjid Amirul Mukminin, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pelibatan UMKM dalam festival ini menjadi bukti bahwa ruang-ruang publik religius juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan hadirnya festival ini, kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk bisa berkembang bersama pengurus masjid dan seluruh warga Makassar dalam memeriahkan amaliah Ramadan,” ujarnya.

Ia menilai pemusatan kegiatan di kawasan Masjid Terapung akan membuat aktivitas lebih terarah dan berdampak langsung terhadap tenant yang berpartisipasi.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, juga memastikan aspek kebersihan, keamanan, dan ketertiban menjadi prioritas utama selama festival berlangsung.

Munafri mengapresiasi keterlibatan para pelaku usaha kecil yang dinilai membutuhkan sentuhan kebijakan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

“Banyak sekali UMKM di Kota Makassar yang membutuhkan dukungan pemerintah agar usahanya bisa naik kelas. Momentum seperti ini harus kita manfaatkan bersama,” jelasnya.

Festival Mulia Ramadan tidak hanya menghadirkan bazar kuliner, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan lomba islami seperti lomba dai cilik serta rangkaian kegiatan edukatif bagi anak-anak.

Munafri mengajak masyarakat menjadikan kawasan Masjid Terapung Losari sebagai lokasi ngabuburit yang positif menjelang waktu berbuka puasa.

“Kami berharap warga Makassar yang ingin menunggu waktu berbuka bisa datang ke sini, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan setiap hari,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Festival Mulia Ramadan dapat menjadi agenda tahunan yang lebih meriah dan semakin berkualitas di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyampaikan bahwa dirinya telah menempati rumah jabatan, sehingga kebutuhan sahur pengurus masjid tidak lagi perlu dibebankan kepada panitia penyelenggara.

“Kalau sahurnya pengurus masjid, itu sudah jadi urusan saya, jangan lagi diurus,” ucapnya disambut apresiasi hadirin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, festival ini bukan hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang sehat dan inklusif.

“Festival Mulia Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Di bulan suci ini, mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang penuh berkah, kebersamaan, dan semangat berbagi,” ujarnya.

Aliyah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya dan menjadi identitas khas Ramadan di Makassar.

Festival Mulia Ramadan di Masjid Terapung Losari diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarwarga, menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat selama bulan suci.

Munafri menutup sambutannya dengan ajakan untuk menjaga kekompakan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ke depan.

“Hanya dengan kekompakan, persoalan-persoalan yang datang di tengah Pemerintah Kota Makassar bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.

(Red)