Lutim, Teropongsulawesi.com,— Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia kembali mencuat dalam audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak) bersama lintas komisi DPRD Luwu Timur, Senin (18/05/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur itu dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisa Suharjo, dan dihadiri sejumlah anggota lintas komisi DPRD.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Firmanuddin, menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap PTO (Petunjuk Teknis Operasional) CSR PT Vale dalam pelaksanaan program ambulans desa.
Menurut Firman, penyaluran CSR PT Vale seharusnya mengacu pada landasan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam PTO CSR perusahaan.
“Dalam penyaluran CSR PT Vale ada landasan yang jelas yaitu PTO. PTO itu sudah final. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan muncul persoalan seperti sekarang, maka patut diduga ada pelanggaran di dalamnya,” tegas Firman dalam audiensi.
Firman juga meminta agar persoalan ambulans CSR Vale tidak berhenti hanya pada polemik publik semata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda resmi DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
“Kita harap persoalan ini tidak sampai di sini. Sebaiknya diagendakan pemanggilan semua pihak agar ada penjelasan yang maksimal dan terbuka,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Muak menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan anggota DPRD Firmanuddin.
Menurut Aliansi Muak, PT Vale Indonesia diduga kuat telah melanggar PTO SDGs PPM 2023–2027 yang sebelumnya telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program CSR di wilayah pemberdayaan.
Aliansi Muak menilai persoalan ini bermula sejak kegiatan Kick Off CSR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu dan dihadiri pemerintah daerah, pihak Menegemen PT Vale,pemerintah kecamatan dan desa desa dari empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale.
Dalam kegiatan tersebut, kata Aliansi Muak, pihak manajemen PT Vale secara terbuka menyampaikan bahwa dana CSR akan disinergikan dengan program pemerintah daerah, termasuk pengadaan ambulans Garda Sehat desa.
“Dalam penyampaian manajemen jelas disebutkan bahwa PT Vale lewat dana CSR akan bersinergi dengan program pemerintah daerah yaitu pengadaan ambulans Garda Sehat,” ungkap perwakilan Aliansi Muak.
Aliansi Muak menilai perlu dipertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari hasil kesepakatan awal desa atau justru lebih banyak diarahkan dalam forum Kick Off CSR tersebut.
Karena itu, Aliansi Muak meminta publik tidak langsung menerima begitu saja apabila PT Vale menyatakan telah selesai bertanggung jawab hanya karena anggaran CSR telah disalurkan ke desa-desa pemberdayaan.
“Kalau PT Vale mengatakan sudah lepas tangan karena anggaran CSR sudah disalurkan ke desa, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena ada dasar dan arah program yang dibahas dalam Kick Off CSR bulan Desember,” tegas mereka.
Aliansi Muak juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ambulans CSR Vale, mulai dari PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, vendor hingga pihak terkait lainnya.
Mereka menilai langkah tersebut penting agar polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat dibuka secara terang dan tidak terus memunculkan spekulasi publik.
“Kami sependapat dengan anggota DPRD Firman agar semua pihak dihadirkan supaya persoalan ini jelas dan terbuka di depan masyarakat,” tutup Aliansi Muak. (Tim)


FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram