Final Grasstrack dan Motocross 2026 Digelar di Soppeng, Suwardi Haseng Siapkan Dukungan untuk Sukseskan Event

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng dipercaya menjadi tuan rumah Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete, Kabupaten Soppeng.

Penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi Soppeng untuk menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan olahraga otomotif sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sejak awal persiapan. Ia berharap kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan para pembalap, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat mendukung penuh kegiatan ini sejak awal. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Kabupaten Soppeng,” ujar Suwardi Haseng. Rabu (28/10/2026). 

Sebagai bagian dari upaya menyemarakkan acara, sejumlah artis turut diundang untuk menghibur masyarakat. Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya membantu menampung artis dan sebagian pembalap yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dukungan itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan acara sekaligus meningkatkan daya tarik kejuaraan bagi pencinta otomotif dari berbagai daerah.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 akan menghadirkan berbagai kelas perlombaan, mulai dari kelas utama, sporting class, kelas lokal Sulawesi Selatan, hingga kategori pembalap muda dan pemula.

Pada kelas utama, sejumlah kategori yang dipertandingkan meliputi Trail Tune Up 4L 180 CC Open, Trail Standar 4L 155 CC Open, BBK Modifikasi 4L 125 CC Open, serta kelas sport dan trail open.

Panitia juga menyediakan kelas lokal Sulawesi Selatan, termasuk Trail Standar 155 CC, BBK Standar 4L 125 CC, dan FFA lokal Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pembalap usia dini mendapat kesempatan untuk berkompetisi melalui kelas mini trail kelompok usia 7–10 tahun dan 12–15 tahun, serta kelas mini moto usia 11–15 tahun.

Beragam kategori tersebut diharapkan dapat membuka ruang kompetisi sekaligus mendukung pembinaan atlet otomotif, khususnya bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan di lintasan balap.

Selain persaingan di lintasan, panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang. Hadiah juara umum meliputi tiga unit sepeda motor Yamaha Mio, dua unit sepeda listrik, uang tunai, serta trofi.

Kemeriahan acara juga akan didukung penampilan DJ Pamela Safitri dari Duo Serigala, bersama Babyola dan Duta2000.

Doorprize bagi penonton turut disiapkan untuk menambah daya tarik kegiatan. Dengan kombinasi perlombaan dan hiburan musik, acara ini diharapkan dapat menarik kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah.

Selain mendorong perkembangan olahraga otomotif, pelaksanaan kejuaraan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kehadiran pembalap, tim pendamping, dan penonton berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di sekitar lokasi, termasuk sektor kuliner, perdagangan, dan jasa.

Dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan ini juga datang dari Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., Ketua KONI Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Sadri, S.E., serta Direktur Nurani Strategic Consulting Dr. H. Nurmal Idrus, S.E., M.M.

Dukungan juga disebut datang dari Ketua Umum IMI Pusat H. Moreno Suprapto dan Ketua IMI Sulawesi Selatan H. Najmuddin, S.E.

Final Kejurprov Grasstrack dan Motocross 2026 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Larakkiang, Pakkanretete.

Masyarakat dan pencinta otomotif diharapkan dapat hadir menyaksikan kejuaraan tersebut dengan tetap memperhatikan aturan keselamatan dan arahan panitia.

Melalui penyelenggaraan event ini, Kabupaten Soppeng diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah yang mendukung perkembangan olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Red)

Genangan Usai Hujan 30 Menit di Makassar, Abdul Rasyid Dorong Evaluasi Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Makassar, Teropongsulawesi.com, Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada 27 Oktober 2026 selama kurang lebih 30 menit menjadi momentum untuk menguji langkah mitigasi pemerintah kota dalam menangani persoalan genangan. Program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong kini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap fungsi drainase dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah titik dilaporkan mengalami genangan, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu mobilitas warga dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.

Menanggapi kondisi itu, Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong.

Pandangan tersebut dituangkan dalam kajiannya yang berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”

Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tidak hanya menjadi persoalan cuaca, tetapi juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kesiapan sistem drainase dalam menghadapi limpasan air.

Ia menilai, program pembersihan kanal merupakan langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disertai pemantauan kondisi saluran, evaluasi kapasitas drainase, serta pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten.

“Yang perlu dilihat bukan hanya apakah kanal sudah dibersihkan, tetapi apakah pembersihan tersebut berdampak pada kelancaran aliran air dan berkurangnya genangan ketika hujan turun,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Abdul Rasyid menegaskan, mitigasi genangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke saluran air.

Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan drainase berjalan secara terintegrasi.

Persoalan genangan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan kanal utama. Saluran lingkungan yang tersumbat, sedimentasi, kapasitas gorong-gorong yang terbatas, hingga hambatan aliran menuju kanal utama juga perlu diperiksa.

Karena itu, penanganan perlu dimulai dari identifikasi penyebab di setiap titik, agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam kajiannya, Abdul Rasyid mendorong agar evaluasi program bersih kanal tidak berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah sampah yang berhasil diangkut.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, seperti perubahan jumlah titik genangan, waktu surut air, kondisi saluran setelah pembersihan, serta frekuensi pemeliharaan.

Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan intensitas hujan, kondisi geografis, dan kapasitas drainase pada masing-masing kawasan.

Ia juga menilai audit teknis terhadap kanal dan gorong-gorong diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan di lapangan berkaitan dengan penyumbatan, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan peningkatan kapasitas saluran.

Dengan evaluasi berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih terarah dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola drainase di Makassar, Abdul Rasyid mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan audit teknis dan yuridis terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, serta titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi.

Kedua, menetapkan indikator kinerja drainase yang terukur, termasuk pemantauan waktu surut air dan perkembangan jumlah titik genangan.

Ketiga, mengembangkan pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai genangan dan saluran tersumbat serta memantau tindak lanjutnya.

Keempat, memperkuat partisipasi warga melalui RT/RW dan gerakan lingkungan, termasuk memberikan apresiasi kepada wilayah yang konsisten menjaga kebersihan saluran berdasarkan kriteria yang transparan.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penegakan aturan pengelolaan sampah agar kanal dan gorong-gorong tidak kembali dipenuhi sampah setelah dilakukan pembersihan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dan terkoordinasi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri.

Abdul Rasyid juga menyoroti pentingnya memperkuat gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih.

Gerakan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran di sekitar permukiman, dan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Semangat gotong royong serta nilai Siri' Na Pacce juga dapat menjadi landasan sosial untuk mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan pemerintah yang konsisten. Warga tidak dapat dibebani tanggung jawab menjaga kebersihan saluran tanpa dukungan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan penanganan teknis dari pihak terkait.

Abdul Rasyid berpandangan, genangan setelah hujan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh program mitigasi tidak efektif. Untuk menilai kinerja program secara objektif, diperlukan data mengenai intensitas hujan, kondisi drainase, lokasi genangan, dan waktu surut air.

Namun, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap program perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembersihan kanal merupakan bagian penting dari mitigasi, tetapi harus didukung perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal tidak cukup dinilai dari saluran yang tampak bersih setelah kerja bakti. Hal yang lebih penting ialah kemampuan sistem drainase mengalirkan air dengan baik dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Hujan pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan upaya mitigasi genangan di Kota Makassar berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar

Makassar, 28 Oktober 2026

Bupati Suwardi Haseng Gerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran, Pedagang Batu-Batu Disiapkan Pasar Darurat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tak ingin pedagang terlalu lama kehilangan mata pencaharian, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng kembali meninjau lokasi kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Selasa (27/10/2026). Pemerintah Kabupaten Soppeng kini memprioritaskan penyediaan lokasi berjualan sementara agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.

Area di belakang pasar yang terbakar disiapkan menjadi pasar darurat. Pemerintah daerah berharap tempat tersebut sudah bisa difungsikan pada hari pasar berikutnya, sehingga pedagang terdampak memiliki ruang untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons dampak kebakaran yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan tempat berjualan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendapatan para pedagang.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” kata Suwardi saat meninjau lokasi.

Selain memastikan persiapan pasar darurat, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu penanganan pascakebakaran. Personel Polres Soppeng, jajaran TNI, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para pelajar turut ambil bagian dalam pengamanan dan pembersihan puing-puing kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam menghadapi musibah. Dukungan bersama dinilai penting agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas masyarakat berangsur pulih.

Suwardi juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Soppeng dan Dandim beserta seluruh personel yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.

Di samping penyediaan tempat berjualan sementara, Pemkab Soppeng mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Namun, bentuk dan mekanisme bantuan tersebut tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Persoalan pemulihan pascakebakaran sebelumnya telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyusun langkah penanganan sesuai bidang masing-masing.

Koordinasi turut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyatakan bahwa laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Kepada para pedagang dan warga yang terdampak, Suwardi meminta agar tetap bersabar menghadapi musibah tersebut. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi agar kegiatan perdagangan bisa kembali berlangsung sembari menunggu penanganan lanjutan terhadap pasar yang terbakar.

Penyediaan pasar darurat diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan aktivitas ekonomi di Batu-Batu. Dengan demikian, para pedagang dapat kembali berusaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara upaya pemulihan pasar terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

(Taggi)

Bupati Suwardi Haseng Hadiri Apel Operasi Patuh 2026, Kolaborasi TNI-Polri dan Pemda Jadi Sorotan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen membangun budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Soppeng kembali ditegaskan melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2026 yang digelar Polres Soppeng, Senin (26/10/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenribali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban pengguna jalan.

Apel yang dimulai pukul 08.30 WITA tersebut dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Hadir pula Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., serta sejumlah unsur terkait.

Kesiapan lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan operasi ini. Personel dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PSC Kabupaten Soppeng, hingga gabungan siswa SMA turut mengikuti apel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Penyematan pita operasi kepada perwakilan personel Satlantas Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menjadi penanda kesiapan petugas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026.

Dalam arahannya, Kapolres Soppeng menegaskan bahwa penertiban lalu lintas harus disertai upaya membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tidak semestinya hanya muncul ketika petugas melakukan pengawasan, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

“Disiplin berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap pengguna jalan, bukan hanya karena adanya petugas. Saya menginstruksikan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, humanis, dan bertanggung jawab,” tegas AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta pelaksanaan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Pendekatan profesional dan humanis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengendara mengenai risiko pelanggaran lalu lintas.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman. Sebab, keselamatan di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kedisiplinan setiap pengguna jalan.

Kapolres berharap sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Soppeng.

Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Apel berakhir pukul 08.50 WITA dalam keadaan tertib. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan personel gabungan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 dengan mengedepankan ketertiban, keselamatan, dan tanggung jawab bersama.

(Taggi) 

Cegah Pasar Semrawut dan Macet, Kadishub Soppeng Turun Langsung ke Pasar Cabbenge

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Mengantisipasi potensi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Cabbenge, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., turun langsung meninjau kondisi pasar, Senin (26/10/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Dinas Perhubungan terhadap aktivitas perdagangan yang menggunakan bahu jalan, sehingga berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Pasar Cabbenge merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Soppeng. Tingginya aktivitas pedagang, pembeli, dan kendaraan, khususnya pada hari pasar, membutuhkan pengaturan yang baik agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan persoalan lalu lintas.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Ihsan menekankan pentingnya penataan lokasi berjualan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas di sekitar pasar.

“Penggunaan bahu jalan oleh pedagang berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat arus lalu lintas. Karena itu, diperlukan langkah-langkah penataan dan koordinasi dengan pihak terkait agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Ia berharap para pedagang memiliki kesadaran untuk menempati lokasi berjualan sesuai peruntukannya. Bahu jalan yang digunakan tidak semestinya untuk aktivitas perdagangan apabila hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Penataan kawasan pasar, menurut Dinas Perhubungan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi pedagang dan masyarakat. Kerja sama seluruh pihak diperlukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.

Pengguna jalan juga diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban saat melintas di sekitar Pasar Cabbenge, terutama ketika aktivitas perdagangan sedang ramai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dan pengawasan serta mendorong langkah penanganan sesuai kewenangan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Peninjauan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketertiban kawasan Pasar Cabbenge, sehingga kepentingan pedagang dalam menjalankan usaha dapat berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara aman dan lancar.

(Red)

Tinggalkan Agenda Golkar di Makassar, Suwardi Haseng Bergegas ke Lokasi Kebakaran Pasar Batu-Batu

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Musibah kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa membuat Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., segera mengalihkan perhatiannya dari agenda politik di Makassar ke kondisi masyarakat di daerahnya.

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), Suwardi langsung bertolak menuju Soppeng. Ia bahkan memilih tidak menghadiri acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point agar dapat melihat langsung kondisi pasar yang dilanda kebakaran pada Sabtu (24/10/2026).

Suwardi tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WITA setelah menyelesaikan prosesi pelantikan di Hotel Four Points Makassar. Kedatangannya menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap musibah yang berdampak pada aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Batu-Batu.

Di lokasi, Suwardi didampingi Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Kasat Intelkam Polres Soppeng, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng H. Asis Dahlan. Aparat keamanan dan masyarakat setempat juga berada di lokasi.

Penanganan Diminta Berjalan Cepat

Sebelum tiba di Soppeng, Suwardi telah berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten melalui sambungan video call. Ia meminta perangkat daerah bergerak cepat menangani dampak kebakaran tanpa menunggu kehadirannya secara langsung.

Instruksi tersebut mencakup pengamanan lokasi, pemantauan situasi pascakebakaran, serta pendataan warga dan pedagang yang terdampak. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat sebagai dasar penyiapan bantuan.

Bagi pedagang Pasar Sentral Batu-Batu, kebakaran ini bukan sekadar kerusakan tempat berjualan. Peristiwa tersebut juga menyangkut keberlangsungan usaha dan sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada aktivitas perdagangan sehari-hari.

Karena itu, penanganan pascakebakaran membutuhkan langkah konkret dan terukur. Pendataan kerugian, kejelasan bantuan, serta rencana pemulihan aktivitas pasar menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Kepulangan Suwardi setelah pelantikan menunjukkan bahwa situasi di Soppeng menjadi prioritas perhatiannya di tengah agenda partai. Kini, masyarakat dan pedagang terdampak menantikan tindak lanjut penanganan agar dampak kebakaran tidak berlarut-larut dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan.

Respons cepat di tahap awal perlu diikuti langkah pemulihan yang jelas, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga yang kehilangan tempat usaha maupun mengalami dampak lainnya akibat kebakaran tersebut.

(Taggi)