Bupati Suwardi Haseng Dampingi Penyambutan Pangdam XIV/Hasanuddin di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com,  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle hadir menyambut kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko di Makodim 1423/Soppeng, Rabu (19/8/2026).

Pangdam tiba di Makodim 1423/Soppeng, Jalan Merdeka Nomor 122, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, sekitar pukul 15.03 Wita. Kunjungan tersebut turut didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun Nawoko.

Kedatangan Pangdam disambut Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto bersama Ketua Persit KCK Cabang XXXI Kodim 1423/Soppeng Ny. Dias Eko Yuliyanto.

Bupati Suwardi Haseng hadir bersama sejumlah unsur Forkopimda Soppeng. Tampak pula Ketua DPRD Soppeng H.A. Muh. Farid, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, Kajari Soppeng Sulta D. Sitohang dan Ketua Pengadilan Negeri Soppeng Nur Kautsar Hasan.

Kehadiran Bupati dalam penyambutan tersebut memperlihatkan solidnya koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI dalam menjaga stabilitas wilayah.

Hubungan yang harmonis antara Pemkab Soppeng dan TNI dinilai penting untuk menciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut sekaligus menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati Suwardi Haseng juga terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor bersama TNI, Polri dan seluruh unsur Forkopimda. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat respons pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah.

Kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin di Soppeng turut diikuti sejumlah pejabat Kodam XIV/Hasanuddin, di antaranya Asintel Kasdam Kolonel Inf. Asyraf Aziz, Asops Kasdam Kolonel Inf. Dwi Agung Prihanto, Aster Kasdam Kolonel Arm Muh. Saifudin Khoiruzzamani, Aslog Kasdam Kolonel Arm Novi Herdian, Kapendam Kolonel Arm Andi Akbar serta Kasmin Pangdam Letkol Arm Emil Salim.

Penyambutan berlangsung di Makodim 1423/Soppeng dengan dihadiri personel Kodim, pengurus Persit dan sekitar 200 undangan.

Momentum kunjungan tersebut diharapkan semakin mempererat komunikasi kelembagaan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Media Jangan Jadi Alat Menyerang, Akbar Polo Soroti Fenomena Mantan Napi Korupsi

Makassar, Teropongsulawesi.com, Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo, angkat bicara soal fenomena mantan narapidana kasus korupsi yang kemudian terjun ke dunia jurnalistik.

Akbar menilai, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari sisi hak seseorang untuk kembali bekerja setelah menyelesaikan masa hukumannya. Ketika seseorang memilih profesi wartawan, ada tanggung jawab etik dan moral yang ikut melekat.

Menurutnya, profesi jurnalistik bertumpu pada kepercayaan publik. Karena itu, media harus dijalankan dengan prinsip independensi, verifikasi, keberimbangan, serta kepentingan masyarakat.

“Siapa pun berhak kembali bekerja setelah menjalani hukuman. Tetapi ketika memilih menjadi wartawan, standar etik profesi harus dijunjung. Jangan sampai media justru digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Akbar.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata mengenai latar belakang seseorang, melainkan bagaimana orang tersebut menjalankan profesinya setelah berada di dunia pers.

Jika sebuah media digunakan untuk memberitakan atau menyerang pihak tertentu, kata Akbar, publik berhak mempertanyakan independensi dan motif pemberitaan tersebut.

“Yang harus dilihat adalah praktik jurnalistiknya. Apakah berita dibuat berdasarkan fakta dan hasil verifikasi, atau ada kepentingan tertentu di baliknya,” ujarnya.

Akbar mengingatkan bahwa kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berarti wartawan bebas melakukan apa saja. Kebebasan tersebut tetap berjalan bersama tanggung jawab profesional.

Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial pers. Namun kritik harus tetap berbasis fakta dan tidak berubah menjadi fitnah, intimidasi, pemerasan maupun upaya membangun opini untuk kepentingan tertentu.

“Pers harus kritis. Tetapi kritik harus punya dasar. Jangan karena merasa punya media kemudian semua orang bisa ditekan atau diserang melalui pemberitaan,” tegasnya.

Ia juga mendorong organisasi wartawan, perusahaan media dan Dewan Pers untuk terus memperkuat pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan standar kompetensi wartawan.

Bagi Akbar, latar belakang seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghalangi haknya memperoleh pekerjaan. Namun, ketika masuk dalam profesi jurnalistik, setiap orang harus siap menjalankan konsekuensi etik sekaligus menerima kritik publik.

“Jangan menghukum seseorang untuk kedua kalinya karena masa lalunya. Tetapi masa lalu juga harus menjadi pelajaran. Setelah memilih menjadi wartawan, jangan merasa kebal terhadap aturan dan kritik,” katanya.

Akbar berharap dunia pers di Sulawesi Selatan tetap menjadi ruang bagi kontrol sosial yang sehat, bukan berubah menjadi alat kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Media harus berdiri untuk kepentingan publik. Kalau media kehilangan independensinya, yang terdampak bukan hanya nama wartawan atau perusahaan medianya, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pers,” pungkasnya.

Penulis: Akbar Hasan Noma, S.Sos (Dg Polo)

Pemerhati Profesi Jurnalis dan Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan

Bupati Suwardi Haseng Buka Malam Kesenian Liliriaja, Warga Antusias hingga Lapangan Cangadi Jadi Sorotan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Malam kesenian Kecamatan Liliriaja berlangsung meriah di Lapangan Andi Mahmud Cangadi, Selasa malam (18/8/2026). Ribuan warga memadati lokasi untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir langsung membuka kegiatan. Kehadiran Bupati disambut antusias masyarakat yang sejak awal memenuhi area lapangan.

Di hadapan warga, Suwardi mengaku tersentuh melihat semangat masyarakat Liliriaja dalam memeriahkan hari kemerdekaan.

“Sangat terharu dan bangga malam ini untuk Liliriaja. Penuh pesona dalam kebersamaan dalam merayakan HUT RI ke-81,” ujar Suwardi.

Menurutnya, kemeriahan tersebut menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa kedekatannya dengan Liliriaja telah terjalin jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Soppeng.

“Saya merasa bagian dari Liliriaja,” tegasnya.

Suwardi mengungkapkan, ketika masih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dirinya telah ikut mengarahkan sejumlah program pembangunan untuk wilayah Liliriaja.

Karena itu, berada di tengah masyarakat Liliriaja sebagai Bupati disebutnya memiliki makna tersendiri.

Bupati Janji Lanjutkan Pembenahan Lapangan

Tak hanya membuka malam kesenian, Suwardi juga membawa kabar terkait fasilitas Lapangan Andi Mahmud Cangadi.

Ia menyatakan penataan lapangan akan terus dilanjutkan. Tribun akan dibenahi agar semakin representatif, sementara fasilitas toilet juga akan disiapkan untuk menunjang kenyamanan masyarakat.

“Kalau mau buang air, tidak perlu lagi pulang ke rumah,” kata Suwardi yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan warga.

Bagi pemerintah daerah, pembenahan fasilitas publik tersebut menjadi bagian penting agar lapangan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, baik untuk kegiatan olahraga, kesenian maupun berbagai kegiatan sosial.

Sementara itu, Camat Liliriaja Andi Lukman Saransi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati. Ia menilai kehadiran Suwardi menunjukkan perhatian sekaligus kedekatan pemerintah dengan masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyisihkan waktu untuk hadir malam ini. Ini membuktikan kecintaan beliau kepada warga Liliriaja,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi penataan pelataran Lapangan Andi Mahmud Cangadi yang kini terlihat lebih baik dibanding sebelumnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Soppeng Andi Takdir Akbar Singke, Pj. Sekda Soppeng, para kepala SKPD, unsur Forkopimcam Liliriaja, kepala desa dan lurah, serta koordinator UPT Dinas Pendidikan.

Malam kesenian kemudian dilanjutkan dengan beragam penampilan masyarakat Liliriaja. Panggung hiburan menjadi ruang bagi warga untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat kebersamaan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kehadiran Bupati malam itu pun menjadi perhatian tersendiri. Sejumlah warga mengaku senang karena kepala daerah hadir langsung menyaksikan dan membuka kegiatan kesenian di tingkat kecamatan.

Bagi Liliriaja, malam tersebut bukan sekadar perayaan. Ada semangat kebersamaan, perhatian terhadap fasilitas publik, dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat yang ikut mewarnai perayaan kemerdekaan.

(Silviana)

Tengah Malam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Hadiri Renungan Suci di TMP Salotungo

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Di tengah keheningan malam, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama jajaran Forkopimda memberikan penghormatan kepada para pahlawan dalam Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Salotungo, Watansoppeng, Senin (17/8/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai tepat pukul 00.00 WITA tersebut menjadi salah satu rangkaian penting peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng. Apel dipimpin Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Eko Yulianto selaku Inspektur Upacara.

Bupati Suwardi Haseng hadir bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal. Kehadiran para pimpinan daerah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

Suasana semakin khidmat ketika obor dinyalakan di pusara para pahlawan. Cahaya obor yang menerangi makam di tengah gelapnya malam seakan menjadi simbol bahwa semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh padam dan harus terus diwariskan kepada generasi penerus.

Sebanyak 155 pahlawan dimakamkan di TMP Salotungo, terdiri atas 45 anggota Angkatan Bersenjata, lima Pegawai Negeri Sipil, 100 Pejuang Rakyat, dan lima Pahlawan Tak Dikenal.

Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan, pembacaan ikrar dan doa. Dalam ikrar tersebut ditegaskan bahwa perjuangan para pahlawan merupakan perjuangan generasi penerus yang harus dilanjutkan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara.

Momentum tersebut juga menjadi refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan pengabdian.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng di TMP Salotungo menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan berbagai kegiatan, tetapi juga diisi dengan penghormatan dan doa bagi mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga.

Rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung tertib dan khidmat. Setelah prosesi berakhir, peserta meninggalkan TMP Salotungo dengan membawa pesan yang sama: kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan warisan perjuangan yang wajib dijaga dan diteruskan.

(Silviana)

Malam Taptu di Soppeng Pecah, Bupati Suwardi Haseng Lepas Ribuan Peserta Bawa Obor Kemerdekaan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemandangan berbeda terlihat di pusat Kota Watansoppeng, Minggu (16/8/2026) malam. Ribuan peserta memadati jalanan membawa obor dalam pawai Taptu untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle secara langsung melepas peserta pawai. Kegiatan berlangsung semarak dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga komunitas.

Pelepasan pawai berlangsung dari halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng di Jalan Merdeka, Watansoppeng. Sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakil Bupati Selle KS Dalle.

Turut hadir Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, pejabat Pemkab Soppeng serta sejumlah unsur instansi dan organisasi yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Lautan Obor Penuhi Jalanan Kota

Ribuan peserta bergerak dalam satu barisan membawa obor kemerdekaan. Cahaya obor yang berjejer sepanjang rute menciptakan suasana penuh semangat sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Peserta berasal dari berbagai elemen, di antaranya Kodim 1423/Soppeng, Polres Soppeng, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, perangkat OPD, TP PKK, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, pelajar tingkat SD hingga SMA, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Pawai menempuh rute sekitar tiga kilometer dengan mengelilingi pusat Kota Watansoppeng.

Bupati Hadir di Tengah Semangat Kemerdekaan

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda menjadi bagian dari kemeriahan malam Taptu.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah peserta bahkan menyempatkan diri menyapa dan berjabat tangan dengan jajaran pimpinan daerah yang menyaksikan pawai.

Bagi masyarakat Soppeng, Taptu bukan hanya tradisi menjelang 17 Agustus. Pawai obor juga menjadi momentum memperkuat rasa persatuan, nasionalisme dan kebersamaan antarelemen masyarakat.

Berlanjut ke Renungan Suci

Usai pawai Taptu, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Soppeng dilanjutkan dengan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Salotungo pada pukul 23.30 Wita.

Renungan Suci menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

Semarak ribuan obor di Watansoppeng pun menjadi gambaran kuatnya semangat masyarakat Soppeng dalam menyambut 81 tahun Indonesia merdeka.

(Red)

Nurmal Idrus Buka Mata Para Bankir: Kompetensi SDM Jadi Senjata Hadapi Era Digital

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dunia perbankan sedang bergerak cepat. Digitalisasi, perubahan perilaku nasabah hingga tuntutan pelayanan yang semakin tinggi membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perbankan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Dr. H. Nurmal Idrus, SE, MM, Ketua Program Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng, saat menjadi pembicara utama dalam Forum Diskusi “Pengembangan SDM Perbankan & Sosialisasi Program Magister Manajemen (S2)” di Kantor Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan UNIPOL Soppeng itu mengangkat tema “Sinergi Akademik dan Industri Perbankan: Akselerasi Kompetensi SDM Menuju Perbankan Daerah yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Nurmal mengingatkan, tantangan perbankan saat ini tidak lagi sebatas bagaimana memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Bankir juga dituntut mampu membaca perubahan, memahami perkembangan teknologi serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang semakin kompleks.

“Perubahan teknologi, tuntutan pelayanan nasabah, transformasi digital, serta semakin kompleksnya tantangan manajemen menuntut tenaga profesional perbankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” ujar Nurmal.

Menurutnya, SDM menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun perbankan yang unggul. Karena itu, kemampuan teknis harus diimbangi dengan kompetensi manajerial.

“Dunia perbankan membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, analisis dan pengambilan keputusan,” tegasnya.

Nurmal juga menilai pendidikan Magister Manajemen memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kapasitas profesional. Program S2, kata dia, dapat menjadi ruang bagi para pekerja dan profesional untuk memperkuat wawasan manajemen sekaligus mempertajam kemampuan menghadapi persoalan di dunia kerja.

Ia menambahkan, kebutuhan pendidikan manajemen tidak hanya berlaku bagi kalangan akademisi. Para profesional yang sehari-hari berkecimpung dalam bidang keuangan, pemasaran, SDM, kepemimpinan hingga pengambilan keputusan strategis juga membutuhkan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan industri dengan dunia akademik. Sinergi keduanya dinilai penting agar pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas SDM di sektor perbankan.

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Andi Yusri Nuralam, SE, turut memberikan pengantar dalam kegiatan tersebut.

Menariknya, forum bersama Bank Sulselbar ini merupakan lanjutan dari kegiatan Nurmal Idrus bersama kalangan perbankan. Pekan sebelumnya, ia juga berbicara dengan tema serupa di hadapan para bankir BRI Cabang Soppeng.

Dua forum tersebut memperlihatkan bahwa isu peningkatan kompetensi SDM semakin mendapat perhatian di lingkungan perbankan.

Bagi Nurmal, penguatan SDM bukan sekadar kebutuhan jangka pendek, tetapi investasi untuk memastikan perbankan daerah tetap mampu beradaptasi, berkembang dan memiliki daya saing di tengah perubahan industri yang semakin cepat.

(Silviana/JOIN)

Bupati Suwardi Haseng Pasang Rem Belanja, Pelayanan Dasar Soppeng Tetap Jadi Prioritas

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta jajaran pemerintah daerah memperketat penggunaan anggaran menyusul keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Meski ruang fiskal terbatas, ia memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terabaikan.

Penegasan itu disampaikan Suwardi dalam rapat paripurna DPRD Soppeng yang membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan DPRD Soppeng.

Menurut Suwardi, kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyaringan lebih ketat terhadap setiap program dan kegiatan.

“Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap menempatkan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Ia meminta perangkat daerah tidak sekadar mengejar terserapnya anggaran, tetapi memastikan belanja yang dilakukan memiliki manfaat dan mendukung target pembangunan.

Program yang kurang produktif, tidak mendesak maupun tidak memberikan dampak nyata kepada masyarakat harus dikendalikan.

TAPD Diminta Jangan Loloskan Anggaran Tanpa Dasar Jelas

Suwardi juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih teliti dalam memverifikasi usulan perubahan anggaran dari setiap perangkat daerah.

Setiap usulan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur dan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

“Setiap usulan perubahan anggaran harus benar-benar berbasis kebutuhan riil, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Bupati berharap kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan demikian, perubahan anggaran tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi mampu menghasilkan belanja daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa serta insan pers.

Usai kesepakatan KUA-PPAS, masing-masing perangkat daerah akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pesan Suwardi jelas: anggaran boleh terbatas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut terbatas.

(Red)

Keliling Sejumlah Kecamatan, BGN Sulsel Periksa Kesiapan Dapur MBG di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sulawesi Selatan melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng, Kamis (13/8/2026).

Tim BGN yang dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KAPPG) Regional BGN Sulsel, Handayani, S.KM., MPH, bersama Kepala Regional SPPI BGN Muh. Abdi, Korwil dan jajaran SPPI, turun langsung mengecek kesiapan dapur MBG. Rombongan turut didampingi Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Pemantauan dilakukan dengan menyisir sejumlah kecamatan, mulai dari Marioriwawo, Lalabata hingga Liliriaja. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar kelayakan, kebersihan, keamanan pangan dan kelengkapan operasional.

Kunjungan pertama dilakukan ke dua dapur MBG di Kecamatan Marioriwawo, tepatnya di wilayah Takkalala, sekitar pukul 14.00 WITA.

Di lokasi, tim memeriksa kondisi bangunan, peralatan, alat masak, kelengkapan operasional hingga administrasi. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah persyaratan penting seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal, kualitas chef atau koki, serta kondisi kesehatan relawan.

Pengawasan terhadap standar tersebut menjadi semakin penting seiring pengetatan evaluasi BGN terhadap dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan. Pada 13 Agustus 2026, BGN juga mengumumkan penutupan permanen ratusan dapur MBG yang dinilai tidak layak.

Usai melakukan pemeriksaan di Marioriwawo, tim bersama Wakil Bupati Soppeng menuju Kantor Bupati Soppeng untuk mengikuti Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah pimpinan SKPD yang tergabung dalam Satgas MBG Daerah.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik, sekaligus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap dapur serta mitra pelaksana.

Setelah mengikuti rapat daring, rombongan kembali melanjutkan pemantauan ke dapur MBG di Kecamatan Lalabata. Tim kembali mengecek kondisi fasilitas, peralatan, kelengkapan operasional dan persyaratan pendukung lainnya.

Dari hasil pemeriksaan, secara umum dapur yang dipantau dinilai cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah dapur yang membutuhkan pembenahan agar seluruh standar yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

Perhatian khusus diberikan kepada dapur yang sebelumnya telah disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya. Pengelola didorong segera memperbaiki kekurangan yang ditemukan sehingga dapat memenuhi ketentuan dan kembali beroperasi sesuai standar.

Pemantauan bahkan berlanjut hingga malam hari. Setelah jamuan makan malam di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, tim BGN bersama Wakil Bupati kembali turun ke lapangan untuk memantau dua dapur MBG di Kecamatan Liliriaja.

Rangkaian kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komunikasi antara BGN, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Satgas MBG, yayasan dan mitra pelaksana.

Pemerintah daerah bersama seluruh pihak yang terlibat diharapkan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan diminta segera ditindaklanjuti agar kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjamin.

Dengan pemantauan langsung dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin tertata, memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu mendukung pemenuhan gizi anak-anak hingga ke wilayah perdesaan.

(Silviana)

Kios Disegel, L-KONTAK Tantang Perumda Pasar Buka Dasar Tagihan Rp598 Juta

Makassar, Teropongsulawesi.com, Penyegelan sejumlah kios di Pasar Niaga Daya oleh Perumda Pasar Makassar kembali memantik polemik. Di tengah klaim tunggakan sewa yang mencapai Rp598 juta, Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) meminta pengelola pasar membuka dokumen yang menjadi dasar penetapan tagihan tersebut.

Perumda Pasar Makassar sebelumnya menyatakan penyegelan dilakukan terhadap kios yang tercatat memiliki tunggakan kewajiban sewa periode 2021–2025. Pihak Perumda juga menyebut proses penertiban telah melalui tahapan SP1, SP2 hingga SP3.

Namun, pendamping pedagang dari L-KONTAK, Iswandi, mempertanyakan bagaimana angka Rp598 juta tersebut dihitung dan dokumen apa yang membuat nilai tersebut menjadi kewajiban para pedagang.

“Angka Rp598 juta itu dasar perhitungannya apa? Tarifnya berapa, untuk periode kapan, siapa yang menetapkan, dan dokumen apa yang membuat angka tersebut menjadi kewajiban pedagang?” ujar Iswandi. Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata soal ada atau tidaknya tunggakan, tetapi menyangkut dasar lahirnya kewajiban pembayaran.

L-KONTAK mempertanyakan apakah terdapat perjanjian sewa, izin pemanfaatan tempat usaha atau bentuk hubungan hukum lain antara Perumda Pasar dengan pedagang setelah berakhirnya kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan Kalla Inti Karsa pada 18 Juli 2021.

Iswandi juga menyoroti penggunaan SP1, SP2 hingga SP3 sebagai dasar tahapan penertiban.

Menurutnya, surat peringatan merupakan bagian dari mekanisme penagihan, tetapi tidak seharusnya menjadi dasar lahirnya kewajiban apabila hubungan hukum dan dasar tagihan belum jelas.

“Kalau pedagang disebut memiliki tunggakan, tunjukkan bukti hubungan hukumnya. Apakah ada perjanjian sewa atau dokumen lain yang menjadi dasar kewajiban tersebut?” katanya.

Di sisi lain, Perumda Pasar Makassar menyatakan penyegelan dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kuasa hukum Perumda, Juhardi, menyebut pedagang telah diberikan tahapan peringatan serta kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum dilakukan penyegelan.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi titik utama polemik antara pihak pengelola dan pedagang.

L-KONTAK juga meminta Perumda memperjelas status hukum tagihan tersebut.

Menurut Iswandi, masyarakat perlu mengetahui apakah nilai Rp598 juta itu dikategorikan sebagai sewa kios, jasa pengelolaan pasar, retribusi, pemanfaatan aset daerah atau bentuk penerimaan lainnya.

“Jangan sampai istilahnya berubah-ubah. Kalau disebut utang sewa, harus ada dasar hubungan sewanya. Kalau retribusi, harus ada dasar retribusi. Kalau jasa pengelolaan, harus jelas tarif dan hubungan hukumnya,” tegasnya.

Ia menilai keterbukaan mengenai kategori tagihan penting karena setiap jenis penerimaan memiliki dasar hukum dan mekanisme administrasi yang berbeda.

Selain tagihan, L-KONTAK mempertanyakan proses penyegelan di lapangan.

Menurut keterangan pedagang yang diterima pihaknya, petugas yang melakukan penyegelan diduga tidak memperlihatkan surat tugas atau dokumen perintah penyegelan kepada pedagang.

Padahal, Perumda Pasar menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan sanksi setelah tahapan peringatan dilalui. Perumda juga menyebut proses penertiban dikawal unsur Tripika dan Satpol PP serta dilakukan dengan pendekatan persuasif.

“Kalau prosedurnya sudah lengkap, silakan dibuka dokumennya. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui bahwa penyegelan benar-benar dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah,” kata Iswandi.

Meski mempertanyakan dasar tagihan, L-KONTAK menyatakan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pungutan liar.

Iswandi meminta seluruh dokumen terlebih dahulu diperiksa untuk mengetahui apakah penetapan tagihan dan tindakan penyegelan telah sesuai dengan ketentuan.

“Untuk sementara kami menyebutnya sebagai dugaan penetapan tagihan atau pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Apakah ada pelanggaran atau tidak, biarkan aparat yang melakukan pemeriksaan dan menentukan,” jelasnya.

Sebelumnya, L-KONTAK bersama asosiasi pedagang juga telah meminta Pemerintah Kota Makassar menunda penyegelan dan mendorong penyelesaian melalui dialog serta verifikasi hukum.

Kini, L-KONTAK kembali meminta Pemkot Makassar dan DPRD Kota Makassar turun tangan memeriksa dasar tarif, dokumen hubungan hukum, perhitungan Rp598 juta, penerbitan SP1-SP3 hingga surat tugas penyegelan.

“Kalau memang tagihan itu sah, buktikan dengan dokumen. Kalau memang pedagang memiliki kewajiban, tunjukkan dasar lahirnya kewajiban tersebut,” pungkas Iswandi.

Polemik tersebut kini menempatkan persoalan transparansi dan kepastian hukum sebagai sorotan utama. Di satu sisi, Perumda Pasar menyatakan penertiban dilakukan terhadap tunggakan sewa dan telah melalui prosedur. Di sisi lain, pendamping pedagang meminta dasar hukum serta dokumen penetapan tagihan dibuka secara transparan.

(Tim)

PND Memanas! Pedagang Minta Jalan Damai, Kios Malah Disegel Perumda Pasar

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Polemik pengelolaan Pusat Niaga Daya (PND) Makassar memasuki babak baru. Saat pedagang melalui kuasa pendamping hukumnya menawarkan penyelesaian secara damai, sejumlah kios justru disegel oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Penyegelan ini sontak memantik pertanyaan. Mengapa langkah tegas diambil ketika ruang dialog disebut masih terbuka?

Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) bersama Bantuan Hukum Amar Keadilan sebelumnya telah mengirim surat kepada Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya pada 6 Agustus 2026.

Surat tersebut berisi permohonan pengurangan tunggakan sewa dan denda. Pedagang juga menawarkan pembayaran secara bertahap sebagai bentuk itikad baik menyelesaikan kewajiban.

Namun, menurut L-KONTAK, upaya tersebut belum mendapat respons yang layak. Di tengah komunikasi yang masih berjalan, penyegelan kios kemudian dilakukan.

Ketua Umum L-KONTAK, Tony Iswandi, menilai tindakan tersebut berpotensi memperkeruh persoalan.

“Kami hadir membawa gagasan damai agar perselisihan tidak melebar. Para pedagang tidak menolak kewajiban, hanya meminta ruang adil, pengurangan beban, angsuran yang terjangkau, dan dialog terbuka,” tegas Iswandi. Selasa (11/8/2026). 

L-KONTAK menyebut persoalan PND tidak sesederhana perkara tunggakan sewa.

Ada sejumlah hal yang dinilai perlu dibuka secara terang, mulai dari status Hak Guna Bangunan (HGB) pedagang, dasar penetapan besaran sewa setelah berakhirnya masa berlaku SHGB, hingga status hubungan hukum setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelumnya.

Iswandi menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan Perumda dalam mengelola aset daerah.

Namun, kewenangan tersebut, kata dia, tetap harus dijalankan berdasarkan prosedur dan kepastian hukum.

“Penyegelan tidak seharusnya dilakukan saat upaya penyelesaian damai masih berjalan,” ujarnya.

Yang tak kalah menjadi sorotan adalah persoalan penagihan tunggakan sewa yang disebut mencapai lima tahun.

L-KONTAK mempertanyakan dasar hukum penagihan tersebut, terutama jika izin penggunaan tempat usaha maupun kerja sama dengan pihak terkait telah berakhir.

Mereka merujuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar. Perda tersebut tercatat dalam JDIH Pemkot Makassar dan berstatus berlaku.

“Bagaimana mungkin tunggakan sewa lima tahun ditagih, padahal Perumda belum mengeluarkan izin kerja sama atau penggunaan tempat kepada pedagang yang dimaksud?” kata Iswandi.

Ia juga mempertanyakan keberlanjutan perjanjian dengan Kalla Inti Karsa setelah masa kerja sama berakhir.

“Apakah perjanjian dengan Kalla Inti Karsa pernah diperpanjang setelah berakhir? Jika tidak ada dasar sah, bukankah ini perlu diperiksa lebih lanjut?” tegasnya.

L-KONTAK masih membuka ruang penyelesaian melalui dialog. Mereka meminta Perumda Pasar Makassar Raya duduk bersama pedagang untuk mencari skema yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Bagi pedagang, persoalan bukan sekadar soal membayar atau tidak membayar. Mereka menginginkan adanya kepastian mengenai dasar tagihan, besaran kewajiban, serta mekanisme pembayaran yang realistis.

Namun, jika proses penyegelan maupun penagihan nantinya ditemukan tidak sesuai prosedur, L-KONTAK menyatakan siap menempuh jalur hukum dan administratif.

Kini bola berada di tangan Perumda Pasar Makassar Raya.

Apakah polemik PND akan berakhir di meja dialog atau justru bergulir menjadi sengketa hukum?

Pedagang berharap persoalan tersebut segera menemukan jalan keluar sebelum konflik semakin melebar dan mengganggu aktivitas usaha di Pusat Niaga Daya.

(Tim)

Wabup Selle Pamer Wajah Baru TWA Lejja, Glamping Kini Cuma Selangkah dari Air Panas VIP

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Taman Wisata Alam (TWA) Lejja mulai menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Tak hanya datang untuk berendam di air panas, wisatawan kini bisa menginap di tengah alam melalui fasilitas camping ground dan glamour camping (glamping).

Wajah baru TWA Lejja tersebut diperkenalkan Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, Senin (10/8/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah lokasi glamping yang berada tidak jauh dari kolam air panas VIP.

Konsep ini memungkinkan wisatawan menikmati dua pengalaman sekaligus. Siang atau sore bisa menikmati air panas, sementara malam hari dapat bermalam dengan suasana alam Lejja.

Tak Sekadar Datang, Berendam, Lalu Pulang

Kehadiran glamping membuat pola kunjungan ke TWA Lejja berpotensi berubah.

Wisatawan kini punya pilihan untuk menghabiskan waktu lebih lama. Setelah menikmati kolam air panas, pengunjung bisa bersantai di area camping, berkumpul bersama keluarga atau komunitas, hingga menikmati barbecue.

Fasilitas tersebut menyasar wisatawan keluarga, pencinta alam maupun kelompok komunitas yang menginginkan pengalaman wisata alam dengan suasana lebih nyaman.

Camping Ground Dilengkapi Toilet dan Barbecue

Tak hanya menyediakan area untuk mendirikan tenda, camping ground TWA Lejja juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti toilet dan area barbecue.

Fasilitas barbecue dapat menjadi titik berkumpul pengunjung untuk menikmati suasana malam bersama keluarga, sahabat maupun komunitas.

Dengan konsep tersebut, TWA Lejja mulai diarahkan tidak hanya sebagai lokasi wisata air panas, tetapi juga sebagai tempat rekreasi alam dan ruang aktivitas bersama.

Diperkenalkan Saat HKAN 2026

Fasilitas baru ini diperkenalkan dalam rangkaian HKAN 2026 yang dipusatkan di TWA Lejja.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Soppeng, BBKSDA Sulawesi Selatan, KPH Walanae, anggota DPRD Soppeng, kelompok pencinta alam, Sispala serta tokoh masyarakat.

Momentum HKAN juga diisi dengan aksi penanaman pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan fasilitas wisata di kawasan konservasi pun tetap diharapkan berjalan seimbang dengan fungsi utama kawasan, yakni menjaga kelestarian alam.

Lejja Kini Punya Alasan untuk Menginap

Dengan hadirnya camping ground dan glamping, pilihan aktivitas wisata di TWA Lejja semakin lengkap.

Bukan hanya berendam di air panas, wisatawan kini bisa menginap, menikmati alam, barbecue dan berkumpul dalam satu kawasan.

Bagi Soppeng, fasilitas ini menjadi peluang untuk memperkuat TWA Lejja sebagai destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman lebih panjang.

Kalau sebelumnya orang datang ke Lejja untuk menikmati air panas, kini ada alasan baru untuk tinggal lebih lama.

Wabup Selle Dampingi Wagub Sulsel Pantau Stunting di Soppeng, Data Anak Diminta Divalidasi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan melakukan monitoring penanganan stunting di UPTD Puskesmas Sewo, Kabupaten Soppeng, Senin (10/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar.

Wakil Gubernur Sulsel meminta jajaran kesehatan di Kabupaten Soppeng tidak lengah dalam memastikan validitas data stunting. Seluruh 17 puskesmas di Soppeng diminta melakukan validasi secara berkala.

Menurut Wagub, data yang akurat sangat menentukan keberhasilan intervensi karena menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan terhadap anak yang mengalami masalah gizi.

“Saya mengajak 17 puskesmas yang ada di Soppeng untuk selalu memvalidasi angka stunting. Kita harus memastikan datanya benar,” tegasnya.

Wagub juga meminta seluruh anak yang tercatat mengalami stunting kembali menjalani pengukuran menggunakan antropometri.

“Semua anak yang stunting perlu dilakukan pengukuran kembali dengan antropometri. Kalau alatnya kurang, silakan ajukan ke provinsi, nanti kita bantu,” ujarnya.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi anak secara tepat dan tidak terjadi kesalahan dalam menentukan sasaran intervensi.

Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menyambut baik monitoring yang dilakukan Pemprov Sulsel. Ia menilai kunjungan langsung Wagub menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap upaya Pemkab Soppeng menekan angka stunting.

Selle mengatakan berbagai intervensi telah dilakukan pemerintah daerah bersama stakeholder terkait. Namun, seluruh upaya tersebut diharapkan benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

“Kita berharap angka stunting di Soppeng bisa terus turun sebagai hasil dari berbagai intervensi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholder,” kata Selle.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wagub Sulsel yang sekaligus Ketua TPPS Sulsel ke Puskesmas Sewo.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung Ibu Wakil Gubernur yang juga selaku Ketua TPPS Sulsel. Ini tentu menjadi perhatian dan dukungan bagi kami dalam upaya percepatan penanganan dan penurunan stunting di Soppeng,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub dan Wabup juga melihat langsung kondisi ibu dan balita yang mengalami persoalan gizi, termasuk anak stunting dan wasting.

Sejumlah bantuan turut diserahkan, berupa paket bantuan untuk ibu dan balita serta bibit tanaman bagi masyarakat.

Puskesmas Sewo melayani masyarakat di Kelurahan Bila, Desa Umpungeng dan Desa Mattabulu. Kondisi wilayah kerja yang berada di kawasan berbukit dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Wagub bersama Wabup di Puskesmas Sewo diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Pemkab Soppeng kini didorong memastikan data stunting benar-benar valid, pengukuran akurat, dan intervensi yang dilakukan mampu menurunkan angka stunting secara nyata.

(Silviana)

Wabup Selle Dampingi Wagub Sulsel Salurkan 10 Pompa Air ke Petani Ganra

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., M.M., saat menyerahkan bantuan 10 paket mesin pompa air kepada lima kelompok tani di Kampung Kenari Bakke, Dusun Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Senin (10/8/2026).

Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi petani di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi mengganggu ketersediaan air untuk lahan pertanian.

Sebanyak 10 paket pompa air diserahkan kepada lima kelompok tani. Setiap paket terdiri atas satu unit mesin pompa air Shark 8 PK, selang pengisapan sepanjang 6 meter dan selang pembuangan sepanjang 100 meter.

Lima kelompok tani yang menerima bantuan yakni Kelompok Tani Lakelling, Labotto Ulu, Mallanroe dan Lapallempa dari Desa Ganra, serta Kelompok Tani Mallitutue dari Desa Donri-Donri.

Bagi pemerintah daerah, bantuan tersebut bukan hanya soal penambahan peralatan pertanian. Sarana pompa air diharapkan menjadi salah satu solusi bagi petani untuk mempertahankan pengairan lahan ketika pasokan air mulai terbatas.

Wabup Selle Turun Dampingi Petani

Wabup Selle KS Dalle hadir langsung mendampingi Wagub Fatmawati Rusdi dalam agenda penyerahan bantuan tersebut.

Kehadiran Wabup sekaligus memperlihatkan sinergi Pemkab Soppeng dan Pemprov Sulsel dalam memperkuat sektor pertanian, khususnya menghadapi tantangan musim kemarau.

Penyerahan pompa air ini menjadi agenda terakhir kunjungan Wagub Sulsel di Kabupaten Soppeng.

Sebelumnya, Fatmawati Rusdi menyerahkan bantuan 20 mesin jahit dan 20 mesin obras kepada 40 perempuan di Soppeng sebagai dukungan terhadap pengembangan keterampilan dan usaha produktif.

Agenda Wagub kemudian berlanjut dengan monitoring penanggulangan dan percepatan penurunan stunting di Puskesmas Sewo, Kecamatan Lalabata.

Dari Perempuan, Stunting hingga Petani

Rangkaian kunjungan Fatmawati Rusdi di Soppeng menyasar sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan program penanganan stunting hingga dukungan sarana produksi pertanian.

Dalam kegiatan di Ganra, Wabup Selle turut bersama Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muh. Taufan, anggota DPRD Fraksi NasDem, Penjabat Sekda Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., jajaran pimpinan SKPD, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Soppeng, Camat Ganra Nurul Azmi, S.IP., M.M., Kapolsek Ganra Ipda Muhtadi, S.Sos., M.M., para kepala desa, unsur BPP dan penyuluh pertanian.

Dengan bantuan tersebut, petani di wilayah Ganra diharapkan lebih siap menghadapi musim kemarau. Pompa air yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan air dan mempertahankan produktivitas lahan pertanian.

Wabup Selle mendampingi, Wagub Fatmawati menyerahkan bantuan. Harapannya satu: petani Ganra tetap bisa mengolah lahan meski musim kemarau datang.

(Silviana)

Wabup Selle Tantang 40 Perempuan Soppeng: Mesin Jahit Jangan Cuma Disimpan!

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, meminta 40 perempuan penerima bantuan mesin jahit dan mesin obras tidak sekadar menerima bantuan, tetapi segera mengubahnya menjadi sumber penghasilan.

Pesan itu disampaikan Selle saat menghadiri kegiatan Piloting Ruang Bersama Indonesia bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, di Soppeng, Senin (10/8/2026).

Sebanyak 20 mesin jahit dan 20 mesin obras diberikan kepada 40 perempuan peserta pelatihan dari Kelurahan Jennae dan Desa Ganra. Masing-masing wilayah mendapat 20 penerima bantuan.

Di hadapan peserta, Selle bahkan menyampaikan peluang tambahan bantuan jika program tersebut berhasil.

“Kalau ini berhasil, Ibu Wagub akan tambah lagi. Insya Allah,” kata Selle.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi penerima bantuan. Menurut Selle, mesin yang telah diberikan harus segera dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bernilai jual.

Selle: Jangan Berhenti di Serah Terima

Selle menekankan bahwa keberhasilan program tidak boleh berhenti pada kegiatan penyerahan bantuan.

Para perempuan penerima diharapkan mampu mengembangkan keterampilan menjahit yang telah diperoleh selama pelatihan menjadi usaha produktif, baik secara individu maupun berkelompok.

“Yang penting bagaimana bantuan ini bisa dimanfaatkan dan memberikan hasil,” menjadi semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak diperjualbelikan.

“Perempuan harus berdaya dan mandiri, minimal membantu ekonomi keluarga. Alat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar produktif, jangan sampai dijual,” tegas Fatmawati.

Kini, 40 perempuan dari Jennae dan Ganra telah memiliki mesin untuk memulai langkah baru.

Bantuan sudah di tangan. Pelatihan sudah diberikan. Bahkan peluang bantuan tambahan sudah terbuka. Tinggal membuktikan: apakah mesin-mesin itu benar-benar mampu mengubah keterampilan menjadi penghasilan?

(Red)

Wabup Selle Tegaskan: Jangan Korbankan Lejja Demi Kepentingan Sesaat, BKSDA Larang Perluasan Sawah dan Kebun

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Masa depan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja menjadi perhatian serius dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (10/8/2026).

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan pesan tegas agar pengembangan kawasan wisata tidak dilakukan dengan mengorbankan fungsi konservasi.

Menurut Selle, TWA Lejja bukan sekadar objek wisata, tetapi merupakan bagian dari kekayaan alam yang memiliki fungsi ekologis dan harus diwariskan dalam kondisi tetap lestari.

“Alam yang terjaga adalah warisan paling berharga. Mari kita jaga kelestariannya, bukan hanya untuk hari ini, tetapi demi masa depan anak cucu kita,” tegas Selle.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah aktivitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Selle menegaskan, potensi wisata Lejja tetap harus dikembangkan, namun seluruh aktivitas di dalam dan sekitar kawasan mesti berpegang pada prinsip keberlanjutan.

Jangan Sampai Lejja Kehilangan Fungsi Konservasi

Selle mengingatkan, semakin besar potensi wisata yang dimiliki TWA Lejja, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungannya.

Pengembangan fasilitas wisata, kebersihan kawasan hingga aktivitas masyarakat, kata dia, harus berjalan beriringan dengan perlindungan hutan dan ekosistem.

“Menjaga alam hari ini berarti menjaga kehidupan generasi yang akan datang,” pesannya.

BKSDA: Sawah dan Kebun Boleh Dilanjutkan, Tapi Jangan Diperluas

Penegasan lebih keras datang dari Kepala BKSDA Sulawesi Selatan, Ir. Hasnawir, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Dalam kegiatan tersebut, Hasnawir menyoroti aktivitas pertanian yang telah berlangsung di kawasan konservasi. Ia menegaskan, lahan sawah maupun kebun yang sudah terlanjur dikerjakan masih dapat dilanjutkan, tetapi tidak boleh lagi diperluas.

“Silakan dilanjutkan, tetapi dengan syarat tegas jangan lagi menambah luasnya. Intinya, jangan ada perluasan baru di kawasan ini,” tegas Hasnawir.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang konsisten.

Tidak boleh ada pembukaan lahan baru yang berpotensi mengurangi kawasan atau mengganggu fungsi ekologis TWA Lejja.

Lejja Boleh Maju, Tapi Alam Tak Boleh Hilang

Pelaksana Harian Direktur Utama Perseroda Kabupaten Soppeng, Musdar, menyatakan komitmennya untuk terus membenahi pengelolaan TWA Lejja.

Pengembangan daya tarik wisata akan tetap dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kebersihan, keasrian dan kelestarian kawasan.

Momentum HKAN di Lejja pun mempertegas satu pesan: pariwisata dan konservasi tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama.

Sebab, jika pengembangan wisata hanya mengejar kepentingan jangka pendek tanpa menjaga daya dukung lingkungan, kawasan yang hari ini menjadi kebanggaan Soppeng bisa kehilangan fungsi alamnya di masa depan.

Karena itu, Lejja harus maju sebagai destinasi wisata, tetapi jangan sampai kemajuan tersebut dibayar dengan hilangnya alam yang menjadi kekuatan utama kawasan itu sendiri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Resort Pulhut TWA Lejja Andi Ahmad, S.H., serta sejumlah pihak terkait.

(Red)

Bupati Suwardi Haseng Datangi Korban Kebakaran di Rompegading, Bawa Bantuan hingga Santunan Pribadi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah ditunjukkan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng. Sehari setelah tiga rumah panggung terbakar di Dusun Paddempung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Suwardi turun langsung menemui para korban, Minggu (9/8/2026) malam.

Suwardi mendatangi tiga kepala keluarga yang rumahnya ludes terbakar. Dalam kunjungan tersebut, Bupati tidak hanya memberikan dukungan moril, tetapi juga membawa bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Bantuan yang diserahkan berupa sembako, beras, pakaian, kasur, terpal, serta sejumlah kebutuhan harian lainnya.

Suwardi juga memberikan santunan dari pribadi kepada tiga kepala keluarga korban kebakaran.

“Ini sekadar untuk meringankan beban keluarga. Semoga bermanfaat untuk kebutuhan sementara. Sabarki,” ujar Suwardi kepada korban.

Di hadapan keluarga korban, Suwardi meminta agar mereka tetap tabah menghadapi musibah. Ia mengingatkan agar keluarga tidak larut dalam kesedihan dan tetap saling menguatkan.

“Tidak ada yang mau kena musibah seperti ini. Yang penting sekarang tetap sabar, tetap semangat. Kita hadapi bersama-sama. Insyaallah ada jalan dan pemerintah akan membantu sesuai kemampuan,” katanya.

Dalam kunjungan itu, Suwardi didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufik Ramli, S.Sos., M.M., Plt. Kepala Dinas Pertanian, pejabat BPBD, serta Camat Liliriaja Andi Lukman Saransi.

Bupati juga menyempatkan diri berbincang langsung dengan para korban untuk mengetahui kondisi mereka setelah kebakaran. Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan.

Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 16.30 WITA. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah, kemudian merambat dengan cepat ke dua rumah panggung yang berada di sekitarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, tiga rumah beserta harta benda di dalamnya hangus terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Respons cepat Bupati Soppeng ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Selain bantuan pemerintah, santunan pribadi yang diberikan Suwardi diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan para korban untuk sementara waktu.

(Silviana)

Semarak HUT RI ke-81, Bupati Suwardi Haseng Lepas Gerak Jalan Indah Gapoktan, Desa Paroto Raih Juara III

Soppeng, Teropongsulawesi.com, – Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng berlangsung meriah. Ribuan petani dari delapan kecamatan tumpah ke jalan mengikuti Gerak Jalan Indah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Anjungan I Mangkawani tersebut diikuti 56 Gapoktan. Dengan mengenakan kostum beragam, membawa atribut pertanian dan menampilkan sejumlah atraksi kreatif, para peserta menyuguhkan pemandangan berbeda sepanjang rute 2.198 meter.

Gerak Jalan Indah Gapoktan secara resmi dilepas Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng melalui pengibaran bendera start.

Bupati Suwardi Haseng mengapresiasi tingginya antusiasme para petani yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya, gerak jalan bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi gambaran kuatnya kebersamaan masyarakat Soppeng.

“Petani merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Suwardi.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, persaudaraan, nasionalisme dan kekompakan di kalangan petani.

Suwardi juga mengajak seluruh peserta menjadikan momentum HUT Kemerdekaan sebagai kesempatan menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas, kedisiplinan, ketertiban dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Antusiasme masyarakat, khususnya para petani, menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan sosial dan budaya yang mampu menyatukan masyarakat,” ujarnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada panitia, jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan seluruh Gapoktan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Desa Pising Juara I, Paroto Berhasil Masuk Tiga Besar

Persaingan kreativitas antarpeserta berlangsung semarak. Berbagai kostum, atribut pertanian dan atraksi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan di sepanjang rute.

Hasil penilaian menempatkan Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, sebagai Juara I.

Juara II diraih Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, sementara Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, berhasil meraih Juara III.

Untuk kategori juara harapan, Harapan I diraih Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Harapan II diraih Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, sedangkan Harapan III diraih Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata.

Tidak hanya memberikan hadiah perlombaan, Bupati Suwardi Haseng juga memberikan tambahan hadiah pembinaan secara pribadi kepada peserta yang dinilai menampilkan kreativitas dan penampilan terbaik.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, S.Hut., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan dan kekompakan para petani.

“Gerak Jalan Indah ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan dan kekompakan para petani,” katanya.

Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Wakapolres Soppeng, para kepala SKPD dan bagian Setda, para camat, Pimpinan BRI Cabang Soppeng, koordinator BPP se-Kabupaten Soppeng, para penyuluh pertanian serta ribuan petani.

Gerak Jalan Indah Gapoktan menjadi salah satu warna dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Soppeng. Di balik kemeriahan kostum dan atraksi, kegiatan tersebut membawa pesan kuat tentang kebersamaan sekaligus penghargaan terhadap petani sebagai salah satu garda depan ketahanan pangan.

(Red)

Jadi Tersangka UU ITE, Taufik Hidayat Minta Perlindungan hingga ke Wakil Presiden

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Status tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE di Polrestabes Makassar tak membuat Ketua Gibran Center Sulawesi Selatan, M. Taufik Hidayat, memilih diam. Ia justru memperluas langkahnya dengan meminta perlindungan hukum ke sejumlah lembaga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI.

Taufik mengungkapkan, surat permohonan perlindungan hukum telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Komisi III DPR RI, Kapolri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bahkan, menurut Taufik, surat tersebut difasilitasi Ketua Umum Gibran Center untuk disampaikan ke Kantor Wakil Presiden RI di Jakarta.

Hal itu disampaikan Taufik melalui pesan WhatsApp, Sabtu (8/8/2026).

“Terima kasih atas bantuan Ketum Gibran Center yang telah membantu memfasilitasi saya, sehingga surat saya diminta untuk dibawa ke Kantor Wakil Presiden RI, Bapak Gibran Rakabuming Raka,” kata Taufik.

Mengaku Dikaitkan dengan Laporan ke KPK

Taufik menyebut permohonan perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan perkara yang kini dihadapinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Ia mengaitkan perkara tersebut dengan langkahnya melaporkan dugaan korupsi program seragam sekolah gratis di Kota Makassar kepada KPK.

Taufik mengklaim laporan tersebut telah melalui proses verifikasi dan kemudian ditangani lebih lanjut oleh KPK.

Menurut dia, aktivitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan korupsi tersebut justru berujung pada persoalan hukum yang kini menjerat dirinya.

Ia bahkan menyebut kondisi yang dialaminya sebagai bentuk kriminalisasi.

“Permohonan perlindungan hukum atas kriminalisasi terhadap diri saya akibat laporan dugaan korupsi seragam sekolah gratis di Makassar yang telah saya laporkan ke KPK,” ujarnya.

“Semakin Ditekan, Semakin Melawan”

Alih-alih mundur, Taufik menegaskan akan terus melakukan perlawanan melalui jalur hukum dan kelembagaan.

“Semakin kami ditekan, semakin kami melakukan perlawanan,” tegasnya.

Ia menyatakan langkah meminta perlindungan dilakukan karena dirinya merasa perlu mendapatkan jaminan dalam menjalankan hak untuk menyampaikan laporan maupun informasi kepada lembaga negara.

Bagi Taufik, persoalan yang dihadapinya bukan hanya menyangkut status tersangka, tetapi juga menyangkut keberaniannya dalam mengungkap dugaan penyimpangan yang menurut klaimnya telah dilaporkan kepada KPK.

Karena itu, ia memilih membawa persoalan tersebut ke sejumlah institusi, mulai dari LPSK, DPR RI, hingga pimpinan negara.

Tidak Mundur dari Proses Hukum

Meski mengajukan permohonan perlindungan, Taufik menegaskan dirinya tidak bermaksud menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

Ia mengaku siap menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tersebut.

Taufik berharap proses hukum yang menjeratnya dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Salam sejahtera untuk semua. Merdeka. Kebenaran takkan bisa dikalahkan,” tulis Taufik dalam keterangannya.

Sementara itu, proses hukum perkara dugaan pelanggaran UU ITE tetap menjadi kewenangan Polrestabes Makassar sebagai aparat penegak hukum.

Adapun klaim Taufik mengenai adanya keterkaitan antara perkara yang menjeratnya dengan laporan dugaan korupsi seragam sekolah gratis merupakan pernyataan dari pihak Taufik. Konfirmasi dari Polrestabes Makassar dan KPK diperlukan untuk memberikan perspektif yang berimbang mengenai perkara tersebut.

(AP/Red)

DPD PJI Sulsel Soroti Dugaan Larangan Peliputan oleh Oknum Polisi, Minta Kapolrestabes Makassar Lakukan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan tindakan yang dinilai tidak profesional oleh seorang oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar terhadap seorang jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6/8/2026) di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 77, Kecamatan Makassar, tepatnya di samping Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Saat itu, Tim Khusus (Timsus III) Satres Narkoba Polrestabes Makassar tengah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Di lokasi kejadian, jurnalis Gemanews.id yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengaku dilarang mengambil gambar oleh salah seorang anggota kepolisian yang berada di lokasi.

Selain larangan tersebut, Akbar juga menilai oknum anggota polisi itu menunjukkan sikap yang terkesan arogan dengan menunjuk ke arahnya ketika proses peliputan sedang berlangsung.

Menanggapi insiden tersebut, Humas DPD PJI Sulawesi Selatan, Dzoel SB, meminta Kapolrestabes Makassar beserta Kasat Narkoba Polrestabes Makassar untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kode etik maupun prosedur pelaksanaan tugas, maka tindakan tegas perlu diberikan.

"Kami meminta Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba melakukan evaluasi serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik. Anggota Polri perlu terus dibina agar memahami etika dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang," ujar Dzoel SB.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur adanya sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

"Jangan karena merasa sebagai anggota kepolisian kemudian bersikap arogan terhadap jurnalis, apalagi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas peliputan untuk kepentingan publik. Sinergi antara Polri dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing," tegasnya.

DPD PJI Sulawesi Selatan berharap pimpinan Polrestabes Makassar memberikan perhatian serius terhadap dugaan insiden tersebut agar tidak mencederai hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar terkait dugaan insiden tersebut.

Redaksi menegaskan bahwa informasi dalam berita ini bersumber dari keterangan DPD PJI Sulawesi Selatan. Demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi membuka ruang hak jawab serta klarifikasi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar apabila ingin memberikan tanggapan atau penjelasan resmi.(**)

Kapolres Baru Temui Bupati Soppeng, Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan dan Stabilitas Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Langkah awal membangun sinergi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dilakukan Kapolres Soppeng, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Setelah bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, kini Kapolres baru tersebut menemui Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen tersebut dimanfaatkan kedua pimpinan untuk memperkuat koordinasi serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengawal jalannya program pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan modal penting dalam menciptakan daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun investasi.

"Sinergi yang baik tentu akan mendukung kelancaran program-program pembangunan di daerah. Di sisi lain, koordinasi yang kuat juga penting untuk menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Soppeng agar tetap aman dan kondusif," ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, AKBP Hari Budiyanto menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Silaturahmi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng akan terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkesinambungan, kedua institusi diharapkan mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Kunjungan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol komitmen mempererat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng demi mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, maju, dan sejahtera.

(Silviana)