Temui Bupati Soppeng, IPPK Tegaskan Siap Terus Mengabdi untuk Pendidikan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng menggelar silaturahmi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi, tetapi juga momentum bagi IPPK untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai organisasi resmi yang mewadahi para purnakaryawan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Soppeng.

Ketua IPPK Soppeng, H.Andi Asis, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus meminta arahan terkait program dan langkah strategis organisasi ke depan.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujar Asis.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kehadiran para pengurus dan anggota IPPK. Ia menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi panjang para guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di daerah berjuluk Bumi Latemmamala.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” kata Suwardi Haseng.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan agar semangat pengabdian terhadap dunia pendidikan tetap terjaga meski telah memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman, wawasan, dan pemikiran para purnakaryawan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai sumber inspirasi dan masukan bagi generasi penerus.

Sebagai informasi, IPPK merupakan organisasi yang menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga karyawan struktural Kemendikbud. Organisasi ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta menyalurkan gagasan yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah maupun tingkat nasional.

Guru ASN Jarak Jauh di Soppeng Protes Aplikasi Setara: “Kami Bukan Robot!” Jam Pulang Jumat Jadi Sorotan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polemik pengaturan jam kerja ASN melalui aplikasi “Setara” makin panas dan memicu gelombang protes dari kalangan guru. Kali ini, para guru ASN yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya angkat bicara dan meminta pemerintah daerah segera mengembalikan jam pulang hari Jumat ke pukul 11.00 WITA.

Keluhan itu bukan tanpa alasan. Para guru mengaku kebijakan terbaru yang mengatur jam pulang hingga pukul 11.45 WITA membuat mereka kesulitan mengejar waktu salat Jumat, makan siang, hingga perjalanan pulang yang cukup jauh.

“Kami ini bukan tinggal dekat sekolah. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Pulang pukul 11.45 itu sangat mepet untuk salat Jumat,” ungkap salah satu guru ASN dengan nada kecewa.

Curhatan para guru langsung ramai diperbincangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai aturan dalam aplikasi Setara terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Ketua LSM LIDIK, Gasali Makkaraka, ikut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih bijak dan tidak hanya terpaku pada sistem administrasi digital semata.

“Guru-guru ini setiap hari berjuang menempuh perjalanan jauh demi mengabdi. Jangan sampai aplikasi terlihat lebih penting daripada aspek kemanusiaan dan kewajiban ibadah,” tegas Gasali. Jum'at (29/5/2026).

Menurutnya, aturan jam kerja hari Jumat semestinya memiliki perlakuan khusus karena berkaitan langsung dengan ibadah umat Islam. Ia juga mengingatkan bahwa disiplin ASN tidak boleh diterapkan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan.

“ASN memang harus disiplin. Tapi pemerintah juga wajib menghadirkan kebijakan yang adil, manusiawi, dan rasional,” tambahnya.

Isu ini langsung memancing komentar publik di media sosial. Banyak netizen mendukung aspirasi para guru dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi Setara.

“Digitalisasi itu bagus, tapi jangan sampai pegawai cuma dianggap angka dan menit kehadiran,” tulis salah satu komentar warga yang viral di media sosial.

Tak sedikit pula yang menilai aturan tersebut bisa berdampak pada kenyamanan kerja dan kualitas pelayanan pendidikan jika terus dipaksakan tanpa solusi.

Kini sorotan publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dalam merespons tuntutan para guru ASN tersebut. Akankah jam pulang Jumat kembali ke pukul 11.00 WITA? Atau aturan aplikasi Setara tetap dipertahankan?

Yang jelas, polemik ini sudah telanjur menjadi perhatian luas dan terus memancing perdebatan di tengah masyarakat.

(**)

Dilapangan Gasis, Bupati Soppeng Bersama Ribuan Warga Shalat Idul Adha 1447 Hijriah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan Shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, Rabu (27/5/2026).

Ribuan masyarakat memadati lokasi pelaksanaan shalat untuk merayakan Hari Raya Kurban dalam suasana religius dan penuh kebersamaan.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, jajaran Forkopimda, para kepala SKPD, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng.

Bertindak sebagai khatib, Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.H., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng. Sementara imam shalat dipimpin oleh Muh Tang Abu, S.Pd.I., M.Pd.I., Imam Masjid Agung Darussalam Watansoppeng.

Dalam khutbahnya, khatib mengajak umat Islam meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat nilai kepedulian sosial, persatuan, dan semangat berbagi melalui ibadah kurban.

Momentum Idul Adha tahun ini turut mencerminkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Soppeng. Berdasarkan data dari delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng, jumlah hewan kurban tercatat mencapai 1.475 ekor, terdiri atas 1.410 ekor sapi dan 65 ekor kambing.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berupa seekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot mencapai 924 kilogram.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, jumlah hewan kurban yang mencapai 1.475 ekor menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan nilai gotong royong masyarakat Soppeng.

“Alhamdulillah, semangat berkurban masyarakat Kabupaten Soppeng tahun ini sangat luar biasa. Ini mencerminkan tingginya rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama, sekaligus menjadi wujud nyata pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Soppeng, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Soppeng. Bantuan ini tentunya menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah,” tuturnya.

Bupati berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat ukhuwah islamiyah, memperkuat solidaritas sosial, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Silviana) 

AR Learning Center Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Kepenulisan Online, Peserta dari Berbagai Daerah Antusias Ikut Belajar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Minat masyarakat terhadap dunia jurnalistik dan kepenulisan terus mengalami peningkatan di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Kelas Pelatihan Jurnalistik dan Kepenulisan yang diselenggarakan oleh AR Learning Center secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Senin (25/5/2026). 

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan interaktif itu menghadirkan Andre Hariyanto sebagai pemateri utama. Ia merupakan Pemimpin Redaksi SuaraUtama.id sekaligus Kepala Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia.

Pelatihan ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, pegiat media sosial, aktivis organisasi, penulis pemula, hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam bidang jurnalistik, media digital, dan dunia kepenulisan.

Sejak awal kegiatan dimulai, suasana pelatihan berlangsung aktif dan komunikatif. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi materi yang disampaikan. Tidak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan, berdiskusi, hingga berbagi pengalaman mengenai dunia menulis dan media digital.

Dalam pemaparannya, Andre Hariyanto menegaskan bahwa kemampuan menulis merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat di era informasi saat ini. 

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat menjadi penyampai informasi kepada publik sehingga kemampuan literasi digital menjadi sangat dibutuhkan.

“Di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak cukup hanya menjadi pembaca informasi. Semua orang harus mampu memahami bagaimana menyampaikan informasi yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Menulis bukan sekadar merangkai kata, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka pelatihan.

Ia juga menjelaskan bahwa dunia jurnalistik memiliki peran besar dalam menciptakan ruang informasi yang sehat dan edukatif di tengah maraknya arus informasi di media sosial. Karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar jurnalistik dan etika penulisan menjadi hal penting bagi siapa saja yang ingin terjun di dunia media maupun kepenulisan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan berbagai materi dasar dan lanjutan mengenai jurnalistik dan teknik menulis. Materi tersebut meliputi pengenalan jurnalistik, teknik menulis berita, struktur penulisan 5W+1H, menentukan angle berita, teknik wawancara sederhana, hingga cara membuat judul berita yang menarik dan ramah mesin pencarian digital atau SEO.

Selain materi jurnalistik, peserta juga dibekali pemahaman mengenai kepenulisan kreatif. Dalam sesi tersebut, peserta belajar bagaimana membangun karakter tulisan, membuat artikel opini, feature, serta teknik menyusun tulisan yang menarik, mudah dipahami, dan memiliki nilai edukasi.

Andre Hariyanto mengatakan bahwa kemampuan menulis yang baik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ide, membangun edukasi publik, bahkan menjadi alat perubahan sosial di tengah masyarakat.

“Melalui tulisan, seseorang bisa memberikan inspirasi, menyampaikan gagasan, hingga menjadi bagian dari perubahan sosial. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk meningkatkan budaya literasi dan kemampuan menulis sejak dini,” katanya.

Kegiatan pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk praktik menulis berita secara langsung. Peserta diminta membuat berita berdasarkan tema tertentu, kemudian hasil tulisan mereka dievaluasi bersama agar peserta memahami kesalahan dan teknik penulisan yang benar sesuai kaidah jurnalistik.

Sesi praktik tersebut menjadi salah satu bagian yang paling diminati peserta karena mereka dapat langsung menerapkan materi yang telah dipelajari selama pelatihan berlangsung.

Beberapa peserta mengaku senang dan terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka menilai pelatihan online seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan akses belajar jurnalistik kepada masyarakat luas tanpa harus datang langsung ke lokasi kegiatan.

Salah satu peserta, Fajar Ahmad Wahyuddin, mengungkapkan bahwa materi yang diberikan sangat mudah dipahami meskipun disampaikan secara daring.

“Pelatihannya sangat bagus dan mudah dipahami. Materi yang diberikan lengkap mulai dari dasar jurnalistik sampai praktik menulis berita. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat yang ingin belajar menulis dan memahami dunia media,” ujarnya dalam sesi diskusi.

Dalam kesempatan itu, Andre Hariyanto juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam dunia jurnalistik. Ia menekankan bahwa seorang jurnalis maupun penulis harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan masyarakat.

Menurutnya, maraknya penyebaran berita hoaks dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial menjadi tantangan besar di era digital saat ini. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi yang baik agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu.

“Jurnalisme bukan hanya soal membuat berita cepat viral, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi publik. Etika, fakta, dan tanggung jawab moral harus menjadi dasar utama dalam setiap tulisan,” tegasnya.

Pelatihan jurnalistik dan kepenulisan yang digelar AR Learning Center ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang literasi digital dan komunikasi publik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan akan lahir generasi penulis dan jurnalis muda yang kreatif, profesional, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di tengah masyarakat digital.

Meski dilaksanakan secara virtual, kegiatan berlangsung lancar dan penuh kehangatan hingga akhir acara. Interaksi antar peserta dan pemateri tetap terasa dekat melalui diskusi aktif selama pelatihan berlangsung.

AR Learning Center berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah edukasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menulis, literasi digital, dan pemahaman jurnalistik di Indonesia.

Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami dunia jurnalistik dan kepenulisan, diharapkan ruang informasi digital di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih sehat, edukatif, profesional, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Fajar)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Dorong Optimasi Lahan Non Rawa Demi Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah melalui program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dibuka langsung oleh Bupati Suwardi Haseng di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan review SID ini menjadi tahapan penting sebelum program dilaksanakan di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh data, desain teknis, serta kebutuhan infrastruktur pertanian telah sesuai dengan kondisi riil sehingga program optimasi lahan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas petani dan memperluas indeks pertanaman.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pendukung, mulai dari pengolahan lahan, pembangunan irigasi, penyediaan sumber air, hingga sarana penunjang pascapanen.

Menurutnya, review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

“Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pertanian. Karena itu, seluruh hasil survei harus benar-benar diverifikasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Suwardi Haseng.

Program optimasi lahan non rawa tahun 2026 direncanakan mencakup area seluas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan tambahan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja sebagai bagian dari penguatan kawasan pertanian berbasis agropolitan.

Berdasarkan hasil SID, luas lahan hasil delineasi lapangan bahkan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare dibanding usulan awal. Data tersebut menunjukkan potensi pengembangan pertanian non rawa di Kabupaten Soppeng masih sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi pangan daerah maupun nasional.

Hasil review juga menunjukkan mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 200 atau dua kali panen dalam setahun. Tercatat sebanyak 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei diproyeksikan mampu mencapai target tersebut apabila didukung infrastruktur pengairan yang memadai.

Sumber air pada sebagian besar lokasi berasal dari air tanah atau sumur. Karena itu, infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan dalam program optimasi lahan ini berupa pembangunan pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Dari hasil SID, terdapat sekitar 132 lokasi yang membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Program ini sekaligus diperkuat melalui kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng, yakni “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 akan menggunakan sistem pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID juga disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Keberadaan sumur bor tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat realisasi program listrik masuk sawah sekaligus meningkatkan efisiensi pengairan pertanian di Kabupaten Soppeng.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, hasil review SID turut menemukan sejumlah catatan penting yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih harus diverifikasi sebelum penetapan final lokasi program dilakukan.

Tim penyusun SID juga menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan kapasitas sumber air pada 24 lokasi yang masih berada pada indeks pertanaman IP 100 atau baru satu kali panen per tahun.

Rekomendasi lainnya mencakup penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional serta pemeliharaan infrastruktur pertanian, percepatan penetapan lokasi dan dukungan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

Suwardi Haseng berharap seluruh proses review SID dapat menghasilkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program optimasi lahan non rawa benar-benar memberikan dampak nyata bagi petani. Pemerintah daerah menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas indeks pertanaman, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Kegiatan review SID tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

(Silviana)

Bupati Soppeng Lantik Andi Haeruddin Jadi PJ Sekda yang Baru

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali melakukan penataan struktur birokrasi melalui pelantikan Andi Haeruddin sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/5/2026).

Pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh penghormatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Soppeng, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah berbagai agenda pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya. Ia menekankan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya administrasi pemerintahan.

Menurut Bupati, seorang Sekda bukan hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak birokrasi, penjaga stabilitas organisasi perangkat daerah, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan seluruh unsur pemerintahan.

“Peran Sekretaris Daerah sangat penting dalam memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif, menjaga kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia berharap Penjabat Sekda yang baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, membangun komunikasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah, serta menjaga semangat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga dilantiknya pejabat baru.

Ia menilai kontribusi yang diberikan selama masa jabatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di Kabupaten Soppeng.

“Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran aparatur sipil negara untuk memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi dan kerja sama yang solid antarperangkat daerah.

Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Dengan dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah, saya yakin Penjabat Sekda dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu memperkuat kinerja birokrasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Soppeng,” tambah Bupati.

Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tertanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap koordinasi pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin optimal, serta pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif demi mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Silviana)

Bupati Soppeng Pimpin Rakor GTRA 2026, Fokus Penanganan Lahan Eks HGU dan Percepatan Revisi RTRW

Soppeng, Teropongsulawesi.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan agraria yang berkembang di daerah. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, lurah, hingga kepala desa.

Pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 lalu yang membahas optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang, termasuk penguatan pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan lahan di daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya berkaitan dengan penataan aset dan legalisasi lahan, namun juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta program strategis nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Reforma agraria harus mampu menjawab persoalan strategis pertanahan sekaligus mendukung program nasional, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan rakor antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, lahan PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB milik PT Perkebunan Nusantara di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja.

Lahan-lahan tersebut menjadi perhatian karena masa haknya telah berakhir, namun sebagian belum diperpanjang sehingga memerlukan langkah penanganan yang tepat sesuai regulasi dan kebutuhan daerah.

Selain fokus pada persoalan pertanahan, rapat koordinasi tersebut juga membahas progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memaksimalkan peran serta keterlibatan aktif dalam proses revisi RTRW agar dokumen tata ruang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah ke depan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, revisi RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan produktif di Kabupaten Soppeng.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan seluruh stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria dan penataan ruang dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dan solusi strategis guna memperkuat pelaksanaan reforma agraria, mempercepat penataan ruang daerah, serta mendukung implementasi program Asta Cita Presiden demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red)

Aliansi Muak: Program Ambulans CSR Vale Harus Dibuka Terang-Benderang di Hadapan Publik

Lutim, Teropongsulawesi.com,— Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia kembali mencuat dalam audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak) bersama lintas komisi DPRD Luwu Timur, Senin (18/05/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur itu dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisa Suharjo, dan dihadiri sejumlah anggota lintas komisi DPRD.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Firmanuddin, menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap PTO (Petunjuk Teknis Operasional) CSR PT Vale dalam pelaksanaan program ambulans desa.

Menurut Firman, penyaluran CSR PT Vale seharusnya mengacu pada landasan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam PTO CSR perusahaan.

“Dalam penyaluran CSR PT Vale ada landasan yang jelas yaitu PTO. PTO itu sudah final. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan muncul persoalan seperti sekarang, maka patut diduga ada pelanggaran di dalamnya,” tegas Firman dalam audiensi.

Firman juga meminta agar persoalan ambulans CSR Vale tidak berhenti hanya pada polemik publik semata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda resmi DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kita harap persoalan ini tidak sampai di sini. Sebaiknya diagendakan pemanggilan semua pihak agar ada penjelasan yang maksimal dan terbuka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Muak menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan anggota DPRD Firmanuddin.

Menurut Aliansi Muak, PT Vale Indonesia diduga kuat telah melanggar PTO SDGs PPM 2023–2027 yang sebelumnya telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program CSR di wilayah pemberdayaan.

Aliansi Muak menilai persoalan ini bermula sejak kegiatan Kick Off CSR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu dan dihadiri pemerintah daerah, pihak Menegemen PT Vale,pemerintah kecamatan dan desa desa dari empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale.

Dalam kegiatan tersebut, kata Aliansi Muak, pihak manajemen PT Vale secara terbuka menyampaikan bahwa dana CSR akan disinergikan dengan program pemerintah daerah, termasuk pengadaan ambulans Garda Sehat desa.

“Dalam penyampaian manajemen jelas disebutkan bahwa PT Vale lewat dana CSR akan bersinergi dengan program pemerintah daerah yaitu pengadaan ambulans Garda Sehat,” ungkap perwakilan Aliansi Muak.

Aliansi Muak menilai perlu dipertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari hasil kesepakatan awal desa atau justru lebih banyak diarahkan dalam forum Kick Off CSR tersebut.

Karena itu, Aliansi Muak meminta publik tidak langsung menerima begitu saja apabila PT Vale menyatakan telah selesai bertanggung jawab hanya karena anggaran CSR telah disalurkan ke desa-desa pemberdayaan.

“Kalau PT Vale mengatakan sudah lepas tangan karena anggaran CSR sudah disalurkan ke desa, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena ada dasar dan arah program yang dibahas dalam Kick Off CSR bulan Desember,” tegas mereka.

Aliansi Muak juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ambulans CSR Vale, mulai dari PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, vendor hingga pihak terkait lainnya.

Mereka menilai langkah tersebut penting agar polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat dibuka secara terang dan tidak terus memunculkan spekulasi publik.

“Kami sependapat dengan anggota DPRD Firman agar semua pihak dihadirkan supaya persoalan ini jelas dan terbuka di depan masyarakat,” tutup Aliansi Muak. (Tim) 

Pemkab Soppeng Targetkan 100 Kali Gerakan Pangan Murah Sepanjang 2026

Soppeng, Teropongsulawesi com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut dibuka langsung oleh Suwardi Haseng dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, aparat TNI-Polri, pelaku usaha pangan, distributor bahan pokok, serta ratusan masyarakat yang datang sejak pagi hari untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, hingga sejumlah bahan pangan lainnya yang dijual dengan harga subsidi atau di bawah harga pasar.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, pengendalian inflasi daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan sekadar menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik,” ujar Suwardi Haseng.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya menghadirkan program-program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara rutin di berbagai wilayah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Soppeng melalui program GASPOL Adhyaksa yang dinilai mampu memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung program pengendalian inflasi dan stabilitas pangan daerah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan semua pihak menjadi kekuatan besar dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional yang umumnya diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Pemerintah daerah terus menggencarkan pelaksanaan GPM di sejumlah kecamatan dan desa guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

Hingga pertengahan tahun 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Soppeng disebut telah berlangsung puluhan kali dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan selama tahun berjalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah agar tetap aman dan terkendali di tengah dinamika harga pasar.

Di lokasi kegiatan, masyarakat terlihat memadati area penjualan sejak pagi hari. Banyak warga mengaku terbantu dengan adanya program tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui pelayanan langsung yang dirasakan manfaatnya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah GASPOL Adhyaksa, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, inflasi daerah tetap terkendali, dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

(Red) 

Dilepas Menuju Embarkasi Makassar Bupati Soppeng Doakan 242 Jamaah Haji Jadi Haji Mabrur

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti Lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (19/5/2026), saat Suwardi Haseng melepas secara resmi keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Soppeng menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar.

Sebanyak 242 jamaah calon haji yang tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43 diberangkatkan pada kesempatan tersebut. Prosesi pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga jamaah yang memadati lokasi acara sejak pagi hari.

Momen keberangkatan itu menjadi salah satu peristiwa penuh emosional bagi para jamaah dan keluarga. Sejumlah keluarga tampak mengiringi keberangkatan dengan doa dan air mata haru, berharap para jamaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Dalam laporannya, panitia penyelenggara menyebutkan bahwa Kloter 41 terdiri atas 235 jamaah dengan rincian 64 laki-laki dan 171 perempuan. Sementara Kloter 43 berjumlah 7 jamaah yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan.

Jamaah calon haji asal Kabupaten Soppeng berasal dari delapan kecamatan. Kecamatan Marioriwawo menjadi penyumbang jamaah terbanyak dengan 102 orang, disusul Kecamatan Ganra sebanyak 54 orang dan Donri-Donri 40 orang. Selanjutnya Kecamatan Lilirilau 17 orang, Lalabata 15 orang, Marioriawa 3 orang, serta masing-masing 2 jamaah dari Kecamatan Citta dan Liliriaja.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jamaah calon haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

“Pelepasan jamaah haji ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh jamaah dapat berangkat dengan aman, nyaman, dan terlayani dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jamaah agar menjaga kondisi kesehatan, mengatur pola istirahat, serta menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan sempurna.

Selain itu, Suwardi Haseng meminta para jamaah untuk selalu menaati arahan petugas haji dan menjaga citra baik daerah maupun bangsa Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Bapak dan ibu adalah duta daerah dan bangsa. Tunjukkan sikap yang baik, saling membantu sesama jamaah, dan perbanyak ibadah agar kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan selama menjalankan ibadah haji.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mengucapkan selamat jalan kepada seluruh jamaah calon haji. Semoga diberikan kelancaran dalam beribadah dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat,” tuturnya.

Usai prosesi pelepasan, suasana hangat terlihat ketika Bupati Soppeng bersama Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng menyapa langsung para jamaah satu per satu. Banyak jamaah tampak tersenyum bahagia dan antusias mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah tersebut.

Sebelum bertolak menuju Makassar, Bupati bersama para jamaah juga melaksanakan salat subuh berjamaah di Gedung Lapatau Watansoppeng sebagai bentuk doa bersama demi kelancaran perjalanan ibadah haji tahun ini.

Berdasarkan jadwal keberangkatan, rombongan jamaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar pada Selasa siang pukul 14.00 WITA.

Kloter 41 selanjutnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.35 WITA. Kloter tersebut merupakan kloter gabungan yang juga diisi jamaah dari Kabupaten Gowa sebanyak 59 orang, Kabupaten Maros 1 orang, dan Kota Parepare 92 orang.

Sementara itu, Kloter 43 yang berjumlah 7 jamaah dijadwalkan bertolak menuju Madinah pada Kamis (21/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan itu antara lain Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, camat, Kapolsek Lalabata, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng.

(Aswan JS)

Aliansi Muak Desak Transparansi, Kejari Luwu Timur Mulai Telusuri Ambulans CSR

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat Desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Hal tersebut disampaikan langsung Kasi Intel Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak), Senin (18/05/2026), bersama Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Samuel Arum TF.

Menurut Deri Fuad Rachman, isu ambulans CSR Vale yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini telah masuk dalam perhatian Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan sementara dilakukan proses pengumpulan bahan keterangan serta data.

“Isu ambulans yang saat ini ramai telah menjadi atensi kami dan sementara kami lakukan pulbaket dan puldata,” ujar Deri Fuad Rachman.

Ia menjelaskan, proses tersebut masih berada pada tahap awal sehingga seluruh kemungkinan penanganan masih terbuka, termasuk oleh aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam tahap ini masih tahap awal. Jadi pihak penyidik kepolisian juga berhak melakukan hal tersebut. Ke depan kita melihat siapa yang lebih dulu menaikkan proses ini ke tahap penyelidikan,” jelasnya.

Deri Fuad Rachman juga menegaskan bahwa polemik ambulans CSR Vale saat ini telah menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

“Kami tekankan bahwa saat ini persoalan ini telah menjadi atensi bapak Kajari,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Samuel Arum TF menegaskan bahwa penanganan polemik ambulans CSR Vale berbeda dengan perkara dugaan seragam sekolah gratis yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kasus ini beda dan penyidikan seragam sekolah gratis tetap berjalan,” tegas Samuel Arum TF.

Usai audiensi, pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur bersama Aliansi Muak juga melakukan pernyataan pers dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta mempercayakan proses penanganan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Aliansi Muak mengapresiasi penyampaian Kejaksaan yang menyebut polemik ambulans CSR Vale telah memasuki tahap awal penelusuran.

Aliansi juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik luas.

Selain audiensi di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Aliansi Muak juga melakukan audiensi bersama lintas komisi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap polemik pengadaan ambulans CSR PT Vale.(*)

Wabup Soppeng Hadiri Peresmian SPPG Eks Polsek Lalabata, Tekankan Penguatan Gizi Masyarakat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana di Jalan Nene Urang, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tampak berbeda pada Sabtu (16/5/2026). Bangunan eks Polsek Lalabata lama yang sebelumnya tidak lagi difungsikan kini resmi dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Soppeng.

Peresmian tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang digelar secara serentak, meliputi Panen Raya Jagung Kuartal II, groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini turut diresmikan secara daring oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Di Kabupaten Soppeng, kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi eks Polsek Lalabata dengan dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Polres Soppeng, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng menyebut keberadaan SPPG sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan hanya sebatas peresmian fasilitas, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar peresmian gedung. Ini adalah investasi masa depan untuk masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan daerah,” ujar Wakil Bupati dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran SPPG diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, terarah, dan menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam program-program pemenuhan gizi.

Selain peresmian SPPG, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan momentum panen raya jagung yang menjadi simbol optimisme sektor pertanian di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat tani juga menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut.

Kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Soppeng.

Peluncuran serentak 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia juga menjadi perhatian dalam kegiatan ini.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis nasional dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan diresmikannya fasilitas baru tersebut, masyarakat Soppeng menaruh harapan besar terhadap peningkatan layanan sosial serta penguatan program ketahanan pangan di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Latemmamala itu.

Kegiatan peresmian berlangsung lancar, tertib, dan penuh antusiasme hingga selesai.

(Red)

Jelang Idul Adha, Pemkab Soppeng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Dorong Pemanfaatan QRIS

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan strategis tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga dirangkaikan dengan agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sinergi ketiga forum itu dilakukan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan.

Bupati Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dan terukur dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok yang lazim terjadi menjelang Idul Adha.

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh unsur TPID, yakni penguatan strategi pengendalian harga pangan, pemantauan intensif harga kebutuhan pokok di pasar, serta kesiapan menghadapi lonjakan harga sejumlah komoditas utama.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa komoditas seperti daging sapi, cabai, bawang, dan aneka bumbu dapur cenderung mengalami kenaikan harga cukup signifikan saat memasuki periode hari besar keagamaan nasional.

“TPID harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Selain fokus pada stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Selle KS Dalle yang memimpin jalannya rapat.

Ia menekankan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah, terutama melalui pemanfaatan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dalam aktivitas transaksi sehari-hari masyarakat.

QRIS merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah sistem pembayaran lintas aplikasi dompet digital maupun mobile banking.

Dengan sistem tersebut, masyarakat hanya perlu memindai satu kode QR untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan aman.

Menurutnya, penggunaan transaksi non-tunai juga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperluas inklusi keuangan masyarakat hingga ke tingkat Desa.

“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, antara lain Kapolres, Dandim 1423, dan Kajari Soppeng. Selain itu hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perbankan seperti BRI dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, hingga BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga statistik, hingga sektor perbankan menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng ini dinilai penting mengingat momentum Idul Adha biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi TPID serta dorongan penggunaan QRIS, pemerintah daerah berharap daya beli masyarakat tetap stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien serta modern.

(Silviana)

Kejari Soppeng Musnahkan Barang Bukti 26 Perkara Inkrah, Bupati Suwardi Haseng Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum

Soppeng, Teropongsulawesi.com,— Suasana halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (12/5/2026), tampak berbeda dari biasanya. Berbagai barang bukti dari puluhan perkara pidana dimusnahkan secara terbuka di hadapan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum.

Dari total 26 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), kasus narkotika menjadi yang paling dominan. Sebanyak 16 perkara di antaranya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum di Kabupaten Soppeng.

Acara dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, dan dihadiri sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Sudarmin, serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Dalam pemusnahan tersebut, aparat memusnahkan sabu seberat 36,97 gram beserta 411 plastik sachet bekas pembungkus narkoba, alat hisap sabu, timbangan digital, dan berbagai barang bukti lainnya dari sejumlah tindak pidana.

Selain perkara narkotika, barang bukti dari kasus pencurian, penganiayaan, pelanggaran Undang-Undang ITE, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kelalaian berkendara juga turut dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan sesuai jenis barang bukti. Narkotika jenis sabu dilarutkan ke dalam air hingga tidak dapat digunakan kembali, sementara barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar sampai hancur.

Tingginya jumlah perkara narkotika yang ditangani dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan terus memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan daerah dari ancaman narkotika dan tindak kriminal lainnya.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata komitmen penegakan hukum,” ujar salah seorang peserta kegiatan.

Masyarakat pun berharap pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah Soppeng semakin diperketat guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

(Silviana Eliza)

Ratusan Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung 2026, Bupati : Penyaluran Benih Harus Sesuai CPCL

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah daerah tersebut. Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bantuan benih pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi dilakukan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegas Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan bantuan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Soppeng.

“Kalau bantuan ini disalahgunakan, bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencoreng nama baik daerah kita di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dalam program tahun 2026 tersebut, sebanyak 221 kelompok tani menerima bantuan benih. Rinciannya, 95 kelompok tani memperoleh bantuan benih padi, sementara 126 kelompok tani lainnya menerima bantuan benih jagung.

Pemkab Soppeng menerima alokasi bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Benih yang disalurkan terdiri dari beberapa varietas unggul, yakni Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara itu, bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih sebanyak 106.200 kilogram varietas NK 306.

Suwardi menjelaskan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok tani penerima.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” katanya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok tani memahami tata cara penyaluran, penggunaan benih, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program bantuan benih tersebut dapat mendorong peningkatan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mendukung program nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.

(Red)

Satlantas Soppeng dan Mahasiswa Turun Langsung Edukasi Warga, Ini Pesan Pentingnya

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas terus dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Soppeng. Kali ini, edukasi langsung menyasar warga Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Sabtu malam, 9 Mei 2026, sekitar pukul 20.00 WITA.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna tersebut menjadi bagian dari program sosialisasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) sekaligus pengenalan layanan Call Center 110 Polri kepada masyarakat.

Menariknya, kegiatan ini tidak hanya melibatkan personel kepolisian, tetapi juga menggandeng mahasiswa Universitas Lamappapoleonro sebagai bentuk sinergi edukatif antara aparat penegak hukum dan kalangan akademisi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Sejak kegiatan dimulai, warga terlihat antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Mereka tampak serius mendengarkan berbagai materi yang disampaikan petugas Satlantas terkait pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) yang kini mulai diterapkan untuk meningkatkan disiplin pengendara.

Masyarakat dijelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas saat ini dapat terekam secara otomatis melalui perangkat elektronik dan kamera pemantau. Oleh karena itu, seluruh pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta lebih berhati-hati saat berkendara.

Selain membahas aturan lalu lintas, sosialisasi juga diisi dengan pengenalan layanan Call Center 110 Polri yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam penuh.

Petugas menjelaskan bahwa layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai kondisi darurat maupun kejadian yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian secara cepat.

Mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, bencana alam, gangguan keamanan, hingga situasi mendesak lainnya, seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui layanan tersebut.

Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Soppeng, AIPTU H. Mahmuddin Arsyad, bersama personel Satlantas lainnya, yakni AIPDA Armin Arfah dan BRIPDA Anugrah Saputra.

Kehadiran personel kepolisian bersama mahasiswa di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dari warga setempat. Banyak warga menilai kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan edukasi secara langsung dan mudah dipahami.

Masyarakat juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin agar kesadaran tertib berlalu lintas semakin meningkat, khususnya di lingkungan pemukiman dan kalangan generasi muda.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Menurutnya, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, tetapi memerlukan dukungan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pendekatan preventif dan edukatif akan terus dikedepankan oleh Polres Soppeng guna menekan angka pelanggaran lalu lintas maupun fatalitas kecelakaan di wilayah Kabupaten Soppeng.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” ujar AKBP Aditya Pradana.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara Polri, mahasiswa, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Bupati Soppeng Perkuat Pertanian Modern, Program PM-AAS Resmi Dimulai di Liliriaja

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memulai program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui kegiatan tanam perdana yang digelar di Kelurahan Apanang, Jumat (8/5/2026).

Pelaksanaan program tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Fadjry Jufri. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kementerian, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani setempat.

Program PM-AAS menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut, petani diperkenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern seperti alat tanam mekanis dan penggunaan drone pertanian untuk mendukung pengelolaan sawah.

Bupati Soppeng menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini, termasuk keterbatasan tenaga kerja dan tuntutan peningkatan produksi pangan.

“Melalui program ini, petani dapat bekerja lebih efektif dengan bantuan mekanisasi dan teknologi modern. Pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan agar petani mampu mengikuti perkembangan pertanian saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa modernisasi pertanian bukan berarti mengurangi peran petani, melainkan memberikan kemudahan dalam proses budidaya hingga panen.

Keberhasilan uji coba program PM-AAS sebelumnya menjadi alasan utama pemerintah pusat memperluas cakupan program di Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2025, program tersebut diterapkan di lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Marioriawa dan berhasil menghasilkan produktivitas padi hingga 10,4 ton per hektar.

Atas capaian tersebut, luas pengembangan program PM-AAS di Soppeng meningkat menjadi 120 hektar pada tahun 2026. Rinciannya, 100 hektar berada di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektar di Kecamatan Marioriawa.

Menurut Fadjry Jufri, Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan karena didukung sumber daya pertanian yang cukup baik serta kesiapan petani dalam menerima inovasi teknologi.

Selain Soppeng, program pertanian modern nasional PM-AAS juga diterapkan di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng Rappang, Bone, dan Maros.

Program ini mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dan drone guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penerapan PM-AAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah di masa mendatang.

(Silviana)

Bupati Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Penguatan Talenta ASN Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Suwardi Haseng menghadiri kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem manajemen talenta bagi pejabat eselon dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta diharapkan mampu melahirkan aparatur yang unggul, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kolaborasi dan pengembangan talenta menjadi langkah penting menuju birokrasi yang semakin maju dan berdaya saing,” ujar Suwardi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa penerapan manajemen talenta sangat penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Bagaimana kabupaten/kota kita juga mengikuti sistem penerapan manajemen talenta secara penuh. Sistem ini sangat bagus karena mempercepat pelaksanaan visi misi Bapak Presiden di daerah maupun di provinsi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh bagi pejabat dan ASN.

Menurut Prof. Zudan, penerapan manajemen talenta menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyiapan kader-kader ASN terbaik.

“Dengan manajemen talenta, visi misi kepala daerah bisa lebih cepat tercapai karena dijalankan oleh kader-kader terbaik. Ke depan, kalau sistem ini sudah matang, maka mencari kader pemimpin birokrasi akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menerapkan sistem manajemen talenta pada pejabat eselon II, III, dan IV sejak 2025 hingga awal 2026.

(Silviana) 

Mewakili Bupati, Pj Sekda Soppeng Lepas 333 Jemaah Calon Haji Kloter 21

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng secara resmi melepas keberangkatan sebanyak 333 Jemaah Calon Haji (JCH) yang tergabung dalam Kloter 21 musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Selasa (5/5/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (5/5/2026), diselimuti suasana haru, doa, dan harapan dari keluarga yang turut mengantar.

Sejak pagi hari, ratusan jemaah bersama keluarga telah memadati lokasi acara. Tangis haru dan pelukan hangat mewarnai momen perpisahan, sementara lantunan doa dipanjatkan demi kelancaran perjalanan menuju Tanah Suci.

Para jemaah tampak mengenakan pakaian seragam haji, membawa koper serta perlengkapan ibadah, siap menjalani rukun Islam kelima.

Mewakili Bupati Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan penting kepada seluruh jemaah.

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, serta keikhlasan.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng mengucapkan selamat jalan kepada seluruh jemaah. Kami mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan lancar, diberikan kesehatan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan memperoleh predikat haji yang mabrur,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci.

Menurutnya, kebersamaan dan saling tolong-menolong menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan ibadah haji, mengingat padatnya aktivitas serta perbedaan kondisi lingkungan.

Sebanyak 333 jemaah yang diberangkatkan terdiri dari 93 laki-laki dan 240 perempuan.

Mereka dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar pada pukul 14.00 WITA di hari yang sama, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah pada Rabu (6/5/2026) pukul 13.35 WITA.

Dalam Kloter 21 ini, jemaah asal Kabupaten Soppeng akan bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Gowa sebanyak 31 orang serta Kabupaten Enrekang sebanyak 23 orang.

Kebersamaan lintas daerah ini diharapkan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh jemaah telah melalui proses persiapan yang matang, mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan, hingga kelengkapan administrasi.

Hal ini dilakukan guna memastikan para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan optimal.

Sementara itu, untuk gelombang berikutnya, pemberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Soppeng dijadwalkan pada 19 Mei 2026 melalui Kloter 41 dan 43 dengan total 235 jemaah.

Turut hadir dalam prosesi pelepasan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, para camat, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan moral sekaligus doa bagi kelancaran ibadah para jemaah.

Dengan iringan doa dan harapan dari seluruh masyarakat, keberangkatan jemaah calon haji ini diharapkan menjadi awal perjalanan spiritual yang penuh berkah, serta membawa pulang pengalaman religius yang mendalam bagi kehidupan ke depan.

(Silviana)

Sekda Soppeng Pimpin Upacara Hardiknas 2026, Tekankan Kolaborasi Pendidikan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng, H. Andi Muhammad Surachman, memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Soppeng, Senin (4/5/2026).

Upacara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMN dan BUMD, Dewan Pendidikan, PGRI, serta insan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA.

Dalam rangkaian kegiatan, Sekda Soppeng menyerahkan penghargaan kepada sejumlah sekolah dan pelajar berprestasi yang telah mengharumkan daerah di tingkat provinsi hingga nasional. Penyerahan dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Andi Sumangerukka serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Aryadin.

Sejumlah prestasi yang diapresiasi antara lain juara nasional lomba dokumentasi revitalisasi sekolah, festival etnik model, penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi, hingga kompetisi cerdas cermat tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Amanat tersebut menekankan pentingnya transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) guna mendorong peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Selain itu, ditegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Soppeng menjadi bagian dari refleksi bersama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul di tingkat nasional.

(Silviana)