Aliansi Muak: Program Ambulans CSR Vale Harus Dibuka Terang-Benderang di Hadapan Publik

Lutim, Teropongsulawesi.com,— Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia kembali mencuat dalam audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak) bersama lintas komisi DPRD Luwu Timur, Senin (18/05/2026).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur itu dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisa Suharjo, dan dihadiri sejumlah anggota lintas komisi DPRD.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Luwu Timur, Firmanuddin, menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap PTO (Petunjuk Teknis Operasional) CSR PT Vale dalam pelaksanaan program ambulans desa.

Menurut Firman, penyaluran CSR PT Vale seharusnya mengacu pada landasan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam PTO CSR perusahaan.

“Dalam penyaluran CSR PT Vale ada landasan yang jelas yaitu PTO. PTO itu sudah final. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan muncul persoalan seperti sekarang, maka patut diduga ada pelanggaran di dalamnya,” tegas Firman dalam audiensi.

Firman juga meminta agar persoalan ambulans CSR Vale tidak berhenti hanya pada polemik publik semata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui agenda resmi DPRD dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kita harap persoalan ini tidak sampai di sini. Sebaiknya diagendakan pemanggilan semua pihak agar ada penjelasan yang maksimal dan terbuka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Muak menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan anggota DPRD Firmanuddin.

Menurut Aliansi Muak, PT Vale Indonesia diduga kuat telah melanggar PTO SDGs PPM 2023–2027 yang sebelumnya telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program CSR di wilayah pemberdayaan.

Aliansi Muak menilai persoalan ini bermula sejak kegiatan Kick Off CSR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu dan dihadiri pemerintah daerah, pihak Menegemen PT Vale,pemerintah kecamatan dan desa desa dari empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale.

Dalam kegiatan tersebut, kata Aliansi Muak, pihak manajemen PT Vale secara terbuka menyampaikan bahwa dana CSR akan disinergikan dengan program pemerintah daerah, termasuk pengadaan ambulans Garda Sehat desa.

“Dalam penyampaian manajemen jelas disebutkan bahwa PT Vale lewat dana CSR akan bersinergi dengan program pemerintah daerah yaitu pengadaan ambulans Garda Sehat,” ungkap perwakilan Aliansi Muak.

Aliansi Muak menilai perlu dipertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari hasil kesepakatan awal desa atau justru lebih banyak diarahkan dalam forum Kick Off CSR tersebut.

Karena itu, Aliansi Muak meminta publik tidak langsung menerima begitu saja apabila PT Vale menyatakan telah selesai bertanggung jawab hanya karena anggaran CSR telah disalurkan ke desa-desa pemberdayaan.

“Kalau PT Vale mengatakan sudah lepas tangan karena anggaran CSR sudah disalurkan ke desa, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena ada dasar dan arah program yang dibahas dalam Kick Off CSR bulan Desember,” tegas mereka.

Aliansi Muak juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ambulans CSR Vale, mulai dari PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, vendor hingga pihak terkait lainnya.

Mereka menilai langkah tersebut penting agar polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat dibuka secara terang dan tidak terus memunculkan spekulasi publik.

“Kami sependapat dengan anggota DPRD Firman agar semua pihak dihadirkan supaya persoalan ini jelas dan terbuka di depan masyarakat,” tutup Aliansi Muak. (Tim) 

Aliansi Muak Desak Transparansi, Kejari Luwu Timur Mulai Telusuri Ambulans CSR

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Polemik pengadaan ambulans Garda Sehat Desa yang bersumber dari program CSR PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Hal tersebut disampaikan langsung Kasi Intel Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi Muak), Senin (18/05/2026), bersama Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Samuel Arum TF.

Menurut Deri Fuad Rachman, isu ambulans CSR Vale yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini telah masuk dalam perhatian Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan sementara dilakukan proses pengumpulan bahan keterangan serta data.

“Isu ambulans yang saat ini ramai telah menjadi atensi kami dan sementara kami lakukan pulbaket dan puldata,” ujar Deri Fuad Rachman.

Ia menjelaskan, proses tersebut masih berada pada tahap awal sehingga seluruh kemungkinan penanganan masih terbuka, termasuk oleh aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam tahap ini masih tahap awal. Jadi pihak penyidik kepolisian juga berhak melakukan hal tersebut. Ke depan kita melihat siapa yang lebih dulu menaikkan proses ini ke tahap penyelidikan,” jelasnya.

Deri Fuad Rachman juga menegaskan bahwa polemik ambulans CSR Vale saat ini telah menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

“Kami tekankan bahwa saat ini persoalan ini telah menjadi atensi bapak Kajari,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Samuel Arum TF menegaskan bahwa penanganan polemik ambulans CSR Vale berbeda dengan perkara dugaan seragam sekolah gratis yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kasus ini beda dan penyidikan seragam sekolah gratis tetap berjalan,” tegas Samuel Arum TF.

Usai audiensi, pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur bersama Aliansi Muak juga melakukan pernyataan pers dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta mempercayakan proses penanganan kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Aliansi Muak mengapresiasi penyampaian Kejaksaan yang menyebut polemik ambulans CSR Vale telah memasuki tahap awal penelusuran.

Aliansi juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik luas.

Selain audiensi di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Aliansi Muak juga melakukan audiensi bersama lintas komisi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap polemik pengadaan ambulans CSR PT Vale.(*)

Air Sungai Berubah Warna, Petambak Desa Atue Lutim Terancam Rugi Besar

Malili, Teropongsulawesi.com, Dampak dugaan pencemaran Sungai Ussu kini tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga mulai menghantam para petani tambak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Perubahan kondisi air sungai yang semakin keruh bahkan berwarna merah kecokelatan disebut berdampak serius terhadap kualitas air tambak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Sungai Ussu diketahui merupakan sumber utama suplai air bagi sejumlah desa di wilayah tersebut, termasuk Desa Atue. Ketergantungan tinggi terhadap air sungai membuat perubahan kualitas air secara langsung memengaruhi produktivitas tambak, terutama bagi petani udang yang mengandalkan sistem sirkulasi air alami.

Sejumlah petambak mengaku mengalami penurunan hasil produksi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu petambak berinisial SN mengungkapkan bahwa siklus panen kini menjadi jauh lebih lama dibanding kondisi normal sebelumnya.

“Dulu sekitar empat bulan sudah bisa panen, sekarang bisa sampai tujuh bulan baru panen,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Hal serupa disampaikan oleh As (36), petambak lainnya, yang menyebut tingkat kematian udang meningkat drastis sejak kondisi air sungai berubah.

“Udang baru satu bulan biasanya sudah mulai mati,” katanya.

Menurut para petambak, kondisi ini sangat memprihatinkan karena mereka sepenuhnya bergantung pada air sungai untuk menjaga kualitas tambak.

Air yang keruh hingga berlumpur membuat mereka kesulitan melakukan pergantian air secara rutin, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan udang.

Warga juga mengaitkan perubahan kondisi air dengan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut. Mereka menyebut sejak adanya tambang, kualitas air sungai tidak pernah kembali jernih seperti sebelumnya.

“Sejak ada tambang, air sungai selalu keruh dan sangat berdampak pada kualitas air tambak. Apalagi kemarin sekitar tiga hari air sungai bukan lagi keruh, tapi sudah berlumpur,” jelas seorang warga.

Situasi ini menempatkan para petambak dalam dilema. Di satu sisi mereka harus menjaga kualitas air tambak, namun di sisi lain mereka tetap harus memasukkan air saat terjadi pasang besar untuk mencegah kerusakan tambak.

“Kalau kualitas air tidak baik, kami tidak ganti air. Tapi kalau air pasang besar, terpaksa kami masukkan, karena kalau tidak, empang bisa jebol. Tapi risikonya udang bisa mati,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial, kondisi air berlumpur tersebut diduga disebabkan oleh jebolnya kolam limbah (settling pond) milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL). Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait dugaan tersebut.

Para petambak berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, serta tanggung jawab dari pihak perusahaan atas dampak yang mereka alami.

Mereka menilai keberadaan tambak yang telah lebih dulu ada seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengelolaan aktivitas industri di wilayah tersebut.

“Kami berharap ada tanggung jawab pemerintah, terutama PT PUL. Jangan hanya melihat hasil tambang, tapi bagaimana nasib kami para petambak. Tambak ini sudah ada lebih dulu daripada tambang,” tegas warga.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PUL maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terkait keluhan tersebut.

Kasus ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak luas, tidak hanya terhadap ekosistem sungai, tetapi juga terhadap keberlangsungan ekonomi warga di wilayah lingkar tambang.

(Isk)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana)