BKN RI Diminta Turun Tangan, Mutasi Pejabat Kolaka Utara Diduga Abaikan Jenjang Karier ASN - TEROPONG SULAWESI -->

Sabtu, 14 November 2026

BKN RI Diminta Turun Tangan, Mutasi Pejabat Kolaka Utara Diduga Abaikan Jenjang Karier ASN

BKN RI Diminta Turun Tangan, Mutasi Pejabat Kolaka Utara Diduga Abaikan Jenjang Karier ASN


Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Gelombang sorotan terhadap kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kian menguat. Sejumlah penempatan pejabat pada posisi strategis dipertanyakan karena dinilai memperlihatkan adanya jalur karier yang tidak lazim dalam struktur birokrasi pemerintahan.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut perpindahan jabatan, tetapi juga menyentuh prinsip profesionalitas, objektivitas, kompetensi, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi kini menjadi perhatian. Salah satunya Ismail, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah.

Selain itu, Hamka disebut sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Baso Hendra Jaya, yang sebelumnya menjabat Lurah Lasusua, disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Informasi tersebut disampaikan seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (15/11/2026).

Penempatan sejumlah pejabat tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai dasar pertimbangan, persyaratan administrasi, pengalaman manajerial, serta kompetensi yang menjadi landasan pengangkatan.

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti dapat dijalankan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.

Setiap pengangkatan dan promosi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip sistem merit.

Jabatan Asisten Sekretariat Daerah, misalnya, bukan posisi administratif biasa. Jabatan tersebut membutuhkan kapasitas koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan.

Demikian pula jabatan camat yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi kewilayahan.

Karena itu, publik patut mengetahui apakah pejabat yang ditempatkan telah memenuhi persyaratan jabatan dan melalui mekanisme penilaian yang semestinya.

BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara juga tidak boleh tinggal diam. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian, institusi ini perlu menjelaskan secara terbuka proses administrasi dan pertimbangan teknis di balik penempatan pejabat tersebut.

Apakah sudah dilakukan pemetaan kompetensi? Apakah rekam jejak dan pengalaman kerja menjadi pertimbangan utama? Apakah persyaratan jabatan telah diverifikasi? Dan apakah seluruh proses pengangkatan memiliki dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif bahwa mutasi merupakan kewenangan kepala daerah.

Jangan sampai ASN yang telah bertahun-tahun meniti karier, mengikuti berbagai tahapan pendidikan dan pengembangan kompetensi, justru kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembinaan karier akibat munculnya penempatan yang dinilai tidak transparan.

Melihat munculnya berbagai pertanyaan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI diminta memberikan perhatian serius terhadap kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan prosedur administrasi kepegawaian.

Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah daerah seharusnya berani membuka dasar pertimbangannya kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau persyaratan, instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kritik biasa. Sebab, profesionalitas birokrasi merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang dibangun atas dasar kedekatan atau pertimbangan yang tidak transparan. Yang dibutuhkan adalah aparatur yang ditempatkan berdasarkan kemampuan, integritas, pengalaman, dan rekam jejak.

Kini, bola berada di tangan Bupati Kolaka Utara dan BKPSDM. Berani membuka dasar pengangkatan atau membiarkan pertanyaan publik terus berkembang?

BKN RI diharapkan turun tangan melakukan evaluasi agar prinsip sistem merit benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi slogan dalam tata kelola ASN di Kabupaten Kolaka Utara.

(Red)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved