Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, Bupati Diminta Evaluasi Dugaan Tekanan terhadap ASN

Illustrasi

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali memanas. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN justru mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti dengan munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan proses pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail Kabid Diknas yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya melihat persoalan dari laporan bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

Dalam keterangannya, sumber tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

(Red)

Puluhan Miliar Kerugian Daerah Kolut Belum Tertagih, Inspektorat Didesak Buka Kartu Penagihan

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai kerugian daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) belum sepenuhnya kembali ke kas daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana posisi uang daerah tersebut, siapa yang wajib mengembalikan, dan mengapa proses penagihannya berjalan begitu lamban? Senin (21/9/2026). 

Persoalannya kini bukan lagi sebatas besaran kerugian. Yang menjadi sorotan adalah efektivitas pemerintah daerah dalam memastikan uang publik yang telah dinyatakan harus dikembalikan benar-benar kembali ke kas daerah.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki peran dalam pengawasan serta proses penyelesaian kerugian daerah.

Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran, lambannya penyelesaian kerugian daerah menjadi ironi tersendiri.

Pemerintah mencari sumber penerimaan baru, sementara pada saat bersamaan masih terdapat uang daerah yang secara administratif maupun hukum disebut memiliki kewajiban untuk dikembalikan.

Pertanyaannya sederhana: kalau kewajibannya sudah ada, mengapa uangnya belum juga kembali?

Upaya percepatan sebenarnya telah didorong Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, SE, diketahui mendorong optimalisasi PAD sekaligus percepatan penyelesaian kerugian daerah.

Namun, dorongan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan langkah konkret di lapangan.

Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas proses penagihan terhadap pihak-pihak yang masih mempunyai kewajiban mengembalikan kerugian daerah.

Lebih serius lagi, muncul tudingan dari pihak eksternal mengenai dugaan hubungan tidak sehat atau dugaan “main mata” antara oknum Inspektorat dengan pihak rekanan yang masih memiliki kewajiban penyelesaian kerugian daerah.

Tudingan tersebut belum merupakan fakta yang terbukti dan membutuhkan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Namun, tudingan itu menjadi relevan untuk diuji ketika terdapat kewajiban pengembalian yang disebut belum diselesaikan. 

(Red)

Sudah Dicopot, Kok Masih Disuruh Mundur? ASN Kolaka Utara Klaim Ditekan Teken Surat

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Polemik nonjob sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, belum juga mereda. Setelah dicopot dari jabatan, sejumlah ASN kini mengaku kembali diminta menandatangani surat yang berisi pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan dan tidak keberatan dibebastugaskan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: jika seorang ASN sudah diberhentikan dari jabatan, mengapa masih diminta menandatangani surat pengunduran diri?

Seorang ASN yang meminta namanya dirahasiakan mengaku bersama sejumlah rekannya telah kehilangan jabatan sekitar empat bulan lalu. Namun, belakangan mereka disebut kembali diminta meneken surat pernyataan.

Surat tersebut, menurut pengakuan ASN, memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan, tidak keberatan dibebastugaskan, serta bersedia menjalani proses etik.

Yang lebih membuat mereka keberatan, penandatanganan surat itu disebut disertai tekanan.

“Kami diminta menandatangani surat pernyataan untuk mundur dari jabatan, sementara kami sudah diberhentikan sejak sekitar empat bulan lalu. Kalau tidak bersedia tanda tangan, kami diancam akan dikenakan tindakan kepegawaian yang lebih berat.”

Dugaan tekanan tersebut hingga kini belum mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sudah Nonjob, Masih Diminta Mengundurkan Diri

Persoalan ini menjadi sorotan karena menyangkut prosedur dan kepastian hukum dalam manajemen ASN.

Sejumlah ASN mempertanyakan dasar penerbitan surat tersebut, siapa yang memberikan instruksi, serta apa konsekuensi kepegawaian bagi ASN yang menolak menandatangani.

Mereka juga mengaku keputusan nonjob sebelumnya tidak didahului proses klarifikasi yang menurut mereka memadai.

Klaim tersebut tentu masih perlu diuji dan dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah.

Direktur YLBH Suara Keadilan Sulawesi Tenggara, Munsir, sebelumnya menyebut terdapat 89 ASN yang terdampak keputusan pemberhentian atau demosi.

Sejumlah ASN kemudian memilih menggugat keputusan Bupati Kolaka Utara melalui PTUN Kendari.

YLBH Suara Keadilan Sultra menyebut terdapat dua keputusan Bupati Kolaka Utara yang menjadi objek sengketa, masing-masing tertanggal 20 April 2026 dan 5 Mei 2026.

Pihak pendamping ASN menilai terdapat persoalan dalam keputusan tersebut. Namun, penilaian itu merupakan pandangan hukum pihak yang mendampingi para ASN dan masih menjadi bagian dari proses persidangan.

Polemik bertambah panas setelah muncul klaim bahwa menggugat keputusan pemberhentian ke PTUN belum tentu mengakhiri persoalan.

Sejumlah ASN disebut khawatir, meskipun nantinya memenangkan perkara, mereka kembali dapat dikenai kebijakan nonjob.

Klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan belum diketahui dasar hukum yang melandasinya.

Karena itu, publik kini menunggu bagaimana pemerintah menjelaskan posisi kebijakan tersebut secara terbuka.

Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah kabar mengenai akses Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) di Kolaka Utara.

Sejumlah pemberitaan menyebut akses SiASN diklaim mengalami pemblokiran oleh BKN. Dampaknya disebut berpotensi menghambat sejumlah layanan administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala hingga administrasi pensiun.

Namun, hingga kini status dan alasan dugaan pemblokiran tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari BKN maupun Pemkab Kolaka Utara.

Para ASN terdampak meminta persoalan ini tidak berhenti pada saling klaim.

Mereka meminta BKN, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Inspektorat dan DPRD Kolaka Utara ikut memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan sesuai aturan.

Bupati Kolaka Utara, Sekda, dan Kepala BKPSDM juga didesak menjelaskan secara terbuka dasar hukum nonjob, mekanisme evaluasi, alasan penerbitan surat pernyataan hingga status akses SiASN.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Sekda maupun Kepala BKPSDM Kolaka Utara terkait dugaan tekanan terhadap ASN untuk menandatangani surat tersebut.

Pertanyaan publik kini semakin tajam: kalau sudah dicopot, mengapa masih diminta menyatakan diri mundur? Siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya, dan apa konsekuensinya bagi ASN yang menolak?

Jawaban pemerintah ditunggu.

(Tim)

SK Agen Perubahan Kolaka Utara Diserang Kritik, Diduga Sarat Cacat Administrasi hingga Dinilai Bisa Jadi Alat Legitimasi Nonjob ASN

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Di tengah polemik pembebastugasan (nonjob) puluhan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menuai sorotan. Kali ini yang dipersoalkan adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 000.8.6/117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang dinilai sejumlah ASN menyimpan berbagai kelemahan administratif.

Alih-alih menjadi simbol penguatan reformasi birokrasi, produk hukum yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 di Lasusua itu justru dipertanyakan kualitas penyusunannya. Seorang ASN yang terdampak kebijakan nonjob menilai keputusan tersebut masih dipenuhi dugaan kekeliruan mulai dari penyusunan dasar hukum, redaksional, nomenklatur kementerian, hingga akurasi data pejabat yang tercantum dalam dokumen.

"Kalau sebuah keputusan kepala daerah masih menyisakan banyak kesalahan administratif, bagaimana publik bisa yakin proses penyusunannya dilakukan secara cermat?" kata narasumber kepada media ini, Selasa (21/7/2026), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurutnya, salah satu kekeliruan yang paling mudah ditemukan adalah penggunaan nomenklatur kementerian. Dalam SK tersebut tercantum "Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB", padahal nomenklatur resmi yang selama ini digunakan pemerintah adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tak hanya itu, ia juga menduga terdapat nama maupun jabatan pejabat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual saat keputusan diterbitkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya proses verifikasi sebelum produk hukum ditandatangani kepala daerah.

Bagi narasumber, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan pengetikan.

"Produk hukum pemerintah seharusnya menjadi contoh ketelitian administrasi. Kalau dokumen resmi saja masih menyimpan banyak kekeliruan, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas proses harmonisasi dan pemeriksaannya," ujarnya.

Sorotan juga mengarah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki fungsi melakukan harmonisasi, sinkronisasi, serta asistensi terhadap setiap rancangan keputusan kepala daerah.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah keputusan yang telah melewati proses asistensi masih diduga mengandung berbagai kekeliruan administratif.

"Kalau fungsi harmonisasi berjalan maksimal, seharusnya kesalahan-kesalahan mendasar seperti nomenklatur, redaksi, maupun data pejabat sudah selesai sebelum keputusan ditandatangani," katanya.

Di sisi lain, narasumber juga mengaitkan lahirnya SK Agen Perubahan dengan polemik mutasi dan nonjob ASN yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menduga keberadaan Agen Perubahan berpotensi dijadikan dasar moral maupun administratif untuk menilai loyalitas ASN terhadap kebijakan organisasi.

"Dugaan kami, SK ini muncul setelah kebijakan nonjob sehingga berpotensi menjadi legitimasi administratif. Ketika ada ASN yang mempertanyakan pembebastugasannya, bisa saja kemudian diarahkan pada narasi bahwa pegawai tersebut dianggap tidak mendukung agenda perubahan birokrasi," ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan fungsi penilaian yang dahulu dikenal melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), meskipun kini dikemas dalam nomenklatur yang berbeda.

Selain SK Bupati, kritik juga diarahkan terhadap salah satu Surat Keputusan Kepala Inspektorat yang menunjuk Andi Agus Zakaria, SE., M.AP. sebagai Inspektur Pembantu Investigasi. Narasumber meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka apabila memang telah terjadi perubahan struktur organisasi maupun penyesuaian jabatan agar tidak menimbulkan polemik baru di kalangan ASN.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk Bagian Hukum Setda, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)