Aklamasi! Syahrir Pimpin PBVSI Soppeng, Siap Hidupkan Voli Desa hingga Tembus Panggung Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Soppeng resmi memiliki nahkoda baru. Mantan atlet voli andalan Soppeng, Syahrir, S.E., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Soppeng periode 2026–2030 dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (MUSKABLUB) yang berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (19/7/2026).

Terpilihnya Syahrir mendapat dukungan penuh dari peserta musyawarah yang dihadiri perwakilan 21 klub voli dari total 30 klub yang diundang. Proses pemilihan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan dengan mengusung tema "PBVSI Soppeng Satu Tekad Menuju Prestasi."

Kepercayaan yang diberikan kepada mantan atlet terbaik Soppeng itu diharapkan menjadi awal kebangkitan bola voli di Bumi Latemmamala. Pengalaman panjang Syahrir sebagai atlet dinilai menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pembinaan sekaligus menjawab tantangan prestasi olahraga voli di daerah.

Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai ketua, Syahrir menegaskan komitmennya untuk menjadikan PBVSI Soppeng sebagai organisasi yang profesional, terbuka, dan mampu melayani seluruh klub secara adil.

Ia menilai organisasi olahraga tidak hanya bertugas menyelenggarakan kompetisi, tetapi juga harus menjadi wadah yang mampu membangun ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Organisasi ini harus dikelola dengan terbuka dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari tinggalkan perbedaan, kita bersatu lewat semangat gotong royong demi membawa voli Soppeng ke panggung nasional," ujar Syahrir.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Syahrir telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fondasi pengembangan bola voli Soppeng selama empat tahun ke depan.

Fokus pertama adalah membangun sistem pembinaan atlet secara berjenjang mulai dari desa dan kelurahan. Menurutnya, potensi atlet muda tersebar di berbagai wilayah sehingga harus diberikan ruang pembinaan sejak usia dini melalui klub-klub yang aktif.

Ia berencana menghidupkan kembali aktivitas klub di tingkat desa agar menjadi pusat pencarian bibit atlet sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap olahraga bola voli.

Selain pembinaan usia dini, Syahrir juga menargetkan terselenggaranya kompetisi secara rutin setiap tahun. Turnamen lokal dinilai menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas permainan atlet, membangun mental bertanding, sekaligus menjadi ajang evaluasi hasil latihan.

"Kalau kompetisi berjalan rutin, atlet akan terus berkembang. Klub juga memiliki motivasi untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan," katanya.

Tak kalah penting, Syahrir berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses administrasi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan program kerja akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh klub anggota.

Menurutnya, kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun organisasi olahraga yang sehat dan mampu berkembang.

Syahrir juga menegaskan bahwa prestasi tidak mungkin diraih hanya mengandalkan pengurus PBVSI. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari KONI Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dunia pendidikan, hingga sektor swasta.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan terhadap pembinaan atlet, penyediaan sarana latihan, penyelenggaraan kejuaraan, hingga peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan.

MUSKABLUB PBVSI Soppeng turut dihadiri Kepala Dinas PAPORA Kabupaten Soppeng yang mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris PBVSI Sulawesi Selatan, Wakil Ketua KONI Soppeng, serta para pengurus dan perwakilan klub voli dari berbagai kecamatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya harapan terhadap kepengurusan baru agar mampu membawa PBVSI Soppeng lebih maju dan kompetitif.

Dengan latar belakang sebagai mantan atlet yang pernah mengharumkan nama daerah, Syahrir dinilai memahami persoalan yang dihadapi para atlet maupun klub di lapangan. Karena itu, kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pembinaan dan peningkatan prestasi.

Kini, harapan besar tertumpu pada kepengurusan PBVSI Soppeng periode 2026–2030 untuk mengembalikan kejayaan bola voli Kabupaten Soppeng, mencetak atlet-atlet berbakat dari desa-desa, serta membawa nama Bumi Latemmamala bersaing di level provinsi hingga nasional.

(Red)

LMD 1 BKPRMI Soppeng Berakhir, 35 Pemuda Resmi Dikukuhkan Jadi Kader Dakwah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kabupaten Soppeng terus memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda melalui program kaderisasi. Melalui Latihan Manajemen Dakwah (LMD) 1, BKPRMI Soppeng resmi melahirkan 35 kader baru yang dipersiapkan menjadi penggerak dakwah, kepemimpinan, dan berbagai program kreatif di masjid.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng ini berlangsung selama tiga hari, 10–12 Juli 2026, di Pondok Tahfidzh Rafi'u Al Darajat Welonge, Kecamatan Marioriawa.

Sebanyak 35 peserta berasal dari pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng, utusan DPK BKPRMI se-Kabupaten Soppeng, serta remaja masjid yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di wilayahnya.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pembekalan mengenai manajemen dakwah dan organisasi, penyusunan program kerja, komunikasi organisasi, kepemimpinan, hingga strategi dakwah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Proses pembelajaran dikemas melalui penyampaian materi, Focus Group Discussion (FGD), simulasi manajemen organisasi, diskusi kelompok, serta pembiasaan ibadah berjamaah sebagai bagian dari pembentukan karakter kader.

Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng, Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si., mengatakan bahwa kaderisasi merupakan investasi jangka panjang organisasi dalam menyiapkan pemimpin muda masjid yang mampu menjawab tantangan zaman.

"LMD 1 ini adalah kawah candradimuka bagi pemuda masjid di Soppeng agar siap menghadapi tantangan zaman dengan manajemen dakwah yang modern, namun tetap berbasis pada nilai-nilai Islami," ujarnya.

Menurut Syamsuddin, keberadaan kader BKPRMI di setiap masjid diharapkan mampu menghadirkan perubahan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembinaan remaja, pendidikan Al-Qur'an, kegiatan sosial, hingga pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai sarana dakwah.

Ia juga menegaskan bahwa masjid harus menjadi ruang yang terbuka bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan, Asri Said, S.T., M.M., berharap seluruh peserta dapat segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam bentuk program nyata di daerah masing-masing.

"Kami berharap alumni LMD 1 ini langsung mengaktifkan program-program kreatif di masjid masing-masing setelah kembali dari sini. Masjid harus menjadi pusat pembinaan dan kreativitas generasi muda," kata Asri Said.

Menurutnya, kader BKPRMI dituntut menghadirkan inovasi agar masjid semakin diminati generasi muda tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, H.A. Muh. Darwis, M.Ag. Menurutnya, pembinaan kader muda berbasis masjid merupakan langkah strategis dalam memperkuat karakter, moral, dan jiwa kepemimpinan generasi penerus.

"Pemerintah sangat mengapresiasi langkah BKPRMI dalam membina generasi muda yang berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dikembangkan," ujarnya.

Selain menghadirkan narasumber dari lingkungan BKPRMI, kegiatan ini juga diisi pembinaan dari perwakilan Polres Soppeng sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan peserta.

Pada penutupan kegiatan, panitia menyerahkan sertifikat kelulusan secara simbolis kepada peserta terbaik serta memberikan plakat penghargaan kepada Pondok Tahfidzh Rafi'u Al Darajat Welonge atas dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan LMD 1.

Melalui kaderisasi ini, BKPRMI Soppeng berharap lahir regenerasi pengurus yang berkualitas dan mampu menghidupkan masjid melalui program-program yang inovatif, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bekal yang diperoleh selama pelatihan, 35 kader baru tersebut diharapkan menjadi motor penggerak dakwah yang adaptif, profesional, dan mampu menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

LMP Soppeng Siap Kawal Program Swasembada Pangan Usai Rapimnas 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, menghadiri Rapimnas Laskar Merah Putih 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengurus pusat, pengurus daerah, serta kader LMP dari berbagai wilayah di Indonesia.

Rapimnas mengusung tema “Laskar Merah Putih Bersama Pemerintah Rawat NKRI Membangun Negeri” dan menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam Rapimnas adalah arahan dari Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian RI dan Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa.

Menanggapi hal tersebut, Sahar menyatakan kesiapan LMP Soppeng untuk mengawal program swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, Kabupaten Soppeng memiliki potensi pertanian yang besar sehingga perlu didukung melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami siap menjalankan arahan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengawal program swasembada pangan. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Sahar.

Ia menambahkan, LMP Soppeng akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Menurut Sahar, Rapimnas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan peran Laskar Merah Putih dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.

(Red)

Dorong Digitalisasi, Ketua TP PKK Soppeng Minta Pengurus Melek SIM PKK

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan seluruh program PKK secara efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan pembinaan administrasi PKK tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Lilirilau, Jumat (1/5/2026). 

Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus TP PKK dari tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan se-Kecamatan Lilirilau.

Dalam sambutannya, Hj. Suwarni menekankan bahwa administrasi bukan sekadar kelengkapan dokumen semata, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program kerja PKK dapat berjalan secara terukur dan terarah.

“Administrasi yang tertib, lengkap, dan berkesinambungan menjadi cerminan tertatanya organisasi. Ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program, pelaporan kegiatan, monitoring, evaluasi, hingga penyajian data yang akurat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung kinerja organisasi PKK. Menurutnya, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK menjadi langkah strategis dalam mewujudkan digitalisasi administrasi yang lebih efektif dan efisien.

“Di era sekarang, kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem manual. Digitalisasi melalui SIM PKK akan sangat membantu dalam koordinasi, pelaporan, dan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hj. Suwarni mengajak seluruh pengurus PKK di semua tingkatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, yang menjadi pilar utama dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan pembinaan ini tidak hanya berlangsung di dalam ruangan. Usai memberikan arahan, Hj. Suwarni bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng melanjutkan agenda dengan turun langsung ke lapangan.

Mereka melakukan kunjungan ke sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Lilirilau, di antaranya Kelurahan Cabenge, Kelurahan Macanre, Kelurahan Ujung, Kelurahan Pajalesang, serta Desa Baringeng, Desa Kebo, Desa Masing, dan Desa Parenring.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan administrasi PKK di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memberikan pembinaan serta arahan kepada pengurus setempat.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa sistem administrasi PKK berjalan optimal hingga ke tingkat paling bawah, serta memperkuat koordinasi antara pengurus kabupaten, kecamatan, dan Desa.

Melalui rangkaian kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Soppeng berharap dapat mendorong terwujudnya organisasi PKK yang tidak hanya aktif dalam kegiatan, tetapi juga tertib administrasi, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

(Silviana) 

PB IMPS Periode 2026–2028 Siap Guncang Pergerakan Mahasiswa Soppeng, Awal Baru Penguatan Peran Mahasiswa Soppeng

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (PB IMPS) periode 2026–2028 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/4). 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif dan berdaya guna.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh para Dewan Pembina/Penasehat, serta perwakilan delegasi, beserta organisasi mahasiswa yang turut memberikan dukungan dan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru. 

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan, mencerminkan semangat kebersamaan serta komitmen untuk memajukan organisasi.

Ketua Umum PB IMPS periode 2026–2028, Muhammad Arifin Syam, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, khususnya Kabupaten Soppeng.

“Kepengurusan ini diharapkan mampu menghadirkan program kerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata bagi Mahasiswa dan masyarakat. Kolaborasi dan solidaritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PB IMPS ke depan akan mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas, dan kolaborasi dalam menjalankan roda organisasi. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui penguatan program di bidang akademik, sosial, serta pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa dan pelajar asal Soppeng.

Muh. Ilham sebagai ketua MPO IMPS juga mengingatkan, "Sebagai Ketua MPO IMPS di momentum pelantikan ini kami harap Pengurus Besar IMPS  kedepan harus menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang konstruktif menjaga independensi, memperkuat basis analisis, serta berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelantikan ini harus menjadi titik awal kerja nyata organisasi yang tertata, kader yang unggul, dan kontribusi yang terukur." 

Para tamu undangan yang hadir juga menyampaikan harapan agar kepengurusan yang baru mampu menjaga eksistensi organisasi serta terus berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat peran PB IMPS sebagai wadah pengembangan generasi muda.

Selain sebagai prosesi pelantikan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pengurus, alumni, dan seluruh elemen organisasi. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan serta membangun sinergi yang berkelanjutan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PB IMPS periode 2026–2028 diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Kabupaten Soppeng secara umum.

(Fadly) 

Polemik Internal Pers Soppeng Memanas, Ketua PWI Layangkan Somasi Terkait Pemberitaan Tak Berimbang

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polemik di tubuh insan pers Kabupaten Soppeng kian memanas. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng, Andi Jumawi, secara resmi melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai menerbitkan pemberitaan tanpa memenuhi prinsip keberimbangan dan verifikasi jurnalistik. Selasa (21/4/2026).

Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. Andi Jumawi menilai pemberitaan yang beredar terkait Surat Keputusan (SK) PWI Pusat dan proses pelantikan pengurus PWI Soppeng masa bakti 2025–2028 telah dipublikasikan tanpa konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik sekaligus mencederai etika profesi jurnalistik.

Somasi itu ditujukan kepada Al, FRK dan MS  serta ABPK. Mereka disebut menerbitkan informasi yang menyangkut legalitas kepengurusan PWI Soppeng tanpa melakukan verifikasi langsung kepada pengurus resmi.

“Pemberitaan tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan berpotensi melanggar prinsip dasar jurnalistik, terutama akurasi dan keberimbangan,” tegas Andi Jumawi, ke media ini, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, pelantikan pengurus PWI Kabupaten Soppeng periode 2025–2028 telah dilaksanakan secara sah oleh Ketua PWI Sulawesi Selatan, H.M. Agus Salim Alwi Hamu. Pelantikan tersebut merujuk pada SK PWI Pusat Nomor 27-PKU/PP-PWI/2025 tertanggal 26 November 2025.

Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya sah secara administrasi, tetapi juga ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh.

Dengan demikian, ia menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak terjadi jika proses jurnalistik dijalankan secara profesional.

Yang menjadi sorotan, kata Andi Jumawi, sejumlah pemberitaan justru menggiring opini tanpa menghadirkan klarifikasi dari pihak PWI Soppeng. Ia menilai praktik tersebut berbahaya karena berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak utuh.

Melalui somasi tersebut, pihaknya meminta media atau individu yang menerbitkan berita dimaksud untuk memberikan hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab diminta dimuat paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi diterima.

“Kami meminta hak jawab diberikan dan dimuat dalam waktu 3 x 24 jam sejak somasi diterima,” ujarnya menegaskan.

Langkah somasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa konflik pemberitaan di kalangan wartawan Soppeng tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, tetapi telah memasuki ranah serius yang menyangkut profesionalisme dan legitimasi organisasi.

Andi Jumawi juga menyinggung bahwa Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara jelas mengatur kewajiban verifikasi, keberimbangan, serta larangan menghakimi dalam pemberitaan.

Ia menilai pemberitaan yang beredar sebelum maupun setelah pelantikan pengurus PWI Soppeng tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik jurnalistik yang dinilai terburu-buru dan minim konfirmasi.

Ia mengingatkan bahwa wartawan seharusnya menjadi penjaga akurasi informasi, bukan justru memperkeruh situasi melalui publikasi sepihak.

Di sisi lain, somasi ini juga membuka babak baru dalam dinamika internal insan pers di Soppeng. Jika hak jawab tidak diberikan dalam batas waktu yang ditentukan, polemik ini berpotensi berlanjut ke langkah hukum berikutnya.

Dalam keterangannya, surat somasi tersebut telah diserahkan kepada dan diterima oleh Fas Rachmat Kami pada Selasa, 21 April 2026.

Dengan diterimanya surat tersebut, publik kini menunggu respons dari pihak yang disomasi, sekaligus menanti apakah polemik ini akan mereda atau justru semakin memanas.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi profesionalisme insan pers di daerah. Di tengah tuntutan kecepatan informasi, prinsip verifikasi dan keberimbangan kembali diuji.

Pertanyaannya, apakah semua pihak siap menempatkan etika jurnalistik di atas kepentingan masing-masing?

(S-El)