Begini Kronologis Tertangkapnya DPO Terdakwa Henky Gosal Oleh Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Intelijen Kejari Makassar, telah berhasil mengamankan 1 (satu) Buronan asal Kejaksaan Negeri Makassar atas nama Terpidana Hengky Gosal (44 tahun) dalam Perkara Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan nilai kerugian korban sebesar Rp. 445.000.000,-.

Penangkapan tersebut berlangsung di  Jalan Sangir Kelurahan melayu baru Kecamatan Wajo Kota Makassar, Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.45 Wita.

Dalam kasus ini, Terpidana Hengky Gosal diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar Putusan  Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020 yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Ungkap Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/9).

Diterangkan bahwa," Setelah mengetahui putusan perkaranya incrach maka terpidana Hengky Gosal melarikan diri ke daerah Jakarta tepatnya di Jalan Benyamin Suaib Kompleks apartemen mediterania Boulevard kemayoran Jakarta Pusat untuk mengurus pekerjaan proyek tambang nikel yang lokasi berada di Sulawesi Tenggara, kemudian selanjutnya terpidana Hengky Gosal balik ke Kota Makassar dengan berpindah-pindah tempat diantaranya dirumah kontrakan Jalan Lavina II Kompleks Mahogani Tanjung Bunga Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, kemudian berpindah ke Apartemen Royal di Jalan AP Pettarani Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukan Kota Makassar dan terakhir menetap di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Perumahan Blosson Residence nomor 6.

Tidak hanya itu namun terpidana Hengky Gosal tidak koperatif untuk melaksanakan Eksekusi atas pemidanaan yang harus dijalani maka Kejari Makassar menetapkan terpidana Hengky Gosal sebagai Burunan / DPO berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor R-9837/P.4.10/Dip.4/12/2022 tanggal 27 desember 2022, tandasnya.

Dijelaskan Soetarni Kasi Penkun Kejati Sulsel bahwa, "Sebelum mengamankan Buronan Hengky Gosal, didahului kegiatan Surveillance Tim Tabur selama 2 (hari) hari 3 (tiga) malam untuk memastikan keberadaan Buronan Hengky Gosal ditempat persembunyiannya, selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Tim Tabur menuju lokasi tempat persembunyian Buronan Hengky Gosal bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Perumahan Blosson Residence nomor 6, namun pada saat Tim Tabur bergerak hendak melakukan tindakan pengamanan tiba-tiba Buronan Hengky Gosal bergerak meninggalkan lokasi tempat persembunyiannya tersebut dengan mengendarai kendaraan roda empat mobil minibus jenis Wuling warna merah Nomor Polisi DD 1361 XX menuju arah tengah kota Makassar, saat itu Tim Tabur mengikuti kendaraan yang digunakan Buronan Hengky Gosal, hingga kendaraan yang dikemudikan oleh Istri Buronan tersebut dicegat dan diberhentikan oleh Tim Tabur di Jalan Sangir Kelurahan melayu baru Kecamatan Wajo Kota Makassar.

"Setelah Tim Tabur berhasil mencegat Terpidana Hengky Gosal maka Tim Tabur memperlihatkan Surat Tugas Pengamanan selanjutnya Tim Tabur memeriksa identitas KTP untuk memastikan bahwa yang diamankan adalah benar Buronan yang selama ini dicari yaitu Terpidana Hengky Gosal.

Setelah Tim Tabur Kejati SulSel berhasil mengamankan Terpidana Hengky Gosal, selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk pelaksanaan Eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Makassar.

Terkait hal itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH.  meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum, dan Kajati SulSel menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah dietapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN” katanya.

(Red/Ismail)

Tingkatkan Pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan Gelar Online Training on Animal Husbandry and Health Management

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) akan menggelar Online Training on Animal Husbandry and Health Management.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, krisis iklim yang terjadi saat ini membuat ketahanan pangan terganggu dan harus ditanggulangi bersama.

"Pangan menjadi dunia dan cara menghadapi salah satunya kebersamaan. Kita perlu saling dukung dari sisi teknologi, budi daya pertanian maupun mekanisasi pertanian," ujar Syahrul.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, pelatihan ini sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan ASEAN Working Group on Agricultural (AWGATE) yang dilaksanakan di Laos pada Maret lalu.

Hal ini dia sampaikan pada konferensi pers Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Volume 8  dengan tema Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Mengantisipasi El Nino dan dan Online Training on Animal Husbandry and Health Management di Jakarta, Kamis (14/9).

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang praktik terbaik dan juga untuk mempromosikan inovasi dan teknologi serta meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara negara-negara ASEAN," kata Dedi.

Diketahui bahwa sebagai akibat dari  pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan perang Rusia-Ukraina, produksi dan produktivitas pangan dunia terganggu. Untuk itu, peran kerja sama dunia sangat penting.

"Salah satu langkah yang diambil Kementan dalam mengantisipasi hal tersebut dengan membangun kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan melalui 'Online Training on Animal Husbandry and Health Management'," jelas Dedi.

Sebagai informasi, Online Training on Animal Husbandry and Health Management akan dilaksanakan selama tiga  hari dari tanggal 19-21 September 2023. Dengan target peserta 45 orang dari Negara-Negara ASEAN.

Published : Ismail

LSI: 86,1% Responden Puas Atas Penanganan TPPO Oleh Polri

Jakarta Teropongsulawesi.com,-. Sebanyak 86,1% responden menyatakan puas atas kinerja polri memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui satuan tugas khusus (satgasus) bentukan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Kepuasan itu diumumkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas 1.220 responden.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, 35% responden mengetahui salah satu kasus TPPO adalah penjualan ginjal yang melibatkan WNI di Kamboja. Dari responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 86,1% merasa puas dengan kinerja Polri.

“Jadi ini isu yang dihargai atau diapresiasi oleh masyarakat," ujar Djayadi, Rabu (30/8/23).

Ia merinci, responden menyatakan sangat puas 18,7%; cukup puas 67,4%; kurang puas 9,6%; tidak puas sama sekali 1,5%; tidak jawab 2,8%.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, ketika survei dilakukan. Dari populasi itu, dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan multistage random sampling.

PT Aslam Group Internasional Buka Promo Umrah Bersama Ustadz Misbah

Wajo, Sulsel, Teropongsulawesi..com, Ibadah Umroh atau Umrah artinya berkunjung dan atau berziarah, dan setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah, yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji.

Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...`

Mengenai hukum umrah, ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi`i hukumnya wajib. 

Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu`akkad (sunah yang dipentingkan).

Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja, tetapi banyak melakukan umrah juga disukai, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan.

Ustadz Misbah terjadwalkan membawa dan mendampingi jama’ah Umroh PT. Aslam Group International periode Agustus 2023.

Aslam Group memberangkatkan jama’ah kurang lebih 450 Jama’ah dibulan Agustus 2023 dengan dua pemberangkatan. Yaitu tanggal 20 dan 21. 

Aslam Group berpusat dikota sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi selatan dengan kantor cabang dan agen yang tersebar diseluruh kota/wilayah di Indonesia. 

Menjadi salah satu Travel yang Banyak diminati karena pelayanan Ibadah yang Aman, amanah dan terkendali.

Mengenal Ustadz Misbah?

Ustadz Misbah di Daulat sebagai Team Leader Aslam Group Tour and Travel untuk mengawal, mendampingi, membina Jama’ah dalam melaksanakan Ibadah ditanah Haramain (Makkah dan Madinah)

Bernama lengkap Mismubarak, Lulusan Pondok pesantren Yayasan Perguruan Islam Ganra Soppeng Sulawesi Selatan, S1 UIN Alauddin Makassar jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Program Khusus bidang Ilmu Hadis, Magister Ilmu AlQuran dan Tafsir Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta dan sementara S3 di kampus yang sama.

Ustadz Misbah sekarang berdomisili di Papua Barat tepatnya dikota Senja Kaimana. 

Berstatus sebagai salah satu staf pemerintahan bidang Kesra. 

Juga sebagai Dosen Tetap STIA Asy-Syafi’iyah dan Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kaimana.

Di Aslam Group Ustadz Misbah sebagai Ketua Bidang Pembinan dan Pendidikan Manasik Haji & Umroh PT. Aslam Group International.

Sekadar diketahui saat ini, bersama Ustadz Misbah Aslam Group membuka promo periode Agustus - Desember Umroh 5 Gratis satu.

(Red/*)

Polri Turut Berduka Atas Wafatnya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait

Jakarta Teropongsulawesi.com,-. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berduka atas meninggalnya Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Diketahui Arist Merdeka meninggal di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada hari ini, Sabtu (26/8/2023).

"Polri turut berduka atas meninggalnya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya.

Sandi menuturkan, sosok Arist Merdeka Sirait selama ini dikenal sebagai pribadi yang peduli dengan perlindungan anak. Bahkan, beberapa kali Polri bekerja sama dengannya untuk mengungkap beberapa kasus terkait dengan anak.

"Selama ini Polri sering bekerja sama dengan Arist Merdeka Sirait guna mengungkap beberapa kasus dan memiliki komitmen yang sama dalam perlindungan terhadap anak," katanya.

Lebih lanjut, kata Sandi, Indonesia khususnya Polri sangat kehilangan atas meninggalnya Arist Merdeka Sirait. Semoga Beliau Mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

Diketahui Arist Merdeka Sirait meninggal akibat sakit. Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga, tepatnya di Toba, Sumatera Utara.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Makassar Sulsel Teropongsulawesi.com,- Jaksa Agung RI ST Burhanuddin berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (24/8/2023).

Kehadiran Jaksa Agung didampingi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Ny. Sruning Burhanuddin beserta rombongan disambut Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak beserta Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini Wilayah SulSel Ny. Friska Leonard Simanjuntak, Wakajati, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator, Kasi dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya telah berkunjung ke beberapa Kejaksaan Negeri yaitu Kejari Pangkep, Kejari Maros, Kejari Gowa, Kejari Takalar dan Kejari Makassar dalam rangka melihat kondisi Kantor sebagai tempat kerja, mengecek perlengkapan dan peralatan kantor seperti mobiler dan kendaraan Dinas / Operasional yang mendukung kinerja Satker serta mengecek kekuatan personil / pegawai di setiap Satker yang dikunjunginya dan yang paling utama yaitu menjalin hubungan silaturahmi antara atasan dengan jajaran yang paling bawah.

Dihadapan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan beberapa keberhasilan kinerjanya bersama jajaran dalam melaksanakan tugas.

Ia menyebut diantara keberhasilan kinerjanya yakni Keberhasilan dalam upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) sebesar Rp. 10.959.732.985 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang diperoleh dari pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Denda Tilang, Sewa Rumah Dinas dan lain-lain. 

Kemudian kedua, Keberhasilan dalam melaksanakan direktif Presiden berupa pemberantasan mafia tanah dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel  ditingkatkan ke tahap penyidikan Pidsus yaitu kasus dugaan mafia tanah Tindak Pidana Korupsi pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Kemudian ketiga yaitu, Keberhasilan dalam pemberantasan mafia pupuk dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus di Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu. 

Kemudian keempat yaitu, Keberhasilan Pengamanan DPO sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 21 kegiatan dengan rincian sebanyak 9  DPO diamankan dalam Perkara Tindak Pidana Khusus dan 12 DPO diamankan dalam perkara Tindak Pidana Umum, Tim Tabur Kejati Sulsel juga membantu pengamanan DPO dari Kejati lain yaitu 1 pengamanan DPO dari Kejari Nabire pada Kejaksaan Tinggi Jayapura dan 1 DPO dari Kejari Muara enin pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Kelima yakni, Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) target 118 kegiatan, dengan peserta 5.900 orang, realisasi : 50 kegiatan dengan peserta 3.530, sisa 68 kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2023. 

Keenam yakni, Kegiatan Penerangan Hukum (Materi Pemberantasan Korupsi dan Upaya Pencegahannya) target 35 kegiatan dengan 1.750 orang, realisasi : 32 kegiatan dengan peserta 2.000 orang dan kegiatan Jaksa Menyapa melalui Siaran Radio target 49 kegiatan, realisasi : 20 kegiatan (materi yang disampaikan diantaranya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). 

Ketujuh yaitu Penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus 5 perkara dengan rincian sebagai berikut : 3 perkara ditingkatkan penyidikan, 1 perkara diserahkan ke Kejari Pangkep dan 1 perkara masih proses penyelidikan. 

Penyidikan Bidang Pidana Khusus 19 perkara dengan rincian : 13 perkara telah ditingkatkan ke penuntutan, 3 perkara tahap 1 dan 3 perkara dalam proses penyidikan. 

Dalam kesempatan itu, Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga menyampaikan kepada Jaksa Agung mengenai penyelesaian tunggakan perkara Tahun 2022 yaitu : dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembayaran dana Tantiem, Jaspro dan Pembayaran Asuransi Dwiguna Jabatan Tahun 2016 s.d 2018 dan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020.

Selanjutnya ke 8 yakni, Penyelamatan keuangan negara Kejati Sulsel pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1.254.661.711.287 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan Kejari se Sulsel telah menyelamatkan keuangan negara melalui bidang Datun sebesar Rp. 7.936.444.106 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah). 

Kesembilan, yakni, Penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum melalui Restorative Justice sebanyak 75 kegiatan serta penanganan perkara sesuai direktif Peresiden yaitu TPPO sebanyak 7 perkara (tahap Pratut) dan 1 perkara (tahap banding). 10). Untuk Bidang Tindak Pidana Militer sampai saat ini telah dilakukan 6 kegiatan sosialisasi, 12 kegiatan koordinasi, 4 kegiatan monitoring dan 2 kegiatan kunjungan kerja.

Sementara itu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam kesempatan itu mengapresiasi kinerja Kajati Sulsel dalam menuntaskan penanganan perkara Tambang Pasir Laut Kabupaten Takalar dan kasus penyalahgunaan Keuangan PDAM Kota Makassar yang selama ini meresahkan masyarakat di Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung menegaskan bahwa, selama ini yang dilihat oleh publik kinerja kita adalah dibidang Penindakan Penanganan Perkara Korupsi. 

"Namun masih terdapat bidang lain yang juga memberikan kontribusi peningkatan kinerja Kejaksaan yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Intelijen juga banyak berperan terutama terkait penyelamatan aset dan keuangan negara. 

"Terlebih lagi di bidang Tindak Pidana Umum dengan penegakan hukum humanis yang tidak kalah pentingnya untuk dipublikasi. 

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kepercayaan publik yang diraih oleh Kejaksaan terus mengalami peningkatan. 

Saat dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden pada Oktober 2019 lalu, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan masih berkisar di angka 50,6%. 

Namun, sedikit demi sedikit indeks kepercayaan publik terus beranjak meningkat di setiap kesempatan survei. 

Survei terakhir pada Juni 2023, Kejaksaan berhasil menorehkan capaian tertinggi dalam indeks kepercayaan publik dengan skor 82,7%.

Perolehan tersebut menjadi bukti bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung berpesan capaian ini jangan sampai membuat kita terbuai,  tetapi sebaliknya, beban yang diemban justru semakin berat dalam menjaga kepercayaan yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada Kejaksaan. 

“Untuk itu marilah terus kita barengi dengan meningkatkan kualitas diri dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Jaksa Agung.

"Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. 

"Peribahasa ini disampaikan Jaksa Agung sesuai dengan keadaan sekarang, semakin tinggi prestasi yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan maka semakin banyak cobaan, halangan, dan rintangan yang akan menghadang. 

"Hal ini terbukti dari viralnya pemberitaan negatif di berbagai platform media yang mencoreng marwah Kejaksaan. 

"Semua pemberitaan kontraproduktif terkesan timbul secara sistematis untuk menyudutkan Kejaksaan dan merampas kepercayaan publik yang telah dititipkan kepada Korps Adhyaksa. 

"Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan sebagai anggota Korps Adhyaksa, kita semua memiliki dua peranan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

"Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum, kita harus memahami sepenuhnya bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, jajaran Kejaksaan hendaknya mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat, terutama memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.

"Mempertahankan dan terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan pola kerja yang sistematis dan terlembaga serta melakukan transformasi yang terencana dan komprehensif dari pusat sampai ke daerah. 

"Melakukan publikasi kinerja dan pemberitaan yang positif mengenai Kejaksaan secara masif melalui sarana media massa serta media sosial guna membentuk opini positif di masyarakat. 

Selanjutnya, Jaksa Agung tak henti-hentinya dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh warga Adhyaksa dalam setiap tahapan penegakan hukum, senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra.

"Untuk itu, terus tumbuh kembangkan integritas dan hindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, budaya mafia peradilan harus segera dihentikan.

“Sekali lagi, saya tegaskan kepada segenap warga Adhyaksa untuk menghentikan praktek penegakan hukum yang tidak terpuji, sebaliknya laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” ujar Jaksa Agung menegaskan.

(Red/*)

Genjot Ekspor Pertanian, Kementan Gelar TOT Bagi Widyaiswara, Dosen, Guru dan Penyuluh

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -  Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pertanian guna menggenjot ekspor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi.

Hal ini disampaikan Mentan saat mendampingi Wakil Presiden RI, KH Ma`ruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar Rp 12,45 triliun baru-baru ini di Terimal Koja, Tanjung Priok Jakarta.

"Oleh karena itu, kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," tutur Mentan Syarhul.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, tujuan pembangunan pertanian adalah penyediaan pangan untuk 180 juta rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor.

"Tujuan yang terakhir ini, meningkatkan ekspor merupakan program utama Kementerian Pertanian (Kementan) yaitu Gratieks (Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor) yang dimulai dari 2019 sampai 2024 nanti," kata Dedi saat memberikan keterangan pers terkait persiapan TOT Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian di Jakarta, Jumat (25/8).

Dikatakan Dedi, PDB pertanian dalam dalam beberapa tahun terakhir tetap melejit, bahkan di tengah COVID-19. Pada awal 2020, PDB pertanian berada di angka 16 persen saat sektor lain terpuruk. Sementara nilai ekspornya juga naik, di mana pada 2022 naik 6,7 persen.

"Ekspor pertanian tetap menjadi andalan pembangunan pertanian, karena tidak saja meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan GDP, tetapi juga harga diri bangsa," kata Dedi.

Menurut Dedi, peningkatan nilai ekspor dengan mengandalkan keunggulan komparatif belum cukup. Akan tetapi, perlu meningkatkan keunggulan kompetitif dengan peningkatan produktivitas, memperbaiki kualitas, dan menekan ongkos produksi.

Karena itu, sebagai upaya  meningkatkan keunggulan kompetitif komoditas pertanian potensi ekspor di Indonesia, BPPSDMP akan menggelar Training of Trainers (TOT) dengan tema "Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian".

"Widyaiswara, dosen, guru, dan penyuluh pertanian dapat mengajarkan dan mendampingi petani dalam menghasilkan nilai tambah apapun komoditas pertanian yang dihasilkan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) secara konsisten melakukan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produk pertanian sehingga bisa bersaing di pasar global.

"Selain itu, kegiatan ekspor pertanian juga didorong melalui pengembangan hilirisasi produk jadi," kata Dedi.

TOT akan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal  29 - 31 Agustus 2023 yang dilaksanakan secara tatap muka berlokasi di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian ataupun lokasi lainnya.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 18.500 orang yang terdiri dari widyaiswara, dosen, guru, dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Di antaranya sebanyak 60 orang mengikuti secara tatap muka di Balai Pelatihan Pertanian Jambi.

Narasumber TOT antara lain Badan PPSDMP, Badan Karantina Pertanian, Universitas Jambi, Widyaiswara, praktisi ekspor, serta pejabat pada instansi yang terkait dengan ekspor komoditas pertanian.

Adapun materi TOT ini meliputi kebijakan peningkatan kapasitas SDM pertanian, pengembangan ekspor komoditas perkebunan, pelayakan usaha komoditas perkebunan, prosedur ekspor komoditas perkebunan, penanganan panen dan pascapanen komoditas perkebunan, dan prospek ekspor komoditas perkebunan.

Published : Ismail

Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Gerbang Polri dan ASEAN Jaga Kawasan dari Kejahatan Transnasional

Labuan Bajo, Teropongsulawesi.com,- ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Agustus 2023. Acara yang dihadiri oleh 10 negara ASEAN, satu negara observer yaitu Timor Leste dan tiga negara mitra dialog yaitu China, Jepang dan Korea dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui virtual pada Senin, (21/8/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan AMMTC ini penting dilakukan untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di negara ASEAN. Selain itu, untuk kesiapan menghadapi tantangan global, maka negara ASEAN harus berkomitmen memberantas transnasional crime atau kejahatan lintas negara.

“Dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan transnasional semakin masif dan dengan cara yang semakin kompleks. Sehingga, penanganannya juga harus adaptif, terutama tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika,” ujar Jokowi.

Ditambahkan Presiden, negara ASEAN perlu membangun kerja sama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karenanya, dalam AMMTC ke-17 diharapkan semua itu dapat disepakati bersama.

“Saya berharap dalam pertemuan ini dirumuskan akidah kerja sama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penyelenggaraan AMMTC ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN, yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan dilaksanakan di Labuan Bajo, dimana Presiden Jokowi sebagai Keketuaan.

"Kebetulan di AMMTC ini, Polri juga mendapatkan Keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan Keketuaan. Tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang ada di ASEAN," katanya.

Ia pun berharap pada penyelenggaraan AMMTC ini nantinya akan ada keputusan yang bisa dikerjasamakan terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional crime, yang dimana sempat disinggung Presiden Jokowi, salah satunya permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kapolri yang juga menjadi Ketua AMMTC ini menyebut kerja sama yang akan dirumuskan nanti akan menjadi deklarasi yang bersejarah. Apalagi, penyelenggaraannya di Labuan Bajo, salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas.

"Kita mendapatkan kesepakatan kerja sama dalam rangka pemberantasan transnasional crime, dan juga tentunya sekaligus kita terus mengangkat Labuan Bajo sebagai wisata prioritas dan bisa dikenal oleh masyarakat dunia," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menambahkan, penyelenggaraan AMMTC ini juga akan diikuti oleh para Direktur Imigrasi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan delegasi lainnya. Total peserta kegiatan ini mencapai lebih dari 250 orang dengan membahas 10 isu prioritas transnasional crime, seperti kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pembukaan acara ini, Sandi menuturkan, Kapolri menyebut walaupun berada di tengah tantangan global dan krisis dunia saat ini, sangat menggembirakan melihat berbagai kemajuan yang dinikmati oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Namun penting untuk tetap waspada karena kejahatan transnasional terus menjadi ancaman bagi kawasan.

"Maka pertemuan tahunan AMMTC ini akan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan masa depan," ucapnya.

Kapolri, lanjut Sandi, mengharapkan draf deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme dan penyelundupan senjata dan lainnya dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC. Jika hal tersebut terjadi, Sandi mengatakan, akan menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman, melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

Hasilkan 4 Deklarasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, dalam pertemuan AMMTC ke-17 yang digelar 21-22 Agustus menghasilkan 16 dokumen yang diantaranya adalah terdapat empat deklarasi, dimana tiga diantaranya inisiatif dari Pemerintah Indonesia.

"Kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 program kerja terkait penyelundupan manusia dan 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis," kata Sandi dikutip Kamis, 24 Agustus 2023.

Deklarasi pertama yakni Deklarasi Labuan Bajo. Deklarasi ini tentang memajukan proses penegakan hukum dalam memerangi kejahatan transnasional.

Sandi menuturkan, hasil kesepakatan delegasi AMMTC terkait dengan penguatan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas-negara dengan semakin efektif dan adaptif.

"Tentunya pesan yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan," kata Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, jenderal bintang 2 ini menuturkan, pesan yang ditekankan dalam delapan poin Deklarasi Labuan Bajo, tentang peningkatan kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional.

Dijelaskan, deklarasi itu sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dalam melakukan kegiatan penegakan hukum kejahatan lintas negara.

"Seperti Police to Police, handling over, joint investigation dan mutual legal assistant. Kemudian meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional dan memfasilitasi pertukaran ahli dan personel dalam berbagai kegiatan kerja sama antar negara," katanya.

Kedua deklarasi ASEAN, salah satu deklarasi yang diinisiasi Indonesia ini berisi kerja sama melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional telah disetujui seluruh peserta.

"Jadi ini adalah komitmen kita bahwa masyarakat merupakan pihak yang dirugikan dari kejahatan tersebut dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang efektif dalam bentuk perlindungan fisik pengobatan, psikologis dan pemulihan sosial demi memulihkan hak-hak korban," tuturnya.

Lebih dalam, sambung Sandi, deklarasi ketiga yakni deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan regional terkait peringatan dini dan respon dini atau early warning dan early respon, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan radikalisai dan kekerasan berbasis ekstrimisme yang juga diinisiasi Indonesia.

Kemudian satu deklarasi lainnya, yang merupakan inisiatif Kamboja yaitu deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Deklarasi ini merupakan wujud komitmen ASEAN untuk pemberantasan penyelundupan senjata api melalui kerja sama dan pendekatan komprehensif mulai dari kampanye bahaya penyelundupan senjata api, pertukaran informasi dan berbagai upaya lainnya.

Kemudian selain deklarasi, dalam kegiatan ini juga telah dilakukan penandatanganan 6 MoU dengan negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional hingga pengembangan kapasitas.

"Kami juga melakukan dua bilateral meeting dengan Malaysia dan Jepang serta pertemuan khusus dengan empat negara yaitu Singapura, Laos, Cina, dan Vietnam terkait kerjasama penegakan hukum, pengembangan kapasitas, pertukaran teknologi dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan," katanya.

Sandi mengatakan, beberapa hal yang disepakati dalam AMMTC menjadi awal baik untuk bersama-sama, terutama negara-negara ASEAN untuk memerangi dan memberantas transnasional crime ke depan.

"Sesuai dengan tema ASEAN, 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', semoga AMMTC kali berkontribusi terhadap stabilitas kamtibmas dan perdamaian di kawasan ASEAN," katanya.

Kegiatan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur diakhiri penyerahan Keketuaan AMMTC ke-18 dan Keketuaan ASEAN Senior Official Meeting On Transnational Crime (SOMTC) ke-24 tahun 2024 kepada negara Laos.