-->

Selasa, 17 Mei 2022

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Begini Sosok Fatmawati Soekarno di Mata Puan Maharani

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah.

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan.

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022).

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini.

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah.

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia.

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya.

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini.

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja.

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit.

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Puan Maharani Bicara Dampak Global Pelarangan Ekspor CPO Hingga Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Puan Maharani saat kunjungi salah satu pasar tradisional (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas. 

Pelarangan  sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. 

"Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. 

Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).
Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.
 
Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.
 
Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga  industri global khususnya industri  turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.
 
Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.
 
Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.
 
Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.


Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Published : HB

Sabtu, 14 Mei 2022

Terjadi Pro Kontra Terkait Pengadaan Gorden Rumdis DPR RI, Ini Penjelasan Ketua Banggar


Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.


Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Begini Permintaan Puan Maharani Tentang Kejadian Penculikan Anak dan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.
"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB

Puan Maharani Angkat Bicara Terkait Penanganan Penyakit Oleh Pemerintah

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait kasus dan penanganan penyakit tersebut.

Puan pun mengingatkan pemerintah terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) agar menjaga peserta didik dari penyebaran hepatitis.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengungkapkan pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mengakses informasi terkait hepatitis dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

Masyarakat diminta untuk mengakses informasi akurat yang telah disediakan pemerintah atau lembaga atau organisasi yang mempunyai otoritas.

"Sebenarnya saluran resmi masyarakat tentang hal itu ada.

Di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya.

Kemudian di Kemenkes ada juga pakai 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso) juga sudah bisa," ujar Agus.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kekhawatiran merebaknya hepatitis akut pada anak.

Menurutnya, Kemenko PMK dan Kemenkes telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.

"Sebelum lebaran kita sudah rapat dengan Kemenkes untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," lanjutnya.

Menurut Agus, rapat itu membahas beberapa tema pokok, di antaranya prosedur penanganan yang bisa diantisipasi, menetapkan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis, menetapkan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis, dan komunikasi risiko.

Terkait dengan PTM, Agus mengakui ada dua kekhawatiran.

Pertama berkenaan dengan covid-19 yang masih berada dalam pantauan usai mudik Lebaran 2022.

"Kedua adalah kecemasan terkait kasus suspek (probable) Hepatitis di masyarakat.

Walaupun sampai hari ini belum ada yang pernah ada yang definitif.

Karena kita masih mengikuti perkembangan keilmuan dan pemberitaan lebih lanjut," tegasnya.

Walau demikian, Agus tetap menekankan agar semua pihak patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Published : HB

Selasa, 10 Mei 2022

Perjanjian Batu Tulis Bakal Terpenuhi, Duet Prabowo-Puan Dinilai Akan Maju Berpasangan di Pilpres 2024


Jakarta, Teropongsulawesi.com , - Duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani kemungkinan besar akan terwujud dan maju pada pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kedua sosok itu kemungkinan besar akan berkoalisi sebagai capres dan cawapres. Prediksi itu disampaikan Direktur Eksekutif Affairs (IndoStrategic) A Khoirul Umam.

Umam menilai, Pilpres 2024 akan jadi 'kesempatan terakhir' bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Batu Tulis.

Sebagai politisi senior, Megawati tentu sadar bahwa martabat seorang politisi salah satunya terletak pada aspek kepercayaan (trust)," kata Umam, dikutip dari Antara, Senin, 10 Mei 2022.

Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diteken oleh dua pihak di Jakarta pada 16 Mei 2009.

Dalam poin terakhir perjanjian, keduanya sepakat Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Namun, janji itu urung dipenuhi oleh PDIP, karena pada Pilpres 2014, Partai mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Published : HB

Senin, 09 Mei 2022

Tren Dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia Pasca Cuti Lebaran, Ini Kata Puan Maharani


Oleh: Mirah Kusumaningrum

Jatim, Teropongsulawesi.com,-COVID-19 telah menyebabkan tragedi yang luar biasa. 

Jumlah orang yang menderita penyakit, kematian, pengangguran dan kemiskinan sangat besar di berbagai belahan dunia.

Sektor Perjalanan & Pariwisata Indonesia tentu saja tidak kebal terhadap pandemi itu.

Dalam semalam ratusan penerbangan ditangguhkan, perjalanan internasional dihentikan. Bahkan di dalam negeri, yurisdiksi nasional dan sub-nasional melembagakan pembatasan.

Satu juta pekerjaan sektor perjalanan & pariwisata hilang setiap hari.

Dampak ekonominya adalah Perjalanan & Pariwisata yang pada tahun 2019 meliputi 10,4% atau USD 9.170 Milyar dari GDP global turun tajam menjadi 5,5% di tahun pertamanya saja yakni di tahun 2020 atau  tinggal USD 4.671Milyar.

Jika kita renungkan peristiwa-ini, kita baru menyadari bahwa pandemi itu hanyalah sejenis alarm perubahan bagi lanskap dan tren dunia Perjalanan & Pariwisata. 

Pembaharuan tren yang akan dan sudah terjadi setidaknya meliputi:

1. Permintaan content yang makin kreatif dan beragam, 

2. Kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban, 

3. Digitalisasi di berbagai sector usaha

4. Perjalanan dan pariwisata yang berkesinambungan dengan menjaga lingkungan hidup.

Tren tadi bisa kita gali dari empat pemangku kepentingan utama perjalanan dan pariwisata, yakni : pelancong, dunia bisnis wisata, tenaga kerja, dan komunitas.

Tidak ketinggalan regulasi baru pemerintah juga harus peka mendukung perubahan tren sektor Perjalanan & Pariwisata ini untuk memulihkan jutaan pekerjaan yang terkena dampak dan untuk membangun ketahanannya di masa depan.

Perayaan tren baru dunia perjalanan dan pariwisata diletupkan bersamaan dengan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Berita berita semarak yang masuk selama liburan lebaran tahun ini adalah juga merupakan tantangan bagi dunia pariwisata agar segera melakukan adaptasi terhadap perubahan.  

Lihat saja: Volume kendaraan mudik keluar Jabodetabek pecah rekor, Pemotor padati jalur Pantura, ribuan kendaraan terjebak macet di Cipali, 500 ribuan kendaraan masuk DIY, Kereta Api masa angkutan lebaran 22 hari, PELNI siapkan 49 ribu kursi angkutan lebaran,  KAI tambah 92 perjalanan untuk angkutan lebaran 2022, Terjadi lonjakan pengguna transportasi udara, Bandara Soekarno -Hatta padat calon penumpang.

Ada lagi : Hunian hotel di Bali, Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, Cirebon,  Jogja hingga Anyer membludak, Villa dan Apartemen diburu selama libur lebaran.

Dan lagi : kemacetan total menuju puncak, taman safari, padat merayap di Lembang, 27 ribu pengunjung di Borobudur hari ini, bagai es cendol di Pantai Santolo Garut, antrian kendaraan di gerbang masuk TMII, pengunjung 2 jam menunggu bisa masuk dufan sampai kelaparan, pantai Kuta diserbu wisatawan, obyek wisata di Medan membludak, hutan Mangrove Brebes  full.

Tentunya ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRRI Puan Maharani menjelang Idul Fitri, yaitu antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas, agar masyarakat dapat mudik dan menikmati liburan Idul Fitri dengan selamat dan tenang. 

Sehingga berbagai infrastruktur terkait lalu lintas, jasa angkutan, dan fasilitas kesehatan perlu didukung secara sinergis.

Rp. 72 Trilyun uang berputar selama pergerakan manusia di saat lebaran 2022. 

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk diolah oleh para praktisi dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia. Dan peluang untuk menguatnya roda perekonomian mulai menggeliat.

Selamat beradaptasi dengan tren baru dunia Perjalanan & Pariwisata.

Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur.

Published : Hila
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved