UPT Pelatihan Kementan Jaga Mutu Pelatihan Lewat Penilaian TUK

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya menjaga mutu pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terus berbenah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelaksanaan penilaian kelayakan dan verifikasi perpanjangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada 19–20 Juni 2025.

TUK merupakan tempat resmi yang digunakan untuk mengukur dan menguji kemampuan peserta pelatihan.

Melalui penilaian ini, BBPP Batangkaluku memastikan bahwa seluruh aspek—mulai dari organisasi, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemen—sesuai dengan standar terbaru.

Hasilnya, BBPP Batangkaluku mendapatkan rekomendasi positif dan dinilai konsisten dalam menjaga kualitas pelatihan.

Ketua Tim Asesor, Ahmad Dedi Syathori, mengapresiasi kerja keras tim di BBPP. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan kesiapan tim telah melampaui ekspektasi, terutama karena petunjuk teknis penilaian ini baru pertama kali diterapkan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

Menurutnya, dokumentasi bukan hanya soal laporan, tapi juga bentuk akuntabilitas dan bukti bahwa kegiatan telah dijalankan dengan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pertanian.

Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tapi menjadi bukti bahwa SDM pertanian Indonesia siap bersaing, produktif, dan profesional.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, yang menekankan peran SDM unggul dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Dengan pelaksanaan penilaian ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan bahwa pelatihan pertanian bukan hanya tentang teori atau praktik semata, tapi juga tentang memastikan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan hasil pelatihan.

Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja pertanian yang andal dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Sambangi BGN Pusat, Bupati Soppeng Tegaskan Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, melakukan kunjungan resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo. Kamis (12/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi menyatakan kesiapan Soppeng untuk menjadi bagian dari implementasi awal program, antara lain melalui penyediaan lahan khusus untuk pembangunan dapur MBG di wilayahnya.

“Program ini sangat relevan dengan visi kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal,” tegas Bupati Suwardi.

BGN menyambut positif langkah tersebut dan akan memberikan pendampingan teknis serta dukungan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Peninjauan lapangan ke lokasi yang disiapkan juga akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat intervensi gizi nasional, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis di bidang peningkatan gizi masyarakat untuk mendukung terwujudnya bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif.

(Red)

Pemkab Soppeng Hadiri Conference on Infrastructure 2025, Tegaskan Komitmen pada Pembangunan Nasional dan Daerah

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle Ks Dalle menghadiri Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Rabu (11/6).

Konferensi strategis ini diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah sebagai ajang kolaboratif lintas sektor guna memperkuat sinergi pembangunan dan investasi infrastruktur nasional.

Bupati Suwardi menyatakan bahwa keikutsertaan Pemkab Soppeng dalam forum nasional ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyukseskan program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kami berharap forum ini membawa dampak nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi.

Ia juga menambahkan bahwa konferensi ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan lokal dan mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif serta berpihak pada daerah.

Wakil Bupati Selle Ks Dalle turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pemerataan pembangunan.

“Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan ke depan lebih merata dan inklusif, terutama dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Kehadiran para pemimpin nasional memperkuat harapan bahwa pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan akan menjadi lebih terarah, berkualitas, dan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program kolaboratif dengan pemerintah pusat.

Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Red)

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Dorong Budaya Inovasi, Pemkab Soppeng Gelar Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) kembali menunjukkan komitmennya dalam menumbuhkan semangat inovasi di daerah. Pada Selasa (27/5/2025), digelar kegiatan Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses seleksi inovasi daerah yang bertujuan menjaring ide-ide kreatif dari berbagai OPD, UPTD, hingga desa. Sebanyak 15 inovasi terbaik yang telah melalui seleksi awal selama satu bulan kini masuk dalam tahap presentasi dan wawancara guna menentukan 10 inovasi unggulan dalam program “TOP 10 Inovatif Latemmamala 2025”.

Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Ir. A. Zulkifli, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menilai kelayakan inovasi semata, namun juga menggali lebih dalam strategi implementasinya agar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam sesi virtual, Kepala Pusat Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, turut hadir memberikan arahan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta dukungan dari pimpinan daerah untuk menghasilkan inovasi berkualitas.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif inovator dari desa agar inovasi tersebar secara merata dan inklusif.

“Saya berharap para nominator dapat menjadi teladan dan pemicu semangat bagi inovator lain, demi membawa Soppeng masuk dalam jajaran 10 besar inovasi daerah nasional,” ujarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Ibrahim Hatta, SH, M.Si., yang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim penilai dari BRIN.

Ia menegaskan bahwa inovasi bukan semata-mata soal hal besar, melainkan soal keberanian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Inovasi adalah kebutuhan penting bagi pemerintahan yang ingin menghadapi tantangan kompleks secara efektif. Lewat kegiatan ini, kita memperkuat budaya kerja yang kreatif dan responsif,” ungkapnya.

Inovasi-inovasi terpilih mencakup berbagai sektor pelayanan, seperti BARUGA SOPPENG dari Dinas Pendidikan, SIBALI PERI dari Dinas PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LSMSPEK dari RSUD Latemmamala, serta gagasan inovatif dari Puskesmas dan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Soppeng.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat terus menumbuhkan semangat berinovasi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(Silviana)