Pengamanan Libur Imlek 2025, Satlantas Polres Soppeng Jamin Keamanan Wisatawan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka Libur panjang Hari Raya Imlek, Personil Satuan Lalulintas Polres Soppeng melakukan Pengamanan di sejumlah tempat wisata. Sabtu, 25 Januari 2025.

Pengamanan tempat wisata oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan di tempat wisata.

Sebagaimana yang di nyatakan Kasat Lantas Polres Soppeng, Iptu H. Alwi, S.Pd., M.Si. "Kami melakukan pengamanan dengan cara mengatur lalu lintas, mengawasi kecepatan kendaraan, dan mengatur parkir, dengan demikian, wisatawan dapat merasa aman dan nyaman saat berwisata.", ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K menyampaikan bahwa "Pengamanan oleh Kepolisian Resor Soppeng merupakan prioritas utama untuk menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan". 

"Kami melakukan pengamanan dengan cara mengirimkan petugas keamanan ke tempat-tempat wisata."terang AKBP Aditya Pradana. 

Sekadar diketahui berikut lokasi pengamanan tempat wisata di Kabupaten Soppeng oleh Personil Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng, yakni Permandian Air Panas Lejja, Bulue, Kec.Marioriawa, Kawasan Wisata Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata dan Permandian Maccahaya, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.

(Red) 

Apa yang Membuat Citra KPK Meningkat Meski Prestasi Dipertanyakan?

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan keheranannya atas hasil survei Litbang Kompas mengenai citra penegak hukum yang baru-baru ini dirilis. 

Dalam survei tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat citra positif yang signifikan, sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri dinilai lebih rendah, meskipun prestasi mereka di lapangan cukup mencolok.

Survei Litbang Kompas mencatat peningkatan signifikan pada citra KPK, yang naik dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen pada Januari 2025. 

Kejagung memperoleh 70 persen, sementara Polri berada di posisi terendah dengan 65,7 persen, namun, MAKI menilai bahwa ada anomali dalam persepsi masyarakat terhadap prestasi ketiga lembaga tersebut.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, menyampaikan bahwa Kejagung, meskipun jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), berhasil mengungkapkan kasus besar, salah satunya yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Ricar Zarof, yang menyita Rp 1 triliun dan melibatkan setidaknya empat hakim terkait kasus bebasnya Ronald Tanur. 

Selain itu, Kejagung juga telah menuntaskan berbagai kasus besar seperti Timah, Asabri, Jiwasraya, dan Perkebunan.

Sementara itu, Polri mencatatkan keberhasilan besar dalam mengawal Pemilu, termasuk Pilkada Serentak, dan cepat tanggap terhadap perkara-perkara viral yang berkembang di masyarakat. 

Keberhasilan Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan menangani berbagai kasus juga seharusnya memberikan citra positif yang lebih tinggi.

Namun, KPK yang masih berkutat dengan kontroversi dan belum menunjukkan prestasi signifikan dalam mengungkap kasus besar, justru mendapatkan citra yang meningkat. 

MAKI mengkritisi bahwa meskipun KPK berhasil mengungkap kasus buron Harun Masiku dengan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, namun kegagalan KPK dalam mencegah kebocoran anggaran negara dan kurangnya supervisi terhadap lembaga lain yang sukses menangani korupsi, patut menjadi perhatian.

Boyamin menambahkan, MAKI merasa terkejut dan bingung melihat penilaian masyarakat yang belum sepenuhnya objektif terhadap kinerja lembaga penegak hukum. 

MAKI sendiri telah lama mengawasi dan mengkritisi kinerja KPK, Kejagung, dan Polri melalui berbagai gugatan praperadilan terhadap perkara-perkara yang mangkrak. 

Boyamin menilai Kejagung, meskipun tidak banyak digugat, justru melakukan terobosan besar dalam menangani kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar.

MAKI menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar mereka dapat lebih objektif dalam menilai citra penegak hukum. 

“Masyarakat perlu dicerdaskan agar dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap citra penegak hukum,” ujar Boyamin.

Meski begitu, MAKI tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum. 

Boyamin berharap agar hasil survei ini bisa memotivasi ketiga lembaga untuk terus meningkatkan prestasi dan mempertahankan semangat dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas.

(Red/SBR) 

Persiapan Pelantikan Apdesi Soppeng, Langkah Pasca Musda Bersama Bupati Terpilih Haji Suwardi Haseng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pasca Musda Pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Soppeng yang defenitif yang di ketuai oleh Andi Sillang Kades Goarie Kecamatan Marioriwawo, sejumlah pengurus dan panitia melakukan audensi dengan Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak dalam rangka persiapan pengukuhan dan kesiapan jadwal pelantikan dan pengukuhan. 

Dalam audensi itu, Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak menyarankan kepada panitia Musda dan pengurus Apdesi Soppeng yang baru agar kiranya pelantikan dan pengukuhan Apdesi periode 2025-2030 setelah Bupati Soppeng terpilih di lantik, dan yang melantik adalah Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Hal itu terungkap saat panitia Musda dan pimpinan kecamatan Apdesi Soppeng melakukan rapat internal persiapan pelantikan pengurus APDESI periode 2025-2030 yang dilaksanakan di Cafe Daffa, Jum'at (24/1/2025). 

Dalam rapat internal tersebut menyimpulkan bahwa pelantikan dan pengukuhan untuk sementara ditunda, sembari menunggu Bupati Soppeng terpilih dilantik, demikian juga jadwal akan disesuaikan dengan hasil konsultasi dengan Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Wakil Ketua Apdesi periode 2020-2005 Firdaus yang kini menjabat MPO di kepengurusan yang baru menyarankan agar seluruh program kerja yang telah direalisasikan selama ini dihadapkan oleh seluruh Pimpinan Kecamatan dan pengurus yang terpilih untuk periode 2025-2030 sebagai bentuk tranparansi kepada  pengurus dan anggota. 

Firdaus berharap kedepan, apa yang menjadi program APDESI selama ini yang dianggap baik agar tetap dilanjutkan, bahkan sedapat mungkin untuk lebih ditingkatkan, tandas mantan Kades Timusu ini.

Ia juga mengingatkan bahwa APDESI adalah rumah besar bagi para Aparat Desa sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk berjuang demi kepentingan Desa sehingga sangat perlu untuk terus menjalin hubungan kerjasama semua pihak, pungkasnya. 

Hadir dalam rapat internal tersebut diantaranya, Firdaus, Shalahuddin, S.Ag Kades Umpungeng, Suherman Kades Maccile, Hafsah (Kades Jampu, Marhudi Kades Kampiri, Kades Barae

Sekadar diketahui pengurus Apdesi Soppeng yang baru periode 2025-2030 yakni :

Ketua terpilih : Andi Sillang (Kades Goarie). 

Wakil Ketua I : Shalahuddin, S.Ag (Kades Umpungeng). 

Wakil Ketua II : Hasse Tangsi, SH (Kades Parenring). 

Sekretaris : Hasminullah, S.Pd (Kades Marioriaja). 

Wakil Sekretaris I : Wahyu Ashari, S.IP (Kades Belo). 

Wakil Sekretaris II : Hamka Syarif (Kades Citta) 

Bendahara : Nurhafsah, S.Sos, MM (Kades Jampu). 

Wakil Bendahara I : Eka Wahyuni (Kades Laringgi) 

Wakil Bendahara II : Hj  Sitti Salmiah (Kades Pising) 

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) : Firdaus, S.Sos (Mantan Kades Timusu). 

(Red) 

BPKPD Soppeng Bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Gelar Coaching Klinik SIPD

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE membuka Coaching Klinik Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Jakarta. Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengatasi kendala teknis penggunaan SIPD.

Bupati Kaswadi Razak dalam sambutannya menekankan pentingnya SIPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. 

Bupati Andi Kaswadi mengakui masih adanya kendala teknis yang dihadapi para pengguna SIPD, terutama pimpinan SKPD, bendahara, dan operator. 

Ia berharap Coaching klinik ini dapat mengatasi kendala tersebut, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan 2024. 

Kaswadi juga menilai kehadiran narasumber dari Kemendagri ini sangat penting, katanya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng, Drs. Dipa, M.Si dalam laporannya menyebutkan sebanyak 93 peserta hadir, terdiri atas pimpinan SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta operator SIPD dari seluruh SKPD Kabupaten Soppeng. 

Menurutnya, "Selain mengatasi masalah teknis, coaching klinik ini juga bertujuan untuk membangun jejaring antar SKPD dan meningkatkan pemahaman mendalam tentang SIPD, tandasnya.

(Red/Hms) 

Kepastian Pelantikan Kepala Daerah: Dibalik Drama dan Polemik Jadwal

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada 2024, akhirnya mendapat kepastian pelantikan. Setelah diwarnai polemik tentang jadwal pelantikan, Komisi II DPRRI dan Mendagri, dalam rapat, tadi siang, menyepakati pelantikan dilakukan tanggal 6 Februari 2025, di Ibukota Negara, Jakarta. 

Pelantikan ini khusus bagi daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Sulsel, pelantikan ini tak akan mengikutkan pelantikan Gubernur Sulsel yang masih bersengketa begitupula dengan tiga Wali Kota terpilih, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Tujuh Pilkada Bupati yakni Kabupaten Bulukumba, Selayar, Takalar, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara dan terbaru Jeneponto, juga tak ikut dilantik karena masih bersengketa di MK. 

Pelantikan ini juga menjadi sejarah baru karena selama ini, Kepala Daerah setingkat Bupati dan Walikota hanya dilantik Gubernur, dan bukan seorang Presiden.

Bagi Pasangan H. Suwardi Haseng - Selle KS Dalle (Sukses) pelantikan ini menjadi berkah oleh karena akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Drama menuju pelantikan pasca Pilkada Soppeng, sejatinya akan langsung berakhir jelang kepastian Hari H pelantikan Sukses ini. Drama yang membetot banyak perhatian warga oleh karena terus memanasnya kondisi pemerintahan pasca pilkada. Drama paling membetot perhatian adalah ketika puluhan ASN yang dianggap tak sejalan, dimutasi secara mendadak. Kini, ASN itu terus was - was menunggu giliran dieksekusi. 

Proses pengisian jabatan pejabat tinggi Pratama setingkat eselon II yang terus berproses juga menjadi drama karena dianggap tak etis karena sudah memasuki masa transisi pemerintahan. 

Terakhir, keputusan Pemkab Soppeng yang melanjutkan proses seleksi Sekertaris Daerah dipertanyakan oleh karena SUKSES sebagai 'user' Sekda diketahui tak dilibatkan. Bahkan kini, Kabarnya, satu orang Sekda terpilih kini sudah ditetapkan dan tinggal memilih hari untuk dilantik. 

Tak adanya Tim Transisi yang diharapkan menjembatani pemerintahan lama dengan SUKSES, memaksa banyak drama dan spekulasi bermunculan. Proses transisi pelaksanaan visi misi dan program kerja serta janji kampanye SUKSES terhambat karena tak adanya jembatan yang mengantar proses regenerasi kepemimpinan itu. 

Usai pelantikan, SUKSES bakal dipaksa langsung masuk gigi 2. Tak adanya pemanasan sebelumnya, membuat pasangan ini mesti bergerak lebih cepat. Rakyat Soppeng tak membutuhkan banyak alasan mengapa janji kampanye belum dilaksanakan. Para pemilih menginginkan semua program pro rakyat itu dilaksanakan segera meski misalnya, pendanaannya terhambat oleh karena APBD 2025 sudah ditetapkan jauh-jauh hari. 

Untung saja, pelantikan lebih cepat dilakukan. Sehingga drama-drama itu berakhir dan SUKSES bisa segera bekerja untuk kepentingan rakyat dan tak lagi banyak diganggu drama tak penting. (*) 

Penulis :La Cundekke

Keberhasilan Guru SDN 7 Salotungo dalam Program KSRG: Langkah Awal Menuju Pendidikan Digital di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebanyak 12 guru dari SDN 7 Salotungo berhasil menyelesaikan ujian Level 1 dalam program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) dengan semangat, ketekunan, dan perjuangan luar biasa. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan SDN 7 Salotungo untuk menjadi sekolah berbasis teknologi yang unggul di Kabupaten Soppeng, Bumi La Temmamala. Rabu (22/1/2025). 

Ketua Kelas program KSRG, Pak Syamsul Hadi, S. Pd., Gr, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. "Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas semua ini". 

"Semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik demi memajukan pendidikan di Kabupaten Soppeng", ujar Syamsul Hadi dengan penuh haru.

Keberhasilan ini juga didukung oleh banyak pihak yang memberikan bimbingan dan motivasi, Syamsul Hadi menyampaikan apresiasi dengan menyebut bahwa, Andi Sumange Rukka, SE, M. Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, atas arahannya yang visioner.

Muhajirin, Kasi Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selalu memotivasi peserta.

Dzul Fikar dan M Edward Ranggong, tim dari Google Indonesia, atas inspirasi dan dukungan mereka.

Agus Supramono dan Eka Gustiani, Google Certified Trainers, atas bimbingan dan kesabaran mereka selama program berlangsung.

Adapun nama-nama guru SDN 7 Salotungo yang mengikuti dan lulus ujian Level 1 adalah:

1. Abdul Asis

2. Syamsul Hadi

3. Ira Syahriani

4. Armi Nugraha

5. Andi Wahdiati

6. Nurpratiwi

7. Mardayanti

8. M. Alwi Basri

9. Nurhidayah

10. Sidratul Muntaha

11. Atri

12. Syamsul Rijal

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya melalui ekosistem Google Workspace for Education, guna menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan interaktif.

"Kami berkomitmen untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kami pelajari demi memajukan pendidikan di SDN 7 Salotungo dan memberikan dampak positif bagi siswa-siswa kami," tambah Syamsul Hadi.

Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi demi mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

(Red) 

Bupati Andi Kaswadi Kunjungan Lokasi, Optimalisasi Lahan Rawa di Soppeng Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendorong ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan, Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Dandim 1423/Soppeng Letkol Reinhard Manurung, S.Pd, Plt. Kepala Dinas TPHPKP Aryadin Arif, S. Stp., M. Si, serta rombongan, melaksanakan survei lapangan di Desa Kessing (Tokare). Fokus kegiatan ini adalah untuk meninjau potensi optimalisasi lahan rawa seluas 832 hektar. Rabu (22/1/2025). 

Bupati Soppeng menekankan pentingnya pemanfaatan lahan rawa ini sebagai salah satu solusi strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. 

"Lahan rawa di Desa Kessing ini adalah aset yang sangat berharga". 

"Kita harus mengelolanya dengan semangat persaudaraan dan loyalitas tanpa batas demi kemajuan bersama," ujar Andi Kaswadi Razak.

Dandim 1423/Soppeng Letkol Reinhard Manurung, S.Pd., menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat setempat. 

"Survey ini mencerminkan komitmen kita semua untuk bekerja sama tanpa sekat, memastikan bahwa potensi daerah ini dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas TPHPKP Aryadin Arif, S. Stp., M. Si, menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam pengelolaan lahan rawa ini. 

"Kita akan mengupayakan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi agar lahan ini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," jelas Aryadin.

Survey ini menjadi bukti nyata bagaimana semangat persaudaraan dan loyalitas mampu mencairkan segala batasan. 

Kehadiran para pemimpin daerah di tengah masyarakat menumbuhkan rasa kebersamaan dan optimisme akan masa depan Desa Kessing sebagai pusat pengembangan pertanian produktif.

Dengan tekad dan kerja sama yang solid, optimalisasi lahan rawa di Tokare diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Momen Bersejarah Pelantikan Serentak Oleh Presiden di Jakarta Februari 2025, Pasangan SUKSES Bakal Resmi Pimpin Soppeng

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Soppeng, Haji Suwardi Haseng - Selle KS Dalle (SUKSES), bakal dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di istana Negara, Jakarta, tanggal 6 Februari 2025 mendatang.

Keputusan itu setelah Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). 

DPR dan pemerintah sepakat pelantikan digelar pada 6 Februari.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. 

Tidak hanya itu, 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan,” ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, membacakan bunyi poin kesimpulan rapat diikuti ketukan palu.

(dtc/stc)