Milad ke-60 KAHMI, Graha Hijau Hitam Diproyeksikan Jadi Pusat Gagasan dan Kaderisasi

Makassar, Teropongsulawesi.com, Enam dekade perjalanan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan keberlanjutan perjuangan lintas generasi. Di Sulawesi Selatan, komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya langkah pembangunan Graha Hijau Hitam.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menggelar Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026). Kegiatan ini menjadi penanda awal dari ikhtiar mewujudkan gedung yang diproyeksikan sebagai pusat aktivitas dan pengembangan keluarga besar HMI-KAHMI.

Gagasan pembangunan Graha Hijau Hitam sendiri telah dirintis melalui pemikiran dan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Kini, upaya tersebut kembali didorong agar dapat diwujudkan sebagai fasilitas bersama yang tidak hanya mendukung kebutuhan organisasi, tetapi juga memperkuat tradisi intelektual dan proses kaderisasi.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, dukungan dan kebersamaan seluruh elemen menjadi bagian penting dalam mengawal rencana pembangunan Graha Hijau Hitam hingga dapat direalisasikan.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menaruh harapan besar terhadap fungsi Graha Hijau Hitam setelah nantinya terbangun.

Ia menegaskan, keberadaan gedung tersebut semestinya tidak berhenti pada fungsi fisik, melainkan menjadi ruang produktif bagi lahirnya pemikiran dan penguatan gerakan mahasiswa maupun alumni.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Harapan itu menempatkan Graha Hijau Hitam sebagai bagian dari investasi organisasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Gedung tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bertemunya kader dan alumni untuk bertukar pikiran, merumuskan gagasan, serta memperkuat hubungan antargenerasi.

Bagi HMI dan KAHMI, kesinambungan gerakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan melahirkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Karena itu, realisasi pembangunan graha diharapkan berjalan seiring dengan perencanaan program yang mampu mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan organisasi dan publik.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan penghargaan kepada jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” katanya.

Fadriaty mengakui bahwa penyelenggaraan kick off tersebut merupakan bagian dari ikhtiar awal untuk menggerakkan kembali rencana pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan yang terkumpul menjadi modal awal untuk melanjutkan gagasan tersebut ke tahap berikutnya. Meski demikian, pembangunan Graha Hijau Hitam tetap membutuhkan kesinambungan kerja, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak agar harapan yang disampaikan dalam kegiatan itu dapat diwujudkan.

Momentum Milad KAHMI ke-60 juga menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar. Ia mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan relevansi peran KAHMI di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Syamsul Qomar turut memberikan pujian terhadap penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 yang digelar MW KAHMI Sulsel. Ia menilai perayaan tersebut sebagai salah satu kegiatan yang paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan oleh Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah. Hadir pula perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, serta Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle.

Hadir pula Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan luasnya jejaring keluarga besar HMI dan KAHMI di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan mempererat silaturahmi dan membangun konsolidasi untuk memperkuat kontribusi organisasi.

Memasuki usia enam dekade, KAHMI dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga warisan perjuangan sekaligus menjawab tantangan masa depan. Pembangunan Graha Hijau Hitam diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ruang kaderisasi, merawat tradisi intelektual, dan mendorong pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat. (*)

Terpilih Aklamasi, Burhanuddin Andi Bawa HKTI Sulsel Lebih Dekat dengan Petani

Makassar, Teropongsulawesi.com, Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi membawa pesan sederhana namun tegas setelah dipercaya memimpin DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin sesaat setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel melalui Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Bagi Burhanuddin, amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi. Ia melihat HKTI sebagai wadah yang harus mampu memperjuangkan kepentingan petani sekaligus menjadi jembatan antara petani dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Jangan Berhenti di Atas Kertas

Burhanuddin menekankan bahwa keberadaan struktur organisasi yang lengkap belum cukup untuk menjadikan HKTI kuat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan organisasi justru terletak pada sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” katanya.

Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran HKTI Sulsel untuk membangun komunikasi langsung dengan petani dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, HKTI harus hadir bukan hanya dalam forum-forum organisasi, tetapi juga ketika petani membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Didukung Struktur 24 Kabupaten/Kota

Musda DPD HKTI Sulsel tersebut digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Struktur tersebut menjadi modal awal bagi Burhanuddin untuk menjalankan agenda kepemimpinannya.

Apalagi, sebagian besar ketua DPC HKTI di Sulsel berasal dari kalangan kepala daerah. Posisi tersebut dinilai membuka peluang sinergi yang lebih kuat antara HKTI dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan sektor pertanian.

Namun, kekuatan struktur itu harus dibarengi kerja nyata.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya mengingatkan jajaran pengurus agar organisasi tidak hanya memiliki struktur yang kuat, tetapi mampu menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi kerja yang berdampak bagi petani.

Pesan itu menjadi salah satu tantangan utama bagi Burhanuddin bersama jajaran pengurus baru HKTI Sulsel.

Dari Jenderal Polisi ke Dunia Petani

Burhanuddin Andi merupakan purnawirawan Polri kelahiran Soppeng, 26 April 1959. Lulusan Akpol 1983 itu memiliki pengalaman panjang di tubuh kepolisian.

Ia pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu dan Kapolda Sulselbar. Burhanuddin juga pernah menjabat Koorsahli Kapolri.

Kini, setelah menyelesaikan pengabdiannya di institusi kepolisian, Burhanuddin mengambil peran baru melalui HKTI.

Pengalaman memimpin dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat menjadi modal yang akan dibawanya dalam memimpin organisasi tersebut.

Amanah baru itu kini menunggu pembuktian.

Bukan sekadar seberapa kuat struktur HKTI Sulsel dibangun, tetapi seberapa dekat organisasi tersebut hadir dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan petani.

(RAT)

Suwardi Haseng Pimpin HKTI Soppeng, Burhanuddin Andi Terpilih Aklamasi di Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. resmi dipercaya memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Soppeng periode 2026–2031.

Suwardi dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Soppeng bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Ahad (4/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi HKTI Sulawesi Selatan yang mencakup 24 kabupaten/kota.

Dalam kepengurusan DPC HKTI Soppeng, Suwardi didampingi Musdar Asman, S.Pd., M.Si. sebagai sekretaris dan Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si. sebagai bendahara.

Sementara posisi wakil ketua ditempati H. Asis Dahlan dan HAM Zulkarnain.

Pelantikan pengurus dilakukan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.

Pada momentum yang sama, Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel menetapkan Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Burhanuddin Andi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel.

Burhanuddin terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.

Sebelumnya, panitia Musda telah membuka pendaftaran calon Ketua DPD HKTI Sulsel. Hasil Musda tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan HKTI Sulsel untuk periode baru.

Dengan terbentuknya kepengurusan provinsi dan 24 DPC, struktur HKTI Sulsel kini telah mencakup seluruh kabupaten/kota.

Sejumlah kepala daerah pimpin DPC

Komposisi kepengurusan HKTI Sulsel turut diwarnai sejumlah kepala daerah yang dipercaya menjadi ketua DPC.

Selain Suwardi Haseng di Soppeng, terdapat Darmawangsyah Muin di Gowa, Paris Yasir di Jeneponto, Andi Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, Andi Asman Sulaiman di Bone, Andi Rosman di Wajo, Chaidir Syam di Maros, Sofyan Syam di Pangkep, Andi Ina Kartika Sari di Barru, Azizah Irma Wahyudianti Irwan di Pinrang serta Syaharuddin Alrif di Sidrap.

DPC daerah lainnya juga diisi tokoh pemerintahan dan daerah, seperti Andi Suharmika Hasir di Makassar, Mohammad Firdaus Dg Manye di Takalar, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin di Bantaeng, Muhammad Natsir Ali di Kepulauan Selayar, Achmad Fauzan Guntur di Sinjai hingga Irwan Bachri Syam di Luwu Timur.

Kepengurusan tersebut menjadikan HKTI memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Kepengurusan HKTI Sulsel berada dalam struktur DPN HKTI yang diisi sejumlah tokoh nasional.

Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusomo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina DPN HKTI, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabat Ketua Dewan Penasihat.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan dengan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Pada jajaran eksekutif, Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional dipercaya sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Abdul Kadir Karding menjabat Sekretaris Jenderal.

Rangkaian kegiatan di Makassar turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta Ketua DPN Pengusaha Tani Yasir Machmud.

Bagi Soppeng, kepemimpinan Suwardi Haseng di DPC HKTI menjadi tambahan ruang organisasi bagi kepala daerah tersebut untuk terhubung dengan sektor pertanian dan petani di daerah.

Sementara di tingkat provinsi, terpilihnya Burhanuddin Andi secara aklamasi menandai dimulainya kepengurusan baru HKTI Sulsel yang menaungi 24 DPC kabupaten/kota.

Kini, Suwardi Haseng memimpin HKTI Soppeng dan Burhanuddin Andi menahkodai HKTI Sulsel dalam struktur organisasi yang sama-sama memiliki fokus pada penguatan sektor pertanian di Sulawesi Selatan.

(RAT) 

GMNI Sinjai Kecam Dugaan Intervensi Polisi terhadap Sosialisasi GSNI di Sekolah

 

Sinjai, Teropongsulawesi.com, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sinjai mengecam keras dugaan intervensi oknum kepolisian terhadap kegiatan sosialisasi Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) di sejumlah sekolah di Kabupaten Sinjai.

GMNI menilai dugaan penghambatan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut ruang kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan gagasan, serta aktivitas organisasi kepemudaan dan pelajar.

Dalam pernyataannya, GMNI menyebut GSNI memiliki keterkaitan historis dengan proses kaderisasi generasi muda. GSNI dipandang sebagai wadah pembelajaran dan pengabdian bagi pelajar sebelum memasuki dunia kemahasiswaan.

“GSNI adalah saudara sejajar GMNI, tempat siswa mengawali pengabdian sebelum melangkah ke dunia kemahasiswaan,” demikian pernyataan DPC GMNI Sinjai.

GMNI juga menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi GSNI di sekolah bukan kegiatan yang dilakukan tanpa dasar. Pihaknya menyebut telah terdapat rekomendasi dari instansi pendidikan terkait.

Untuk kegiatan yang menyasar pelajar SMP sederajat, GMNI menyebut GSNI telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai melalui surat Nomor 000.1.1/04.5918/Disdik tentang Rekomendasi Kegiatan tertanggal 29 Juli 2026.

Sementara untuk jenjang SMA sederajat, disebut telah terdapat rekomendasi dari Wilayah V Dinas Pendidikan melalui surat Nomor 500.5.7.15/573/CD/V/DISDIK tentang Rekomendasi Kegiatan tertanggal 25 Agustus 2026.

Atas dasar tersebut, GMNI menilai pelaksanaan sosialisasi GSNI memiliki dasar administratif dan dilakukan dalam koridor kegiatan organisasi.

GMNI kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan konstitusional mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh serta menyampaikan informasi.

Menurut GMNI, Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 mengatur hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi.

“Tanpa alasan hukum yang jelas, oknum kepolisian diduga menghalangi GSNI Sinjai menyampaikan gagasan kebangsaan kepada sesama pelajar,” tegas GMNI dalam pernyataannya.

GMNI juga menekankan bahwa GSNI bukan organisasi yang baru muncul. Organisasi tersebut disebut telah berdiri sejak 1959 dan selama puluhan tahun menjalankan aktivitas kaderisasi pelajar dengan membawa nilai-nilai kebangsaan.

Karena itu, GMNI meminta dugaan intervensi tersebut ditelusuri secara objektif dan apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab diminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“GMNI mengecam keras dugaan intervensi yang dilakukan oknum kepolisian dan meminta agar ditelusuri serta ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku,” lanjut pernyataan tersebut.

GMNI Sinjai juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah lanjutan apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian.

“Jika seruan ini tidak diindahkan segera, maka GMNI bersama GSNI akan menempuh jalur aksi maupun proses hukum yang sah demi menegakkan keadilan dan menjaga ruang demokrasi,” tegas DPC GMNI Sinjai.

Hingga berita ini disusun, pernyataan tersebut merupakan sikap dari DPC GMNI Sinjai. Klarifikasi dari pihak kepolisian terkait dugaan intervensi dan alasan penghentian atau penghambatan kegiatan sosialisasi GSNI belum termuat dalam pernyataan tersebut.

(Red)

Pilketos Serentak Digelar, Wabup Selle Ajak Pelajar Belajar Demokrasi dengan Sportif

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pilketos) serentak tingkat SMA/SMK se-Sulawesi Selatan digelar, Rabu (30/9/2026). Di Kabupaten Soppeng, pelaksanaan Pilketos dipusatkan salah satunya di SMAN 1 Soppeng dan dibuka oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle.

Wabup Selle mengapresiasi pelaksanaan Pilketos serentak tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung di lingkungan sekolah.

Ia meminta para siswa tidak memandang Pilketos hanya sebagai kegiatan rutin organisasi sekolah.

“Momen pemilihan Ketua OSIS ini jangan disia-siakan. Ini adalah pesta demokrasi pelajar,” ujar Selle.

Menurutnya, Pilketos dapat menjadi pengalaman awal bagi siswa sebelum nantinya terlibat dalam proses demokrasi yang lebih luas di masyarakat.

“Pemilihan Ketua OSIS serentak ini merupakan miniatur Pemilu. Dari sini para siswa dapat belajar bagaimana menggunakan hak pilih, menentukan pilihan, menghargai perbedaan, serta menerima hasil pemilihan dengan sikap yang dewasa,” katanya.

Selle menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif selama seluruh tahapan pemilihan. Perbedaan pilihan, kata dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi dan harus disikapi secara dewasa.

Para siswa juga diharapkan tidak saling menjatuhkan hanya karena mendukung calon yang berbeda. Sebaliknya, seluruh peserta Pilketos diminta menjadikan proses tersebut sebagai pengalaman untuk membangun sikap sportif dan saling menghormati.

“Siapa pun yang terpilih nantinya harus didukung. Setelah proses pemilihan selesai, kita kembali bersama sebagai satu keluarga besar sekolah,” demikian semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

Pilketos serentak Sulawesi Selatan tahun 2026 sekaligus menjadi sarana pembelajaran mengenai tata cara pemilihan, penggunaan hak suara, kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab dalam menjalankan demokrasi.

Khusus di SMAN 1 Soppeng, kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Kodim 1423 Soppeng, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas, pendamping dan sejumlah undangan lainnya.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan ini, pelajar diharapkan memperoleh pengalaman berharga bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pilihan, tetapi juga tentang menghormati proses, menerima hasil dan tetap menjaga persatuan.

Pilketos akhirnya menjadi ruang belajar bagi siswa untuk mengenal kepemimpinan sekaligus membangun karakter sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, sportif dan mampu menghargai perbedaan.

(Red)

Koperasi Mawar Buka Babak Baru, Hj Suarni Dorong Unit Toko Jadi Penggerak Usaha

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Setelah sempat terhenti selama beberapa tahun, Koperasi Wanita PKK Mawar Kabupaten Soppeng kembali menata langkah. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali organisasi sekaligus membuka babak baru pengembangan usaha koperasi.

RAT yang dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan pengurus periode 2026–2028 digelar di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Dalam forum tersebut, Ny. Nurjannah Chair dipercaya memimpin Koperasi Wanita PKK Mawar untuk periode 2026–2028, menggantikan Ny. Hermawati Dipa, S.Pd.

Koperasi Wanita PKK Mawar telah memiliki badan hukum sejak 10 Juni 1991. Hingga Tahun Buku 2025, koperasi tersebut tercatat memiliki 343 anggota.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengatakan kebangkitan koperasi harus menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan dan partisipasi anggota.

Menurutnya, RAT kali ini memiliki arti lebih dari sekadar agenda organisasi.

“RAT hari ini memiliki makna yang istimewa, karena bukan sekadar forum evaluasi tahunan, melainkan juga menjadi penanda kebangkitan kembali Koperasi Mawar setelah masa vakum tersebut,” ujar Hj. Suarni.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang sehat dalam menjalankan koperasi. Pengurus dituntut bekerja secara amanah, jujur dan transparan serta menjaga komunikasi dengan anggota.

Di sisi usaha, Koperasi Mawar juga mengambil arah baru. Usaha simpan pinjam yang sebelumnya dijalankan akan diarahkan menuju pengembangan unit toko sebagai sumber pendapatan utama koperasi.

Hj. Suarni meminta pengurus tidak terburu-buru membuka usaha tanpa perencanaan. Kebutuhan modal, lokasi, jenis barang, potensi pasar hingga sistem pencatatan keuangan harus dihitung secara matang.

Langkah tersebut dinilai penting agar unit toko tidak sekadar menjadi aktivitas baru, tetapi mampu berkembang dan menghasilkan manfaat bagi anggota.

Hj. Suarni juga mengajak seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng untuk bergabung sebagai anggota Koperasi PKK Mawar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali basis koperasi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng diminta terus memberikan pendampingan. Audit dan pelatihan manajemen bagi pengurus menjadi bagian yang dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi.

Pengalaman vakum, kata Hj. Suarni, harus menjadi pelajaran agar roda organisasi tidak kembali berhenti.

“Jangan biarkan Mawar vakum lagi,” tegasnya.

Ia berharap pengurus baru segera bekerja dan menjalankan hasil RAT secara konsisten sehingga Koperasi Wanita PKK Mawar tidak hanya kembali aktif secara organisasi, tetapi juga mampu berkembang sebagai wadah usaha yang memberi manfaat nyata bagi anggotanya.

RAT turut dihadiri Kepala Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Dekopinda Kabupaten Soppeng serta anggota Koperasi Wanita PKK Mawar.

(RAT)

PJI Sulsel Apresiasi Polda Jabar Bongkar Passobis Sidrap, Koordinasi dengan Polda Sulsel Dipertanyakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengungkapan sindikat penipuan daring atau passobis asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mendapat apresiasi dari Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Dzoel SB.

Meski demikian, keberhasilan tersebut turut memunculkan sorotan mengenai koordinasi penanganan kejahatan siber lintas wilayah. Sebab, jaringan yang beroperasi dari Sidrap itu justru dibongkar langsung oleh aparat Polda Jawa Barat.

Dzoel SB mempertanyakan sejauh mana koordinasi Polda Jabar dengan Polda Sulsel maupun Polres Sidrap sebelum dilakukan penindakan.

“PJI Sulsel mengapresiasi langkah tegas Polda Jawa Barat. Namun, ketika aktivitas para terduga pelaku berada di Sidrap, publik tentu ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan Polda Sulsel dan Polres Sidrap,” ujar Dzoel SB. Selasa (25/8/2026). 

Menurutnya, persoalan tersebut penting dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ini bukan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian di Sulsel. Justru transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme koordinasi dalam mengungkap kejahatan siber yang melibatkan wilayah hukum berbeda,” katanya.

20 Orang Diamankan, 12 Jadi Tersangka

Dalam operasi tersebut, aparat Polda Jabar mengamankan sekitar 20 orang di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas sindikat. Setelah pemeriksaan dan pencocokan dengan alat bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-12 tersangka masing-masing berinisial UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MDH.

Mereka diduga menjalankan peran berbeda, mulai dari penyedia akun, pembuat unggahan kendaraan fiktif hingga operator yang berkomunikasi dengan calon korban.

Kasus tersebut terungkap setelah Polda Jabar menerima dua laporan polisi dari korban berinisial FFK dan NM. Penelusuran siber kemudian mengarahkan penyidik ke Kabupaten Sidrap dan dilakukan penindakan pada 12 Agustus 2026.

Modus Jual Mobil Murah, Ngaku Anggota TNI

Sindikat tersebut diduga menggunakan Facebook untuk menawarkan mobil dengan harga jauh di bawah pasaran.

Calon korban kemudian diarahkan berkomunikasi melalui pesan pribadi hingga WhatsApp. Untuk meningkatkan kepercayaan, salah satu pelaku diduga mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan foto maupun pakaian dinas.

Pelaku bahkan melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI. Polisi juga menemukan benda yang tampak seperti senjata api dalam materi yang digunakan pelaku, namun benda tersebut ternyata merupakan senjata mainan.

Setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang seolah-olah memperlihatkan kendaraan sedang dikemas untuk dikirim melalui jasa kargo.

Padahal, video tersebut diduga dibuat di sebuah rumah dan bukan di fasilitas pengiriman kendaraan.

Korban kemudian diarahkan mentransfer uang ke rekening tertentu.

Dari dua laporan yang ditangani, FFK mengalami kerugian Rp19.941.774, sedangkan NM mengalami kerugian Rp20.354.459. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari Rp40 juta.

PJI Minta Kejahatan Siber Ditangani Terpadu

Dzoel menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kejahatan siber tidak lagi mengenal batas wilayah. Pelaku dapat beroperasi dari satu daerah, sementara korban berada di provinsi lain.

Karena itu, menurutnya, koordinasi antara kepolisian daerah menjadi bagian penting dalam memutus jaringan penipuan daring.

“Jangan sampai kejahatan siber berkembang karena adanya celah koordinasi. Aparat harus bergerak bersama, saling berbagi informasi dan memastikan setiap jaringan yang terungkap dapat ditelusuri hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur penawaran kendaraan dengan harga tidak masuk akal di media sosial.

“Kalau harga terlalu murah, masyarakat harus waspada. Jangan hanya percaya karena seseorang memakai seragam atau mengaku sebagai aparat. Identitas harus diverifikasi dan transaksi dilakukan dengan mekanisme yang aman,” pungkas Dzoel.

(AP)

HUT ke-8 IWO Soppeng Digelar, Mahmud Cambang Soroti Peran Pers dan Regenerasi Organisasi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peringatan HUT ke-8 Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng berlangsung di Sekretariat IWO, Jalan Pemuda, Watansoppeng, Senin (25/8/2026). Sejumlah pejabat, pimpinan organisasi pers, aparat keamanan hingga tokoh masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua LSM SIDIK Mahmud Cambang menjadi salah satu tamu yang hadir. Ia memberikan apresiasi terhadap perjalanan IWO Soppeng yang selama ini dinakhodai Andi Mull Makmun.

Mahmud menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap IWO Soppeng terus memperkuat perannya sebagai organisasi wartawan yang mampu menyajikan informasi berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, ia berharap insan pers tetap mengedepankan profesionalitas, independensi dan kepentingan publik dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Selamat HUT ke-8 untuk IWO Soppeng. Semoga semakin maju, solid dan tetap konsisten menjalankan fungsi pers untuk masyarakat,” kata Mahmud.

Ia juga berharap komunikasi antara organisasi pers dengan pemerintah, aparat penegak hukum maupun organisasi masyarakat dapat terus terbangun secara positif.

Sementara itu, Ketua IWO Soppeng Andi Mull Makmun mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dalam perayaan HUT ke-8 tersebut.

Dalam kesempatan itu, Andi Mull mengungkapkan bahwa masa kepemimpinannya di IWO Soppeng masih tersisa sekitar dua tahun. Ia bahkan menyatakan terbuka terhadap munculnya figur baru yang nantinya dapat melanjutkan kepemimpinan organisasi.

Menurutnya, regenerasi diperlukan agar roda organisasi tetap berjalan dan memberikan ruang bagi kader-kader baru untuk berkontribusi dalam perkembangan IWO Soppeng.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Soppeng tampak hadir Plt Kepala Kesbangpol Andi Surahman, Kadis Kominfo Kanaruddin, Kabid Kesbangpol Lutfi dan Kabid Humas Kominfo Soppeng Soufyan.

Jajaran Polres Soppeng juga hadir, di antaranya Wakapolres Soppeng Kompol Tamar dan Kasat Narkoba AKP Heriadi, Kabag Humas AKP Husni, Turut hadir Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng bersama jajaran Intel Kodim Soppeng, jajaran Intel Kejari Soppeng, Kepala MAN 1 Soppeng, serta Anggota Komunitas Warkop Olleng. 

Sejumlah pimpinan organisasi pers ikut meramaikan kegiatan tersebut, seperti Ketua PWI Soppeng A. Jumawi, Ketua JMSI Buhari Abu, Ketua FKJ A. Agus Setiawan, PH Rauf dan Ketua JOIN Soppeng Herwan.

Momentum HUT ke-8 IWO Soppeng tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antara insan pers, pemerintah, aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Soppeng.

(Taggi)