Wabup Selle KS Dalle Resmi Lantik Andi Surahman Sebagai Pj Sekda Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi melantik Andi Surahman sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soppeng Selasa,10 Juni 2025 di ruang rapat Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pelantikan ini menandai pengalihan tugas dari pejabat sebelumnya, Andi Ibrahim, SH,  kepada Andi Surahman yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Kabupaten Soppeng.

Dalam prosesi pelantikan, Wakil Bupati Soppeng membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Andi Surahman dengan penuh kesungguhan.

Andi Surahman, alumni APDN yang pernah menjabat sebagai Camat Marioriawa, Donri-Donri dan Lilirilau diharapkan dapat menjalankan amanah baru sebagai Pj Sekda dengan baik.

Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Andi Surahman dapat mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga sinergitas antarperangkat daerah, serta memperkuat kinerja birokrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

"Semoga dengan pengalaman dan dedikasinya, Andi Surahman dapat menjalankan tugas sebagai Pj Sekda dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Soppeng," harap Wakil Bupati Soppeng.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi. .

Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng dapat semakin baik dan efektif.

(*)

Bupati Soppeng Hadiri Munas VI Apkasi, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

Minahasa Utara, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Sentra Hotel, Minahasa Utara, Jumat (30/5). Munas kali ini juga menjadi momen perayaan HUT ke-25 Apkasi.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden, AM Putranto, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh sejumlah tokoh, termasuk Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Dalam forum tersebut, Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025–2030 melalui mekanisme aklamasi. Munas VI ini menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat pembangunan daerah yang berdaya saing dan mandiri.

Kepala Staf Presiden AM Putranto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas keberhasilan penyelenggaraan Munas di luar Jakarta untuk pertama kalinya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Munas VI Apkasi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang turut mengapresiasi proses demokratis pemilihan ketua umum. Ia berharap kepemimpinan baru dapat mempererat solidaritas antarkepala daerah dan memperkuat peran Apkasi sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Menanggapi hasil Munas, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan hasil-hasil Munas dalam pembangunan di Kabupaten Soppeng. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan aktif dalam Munas adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain menghadiri sidang Munas, Bupati Soppeng juga mengikuti rangkaian kegiatan lainnya, seperti orientasi anggota Apkasi, welcome dinner, Women Programme, Malam Final Putri Otonomi Indonesia, serta Funwalk Wisata Likupang.

(Red)

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Pemkab Soppeng Raih WTP ke-11 dari BPK RI

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Soppeng sejak tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan, "Opini WTP ke-11 ini membuktikan bahwa Pemkab Soppeng konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan".

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi," ujar Bupati Suwardi.

Sementara itu, menurut BPK, penilaian opini WTP didasarkan pada empat aspek utama yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal".

"Seluruh kriteria ini dinilai telah dipenuhi dengan baik oleh Pemkab Soppeng, terangnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang prima.

Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemkab Soppeng, antara lain Kepala BPKPD, Plt. Inspektur, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Soppeng.

Selain Kabupaten Soppeng, daerah lain yang turut menerima LHP BPK hari ini adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

(Silviana)

Proses Seleksi PPPK di Makassar Dipantau Bupati Soppeng dan DPRD Demi Peningkatan Sumber Daya Manusia

 

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Minggu (18/5/2025). 

Kegiatan ini berlangsung di Menara Phinisi, Universitas Negeri Makassar, sejak tanggal 16 hingga 19 Mei 2025.

Plh. Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, H. Ahmad Masykur, S.Ag, MH, didampingi Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Rusman, S.Sos, M.Si, melaporkan bahwa seleksi ini diikuti oleh 3.096 peserta yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Seleksi ini merupakan tahap penting dalam proses penerimaan PPPK yang diharapkan mampu menjaring calon pegawai yang kompeten dan berkompetensi tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menekankan pentingnya fokus dan ketelitian bagi seluruh peserta saat mengikuti ujian.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya dan meraih hasil yang memuaskan".

"Seleksi ini sangat penting untuk masa depan karier kalian, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan serius,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

Kehadiran Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng di lokasi seleksi diharapkan dapat memberikan dukungan moril dan semangat bagi peserta dalam menghadapi ujian yang menantang ini.

Seleksi Kompetensi PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemilihan pegawai yang profesional dan berkualitas.

Dengan pengawasan langsung dari pejabat daerah, diharapkan proses seleksi berjalan transparan dan adil sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Pemkab Soppeng terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendukung pertumbuhan daerah.

Selain Ketua DPRD kabupaten Soppeng Andi Muhammad Farid, sejumlah anggota DPRD Soppeng turut hadir memberikan dukungan, antara lain Ketua Fraksi Golkar Hj A Wahda Adam, anggota Fraksi Golkar H Saharuddin Adam dan H Kusman Aras, anggota Fraksi Partai Demokrat Andi Takdir Akbar Singke, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan Kamaruddin. 

(Red)

MCSP 2024 dari KPK, Penghargaan Bergengsi untuk Kabupaten Soppeng dalam Peningkatan Tata Kelola

 

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah".

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan.

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)