Pemkab Soppeng Akan Salurkan Bantuan 19 Brigade Pangan ke Petani Milenial dari Kementan RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kunjungan rombongan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatannya pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dipimpin oleh Bram Kuesianto, Direktur I Care Project Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, ini bertujuan untuk meninjau calon penerima bantuan dan memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

Di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten terpilih, termasuk Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang, untuk menerima bantuan guna meningkatkan indeks pertanaman padi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen per tahun.

Bram Kuesianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan berupa alat dan mesin pertanian akan disalurkan kepada kelompok tani dan calon brigade pangan yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

Jenis dan jumlah alat pertanian yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik hal ini.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 19 Brigade Pangan di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra dengan masing-masing kelompok menerima sekitar Rp 3 miliar namun dalam bentuk alat dan mesin pertanian.

Bantuan ini diprioritaskan untuk petani milenial di bawah usia 40 tahun.

Sedangkan untuk pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi Optimasi Lahan Rawa dan Optimasi Lahan Non Rawa yang ada di kecamatan tersebut.

(Red)

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Ayo Bangun Kelembagaan Sawit yang Kuat! Pasangkayu Jadi Contoh, Mentan : Indonesia Butuh Program Berkelanjutan

Palu, Teropongsulawesi.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

KTNA dan Kementan Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Rembug Madya

Gowa, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Hari Krida Pertanian 2025, Penguatan Peran Strategis Penyuluh Lapangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

UPT Pelatihan Kementan Jaga Mutu Pelatihan Lewat Penilaian TUK

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya menjaga mutu pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terus berbenah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelaksanaan penilaian kelayakan dan verifikasi perpanjangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada 19–20 Juni 2025.

TUK merupakan tempat resmi yang digunakan untuk mengukur dan menguji kemampuan peserta pelatihan.

Melalui penilaian ini, BBPP Batangkaluku memastikan bahwa seluruh aspek—mulai dari organisasi, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemen—sesuai dengan standar terbaru.

Hasilnya, BBPP Batangkaluku mendapatkan rekomendasi positif dan dinilai konsisten dalam menjaga kualitas pelatihan.

Ketua Tim Asesor, Ahmad Dedi Syathori, mengapresiasi kerja keras tim di BBPP. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan kesiapan tim telah melampaui ekspektasi, terutama karena petunjuk teknis penilaian ini baru pertama kali diterapkan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

Menurutnya, dokumentasi bukan hanya soal laporan, tapi juga bentuk akuntabilitas dan bukti bahwa kegiatan telah dijalankan dengan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pertanian.

Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tapi menjadi bukti bahwa SDM pertanian Indonesia siap bersaing, produktif, dan profesional.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, yang menekankan peran SDM unggul dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Dengan pelaksanaan penilaian ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan bahwa pelatihan pertanian bukan hanya tentang teori atau praktik semata, tapi juga tentang memastikan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan hasil pelatihan.

Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja pertanian yang andal dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Panen Jagung Serentak di Barombong: Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Gowa, Teropongsulawesi.com, Polsek Barombong menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Senin pagi tadi. Senin (16/6/2025).

Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran Desa Moncobalang, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, serta berbagai stakeholder terkait. Panen jagung ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan, tetapi juga mendukung swasembada pangan khususnya jagung di wilayah Kecamatan Barombong.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional".

"Panen jagung ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat,” ujar IPTU Chaidir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen bersama ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat setempat untuk semakin giat mengembangkan sektor pertanian, terutama komoditas jagung yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting dalam mendukung rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan panen berlangsung lancar dengan semangat kebersamaan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, petani, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir.

IPTU Chaidir berharap kegiatan ini menjadi contoh positif bagi masyarakat luas agar lebih antusias dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Barombong.

Polsek Barombong merupakan unit kepolisian di Kabupaten Gowa yang aktif tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pembangunan masyarakat termasuk ketahanan pangan melalui sinergi dengan warga dan pemerintah setempat.

(Red)