Ratusan Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung 2026, Bupati : Penyaluran Benih Harus Sesuai CPCL

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah daerah tersebut. Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bantuan benih pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi dilakukan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegas Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan bantuan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Soppeng.

“Kalau bantuan ini disalahgunakan, bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencoreng nama baik daerah kita di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dalam program tahun 2026 tersebut, sebanyak 221 kelompok tani menerima bantuan benih. Rinciannya, 95 kelompok tani memperoleh bantuan benih padi, sementara 126 kelompok tani lainnya menerima bantuan benih jagung.

Pemkab Soppeng menerima alokasi bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Benih yang disalurkan terdiri dari beberapa varietas unggul, yakni Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara itu, bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih sebanyak 106.200 kilogram varietas NK 306.

Suwardi menjelaskan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok tani penerima.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” katanya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok tani memahami tata cara penyaluran, penggunaan benih, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program bantuan benih tersebut dapat mendorong peningkatan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mendukung program nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng Perkuat Pertanian Modern, Program PM-AAS Resmi Dimulai di Liliriaja

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memulai program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui kegiatan tanam perdana yang digelar di Kelurahan Apanang, Jumat (8/5/2026).

Pelaksanaan program tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Fadjry Jufri. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kementerian, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani setempat.

Program PM-AAS menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut, petani diperkenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern seperti alat tanam mekanis dan penggunaan drone pertanian untuk mendukung pengelolaan sawah.

Bupati Soppeng menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini, termasuk keterbatasan tenaga kerja dan tuntutan peningkatan produksi pangan.

“Melalui program ini, petani dapat bekerja lebih efektif dengan bantuan mekanisasi dan teknologi modern. Pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan agar petani mampu mengikuti perkembangan pertanian saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa modernisasi pertanian bukan berarti mengurangi peran petani, melainkan memberikan kemudahan dalam proses budidaya hingga panen.

Keberhasilan uji coba program PM-AAS sebelumnya menjadi alasan utama pemerintah pusat memperluas cakupan program di Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2025, program tersebut diterapkan di lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Marioriawa dan berhasil menghasilkan produktivitas padi hingga 10,4 ton per hektar.

Atas capaian tersebut, luas pengembangan program PM-AAS di Soppeng meningkat menjadi 120 hektar pada tahun 2026. Rinciannya, 100 hektar berada di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektar di Kecamatan Marioriawa.

Menurut Fadjry Jufri, Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan karena didukung sumber daya pertanian yang cukup baik serta kesiapan petani dalam menerima inovasi teknologi.

Selain Soppeng, program pertanian modern nasional PM-AAS juga diterapkan di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng Rappang, Bone, dan Maros.

Program ini mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dan drone guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penerapan PM-AAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah di masa mendatang.

(Silviana)

Atasi Krisis Air, Bupati Soppeng Perkuat Program Listrik Masuk Sawah Lewat SID

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan langkah strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya dalam mengatasi persoalan krisis air yang kerap terjadi saat musim tanam.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Survey Investigasi Desain (SID) untuk kegiatan optimalisasi lahan non rawa. Kegiatan ini digelar di ruang pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (25/3/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tim akademisi dari LPPM Universitas Hasanuddin, serta perwakilan PT PLN (Persero) Cabang Soppeng. Selain itu, para penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari delapan kecamatan juga turut hadir sebagai ujung tombak implementasi program di tingkat lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Pertanian. Ia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan program listrik masuk sawah sebagai solusi atas keterbatasan air yang sering menjadi kendala bagi petani.

“Program listrik masuk sawah diharapkan mampu mendukung sistem irigasi berbasis pompa, sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi dan produktivitas petani meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan energi listrik menjadi faktor penting dalam mendorong modernisasi sektor pertanian, khususnya pada lahan non rawa yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.

Lebih lanjut, Suwardi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH). Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan sekaligus memperluas cakupan manfaat bagi petani.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun SID dari LPPM Universitas Hasanuddin, Andang Suryana Soma, Ph.D., menjelaskan bahwa penyusunan SID akan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data. Proses ini mencakup identifikasi potensi lahan serta kebutuhan riil petani.

Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi program dan kelompok penerima manfaat akan mengacu pada data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah dihimpun oleh para penyuluh pertanian lapangan.

“Dengan pendekatan berbasis data, intervensi program diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak PLN Cabang Soppeng turut menyampaikan kesiapan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung program tersebut. PLN menyatakan komitmennya dalam menyediakan jaringan listrik yang dibutuhkan, khususnya untuk menunjang operasional pompa air di lahan pertanian.

Dukungan ini dinilai sangat penting dalam mengatasi keterbatasan sumber air secara konvensional, sekaligus membuka peluang penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Melalui FGD ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama sebelum pelaksanaan SID dimulai. Perencanaan yang matang serta sinergi antarinstansi diyakini menjadi kunci keberhasilan program optimalisasi lahan non rawa di Kabupaten Soppeng.

Program ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah berbagai tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya air.

(Silviana)

Wakili Pemkab, Plt Kadis TPHPKP Terima Penghargaan dari BRI Cabang Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen dalam mendukung program pertanian berbasis digital kembali membuahkan hasil bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHPKP), Pemkab Soppeng menerima penghargaan sebagai implementasi Kartu Tani terbaik kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watansoppeng.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Cabang BRI Watansoppeng, Rahmatulloh Habibi, dalam sebuah seremoni sederhana yang berlangsung di Kantor Cabang BRI Watansoppeng, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Rahmatulloh Habibi menyampaikan bahwa program Reward Kartu Tani merupakan bentuk apresiasi BRI kepada para stakeholder yang telah berperan aktif dalam menyukseskan implementasi Kartu Tani di daerah masing-masing.

Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume transaksi Kartu Tani, tetapi juga memperkuat sinergi antara pihak perbankan, pemerintah daerah, serta para petani sebagai penerima manfaat.

“Melalui program Reward Kartu Tani, BRI ingin memberikan apresiasi atas kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Selain itu, ini juga menjadi upaya untuk terus mendorong optimalisasi transaksi Kartu Tani agar manfaatnya semakin dirasakan petani,” ujarnya.

Habibi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan DTPHPKP Kabupaten Soppeng, khususnya dalam mendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Kartu Tani BRI.

Ia menilai, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara BRI Kanca Watansoppeng dan jajaran DTPHPKP menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Kabupaten Soppeng dalam meraih penghargaan tersebut.

“Sinergi yang solid ini menjadi kunci keberhasilan. Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DTPHPKP Kabupaten Soppeng, Ariyadin Arif, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh BRI.

Ia menegaskan bahwa implementasi Kartu Tani merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi para petani.

“Dengan adanya Kartu Tani, pemerintah memberikan jaminan kepada petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Program ini memastikan subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak,” jelas Ariyadin.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari jajaran dinas, penyuluh pertanian, hingga pihak perbankan yang terus melakukan pendampingan dan koordinasi.

Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Soppeng.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas kerja demi kemajuan sektor pertanian di Soppeng,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, diharapkan implementasi Kartu Tani di Kabupaten Soppeng dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah.

(Red) 

Kolaborasi KKSS dan Kementan, Ribuan Warga Nikmati Paket Sembako Murah

Gowa, Teropongsulawesi.com- Sejak pagi, ribuan warga memadati Lapangan Karebosi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 75 ton bahan pokok dan membagikannya melalui pasar murah, Minggu (16/11/2025).

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pasar murah yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar. Kementan menilai kegiatan ini efektif membantu stabilisasi harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ini kolaborasi, semua hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan. Totalnya 75 ton, jadi 75 ribu orang bisa kebagian," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Umum KKSS saat hadir meninjau jalannya kegiatan. 

Dalam kegiatan tersebut, disediakan paket sembako senilai Rp.150.000 yang dijual hanya Rp.60.000. Paket ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, satu ekor daging ayam beku, serta 10 butir telur ayam.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia berharap agar pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagai UPT Kementan di Sulawesi Selatan turut memfasilitasi dan mengawal berlangsungnya pasar murah. 

Keterlibatan BBPP Batangkaluku merupakan bentuk kontribusi kelembagaan dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga Sulawesi Selatan.

Nur Jannah, salah satu penerima voucher, menilai pasar murah ini memberikan dampak langsung bagi kebutuhan harian masyarakat.

“Paketnya lengkap, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena sangat membantu banyak keluarga," sebutnya.

(Red) 

Generasi Muda Sidrap Bergerak, Targetkan Produksi Gabah 1 Juta Ton Lewat Brigade Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)