Vonis 15 Tahun untuk Dukun Cabul di Luwu Timur: Ini Detail Kasus dan Kronologinya

Illustrasi. 

Lutim, Teropongsulawesi.com, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mll tanggal 11 Maret 2025 atas nama Terdakwa H yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pelaku. 

Terdakwa H akan menjalani pidana badan di Rumah Tahanan Klas II B Masamba di Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Sebelumnya pelaku diduga melakukan persetubuhan terhadap anak korban N yang merupakan anak tirinya yang tinggal serumah dengan pelaku pada Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. 

Selain terhadap anak korban N, perbuatan pelaku juga dilakukan terhadap anak korban S yang merupakan sahabat anak korban N dan korban D yang merupakan menantu dari pelaku.

Pelaku dalam melakukan perbuatannya memanfaatkan kepercayaan masing-masing korban yang timbul dari hubungan kedekatan antara pelaku dengan para korban dan pelaku mengaku dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui pengobatan spiritual. 

Perbuatan itu dilakukan dengan cara pelaku meminta kepada para korban untuk menuruti setiap perkataan pelaku dengan merapalkan kalimat-kalimat secara cepat sambil merabah setiap bagian tubuh para korban dari ujung rambut sampai ujung kaki melewati area seksual dari para korban. 

Setelah pelaku merabah seluruh bagian tubuh para korban, pelaku menyampaikan penyebab rasa sakit yang dirasakan oleh para korban yang hanya dapat disembuhkan melalui hubungan badan bersama pelaku dengan maksud untuk membujuk para korban supaya percaya dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh pelaku. 

Sebelum di vonis Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah menuntut melalui surat tuntutannya yang dibacakan pada sidang hari Selasa Tanggal  04 Maret 2025 dengan tuntutan pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana tambahan berupa denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur memberikan tuntutan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kepastian terhadap meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan Anak sebagai Korban dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual  di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menyampaikan apresiasi terhadap Penyidik Kepolisian Resor Luwu Timur yang menangani perkara tersebut dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dalam mengungkap perkara tersebut.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga sependapat dengan pertimbangan Jaksa dalam surat tuntutannya. 

Dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban N, dan pencabulan terhadap Anak Korban S dan Korban D dengan modus bahwa Terdakwa dikenal sebagai paranormal atau dukun 

Pelaku perkara tersebut telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mll tanggal 11 Maret 2025 dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku, Sesuai sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

(Red/isk)

Operasi Ketupat 2025, Fokus Pengamanan Idul Fitri di Kabupaten Soppeng Jadi Bahasan Rakor Lintas Sektoral

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di di Aula Tanya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Selasa (18/03/2025). 

Dalam rapat tersebut membahas terkait kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dikesempatan itu, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., mengumumkan kesiapan empat posko layanan: tiga pos pengamanan (Marioriwawo, Lilirilau, dan Marioriawa) dan satu pos terpadu (Lalabata). 

Ia menyebut dalam Posko tersebut terdiri dari Personel gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan akan bertugas di setiap posko.

Kapolres Soppeng menuturkan bahwa Operasi Ketupat 2025 ini memprioritaskan terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Idul Fitri 

"Selain itu, terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta Kamseltibcar Lantas yang aman, lancar, dan tertib sebelum, saat, dan pasca hari raya, urai Kapolres.

Menurutnya, "Sasaran utama meliputi pengamanan arus mudik dan balik, pemusatan massa, kegiatan ibadah, dan antisipasi gangguan Kamtibmas selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Sementara itu, Dandim 1423 Soppeng, Letkol. Inf. Reinhard Haposan Manurung, S.Pd., menyatakan kesiapannya mendukung pengamanan, dengan fokus pada tempat wisata, terutama yang dekat perairan dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menekankan pentingnya agenda rutin tahunan ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga Soppeng dan pendatang.

Ia berharap pengalaman sebelumnya dapat meningkatkan kualitas pengamanan dan pelayanan, yang akan difokuskan pada periode H-7 hingga H+7 Idul Fitri.

Wakil Bupati juga menginstruksikan camat untuk menyediakan konsumsi sahur dan buka puasa bagi petugas posko, serta meminta Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan, obat-obatan, dan ambulans di setiap posko.

Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama periode Idul Fitri, berharap warga Soppeng dan pendatang merasakan peningkatan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Soppeng.

Rapat dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, perwakilan Kajari Soppeng, Kepala Kemenag Soppeng, SKPD terkait, para camat, perwakilan pengusaha gas dan tempat wisata, serta personel kepolisian. 

(Red) 

Bupati Soppeng Hadiri Pengukuhan Kepala OJK Sulselbar, Sampaikan Ucapan Selamat

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menghadiri acara Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (17/3/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan Sekda Sulsel Jufri Rahman.

Mochammad Muchlasin resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Mochammad Muchlasin menggantikan Darwisman sebagai Kepala OJK Sulselbar yang sudah menjabat sejak tahun 2022. 

Sebelumya, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK.

Usai dikukuhkan, sebagai kepala OJK, Mochammad Muchlasin memaparkan Diseminasi program dalam rapat pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.

“Sekaitan dengan hampir semua Kabupaten memiliki Bupati/Walikota yang baru maka bapak ibu perlu memahami kedudukannya dalam struktur organisasi TPAKD”, kata Mochammad Muchlasin.

Lebih lanjut Mochammad Muchlasin menjelaskan ada beberapa program dan inovasi yang akan diluncurkan pada tahun 2025 diantaranya adalah pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah terutama program pengembangan ekonomi daerah pada komuditi kakao

“Selain itu ada pula Fasilitas akses keuangan UMKM potensial binaan pemda disektor produksi berbasis klasterisasi UMKM”, terangnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyampaikan,"Selamat kepada Bapak Moch. Michlasin atas pelantikan sebagai Kepala OJK Sulselbar. 

"Semoga kepemimpinan Bapak dapat membawa perkembangan positif bagi sektor keuangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.  Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab", ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi antar seluruh instansi di Sulawesi Selatan.

“OJK sekiranya dapat berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Sinergi dengan kabupaten/kota di Sulsel sangat diharapkan berjalan dengan baik. Untuk itu, perkuat komunikasi karena hal ini adalah awal dari suksesnya sebuah pembangunan di daerah,” kata Gubernur.

(Red) 

Buka Rapat Orientasi RPJMD 2025-2029, Wabup Beberkan Visi Misi Soppeng Setara

Soppeng, Teropongsulawesi.com,Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rapat Orientasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Senin (17/03/2025).  

Rapat ini menandai langkah awal perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya rapat orientasi ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPJMD. 

Penyusunan RPJMD ini akan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra perangkat daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Soppeng periode 2025-2029 adalah "Soppeng Setara" – Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.  Konsep "Soppeng Setara"  mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah, memperhatikan potensi dan permasalahan masing-masing daerah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Visi "Soppeng Setara" dijabarkan dalam empat substansi pembangunan:

Sehat:  Kabupaten Soppeng menjadi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. Ini termasuk upaya memperindah Kota Watansoppeng dan ibu kota kecamatan lainnya, serta menyediakan ruang terbuka yang mendukung aksesibilitas di berbagai bidang.

Berdaya Saing: Meningkatkan infrastruktur dan sarana-prasarana yang mendukung ketertiban umum, serta menjadikan Soppeng sebagai daerah tujuan investasi dan destinasi wisata unggul.

Maju: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan yang merata dan tinggi, serta kemajuan sumber daya manusia yang mendukung produktivitas daerah, termasuk pengembangan sosial dan keagamaan.

Agropolitan: Menjadikan Soppeng sebagai wilayah terintegrasi dalam ekosistem agropolitan, dengan kecamatan dan desa/kelurahan yang mendukung Kota Watansoppeng sebagai kota jasa dan pariwisata berbasis teknologi digital.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan tujuh misi pembangunan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perekonomian berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengembangan sektor pertanian, reformasi birokrasi, hingga fokus pembangunan desa dan pelayanan kesehatan optimal.

Wakil Bupati Soppeng  juga menyampaikan bahwa pencapaian visi dan misi ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dunia pendidikan, dan lembaga lainnya. 

"Dalam tahapan penyusunan RPJMD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri, menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama untuk percepatan proses," tambahnya.  

Diharapkan rapat ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendukung kelancaran penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

Rapat orientasi ini dihadiri oleh para Kepala SKPD se-Kabupaten Soppeng, para Kabag Setda Soppeng, para Camat, Tenaga Ahli Penyusun RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, dan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

(Red) 

Launching MBG, Wabup Soppeng Selle KS Dalle Harap Makanan yang Didistribusikan Hasil Olahan UMKM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kodim 1423/Soppeng, bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng, secara resmi menggelar launching program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Senin (17/3/2025)

Program MBG menargetkan 3.382 siswa dari tujuh sekolah di Kabupaten Soppeng, serta 47 karyawan, dengan penyediaan makanan bergizi berupa susu kotak, telur, kurma, biskuit, dan buah jeruk.

Adapun sasaran MBG tersebut yaitu :

1). SDN 03 LEMBA : 280 siswa.

2). SDN 6 UJUNG BARU : 77 siswa.

3). SMPN 1 WATANSOPPENG : 613 siswa.

4). SMPN 2 WATANSOPPENG : 323 siswa.

5). SMAN 1 SOPPENG : 1.120 siswa.

6). SMKN 4 SOPPENG : 680 siswa.

7). SMPN 3 SOPPENG : 289 siswa.

8. Karyawan : 47 org

Program ini akan berlangsung selama empat hari, dengan distribusi makanan menggunakan dua unit mobil box.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar makanan yang didistribusikan merupakan produk olahan UMKM lokal Kabupaten Soppeng, guna mendukung perekonomian daerah dan memastikan program ini tepat sasaran serta tepat guna.

"Melalui program ini diharapkan makanan yang didistribusikan nantinya adalah hasil dari olahan UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Olehnya itu, kami berharap apa yang didistribusikan dapat tepat sasaran dan tepat guna," jelasnya.

Sementara itu, Letkol Inf Reinhard Haposan Manurung, S.Pd., Dandim 1423/Soppeng, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, turut melakukan pengecekan langsung terhadap makanan dan fasilitas dapur di Satuan Pelayanan Gizi Jalan Kemakmuran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kodim 1423/Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. 

Kodim 1423/Soppeng akan terus memonitor pelaksanaan program MBG dan melaporkan perkembangannya.

Launching ini turut dihadiri para Anggota forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dan sejumlah pejabat lainnya.

(Red) 

Bangun Komitmen Kolaborasi Pemerintah dan PLN, Wabup Soppeng Beberkan Visi Misi Listrik Masuk Sawah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dari manajemen PLN Soppeng di ruang kerjanya pada Jumat, 14 Maret 2025.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala PLN ULP Soppeng, Hari Murti F, dan Kepala PLN Pajalesang, Peri Indriyanto, beserta rombongan.

Pertemuan ini difokuskan pada peningkatan akses listrik di Kabupaten Soppeng. PLN melaporkan kondisi kelistrikan di wilayah Soppeng, meliputi area perkotaan dan Pajalesang.

Meskipun sebagian besar wilayah telah teraliri listrik, beberapa dusun di daerah pegunungan, khususnya di Palakka dan Maddulang, masih belum terjangkau.

PLN menargetkan elektrifikasi wilayah tersebut dalam roadmap tahun 2027, namun, kendala perizinan dari pihak kehutanan masih menjadi penghambat utama.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan kami memiliki Program "Listrik Masuk Sawah" yang menjadi salah satu janji kampanye pada Pilkada Serentak 2024 kabupaten Soppeng.

Wabup menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan PLN untuk merealisasikan program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan beberapa titik di delapan kecamatan pada tahun 2026, dan ini sejalan dengan Program Nasional Listrik Masuk Desa.

Selain itu, Wakil Bupati juga berharap agar PLN dapat memastikan seluruh lampu jalan di Kabupaten Soppeng berfungsi optimal menjelang Lebaran.

Pendataan lampu jalan yang akurat dan tertib administrasi pembayaran listrik menjadi poin penting yang dibahas. Kami akan sampaikan ke dengan Dinas Perhubungan untuk mendukung hal tersebut.

Wakil Bupati Soppeng berharap agar PLN dapat mempercepat proses elektrifikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, tanpa harus menunggu hingga tahun 2027, tandasnya.

(Red)

Ringankan Beban Korban Longsor, Bupati dan Wabup Soppeng Serahkan Bantuan Sosial

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Baseng, SE, dan Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, hari ini menyerahkan bantuan kepada delapan korban bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Teppoe, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. 

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Bupati Soppeng, jumat 14 Maret 2025.

Bantuan senilai Rp. 50.000.000,- berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang rinciannya adalah Rp. 15.000.000,- untuk ahli waris korban meninggal dunia, dan masing-masing Rp. 5.000.000,- untuk tujuh korban luka-luka.

Bencana tanah longsor yang terjadi pada Jumat, 20 Desember 2024, disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan luapan sungai dan tanah longsor di daerah ketinggian, menimpa rumah warga.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan. 

Bupati Soppeng menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan hanya dilihat dari nilai bantuannya, tetapi juga dari kepedulian dan dukungan yang diberikan. 

Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama di musim hujan. 

"Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus berupaya dalam mitigasi bencana dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, berpesan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan berharap agar bencana serupa tidak terulang kembali.

Selain warga Mattabulu, hal yang sama juga mendapatkan bantuan 1 warga Lilirilau sebagai korban bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. 

(Red) 

Randis Pemkab Soppeng Kembali Diperiksa Secara Fisik, Dipantau Langsung Wabup Selle KS Dalle

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, hari ini melakukan pemantauan proses pemeriksaan fisik kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Soppeng. Kamis 13 Maret 2025.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Soppeng.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemeriksaan ini untuk memastikan pencatatan aset pemerintah yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. 

Prioritas pemeriksaan diberikan pada kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan publik, guna memastikan kendaraan tersebut dapat segera kembali dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemantauan tersebut dilakukan didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Soppeng.

Dalam pantauan tersebut turut hadir Plt Sekda Soppeng Andi Ibrahim Harta Sanjaya, SH. 

(Red) 

Naoemi Octarina Kukuhkan Hj. Suarni Suwardi Sebagai Ketua TP PKK Soppeng

Makassar, Teropongsulawesi.com, Hj. Suarni Suwardi resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Soppeng, Selasa (11/03/2025) 

 Pelantikan dilakukan secara serentak bersama 21 Ketua TP PKK lainnya dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Pelantikan ini turut mengukuhkan Hj. Suarni Suwardi sebagai Ketua Dekranasda, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Bunda Forum Anak Kabupaten Soppeng.  

Acara penting ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, dan para Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, menekankan pentingnya peran TP PKK dalam mendukung program pemerintah pusat.  Ia menyoroti pentingnya peran TP PKK dalam pemberdayaan perempuan, pengembangan potensi kerajinan dan UMKM, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak usia dini.  Koordinasi yang erat antara TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menjadi poin penting yang diutarakan Naoemi untuk keberhasilan program-program tersebut.  

Ia berharap seluruh jajaran TP PKK dapat mengembangkan program-program inovatif   yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

 “Sebagai Ketua TP PKK, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan dan menumbuhkan wilayah kita masing-masing,” ucap Naoemi.

Sementara itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman turut memberikan sambutan yang  menekankan peran strategis PKK dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan stunting dan gizi buruk.  

Ia berharap program-program PKK dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

 

Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru Hj. Suarni Suwardi dalam memimpin TP PKK Kabupaten Soppeng dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Penerapan Wastewater-Based Epidemiology Jepang, Tingkatkan Sanitasi dan Tekan Angka Stunting di Indonesia

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual bertajuk Penerapan Wastewater-Based Epidemiology (WBE) Jepang untuk Meningkatkan Sanitasi dan Menekan Angka Stunting di Indonesia. Selasa (11/3/2024). 

Diskusi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dalam membangun strategi berbasis data guna mengatasi permasalahan sanitasi serta meningkatkan status gizi nasional dengan mengadopsi pengalaman dan teknologi dari Jepang.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Command Center BSKDN ini menghadirkan berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri, antara lain DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. (Kepala BSKDN Kemendagri), Ms. Kohigashi Kana (Director for International Negotiations, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan), serta akademisi dan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), FAO, Universitas Indonesia, dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN, DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menekankan pentingnya penerapan WBE sebagai metode pemantauan kesehatan masyarakat berbasis analisis air limbah. 

"Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional masih mencapai 21,5 persen pada tahun 2023. 

Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sanitasi yang buruk serta tingginya paparan patogen di lingkungan yang berdampak pada kesehatan anak-anak. 

Metode WBE berpotensi menjadi alat pemantauan yang efektif dalam mengidentifikasi daerah dengan risiko sanitasi rendah," ujarnya.

Ms. Kohigashi Kana menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang telah menginisiasi program WBE di Bali sejak tahun 2021 dan terus memperluas implementasinya di berbagai daerah melalui kerja sama dengan Yachiyo Engineering. 

"Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang menjadi kunci sukses penerapan WBE di Indonesia. 

Program ini diharapkan dapat diterapkan secara luas demi meningkatkan sektor pelayanan publik dan kesehatan masyarakat," katanya.

Salah satu paparan menarik disampaikan oleh Nopa Dwi Maulidiany, Ph.D., dari Universitas Indonesia, yang menyoroti hubungan erat antara kualitas sanitasi dan angka stunting. 

"Data menunjukkan bahwa daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua masih memiliki tingkat sanitasi yang rendah serta angka stunting yang tinggi. 

"Oleh karena itu, intervensi berbasis data sangat diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Dalam sesi lainnya, Tamotsu Kimiko dari Yachiyo Engineering Co., Ltd., menjelaskan bahwa proyek WBE telah diimplementasikan di Denpasar sejak tahun 2019 dan terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemantauan epidemi penyakit menular seperti COVID-19, polio, hepatitis, serta pencemaran lingkungan yang berkontribusi terhadap stunting. 

"Kami berencana mengembangkan platform data WBE di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat," katanya.

Harimurti Nuradji, Ph.D., dari BRIN, menambahkan bahwa pendekatan WBE juga dapat diterapkan dalam pengawasan resistansi antimikroba (AMR). 

"AMR telah menyebabkan 4,95 juta kematian pada tahun 2019, dengan Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di Asia Tenggara. 

"Melalui pemantauan berbasis limbah, kita dapat mengidentifikasi penyebaran patogen dan mengambil langkah strategis untuk pengendaliannya," jelasnya.

Pada akhir forum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah, menegaskan komitmen BSKDN dalam mendukung implementasi WBE di Indonesia. 

"Forum ini menjadi langkah awal dalam membangun kebijakan yang lebih strategis dan berbasis bukti ilmiah. 

"Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjadikan WBE sebagai alat utama dalam pemantauan kesehatan masyarakat dan penanganan stunting di Indonesia," tutupnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan metode WBE dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memastikan generasi mendatang tumbuh dengan gizi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat.

Sumber Puspen Kemendagri