Bupati Soppeng Suwardi Haseng Dorong Optimasi Lahan Non Rawa Demi Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah melalui program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dibuka langsung oleh Bupati Suwardi Haseng di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan review SID ini menjadi tahapan penting sebelum program dilaksanakan di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh data, desain teknis, serta kebutuhan infrastruktur pertanian telah sesuai dengan kondisi riil sehingga program optimasi lahan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas petani dan memperluas indeks pertanaman.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pendukung, mulai dari pengolahan lahan, pembangunan irigasi, penyediaan sumber air, hingga sarana penunjang pascapanen.

Menurutnya, review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

“Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pertanian. Karena itu, seluruh hasil survei harus benar-benar diverifikasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Suwardi Haseng.

Program optimasi lahan non rawa tahun 2026 direncanakan mencakup area seluas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan tambahan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja sebagai bagian dari penguatan kawasan pertanian berbasis agropolitan.

Berdasarkan hasil SID, luas lahan hasil delineasi lapangan bahkan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare dibanding usulan awal. Data tersebut menunjukkan potensi pengembangan pertanian non rawa di Kabupaten Soppeng masih sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi pangan daerah maupun nasional.

Hasil review juga menunjukkan mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 200 atau dua kali panen dalam setahun. Tercatat sebanyak 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei diproyeksikan mampu mencapai target tersebut apabila didukung infrastruktur pengairan yang memadai.

Sumber air pada sebagian besar lokasi berasal dari air tanah atau sumur. Karena itu, infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan dalam program optimasi lahan ini berupa pembangunan pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Dari hasil SID, terdapat sekitar 132 lokasi yang membutuhkan dukungan pompa air dan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Program ini sekaligus diperkuat melalui kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng, yakni “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 akan menggunakan sistem pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID juga disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Keberadaan sumur bor tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat realisasi program listrik masuk sawah sekaligus meningkatkan efisiensi pengairan pertanian di Kabupaten Soppeng.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, hasil review SID turut menemukan sejumlah catatan penting yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih harus diverifikasi sebelum penetapan final lokasi program dilakukan.

Tim penyusun SID juga menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan kapasitas sumber air pada 24 lokasi yang masih berada pada indeks pertanaman IP 100 atau baru satu kali panen per tahun.

Rekomendasi lainnya mencakup penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional serta pemeliharaan infrastruktur pertanian, percepatan penetapan lokasi dan dukungan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

Suwardi Haseng berharap seluruh proses review SID dapat menghasilkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program optimasi lahan non rawa benar-benar memberikan dampak nyata bagi petani. Pemerintah daerah menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas indeks pertanaman, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Kegiatan review SID tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

(Silviana)