Soppeng -->

Jumat, 01 Mei 2026

Dorong Digitalisasi, Ketua TP PKK Soppeng Minta Pengurus Melek SIM PKK


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan seluruh program PKK secara efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan pembinaan administrasi PKK tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Lilirilau, Jumat (1/5/2026). 

Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus TP PKK dari tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan se-Kecamatan Lilirilau.

Dalam sambutannya, Hj. Suwarni menekankan bahwa administrasi bukan sekadar kelengkapan dokumen semata, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program kerja PKK dapat berjalan secara terukur dan terarah.

“Administrasi yang tertib, lengkap, dan berkesinambungan menjadi cerminan tertatanya organisasi. Ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program, pelaporan kegiatan, monitoring, evaluasi, hingga penyajian data yang akurat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung kinerja organisasi PKK. Menurutnya, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK menjadi langkah strategis dalam mewujudkan digitalisasi administrasi yang lebih efektif dan efisien.

“Di era sekarang, kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem manual. Digitalisasi melalui SIM PKK akan sangat membantu dalam koordinasi, pelaporan, dan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hj. Suwarni mengajak seluruh pengurus PKK di semua tingkatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, yang menjadi pilar utama dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan pembinaan ini tidak hanya berlangsung di dalam ruangan. Usai memberikan arahan, Hj. Suwarni bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng melanjutkan agenda dengan turun langsung ke lapangan.

Mereka melakukan kunjungan ke sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Lilirilau, di antaranya Kelurahan Cabenge, Kelurahan Macanre, Kelurahan Ujung, Kelurahan Pajalesang, serta Desa Baringeng, Desa Kebo, Desa Masing, dan Desa Parenring.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan administrasi PKK di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memberikan pembinaan serta arahan kepada pengurus setempat.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa sistem administrasi PKK berjalan optimal hingga ke tingkat paling bawah, serta memperkuat koordinasi antara pengurus kabupaten, kecamatan, dan Desa.

Melalui rangkaian kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Soppeng berharap dapat mendorong terwujudnya organisasi PKK yang tidak hanya aktif dalam kegiatan, tetapi juga tertib administrasi, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

(Silviana) 

Kamis, 30 April 2026

Polres Soppeng Gelar Apel Pimpinan, Tegaskan Kesiapsiagaan Pengamanan May Day 2026


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026, jajaran Polres Soppeng menggelar apel pimpinan di Lapangan Apel Mako Polres Soppeng pada Jumat pagi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis kepolisian dalam memastikan kesiapan personel menghadapi dinamika peringatan May Day, yang di sejumlah daerah kerap diwarnai dengan berbagai aktivitas masyarakat.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., yang dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam mengantisipasi potensi kerawanan, khususnya terkait aksi unjuk rasa yang lazim terjadi pada momentum Hari Buruh.

Dalam penyampaiannya, Kapolres mengungkapkan bahwa peringatan May Day di berbagai kota besar saat ini tidak hanya diwarnai dengan aksi demonstrasi.

Seiring perkembangan zaman, berbagai elemen buruh mulai mengemas peringatan tersebut melalui kegiatan yang lebih positif dan konstruktif, seperti May Day Fiesta, aksi sosial, hingga pembagian bantuan sembako kepada masyarakat.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan strategi efektif dalam menyalurkan aspirasi tanpa memicu konflik, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia pun berharap pola-pola kegiatan positif tersebut dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan suasana yang kondusif di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Soppeng.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan, seluruh personel diharapkan mampu mengedepankan sikap profesional, humanis, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pendekatan persuasif, kata dia, menjadi kunci utama dalam menjaga situasi tetap terkendali serta menghindari potensi eskalasi di lapangan.

“Pengawalan harus dilakukan secara humanis, dengan komunikasi yang baik dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Selain itu, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran, khususnya Satuan Intelkam Polres Soppeng, yang dinilai telah menjalankan fungsi deteksi dini dengan optimal.

Upaya tersebut dinilai sangat penting dalam memetakan potensi kerawanan sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih awal.

Ia menilai, keberhasilan menjaga situasi keamanan tidak terlepas dari sinergi yang kuat antar satuan serta kesigapan personel dalam merespons setiap perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Soppeng.

Menutup arahannya, Kapolres mengajak seluruh personel untuk terus memperkuat soliditas dan sinergitas, serta senantiasa memanjatkan doa agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Soppeng tetap aman, damai, dan kondusif selama momentum peringatan Hari Buruh berlangsung.

Dengan kesiapan yang matang dan pendekatan yang humanis, Polres Soppeng optimistis peringatan May Day 2026 di wilayahnya dapat berjalan dengan aman serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat.

(Silviana)

Selasa, 28 April 2026

PB IMPS Periode 2026–2028 Siap Guncang Pergerakan Mahasiswa Soppeng, Awal Baru Penguatan Peran Mahasiswa Soppeng

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (PB IMPS) periode 2026–2028 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/4). 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif dan berdaya guna.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh para Dewan Pembina/Penasehat, serta perwakilan delegasi, beserta organisasi mahasiswa yang turut memberikan dukungan dan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru. 

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan, mencerminkan semangat kebersamaan serta komitmen untuk memajukan organisasi.

Ketua Umum PB IMPS periode 2026–2028, Muhammad Arifin Syam, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, khususnya Kabupaten Soppeng.

“Kepengurusan ini diharapkan mampu menghadirkan program kerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata bagi Mahasiswa dan masyarakat. Kolaborasi dan solidaritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PB IMPS ke depan akan mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas, dan kolaborasi dalam menjalankan roda organisasi. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui penguatan program di bidang akademik, sosial, serta pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa dan pelajar asal Soppeng.

Muh. Ilham sebagai ketua MPO IMPS juga mengingatkan, "Sebagai Ketua MPO IMPS di momentum pelantikan ini kami harap Pengurus Besar IMPS  kedepan harus menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang konstruktif menjaga independensi, memperkuat basis analisis, serta berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelantikan ini harus menjadi titik awal kerja nyata organisasi yang tertata, kader yang unggul, dan kontribusi yang terukur." 

Para tamu undangan yang hadir juga menyampaikan harapan agar kepengurusan yang baru mampu menjaga eksistensi organisasi serta terus berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat peran PB IMPS sebagai wadah pengembangan generasi muda.

Selain sebagai prosesi pelantikan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pengurus, alumni, dan seluruh elemen organisasi. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan serta membangun sinergi yang berkelanjutan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PB IMPS periode 2026–2028 diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Kabupaten Soppeng secara umum.

(Fadly) 

Minggu, 26 April 2026

Kapolsek Donri-Donri Iptu Amat Yani Pimpin Upacara, Ingatkan Bahaya Perilaku Negatif



Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka menanamkan nilai kedisiplinan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sejak dini, Kapolsek Donri-Donri IPTU Amat Yani, S.IP bertindak sebagai pembina upacara pada kegiatan upacara bendera rutin di SMPN 1 Donri-Donri, Dusun Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Senin (27/04/2026) pukul 07.00 WITA.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh Kepala Sekolah, para guru, tenaga pendidik, serta seluruh siswa-siswi SMPN 1 Donri-Donri.

Dalam pelaksanaan upacara, Kapolsek Donri-Donri turut didampingi oleh Bhabinkamtibmas Desa Pising Bripka Muh. Qadri yang juga berperan aktif dalam mendukung pembinaan kepada para pelajar.

Dalam amanatnya, IPTU Amat Yani menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah sebagai pondasi utama terciptanya proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Ia mengajak para siswa untuk menanamkan disiplin sejak dini, menghormati guru, serta mematuhi tata tertib sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang berkualitas.

Selain itu, Kapolsek juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan, seperti perundungan (bullying), tawuran pelajar, penyalahgunaan media sosial, hingga pergaulan bebas.

Menurutnya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan positif bagi siswa untuk mengembangkan potensi serta meraih cita-cita.

“Adik-adik adalah generasi penerus bangsa. Kalian harus disiplin dalam belajar, menjaga sikap, serta menjauhi pergaulan yang dapat menjerumuskan ke hal-hal negatif.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar IPTU Amat Yani di hadapan peserta upacara.

Ia juga mengajak para siswa untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan sekolah dengan saling menghargai, menjaga persatuan, serta segera melaporkan kepada guru apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Menurutnya, kesadaran kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk para pelajar.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.

Ia menilai bahwa pembinaan kepada pelajar merupakan langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena dapat membangun kedekatan antara Polri dan generasi muda.

"Melalui edukasi sejak dini, para pelajar diharapkan memiliki kesadaran hukum, disiplin, serta mampu menjadi pelopor dalam menjaga keamanan di lingkungannya,” ungkap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa Polri akan terus hadir memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar sebagai bagian dari upaya preventif dalam mencegah kenakalan remaja serta pengaruh negatif yang dapat mengganggu masa depan generasi muda.

Menurutnya, sinergi antara pihak kepolisian dan sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Kepala SMPN 1 Donri-Donri menyambut baik kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kapolsek Donri-Donri yang telah memberikan motivasi dan pembinaan kepada siswa. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat karakter disiplin serta kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Upacara bendera berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Setelah kegiatan selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Kapolsek Donri-Donri, pihak sekolah, dewan guru, serta para siswa sebagai bentuk kebersamaan dan sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat semakin memahami pentingnya disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

(Red)

Geger! Polisi Turun Langsung ke Desa Pattojo Malam Hari, Mahasiswa KKN Ikut Bergerak, Warga Antusias Dengar Fakta Mengerikan Bahaya Narkoba


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana malam di Lamogo, Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, mendadak berbeda pada Minggu (26/4/2026). Warga yang biasanya beraktivitas santai selepas Isya, kali ini berkumpul dalam satu kegiatan penting yang menyita perhatian. Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menggelar penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang yang berlangsung mulai pukul 20.30 WITA hingga selesai.

Kegiatan ini langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak awal acara, warga tampak memenuhi lokasi penyuluhan untuk mendengarkan pemaparan mengenai ancaman narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya bagi generasi muda di pedesaan.

Mengusung tema “Mewujudkan Generasi Muda yang Berprestasi Tanpa Narkoba”, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Soppeng, AKP Heriyadi Nur, SE., MM, yang hadir sebagai pemateri utama. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan generasi muda secara perlahan.

Menurutnya, dampak narkoba terhadap kesehatan sangat serius. Pengguna dapat mengalami kerusakan fungsi otak, penurunan kemampuan berpikir, gangguan daya ingat, hingga kerusakan organ vital. Bahkan, dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan ketergantungan berat yang sulit disembuhkan serta berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Tak hanya itu, dampak psikologis juga menjadi perhatian utama. Pengguna narkoba umumnya mengalami perubahan perilaku, emosi tidak stabil, serta kehilangan kontrol diri. Kondisi tersebut kerap memicu konflik sosial, tindakan kriminal, hingga putusnya masa depan generasi muda yang seharusnya produktif.

Dalam penyuluhan tersebut juga dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga lingkungan sosial. Pengguna cenderung mengalami penurunan tanggung jawab, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, serta merusak hubungan keluarga. Bahkan dalam banyak kasus, narkoba menjadi pintu masuk terhadap tindakan kriminal lainnya.

Mahasiswa KKN yang terlibat dalam kegiatan tersebut turut berperan aktif membantu jalannya penyuluhan. Mulai dari koordinasi peserta, pengaturan tempat, hingga mendukung sesi diskusi interaktif antara pemateri dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas edukasi kepada generasi muda.

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa seluruh ajaran agama melarang penggunaan narkoba karena dampaknya yang merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pendekatan moral dan keagamaan pun dinilai penting sebagai benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

AKP Heriyadi Nur mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja. Ia menegaskan bahwa generasi muda merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh narkoba, terutama akibat faktor lingkungan, pergaulan bebas, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk narkototika.

“Kami terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami bahaya narkoba. Ini juga menjadi langkah preventif untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika,” ujarnya di hadapan peserta.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara kepolisian dan mahasiswa KKN menjadi langkah positif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat agar pencegahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selama kegiatan berlangsung, warga terlihat antusias mengikuti materi yang disampaikan. Sejumlah peserta bahkan mengajukan pertanyaan terkait ciri-ciri pengguna narkoba, cara pencegahan di lingkungan keluarga, hingga langkah yang harus dilakukan jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala agar kesadaran akan bahaya narkoba semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda desa.

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. Warga Desa Pattojo pun memberikan respon positif serta berharap sinergi antara kepolisian dan mahasiswa dapat terus berlanjut dalam kegiatan edukatif lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami dampak buruk penyalahgunaan narkotika serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Generasi muda pun diharapkan lebih fokus mengembangkan potensi diri, meraih prestasi, dan berkontribusi positif bagi masa depan bangsa.

(Silviana)

Selasa, 21 April 2026

Polemik Internal Pers Soppeng Memanas, Ketua PWI Layangkan Somasi Terkait Pemberitaan Tak Berimbang


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polemik di tubuh insan pers Kabupaten Soppeng kian memanas. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng, Andi Jumawi, secara resmi melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai menerbitkan pemberitaan tanpa memenuhi prinsip keberimbangan dan verifikasi jurnalistik. Selasa (21/4/2026).

Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. Andi Jumawi menilai pemberitaan yang beredar terkait Surat Keputusan (SK) PWI Pusat dan proses pelantikan pengurus PWI Soppeng masa bakti 2025–2028 telah dipublikasikan tanpa konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik sekaligus mencederai etika profesi jurnalistik.

Somasi itu ditujukan kepada Al, FRK dan MS  serta ABPK. Mereka disebut menerbitkan informasi yang menyangkut legalitas kepengurusan PWI Soppeng tanpa melakukan verifikasi langsung kepada pengurus resmi.

“Pemberitaan tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan berpotensi melanggar prinsip dasar jurnalistik, terutama akurasi dan keberimbangan,” tegas Andi Jumawi, ke media ini, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, pelantikan pengurus PWI Kabupaten Soppeng periode 2025–2028 telah dilaksanakan secara sah oleh Ketua PWI Sulawesi Selatan, H.M. Agus Salim Alwi Hamu. Pelantikan tersebut merujuk pada SK PWI Pusat Nomor 27-PKU/PP-PWI/2025 tertanggal 26 November 2025.

Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya sah secara administrasi, tetapi juga ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh.

Dengan demikian, ia menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak terjadi jika proses jurnalistik dijalankan secara profesional.

Yang menjadi sorotan, kata Andi Jumawi, sejumlah pemberitaan justru menggiring opini tanpa menghadirkan klarifikasi dari pihak PWI Soppeng. Ia menilai praktik tersebut berbahaya karena berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak utuh.

Melalui somasi tersebut, pihaknya meminta media atau individu yang menerbitkan berita dimaksud untuk memberikan hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab diminta dimuat paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi diterima.

“Kami meminta hak jawab diberikan dan dimuat dalam waktu 3 x 24 jam sejak somasi diterima,” ujarnya menegaskan.

Langkah somasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa konflik pemberitaan di kalangan wartawan Soppeng tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, tetapi telah memasuki ranah serius yang menyangkut profesionalisme dan legitimasi organisasi.

Andi Jumawi juga menyinggung bahwa Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara jelas mengatur kewajiban verifikasi, keberimbangan, serta larangan menghakimi dalam pemberitaan.

Ia menilai pemberitaan yang beredar sebelum maupun setelah pelantikan pengurus PWI Soppeng tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik jurnalistik yang dinilai terburu-buru dan minim konfirmasi.

Ia mengingatkan bahwa wartawan seharusnya menjadi penjaga akurasi informasi, bukan justru memperkeruh situasi melalui publikasi sepihak.

Di sisi lain, somasi ini juga membuka babak baru dalam dinamika internal insan pers di Soppeng. Jika hak jawab tidak diberikan dalam batas waktu yang ditentukan, polemik ini berpotensi berlanjut ke langkah hukum berikutnya.

Dalam keterangannya, surat somasi tersebut telah diserahkan kepada dan diterima oleh Fas Rachmat Kami pada Selasa, 21 April 2026.

Dengan diterimanya surat tersebut, publik kini menunggu respons dari pihak yang disomasi, sekaligus menanti apakah polemik ini akan mereda atau justru semakin memanas.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi profesionalisme insan pers di daerah. Di tengah tuntutan kecepatan informasi, prinsip verifikasi dan keberimbangan kembali diuji.

Pertanyaannya, apakah semua pihak siap menempatkan etika jurnalistik di atas kepentingan masing-masing?

(S-El)

Senin, 20 April 2026

Personil Polres Soppeng Datangi Aktivitas Warga di Lemba, Pesan Keamanan Langsung Disampaikan


Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Aktivitas warga di kawasan padat Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Senin pagi (20/4/2026), mendadak jadi sorotan.

Sejumlah personel kepolisian terlihat turun langsung ke jalan, menyapa warga satu per satu, dan memberikan imbauan penting terkait keamanan lingkungan.

Kehadiran aparat ini sontak menarik perhatian masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar Jalan Pemuda dan Jalan Kalino.

Bukan razia, bukan pula penindakan. Kehadiran polisi tersebut merupakan langkah preventif yang dilakukan jajaran Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Soppeng untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Meski begitu, kehadiran aparat di tengah keramaian membuat banyak warga penasaran dan menghentikan aktivitas mereka untuk mendengarkan langsung imbauan yang disampaikan.

Sejak pukul 09.00 WITA, personel kepolisian mulai menyusuri area pertokoan, jalur transportasi warga, hingga titik berkumpul masyarakat.

Mereka berdialog santai dengan pendekatan humanis, sekaligus mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi kapan saja.

Kasat Binmas Polres Soppeng Iptu Andri Hermansyah memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran KBO Sat Binmas, Kaur Mintu, para Kanit, serta staf.

Dalam interaksi tersebut, petugas menyampaikan sejumlah pesan penting, mulai dari kewaspadaan terhadap pencurian kendaraan bermotor, penipuan, penyebaran informasi hoaks, hingga potensi konflik sosial akibat kesalahpahaman.

Warga yang sedang berbelanja, bekerja, maupun melintas tampak antusias mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Beberapa di antaranya bahkan langsung berdiskusi dengan petugas mengenai kondisi keamanan di lingkungan masing-masing.

Pendekatan komunikasi dua arah ini dinilai efektif karena masyarakat dapat menyampaikan langsung keluhan dan masukan.

Petugas juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan keamanan kendaraan saat diparkir, memastikan rumah dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Jam-jam rawan juga menjadi perhatian khusus dalam imbauan tersebut.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,” ujar salah satu personel kepada warga.

Selain itu, sistem keamanan lingkungan seperti ronda malam kembali ditekankan sebagai langkah pencegahan dini.

Petugas juga mengajak masyarakat untuk aktif berkomunikasi antarwarga guna mencegah munculnya gangguan kamtibmas yang tidak diinginkan.

Dalam kesempatan tersebut, Sat Binmas turut mensosialisasikan layanan Call Center 110 sebagai sarana pelaporan cepat.

Layanan ini dapat diakses masyarakat selama 24 jam untuk melaporkan berbagai kejadian darurat, termasuk tindak kriminal dan gangguan keamanan lainnya.

Petugas menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk melalui nomor tersebut akan langsung diteruskan kepada personel kepolisian terdekat.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan hal mencurigakan.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana menyampaikan bahwa kegiatan himbauan kamtibmas merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi strategi utama dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Dengan turun langsung ke lapangan, polisi dapat mengetahui kondisi nyata sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan akan terus ditingkatkan di berbagai wilayah, baik di pusat kota maupun kawasan pemukiman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan tetap terjaga secara menyeluruh.

Respons masyarakat terhadap kegiatan tersebut terbilang positif. Warga mengaku merasa lebih aman dengan kehadiran aparat kepolisian yang memberikan edukasi langsung.

Selain itu, imbauan yang disampaikan dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Beberapa warga bahkan berharap kegiatan serupa dilakukan secara rutin. Mereka menilai komunikasi langsung antara polisi dan masyarakat dapat mempererat hubungan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Melalui langkah preventif ini, Polres Soppeng berharap situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Soppeng tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan serta aktif berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak.

(Silviana)

Minggu, 19 April 2026

Sat Binmas Polres Soppeng Gelar Latihan Rutin Krida Tibmas Saka Bhayangkara, Tingkatkan Kesiapsiagaan Generasi Muda


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Soppeng melaksanakan kegiatan latihan rutin Krida Tindakan Masyarakat (Tibmas) bagi anggota Pramuka Saka Bhayangkara, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, dan dilanjutkan di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, Jalan Pengayoman, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, mulai pukul 09.30 WITA hingga selesai.

Latihan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan anggota Saka Bhayangkara dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Para peserta mendapatkan materi Krida Tibmas yang dibawakan langsung oleh Kasat Binmas Polres Soppeng IPTU Andri Hermansyah, S.Sos., M.Si selaku Ketua Harian Saka Bhayangkara.

Dalam penyampaiannya, IPTU Andri Hermansyah memberikan pemahaman sekaligus praktik terkait berbagai teknik dasar dalam menjaga keamanan lingkungan.

Salah satu materi yang diberikan yakni simulasi Tek-Tek Kamling, termasuk penggunaan kentongan beserta sandi ketukan sebagai alat komunikasi tradisional di pos ronda.

Para peserta dilatih memahami kode-kode ketukan yang menandakan kondisi aman, patroli rutin, kejadian pencurian, hingga tanda bahaya kebakaran.

Tidak hanya itu, anggota Saka Bhayangkara juga mendapatkan pelatihan bela diri menggunakan tongkat T. Latihan ini difokuskan pada teknik dasar pertahanan diri serta pengamanan dalam situasi tertentu.

Peserta diajarkan bagaimana menggunakan tongkat secara efektif, baik sebagai alat perlindungan diri maupun dalam menghadapi potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Selain materi praktik lapangan, peserta juga dibekali pemahaman mengenai tata cara penanganan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat.

Materi ini meliputi langkah-langkah awal yang dapat dilakukan ketika terjadi konflik, prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian, serta pendekatan penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah.

Pembekalan ini diharapkan mampu membentuk anggota Saka Bhayangkara menjadi generasi muda yang tidak hanya sigap, tetapi juga bijak dalam menyikapi persoalan sosial.

Usai pelaksanaan Krida Tibmas, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi Krida P2BA (Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam) yang dilaksanakan di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

Dalam sesi ini, tim Damkar memberikan edukasi terkait potensi bencana, teknik penanganan awal kebakaran, serta pentingnya kesiapsiagaan sejak dini.

Para peserta juga diperkenalkan dengan peralatan pemadam kebakaran dan simulasi penanganan situasi darurat.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berwawasan hukum, serta memiliki kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

“Kegiatan ini sangat positif dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya anggota Saka Bhayangkara, agar lebih peduli terhadap lingkungan serta mampu menjadi pelopor dalam menjaga kamtibmas di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pembinaan seperti ini menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Melalui pelatihan yang berkesinambungan, diharapkan anggota Saka Bhayangkara dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Soppeng IPTU Andri Hermansyah menegaskan bahwa latihan yang diberikan tidak hanya bersifat teori, tetapi lebih menekankan pada praktik langsung.

Hal tersebut dilakukan agar peserta memiliki pengalaman nyata dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

“Melalui latihan ini, kami berharap anggota Saka Bhayangkara memiliki keterampilan dasar dalam menjaga ketertiban masyarakat, mampu bertindak cepat dalam situasi tertentu, serta menjadi mitra Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar serta mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.

Para anggota Saka Bhayangkara terlihat aktif mengikuti setiap sesi latihan, baik saat simulasi kamling, praktik penggunaan tongkat T, maupun pelatihan penanggulangan bencana di Kantor Pemadam Kebakaran.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anggota Saka Bhayangkara semakin siap menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas maupun situasi darurat di lingkungan masyarakat.

Selain meningkatkan keterampilan, latihan ini juga mempererat sinergi antara Polri, Damkar, dan generasi muda dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan dan keselamatan bersama.

(Silviana)

Jumat, 17 April 2026

Jumat Pagi Mendadak Panas! Warga Bicara Blak-blakan di Depan Kapolres Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana tak biasa terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Soppeng, Jumat pagi (17/4/2026). Tempat yang biasanya jadi lokasi santai, mendadak dipenuhi warga yang ingin curhat langsung ke Kapolres!

Bertempat di Invinite Coffee, Jalan Tuju Wali-Wali, program Jumat Curhat yang digelar Polres Soppeng berubah jadi ajang terbuka penuh kejutan.

Warga datang bukan sekadar duduk santai, mereka membawa keluhan, harapan, bahkan unek-unek yang selama ini terpendam!

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K hadir langsung di tengah masyarakat, didampingi Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto serta jajaran pejabat daerah dan aparat lainnya.

Begitu sesi dialog dibuka, suasana langsung hidup. Warga bergantian angkat bicara tanpa sekat, tanpa formalitas.

“Ini kesempatan langka!” ujar salah satu warga yang tampak antusias menyampaikan keluhannya.

Meski dikemas santai di dalam kafe, diskusi yang terjadi jauh dari kata ringan. Berbagai persoalan di tengah masyarakat mencuat, mulai dari keamanan hingga pelayanan publik.

Kapolres pun angkat bicara, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas.

“Kami ingin dengar langsung suara masyarakat. Ini jadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.

Dalam momen tersebut, Kapolres juga mengingatkan warga untuk tidak ragu melaporkan setiap permasalahan di lingkungannya.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua,” tambahnya dengan nada serius.

Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto turut menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat.

Pesan ini menjadi sorotan, menandakan kuatnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah.

Inilah bagian yang paling menyita perhatian. Warga diberi ruang penuh untuk berbicara. Tak sedikit yang memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini sulit disampaikan.

Suasana yang awalnya santai berubah jadi penuh makna, hangat, terbuka, dan jujur.

Jumat Curhat kini bukan hanya agenda rutin. Di Soppeng, program ini menjelma jadi jembatan komunikasi yang nyata antara aparat dan masyarakat.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WITA dalam kondisi aman dan lancar—namun pesan yang ditinggalkan jelas:
suara masyarakat kini benar-benar didengar.

(Silviana)

Kamis, 16 April 2026

Warga Desa Leworeng Kaget Saat Mahasiswa Unipol Beri Penyuluhan Terkait Pentingnya Data KTP dan KK


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Indonesia Politeknik (UNIPOL) Soppeng Posko XVI Desa Leworeng menggelar kegiatan penyuluhan bertema “Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Negara” yang berlangsung pada Kamis malam, 16 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Soppeng, yakni Asriadi, A.Ma., S.Sos, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai dasar hukum, fungsi, serta urgensi administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam pemaparannya, Asriadi menjelaskan bahwa sistem administrasi kependudukan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan akta pencatatan sipil merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil sebagai bukti autentik identitas penduduk.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur formulir dan buku administrasi kependudukan, serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang menjadi pedoman utama dalam pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Aturan terbaru tersebut mulai berlaku pada 21 April 2022, yang menetapkan ketentuan bahwa nama pada dokumen kependudukan harus minimal dua kata, maksimal 60 karakter, tidak boleh disingkat, serta harus mudah dibaca.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Asriadi menegaskan bahwa administrasi kependudukan yang sah memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak sipil warga negara.

Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional, regional, maupun lokal.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Disdukcapil, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, maupun perubahan data lainnya.

“Dokumen seperti KIA, KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan adalah kebutuhan dasar administrasi yang wajib dimiliki setiap warga negara. Ini sangat penting untuk mendukung berbagai layanan publik,” ungkapnya.

Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pendidikan, perbankan, bantuan sosial, hingga kebutuhan administrasi seperti SIM dan NPWP.

Dengan adanya sistem administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah terus berupaya menciptakan sistem data yang lebih terintegrasi dan efisien.

Di akhir kegiatan, Kepala Desa Leworeng, Rusdi, S.Sos, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Soppeng yang telah hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai bahwa materi yang disampaikan sangat padat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, ia juga mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN UNIPOL Soppeng Posko XVI yang telah menyelenggarakan kegiatan edukatif tersebut di desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil atas kehadirannya. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan,” ujarnya.

Rusdi juga mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan, terutama dalam memperbarui data sesuai dengan peristiwa yang dialami.

Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum serta mempermudah akses pelayanan publik.

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan, Ayu Alfira bersama Nur Inayatul Aini selaku moderator, menyampaikan rasa terima kasih kepada narasumber dari Disdukcapil, Kepala Desa Leworeng, tokoh masyarakat, serta Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama pelaksanaan KKN.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Desa Leworeng yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan sebagai identitas resmi warga negara.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata mahasiswa KKN UNIPOL Soppeng dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa.


Publisher : Silviana Eliza

Bupati dan Baznas Soppeng Salurkan Bantuan Untuk Anak Yatim dan Santri


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana berbeda terasa di Masjid Agung Darussalam Watansoppeng, Kamis (16/4/2026). Tangis haru bercampur senyum bahagia mewarnai kegiatan santunan bagi ratusan santri dan anak yatim yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 150 santri dan anak yatim tampak antusias sejak pagi. Mereka memenuhi area masjid dengan wajah penuh harap, menanti momen penyerahan bantuan dari Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi.

Namun, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Lebih dari itu, tersimpan pesan kemanusiaan yang kuat—tentang kepedulian, kebersamaan, dan masa depan generasi muda yang perlu dijaga bersama.

Datang dari 6 Pesantren, Suasana Penuh Kebersamaan

Para penerima santunan berasal dari enam pondok pesantren berbeda, yakni Pontren Yasrib Lapajung, DDI Pattojo, Pergis Ganra, Pertanian NU Sering, Darunnaim Pesse, dan As’Adiyah Tokare.

Kehadiran mereka menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Di tengah lantunan doa, satu per satu santri dan anak yatim maju menerima bantuan secara simbolis. Senyum yang mengembang di wajah mereka menjadi pemandangan yang sulit dilupakan.

Pesan Menyentuh dari BAZNAS: “Ini Amanah Umat”

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi, menegaskan bahwa santunan ini merupakan bentuk amanah dari para muzakki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaganya.

“Anak-anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya dengan penuh harap.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para muzakki yang terus mempercayakan penyaluran ZIS melalui BAZNAS, sehingga program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bupati Soppeng: Pemerintah Akan Terus Hadir

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Anak-anak yatim dan para santri harus merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Pemerintah hadir untuk mereka, memberikan perhatian dan dukungan,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BAZNAS menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan bantuan sosial.

Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Harapan Baru

Kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi para penerima. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, perhatian seperti ini menjadi energi positif bagi mereka untuk terus melangkah.

Bupati Soppeng juga berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, baik dari segi jumlah penerima maupun nilai bantuan.

“Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, dan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Senyum yang Tak Ternilai

Di akhir kegiatan, senyum bahagia para santri dan anak yatim menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial memiliki dampak yang luar biasa. Bantuan yang diberikan mungkin terbatas secara materi, namun maknanya jauh lebih besar—memberikan semangat, harapan, dan rasa bahwa mereka tidak dilupakan.

Momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa di tengah kesibukan dan tantangan hidup, semangat berbagi tetap harus dijaga.

(Silviana)

Kamis, 09 April 2026

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tekankan Sinergi Antar Daerah di HJW ke-627 Wajo


Wajo, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Wajo ke-627 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Wajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Selain itu, tampak pula para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang turut hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Dalam keterangannya, Suwardi Haseng menyampaikan bahwa kehadirannya tidak sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat hubungan dan kerja sama lintas wilayah.

“Momentum ini penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya kerja sama yang lebih solid antar daerah. Ia menilai bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan saling mendukung antar wilayah.

Lebih lanjut, Suwardi menjelaskan bahwa sinergi antar daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh sektor-sektor strategis lainnya seperti penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kerja sama yang terencana dan berkelanjutan akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang efektif akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi Haseng turut menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Wajo selama 627 tahun perjalanannya. Ia berharap daerah tersebut terus berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diharapkan seluruh daerah mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

(Silviana)

Selasa, 07 April 2026

Perkuat Transparansi Desa, Kejaksaan Hadirkan SIJAPEDA di Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di tingkat Desa terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi ini secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perangkat Desa, serta pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif. Kini, melalui optimalisasi dan pembaruan teknologi, aplikasi tersebut dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, kehadiran SIJAPEDA merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses layanan, minimnya informasi administrasi, hingga belum adanya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

SIJAPEDA hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat:

Mengakses informasi desa secara real-time. 

Berkomunikasi langsung dengan aparat Desa. 

Memberikan penilaian terhadap kualitas layanan. 

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya menyediakan aplikasi, pihak kejaksaan juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. 

Langkah ini penting guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi yang telah dihadirkan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Silviana)

Senin, 06 April 2026

Tak Terduga! Petugas Sisir Lapas Watansoppeng Tengah Malam, Ini yang Ditemukan


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana malam di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mendadak berubah tegang pada Senin (6/4/2026).

Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan petugas lembaga pemasyarakatan menggelar patroli besar yang berujung pada razia mendadak di Lapas Kelas II Watansoppeng.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA ini dipimpin langsung oleh IPDA Zainandar Zain, S.H., sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Patroli menyasar sejumlah titik rawan di wilayah kota, namun perhatian utama tertuju pada Lapas yang terletak di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, petugas gabungan langsung memasuki area lapas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di beberapa blok hunian warga binaan.

Suasana sempat menegang saat petugas menyisir satu per satu kamar tahanan. Warga binaan tampak kooperatif, meski tidak bisa menyembunyikan keterkejutan atas razia yang berlangsung tiba-tiba tersebut.

Pemeriksaan dilakukan secara detail, mulai dari tempat tidur, barang pribadi, hingga sudut-sudut ruangan yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang.

Razia ini menyasar sejumlah barang yang selama ini kerap menjadi sumber gangguan keamanan di dalam lapas, seperti Narkotika, Senjata tajam dan Handphone ilegal.

Barang-barang tersebut diketahui sering digunakan untuk mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara.

Namun, dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun handphone ilegal.

Meski target utama tidak ditemukan, petugas justru mengamankan sejumlah benda yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan.

Di antaranya : Kaleng, Gelas kaca, Piring, Korek gas, Botol parfum dan Benda berbahan logam.

Benda-benda tersebut langsung disita karena berpotensi disalahgunakan menjadi alat yang membahayakan, baik bagi sesama warga binaan maupun petugas.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh warga binaan agar tidak mencoba melanggar aturan.

Pengawasan di dalam lapas dipastikan akan terus diperketat guna mencegah potensi gangguan keamanan di kemudian hari.

Sementara itu, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa patroli ini tidak hanya menyasar lapas, tetapi juga merupakan respons atas keresahan masyarakat.

Keluhan warga terkait maraknya balap liar dan kendaraan yang meresahkan di jalanan menjadi perhatian serius aparat.

“Patroli ini akan terus kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan agar situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan kuatnya sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Soppeng.

Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan situasi yang aman, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan tinggi seperti lembaga pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 22.15 WITA. Meski sempat menciptakan suasana tegang, razia berlangsung aman, tertib, dan tanpa insiden berarti.

Kondisi di dalam lapas maupun di wilayah sekitar tetap terkendali.


Publishers : Silviana

KKG Lalabata Gugus 1 Bahas Ketimpangan Distribusi Guru dan Tantangan Digitalisasi Pendidikan

 


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata menggelar pertemuan strategis di SD Negeri 13 Palakka, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas berbagai isu krusial, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga efektivitas implementasi digitalisasi di sekolah.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para guru dari 14 Sekolah Dasar dan 5 Taman Kanak-kanak di wilayah Kabupaten Soppeng. Hadir pula sejumlah tokoh penting di bidang pendidikan, di antaranya Ketua Gugus 1 Abdul Azis, S.Pd.I, Pengawas Satuan Pendidikan Sudirman, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus.

Dalam arahannya, Dr. Nurmal Idrus menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerah, yakni ketimpangan distribusi tenaga pendidik.

Menurutnya, secara kuantitas, jumlah guru di Kabupaten Soppeng sebenarnya mencukupi, bahkan cenderung berlebih. Namun, distribusi yang tidak merata menyebabkan sebagian sekolah mengalami kelebihan guru, sementara sekolah lainnya justru kekurangan tenaga pengajar.

“Secara keseluruhan, jumlah guru kita tidak kurang. Namun ada sekolah yang kelebihan, dan di sisi lain ada yang kekurangan. Ini menandakan perlunya pemetaan ulang serta kebijakan redistribusi yang lebih tepat sasaran,” ujar Nurmal.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa.

Sekolah yang kekurangan guru berpotensi mengalami ketimpangan layanan pendidikan, sementara sekolah yang kelebihan tenaga pendidik tidak dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Selain distribusi guru, isu digitalisasi pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan platform digital di sekolah-sekolah memang mengalami peningkatan. Namun, pemanfaatannya dinilai masih belum optimal.

Sebagian besar guru masih menggunakan teknologi digital untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, pembuatan laporan, dan absensi. Sementara itu, penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran interaktif di kelas masih terbatas.

“Digitalisasi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mendukung pembelajaran. Guru masih banyak tersita oleh urusan administrasi digital, sehingga inovasi dalam proses belajar mengajar belum maksimal,” jelasnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama dalam mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi administrasi, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran.

Para guru diharapkan dapat lebih diberdayakan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pengajaran yang kreatif dan efektif.

Forum KKG ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi untuk menyelaraskan persepsi serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Gugus 1 Kecamatan Lalabata.

Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan muncul solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.

Meskipun demikian, sejumlah isu yang mengemuka dalam pertemuan ini masih memerlukan pembahasan lanjutan dan kajian yang lebih mendalam.

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di masa mendatang.

(Silviana)

Jumat, 03 April 2026

Bupati Suwardi Haseng Pimpin Pengeboran Perdana Air Bersih, Harapan Baru bagi Masyarakat Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Silviana)

Kamis, 02 April 2026

Guru Menumpuk di Satu Titik, Bupati Soppeng Minta Penataan Segera


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua dengan fokus utama pada persoalan pemetaan serta distribusi tenaga pendidik, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan pendidikan di daerah, khususnya terkait pemerataan guru.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, dan dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.

Hadir pula para kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Soppeng serta kepala sekolah dasar (SD) dari sejumlah kecamatan, di antaranya Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.

Pada hari kedua pelaksanaan, diskusi semakin mengerucut pada persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, dalam pemaparannya menegaskan bahwa salah satu persoalan krusial pendidikan di daerah saat ini adalah ketidakseimbangan jumlah guru antar satuan pendidikan.

Menurutnya, masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar, sementara di sisi lain tidak sedikit sekolah yang justru kekurangan guru.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di kelas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan adanya kelebihan sekitar 130 guru di Kabupaten Soppeng. Namun ironisnya, di beberapa wilayah tertentu masih terjadi kekurangan tenaga pendidik.

“Ketimpangan ini tentu menjadi masalah serius. Di satu sisi ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain ada sekolah yang kekurangan. Ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketidakseimbangan tersebut tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada guru itu sendiri, terutama dalam hal beban kerja dan pemenuhan jam mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengambil langkah konkret melalui pemetaan kebutuhan guru secara berkala.

“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika terjadi kelebihan, maka ada guru yang tidak memenuhi jam mengajar, sehingga berpotensi tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan para tenaga pendidik dalam mencari solusi terbaik terhadap persoalan tersebut. Ia memastikan bahwa hasil dari rembuk pendidikan ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Selain itu, Bupati Suwardi menilai bahwa kegiatan rembuk pendidikan memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan para guru di lapangan. Melalui forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.

“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan para guru. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, seluruh hasil diskusi dan masukan dari peserta rembuk pendidikan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan merata di masa mendatang.

Dengan adanya langkah konkret dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan distribusi guru di Kabupaten Soppeng dapat segera teratasi, sehingga kualitas pendidikan di daerah tersebut semakin meningkat secara merata.

(Silviana Eliza)

Peringati Hari Jadi ke-765, Pemkab Soppeng Gelar Vaksinasi Hewan Gratis dan Tebar 30 Ribu Benih Ikan


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-765 Kabupaten Soppeng yang jatuh pada 8 April 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) menghadirkan program pelayanan publik yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala DPKHP Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar vaksinasi hewan peliharaan secara gratis serta distribusi benih ikan unggul dalam jumlah besar sebagai bagian dari rangkaian perayaan tersebut.

Menurut Erman, kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan langkah strategis dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah menuju konsep smart city.

“Kami ingin mengubah paradigma layanan kesehatan hewan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Vaksinasi hari ini adalah investasi penting untuk melindungi kesehatan hewan sekaligus manusia di masa depan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Program vaksinasi hewan peliharaan akan dilaksanakan pada 8 April 2026 di Kantor DPKHP Soppeng, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Kegiatan ini menargetkan sekitar 200 ekor hewan, khususnya anjing dan kucing.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam menekan risiko penyebaran penyakit zoonosis, seperti rabies, yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.

Selain itu, DPKHP juga tengah mengembangkan sistem pencatatan digital agar setiap hewan yang telah divaksin memiliki identitas kesehatan yang terintegrasi.

Tidak hanya fokus pada kesehatan hewan, DPKHP juga akan mendistribusikan sebanyak 30.000 ekor benih ikan unggul kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Benih Ikan (BBI) Ompo, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WITA.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Ke depan, distribusi benih ikan ini juga akan dilengkapi dengan sistem monitoring digital, yang memungkinkan pembudidaya memantau pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga estimasi masa panen secara real-time.

Kegiatan ini selaras dengan tema Hari Jadi Soppeng ke-765, yakni “Sehat, Maju, Tangguh Berkelanjutan.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pelayanan publik dengan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Erman menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengajak warga untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan. Masa depan daerah ini dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Melalui berbagai inovasi yang dihadirkan, peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Dengan mengedepankan kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Soppeng optimistis mampu melangkah menuju masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan mandiri di tengah dinamika perkembangan global.

(Silviana)

Rabu, 01 April 2026

Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025, Ini Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026).

LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan diterima oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, di hadapan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Menurutnya, laporan tersebut tidak sekadar menjadi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Visi yang diusung, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”, mulai diterjemahkan dalam berbagai program prioritas yang menyentuh sektor-sektor strategis.

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Suwardi.

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Suwardi menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas program.

“Kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan,” tegasnya.

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rincian pendapatan tersebut meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi agenda penting yang terus didorong guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp1,142 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan strategis.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar

Belanja modal: Rp114,68 miliar

Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar

Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga melaksanakan berbagai program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng memperoleh alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung konsep pembangunan berbasis agropolitan yang menjadi visi daerah.

Penyerahan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik melalui lembaga legislatif.

Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas melakukan kajian secara mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

(Silviana Eliza)

Selasa, 31 Maret 2026

Distribusi Tenaga Pendidik Belum Merata, KKG Lalabata Bahas Solusi


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Isu pemerataan tenaga pendidik kembali menjadi perhatian utama dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 3 Kecamatan Lalabata yang dilaksanakan di SD Negeri 25 Madello, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kompetensi guru, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap kondisi nyata dunia pendidikan, khususnya terkait distribusi tenaga pendidik yang hingga kini masih belum merata.

Sekitar 100 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas 18 kepala sekolah dari seluruh satuan pendidikan di Gugus 3, delapan guru perwakilan dari masing-masing sekolah, serta pengawas gugus. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membahas persoalan strategis pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Nurmal Idrus, dalam arahannya menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara sekolah lainnya justru kekurangan guru, bahkan pada mata pelajaran tertentu belum memiliki tenaga pengajar yang memadai.

“Masih ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di tempat lain kekurangan. Kondisi ini berdampak langsung pada beban kerja guru dan kualitas hasil belajar siswa,” ujarnya.

Menurut Nurmal, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan sebagian guru harus mengajar melebihi beban ideal, sementara di sisi lain ada guru yang belum dapat menjalankan tugas secara optimal. Hal ini dinilai memengaruhi efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penataan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Penempatan guru, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap sekolah.

Beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan antara lain jumlah rombongan belajar (rombel), rasio guru dan siswa, serta kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah sekolah. Sekolah yang berada di daerah terpencil, menurutnya, harus mendapatkan perhatian khusus.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara bidang ajar dengan latar belakang pendidikan guru. Linearitas dinilai penting agar kualitas pembelajaran dapat lebih terjamin.

“Pemerataan guru bukan hanya soal jumlah, tetapi bagaimana setiap kelas diisi oleh tenaga pendidik yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurmal juga menyinggung pentingnya memperhatikan distribusi guru berdasarkan status kepegawaian, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta kebutuhan spesifik masing-masing sekolah terhadap mata pelajaran tertentu.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Zulkarnain, yang mendampingi jalannya forum hingga selesai.

Forum KKG Gugus 3 Lalabata ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara kepala sekolah dan guru terkait pentingnya penataan SDM pendidikan yang lebih adil dan proporsional.

Selain itu, hasil diskusi yang berkembang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.

Dengan distribusi tenaga pendidik yang lebih merata, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng dapat meningkat secara menyeluruh, sehingga setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal tanpa terkecuali.

(Silviana)

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved