Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Lilirilau menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan di wilayah tersebut berjalan terencana dan memiliki kepastian hukum.
Penegasan itu disampaikan Suwardi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I penyusunan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Lilirilau, Selasa (15/9/2026), di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort Watansoppeng.
Suwardi mengatakan, RDTR dan KLHS bukan hanya berkaitan dengan penataan ruang, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengarahkan pengembangan kawasan, aktivitas ekonomi dan investasi agar sesuai dengan potensi serta daya dukung wilayah.
“FGD ini merupakan langkah awal dalam menentukan arah pembangunan di Kecamatan Lilirilau ke depannya,” ujar Suwardi.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat memberikan masukan konstruktif serta data yang akurat.
Menurutnya, RDTR yang disusun harus mampu menjawab kondisi riil di lapangan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan pemanfaatan ruang di masa mendatang.
Penyusunan RDTR Lilirilau mendapat dukungan bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) Batch I Tahun Anggaran 2026 yang bekerja sama dengan Bank Dunia.
Suwardi menyebut Pemkab Soppeng telah merencanakan delapan RDTR untuk mewakili masing-masing kecamatan. Rencana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012.
“Bantuan teknis ini sangat membantu daerah dalam mewujudkan amanat yang telah tertuang dalam peraturan daerah tersebut,” katanya.
Dalam FGD, berbagai aspek strategis Kecamatan Lilirilau dibahas, mulai dari delineasi wilayah perencanaan, potensi kawasan, persoalan pemanfaatan ruang, kebutuhan infrastruktur, kawasan lindung dan kawasan budi daya hingga isu pembangunan berkelanjutan.
Suwardi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat. Diskusi kelompok kemudian dilakukan dengan melibatkan perempuan, kelompok rentan dan kaum muda untuk menggali persoalan serta kebutuhan masyarakat di wilayah perencanaan.
Masukan dari kelompok tersebut akan menjadi bagian dari bahan penyusunan RDTR dan KLHS Kecamatan Lilirilau.
FGD turut melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, Pemkab Soppeng, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, kelompok tani, pelaku ekonomi lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, sektor bisnis, tim konsultan dan Tim Bank Dunia.
Bupati berharap proses penyusunan RDTR tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi mampu menjadi pedoman yang memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Soppeng secara berkelanjutan.
(RAT)
FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram