Polemik Tudingan Wartawan Minta Uang, Mitra SPPG Lalabata 01 Akhirnya Angkat Bicara dan Minta Maaf

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polemik pernyataan seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Lalabata 01 yang menuding wartawan kerap meminta uang kepada pihak yayasan akhirnya mendapat respons dari mitra Yayasan Nurul Ilham.

Indra Atmaja, selaku perwakilan mitra yayasan, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada seluruh insan pers atas pernyataan salah seorang karyawan yang dinilai telah menimbulkan ketersinggungan di kalangan wartawan.

Dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026), Indra terlebih dahulu meluruskan informasi mengenai kondisi operasional SPPG BGN di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa SPPG Lalabata 01 tidak berstatus suspend. Namun, kegiatan pelayanan memang dihentikan sementara karena sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan administrasi pelaporan harian dan persoalan pendanaan.

"Ini bukan suspend, tetapi memang dilarang beroperasi untuk sementara waktu dengan menggunakan uang pribadi, dan penghentian juga karena dananya belum masuk," jelas Indra.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi penghentian sementara tersebut, menurut keterangannya, tidak hanya dialami SPPG di Kabupaten Soppeng. Bahkan, terdapat sekitar 6.000 SPPG di berbagai daerah yang disebut mengalami persoalan serupa.

Sementara itu, polemik dengan insan pers bermula dari pernyataan seorang karyawan perempuan yang mempertanyakan pemberitaan mengenai terhentinya distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pemberitaan Potretsulsel.com, karyawan tersebut mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan tersebut dengan menyebut tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

"Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini," demikian pernyataannya sebagaimana dikutip dari pemberitaan tersebut.

Bahkan, karyawan itu melontarkan dugaan bahwa pemberitaan yang mengangkat persoalan SPPG pada akhirnya akan diikuti permintaan uang oleh wartawan kepada pihak yayasan.

"Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dinilai telah menggeneralisasi profesi wartawan dan berpotensi mencederai hubungan komunikasi antara pengelola program dengan media.

Menyikapi hal itu, Indra menegaskan bahwa pihak yayasan telah mengambil langkah internal dengan memberikan teguran keras kepada karyawan yang bersangkutan.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers atas pernyataan yang dinilai tidak semestinya disampaikan.

"Mewakili oknum karyawan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang terjadi," katanya.

Indra menambahkan, pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Bahkan, ia menegaskan akan memberikan konsekuensi tegas apabila karyawan tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kami sudah melakukan peringatan keras terhadap oknum karyawan. Jika melakukan lagi, tentunya ada konsekuensi, termasuk dikeluarkan," tegasnya.

Menurut Indra, wartawan memiliki tugas dan fungsi penting dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan media seharusnya dihormati sebagai bagian dari kontrol sosial dan penyampaian informasi publik.

"Jadi sekali lagi, atas nama pihak yayasan dan mitra, mewakili oknum karyawan, kami memohon maaf kepada insan pers secara keseluruhan," tuturnya.

Ia berharap permohonan maaf tersebut dapat menjadi titik penyelesaian polemik sekaligus momentum memperbaiki pola komunikasi antara pengelola SPPG dan insan pers.

Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan keterbukaan informasi mengenai keberlangsungan program MBG, mengingat program tersebut menyangkut pelayanan pemenuhan gizi yang diperuntukkan bagi para penerima manfaat.

Dengan demikian, kejelasan mengenai alasan penghentian sementara operasional SPPG Lalabata 01 menjadi hal penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

(Red)