Genangan Usai Hujan 30 Menit di Makassar, Abdul Rasyid Dorong Evaluasi Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Makassar, Teropongsulawesi.com, Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada 27 Oktober 2026 selama kurang lebih 30 menit menjadi momentum untuk menguji langkah mitigasi pemerintah kota dalam menangani persoalan genangan. Program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong kini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap fungsi drainase dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah titik dilaporkan mengalami genangan, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu mobilitas warga dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.

Menanggapi kondisi itu, Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong.

Pandangan tersebut dituangkan dalam kajiannya yang berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”

Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tidak hanya menjadi persoalan cuaca, tetapi juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kesiapan sistem drainase dalam menghadapi limpasan air.

Ia menilai, program pembersihan kanal merupakan langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disertai pemantauan kondisi saluran, evaluasi kapasitas drainase, serta pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten.

“Yang perlu dilihat bukan hanya apakah kanal sudah dibersihkan, tetapi apakah pembersihan tersebut berdampak pada kelancaran aliran air dan berkurangnya genangan ketika hujan turun,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Abdul Rasyid menegaskan, mitigasi genangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke saluran air.

Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan drainase berjalan secara terintegrasi.

Persoalan genangan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan kanal utama. Saluran lingkungan yang tersumbat, sedimentasi, kapasitas gorong-gorong yang terbatas, hingga hambatan aliran menuju kanal utama juga perlu diperiksa.

Karena itu, penanganan perlu dimulai dari identifikasi penyebab di setiap titik, agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam kajiannya, Abdul Rasyid mendorong agar evaluasi program bersih kanal tidak berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah sampah yang berhasil diangkut.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, seperti perubahan jumlah titik genangan, waktu surut air, kondisi saluran setelah pembersihan, serta frekuensi pemeliharaan.

Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan intensitas hujan, kondisi geografis, dan kapasitas drainase pada masing-masing kawasan.

Ia juga menilai audit teknis terhadap kanal dan gorong-gorong diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan di lapangan berkaitan dengan penyumbatan, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan peningkatan kapasitas saluran.

Dengan evaluasi berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih terarah dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola drainase di Makassar, Abdul Rasyid mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan audit teknis dan yuridis terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, serta titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi.

Kedua, menetapkan indikator kinerja drainase yang terukur, termasuk pemantauan waktu surut air dan perkembangan jumlah titik genangan.

Ketiga, mengembangkan pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai genangan dan saluran tersumbat serta memantau tindak lanjutnya.

Keempat, memperkuat partisipasi warga melalui RT/RW dan gerakan lingkungan, termasuk memberikan apresiasi kepada wilayah yang konsisten menjaga kebersihan saluran berdasarkan kriteria yang transparan.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penegakan aturan pengelolaan sampah agar kanal dan gorong-gorong tidak kembali dipenuhi sampah setelah dilakukan pembersihan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dan terkoordinasi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri.

Abdul Rasyid juga menyoroti pentingnya memperkuat gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih.

Gerakan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran di sekitar permukiman, dan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Semangat gotong royong serta nilai Siri' Na Pacce juga dapat menjadi landasan sosial untuk mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan pemerintah yang konsisten. Warga tidak dapat dibebani tanggung jawab menjaga kebersihan saluran tanpa dukungan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan penanganan teknis dari pihak terkait.

Abdul Rasyid berpandangan, genangan setelah hujan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh program mitigasi tidak efektif. Untuk menilai kinerja program secara objektif, diperlukan data mengenai intensitas hujan, kondisi drainase, lokasi genangan, dan waktu surut air.

Namun, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap program perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembersihan kanal merupakan bagian penting dari mitigasi, tetapi harus didukung perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal tidak cukup dinilai dari saluran yang tampak bersih setelah kerja bakti. Hal yang lebih penting ialah kemampuan sistem drainase mengalirkan air dengan baik dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Hujan pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan upaya mitigasi genangan di Kota Makassar berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar

Makassar, 28 Oktober 2026

Milad ke-60 KAHMI, Graha Hijau Hitam Diproyeksikan Jadi Pusat Gagasan dan Kaderisasi

Makassar, Teropongsulawesi.com, Enam dekade perjalanan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan keberlanjutan perjuangan lintas generasi. Di Sulawesi Selatan, komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya langkah pembangunan Graha Hijau Hitam.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menggelar Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026). Kegiatan ini menjadi penanda awal dari ikhtiar mewujudkan gedung yang diproyeksikan sebagai pusat aktivitas dan pengembangan keluarga besar HMI-KAHMI.

Gagasan pembangunan Graha Hijau Hitam sendiri telah dirintis melalui pemikiran dan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Kini, upaya tersebut kembali didorong agar dapat diwujudkan sebagai fasilitas bersama yang tidak hanya mendukung kebutuhan organisasi, tetapi juga memperkuat tradisi intelektual dan proses kaderisasi.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, dukungan dan kebersamaan seluruh elemen menjadi bagian penting dalam mengawal rencana pembangunan Graha Hijau Hitam hingga dapat direalisasikan.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menaruh harapan besar terhadap fungsi Graha Hijau Hitam setelah nantinya terbangun.

Ia menegaskan, keberadaan gedung tersebut semestinya tidak berhenti pada fungsi fisik, melainkan menjadi ruang produktif bagi lahirnya pemikiran dan penguatan gerakan mahasiswa maupun alumni.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Harapan itu menempatkan Graha Hijau Hitam sebagai bagian dari investasi organisasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Gedung tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bertemunya kader dan alumni untuk bertukar pikiran, merumuskan gagasan, serta memperkuat hubungan antargenerasi.

Bagi HMI dan KAHMI, kesinambungan gerakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan melahirkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Karena itu, realisasi pembangunan graha diharapkan berjalan seiring dengan perencanaan program yang mampu mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan organisasi dan publik.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan penghargaan kepada jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” katanya.

Fadriaty mengakui bahwa penyelenggaraan kick off tersebut merupakan bagian dari ikhtiar awal untuk menggerakkan kembali rencana pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan yang terkumpul menjadi modal awal untuk melanjutkan gagasan tersebut ke tahap berikutnya. Meski demikian, pembangunan Graha Hijau Hitam tetap membutuhkan kesinambungan kerja, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak agar harapan yang disampaikan dalam kegiatan itu dapat diwujudkan.

Momentum Milad KAHMI ke-60 juga menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar. Ia mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan relevansi peran KAHMI di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Syamsul Qomar turut memberikan pujian terhadap penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 yang digelar MW KAHMI Sulsel. Ia menilai perayaan tersebut sebagai salah satu kegiatan yang paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan oleh Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah. Hadir pula perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, serta Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle.

Hadir pula Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan luasnya jejaring keluarga besar HMI dan KAHMI di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan mempererat silaturahmi dan membangun konsolidasi untuk memperkuat kontribusi organisasi.

Memasuki usia enam dekade, KAHMI dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga warisan perjuangan sekaligus menjawab tantangan masa depan. Pembangunan Graha Hijau Hitam diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ruang kaderisasi, merawat tradisi intelektual, dan mendorong pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat. (*)

MATADOR Siap Jalankan Program Kapolda Sulsel, Karaeng Emba Ajak Pemuda Bersatu Cegah Perang Kelompok

Makassar, Teropongsulawesi.com, Organisasi Makassar Tidak Kendor (MATADOR) menegaskan kesiapannya untuk mendukung dan menjalankan program Kapolda Sulawesi Selatan sebagai langkah nyata dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mencegah kriminalitas jalanan, aksi geng motor, serta perang kelompok di Kota Makassar.

Komitmen tersebut disampaikan Karaeng Emba menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan pelajar menjadikan momentum tersebut sebagai penguat persatuan sekaligus ruang evaluasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Karaeng Emba menyoroti persoalan kriminalitas jalanan dan perang kelompok yang dinilai masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun mengganggu aktivitas warga.

“MATADOR siap mendukung dan mengawal program Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Kami juga siap membantu menyosialisasikan nilai-nilai EWAKO, yakni Empati, Waspada, Adil, dan Kolaborasi, agar dapat dipahami dan diterapkan bersama di tengah masyarakat,” tegas Karaeng Emba. Sabtu (24/10/2026). 

Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, MATADOR berkomitmen mengambil bagian melalui pendekatan persuasif, penguatan komunikasi, serta kolaborasi dengan pihak terkait.

Karaeng Emba mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Sulsel dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel beberapa hari lalu, dalam momentum upaya perdamaian kelompok yang bertikai, yakni Jorjoran dan Lonner (Ablam), di Polda Sulsel.

Koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam mencegah konflik sosial dan menekan potensi terjadinya tindak kriminalitas.

Ke depan, MATADOR berencana menyusun agenda kolaborasi bersama pihak terkait untuk mendorong program pencegahan yang menyasar potensi konflik sejak dini, termasuk membangun kesadaran generasi muda agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan.

“Kami ingin ada langkah nyata dan berkelanjutan. Jangan menunggu sampai terjadi korban baru semua pihak bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang dengan membangun komunikasi, kepedulian, dan kesadaran bersama,” ujarnya.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Karaeng Emba mengajak seluruh pemuda Sulawesi Selatan untuk mengesampingkan ego kelompok dan mengutamakan persaudaraan.

Ia menegaskan, perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan. Sebaliknya, generasi muda harus menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan keamanan dan menjaga nama baik daerah.

“Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, kita punya tanggung jawab bersama menjaga kampung halaman. Mari tinggalkan ego, hentikan permusuhan, dan bangun solidaritas demi Makassar yang lebih aman dan damai,” tutupnya.

MATADOR berharap sinergi dengan kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin diperkuat sehingga semangat EWAKO benar-benar tercermin melalui tindakan nyata, terutama dalam membangun budaya damai, mencegah kriminalitas, dan menjaga persatuan di Sulawesi Selatan.

(Red)

Bupati Soppeng Bersama Pj Sekda dan Sejumlah Kadis Ikuti Jalan Sehat Anti Mager di Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama Pj Sekda Andi Haeruddin, para asisten,staf ahli dan sejumlah kepala dinas (Kadis) dan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng mengikuti kegiatan Jalan Sehat Anti Mager dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, tersebut menjadi salah satu agenda untuk memeriahkan hari jadi provinsi sekaligus mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik.

Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran pejabat Pemkab Soppeng tampak ambil bagian dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah daerah tersebut. Kehadiran rombongan Kabupaten Soppeng menjadi bentuk partisipasi dalam rangkaian perayaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan Sehat Anti Mager tidak hanya berorientasi pada kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan membangun interaksi antarpemerintah daerah dalam suasana yang lebih santai di luar agenda kedinasan.

Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tahun ini turut diramaikan dengan sejumlah agenda lainnya, seperti Kirab Swasembada Pangan, Pasar Murah, Job Fair, serta lomba memasak nasi goreng yang melibatkan para kepala daerah.

Beragam kegiatan tersebut menghadirkan ruang partisipasi bagi pemerintah dan masyarakat, mulai dari kampanye hidup sehat hingga kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan peluang kerja.

Keikutsertaan Bupati Soppeng bersama sejumlah kepala dinas diharapkan semakin memperkuat hubungan koordinasi dan kebersamaan antardaerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Melalui rangkaian peringatan ini, Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan provinsi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

(Taggi)

Tampil Sederhana di Rakornis Golkar, H. Ismail H. Cedang Tegaskan Identitas Lokal Lewat Kaos Camidu

Makassar, Teropongsulawesi.com, Di tengah forum politik berskala nasional, penampilan H. Ismail H. Cedang menghadirkan cerita tersendiri. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang telah dipercaya selama tiga periode itu terlihat mengenakan jaket kuning khas Partai Golkar, dipadukan dengan kaos bertuliskan “Camidu”, identitas warung kopi rakyat yang dikenal di Kabupaten Soppeng.

Pemandangan tersebut terlihat di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar se-Indonesia di Makassar, 16–17 Oktober 2026.

Di saat para kader berkumpul membahas strategi politik dan penguatan organisasi, H. Ismail justru menarik perhatian melalui pilihan pakaian yang sederhana, tetapi lekat dengan identitas daerahnya.

Bagi masyarakat Soppeng, khususnya daerah pemilihan Lalabata–Ganra, nama H. Ismail bukanlah sosok baru. Tiga periode menduduki kursi DPRD menjadi bagian dari perjalanan politiknya dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kaos bertuliskan Camidu mungkin terlihat biasa. Namun, dalam konteks kehadiran seorang wakil rakyat di forum nasional, simbol lokal tersebut memberikan warna berbeda.

Camidu, yang dikenal dengan ungkapan “Catatmi Dulu”, merepresentasikan suasana warung kopi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir minuman, tetapi juga ruang pertemuan, tempat bertukar pikiran, dan sarana membangun keakraban.

Identitas itu seolah mengingatkan bahwa aktivitas politik tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jaket kuning yang dikenakan H. Ismail menunjukkan identitas kepartaiannya. Sementara kaos Camidu membawa nuansa lokal Soppeng yang tetap melekat di tengah kegiatan politik tingkat nasional.

Perpaduan tersebut menjadi potret sederhana tentang bagaimana identitas organisasi dan kedekatan dengan lingkungan sosial dapat hadir bersamaan.

Perjalanan H. Ismail H. Cedang selama tiga periode di DPRD Kabupaten Soppeng menjadi bukti bahwa dirinya telah memperoleh kepercayaan berulang dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Namun, dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan tidak berhenti ketika seseorang berhasil menduduki kursi legislatif. Justru, mandat tersebut menjadi tanggung jawab yang harus terus dijaga melalui kerja nyata, penyerapan aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi, H. Ismail memiliki pengalaman di dua lingkungan yang menuntut kemampuan membangun komunikasi dan memelihara kepercayaan.

Pengalaman itu menjadi modal yang dapat digunakan untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat. Sebab, keberhasilan seorang anggota legislatif tidak hanya diukur dari kehadirannya dalam kegiatan partai, tetapi juga dari sejauh mana fungsi representasi dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Rakornis dan Bimtek Golkar se-Indonesia di Makassar menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kader serta meningkatkan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Bagi kader yang duduk di lembaga legislatif, forum semacam ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperkuat koordinasi organisasi. Namun, hasil dari proses tersebut pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di daerah masing-masing.

Masyarakat Soppeng tentu berharap setiap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh wakilnya dapat memberikan nilai tambah bagi perjuangan aspirasi daerah.

Pada akhirnya, kaos Camidu yang dikenakan H. Ismail di forum nasional Golkar mungkin hanya sebuah detail kecil. Akan tetapi, detail itu menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga identitas dan kedekatan dengan lingkungan asal di tengah kesibukan politik.

Karena seorang wakil rakyat boleh hadir di panggung nasional, tetapi amanah yang dibawanya tetap berasal dari rakyat di daerah.

(RAT)

Soroti Trial by Social Media, DePA-RI Sulsel: Siapa Mengadili, Netizen atau Hakim?

Makassar, Teropongsulawesi.com, Fenomena trial by social media atau “pengadilan oleh media sosial” menjadi perhatian Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Sulawesi Selatan.

Fenomena tersebut dinilai semakin menguat ketika opini, tudingan, hingga penghakiman publik di ruang digital kerap muncul lebih dahulu dibandingkan proses pembuktian dan pemeriksaan perkara melalui lembaga peradilan.

Persoalan itu menjadi salah satu pokok diskusi dalam kegiatan konsolidasi DePA-RI Sulsel bertajuk “Trial by Social Media: Siapa Mengadili, Netizen atau Hakim?” yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Diskusi tersebut digelar sehari sebelum puluhan advokat baru DePA-RI dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum, Rabu (7/10/2026).

Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid, mengatakan media sosial merupakan bagian penting dari demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut, menurutnya, tidak semestinya berubah menjadi proses penghakiman yang mengabaikan mekanisme hukum.

“Netizen boleh berpendapat, tetapi yang berwenang mengadili perkara adalah hakim melalui proses peradilan yang menjunjung due process of law. Jangan sampai viralitas menjadi pengganti alat bukti,” ujar Luthfi.

Dalam diskusi tersebut, DePA-RI juga menyinggung polemik terkait permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Luthfi menyoroti pernyataan advokat Dr. Muhammad Rulliyandi, SH, MH, yang disebutnya dalam sejumlah pemberitaan dan media sosial mempertanyakan legalitas persidangan di MK serta Ketua MK Suhartoyo.

Menurut Luthfi, kritik terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, sebagai profesi yang disebut officium nobile, advokat dinilai memiliki tanggung jawab etik untuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangankan kepada lembaga peradilan, kepada sesama advokat pun harus menghormati. Itulah yang disebut profesi mulia atau officium nobile,” katanya.

Ia menilai persoalan menjadi lebih serius ketika pernyataan seorang advokat menyebar luas melalui media sosial dan kemudian membentuk persepsi publik seolah-olah telah terjadi suatu pelanggaran sebelum persoalan tersebut diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua PT Makassar Ingatkan Advokat

Peringatan serupa, lanjut Luthfi, juga disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum, ketika memberikan pengarahan kepada para advokat baru yang dilantik dan diambil sumpah.

Para advokat diingatkan agar tidak membuat penilaian terhadap lembaga peradilan maupun pejabat pengadilan tanpa dasar dan bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi DePA-RI, fenomena trial by social media bukan sekadar persoalan etika bermedia sosial. Dampaknya dapat meluas terhadap proses penegakan hukum.

Penghakiman yang muncul sebelum adanya putusan pengadilan berpotensi merusak reputasi seseorang, menciptakan tekanan terhadap proses hukum, serta menggeser prinsip praduga tak bersalah.

“Keadilan tidak boleh ditentukan oleh seberapa viral sebuah perkara. Tidak juga oleh suara keras seorang ahli maupun advokat. Keadilan harus lahir dari fakta, bukti, hukum, dan proses peradilan yang fair,” tegas Luthfi.

Dalam kegiatan tersebut, Luthfi didampingi Ketua DPD DePA-RI Sulsel, Sudirman Jabir, SH, MH, serta sejumlah pengurus DPD, di antaranya Hanafie, SH, MH, Asri Ameru, SH, MH, dan Arphin Jumadi, SH, MH.

DePA-RI mengajak masyarakat, media, advokat, aparat penegak hukum, serta pengguna media sosial untuk membangun budaya hukum digital yang lebih bertanggung jawab.

Media sosial, menurut organisasi tersebut, tetap penting sebagai ruang demokrasi dan kontrol publik. Namun, ruang digital tidak semestinya berubah menjadi “ruang pengadilan” tanpa hakim, tanpa proses pembuktian, dan tanpa mekanisme hukum yang jelas.

(Red)

Kapolda Sulsel Berganti, Geng Motor Disorot: Ketua PJI Sulsel Titip Pesan Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Harapan itu mencuat di tengah sorotan terhadap aksi kelompok geng motor yang dinilai semakin meresahkan warga, khususnya di Kota Makassar.

Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma, S.Sos., menyambut kedatangan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., sebagai Kapolda Sulsel yang baru.

Akbar Hasan Noma yang akrab disapa Akbar Polo menyampaikan ucapan selamat sekaligus menitipkan pesan agar kepemimpinan baru Polda Sulsel mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

“Selamat datang di Sulawesi Selatan, Abangku Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin. Selamat menjalankan amanah sebagai Kapolda Sulsel. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas untuk masyarakat Sulawesi Selatan.”

Menurut Akbar, persoalan geng motor tidak boleh dipandang sebagai gangguan keamanan biasa apabila aktivitas tersebut telah mengarah pada tindakan yang membahayakan masyarakat.

Konvoi ugal-ugalan, penggunaan senjata tajam, penganiayaan, perusakan hingga dugaan tindak kriminal lainnya, kata dia, harus direspons secara cepat, profesional dan terukur sesuai ketentuan hukum.

“Saya berharap persoalan geng motor menjadi salah satu perhatian serius. Kalau ada pelaku yang melakukan tindak pidana dan membahayakan keselamatan masyarakat, saya berharap ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” tegasnya.

Masyarakat Butuh Rasa Aman

Akbar menilai kehadiran aparat di lapangan harus mampu memberikan rasa aman, terutama bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Ia mendorong Polda Sulsel bersama jajaran kewilayahan memperkuat patroli dan langkah pencegahan di titik-titik yang dianggap rawan serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

“Kalau pelaku melakukan kejahatan dan membahayakan nyawa orang lain, aparat harus bertindak tegas sesuai kewenangan hukum. Jangan ragu menegakkan hukum. Masyarakat membutuhkan rasa aman, bukan ketakutan akibat aksi geng motor,” ujarnya.

Namun demikian, Akbar menekankan bahwa ketegasan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum. Penindakan harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Menurutnya, kepemimpinan Kapolda Sulsel yang baru membutuhkan pendekatan yang tegas sekaligus humanis, mengingat dinamika sosial di Sulawesi Selatan cukup kompleks.

PJI Sulsel Siap Bersinergi dengan Polda

Selain persoalan keamanan, Akbar juga menyatakan kesiapan PJI Sulsel membangun komunikasi dan sinergi dengan Polda Sulsel.

Ia menilai insan pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

“Kami dari PJI Sulawesi Selatan siap membangun komunikasi dan sinergi yang positif dengan Polda Sulsel. Pers bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta kode etik jurnalistik,” katanya.

Ia berharap hubungan yang sehat antara kepolisian dan media dapat memperkuat komunikasi publik. Informasi mengenai berbagai persoalan keamanan diharapkan dapat disampaikan secara terbuka dan akurat sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Akbar juga berharap kepemimpinan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin membawa Polda Sulsel semakin Presisi, responsif terhadap pengaduan masyarakat, dekat dengan rakyat, profesional dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Sekali lagi, selamat datang dan selamat bertugas, Aba. Semoga amanah dan mampu membawa Polda Sulsel semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Akbar Polo.

(Red)

KPK Didesak Buka Kejelasan Kasus Seragam Sekolah Gratis Makassar, Advokat Soroti Laporan Balik Pelapor

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dugaan korupsi dalam pengadaan baju seragam sekolah gratis di Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Advokat dan konsultan hukum di Makassar, Prawidi Wisanggeni, S.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kejelasan terkait laporan dugaan korupsi tersebut apabila telah diterima dan ditangani sesuai kewenangannya.

Prawidi menyampaikan hal tersebut saat dihubungi awak media melalui WhatsApp, Minggu (23/8/2026). Ia menilai setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran negara harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

“Kalau memang laporan dugaan korupsi pengadaan baju seragam sekolah gratis tersebut sudah diterima dan berjalan di KPK, kami berharap prosesnya segera dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pelapor juga harus mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Prawidi.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melihat secara utuh rangkaian peristiwa yang muncul setelah dugaan korupsi tersebut disampaikan kepada publik.

Hal itu berkaitan dengan informasi mengenai Taufik Hidayat, yang disebut sebagai pelapor dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis. Setelah informasi tersebut diberitakan sejumlah media dan diteruskan ke akun TikTok miliknya, Taufik kemudian dilaporkan dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Dari sejumlah pemberitaan yang kami baca, pelapor dugaan korupsi tersebut kemudian dilaporkan terkait UU ITE karena informasi mengenai dugaan korupsi seragam sekolah gratis yang sebelumnya terekspos melalui pemberitaan media diteruskan ke akun TikTok miliknya,” katanya.

Prawidi meminta aparat penegak hukum berhati-hati agar proses hukum terhadap seseorang yang sebelumnya menyampaikan dugaan korupsi tidak menimbulkan persepsi sebagai tindakan pembalasan atau retaliasi.

“Jangan sampai proses hukum terhadap pelapor justru dipersepsikan sebagai tindakan balasan atas laporan dugaan korupsi. Ini yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum,” tegasnya.

Meski demikian, Prawidi menekankan dugaan retaliasi tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Menurutnya, seluruh perkara tetap harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga meminta Polrestabes Makassar, apabila perkara dugaan UU ITE tersebut memang berada dalam kewenangannya, agar mengedepankan profesionalitas, independensi, kecermatan, serta asas praduga tak bersalah.

“Polisi harus sangat hati-hati mengambil langkah hukum. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa pelapor dugaan korupsi sedang dikriminalisasi,” ujarnya.

Prawidi mengatakan Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap proses hukum harus didasarkan pada alat bukti, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

“Marwah institusi Polri harus dijaga. Karena itu, kami berharap setiap keputusan diambil secara profesional dan independen. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, silakan diproses berdasarkan hukum,” katanya.

Namun, lanjut dia, apabila perkara tersebut berkaitan dengan seseorang yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi, konteks dan rangkaian peristiwa juga perlu diperiksa secara menyeluruh.

Di sisi lain, Prawidi meminta KPK tidak membiarkan laporan dugaan korupsi tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga antirasuah.

“Yang paling penting sekarang adalah transparansi proses. Kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, silakan KPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Kalau tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Ia menilai kepastian hukum penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat, baik terhadap laporan dugaan korupsi maupun proses hukum yang kemudian menjerat pihak yang disebut sebagai pelapor.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan dari KPK maupun Polrestabes Makassar dalam pernyataan Prawidi terkait perkembangan konkret masing-masing perkara.

(Tim)