Pemkot Makassar Matangkan Transisi Pengelolaan Pasar Butung, Gandeng APH Berjalan Tertib

Makassar, Teropongsulawesi.com- Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama  pihak penegak hukum. 

Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.

Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. 

Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.

"Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung," jelasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. 

Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. 

Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. 

Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah.

"Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan," ujarnya.

Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. 

Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama," tuturnya. 

"Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab.

Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. 

"Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota," jelasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.

"Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka," imbuh Appi.

"Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya," tambah Appi, menutup rapat koordinasi.  (*)

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Safari Ramadan Berlanjut, Munafri Ajak Ulama dan Jemaah Perkuat Kolaborasi Bangun Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al Markaz Al Islami, Kamis (19/2/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi malam kedua Safari Ramadan Pemkot Makassar yang direncanakan berlangsung selama 30 hari penuh, menyasar hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar. 

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah, Munafri menyampaikan bahwa malam tersebut terasa sangat spesial. Pasalnya, keesokan harinya (tanggal 20) Februari, bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota memimpin Kota Makassar.

"Malam ini sangat spesial bagi kami, karena besok menjadi satu tahun proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar," kata Munafri. 

"Karena itu, kami hadir di tengah-tengah seluruh jemaah untuk memohon doa terbaik agar kami bersama Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan," sambung Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan, tujuan utama dari kepemimpinan yang dijalankan adalah menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Makassar. 

" Kami sangat memahami bahwa satu tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Menurutnya, Pemkot Makassar terus berupaya menutup celah bagi oknum aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.

Ke depan, Munafri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar. 

Dia menilai doa dan dukungan masyarakat, termasuk para ulama dan jemaah, menjadi energi moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.

"Doa-doa dari jemaah, doa dari masyarakat dan ulama menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik," imbuh Appi. 

"Kami akan terus melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang masih kurang, dan memastikan yang sudah baik bisa berjalan lebih baik lagi," tambahnya.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh SKPD. 

Dan Forkopimda akan terus bersinergi agar kegiatan pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekhusyukan.

"Kami akan terus bersama-sama memastikan bahwa di bulan Ramadan ini semua bisa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang," pungkasnya. (*)

Setahun Kepemimpinan Wali Kota Munafri Kepuasan Publik Tembus 80,1 Persen Kinerja Baik

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan tren positif. 

Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,1 persen terhadap kinerja pasangan MULIA sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin. Paparan hasil survei tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan MULIA.

"Satu tahun kepemimpinan Bapak Munafri dan Ibu Aliyah, hasilnya 80,1 persen warga puas atas kinerja pasangan MULIA," ujarnya dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat tersebut.

Menurut Ras, tingginya tingkat kepuasan publik ini menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun pertama masa jabatan.

Dalam paparannya, PPI menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 600 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Makassar.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 4,08 persen. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan panduan kuesioner terstruktur.

Metodologi tersebut, menurut PPI, dirancang untuk memastikan hasil survei merepresentasikan pandangan masyarakat Kota Makassar secara proporsional dan objektif.

Indikator Kinerja dan Persepsi Publik Tingginya angka kepuasan publik ini menjadi gambaran bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah kota berjalan sesuai harapan. 

Berbagai aspek yang umumnya menjadi perhatian dalam survei kepuasan publik meliputi pelayanan publik, penataan kota, stabilitas sosial, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

"Capaian ini juga memperkuat legitimasi kepemimpinan pasangan MULIA dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan," tuturnya. 

"Dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen lebih, pemerintah kota dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan visi pembangunan," sambung Pilkada ngamat kebijakan publik tersebut.

Hasil survei ini sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat program-program prioritas pada tahun kedua masa jabatan. 

Pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memiliki ruang yang cukup kuat untuk melakukan akselerasi pembangunan demi mewujudkan Makassar yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

Lembaga PPI juga merilis hasil riset terbaru terkait tingkat pengetahuan (awareness) dan kepuasan publik terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Hasilnya menunjukkan mayoritas program mendapat respons positif, meski beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan dari sisi sosialisasi.

Misalnya, program seragam sekolah gratis, berdasarkan hasil survei, tingkat awareness masyarakat terhadap program ini berada di angka sekitar 60 persen. Artinya, dari setiap 10 warga Makassar, baru enam orang yang mengetahui adanya program tersebut.

Meski tingkat pengetahuan publik belum merata, respons masyarakat yang mengetahui program ini tergolong sangat positif. 

Sebanyak 89,5 persen responden menyatakan puas terhadap program seragam sekolah gratis. Angka ini diperoleh dari kategori penilaian sangat puas dan cukup puas. 

"Dengan kata lain, hampir 90 persen warga yang mengetahui program ini memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaannya di lapangan," terangnya.

Program berikutnya yang menjadi perhatian adalah iuran sampah gratis. Hasil survei menyebutkan, program ini memiliki tingkat awareness yang jauh lebih tinggi dibanding program lainnya. 

Lebih dari 80 persen masyarakat Makassar mengetahui keberadaan program tersebut, bahkan hampir mendekati 100 persen.

Namun, dari sisi kepuasan, angkanya berada di level 62,2 persen. Meski masih tergolong mayoritas dan menunjukkan respons positif, angka ini dinilai belum ideal. 

"Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar program iuran sampah gratis dapat memberikan dampak yang lebih maksimal serta meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang," sebutnya.

Selanjutnya, program sambungan PDM gratis menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam hal sosialisasi. 

Tingkat awareness publik terhadap program ini tidak mencapai 40 persen, tepatnya hanya 34,8 persen masyarakat yang mengetahui keberadaannya. 

Kendati demikian, di antara mereka yang mengetahui program tersebut, sebanyak 57,9 persen menyatakan puas. 

"Mayoritas publik tetap memberikan apresiasi, meski ada sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu dibenahi oleh pelaksana program," ungkap Ras MD.

Sementara itu, rencana pembangunan stadion baru juga menjadi bagian dari survei. Karena proyek ini belum terlaksana, pendekatan pertanyaan lebih difokuskan pada tingkat pengetahuan dan keyakinan publik terhadap realisasinya.

Sebanyak lebih dari 54 persen responden mengetahui adanya rencana pembangunan stadion baru oleh Pemerintah Kota Makassar. 

Terkait lokasi, 73,1 persen masyarakat mengetahui bahwa stadion tersebut direncanakan dibangun di kawasan Untia, sedangkan 25,1 persen mengaku tidak mengetahui lokasinya.

Yang menarik, sebanyak 59,3 persen publik menyatakan yakin pembangunan stadion baru, program unggulan MULIA tersebut akan terlaksana. 

"Tingkat keyakinan ini dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan proyek tersebut," katanya, menjelaskan.

Sesnagkan, program Makassar Mulia Berjasa mencatat tingkat awareness paling rendah di antara program yang disurvei. Hanya 12,1 persen responden yang mengetahui keberadaan program ini. 

Angka tersebut menjadi catatan serius dalam hal sosialisasi.

Namun demikian, terdapat hal menarik. 

Dari responden yang mengetahui program tersebut, tingkat kepuasan mencapai 100 persen. Artinya seluruh responden yang mengenal program Makassar Mulia Berjasa memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaannya.

Adapun aplikasi Lontara Plus juga menjadi bagian penting dalam survei. Tingkat awareness terhadap aplikasi ini masih berada di angka 22 persen. 

Sebanyak 30 persen responden mengaku kurang tahu, dan 47 persen tidak mengetahui sama sekali. Dari mereka yang mengetahui keberadaan Lontara Plus, sebanyak 30,1 persen mengaku telah mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut. 

"Fitur yang paling sering diakses adalah layanan aduan masyarakat, dengan persentase mencapai 77,5 persen," tuturnya.

Terkait kecepatan respons terhadap aduan, lebih dari 70 persen responden menilai respons yang diberikan tergolong cepat. 

Angka ini dinilai cukup baik, mengingat aplikasi tersebut masih relatif baru namun sudah dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 90 persen responden juga menyatakan aplikasi Lontara Plus mudah digunakan. Bahkan 92,5 persen menilai aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan pemerintahan. 

Dibandingkan sebelumnya, ketika aduan harus melalui jalur birokrasi yang terbatas, kini masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui aplikasi dengan akses yang lebih terbuka.

Selain itu, 87,5 persen responden menilai kehadiran Lontara Plus membuat pemerintah lebih transparan. Di angka yang sama, 87,5 persen publik menyatakan puas terhadap program tersebut.

Secara keseluruhan, hasil survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan tren positif terhadap program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar. 

"Namun, tingkat Awareness (kesadaran) yang belum merata pada sejumlah program menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tutup Ras MD. (*)

Dukung Pelaku Usaha, Munafri-Aliyah Hadiri Festival Mulia Ramadan di Brand Kuliner dan UMKM di Kawasan Masjid Terapung Losari

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Festival Mulia Ramadan yang dipusatkan di pelataran Masjid Amirul Mukminin, kawasan Pantai Losari, Makassar.

Festival yang berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang Ramadan ini melibatkan sedikitnya 18 brand kuliner dan lima perusahaan pendukung, menghadirkan suasana religius yang berpadu dengan geliat ekonomi kerakyatan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Turut hadir sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar serta pendiri Masjid Amirul Mukminin, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pelibatan UMKM dalam festival ini menjadi bukti bahwa ruang-ruang publik religius juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan hadirnya festival ini, kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk bisa berkembang bersama pengurus masjid dan seluruh warga Makassar dalam memeriahkan amaliah Ramadan,” ujarnya.

Ia menilai pemusatan kegiatan di kawasan Masjid Terapung akan membuat aktivitas lebih terarah dan berdampak langsung terhadap tenant yang berpartisipasi.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, juga memastikan aspek kebersihan, keamanan, dan ketertiban menjadi prioritas utama selama festival berlangsung.

Munafri mengapresiasi keterlibatan para pelaku usaha kecil yang dinilai membutuhkan sentuhan kebijakan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

“Banyak sekali UMKM di Kota Makassar yang membutuhkan dukungan pemerintah agar usahanya bisa naik kelas. Momentum seperti ini harus kita manfaatkan bersama,” jelasnya.

Festival Mulia Ramadan tidak hanya menghadirkan bazar kuliner, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan lomba islami seperti lomba dai cilik serta rangkaian kegiatan edukatif bagi anak-anak.

Munafri mengajak masyarakat menjadikan kawasan Masjid Terapung Losari sebagai lokasi ngabuburit yang positif menjelang waktu berbuka puasa.

“Kami berharap warga Makassar yang ingin menunggu waktu berbuka bisa datang ke sini, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan setiap hari,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Festival Mulia Ramadan dapat menjadi agenda tahunan yang lebih meriah dan semakin berkualitas di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyampaikan bahwa dirinya telah menempati rumah jabatan, sehingga kebutuhan sahur pengurus masjid tidak lagi perlu dibebankan kepada panitia penyelenggara.

“Kalau sahurnya pengurus masjid, itu sudah jadi urusan saya, jangan lagi diurus,” ucapnya disambut apresiasi hadirin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, festival ini bukan hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang sehat dan inklusif.

“Festival Mulia Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Di bulan suci ini, mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang penuh berkah, kebersamaan, dan semangat berbagi,” ujarnya.

Aliyah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya dan menjadi identitas khas Ramadan di Makassar.

Festival Mulia Ramadan di Masjid Terapung Losari diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarwarga, menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat selama bulan suci.

Munafri menutup sambutannya dengan ajakan untuk menjaga kekompakan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ke depan.

“Hanya dengan kekompakan, persoalan-persoalan yang datang di tengah Pemerintah Kota Makassar bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.

(Red)

Walikota Makassar Munafri Arifuddin Salat Tarawih di Masjid 45, Beri Bingkisan untuk Marbot

Makassar, Teropongsulawesi.com, Mengawali bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melaksanakan salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat Tarawih perdana di Masjid 45, Rabu malam (18/02/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Makassar tersebut disambut antusias oleh jamaah yang memadati masjid yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Suasana khusyuk dan penuh kekhidmatan begitu terasa sejak awal pelaksanaan ibadah hingga rangkaian kegiatan berakhir.

Tidak hanya mengikuti salat berjamaah, Munafri juga menyerahkan bingkisan kepada marbot masjid sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Kota Makassar terhadap para pengurus rumah ibadah yang selama ini berperan penting dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan operasional masjid.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh umat Muslim untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan menjaga persatuan,” ujarnya di hadapan jamaah.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kebersamaan dan terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam mewujudkan Makassar yang semakin maju dan harmonis.

Salat Tarawih perdana tersebut dipimpin oleh imam masjid, Syekh Abdul Aziz Al Aregi. Bacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilantunkan dengan tartil menambah suasana syahdu pada malam pertama Ramadan. Jamaah tampak khusyuk mengikuti setiap rangkaian ibadah hingga selesai.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya agenda Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, Wali Kota akan mengunjungi sejumlah masjid di berbagai kecamatan selama bulan suci guna mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Momentum Tarawih perdana ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan serta memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Dengan semangat Ramadan 1447 Hijriah, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Makassar yang religius, inklusif, dan berdaya saing.

(Red)

Muchlis Misbah Dukung Penataan PKL, DPRD Tekankan Solusi Humanis bagi Pedagang

Makassar, Teropongsulawesi.com, Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menata kawasan kota melalui penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) terus mendapat perhatian publik.

Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muchlis Misbah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penataan tersebut.

Menurutnya, pengembalian fungsi fasilitas umum merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda demi menjaga keteraturan dan estetika kota.

“Penataan kota adalah kebutuhan bersama. Fasilitas umum harus difungsikan sebagaimana mestinya agar masyarakat bisa menggunakannya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Namun demikian, Muchlis menegaskan bahwa kebijakan penertiban tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi para pedagang kecil.

Ia menilai PKL merupakan bagian dari roda perekonomian rakyat yang juga harus dilindungi.

“Penertiban memang penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan pedagang kecil tidak kehilangan mata pencaharian. Mereka menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan setiap hari,” tambahnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang disebut telah menyiapkan alternatif lokasi relokasi serta skema penataan yang lebih terstruktur bagi pedagang terdampak.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil agar tetap dapat menjalankan usaha secara legal dan tertib.

Menurutnya, relokasi yang disiapkan harus mempertimbangkan aspek strategis lokasi, aksesibilitas, serta potensi pasar agar pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.

Ia juga mendorong agar proses komunikasi dengan para pedagang dilakukan secara persuasif dan transparan.

“Relokasi bukan sekadar memindahkan. Pemerintah harus memastikan tempat baru benar-benar layak, strategis, dan memberikan peluang usaha yang tetap hidup,” tegasnya.

Penataan kawasan fasum dan fasos selama ini menjadi salah satu isu yang cukup krusial di Makassar. Aktivitas perdagangan di trotoar dan ruang publik kerap menimbulkan persoalan kemacetan, kebersihan, serta ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, kebijakan penataan dianggap sebagai langkah penyeimbang antara kepentingan umum dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

DPRD Kota Makassar, lanjut Muchlis, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ia berharap penataan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan dialog.

“Yang kita inginkan adalah kota yang tertata tanpa mengorbankan masyarakat kecil. Penataan harus humanis dan berkeadilan,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan legislatif serta komitmen pemerintah dalam menyiapkan solusi relokasi, diharapkan proses penertiban dapat berjalan kondusif. Kota Makassar pun diharapkan mampu mewujudkan tata kelola ruang publik yang lebih baik, sekaligus tetap menjadi ruang ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para pelaku usaha kecil dinilai menjadi kunci keberhasilan program penataan ini. Pendekatan kolaboratif diyakini akan memperkuat fondasi Makassar sebagai kota yang modern, tertib, dan tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.

(Red)

Hadiri Imlek Bersama Warga Tionghoa, Munafri: Harmoni dan Toleransi Jadi Kekuatan Makassar

Makassar, Kabartujuhsatu.news, Semangat kebersamaan dan toleransi kembali terasa hangat dalam perayaan Imlek Bersama Seluruh Warga Tionghoa Makassar yang digelar di Balai M Jusuf Manunggal, Rabu (18/2/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung dalam perayaan tersebut sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap keberagaman yang telah lama menjadi identitas Kota Daeng.

Munafri yang akrab disapa Appi datang bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi Tionghoa di Makassar.

Kehadiran jajaran pemerintah kota itu menjadi simbol eratnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat lintas etnis.

Perayaan Imlek bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bagi masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek merupakan momentum penuh makna sebagai wujud rasa syukur atas pergantian tahun sekaligus penghormatan kepada leluhur.

Nuansa merah dan emas yang mendominasi ruangan melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta harapan baru. Lampion-lampion yang menghiasi lokasi acara semakin menambah kehangatan suasana.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh warga Tionghoa di Makassar.

Ia berharap perayaan tahun ini membawa berkah, kesehatan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Imlek kepada seluruh saudara-saudara Tionghoa. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua,” ujar Appi di hadapan para tamu undangan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebersamaan yang telah terbangun di Makassar selama ini merupakan modal utama dalam membangun kota.

Menurutnya, perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan sosial yang memperkuat fondasi persatuan.

Appi menyampaikan bahwa Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh warganya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harmoni dan memperkuat toleransi demi kemajuan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus merawat kebersamaan ini. Makassar milik kita bersama, dan persaudaraan yang sudah terjalin tidak boleh lekang oleh waktu,” tegasnya.

Kegiatan Imlek Bersama tersebut menjadi cerminan nyata harmonisasi sosial di Kota Makassar. Selama ini, kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya di Indonesia Timur tersebut memang memiliki masyarakat yang majemuk dan hidup berdampingan secara damai.

Di akhir sambutannya, Munafri kembali menyampaikan ucapan “Gong Xi Fa Cai” yang secara umum dimaknai sebagai doa agar memperoleh kemakmuran dan keberuntungan.

Ia berharap semangat Tahun Kuda Api dapat menjadi energi baru dalam mempererat persatuan sekaligus mendorong pembangunan Kota Makassar ke arah yang lebih baik.

Perayaan Imlek tahun ini bukan hanya menjadi momen budaya, tetapi juga panggung refleksi bahwa nilai-nilai toleransi dan persaudaraan tetap kokoh di tengah keberagaman.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

(Red)