Hari Raya Idul Adha 1447 H, Soppeng Terima Bantuan Sapi Qurban Presiden RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan penyerahan bantuan kemasyarakatan sapi qurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, yang berlangsung di RPH Cangadi, Pelle Pellengnge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Rabu (27/5/2026).

Bantuan sapi qurban Presiden RI tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng kepada pengurus Masjid Besar Miftahunnajah, Dr. H. Armas, M.Pt., untuk selanjutnya dipotong dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima di sekitar wilayah masjid.

Sapi qurban bantuan Presiden Republik Indonesia diketahui merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 924 kilogram dan dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Cangadi.

Dalam keterangannya, Bupati Soppeng menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada masyarakat Kabupaten Soppeng melalui bantuan kemasyarakatan sapi qurban tersebut.

Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya dalam menyambut momentum Hari Raya Idul Adha yang sarat dengan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan.

“Semoga bantuan qurban ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin mempererat semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujar Bupati Soppeng.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keikhlasan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD Kabupaten Soppeng, Camat Liliriaja, serta pengurus Masjid Besar Miftahunnajah.

(Silviana) 

Pemkab Soppeng Kembali Raih WTP 2025, Bupati Suwardi Sebut Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Silviana)

Corak Lejja Resmi Diluncurkan di Soppeng, Wastra Baru Ini Disebut Siap Tembus Pasar Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peluncuran Corak Lejja dalam ajang “Soppeng Berwastra 2026: Kemilau Sutra” di Taman Kalong, Rabu (21/5/2026), langsung menyita perhatian publik. Wastra baru khas Kabupaten Soppeng ini digadang-gadang bukan hanya menjadi identitas budaya daerah, tetapi juga berpotensi menembus pasar fesyen nasional hingga industri kreatif Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar oleh IKALONG dan menghadirkan finalis Duta Budaya Soppeng 2026 dalam ajang fashion competition yang menampilkan karya busana berbahan Corak Lejja. Motif ini terinspirasi dari kekayaan alam, lanskap, serta nilai budaya yang melekat pada kawasan wisata Lejja.

Sejak awal diperkenalkan, Corak Lejja langsung menjadi sorotan karena dinilai memiliki karakter visual yang kuat dan berbeda dari wastra daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Desainnya yang menggabungkan unsur alam dan filosofi lokal disebut-sebut mampu bersaing di pasar fesyen yang lebih luas.

Tidak hanya sekadar peragaan busana, peluncuran ini juga menjadi momentum penting lahirnya kerja sama strategis antara PT Perseroda Lamataesso Mattappa dengan IKALONG. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan desain, produksi, hingga penguatan hak atas Corak Lejja sebagai identitas wastra daerah.

Plt Direktur PT Perseroda Lamataesso Mattappa, Musdar Asman, menegaskan bahwa Lejja tidak hanya menyimpan potensi wisata alam, tetapi juga kekuatan budaya yang dapat diolah menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi.

“Corak Lejja ini bukan hanya simbol, tetapi representasi identitas. Kami ingin menjadikannya produk kreatif yang bisa dikenal lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperkuat optimisme bahwa wastra ini dapat menjadi ikon baru Soppeng yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga memiliki daya saing di industri kreatif nasional.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Asisten III Setda Soppeng, Andi Ibrahim Harta, menekankan bahwa pelestarian budaya harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Ia menyebut generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya daerah di tengah arus modernisasi.

“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya daerah. Jangan sampai kita kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Dekranasda, Hj. Suwarni Suwardi, secara resmi membuka kegiatan Soppeng Berwastra 2026. Ia mengapresiasi langkah IKALONG yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi berbasis budaya lokal melalui kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda.

Menurutnya, peluncuran Corak Lejja menunjukkan bahwa budaya daerah tidak hanya bisa dilestarikan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk modern yang memiliki nilai jual tinggi tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKKBN, serta unsur Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana.

Dengan peluncuran ini, Corak Lejja diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Soppeng, tetapi juga mampu menembus panggung nasional sebagai wastra baru Indonesia yang lahir dari kearifan lokal, sekaligus memperkuat posisi Lejja sebagai ikon wisata dan budaya yang berdaya saing tinggi.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Masuk Program Nasional, Kopdes Maccile Didorong Jadi Model Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Red)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Dampingi Bupati Suwardi Haseng dalam Safari Ramadhan di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Nurdin Halid, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan kepedulian sosial dengan menggelar Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini berlangsung di kediaman pribadi Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng, di Cabbenge, Minggu (8/3/2026).

Acara yang dihadiri sekitar 500 warga ini menjadi momen penting bagi warga Lilirilau untuk bertemu langsung dengan tokoh nasional sekaligus kader Partai Golkar.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian paket sembako Ramadhan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Nurdin Halid.

Menurut Suwardi, NH adalah sosok yang konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam membina kader serta memperhatikan masyarakat.

“Salah satu buktinya adalah hari ini beliau datang bersilaturahmi dengan masyarakat Lilirilau,” ujar Suwardi Haseng di hadapan warga yang antusias.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa Nurdin Halid merupakan salah satu tokoh yang mendorongnya maju dalam kontestasi Pilkada Soppeng 2024.

Dukungan ini, menurut Suwardi, menjadi kunci kesuksesannya hingga kini.

“Pak NH adalah salah satu orang yang mendorong saya menjadi calon kepala daerah, mengurus partai, dan membantu sampai berhasil,”terang Suwardi yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Nurdin Halid dalam sambutannya juga berbagi cerita mengenai proses awal dukungan terhadap Suwardi Haseng sebelum Pilkada Soppeng 2024.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan internal keluarga dilakukan satu hingga dua tahun sebelum pilkada untuk menentukan kesiapan Suwardi maju sebagai calon kepala daerah.

“Setelah melalui pembicaraan, diputuskan beliau maju dan kita dukung tidak setengah-setengah,” kata Nurdin Halid, menekankan pentingnya komitmen penuh dalam mendukung kader Partai Golkar.

Selain itu, Nurdin Halid menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang paling sering dikunjunginya dalam berbagai agenda tahun ini. “Itu karena saya bersaudara dengan bupatinya,” ujar Nurdin disambut tawa dan tepuk tangan warga.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan fungsi dan peran sebagai anggota DPR RI dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia bahkan meminta Bupati Soppeng mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memaparkan rencana pembangunan, agar peluang penganggaran bisa dioptimalkan.

“Supaya kami bisa melihat peluang penganggaran melalui tugas kami di DPR RI,” ujarnya.

Acara silaturahmi ditutup dengan penyerahan sembako Ramadhan kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, penyerahan Buku Koperasi Merah Putih dari anggota DPR RI Komisi VI dari dapil Sulawesi Selatan II.

Kegiatan ini menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas bagi Nurdin Halid dan Bupati Suwardi Haseng, sekaligus memperkuat hubungan antara kader partai dengan konstituen.

Dengan agenda seperti ini, diharapkan hubungan antara DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat Soppeng semakin erat, mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

(Silviana) 

Wabup Soppeng: RUU Pemerintahan Daerah Harus Menjawab Tantangan Zaman

Batam, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Planet Holiday Hotel & Residence, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2026).

Rakernas ADEKSI 2026 mengusung tema “Urun Rembuk RUU Pemerintahan Daerah”, yang menjadi forum strategis bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk membahas arah kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Dalam pemaparannya, Ir. Selle KS Dalle menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah harus berangkat dari kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.

Menurutnya, regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan kepentingan nasional.

“RUU Pemerintahan Daerah harus mampu memperkuat otonomi daerah, memberikan ruang inovasi bagi pemerintah daerah, serta memastikan adanya kewenangan yang proporsional agar daerah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Soppeng.

Ia menambahkan, penguatan otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan peran pemerintah pusat, melainkan harus dibangun melalui sinergi dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

“Sinergi pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum Rakernas ADEKSI ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta pengalaman empiris di lapangan,” tambahnya.

Menurut Ir. Selle, masukan dari daerah sangat diperlukan agar RUU Pemerintahan Daerah yang dihasilkan nantinya bersifat implementatif, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta tidak memberatkan daerah dalam pelaksanaannya.

Rakernas ADEKSI Tahun 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai latar belakang. Di antaranya Rektor IPDN Jakarta, Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, serta Ketua Umum ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, Dance Ishak Palit.

Forum ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah.

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng sebagai salah satu pembicara utama menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berperan aktif dalam pembahasan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional seperti Rakernas ADEKSI, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih kuat, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

(Red)

Prestasi Baru, Bupati Soppeng Terima Penghargaan UHC Kategori Madya

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)