Puan Saat di Eksekutif Mampu Turunkan Angka Pengangguran Hingga 5,5 Persen, Tahun 2024 Layak Jadi Capres

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Dukungan untuk Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024 terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam bulan ini, muncul dukungan dari Himpunan Pekerja Industri Millenial’s (HIPIS) di Kabupaten Sidoarjo.

Deklarasi HIPIS terhadap Puan Maharani dilakukan pasca melakukan kongko bersama seluruh anggota di Momentum Coffee Lap N’ Consultant, Desa Pagerwojo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam acara kongko sebanyak 50 anggota dari HIPSI ikut memeriahkan acara tersebut.

Mereka semua bersepakat mendukung Mbak Puan Maju di Pilpres 2024.

Ketua HIPIS Alfian Nafi’ mengatakan pengalaman yang dimiliki oleh Puan Maharani dinilai sudah sangat mumpuni untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Tokoh muda perempuan yang sudah syarat dengan pengalaman. Apalagi mengenai jiwa nasionalismenya dan semangat mengabdi terhadap Negara sudah tidak diragukan lagi.

“Mbak Puan Maharani sampai saat ini menjadi role model atau barometer tokoh bangsa yang kaya akan pengalaman,” kata Alfian Nafi selaku Ketua HIPSI Sidoarjo.

“Mulai dari kepemimpinan beliau hingga pengalaman dalam birokrasi. Dalam bidang eksekutif pernah menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia di Kabinet Kerja Jokowi-JK Periode 2014-2019, serta saat ini yang mengisi jabatan ketua DPR RI 2019-2024.”

Selama menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusai dan Kebudayaan Indonesia, Mbak Puan tidak hanya mencatatkan namanya sebagai Menteri.

Tetapi, juga ada aksi nyata yang dilakukan oleh beliau. Berbagai program yang disusun dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya program peduli lansia pada tahun 2018.

“Berbagai program telah banyak dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan manusia khususnya generasi muda millenial,” ucap Alfian.

“Terbukti pada tahun 2016 mampu menurunkan angka pengangguran hingga menjadi 5.5%.”

Dalam kegiatan kongko dan deklarasi HIPIS terhadap Puan Maharani, turut hadir Sahabat Puan Maharani Jatim (SPMI).

Mereka sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur ini ternyata ada masyarakat yang sangat mengharapkan agar Mbak Puan menjadi presiden sebagai penerus Pak Jokowi.

“Kami merasa bangga, bahwa teman-teman HIPIS ternyata memiliki kesamaan visi dengan Sahabat Puan Maharani Jatim,” ungkap Chusnul Wafiq sebagai kordinator sahabat Puan Maharani Jatim.

Dzulfihar menambahkan, dirinya hadir dalam deklarasi HIPIS sebagai bagian dari upaya untuk memberikan support dan dukungan moral kepada HIPIS.

Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan kaos kepada para anggota HIPIS dan meminta agar menyebarkan kaos Sahabat Puan Maharani Jatim kepada kelompok-kelompok masyarakat.

“Kami juga berbagi kaos Sahabat Puan Maharani Jatim kepada temanteman HIPIS. Berharap kaos tersebut bisa sampai kepada para tukangtukang becak, sopir angkot, pedagang di pasar dan para petani,” tukas Wafiq.

Tidak hanya itu, ditempat lain dukungan kepada Mbak Puan datang dari komunitas Peduli Lansia Lamongan (KPL).

Komunitas tersebut baru saja melakukan giat bagi-bagi sembako di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.

Kegiatan yang digagas oleh Komunitas Peduli Lansia mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat.

“Bagi-bagi sembako ini dilakukan atas dasar kepedulian anggota komunitas yang sangat menginginkan agar Mbak Puan maju di pilpres 2024,” ucap Maulidatun Ni’mah selaku ketua Komunitas peduli Lansia Lamongan.

Oleh karena itu, sosok Puan Maharani dinilai sudah mampu mengemban jabatan presiden.

Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang sudah banyak dimilikinya.

Maka, tidak heran apabila terdapat beberapa lapisan masyarakat agar Mbak Puan maju di Pilpres 2024.

Saat ini Mbak Puan menjadi perempuan pertama Indonesia yang mengisi jabatan ketua DPR RI.

Dirinya bahkan, mendapatkan suara terbanyak saat pelaksanaan pileg 2019.

Hal itu tentunya bisa dijadikan ukuran bahwa, kepercayaan masyarakat kepada putri mantan presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri sangatlah tinggi.

Beberapa undang-undang sudah disahkan oleh Mbak Puan. Karena dalam hal kepemimpinan menjadi seorang presiden juga diperlukan pengetahuan mengenai undang-undang.

Sehingga dengan begitu seorang Presiden memiliki pemahaman yang kuat baik di dunia eksekutif maupun legislatif.

Pemimpin Muda Harapan Pekerja Millenial Calon presiden untuk tahun 2024 haruslah diisi oleh tokoh yang lebih muda.

Masyarakat harus disuguhkan oleh sosok yang lebih fresh. Karena saat ini sudah era-nya anak milenial.

Sosok Puan Maharani dinilai oleh HIPSI sebagai pemimpin muda yang bisa dijadikan teladan.

Meskipun secara trah nasab bersambung kepada sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, beliau memperoleh posisi saat ini dengan menjalani proses yang sangat panjang.

Kegiatan turun ke masyarakat sering dilakukan ditengah kesibukannya sebagai ketua DPR RI.

Terlebih diusianya yang masih muda, Mbak Puan memiliki semangat juang untuk menampung ide, gagasan dan aspirasi pekerja industri millenial.

Sehingga mampu membawa perubahan dan menjawab tantangan zaman di generasi 4.0.

“Kami dengan teman-teman yang tergabung dalam HIPSI meyakini Mbak Puan mampu membuat terobosan baru dalam dunia pekerjaan,” tutur mahasiswa alumni Universitas Brawaijaya Malang.

“Dengan usia Mbak Puan yang masih muda tentu pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru mampu membuat Negara Indonesia lebih maju.”

Sampai saat ini, teman-teman dari HIPSI memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Mbak Puan.

Terlebih, jaringan dan hubungan mbak Puan sudah level International. Apalagi, hal seperti itu sebagai bekal untuk memimpin Indonesia kedapan.

“Kami dari Himpunan Pekerja Industri Millenial’s (HIPSI) merasa terpanggil dan ingin ada sosok Presiden perempuan memimpin negara Indonesia tercinta ini,” ungkap Alfian.

Tentunya, kami sudah mempertimbangkan dukungan ini dan tidak ada unsur yang lain, semata-mata menginginkan perubahan dan kemajuan negara kita tercinta ini.”

Published : HB

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Begini Sosok Fatmawati Soekarno di Mata Puan Maharani

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah.

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan.

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022).

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini.

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah.

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia.

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya.

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini.

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja.

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit.

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Puan Maharani Bicara Dampak Global Pelarangan Ekspor CPO Hingga Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Puan Maharani saat kunjungi salah satu pasar tradisional (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas. 

Pelarangan  sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. 

"Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. 

Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).

Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.

 

Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.

 

Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga  industri global khususnya industri  turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

 

Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.

 

Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.

 

Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.

Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Published : HB

Terjadi Pro Kontra Terkait Pengadaan Gorden Rumdis DPR RI, Ini Penjelasan Ketua Banggar

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Begini Permintaan Puan Maharani Tentang Kejadian Penculikan Anak dan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.

"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB