-->

Selasa, 14 Juni 2022

Respon Keluhan Warga dari Medsos, Andi Etti : Sudah Menjadi Tugas Saya Sebagai Wakil Rakyat

Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali merespon aspirasi masyarakat di media sosial terkait persoalan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Soppeng.

Nur Ilham Akbar, salah satu warga memposting foto dengan caption yang memperlihatkan kondisi ruas jalan Soppeng-Tajuncu tepatnya di Desa Pesse yang dapat membahayakan pengguna jalan.

"Tabe' mohon perhatian dari pihak terkait untuk memperhatikan kondisi jalan poros soppeng-tajuncu tepatnya di desa pesse (sebelah kiri sebelum jembatan kampiri dari arah tajuncu). Kondisinya sangat memprihatinkan karena kerusakannya semakin bertambah apalagi diposisi tikungan. Jadi mohon diperhatikan agar segera ditindak lanjuti sebelum adanya hal² yang tidak diinginkan. Terima kasih", tulis Nur Ilham Akbar di grup facebook BKKS.

Dipostingan tersebut, Andi Etti sapaannya, turut berkomentar, "Terimakasih banyak informasiTa. Insya Allah, Sy akan sampaikan ke Dinas PUTR Sulsel untuk segera ditindaklanjuti," tulis Andi Nurhidayati.

Tak butuh waktu lama, Ketua PPP Soppeng ini kembali berkomentar, "Alhamdulillah, Stafku sdh hubungi penanggung jawab proyek ruas jalan ini. Infonya ini masih tahap pemeliharaan dan segera akan dihubungi kontraktornya untuk diperbaiki," tulis Andi Nurhudayati kembali.

Respon legislator Sulsel dua periode menuai tanggapan positif dari masyarakat, "mantap pung inimi di bilang wakil rakyat sehat selalu pung," tulis akun Ahmad Agra Sanjaya.

Dikonfirmasi terkait responnya di media sosial yang menuai tanggapan positif dari masyarakat, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel menanggapi dengan santai. Bagi dia, ini bukan hal baru, karena selama ini ia memang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

"Alhamdulillah, kalau tanggapan masyarakat positif dan ini bukan hal baru bagi Saya (merespon keluhan masyarakat di facebook). Dan ini juga sudah menjadi tugas Saya sebagai wakil rakyat yang harus pro aktif merespon keluhan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujar Andi Nurhidayati saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022) malam.

(Ismail)

Rabu, 08 Juni 2022

Reses di Pajalesang, Andi Nurhidayati Ungkap Nama Desa Terakhir Dikunjungi Pasca Dilantik Sebagai Wakil Rakyat


Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022 di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Selasa (7/6/2022).

Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi warga ini difasilitasi oleh tokoh masyarakat, Drs. KH. Baharuddin yang juga Ketua Majelis Syariah DPC PPP Kabupaten Soppeng.

Hadir juga beberapa kader PPP diantaranya Hj. Sunarti yang menjabat Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Soppeng yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Lilirilau.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa yang ke-70 yang Saya kunjungi untuk bersilaturrahim dengan masyarakat sejak dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel untuk periode kedua di tahun 2019 lalu," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Andi Etti sapaannya mengungkapkan, sejak dirinya terpilih di periode kedua ia berkomitmen akan mendatangi semua kelurahan/desa yang di Bumi Latemmamala untuk mendengar masukan dan aspirasi masyarakat.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa terakhir dari 70 desa/kelurahan yang Saya datangi. 69 desa/kelurahan telah saya kunjungi untuk menggelar berbagai kegiatan seperti sosialisasi perda, sosialisasi nilai kebangsaan dan kunjungan daerah pemilihan," jelasnya.

Pajalesang juga menjadi penutup dari rangkain Reses Ketua DPC PPP Soppeng ini didapilnya. Sebelumnya Ia telah menggelar Reses di Desa Tetewatu, Desa Paroto, bersama Pengurus HNSI Soppeng di Hotel Grand Saota dan di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

"Alhamdulillah, kegiatan Reses di 5 titik berjalan lancar dan Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak telah berpartisipasi khususnya kepada Pengurus dan Kader PPP serta ANZ Community yang telah memfasilitasi kegiatan kami," ujar Andi Etti via WhatsApp, Selasa (7/6/2022) malam.

Beberapa hal yang menjadi catatan Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulawesi Selatan yang menjadi aspirasi warga dalam Masa Reses kali ini diantaranya pembangunan jalan tani, keluhan terkait infrastruktur jalan provinsi, bantuan pembangunan masjid dan bantuan modal Pelaku UMKM.

(Rhm/Ismail)

Rabu, 25 Mei 2022

Indra Iskandar : Sesuai Aturan Tatib DPR RI, Mikrofon Mati Setelah 5 Menit Menyala

Sekjen DPR Indra Iskandar (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, mikrofon yang biasa digunakan untuk anggota DPR RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara I, memang diatur otomatis mati setelah menyala selama 5 menit.

Menurutnya, pengaturan ini sesuai dengan batas maksimal waktu bicara yang diberikan kepada anggota DPR, selagi pembatasan durasi sidang paripurna di masa pandemi Covid-19.

“Jadi setelah dipencet, mik akan menyala, untuk kemudian akan mati secara otomatis setelah 5 menit,” kata Indra, Rabu (25/5/2022), terkait matinya mikrofon anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, saat sidang paripurna DPR, kemarin. 

Indra menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) Anggota Pasal 256 ayat 6. Dalam pasal itu, diatur setiap anggota diizinkan bicara dan menyampaikan pertanyaan maksimal lima menit.

"Mik itu diatur berdasarkan Tatib ini pasal 256 ayat 6, lima menit otomatis mati. Jadi itu memang batasnya itu ada di dalam Tatib," ucapnya.

"Saya kira dari sisi teknis kami Sekretariat Jenderal perlu menjelaskan proporsi itu, juga seperti yang dulu-dulu ya tidak ada sebenarnya dengan kaitannya mati mematikan, enggak. Toh kemarin interupsi tetap berlangsung tapi setiap lima menit dengan sendirinya mik akan mati," lanjutnya.

Namun demikian, kata Indra, mikrofon tersebut bisa dinyalakan kembali setelah mati otomatis. “Kan terdengar Pak Amin bisa menyalakan kembali miknya setelah mati sebentar,” kata Indra.

Lebih jauh Indra menjelaskan, batas waktu maksimal Sidang Paripurna DPR RI selama masa pandemi Covid-19 adalah 2 jam 30 menit. Karenanya, Pimpinan DPR yang betugas memimpin sidang, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin tidak menabrak batas waktu tersebut. .

“Kalau sidang paripurna kemarin kan bahkan sudah 3 jam, artinya sudah lebih 30 menit dari ketentuan, sehingga ada keharusan pimpinan sidang untuk segera menutup sidang,” kata Indra.

Soal interupsi di sidang paripurna, kata Indra, anggota DPR RI diberi kesempatan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan agenda sidang paripurna yang sedang berjalan.

“Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri,” kata Indra.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, menyampaikan interupsi terkait persoalan hukum LGBT di akhir sidang paripurna. Padahal tidak ada agenda sidang paripurna terkait hal tersebut.

Dalam video rekaman yang beredar, juga tidak terlihat pimpinan sidang mematikan mikrofon dari atas meja pimpinan.

“Jadi tidak benar kalau ada Pimpinan DPR yang mematikan mik,” tegas Indra.

Published : HB

Minggu, 22 Mei 2022

Anggota DPRD Sulsel H Suwardi Haseng Perjuangkan Sarana Prasarana SMA di Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Legislator DPRD Provinsi Sulawesi dapil Soppeng-Wajo H Suardi Haseng,SE, telah memperjuangkan berbagai fasilitas,sarana dan prasarana di sekolah menengah atas termasuk di SMAN 8 (ex SMAN 2) Watansoppeng.

Hal itu terungkap saat legislator Golkar ini menggelar kunjungan dapil di Mangkawani kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Minggu (22/5/2022).

Dalam kegiatan Kundapil ini dihadiri Lurah Bila Hariadi, SE, MM bersama Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, par RW dan RT Lingkungan Bila Kelurahan Bila.

Dalam kesempatannya Lurah Bila, Hariadi mengungkapkan Rasa terimakasih dan penghargaan sekaligus mengapresiasi legislator Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H Suardi Haseng yang telah berkesempatan untuk berkunjung dan bertemu langsung dengan masyarakat khususnya warga Mangkawani Kelurahan Bila, katanya.

Selain itu Hariadi juga mengucapkan terimakasih atas perjuangan anggota DPRD Sulsel H Suardi Haseng yang telah membantu fasilitas laboratorium SMAN 4 (ex SMAN 2) baik untuk lab Fisika, Biologi maupun Kimia Watansoppeng yang berada di wilayah kelurahan Bila, tuturnya.

Sementara itu Mantan Anggota DPRD kabupaten Soppeng 3 periode yang kini menjadi anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar di periode pertamanya mengucapkan terimakasih atas waktu bagi Lurah Bila dan masyarakatnya untuk hadir dalam kegiatan temu konstituen yang dikemas dalam bentuk kunjungan dapil, karena mungkin ingin istirahat dan atau tidur di siang hari namun ada kegiatan pertemuan sehingga datang hadir di sini,  ujar Saudara kandung Pengusaha H Haeruddin Haseng ini.

Kata Dia, " Dulu saat menjadi anggota DPRD kabupaten Soppeng di 3 periode dengan dapil Lilirilau dan Liliriaja terbatas hanya di 2 kecamatan namun saat ini 2 kabupaten yang menjadi dapilnya (Soppeng-Wajo) namun saat pencalegan untuk DPRD Sulsel tidak sempat melakukan kampanye di wilayah kelurahan Bila, katanya.

Meski demikian ada banyak suara untuk dirinya di Kelurahan Bila khususnya di Mangkawani dengan bantuan tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Mangkawani ini, katanya.

Oleh sebab itu, dirinya berkewajiban untuk bertemu sekaligus menggali aspirasi dari masyarakat Mangkawani meski bukan momen reses, kata pengurus DPD Golkar Sulsel ini.

"Untuk bantuan sarana prasarana di SMAN 8, baik laboratorium maupun paving blok itu sekitar Rp. 250 juta dana yang tersalur, katanya.

"Tak hanya di SMAN 8, juga di sejumlah sekolah menengah atas karena kewenangan kami hanya untuk SMA, ujarnya.

Selain itu bukan hanya sarana prasarana Sekolah namun prasarana jalan juga kami perjuangkan di sejumlah titik yang ada di kabupaten Soppeng, jelas H Suardi Haseng.

H Suardi juga mengakui bahwa dirinya bukanlah politisi namun hanya ikut-ikutan berpolitik, namun dengan eksistensinya sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban memfasilitasi sejumlah aspirasi masyarakat tuturnya.

Dalam kesempatan itu H Suardi Haseng juga menyampaikan bahwa untuk pemilu legislatif yang akan datang dirinya tak akan lagi maju untuk menjadi anggota DPRD Sulsel, dan mungkin kalau Tuhan mengizinkan bisa dapat kembali suara terbanyak, ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa kemarin saat pencalegan dirinya hanya mengganti bakal calon dari Golkar sehingga dalam sosialisasi tidak sempat mengunjungi semua wilayah di kabupaten Soppeng, Paparnya.

Meski demikian H Suardi Haseng mengucapkan Syukur karena total suaranya tertinggi di dapil Soppeng dan Wajo pada pemilu yang lalu begitupun di internal Partai Golkar, tandasnya.

Ada banyak perjuangan di komisinya maupun lintas komisi yang disebutkan mulai dari pembangunan Jalan, jembatan, pendidikan, pertanian dan lainnya.

Di sela-sela penyampaiannya H. Suardi Haseng mengatakan, " Karena tidak akan maju lagi sebagai Legislator DPRD Sulsel maka dirinya berniat untuk maju di Pilkada Soppeng 2024 itupun kalau Allah menghendaki dan perintah partai, jelasnya.

Di sesi kedua dalam kunjungan dapil ini dilangsungkan tanya jawab terkait keluh dan aspirasi masyarakat Mangkawani bahkan pertanyaan warga yang berbobot dengan saran untuk kepentingan umum di hadiahi pengganti dana transpor (isi amplop) serta pertanyaaan yang sangat berkualitas pun dihadiahi dobel dana transpor.

Diakhir kegiatan legislator Golkar ini juga membagikan sembako berupa beras kepada ratusan warga.

(Red/Ismail).

Selasa, 17 Mei 2022

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Puan Maharani Bicara Dampak Global Pelarangan Ekspor CPO Hingga Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Puan Maharani saat kunjungi salah satu pasar tradisional (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas. 

Pelarangan  sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. 

"Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. 

Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).
Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.
 
Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.
 
Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga  industri global khususnya industri  turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.
 
Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.
 
Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.
 
Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.


Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Published : HB

Sabtu, 14 Mei 2022

Terjadi Pro Kontra Terkait Pengadaan Gorden Rumdis DPR RI, Ini Penjelasan Ketua Banggar


Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.


Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Begini Permintaan Puan Maharani Tentang Kejadian Penculikan Anak dan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.
"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved