Nasional -->

Senin, 16 November 2026

Peringatan HKN ke-62 di Soppeng, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Penghargaan untuk Capaian Sektor Kesehatan


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai prestasi di bidang kesehatan. Sebanyak lima penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Soppeng, Selasa (17/11/2026).

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., memimpin langsung upacara peringatan HKN yang tahun ini mengangkat tema “Sehat untuk Semua”.

Lima penghargaan yang diterima terdiri atas tiga penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Soppeng dan dua penghargaan untuk RSUD Latemmamala Soppeng.

Di tingkat nasional, Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten/Kota dengan Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Tahun 2026 Wilayah Regional Tengah.

Soppeng juga memperoleh penghargaan Cakupan Imunisasi Kejar Harapan Pertama melalui program Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI), dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penghargaan ketiga adalah Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Madya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta.

Prestasi turut dicatat RSUD Latemmamala Soppeng dengan meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit dari PERSI/MAKERSI Wilayah Sulselbar Periode 2022–2026. Penghargaan ini diberikan atas kreativitas dan kualitas penyajian inovasi pelayanan rumah sakit.

Selain itu, RSUD Latemmamala menerima penghargaan dari Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) Sulawesi Selatan atas kontribusi dan partisipasinya dalam menyukseskan kegiatan IPDI Night 2026.

Setelah prosesi penyerahan penghargaan, upacara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, oleh Bupati Suwardi Haseng.

Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus memastikan setiap warga negara memperoleh hak pelayanan kesehatan secara adil dan merata.

Tema “Sehat untuk Semua” menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berpusat pada pengobatan, tetapi harus lebih mengedepankan pencegahan serta kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tiga pijakan transformasi kesehatan nasional yang disampaikan Menteri Kesehatan meliputi mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup masyarakat.

Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, program ini telah dimanfaatkan lebih dari 114 juta penduduk Indonesia dan menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, termasuk hipertensi, diabetes, dan kanker. Pemerintah juga mendorong pola hidup sehat melalui edukasi pengurangan konsumsi gula dan inovasi Nutri-Level.

Pada penanganan penyakit menular, pemerintah memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui integrasi program CKG. Lebih dari 700 ribu kasus TB telah ditemukan sepanjang tahun ini, dengan 90 persen di antaranya sudah memulai pengobatan. Target Indonesia bebas TB ditetapkan pada 2030.

Penguatan sarana kesehatan juga terus dilakukan melalui pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas. Selain itu, 66 RSUD ditingkatkan kelasnya dari Kelas D menjadi Kelas C guna memperkuat pelayanan rujukan.

Pemerintah turut memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penugasan tenaga medis di daerah terpencil, serta pemberian beasiswa.

Dari sisi pembiayaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.

Melalui berbagai program tersebut, transformasi kesehatan nasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari anak-anak yang tumbuh sehat, orang dewasa yang produktif hingga lansia yang tetap mandiri.

Upacara peringatan HKN ke-62 di Soppeng turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, kepala bagian Setda, camat, kepala desa/lurah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, serta para ketua organisasi profesi kesehatan se-Kabupaten Soppeng.

(Taggi)

Minggu, 15 November 2026

Pastikan Revitalisasi Sekolah Berjalan Optimal, Dirjen Kemendikdasmen Sambangi Empat Sekolah di Soppeng


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNF) Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., turun langsung meninjau sejumlah sekolah penerima bantuan di Kabupaten Soppeng, Minggu (15/11/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Gogot Suharwoto didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., Kabag Umum Dr. Rudi, S.Si., M.Si., serta Widiyaprada Dra. Aulia Hafid, M.Pd., bersama rombongan.

Empat satuan pendidikan menjadi sasaran peninjauan, masing-masing TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, TK Negeri Nilla Gading, SD Negeri 32 Ukkee, dan SMP Muhammadiyah Watansoppeng.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pemanfaatan bantuan revitalisasi yang bersumber dari APBN, sekaligus memastikan fasilitas pendidikan yang telah dibangun dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara maksimal.

Di setiap sekolah yang dikunjungi, Dirjen juga berkesempatan melihat kondisi sarana dan prasarana serta berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bahkan, bantuan diserahkan secara langsung kepada keempat satuan pendidikan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan lingkungan belajar.

Kedatangan rombongan Dirjen Kemendikdasmen diterima Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., bersama sejumlah pejabat Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, pengurus MKKS, serta Koordinator Wilayah Donri-Donri.

Ada suasana menarik dalam kunjungan tersebut. Saat tiba di SD Negeri 32 Ukkee, rombongan disambut dengan tarian tradisional Padduppa yang dibawakan murid-murid peserta ekstrakurikuler seni. Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan kain sutra khas Kabupaten Soppeng.

Penyambutan bernuansa budaya lokal tersebut juga mewarnai kunjungan ke sekolah lainnya.

Tidak hanya melakukan peninjauan, Gogot Suharwoto juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kehadirannya disambut penuh antusias oleh para murid yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dan berfoto bersama.

Melalui kunjungan ini, diharapkan program revitalisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan fisik bangunan sekolah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas proses pembelajaran.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan fasilitas pendidikan yang telah direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik di Kabupaten Soppeng.

Pada kesemptan yang sama Bapak Dirjen Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D menyempatkan diri bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di Kabupaten Soppeng yakni di dusun Ukkee di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan  di Villa Alinda  rumah kediaman Dr. A. Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes.

(Red)

Kamis, 12 November 2026

Menteri Maman Abdurrahman Gandeng APKLI Merah Putih, Pedagang Kaki Lima Didorong Naik Kelas


Jakarta, Teropongsulawesi.com, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggandeng Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih untuk mempercepat pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Maman saat bertemu Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan UMKM naik kelas, penguatan peran organisasi pelaku usaha, serta penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Maman menegaskan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap UMKM harus diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Mas Ali, kita dukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan nyata beliau kepada UMKM harus terus kita wujudkan,” kata Maman, yang juga menjabat Dewan Kehormatan APKLI Merah Putih.

Ia secara khusus mendorong APKLI Merah Putih untuk turun langsung membantu pemerintah mempercepat realisasi program pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Saya mendukung penuh APKLI Merah Putih turun gunung melakukan percepatan realisasi agenda dan program nyata yang dibutuhkan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pedagang Kaki Lima Didorong Naik Kelas

Maman mengatakan, salah satu tantangan utama pemberdayaan UMKM adalah mendorong pelaku usaha mikro agar berkembang menjadi usaha yang lebih kuat, produktif, formal, dan memiliki daya saing.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan terintegrasi, mulai dari legalitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, transformasi digital, pemasaran, hingga perluasan kemitraan.

“Kita wujudkan UMKM naik kelas dan Data Tunggal UMKM Indonesia sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Menurut Maman, organisasi pelaku usaha seperti APKLI Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menjangkau kelompok usaha di tingkat akar rumput, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terhubung dengan layanan formal.

Pendampingan langsung dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran program, tetapi benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Kolaborasi Percepat Data Tunggal UMKM Indonesia

Selain pemberdayaan usaha, pertemuan tersebut juga membahas percepatan penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Data yang akurat dan terpadu menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan sasaran bantuan, memperluas akses pembiayaan, serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan.

Melalui pendataan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai identitas, lokasi, sektor usaha, skala bisnis, kebutuhan pembiayaan, hingga perkembangan masing-masing pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO menyatakan kesiapan organisasinya membantu pemerintah melalui jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah.

“APKLI Merah Putih siap bergerak untuk membantu percepatan program yang benar-benar dibutuhkan UKM PKL. Pendataan harus dilakukan secara mudah, inklusif, dan tidak membebani pelaku usaha,” kata Ali.

Ia mengingatkan bahwa sebagian pedagang kecil masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Karena itu, sistem pendataan harus dibuat sederhana dan disertai pendampingan langsung.

Menurutnya, pelaku usaha mikro membutuhkan pelayanan yang praktis, tidak berbelit-belit, serta mudah dijangkau.

APKLI Merah Putih Siap Turun Gunung

Ali menyambut positif dukungan Menteri UMKM tersebut. Ia menegaskan APKLI Merah Putih siap menindaklanjuti pertemuan melalui program kerja konkret yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian organisasinya meliputi pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, perlindungan ruang usaha, serta peningkatan kapasitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.

Ali juga menyampaikan dukungan terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Sekolah dan Rumah Rakyat.

“APKLI Merah Putih mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto khususnya MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata untuk membantu UKM dan PKL tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Maman atas kesempatan berdiskusi mengenai kebutuhan nyata pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima.

“Siap bergerak, Pak Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dan membahas kebutuhan nyata pelaku usaha,” ujar Ali.

Sinergi Pemerintah dan Organisasi Pelaku Usaha

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah, organisasi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta memastikan pedagang kaki lima mendapatkan akses lebih baik terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Ali Mahsun berharap dukungan Menteri UMKM dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“Insyaallah, kerja sama ini dapat menebarkan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Ali Mahsun ATMO, yang juga merupakan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995–1998.

(Red)

Rabu, 11 November 2026

Suwardi Haseng Bawa Soppeng Raih Penghargaan Nasional, Kemenkes Apresiasi Capaian Penanganan Stunting


Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Soppeng berhasil masuk dalam enam kabupaten/kota penerima penghargaan Kementerian Kesehatan RI atas capaian intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Soppeng.

Dalam pencapaian tingkat nasional ini, Soppeng menjadi salah satu dari enam daerah yang memperoleh apresiasi pemerintah pusat. Untuk Regional Tengah yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan diwakili Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Sementara itu, empat daerah lainnya yang turut menerima penghargaan adalah Kabupaten Pesisir Barat, Kota Pekalongan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyebut penghargaan tersebut bukan semata-mata hasil kerja pemerintah daerah, melainkan buah dari keterlibatan berbagai unsur dalam mendukung program penanggulangan stunting.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, mulai dari jajaran perangkat daerah, tenaga kesehatan hingga masyarakat.

"Kita dapat lagi penghargaan bersama lima kepala daerah se-Indonesia untuk kategori intervensi spesifik stunting. Ini untuk upaya kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan berupaya maksimal dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Soppeng," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes., menjelaskan bahwa penilaian capaian intervensi spesifik didasarkan pada sejumlah indikator pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada kelompok sasaran.

Indikator tersebut antara lain pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi anak, serta pelayanan imunisasi.

Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan stunting yang dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kelompok remaja putri, ibu hamil, hingga balita.

Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, penghargaan tersebut juga menjadi dorongan untuk memperluas jangkauan intervensi kesehatan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan upaya pencegahan stunting terus berjalan secara konsisten demi masa depan generasi Soppeng.

(Taggi)

Rabu, 04 November 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Sulsel, Lima Jabatan Strategis Alami Pergantian


Makassar, Teropongsulawesi.com, Penyegaran organisasi di tubuh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) ditandai dengan bergesernya sejumlah pejabat utama ke jabatan baru. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Sejumlah posisi penting mengalami perubahan, mulai dari Kepala Biro Perencanaan (Karorena), Direktur Lalu Lintas (Dirlantas), hingga Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam).

Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan organisasi Polri dalam mengembangkan karier personel, melakukan penyegaran kepemimpinan, serta memperkuat kinerja kelembagaan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., Rabu (4/11/2026), membenarkan adanya rotasi sejumlah pejabat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa mutasi merupakan proses organisasi yang bertujuan memberikan pengalaman dan tanggung jawab baru kepada personel yang mendapatkan penugasan.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilaksanakan secara terencana sebagai bentuk pembinaan karier personel dan penyegaran organisasi,” ujar Didik.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi yakni Kombes Pol. Joko Tutukonoto, S.H., S.I.K., dari Karorena Polda Sulsel menjadi Kabagjakum Rojakstra Stamarena Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol. Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Jambi.

Selanjutnya, jabatan Dirlantas Polda Sulsel yang sebelumnya diemban Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., M.Han., kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Sigit Adiwuryanto, S.I.K., M.H. Pria Budi mendapat tugas baru sebagai Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, sedangkan Sigit sebelumnya menjabat Kabidkum Polda Sumsel.

Rotasi juga menyasar jajaran sumber daya manusia. AKBP Dr. Zulanda, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kabagdalpers Ro SDM Polda Sulsel, mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Riau.

Sementara AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., bergeser dari Wadirintelkam Polda Sulsel untuk mengemban jabatan Wadirintelkam Polda Metro Jaya.

Pada jajaran Propam, Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H., mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026. Jabatan Kabidpropam Polda Sulsel selanjutnya diemban Kombes Pol. Sudarmin, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubditfasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Didik berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.

Menurutnya, setiap jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijawab melalui kinerja, integritas, dedikasi, dan profesionalisme.

Polda Sulsel Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan

Selain menyampaikan informasi mutasi, Polda Sulsel juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan pergantian pejabat.

Didik meminta masyarakat berhati-hati jika ada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat lama maupun pejabat baru di lingkungan Polda Sulsel, kemudian meminta uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya.

Ia menegaskan agar masyarakat terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi sebelum menindaklanjuti permintaan dari pihak yang tidak dikenal.

Apabila menemukan komunikasi mencurigakan atau indikasi penipuan yang mencatut nama pejabat kepolisian, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

Melalui penyegaran organisasi tersebut, Polda Sulsel berkomitmen memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.

(Taggi)

Selasa, 27 Oktober 2026

Suwardi Haseng Terima Minat Investasi Pabrik Pala Rp164 Miliar, Petani Soppeng Berpeluang Diuntungkan


Makassar, Teropongsulawesi.com, Peluang pengembangan komoditas pala di Kabupaten Soppeng menuju sektor industri mulai terbuka. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima Letter of Intent (LoI) dari PT Firmansyah Khatulistiwa Group terkait penjajakan rencana pembangunan pabrik pengolahan pala dengan estimasi investasi sebesar Rp164 miliar.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rangkaian Sulampua Investment & Business Forum (SIBF) 2026 di Claro Hotel Makassar, Rabu (28/10/2026). Direktur Utama PT Firmansyah Khatulistiwa Group, Dr. H. Hendra Firmansyah, S.E., M.M., menyerahkan langsung LoI tersebut kepada Bupati Soppeng.

Rencana investasi ini menghadirkan peluang bagi Soppeng untuk memperkuat sektor perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan. Selama ini, potensi komoditas pertanian dan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh kemampuan daerah menciptakan nilai tambah dari hasil panen.

Apabila pembangunan pabrik dapat direalisasikan, kebutuhan bahan baku industri berpotensi membuka peluang pasar bagi petani pala. Pengolahan di tingkat industri juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Meski demikian, manfaat investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang direncanakan. Kepastian penyerapan hasil panen, pola kemitraan dengan petani, standar harga pembelian, serta keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar masyarakat turut merasakan dampaknya.

Peluang Besar yang Menunggu Realisasi

SIBF 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi wadah pertemuan pemilik proyek dan calon investor. Sebanyak 43 proyek investasi potensial di wilayah Sulawesi dipromosikan dalam forum tersebut untuk mendorong kerja sama bisnis dan memperkuat iklim investasi regional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, peluang kerja sama dengan PT Firmansyah Khatulistiwa Group dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret agar rencana investasi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Kesiapan pasokan bahan baku, dukungan infrastruktur, kepastian perizinan, dan kelayakan bisnis akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan rencana pembangunan pabrik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perlu ditegaskan, penerimaan LoI saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan belum menjadi jaminan bahwa pembangunan pabrik akan segera dilaksanakan. Karena itu, tindak lanjut dari kedua pihak akan menjadi penentu arah realisasi investasi yang diperkirakan mencapai Rp164 miliar tersebut.

Jika terwujud dengan perencanaan yang matang, industri pengolahan pala berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Soppeng sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai komoditas perkebunan.

(Red)

© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved