Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pemantauan Alsintan di Kabupaten Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digunakan oleh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Kamis (7/8/2025).

Kegiatan ini bertujuan memastikan alsintan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemanfaatan alsintan merupakan kunci peningkatan produksi pangan. Alsintan membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar".

"Penggunaan alsintan juga membantu pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan penyelamatan sawah rakyat,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan alsintan adalah keharusan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara modern.

Dari 21 brigade pangan di Sidrap, 10 di antaranya dipilih sebagai sampel yang mewakili wilayah barat, timur, selatan, dan utara.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap, Ibrahim, menyatakan kesiapan brigade pangan untuk dievaluasi terkait penerimaan dan pemanfaatan alsintan serta penguatan kelembagaan.

“Kami berharap hasil pemantauan ini dapat menjadi penguatan ekonomi khusus di Sidrap dalam mendukung percepatan swasembada pangan,” kata Ibrahim.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa evaluasi ini penting untuk mengetahui manfaat alsintan bagi petani dan masyarakat.

“Mari berkolaborasi dengan tim inspektorat agar catatan yang diberikan dapat menjadi sarana perbaikan di masa depan,” ajaknya.

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementan, Erny Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menilai pemanfaatan alsintan, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi brigade pangan untuk menjadi rekomendasi kebijakan.

“Alsintan tidak hanya digunakan, tetapi administrasi harus dilengkapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara,” tutup Erny.

BBPP Batangkaluku adalah lembaga pelatihan pertanian yang berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan pendampingan teknologi pertanian modern guna mendukung swasembada pangan di Indonesia.

(Red/*)

Pemkab Soppeng Saksikan Peluncuran Koperasi Merah Putih yang Diresmikan Presiden RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peluncuran ini disaksikan secara virtual oleh berbagai pejabat pemerintahan daerah, termasuk Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dari Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo, Senin (21/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut peluncuran ini sebagai tonggak sejarah baru bagi koperasi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya modernisasi, efektivitas, dan digitalisasi koperasi untuk mencapai kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Program ini memanfaatkan aset-aset yang sudah ada, seperti balai desa dan gedung sekolah yang tidak terpakai, serta mengintegrasikan potensi lokal untuk mempercepat pembentukan koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi akan beroperasi penuh, menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa koperasi, dengan konsep gotong royongnya, merupakan kunci untuk mengubah ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Ia menggambarkan koperasi sebagai sekumpulan lidi yang, meskipun lemah sendiri-sendiri, menjadi kuat ketika disatukan.

Presiden Prabowo juga menghubungkan program ini dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu kemampuan negara untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya.

Ia menyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dari strategi untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan.

Dengan komitmen dan motivasi yang kuat, Presiden optimis program ini akan berhasil di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan angin segar bagi perekonomian desa di Kabupaten Soppeng, inisiatif ini selaras dengan visi kami.

Di Kabupaten Soppeng, kami akan segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan efisien, serta memastikan akses mereka terhadap informasi dan teknologi yang dibutuhkan".

“Kami optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat, program ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, para Kabag Setda, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.

(Silviana) 

Pemkab Soppeng Akan Salurkan Bantuan 19 Brigade Pangan ke Petani Milenial dari Kementan RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kunjungan rombongan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatannya pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dipimpin oleh Bram Kuesianto, Direktur I Care Project Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, ini bertujuan untuk meninjau calon penerima bantuan dan memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

Di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten terpilih, termasuk Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang, untuk menerima bantuan guna meningkatkan indeks pertanaman padi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen per tahun.

Bram Kuesianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan berupa alat dan mesin pertanian akan disalurkan kepada kelompok tani dan calon brigade pangan yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

Jenis dan jumlah alat pertanian yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik hal ini.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 19 Brigade Pangan di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra dengan masing-masing kelompok menerima sekitar Rp 3 miliar namun dalam bentuk alat dan mesin pertanian.

Bantuan ini diprioritaskan untuk petani milenial di bawah usia 40 tahun.

Sedangkan untuk pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi Optimasi Lahan Rawa dan Optimasi Lahan Non Rawa yang ada di kecamatan tersebut.

(Red)

Pemkab Soppeng Melaunching dan Melepas Penyaluran Bantuan Pangan Beras Untuk 16.172 KPM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi melepas penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) untuk 16.172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Soppeng, Jumat (18/7/2025).

Penyaluran BPB yang berlangsung di Kantor Bulog Soppeng ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan beras secara gratis kepada 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Alokasi untuk Kabupaten Soppeng meliputi dua bulan, Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing KPM menerima 20 kg beras.

Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, dalam laporannya menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bantuan akan didistribusikan ke 70 desa dan kelurahan di delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.

“Penyaluran tahap pertama ini akan berlangsung hingga Kamis minggu depan,” ujarnya.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras untuk masing-masing bulan Juni dan Juli, sehingga totalnya 20 kg.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sebagai hak setiap warga negara.

Ia menyebut penyaluran BPB ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

“Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan memastikan kualitas serta kuantitas beras yang disalurkan.

Bupati Soppeng berharap dukungan penuh dari TNI dan Polri dalam mengamankan proses distribusi hingga ke tingkat desa.

Distribusi BPB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi kenaikan harga beras.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

Acara launching dan pelepasan BPB ditandai dengan pengibasan bendera start.

Hadir dalam acara tersebut para Anggota Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala BPS, Asisten Sekda, SKPD terkait, para Camat, dan Kepala BPS Soppeng.

(Red)

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)