Kebakaran Pasar Batu-Batu, Suwardi Haseng Tinggalkan Agenda Golkar demi Penanganan Darurat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kebakaran yang melanda Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sabtu (24/10/2026), mengubah agenda Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Makassar. Di tengah rangkaian kegiatan Partai Golkar, ia memilih mempercepat kepulangan ke daerah untuk memastikan penanganan dampak kebakaran menjadi perhatian utama pemerintah.

Kabar kebakaran tersebut diterima Suwardi saat berada di Makassar. Ia tidak menunggu hingga kembali ke Soppeng untuk mengambil langkah awal. Koordinasi langsung dilakukan melalui sambungan video call dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng, disertai instruksi agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera bergerak sesuai tugas masing-masing.

Suwardi sebelumnya dijadwalkan dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan di Hotel Four Points pada Minggu (25/10/2026). Namun, ia memastikan tidak mengikuti rangkaian syukuran HUT Golkar di Pinisi Point pada Minggu malam karena ingin memusatkan perhatian pada penanganan kebakaran.

“Saya akan segera kembali ke Soppeng siang ini juga. Saya tak lagi mengikuti rangkaian acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point malam ini. Penanganan kebakaran harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Keputusan tersebut disertai arahan agar seluruh OPD tidak menunda pekerjaan hanya karena kepala daerah masih berada di luar daerah. Penanganan darurat, pendataan korban dan kerugian, hingga persiapan bantuan bagi warga terdampak diminta berjalan secara terkoordinasi.

Penanganan darurat harus bergerak cepat

Suwardi menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pengamanan lokasi, antisipasi titik api susulan, serta koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait perlu dilakukan secara intensif.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan informasi mengenai kondisi terkini di lokasi kebakaran diperoleh melalui pendataan yang akurat. Jumlah kios yang terbakar, pedagang terdampak, perkiraan kerugian, serta kebutuhan mendesak masyarakat harus diidentifikasi secara cermat.

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, dan instansi terkait diarahkan memetakan kebutuhan bantuan darurat, termasuk pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan.

Langkah tersebut diperlukan agar respons pemerintah tidak hanya berfokus pada pengamanan lokasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung oleh musibah tersebut.

Pedagang membutuhkan kepastian pemulihan

Di balik kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni keberlangsungan usaha para pedagang. Kehilangan kios berpotensi mengganggu mata pencaharian dan aktivitas ekonomi keluarga yang selama ini bergantung pada perdagangan di pasar tersebut.

Karena itu, Dinas Perindagkop UKM bersama pengelola pasar diminta menyiapkan opsi tempat berjualan sementara yang aman dan tertib. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pedagang untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah kondisi dinyatakan memungkinkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng juga diminta mengoordinasikan laporan awal dan perkembangan penanganan secara berkala. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan menyampaikan informasi berdasarkan data terverifikasi agar masyarakat tidak menerima kabar yang belum jelas kebenarannya.

Adapun penyebab kebakaran dan besaran kerugian masih harus dipastikan melalui proses pemeriksaan serta pendataan oleh pihak berwenang.

Percepatan kepulangan Suwardi dari Makassar menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap kebakaran yang melanda pasar tersebut. Namun, tindak lanjut di lapangan akan menjadi hal penting untuk memastikan keselamatan warga, terpenuhinya kebutuhan darurat, dan tersedianya langkah pemulihan bagi pedagang.

Bagi masyarakat yang terdampak, penanganan yang cepat perlu diikuti bantuan yang tepat sasaran serta kepastian mengenai upaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan Pasar Sentral Batu-Batu.

(*)

Percepat Penataan Wilayah dan Investasi, Bupati Soppeng Hadiri Rakor RDTR di Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Rakor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyusunan dokumen tata ruang, terutama di kawasan Indonesia Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan jajaran Kementerian ATR/BPN. Dalam rangkaian acara, Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, bersama para bupati dan wali kota melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan penyusunan RDTR.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, RDTR memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan wilayah agar lebih terencana, tertib, dan sesuai dengan potensi daerah.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan, percepatan penyusunan RDTR diperlukan agar pemanfaatan ruang tidak berjalan tanpa arah, melainkan mengikuti peruntukan yang telah direncanakan.

“RDTR ini penting agar pembangunan daerah lebih terarah. Kita ingin pemanfaatan ruang tetap tertata sesuai peruntukannya. Kita berharap penyusunannya bisa dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Suwardi.

Dokumen RDTR menjadi acuan terperinci dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk untuk kawasan permukiman, perdagangan, pertanian, serta wilayah yang dipersiapkan bagi pengembangan investasi.

Selain mendukung keteraturan pembangunan, RDTR juga memberikan kepastian mengenai peruntukan lahan. Hal ini penting untuk membantu pemerintah mengendalikan penggunaan ruang sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pada Tahun Anggaran 2026, percepatan penyusunan RDTR di wilayah Region II memperoleh dukungan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Dukungan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat tersedianya dokumen tata ruang yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap proses penyusunan RDTR dapat berjalan sesuai target sehingga dokumen tersebut dapat menjadi landasan dalam menentukan prioritas pengembangan wilayah, menjaga kesesuaian pemanfaatan lahan, dan mendorong masuknya investasi.

Dengan perencanaan tata ruang yang jelas, pembangunan di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin terarah, potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

(Taggi)

Bupati Soppeng Lantik 54 ASN, Ini Nama-Namanya

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, melantik dan mengambil sumpah jabatan 54 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Rabu (14/10/2026). 

Dalam pelantikan tersebut, Andi Ibrahim Harta dipercaya menduduki jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Pelantikan berlangsung di Aula Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Watansoppeng, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebanyak 54 ASN yang dilantik terdiri atas 18 pejabat pimpinan tinggi pratama, empat pejabat administrator, 10 pejabat pengawas, 11 kepala sekolah, serta 11 pejabat fungsional.

Selain Andi Ibrahim Harta, sejumlah pejabat juga mendapat kepercayaan menempati posisi strategis dalam lingkup pemerintahan daerah. Andi Agus Nongki dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbanda), sedangkan Andi Haeruddin menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selanjutnya, Andi Muhammad Surahman dipercaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sementara Andi Agusalim menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.

Penataan jabatan tersebut juga mencakup posisi staf ahli, asisten sekretariat daerah, kepala dinas, sekretaris DPRD, kepala bidang, pejabat kecamatan dan kelurahan, kepala sekolah, serta tenaga fungsional di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian posisi, melainkan momentum untuk memperkuat tanggung jawab dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memandang jabatan sebagai amanah pengabdian, bukan sekadar kedudukan yang ingin dicapai.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan yang diberikan dan senantiasa mengingat serta menanamkan dalam jiwa bahwa jabatan adalah amanah,” ujar Suwardi.

Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan, inovasi, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Suwardi menegaskan, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang diduduki, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atas kinerjanya.

Karena itu, seluruh pejabat diminta bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas, memegang teguh sumpah jabatan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.

Khusus kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Bupati meminta agar kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan publik sekaligus mendukung pencapaian visi Kabupaten Soppeng, yakni “Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

Perhatian khusus juga diberikan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Mereka diminta terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, meningkatkan mutu pendidikan, serta mempersiapkan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

Menutup sambutannya, Suwardi mengajak seluruh pejabat untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah.

Ia berharap pelantikan tersebut menjadi titik penguatan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Berikut daftar 54 ASN yang dilantik

Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat lainnya:

Dra. Hj. Suriasni, M.Pd. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Abdullah, S.E., M.M. – Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.

Drs. H. Dipa, M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Andi Makkaraka, S.Sos., M.Si. – Asisten Administrasi Umum.

Andi Ibrahim Harta, S.H., M.Si. – Kepala BKPSDM.

Andi Agusalim, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dra. Hj. Andi Nur Lina, M.M. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

A. Zulkifli Nurdin, S.H. – Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng.

Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si. – Kepala Bapelitbanda.

Shahrani, S.IP. – Kepala Pelaksana BPBD.

Taufik Ramli, S.STP., M.M. – Kepala Dinas Sosial.

Drs. Kanaruddin, M.Si. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si. – Kepala Dinas PUPR.

Abdul Chair, AP. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M. – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Ariyadin Arif, S.TP., M.Si. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si. – Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ. – Direktur UPT RSUD La Temmamala.

Pejabat administrator dan pengawas:

A. Akmal Hasnan Ramli, S.STP. – Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Zulhidayah, S.Si., M.M. – Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Roslinda, S.P. – Kepala Bidang Peternakan.

Achmad Syaifuddin Fachri, S.P., M.Agb. – Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur pada Bapelitbanda.

Helianisyah, S.E. – Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.

Hj. Rahmawati, SKM., M.M. – Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Wiwik Astuty, S.T., M.Si. – Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Batu-Batu.

Andi Surya Anggreni, S.Sos. – Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lalabata Rilau.

Zainal Rahman, S.ST. – Kasi Pemerintahan Kecamatan Marioriawa.

Amri, S.IP. – Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lilirilau.

Sufiriongi, S.IP. – Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lilirilau.

Andi Asham Mahi, S.IP. – Kasi Pemerintahan Kelurahan Lapajung.

Hj. Fitri Yani, S.E. – Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Pajalesang.

Nurjayanti, S.STP. – Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala sekolah dan pejabat fungsional:

Arissaputra, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 240 Walemping.

Muhammad Ali Ramli, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 37 Kabaro.

Masykurah, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 260 Kampung Baru.

Mardiana, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 17 Bila.

Nurul Muhlisa, S.Si., M.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 166 Laburawung.

Hasnidar, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 33 Solie.

Marlina, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 261 Watang Belo.

Hj. Arianti, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 242 Balubue.

Bintang, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 241 Addagange.

Arisal Purnama, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 276 Latappere.

Asdawati, S.Pd. – Kepala TK Negeri Samaturue Salotungo.

dr. Hariati Hamzah, Sp.MK. – Dokter Ahli Pertama pada UPT RSUD La Temmamala.

Helida Hatta, S.Gz., Dietisien – Nutrisionis Ahli Pertama pada UPT RSUD La Temmamala.

Jumaini, S.Tr.Kes., Ftr. – Fisioterapis Penyelia pada UPT RSUD La Temmamala.

Inayah Sri Anshari, S.Kep.Ns., M.Kes., Sp.Kep.MB. – Perawat Ahli Muda pada UPT RSUD La Temmamala.

Suardiy, S.Pd.Gr. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 29 Cenrana.

Herna Ningsih, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Muda pada UPTD SPF SDN 269 Allangkiangenge.

Vera Tri Utami, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 236 Taletting.

Astri Purnamasari, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 138 Congko.

Ambo Amang, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 11 Umpungeng.

Sultan, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 11 Umpungeng.

Sandi Muhardiansyah, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 143 Limpotenga.

(Red) 

Bupati Suwardi Pantau Pro ASN di BKN Makassar, Pastikan Pemetaan Kompetensi ASN Tepat Sasaran

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., hadir langsung di Kantor Regional IV BKN Makassar untuk memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan kompetensi aparatur berjalan sesuai ketentuan.

Suwardi melihat langsung pelaksanaan asesmen yang menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran objektif mengenai potensi dan kompetensi ASN.

Menurutnya, pemetaan seperti ini penting agar pengelolaan sumber daya aparatur tidak hanya berorientasi pada kebutuhan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan potensi masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi harus dilakukan secara objektif. Hasilnya harus mampu menggambarkan potensi dan kemampuan ASN secara nyata,” menjadi penekanan dalam pelaksanaan Pro ASN tersebut.

Ia berharap proses ini dapat menjadi instrumen bagi Pemkab Soppeng dalam menyusun strategi pengembangan ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dengan data kompetensi yang lebih terukur, penempatan dan pengembangan aparatur diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat, profesional, serta sesuai kebutuhan organisasi.

Pemkab Soppeng pun terus mendorong terwujudnya birokrasi yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

(RAT)

Puluhan Miliar Kerugian Daerah Kolut Belum Tertagih, Inspektorat Didesak Buka Kartu Penagihan

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai kerugian daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) belum sepenuhnya kembali ke kas daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana posisi uang daerah tersebut, siapa yang wajib mengembalikan, dan mengapa proses penagihannya berjalan begitu lamban? Senin (21/9/2026). 

Persoalannya kini bukan lagi sebatas besaran kerugian. Yang menjadi sorotan adalah efektivitas pemerintah daerah dalam memastikan uang publik yang telah dinyatakan harus dikembalikan benar-benar kembali ke kas daerah.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki peran dalam pengawasan serta proses penyelesaian kerugian daerah.

Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran, lambannya penyelesaian kerugian daerah menjadi ironi tersendiri.

Pemerintah mencari sumber penerimaan baru, sementara pada saat bersamaan masih terdapat uang daerah yang secara administratif maupun hukum disebut memiliki kewajiban untuk dikembalikan.

Pertanyaannya sederhana: kalau kewajibannya sudah ada, mengapa uangnya belum juga kembali?

Upaya percepatan sebenarnya telah didorong Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, SE, diketahui mendorong optimalisasi PAD sekaligus percepatan penyelesaian kerugian daerah.

Namun, dorongan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan langkah konkret di lapangan.

Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas proses penagihan terhadap pihak-pihak yang masih mempunyai kewajiban mengembalikan kerugian daerah.

Lebih serius lagi, muncul tudingan dari pihak eksternal mengenai dugaan hubungan tidak sehat atau dugaan “main mata” antara oknum Inspektorat dengan pihak rekanan yang masih memiliki kewajiban penyelesaian kerugian daerah.

Tudingan tersebut belum merupakan fakta yang terbukti dan membutuhkan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Namun, tudingan itu menjadi relevan untuk diuji ketika terdapat kewajiban pengembalian yang disebut belum diselesaikan. 

(Red)

Soppeng Masuk Konsolidasi Bioetanol Nasional, Bupati Suwardi Dipanggil Mentan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng masuk dalam konsolidasi awal pemerintah pusat untuk mempercepat program pengembangan bioetanol nasional. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjadi salah satu dari 42 bupati yang diundang khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi program khusus bioetanol di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut digelar di Jalan Pengadegan Selatan K10, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan agenda utama membahas kesiapan daerah dalam mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian. Tebu, singkong, dan jagung menjadi tiga komoditas yang diproyeksikan sebagai bahan baku utama.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan untuk program tersebut diperkirakan mencapai 1 hingga 2 juta hektare.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Untuk komoditas tebu saja, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan sekitar 1 juta hektare. Tahap awal penanaman akan menjadi bahan evaluasi sebelum dilakukan pengembangan lebih luas pada Januari mendatang.

Tak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk mendorong produktivitas komoditas yang menjadi bahan baku bioetanol.

Namun, pemerintah memastikan pengembangan tersebut tetap memperhatikan aspek tata kelola lahan dan ketahanan pangan. Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu diseleksi, dengan prioritas pada kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan agroforestri.

Legalitas lahan juga menjadi salah satu syarat utama. Pemerintah masih melakukan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan lokasi yang dipilih memiliki status hukum yang jelas.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan bioetanol menuju target E20, atau bauran etanol sebesar 20 persen.

Di tengah agenda tersebut, pemerintah tetap menegaskan bahwa pengembangan energi tidak boleh mengganggu produksi pangan. Lahan untuk padi dan komoditas pangan strategis lainnya tetap menjadi prioritas.

Kehadiran Bupati Soppeng bersama 41 kepala daerah lainnya menunjukkan pemerintah daerah mulai dilibatkan sejak tahap awal penyusunan dan konsolidasi program.

Bagi Soppeng, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung arah kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan komoditas pertanian yang ke depan dapat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional.

(RAT)

Siap-Siap Atur Jadwal! Pemerintah Tetapkan 26 Hari Libur dan Cuti Bersama 2027

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kalender 2027 kini mulai memiliki kepastian. Pemerintah menetapkan 26 hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun depan.

Rinciannya, terdapat 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama yang tersebar sepanjang 2027.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.

SKB ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menteri Koordinator PMK Pratikno menyebut penyusunan kalender tersebut mempertimbangkan hari besar keagamaan, pola akhir pekan, serta mobilitas masyarakat, termasuk potensi perjalanan saat periode Idulfitri.

"Jumlah libur nasional adalah 18 hari di tahun 2027. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah delapan hari," ujar Pratikno.

Libur Nasional 2027

Berikut tanggal libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah:

• 1 Januari — Tahun Baru 2027 Masehi
• 5 Januari — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
• 6 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
• 8 Maret — Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1949
• 10–11 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 26 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 28 Maret — Kebangkitan Yesus Kristus/Paskah
• 1 Mei — Hari Buruh Internasional
• 6 Mei — Kenaikan Yesus Kristus
• 17 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 20 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE
• 1 Juni — Hari Lahir Pancasila
• 6 Juni — 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
• 15 Agustus — Maulid Nabi Muhammad SAW
• 17 Agustus — Proklamasi Kemerdekaan RI
• 25 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal
• 26 Desember — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

Meski terdapat 17 baris tanggal dalam daftar tersebut, Idulfitri berlangsung selama dua hari, yakni 10 dan 11 Maret, sehingga total hari libur nasional mencapai 18 hari.

Cuti Bersama

Sementara itu, delapan hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah yakni:

• 5 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
• 9 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 12 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 15 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 25 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 18 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 19 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE
• 24 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal

Ada Perbedaan bagi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, libur nasional pada dasarnya merupakan hari ketika pekerja atau buruh tidak wajib bekerja.

Namun, sektor tertentu yang harus beroperasi secara terus-menerus tetap dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional. Dalam kondisi tersebut, hak pekerja harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan, termasuk pembayaran upah lembur.

Adapun cuti bersama bagi pekerja atau buruh merupakan bagian dari cuti tahunan dan pelaksanaannya bersifat fakultatif.

Pekerja yang mengambil cuti pada hari cuti bersama akan menggunakan jatah cuti tahunannya. Sedangkan pekerja yang tetap masuk bekerja tidak kehilangan hak cuti tahunan dan menerima upah sebagaimana hari kerja biasa.

Untuk ASN, ketentuan cuti bersama akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Pemerintah menegaskan cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Dengan adanya ketetapan ini, masyarakat dan dunia usaha dapat mulai menyusun kalender kegiatan, jadwal perjalanan, agenda keluarga hingga rencana liburan sepanjang 2027.

(RAT) 

Bukan Sekadar Kompetisi, Enam Inovasi Soppeng Disiapkan ke KIPP PRO 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyiapkan enam inovasi pelayanan publik untuk ambil bagian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik Tahun 2026.

Enam inovasi tersebut dinilai relevan dengan tema yang diusung tahun ini, yakni “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran.”

Kesiapan itu disampaikan Kepala Bapelitbangda Soppeng, Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si., kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, Senin, 14 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Agus didampingi Kepala Bidang Litbang Bapelitbangda Soppeng Andi Dewi Siswati, SE, serta sejumlah inovator dari perangkat daerah dan unit pelayanan yang mengembangkan inovasi tersebut.

Menurut Andi Agus, keenam inovasi dipilih karena memiliki keterkaitan dengan tema KIPP PRO 2026 serta telah memiliki pengalaman penerapan yang dapat dituangkan dalam proposal kompetisi.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyambut positif langkah tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dan para inovator yang terus berupaya menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik.

Suwardi menilai, inovasi merupakan bukti bahwa aparatur pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga berupaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya mengapresiasi para inovator dan semua instansi yang terus berusaha mengembangkan inovasinya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman di lapangan tidak berhenti bekerja, tetapi terus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Suwardi.

Bagi Suwardi, keikutsertaan dalam kompetisi bukan menjadi tujuan akhir. Ia justru meminta agar inovasi yang telah diterapkan terus dievaluasi dan dikembangkan.

“Yang paling penting bukan hanya ikut kompetisi. Inovasi ini harus terus hidup dan berkembang karena tujuan akhirnya adalah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar setiap kekurangan dalam penerapan inovasi segera diperbaiki sehingga manfaat pelayanan dapat dirasakan lebih luas.

Dari Akta Bayi hingga Kesehatan Jiwa

Enam inovasi yang disiapkan Soppeng berasal dari sejumlah sektor pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusung BAYI PAPA (Bayi Lahir Pulang Dapat Akta). Inovasi ini menyasar layanan administrasi kependudukan bagi bayi yang baru lahir.

Dari RSUD Latemmamala, terdapat dua inovasi, yakni FOR KIA (Forum Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak) dan NO PSIKIS (Inovasi Psikiatri Komunitas Terintegrasi di Soppeng).

Sementara UPTD Puskesmas Ganra membawa PERI-SEHAT, yang berkaitan dengan komitmen menjaga kehamilan dan konsumsi Tablet Tambah Darah selama kehamilan.

Puskesmas Ganra juga mengikutkan PENTAS GIMURA (Peningkatan Pengetahuan dan Status Kesehatan Gigi Mulut Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Ganra).

Satu inovasi lainnya adalah PEGANG JIDAT (Perhatikan Penderita Gangguan Jiwa di Sekitar Kita) yang dikembangkan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng.

Keenam inovasi tersebut memperlihatkan cakupan pelayanan yang cukup beragam, mulai dari pemenuhan dokumen administrasi bayi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan gigi ibu hamil hingga penanganan dan perhatian terhadap kesehatan jiwa.

Andi Agus menegaskan, proses berikutnya adalah mematangkan proposal sebelum diajukan dalam KIPP PRO 2026.

Ia berharap momentum kompetisi dapat menjadi pemicu agar inovasi yang telah dikembangkan di Soppeng tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi terus diterapkan dan memberikan dampak nyata.

“Kalau memang efektif membantu masyarakat, harus dipertahankan, diperbaiki dan kalau memungkinkan dikembangkan lebih luas,” ujarnya.

Pemkab Soppeng selanjutnya akan mempersiapkan proposal melalui mekanisme KIPP PRO yang didukung Kementerian PANRB, termasuk pemanfaatan akun SINOVIK, formulir proposal dan layanan pendampingan Helpdesk KIPP PRO.

Dengan enam inovasi tersebut, Soppeng membawa pesan bahwa pembenahan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

(AJS)