Bupati dan Baznas Soppeng Salurkan Bantuan Untuk Anak Yatim dan Santri

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana berbeda terasa di Masjid Agung Darussalam Watansoppeng, Kamis (16/4/2026). Tangis haru bercampur senyum bahagia mewarnai kegiatan santunan bagi ratusan santri dan anak yatim yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 150 santri dan anak yatim tampak antusias sejak pagi. Mereka memenuhi area masjid dengan wajah penuh harap, menanti momen penyerahan bantuan dari Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi.

Namun, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Lebih dari itu, tersimpan pesan kemanusiaan yang kuat—tentang kepedulian, kebersamaan, dan masa depan generasi muda yang perlu dijaga bersama.

Datang dari 6 Pesantren, Suasana Penuh Kebersamaan

Para penerima santunan berasal dari enam pondok pesantren berbeda, yakni Pontren Yasrib Lapajung, DDI Pattojo, Pergis Ganra, Pertanian NU Sering, Darunnaim Pesse, dan As’Adiyah Tokare.

Kehadiran mereka menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Di tengah lantunan doa, satu per satu santri dan anak yatim maju menerima bantuan secara simbolis. Senyum yang mengembang di wajah mereka menjadi pemandangan yang sulit dilupakan.

Pesan Menyentuh dari BAZNAS: “Ini Amanah Umat”

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi, menegaskan bahwa santunan ini merupakan bentuk amanah dari para muzakki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaganya.

“Anak-anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya dengan penuh harap.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para muzakki yang terus mempercayakan penyaluran ZIS melalui BAZNAS, sehingga program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bupati Soppeng: Pemerintah Akan Terus Hadir

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Anak-anak yatim dan para santri harus merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Pemerintah hadir untuk mereka, memberikan perhatian dan dukungan,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BAZNAS menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan bantuan sosial.

Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Harapan Baru

Kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi para penerima. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, perhatian seperti ini menjadi energi positif bagi mereka untuk terus melangkah.

Bupati Soppeng juga berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, baik dari segi jumlah penerima maupun nilai bantuan.

“Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, dan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Senyum yang Tak Ternilai

Di akhir kegiatan, senyum bahagia para santri dan anak yatim menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial memiliki dampak yang luar biasa. Bantuan yang diberikan mungkin terbatas secara materi, namun maknanya jauh lebih besar—memberikan semangat, harapan, dan rasa bahwa mereka tidak dilupakan.

Momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa di tengah kesibukan dan tantangan hidup, semangat berbagi tetap harus dijaga.

(Silviana)

Rahmatullah Unggul Telak, Hasil Seleksi Tertulis Pilkades Libureng Jadi Sorotan Warga

Barru, Teropongsulawesi.com, Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, semakin menarik perhatian publik setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala Desa yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026). 

Pengumuman yang tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026 itu langsung memicu perbincangan luas di tengah masyarakat.

Sorotan utama tertuju pada sosok Rahmatullah yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan perolehan mencapai 466 poin.

Capaian tersebut tidak hanya menempatkan Rahmatullah di posisi puncak, tetapi juga menunjukkan selisih yang cukup signifikan dibandingkan kandidat lainnya.

Muhammad Syamsul berada di posisi kedua dengan 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. di posisi keempat dengan 376 poin.

Perbedaan angka yang cukup mencolok ini menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan warga.

Banyak yang menilai hasil tersebut mencerminkan kesiapan dan kapasitas yang dimiliki oleh kandidat teratas.

“Selisihnya sangat jauh, ini jarang terjadi. Biasanya lebih ketat. Ini menunjukkan ada sesuatu yang menonjol dari kandidat tersebut,” ungkap salah seorang warga.

Panitia pemilihan menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara ketat dan transparan.

Proses penilaian meliputi verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga sesi wawancara yang menjadi tahap akhir penilaian.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam setiap tahapan seleksi,” tegasnya.

Keunggulan nilai yang diraih Rahmatullah pun dinilai sebagai hasil dari konsistensi dan performa yang kuat di setiap tahapan seleksi.

Hal ini membuat namanya semakin diperhitungkan menjelang tahapan berikutnya dalam proses Pilkades.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai menaruh harapan besar terhadap figur yang dinilai memiliki kesiapan lebih matang dalam memimpin desa ke depan.

Meski demikian, proses Pilkades masih terus berjalan dan peluang tetap terbuka bagi seluruh kandidat.

Perkembangan ini menjadikan Pilkades Libureng sebagai salah satu topik utama yang diperbincangkan warga dalam beberapa hari terakhir.

Tidak sedikit yang menilai bahwa hasil seleksi ini bisa menjadi gambaran awal arah dukungan masyarakat ke depan.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana dinamika selanjutnya akan berkembang hingga hari pemilihan tiba.

(Silviana)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tekankan Sinergi Antar Daerah di HJW ke-627 Wajo

Wajo, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Wajo ke-627 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Wajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Selain itu, tampak pula para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang turut hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Dalam keterangannya, Suwardi Haseng menyampaikan bahwa kehadirannya tidak sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat hubungan dan kerja sama lintas wilayah.

“Momentum ini penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya kerja sama yang lebih solid antar daerah. Ia menilai bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan saling mendukung antar wilayah.

Lebih lanjut, Suwardi menjelaskan bahwa sinergi antar daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh sektor-sektor strategis lainnya seperti penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kerja sama yang terencana dan berkelanjutan akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang efektif akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi Haseng turut menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Wajo selama 627 tahun perjalanannya. Ia berharap daerah tersebut terus berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diharapkan seluruh daerah mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

(Silviana)

Perkuat Transparansi Desa, Kejaksaan Hadirkan SIJAPEDA di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di tingkat Desa terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi ini secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perangkat Desa, serta pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif. Kini, melalui optimalisasi dan pembaruan teknologi, aplikasi tersebut dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, kehadiran SIJAPEDA merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses layanan, minimnya informasi administrasi, hingga belum adanya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

SIJAPEDA hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat:

Mengakses informasi desa secara real-time. 

Berkomunikasi langsung dengan aparat Desa. 

Memberikan penilaian terhadap kualitas layanan. 

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya menyediakan aplikasi, pihak kejaksaan juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. 

Langkah ini penting guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi yang telah dihadirkan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Silviana)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin Pengeboran Perdana Air Bersih, Harapan Baru bagi Masyarakat Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Silviana)

Guru Menumpuk di Satu Titik, Bupati Soppeng Minta Penataan Segera

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua dengan fokus utama pada persoalan pemetaan serta distribusi tenaga pendidik, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan pendidikan di daerah, khususnya terkait pemerataan guru.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, dan dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.

Hadir pula para kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Soppeng serta kepala sekolah dasar (SD) dari sejumlah kecamatan, di antaranya Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.

Pada hari kedua pelaksanaan, diskusi semakin mengerucut pada persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, dalam pemaparannya menegaskan bahwa salah satu persoalan krusial pendidikan di daerah saat ini adalah ketidakseimbangan jumlah guru antar satuan pendidikan.

Menurutnya, masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar, sementara di sisi lain tidak sedikit sekolah yang justru kekurangan guru.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di kelas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan adanya kelebihan sekitar 130 guru di Kabupaten Soppeng. Namun ironisnya, di beberapa wilayah tertentu masih terjadi kekurangan tenaga pendidik.

“Ketimpangan ini tentu menjadi masalah serius. Di satu sisi ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain ada sekolah yang kekurangan. Ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketidakseimbangan tersebut tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada guru itu sendiri, terutama dalam hal beban kerja dan pemenuhan jam mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengambil langkah konkret melalui pemetaan kebutuhan guru secara berkala.

“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika terjadi kelebihan, maka ada guru yang tidak memenuhi jam mengajar, sehingga berpotensi tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan para tenaga pendidik dalam mencari solusi terbaik terhadap persoalan tersebut. Ia memastikan bahwa hasil dari rembuk pendidikan ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Selain itu, Bupati Suwardi menilai bahwa kegiatan rembuk pendidikan memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan para guru di lapangan. Melalui forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.

“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan para guru. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, seluruh hasil diskusi dan masukan dari peserta rembuk pendidikan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan merata di masa mendatang.

Dengan adanya langkah konkret dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan distribusi guru di Kabupaten Soppeng dapat segera teratasi, sehingga kualitas pendidikan di daerah tersebut semakin meningkat secara merata.

(Silviana Eliza)

Peringati Hari Jadi ke-765, Pemkab Soppeng Gelar Vaksinasi Hewan Gratis dan Tebar 30 Ribu Benih Ikan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-765 Kabupaten Soppeng yang jatuh pada 8 April 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) menghadirkan program pelayanan publik yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala DPKHP Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar vaksinasi hewan peliharaan secara gratis serta distribusi benih ikan unggul dalam jumlah besar sebagai bagian dari rangkaian perayaan tersebut.

Menurut Erman, kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan langkah strategis dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah menuju konsep smart city.

“Kami ingin mengubah paradigma layanan kesehatan hewan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Vaksinasi hari ini adalah investasi penting untuk melindungi kesehatan hewan sekaligus manusia di masa depan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Program vaksinasi hewan peliharaan akan dilaksanakan pada 8 April 2026 di Kantor DPKHP Soppeng, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Kegiatan ini menargetkan sekitar 200 ekor hewan, khususnya anjing dan kucing.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam menekan risiko penyebaran penyakit zoonosis, seperti rabies, yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.

Selain itu, DPKHP juga tengah mengembangkan sistem pencatatan digital agar setiap hewan yang telah divaksin memiliki identitas kesehatan yang terintegrasi.

Tidak hanya fokus pada kesehatan hewan, DPKHP juga akan mendistribusikan sebanyak 30.000 ekor benih ikan unggul kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Benih Ikan (BBI) Ompo, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WITA.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Ke depan, distribusi benih ikan ini juga akan dilengkapi dengan sistem monitoring digital, yang memungkinkan pembudidaya memantau pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga estimasi masa panen secara real-time.

Kegiatan ini selaras dengan tema Hari Jadi Soppeng ke-765, yakni “Sehat, Maju, Tangguh Berkelanjutan.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pelayanan publik dengan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Erman menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengajak warga untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan. Masa depan daerah ini dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Melalui berbagai inovasi yang dihadirkan, peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Dengan mengedepankan kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Soppeng optimistis mampu melangkah menuju masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan mandiri di tengah dinamika perkembangan global.

(Silviana)

Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025, Ini Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026).

LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan diterima oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, di hadapan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Menurutnya, laporan tersebut tidak sekadar menjadi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Visi yang diusung, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”, mulai diterjemahkan dalam berbagai program prioritas yang menyentuh sektor-sektor strategis.

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Suwardi.

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Suwardi menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas program.

“Kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan,” tegasnya.

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rincian pendapatan tersebut meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi agenda penting yang terus didorong guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp1,142 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan strategis.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar

Belanja modal: Rp114,68 miliar

Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar

Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga melaksanakan berbagai program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng memperoleh alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung konsep pembangunan berbasis agropolitan yang menjadi visi daerah.

Penyerahan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik melalui lembaga legislatif.

Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas melakukan kajian secara mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

(Silviana Eliza)