Wakil Bupati Soppeng Gelar Kunjungan Kerja di Kantor Kecamatan Lalabata

Ket.Gambar : Bupati Soppeng saat kunjungan di kantor kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi, di kantor Kecamatan Lalabata, Senin (8/3/2021).

Kedatangan wakil Bupati Soppeng disambut baik oleh Camat Lalabata St.Kurniawaty Bayupah,S.STP,M.Si bersama jajarannya.

Wakil bupati Soppeng dalam kesempatan tersebut menyampaikan maksud kunjungan yaitu untuk bertatap muka sekaligus bersilaturahmi, karena saya sebagai warga baru di Kec. Lalabata, secara pribadi terima saya apa adanya.

Lanjut dikatakan, dalam kedinasan saya bersama Bupati tugasnya adalah pelayan masyarakat di Kab. Soppeng, dengan demikian kehadiran saya untuk meminta bantuannya bagaimana tugas yang saya embang bisa lebih ringan "mata ketemu mata jangan ada dusta diantara kita", untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan kepada para lurah/desa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan di setiap wilayahnya, minimal mengingatkan kepada msayarakat untuk menjaga kebersihan baik di pekarangan rumah, masjid maupun lorong-lorong.

Kepada Camat, saya harap agar memperhatikan masyarakat khususnya yang kurang mampu agar melakukan monitoring, karena Kab. Soppeng memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulsel.

Sementara Camat Lalabata St.Kurniawaty Bayupah mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kunjungannya di kantor Camat Lalabata.

Dalam kesempatan tersebut beliau memberikan gambaran kondisi wilayah kecamatan lalabata, dimana berada di ibu kota Kabupaten Soppeng , dengan 3 Desa serta 7 kelurahan, 29 dusun/lingkungan.

Dalam lawatannya Wakil Bupati Soppeng didampingi Kepala Inspektur Kabupaten Soppeng Andi Mahmud.

Acara turut di hadiri para Lurah/ Kades se Kecamatan Lalabata. (Ismail/Humas).

Wabup Soppeng Lantik Sejumlah Pejabat Fungsional dan Penyerahan SK PPPK

Wakil Bupati Soppeng diacara pelantikan pejabat fungsional dan penyerahan SK PPPK (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Wakil Bupati Soppeng, Ir. H.Lutfi Halide, MP (LHD) melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional dan penyerahan SK PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat (05/03/2021).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 155 PNS yang dilantik  dari 28 jabatan fungsional, selain itu ada 63 orang menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari 27 tenaga Guru dan 36 tenaga penyuluh pertanian, yang di serahkan langsung oleh Wakil Bupati secara simbolis.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ditandai dengan Penandatangan berita acara sumpah jabatan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Wakil Bupati Soppeng mengatakan :

- Bahwa pejabat yang diambil sumpahnya dalam Jabatan Fungsional telah memenuhi syarat administratif, memiliki kualifikasi tertentu, memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan pendidikan.

"Kepada pejabat yang telah dilantik, agar paham dengan tupoksinya, paham dengan pekerjaannya, paham dengan hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, melalui skill upgrading, disampaikannya bahwa seorang Pejabat Fungsional akan mampu menjadi pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik.

"Kami mengucapkan selamat kepada para PPPK, teruslah memberikan tauladan melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Besar harapan kami kepada para Pejabat Fungsional dan PPPK, untuk terus meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi yang dimiliki.

"Hal tersebut agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan dinamika yang berkembang.

"Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kinerja, disiplin, profesionalisme, integritas, tanggung jawab dan prestasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera". Tutup Wabup Soppeng.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si dan Kepala BKPSDM Kab Soppeng, Kamaruddin, SE, M.Si. (Red/Ismail).

Sejumlah Lembaga Masih Minta Photo Copy KTP el, Berarti Belum Gunakan Card Reader

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- KTP elektronik atau KTP-el menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bermula cuitan akun Twitter bernama @catuaries yang bercerita soal KTP-el yang untuk urusan birokrasi selalu diminta fotokopinya. Tidak pernah dengan cara tap seperti proses bisnis e-money.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menduga bahwa lembaga yang meminta photo copy KTP-el belum bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dan belum menggunakan Card Reader. Sebab, lazimnya sudah ada beberapa lembaga yang tidak memakai fotokopi KTP-el lagi.

"Kalau ada lembaga yang meminta fotokopi, Saya menduga belum kerja sama dengan Dukcapil. Jadi dia masih kerja manual. Coba lihat contoh urusan di BPJS Kesehatan, itu kan sudah tidak minta lagi. KTP-el sudah dibaca dengan card reader. Sebagian besar bank seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BNI itu sudah tidak menggunakan fotokopi lagi," ujarnya menjelaskan kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

Bahkan, kata Dirjen Zudan mencontohkan, verifikasi tamu yang datang ke Kemendagri di Medan Merdeka Utara atau di Dukcapil Pasar Minggu hanya perlu tap layaknya e-money. "Kalau datang ke kantor Kemendagri, sudah di-tap seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh Dirjen Zudan menjelaskan bahwa KTP-el sudah dilengkapi chip yang berisi data kependudukan.

"Chip dalam KTP elektronik itu bisa terbaca hanya dengan men-tap di card reader," kata Dirjen Zudan.

Zudan mengungkapkan ada tiga cara untuk proses verifikasi KTP-el.

"Pertama dengan NIK. Kedua, akses biometrik berupa foto dan sidik jari. Ketiga menggunakan alat baca yang bernama card reader. Jadi kalau lembaga-lembaga sudah menggunakan tiga cara itu, maka tidak perlu fotokopi. Jadi kalau ada bank sudah membuka data nasabah akses NIK, dia nggak perlu fotokopi. Lembaga sudah menggunakan sidik jari atau sidik wajah, dia nggak perlu fotokopi. Atau yang ketiga tadi, pakai card reader," ungkapnya menjelaskan.

Zudan menambahkan, fungsi utama KTP-el dengan nomor induk kependudukan (NIK) adalah untuk penunggalan data. Sehingga penduduk tidak terdata lebih dari satu kali.

"Data ini bisa diakses oleh lembaga-lembaga untuk penunggalan data. Mereka melakukan verifikasi dengan mencocokkan NIK. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil," katanya. (Ismail).

Dirjen Keuda Terus Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian terus mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan. 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas),” kata Ardian pada acara Implementasi Kebijakan Rumah Sakit RSD Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (2/3/21).

Namun, Ardian mengakui dalam penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” kata Ardian.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.  Untuk itu, kata Ardian, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” imbuh Ardian.

Ardian juga menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel. (Ismail).

Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana

Presiden Jokowi saat usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.

"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).