Wabup Soppeng Hadiri Penyerahan LKPD TA 2020 Oleh BPK RI

Wabup Soppeng saat penerimaan LKPD tahun anggaran 2020 oleh BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 59/S/XIX.MKS/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) Kabupaten Soppeng, maka Kabupaten Soppeng bersama dengan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pangkep, Sidrap, Jeneponto, dan Sinjai mengikuti penyerahan LKPD TA 2020 Unaudited yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan. Senin (29/3/2021).

Dalam penyerahan LKPD tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota.

Untuk Kabupaten Soppeng dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu, MSi. Ka.Inspektorat Drs.A.Mahmud, MM, dan Ka.BPKPD Drs.H.Dipa, MSi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Bapak Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA menyampaikan beberapa hal melalui sambutan beliau, antara lain bahwa pemeriksaan yg dilakukan atas LKPD TA 2020 untuk memperoleh opini, maka kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi 4 kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas pengendalian Intern.

Pada kesempatan tersebut beliau juga penyampaikan bahwa Tim akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur baku untuk meyakini yaitu dengan Pengujian Laporan dan Dokumen, Konfirmasi/Wawancara, dan pengujian fisik di lapangan.

Terkait hal tersebut, beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah mensupport dengan memberikan data dan informasi serta menjembatani dengan Pihak Ketiga. (Red/Humas).

Tekad Berkontribusi Untuk Pembangunan Soppeng, Bupati Andi Kaswadi Beberkan Visi Misi 2021-2026

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak saat memberikan sambutan di acara konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Bupati Soppeng membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Rabu (17/03/2021).

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan, "Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Soppeng periode 2021- 2026 kami bertekad berkontribusi kepada pembangunan Kabupaten Soppeng dengan visi "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera".

"Dengan Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuan upaya umum yaitu pemantapan penyelenggaraan pelayanan dasar, pemantapan perwujudan kesadaran masyarakat, pemantapan pencapaian daya saing daerah, memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik, memantapkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bupati dan Wakil Bupati Soppeng (Foto Istimewa)

"Visi Misi yang kami pilih dan rumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kab. Soppeng dengan mempertimbangkan isu strategis dan tantangan pembangunan selama ini diantaranya pandemi covid 19, perubahan iklim, revolusi industri, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal, RPJMD 2019-2024 dan RPJMD Prov. Sulawesi Selatan.

"Semoga visi dan misi pembangunan Kab. Soppeng yang dibuat bisa mewujudkan harapan masyarakat Soppeng dan dapat kami laksanakan bersama-sama di periode 2021- 2026. Saya bersama Wakil Bupati Soppeng, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membahas bagaimana agar hal ini bisa terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Lurah yang merupakan suatu kewajiban kami sebagai pertanggungjawaban kami di masyarakat. Untuk itu saya berharap semuanya bergerak dan bekerja terutama seluruh kepala SKPD. saya tidak mau ada pihak yang tidak memahami Visi/Misi kabupaten Soppeng

"Mengenai hal ini saya harapkan semua bisa menyesuaikan karena ini adalah sesuatu yang wajib untuk setiap Kepala Daerah melaksanakan RPJMD ini sehingga paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan ini sudah harus diselesaikan dan alhamdulillah di Kabupaten Soppeng semua berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga saya harapkan semunya dapat berkontribusi dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini.

Penandatanganan berita acara rancangan awal RKPD tahun 2021-2026 (Foto Istimewa)

Acara dilanjutkan Penandatangan berita acara oleh Bupati Soppeng didampingi Wakil Bupati Soppeng dan Ketua DPRD Kab. Soppeng, dan  pemaparan rancangan awal RPJMD oleh Sekda Kab. Soppeng selaku penanggung jawab penyusunan RPJMD serta Pemaparan Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Turut Hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Sekda, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD se Kab. Soppeng, kepala instansi vertikal, para Camat beserta Desa/Lurah Se-Kab. Soppeng, Perwakilan Organisasi Masyarakat, LSM, Pers, Organisasi Pemuda dan organisasi Profesi di Kab.Soppeng

Kunjungi Kecamatan Ganra, Wabup Soppeng Tegaskan Untuk Dana Desa Utamakan Kesejahteraan Rakyat

Wabup Soppeng saat tatap muka di kantor kecamatan Ganra (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, -Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halid, MP. di dampingi Staf Ahli Bupati Dra, Suriasni, M.Pd, Asisten perekonomian dan pembangunan daerah FIRMAN, SP, MM, Kepala Inspektur Andi Mahmud melakukan kunjungan Silaturahmi dan Tatap Muka bersama Pemerintah Desa se Kec. Ganra yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Ganra Kab. Soppeng, Senin (15/3/2021)

Kedatangan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan disambut baik oleh Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos beserta Jajarannya.

Dalam kegiatan tatap muka tersebut Wakil Bupati Soppeng menyampaikan bahwa " Kehadiran saya disini, karena saya punya prinsip hidup bahwa silaturahmi diatas segala-galanya "mata ketemu mata tidak ada dusta di antara kita". Paparnya mengawali.

"Semoga diperiode ini, saya selaku Wakil Bupati Soppeng, terutama sebagai aparat publik wajib menyampaikan apa yang akan dikerjakan karena kunci pemerintahan ada 3 yaitu pelayanan, pengaturan dan penindakan. Terangnya.

"Melihat Visi/Misi Kab. Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera", maka saya harap Camat dan kepala desa menyesuaikan visi, misi pimpinan, karena kehadiran kita jangan jadi beban pimpinan melainkan meringankan kerja pimpinan. Jelasnya.

Para kades sekecamatan Ganra dan aparat kecamatan (Foto Istimewa)

"Saya mohon bantuannya mulai dari Ketua RW/RT wajib melihat mata rakyatnya serta menguasai wilayahnya masing-masing.

"Saya ingin bagaimana dana yang ke desa ditujukan ke kesejahteraan masyarakat dan membenahi administrasi keuangan. tidak hanya itu, saya harap agar selalu menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Imbuhnya Wabup.

Sebelumnya, Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan di Kecamatan Ganra yang merupakan momentum untuk lebih mempererat kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat Kab. soppeng.

Dalam kesempatan tersebut Camat Ganra menyampaikan kondisi geografis yang ada di Kec. Ganra dimana terdapat 4 desa dan 10 dusun, beber Camat Ganra.

Dikesempatan itu Camat Ganra melaporkan perihal penilaian dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dimana Kecamatan Ganra merupakan yang tertinggi.

Usai gelaran tatap muka, Wakil Bupati Soppeng melakukan kunjungan ke UPTD Puskesmas Ganra untuk melihat fasilitas kesehatan dan pelayanannya.

Acara turut di hadiri, para Kades dan kepala Dusun serta undangan lainnya. (Red/Humas).

Wabup Soppeng Tegaskan Aparat Perbaiki Administrasi, Tak Ingin Diperiodenya Ada Bermasalah Dengan Hukum

Wakil Bupati Soppeng saat melakukan tatap muka dengan pemerintah kecamatan Lilirilau, Desa dan Lurah (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halid, MP. di dampingi Staf Ahli Bupati Dra, Suriasni, M.Pd, Asisten perekonomian dan pembangunan daerah FIRMAN, SP, MM, Kepala Inspektur Andi Mahmud melakukan kunjungan Silaturahmi dan Tatap Muka bersama Pemerintah Kelurahan / Desa se Kec. Lilirilau di Aula Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng, Senin (15/3/2021)

Kedatangan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan disambut baik oleh Camat Lilirilau Andi Agussalim, S.Stp.,M.Si. beserta Jajarannya.

Dikesempatan itu Wakil Bupati Soppeng menyampaikan bahwa,

"Saya adalah pejabat publik, jadi apa yang saya lakukan wajib diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu saya masih berkeliling di setiap Kecamatan.

"Setelah semuanya selesai, Insya Allah saya akan tancap gas "mata ketemu mata tidak ada dusta di antara kita". Karena kita adalah pejabat publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Terang Wabup Soppeng.

"Untuk Camat, Saya harap agar sempatkan diri melihat pasar untuk mengukur tingkat ekonomi rakyat dan saya mohon kepada kepala desa dan lurah sebagai pemerintah yang terdepan wajib hukumnya melihat mata rakyatnya apalagi dalam kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar Kec. Lilirilau ini tetap berada di zona hijau. Imbuhnya.

Para kades dan lurah dari kecamatan Lilirilau (Foto Istimewa).

"Saya ingin selama periode saya, tidak ada aparat yang bermasalah dengan hukum, sehingga mari saling mengingatkan karena inti pemerintahan ada 3 yaitu pelayanan, pengaturan dan penindakan.

"Untuk Inspektur, agar melakukan pelatihan terutama administrasi, karena banyak dana pemerintah yang dialihkan ke desa dengan harapan dana desa yang masuk itu dapat menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi, Misi Kab Soppeng yaitu Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera".

"Saya berharap di setiap desa membuat sanggar tani untuk mendiskusikan apa yang perlu dilakukan serta mendorong kerjasama kelompok tani dan membuat percontohan kelompok tani. Ujar Wabup Soppeng yang alumni Ilmu magister pertanian.

Sebelumnya , Camat Lilirilau Andi Agussalim, S.Stp.,M.Si. menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan di Kecamatan Lilirilau semoga semua permasalahan yang ada dapat di selesaikan bersama.

Dalam kesempatan tersebut Camat Lilirilau menyampaikan bahwa terdapat 4 Kelurahan dan 8 Desa serta menjelaskan bagaimana kondisi geografis di Kec. lilirilau.

Terkait kasus Covid-19, Saya laporkan bahwa di Kec. Lilirilau sudah Zero kasus dan kami juga membentuk pos pam swakarsa yang dibuat di Desa Kebo dan Abbanuange, dimana kami fungsikan aparat desa dan bhabinkamtibmas yang ada di sekitar wilayah tersebut, papar alumni STPDN Bandung ini.

Usai gelar tatap muka, Wakil Bupati Soppeng melakukan kunjungan di Pasar Cabenge untuk meninjau kondisi perekonomian dan perdagangan masyarakat yang ada serta mengunjungi UPTD Puskesmas Cabenge untuk melihat fasilitas dan pelayanannya.

Sekedar diketahui turut di hadiri acara ini, para Lurah/Kades, serta undangan lainnya. (Red/Humas).

Wakil Bupati Soppeng Gelar Kunjungan Kerja di Kantor Kecamatan Lalabata

Ket.Gambar : Bupati Soppeng saat kunjungan di kantor kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi, di kantor Kecamatan Lalabata, Senin (8/3/2021).

Kedatangan wakil Bupati Soppeng disambut baik oleh Camat Lalabata St.Kurniawaty Bayupah,S.STP,M.Si bersama jajarannya.

Wakil bupati Soppeng dalam kesempatan tersebut menyampaikan maksud kunjungan yaitu untuk bertatap muka sekaligus bersilaturahmi, karena saya sebagai warga baru di Kec. Lalabata, secara pribadi terima saya apa adanya.

Lanjut dikatakan, dalam kedinasan saya bersama Bupati tugasnya adalah pelayan masyarakat di Kab. Soppeng, dengan demikian kehadiran saya untuk meminta bantuannya bagaimana tugas yang saya embang bisa lebih ringan "mata ketemu mata jangan ada dusta diantara kita", untuk itu marilah kita bekerja dengan ikhlas.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan kepada para lurah/desa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan di setiap wilayahnya, minimal mengingatkan kepada msayarakat untuk menjaga kebersihan baik di pekarangan rumah, masjid maupun lorong-lorong.

Kepada Camat, saya harap agar memperhatikan masyarakat khususnya yang kurang mampu agar melakukan monitoring, karena Kab. Soppeng memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulsel.

Sementara Camat Lalabata St.Kurniawaty Bayupah mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kunjungannya di kantor Camat Lalabata.

Dalam kesempatan tersebut beliau memberikan gambaran kondisi wilayah kecamatan lalabata, dimana berada di ibu kota Kabupaten Soppeng , dengan 3 Desa serta 7 kelurahan, 29 dusun/lingkungan.

Dalam lawatannya Wakil Bupati Soppeng didampingi Kepala Inspektur Kabupaten Soppeng Andi Mahmud.

Acara turut di hadiri para Lurah/ Kades se Kecamatan Lalabata. (Ismail/Humas).

Wabup Soppeng Lantik Sejumlah Pejabat Fungsional dan Penyerahan SK PPPK

Wakil Bupati Soppeng diacara pelantikan pejabat fungsional dan penyerahan SK PPPK (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Wakil Bupati Soppeng, Ir. H.Lutfi Halide, MP (LHD) melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional dan penyerahan SK PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat (05/03/2021).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 155 PNS yang dilantik  dari 28 jabatan fungsional, selain itu ada 63 orang menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari 27 tenaga Guru dan 36 tenaga penyuluh pertanian, yang di serahkan langsung oleh Wakil Bupati secara simbolis.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ditandai dengan Penandatangan berita acara sumpah jabatan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Wakil Bupati Soppeng mengatakan :

- Bahwa pejabat yang diambil sumpahnya dalam Jabatan Fungsional telah memenuhi syarat administratif, memiliki kualifikasi tertentu, memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan pendidikan.

"Kepada pejabat yang telah dilantik, agar paham dengan tupoksinya, paham dengan pekerjaannya, paham dengan hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, melalui skill upgrading, disampaikannya bahwa seorang Pejabat Fungsional akan mampu menjadi pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik.

"Kami mengucapkan selamat kepada para PPPK, teruslah memberikan tauladan melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Besar harapan kami kepada para Pejabat Fungsional dan PPPK, untuk terus meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi yang dimiliki.

"Hal tersebut agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan dinamika yang berkembang.

"Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kinerja, disiplin, profesionalisme, integritas, tanggung jawab dan prestasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera". Tutup Wabup Soppeng.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si dan Kepala BKPSDM Kab Soppeng, Kamaruddin, SE, M.Si. (Red/Ismail).

Sejumlah Lembaga Masih Minta Photo Copy KTP el, Berarti Belum Gunakan Card Reader

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- KTP elektronik atau KTP-el menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bermula cuitan akun Twitter bernama @catuaries yang bercerita soal KTP-el yang untuk urusan birokrasi selalu diminta fotokopinya. Tidak pernah dengan cara tap seperti proses bisnis e-money.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menduga bahwa lembaga yang meminta photo copy KTP-el belum bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dan belum menggunakan Card Reader. Sebab, lazimnya sudah ada beberapa lembaga yang tidak memakai fotokopi KTP-el lagi.

"Kalau ada lembaga yang meminta fotokopi, Saya menduga belum kerja sama dengan Dukcapil. Jadi dia masih kerja manual. Coba lihat contoh urusan di BPJS Kesehatan, itu kan sudah tidak minta lagi. KTP-el sudah dibaca dengan card reader. Sebagian besar bank seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BNI itu sudah tidak menggunakan fotokopi lagi," ujarnya menjelaskan kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

Bahkan, kata Dirjen Zudan mencontohkan, verifikasi tamu yang datang ke Kemendagri di Medan Merdeka Utara atau di Dukcapil Pasar Minggu hanya perlu tap layaknya e-money. "Kalau datang ke kantor Kemendagri, sudah di-tap seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh Dirjen Zudan menjelaskan bahwa KTP-el sudah dilengkapi chip yang berisi data kependudukan.

"Chip dalam KTP elektronik itu bisa terbaca hanya dengan men-tap di card reader," kata Dirjen Zudan.

Zudan mengungkapkan ada tiga cara untuk proses verifikasi KTP-el.

"Pertama dengan NIK. Kedua, akses biometrik berupa foto dan sidik jari. Ketiga menggunakan alat baca yang bernama card reader. Jadi kalau lembaga-lembaga sudah menggunakan tiga cara itu, maka tidak perlu fotokopi. Jadi kalau ada bank sudah membuka data nasabah akses NIK, dia nggak perlu fotokopi. Lembaga sudah menggunakan sidik jari atau sidik wajah, dia nggak perlu fotokopi. Atau yang ketiga tadi, pakai card reader," ungkapnya menjelaskan.

Zudan menambahkan, fungsi utama KTP-el dengan nomor induk kependudukan (NIK) adalah untuk penunggalan data. Sehingga penduduk tidak terdata lebih dari satu kali.

"Data ini bisa diakses oleh lembaga-lembaga untuk penunggalan data. Mereka melakukan verifikasi dengan mencocokkan NIK. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil," katanya. (Ismail).

Dirjen Keuda Terus Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian terus mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan. 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas),” kata Ardian pada acara Implementasi Kebijakan Rumah Sakit RSD Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (2/3/21).

Namun, Ardian mengakui dalam penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” kata Ardian.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.  Untuk itu, kata Ardian, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” imbuh Ardian.

Ardian juga menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel. (Ismail).