KPU Soppeng Gandeng PPDI, Program Lentera Jadi Langkah Perkuat Hak Politik Penyandang Disabilitas

Ketua KPUD Soppeng Risal, S.Kom dan Ketua PPDI Sartono (ist) 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng memperkuat komitmen mewujudkan demokrasi tanpa diskriminasi melalui kerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Soppeng dalam Program Lentera.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Aula Kantor KPU Soppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (19/10/2026).

Kolaborasi ini menegaskan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya menjamin hak pilih secara administratif, tetapi juga harus memastikan setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menggunakan hak politiknya.

Melalui Program Lentera, KPU Soppeng bersama PPDI mendorong pendidikan pemilih yang lebih inklusif, penyebaran informasi kepemiluan yang mudah diakses, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas tempat pemungutan suara (TPS). Program ini juga diarahkan untuk membuka ruang partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan demokrasi.

Ketua DPC PPDI Kabupaten Soppeng, Sartono, menilai kerja sama tersebut sebagai langkah penting dalam memperjuangkan kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Pria yang akrab disapa Bang Ono itu menegaskan, penyandang disabilitas bukan kelompok yang boleh dipinggirkan dalam proses demokrasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan, mencalonkan diri, serta terlibat dalam kehidupan politik dan pembangunan bangsa.

“Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memilih, untuk dipilih, dan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di negeri ini,” ujar Sartono.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga menyangkut akses informasi, ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas, dan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip kesetaraan.

Karena itu, ia berharap Program Lentera tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau agenda sosialisasi rutin, melainkan diwujudkan melalui program konkret yang menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.

“Program ini bukan sekadar kegiatan sosialisasi biasa, melainkan jembatan yang memastikan tidak ada satu pun suara yang tertinggal. Setiap suara itu berharga, termasuk suara penyandang disabilitas,” tegasnya.

Sartono juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua KPU Soppeng beserta seluruh jajaran atas keterbukaan membangun kemitraan dengan PPDI. Ia berharap kolaborasi tersebut menjadi pintu masuk bagi peningkatan pelayanan kepemiluan yang lebih ramah, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

“MoU yang hari ini ditandatangani bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar ramah, aksesibel, dan inklusif,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng agar semakin memahami hak politiknya, aktif mengikuti pendidikan kepemiluan, dan berani menyampaikan aspirasi demi terciptanya demokrasi yang lebih representatif.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, S.Kom., menegaskan bahwa hak konstitusional setiap warga negara harus dijamin dalam penyelenggaraan pemilu tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan seseorang.

Ia menyebut kerja sama dengan PPDI sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses dan pelayanan yang layak.

“Kami berkomitmen agar seluruh penyandang disabilitas benar-benar mendapatkan haknya dalam kepemiluan. Hak-hak konstitusional mereka harus tetap terjaga, dan aksesibilitas menjadi kunci utama yang terus kami perjuangkan,” tegas Risal.

Selain persoalan kepemiluan, KPU juga mendorong instansi terkait untuk membuka formasi khusus bagi penyandang disabilitas agar kesempatan mereka memasuki dunia kerja semakin luas.

Kerja sama melalui Program Lentera diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berlanjut dalam bentuk edukasi, pendampingan, dan perbaikan aksesibilitas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi tanpa menghadapi hambatan yang seharusnya bisa diatasi.

Melalui kolaborasi KPU dan PPDI, Kabupaten Soppeng diharapkan mampu memperkuat praktik demokrasi yang memberikan ruang setara bagi semua. Sebab, satu suara yang terabaikan merupakan pengingat bahwa demokrasi masih harus terus dibenahi agar benar-benar menjadi milik seluruh rakyat.

(Taggi)

Diundang DPP Golkar ke Rakornis Pemenangan Pemilu, Suwardi Haseng Masuk Agenda Konsolidasi Regional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., mendapat undangan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu yang akan digelar di Makassar, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Undangan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi Golkar yang melibatkan jajaran pimpinan daerah dan anggota legislatif dari sejumlah wilayah di Indonesia timur. Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus membahas kesiapan partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

Nama Suwardi Haseng tercantum dalam surat DPP Golkar bernomor Sund-695/DPP/GOLKAR/X/2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 7 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar dengan melibatkan peserta dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Raya.

Pelibatan Suwardi dalam agenda tersebut menarik perhatian, mengingat posisinya sebagai kepala daerah sekaligus kader Golkar di Sulawesi Selatan. Undangan dari tingkat pusat ini menunjukkan bahwa namanya masuk dalam agenda kegiatan konsolidasi partai di tingkat regional.

Meski demikian, undangan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan jabatan atau penugasan politik baru. Peran Suwardi dalam struktur maupun agenda strategis Golkar selanjutnya tetap bergantung pada keputusan resmi partai.

DPP Golkar Matangkan Konsolidasi Pemenangan

Bimtek dan Rakornis menjadi bagian dari upaya Golkar menyelaraskan langkah organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat memperkuat komunikasi, membangun koordinasi lintas wilayah, serta menyusun langkah organisasi sesuai kebutuhan politik masing-masing daerah.

Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Golkar Kahar Muzakir bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Keterlibatan pimpinan daerah dan anggota Fraksi Golkar DPRD dalam agenda tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara unsur pemerintahan daerah, kader partai, dan jajaran organisasi dalam menjalankan program politik partai.

Dikonfirmasi mengenai undangan tersebut, Suwardi Haseng membenarkan bahwa dirinya menerima undangan dari DPP Golkar.

“Ya, benar ada undangan DPP,” ujar Suwardi, Senin (12/10/2026).

Ia berharap pelaksanaan Bimtek dan Rakornis dapat memperkuat soliditas kader serta meningkatkan koordinasi antardaerah dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Peran Politik dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Keterlibatan Suwardi dalam forum konsolidasi regional Golkar membuka ruang komunikasi dengan kader dan pengurus dari berbagai daerah. Namun, dampaknya terhadap peran politiknya di Sulawesi Selatan masih perlu dilihat melalui perkembangan organisasi dan keputusan partai berikutnya.

Di sisi lain, sebagai Bupati Soppeng, Suwardi tetap memikul tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agenda partai dan tugas pemerintahan tersebut berada dalam ranah tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, partisipasinya dalam Rakornis Golkar akan menjadi perhatian, terutama dalam melihat bagaimana aktivitas organisasi berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah.

Rakornis di Makassar diharapkan menjadi forum untuk memperkuat koordinasi internal Golkar, menyatukan arah gerak kader, serta mematangkan persiapan menghadapi pemilu mendatang.

(Red/JOIN)

Andi Etti Ambil Alih PAN Soppeng, Targetkan Partai Kembali ke Parlemen

Makassar, Teropongsulawesi.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng kini berada di bawah kepemimpinan Andi Nurhidayati Zainuddin. Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode itu mendapat mandat untuk membesarkan PAN sekaligus mengembalikan keterwakilan partai di DPRD Soppeng.

Andi Nurhidayati atau yang akrab disapa Andi Etti resmi memimpin PAN Soppeng setelah pengurus DPD PAN se-Sulawesi Selatan dilantik Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Mandat tersebut datang di tengah pekerjaan besar yang harus diselesaikan PAN Soppeng. Dalam Pemilu 2019 dan 2024, partai tersebut belum berhasil mengamankan satu pun kursi di DPRD Kabupaten Soppeng.

Kondisi itu membuat kepemimpinan Andi Etti menjadi sorotan. Pengalaman panjangnya di dunia politik diharapkan mampu menjadi modal untuk membangun kembali kekuatan PAN di tingkat daerah.

Jejak politik Andi Etti terbilang panjang. Ia pernah dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Andi Etti terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan selama dua periode.

Kini, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja politik bersama PAN.

Andi Etti pun langsung menetapkan target. Ia ingin PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa PAN Soppeng tidak ingin sekadar melakukan pergantian kepengurusan. Konsolidasi organisasi dan penguatan basis pemilih menjadi pekerjaan utama yang harus dilakukan.

Tantangannya tentu tidak ringan. PAN harus mampu memperkuat struktur hingga tingkat bawah, merangkul kader dan simpatisan, serta membangun strategi politik yang efektif untuk menghadapi kontestasi legislatif mendatang.

Dengan pengalaman dua periode di DPRD Sulsel dan pernah memimpin sejumlah partai politik, Andi Etti kini dituntut membuktikan kapasitasnya sebagai nakhoda baru PAN Soppeng.

Targetnya sudah dipasang: PAN kembali ke DPRD Soppeng. Kini tinggal menunggu sejauh mana mesin politik Andi Etti mampu mewujudkannya.

(Red)

Supriansa Dipercaya Pimpin Harian Golkar Sulsel, Konsolidasi Jadi Agenda Awal

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dr Supriansa, SH, MH resmi diperkenalkan sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Penempatan mantan anggota DPR RI tersebut diumumkan Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dalam rapat pleno dan silaturahmi pengurus di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Sebagai Ketua Harian, Supriansa akan mendampingi IAS dalam mengawal kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Ia menjadi bagian dari jajaran inti yang juga diisi Rahman Pina sebagai Sekretaris dan Amirullah Nur sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam rapat tersebut menekankan bahwa kepengurusan baru harus segera bekerja. Konsolidasi organisasi menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan setelah struktur kepengurusan terbentuk.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” ujar IAS.

Menurut IAS, kekuatan organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui struktur kepengurusan. Seluruh fungsionaris harus bergerak bersama dan membangun koordinasi dengan struktur Golkar di kabupaten dan kota.

Supriansa bersama pengurus lainnya diminta mulai melakukan pemetaan potensi daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun kerja organisasi untuk mendorong penambahan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan.

Pemetaan wilayah juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi struktur, potensi kader, serta ruang penguatan organisasi di masing-masing daerah.

Selain konsolidasi, rapat pleno membahas sejumlah agenda yang akan segera dijalankan. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan pengurus baru.

Amirullah Nur dipercaya memimpin panitia tersebut. Di saat yang sama, persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Rakerda akan menjadi salah satu forum untuk menyusun agenda kerja sekaligus memperkuat koordinasi internal Golkar Sulsel.

Dengan kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua Harian, Supriansa kini berada di posisi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Tantangannya adalah memastikan konsolidasi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi berjalan hingga struktur partai di daerah.

Kepengurusan baru telah diperkenalkan. Agenda organisasi telah disiapkan. Tahap berikutnya adalah menjalankan kerja konsolidasi sesuai target yang telah ditetapkan.

(RAT)

Suwardi Haseng Bantah Isu Pindah Partai: Saya Kader Tulen Golkar!

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tak memberi ruang bagi isu yang menyebut dirinya akan meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Di hadapan awak media, Suwardi menegaskan dirinya tetap bersama partai berlambang pohon beringin. Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai kader tulen Golkar.

“Tidak, saya ini kader tulen Golkar,” tegas Suwardi saat di sela-sela pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX SOKSI Sulawesi Selatan di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Bukan hanya membantah, Suwardi juga mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan kuatnya ikatan politiknya dengan Golkar.

“Enggak, enggak. Urat nadiku ini Golkar. Saya jadi bupati karena Golkar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan langsung terhadap rumor yang mengaitkan dirinya dengan Gerindra.

Menariknya, setelah menegaskan loyalitasnya, Suwardi justru membuka peluang untuk mendapatkan posisi penting di tubuh Golkar Soppeng.

Saat ditanya apakah dirinya siap jika dipercaya memimpin Partai Golkar di Kabupaten Soppeng, Suwardi menjawab lugas.

“Insya Allah, kalau diberi amanah, siap. Golkar kan selalu sama-sama dengan pemerintah. Saya sekarang sudah jadi bupati, masa sih bukan saya yang ditunjuk?” katanya.

Pernyataan itu membuat arah isu politik Suwardi berubah. Bukan lagi soal kepindahan partai, tetapi justru mengenai kemungkinan dirinya mengambil peran lebih besar di internal Golkar Soppeng.

Suwardi memiliki kedekatan kuat dengan lingkungan Partai Golkar. Ia tercatat sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan dan Dewan Pembina Depicab SOKSI Soppeng.

Kehadirannya dalam Rakerda XIX SOKSI Sulsel juga memperlihatkan kedekatannya dengan organisasi kekaryaan yang memiliki sejarah panjang dengan Golkar.

Rakerda yang berlangsung 6–7 September 2026 tersebut mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif.”

Sejumlah tokoh politik Sulsel hadir dalam agenda tersebut, termasuk Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.

Dengan pernyataan “kader tulen Golkar” dan “urat nadiku ini Golkar”, Suwardi seolah ingin mengakhiri seluruh spekulasi mengenai arah politiknya.

Namun, satu pernyataan lainnya kini justru menjadi perhatian: “Saya sekarang sudah jadi bupati, masa sih bukan saya yang ditunjuk?”

Kalimat tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Suwardi bukan hanya ingin bertahan sebagai kader Golkar, tetapi juga siap mengambil posisi lebih strategis apabila partai memberikan amanah.

(Taggi)

Tiga Nama Pilihan IAS Mulai Terbaca, Nurmal Idrus: Ini Kombinasi yang Saling Menguatkan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Arah kepengurusan baru DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menunjukkan bentuk. Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut telah mengerucutkan pilihan pada tiga figur untuk mengisi posisi strategis dalam struktur KSB.

Mereka adalah Supriansa untuk Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, dan Amirullah Nur Saenong sebagai Bendahara.

Komposisi ini mendapat penilaian positif dari Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus. Ia melihat ketiga figur tersebut memiliki modal yang berbeda sehingga berpotensi menjadi satu kesatuan yang kuat dalam menopang kepemimpinan IAS.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Menurut dia, pilihan Supriansa sebagai Ketua Harian memiliki arti penting bagi konsolidasi internal Golkar Sulsel. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu bergerak aktif dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Nurmal menilai Ketua Harian harus memiliki kemampuan politik yang cukup untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan ketika Ketua DPD I berada dalam agenda politik yang lebih luas.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi,” jelasnya.

Nama Rahman Pina dinilai memiliki karakter berbeda. Pengalaman dalam organisasi politik dan pengalaman sebagai pimpinan DPRD menjadi modal yang dianggap relevan untuk posisi Sekretaris.

Bagi Nurmal, sekretaris merupakan posisi yang sangat menentukan karena berada di antara keputusan politik dan implementasi organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut dibutuhkan agar keputusan-keputusan politik IAS tidak berhenti pada level wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” katanya.

Sementara itu, Amirullah Nur Saenong dipandang memiliki peran penting jika ditempatkan sebagai Bendahara.

Nurmal mengatakan, soliditas partai tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan konsolidasi organisasi, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” katanya.

Ia menekankan bahwa struktur partai sebesar Golkar Sulsel membutuhkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan mampu mendukung berbagai agenda organisasi.

Menurut Nurmal, jika tiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, IAS telah memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk menjalankan kepengurusan baru.

Namun, ia mengingatkan agar komposisi tersebut tidak berhenti sebagai pembagian posisi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur di bawahnya sehingga seluruh kekuatan internal Golkar tetap mendapatkan ruang.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal menilai pekerjaan terbesar IAS setelah Musda adalah membangun kembali kohesi internal.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara harus menjadi pusat koordinasi yang mampu merangkul berbagai kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya tiga nama tersebut, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar soal siapa yang duduk di KSB. Perhatian kini tertuju pada bagaimana IAS menyusun struktur lengkap Golkar Sulsel dan membuktikan kemampuannya meramu berbagai kekuatan menjadi satu mesin politik yang solid.

(Taggi)