Soppeng, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Soppeng mendesak DPD II Partai Golkar Soppeng segera bersikap tegas dan mengambil langkah konkret menyusul munculnya isu perselingkuhan yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Golkar berinisial HK.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Efendi, menilai isu ini bukan hanya menyangkut persoalan pribadi, tetapi telah menyeret nama baik Partai Golkar sekaligus mencederai kehormatan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga demokrasi.
“Golkar adalah partai besar dengan sejarah panjang serta kontribusi nyata bagi bangsa ini. Jangan biarkan perilaku tidak bermoral dari oknum tertentu merusak marwah partai maupun DPRD sebagai institusi publik.
"Kami meminta DPD II Partai Golkar segera memanggil semua pihak yang terlibat, mengusut tuntas dugaan ini, dan jika terbukti benar segera mengusulkan PAW,” tegas Ruslan dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Ruslan menambahkan, publik menaruh harapan besar kepada para pejabat dan wakil rakyat agar senantiasa menjadi teladan moral.
Karena itu, menurutnya, setiap perilaku yang melanggar norma, nilai etika, dan kepercayaan masyarakat harus diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.
“Seorang anggota DPRD adalah wajah rakyat di parlemen. Jika perilakunya justru mencederai moral publik, maka hal tersebut tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Pemuda Muhammadiyah Soppeng menegaskan bahwa langkah tegas dari DPD II Partai Golkar akan menjadi bukti nyata bahwa partai politik memiliki komitmen dalam menjaga integritas, moralitas, dan kredibilitas di hadapan masyarakat.
Organisasi kepemudaan ini juga berharap kasus tersebut dapat ditangani secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Selain itu, Ruslan mengingatkan pentingnya proses penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme internal partai, aturan hukum, serta nilai-nilai demokrasi.
Dengan begitu, penyelesaian kasus tidak hanya memberi efek jera bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku dan integritasnya.
“Demokrasi hanya bisa tumbuh jika wakil rakyat menjaga amanah, bekerja dengan jujur, dan berperilaku sesuai norma moral yang berlaku di masyarakat".
"Kami ingin DPRD Soppeng tetap dihormati, bukan diragukan integritasnya karena perilaku pribadi anggotanya,” tutup Ruslan.
(Red)
FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram