Bupati Soppeng Warning Mitra MBG: Jangan Sekadar Bagikan Makanan, Standar Gizi dan Kebersihan Wajib Dijaga

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng memberikan penekanan serius terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng. Program yang menyasar kelompok penerima manfaat tersebut diminta tidak hanya mengejar jumlah distribusi, tetapi harus memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi dan disajikan tepat waktu.

Pesan itu disampaikan Bupati Soppeng saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng di Gedung Lapatau, Sabtu malam (12/9/2026).

Bupati menegaskan, MBG merupakan Program Strategis Nasional sehingga seluruh proses pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme dan standar yang telah ditentukan.

“Pemerintah daerah tidak main-main dan menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran Gabungan Mitra MBG untuk menyukseskan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Soppeng,” tegasnya.

Ia mengingatkan para mitra agar tidak menganggap persoalan kebersihan, gizi dan keamanan pangan sebagai hal sepele. Sedikit saja standar diabaikan, dampaknya dapat langsung dirasakan penerima manfaat.

Empat hal menjadi perhatian utama, yakni higienitas, standar gizi yang optimal, ketepatan waktu penyajian dan kualitas bahan pangan.

Menurutnya, makanan yang disiapkan melalui program MBG dikonsumsi oleh kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Penerimanya bukan hanya anak sekolah dan santri, tetapi juga balita, ibu hamil serta ibu menyusui.

Karena itu, pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemilihan dan penyiapan bahan pangan, proses pengolahan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses distribusi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Pemkab Soppeng sendiri menyatakan siap mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program tersebut. Dukungan pemerintah daerah dilakukan melalui fasilitasi lahan dapur SPPG, penyediaan serta verifikasi data penerima manfaat dan pemanfaatan laboratorium daerah untuk pengujian sampel makanan.

Pengujian secara berkala diperlukan untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dan tidak mengandung zat berbahaya maupun bakteri yang dapat menyebabkan keracunan.

Selain makanan, kondisi dapur juga menjadi perhatian. Higienitas dan sanitasi SPPG harus dipastikan tetap terjaga sehingga proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar keamanan pangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Maulid Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng, Yunas Asri, melaporkan saat ini sudah terdapat 18 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Pertumbuhan jumlah SPPG tersebut sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan agar standar pelayanan tidak berbeda antara satu dapur dengan dapur lainnya.

Bupati pun meminta seluruh unsur yang terlibat menjaga konsistensi kualitas. Program MBG harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab karena menyangkut kesehatan serta masa depan generasi penerima manfaat.

Peringatan Maulid kali ini mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Menguatkan Semangat Berbagi untuk Generasi Sehat dan Berakhlak Mulia.”

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat berbagi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Makanan yang diberikan kepada masyarakat harus benar-benar layak, aman dan memiliki nilai gizi yang dibutuhkan.

Bupati berharap MBG menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi Soppeng yang sehat, cerdas, religius, berintegritas dan mampu bersaing.

Dengan 18 SPPG yang telah beroperasi, seluruh pihak diminta tidak lengah. Pemerintah daerah, mitra pelaksana dan unsur terkait harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai mekanisme.

Pesannya jelas: MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan setiap makanan yang sampai kepada penerima benar-benar aman, bergizi dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang generasi masa depan Soppeng.

(RAT) 

Direktur RSUD La Temmamala Terima Penghargaan, Soppeng Raih Juara II Inovasi Rumah Sakit

Makassar, Teropongsulawesi.com, Direktur RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ., menerima penghargaan atas keberhasilan rumah sakit tersebut meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit tingkat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

Penghargaan tersebut diterima langsung dr. Sitti Mudirusniah pada kegiatan PERSI/MAKERSI Wilayah Sulselbar yang digelar di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (11/9/2026).

Raihan tersebut menjadi apresiasi atas kreativitas dan kualitas RSUD La Temmamala dalam menampilkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan pada ajang tersebut.

Tak sekadar mengejar prestasi, keikutsertaan RSUD La Temmamala menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien.

Berbagai inovasi yang ditampilkan juga menjadi sarana untuk memperkenalkan terobosan pelayanan sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan memperkuat jejaring dengan fasilitas kesehatan lainnya di Sulselbar.

Sertifikat penghargaan ditandatangani Ketua PERSI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS, bersama Ketua Panitia Muswil PERSI & MAKERSI Sulselbar 2026, drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran rumah sakit.

“Capaian ini bukan sekadar pengakuan atas keunggulan pameran dan inovasi, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan bagi pasien,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling penting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana inovasi tersebut dapat terus dikembangkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Raihan Juara II ini sekaligus mempertegas langkah RSUD La Temmamala dalam mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih inovatif, ramah, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Bagi Soppeng, capaian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa inovasi pelayanan kesehatan dari daerah mampu mendapat tempat di tingkat Sulselbar.

(Red)

Das’ad Latif Hadir di Mapolres Soppeng, Polisi Diingatkan Jangan Lepas dari Akhlak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tugas kepolisian bukan hanya soal aturan, kewenangan dan penegakan hukum. Di balik seragam yang dikenakan, setiap anggota Polri juga dituntut memiliki akhlak dan keteladanan saat berhadapan dengan masyarakat.

Pesan itu mengemuka saat Polres Soppeng menghadirkan Ustaz Dr. H. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D. dalam kegiatan tausiah dan doa bersama di Lapangan Apel Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Polres Soppeng, unsur Forkopimda, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat tersebut mengangkat tema “Merajut Keakraban dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Melalui Polri Presisi, Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Kehadiran Ustaz Das’ad Latif memberikan nuansa tersendiri dalam kegiatan pembinaan rohani tersebut. Tausiah tidak hanya menjadi penguatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk mengingatkan personel tentang pentingnya menjaga perilaku dalam menjalankan amanah sebagai anggota Polri.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan kemampuan profesional seorang anggota harus dibarengi dengan karakter dan integritas.

“Menjadi anggota Polri bukan hanya tentang bagaimana kita menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga bagaimana kita menjaga sikap, ucapan dan perilaku ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujar Hari Budiyanto.

Ia menilai akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi teladan bagi personel dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjaga kejujuran, kesabaran, tanggung jawab dan sikap menghargai orang lain.

Kapolres berharap kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi diri bagi seluruh personel.

“Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Hari menegaskan, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kehadiran polisi yang mampu memberikan pelayanan secara humanis dan profesional.

“Kita ingin setiap personel hadir dengan sikap yang humanis, profesional dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus kita jaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif menyampaikan tausiah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dan pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan.

Pesan tersebut menjadi penguatan bagi personel agar tugas yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada kewajiban kedinasan, tetapi juga dilandasi moral dan tanggung jawab.

Setelah tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama. Kapolres Soppeng juga menyerahkan cinderamata kepada Ustaz Das’ad Latif sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan tausiah yang diberikan.

Turut hadir Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Farid, S.Sos., Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos., Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng, unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Soppeng, personel, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.40 Wita dalam suasana tertib dan kondusif.

Bagi Polres Soppeng, pembinaan rohani tersebut menjadi bagian dari upaya membangun personel yang tidak hanya kuat dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu menjaga sikap dan akhlak ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat.

(RAT) 

Melihat Soppeng dari Dekat, Suarni Suwardi Ajak Dekranasda Belajar dari Villa Yuliana

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tidak semua yang berharga harus dicari jauh-jauh. Di tengah Kota Watansoppeng, ada jejak sejarah yang selama ini hidup berdampingan dengan masyarakat.

Villa Yuliana menjadi salah satu tempat yang kembali mendapat perhatian ketika Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengajak pengurus Dekranasda berkunjung ke lokasi tersebut, Kamis (10/9/2026).

Bagi Suarni, kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan bersejarah. Ada pesan yang ingin ditanamkan, yakni pentingnya mengenal lebih dekat daerah sendiri sebelum berbicara tentang bagaimana memperkenalkannya kepada orang lain.

“Kalau kita ingin orang lain mengenal dan bangga dengan Soppeng, tentu kita sendiri harus lebih dulu mengenal dan bangga dengan sejarah, budaya dan potensi yang kita miliki,” ujar Suarni.

Menurutnya, masyarakat terkadang terlalu dekat dengan sesuatu hingga lupa melihat nilai yang ada di baliknya.

Villa Yuliana, misalnya, sudah lama menjadi bagian dari pemandangan Kota Watansoppeng. Namun, tidak semua orang yang melewatinya mengetahui cerita sejarah, nilai arsitektur dan perjalanan panjang yang melekat pada bangunan tersebut.

“Kadang kita setiap hari melihat sesuatu di sekitar kita, tetapi belum tentu kita tahu cerita dan nilainya,” katanya.

Karena itu, Suarni mendorong masyarakat untuk tidak berhenti pada sekadar mengetahui nama sebuah tempat. Sejarah perlu dipelajari agar warisan yang ada tidak hanya menjadi bangunan tua, tetapi tetap memiliki arti bagi generasi berikutnya.

Apalagi, di dalam Villa Yuliana terdapat museum yang dapat menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk mengenal perjalanan sejarah dan kekayaan budaya Soppeng.

Suarni berharap ketertarikan terhadap sejarah tumbuh terutama di kalangan anak muda.

Menurutnya, generasi muda perlu memiliki hubungan yang kuat dengan identitas daerahnya. Dengan begitu, ketika mereka berbicara tentang Soppeng, yang diperkenalkan bukan hanya nama daerah, tetapi juga cerita, budaya dan keunikan yang dimilikinya.

Dari sisi pariwisata, warisan sejarah seperti Villa Yuliana juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik wisata daerah.

“Potensi wisata kita harus kita kenali dan kita banggakan. Kalau masyarakatnya sendiri mau datang dan mengenal, tentu akan lebih mudah bagi kita memperkenalkan Soppeng kepada orang lain,” ujar Suarni.

Ia menilai sejarah dan budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kerajinan lokal.

Cerita mengenai tradisi, peninggalan sejarah dan identitas masyarakat Soppeng dapat menjadi inspirasi bagi para perajin untuk menghasilkan karya yang tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga membawa karakter daerah.

Karena itu, menurut Suarni, menjaga warisan daerah bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran untuk mengenal, merawat dan ikut memperkenalkannya.

“Jangan sampai orang dari luar lebih dulu mengenal potensi daerah kita, sementara kita sendiri kurang mengenalnya. Kita harus menjadi orang pertama yang mencintai, menjaga dan memperkenalkan kekayaan Soppeng,” tuturnya.

Kunjungan ke Villa Yuliana akhirnya menjadi sebuah perjalanan singkat untuk melihat kembali apa yang sebenarnya telah dimiliki Soppeng.

Sebuah pengingat bahwa sejarah tidak selalu berada di halaman buku. Ia bisa berada di sebuah bangunan, museum, tradisi, karya kerajinan, bahkan di tempat yang setiap hari dilewati masyarakat.

Dan ketika sejarah mulai dikenal, rasa memiliki terhadap daerah pun diharapkan tumbuh.

Dari sanalah kebanggaan terhadap Soppeng bisa dibangun, bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diperkenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

(RAT) 

Larangan Bawa Pulang MBG Balita, Petugas Minta Penerima Ikuti Ketentuan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketentuan larangan membawa pulang paket Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian di wilayah penerima manfaat SPPG Lalabata Rilau 2, Kabupaten Soppeng.

Pada informasi yang ditempelkan pada paket MBG disebutkan bahwa makanan aman dikonsumsi hingga dua jam setelah distribusi. Penerima juga diingatkan agar tidak membawa MBG pulang ke rumah.

Ketentuan tersebut mendapat perhatian, khususnya dalam penyaluran MBG bagi balita. Pasalnya, kondisi penerimaan MBG balita di lapangan berbeda dengan penyaluran bagi siswa di sekolah yang umumnya memiliki ruangan lebih luas dan pola penerimaan yang lebih teratur.

Salah seorang warga, mengatakan bahwa penerimaan MBG balita selama ini dilakukan di teras rumah warga, termasuk di rumah Ibu RT Kubba. Katanya Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, larangan membawa pulang MBG sebenarnya dapat dipahami apabila hal tersebut memang menjadi aturan yang harus diterapkan bersama.

Namun, di sisi lain, terdapat kondisi orang tua balita yang merasa lebih praktis mengambil makanan untuk anaknya tanpa harus membawa sang anak ke lokasi penerimaan.

“Sering anak belum bangun atau sudah bangun tetapi belum mandi dan belum siap dipakaikan baju dan celana. Jadi bagi orang tua, rasanya lebih mudah kalau pergi mengambil MBG anaknya,” ujarnya kepada awak media teropongsulawesi.com.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak aturan yang berlaku. Jika ketentuan larangan membawa pulang MBG memang resmi diberlakukan oleh SPPG, maka masyarakat harus mengikutinya secara bersama-sama.

“Kalau memang itu aturan SPPG dan mulai berlaku, harus diikuti dan kita harus kompak,” katanya.

Di sisi lain, kondisi teknis di lokasi penerimaan juga dinilai perlu menjadi perhatian. Penyaluran MBG untuk balita membutuhkan pola pelayanan yang menyesuaikan karakter penerimanya, terutama karena balita tidak selalu dapat hadir tepat waktu sebagaimana siswa sekolah.

Karena itu, kejelasan mengenai mekanisme penerimaan MBG bagi balita dinilai penting agar aturan keamanan pangan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi orang tua dan anak di lapangan.

Masyarakat berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketentuan tersebut, termasuk apakah larangan membawa pulang MBG merupakan aturan yang berlaku secara umum atau merupakan kebijakan teknis khusus pada titik penyaluran tertentu.

Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat tetap memenuhi standar keamanan makanan sekaligus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

(Taggi) 

Pj Sekda Soppeng: Pekerja Rentan Harus Merasa Aman, Pemkab Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kader kesehatan.

Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Kader Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare di D’Malaka Cafe, Rabu (9/9/2026).

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, mengatakan perlindungan jaminan sosial harus hadir bagi masyarakat yang sehari-hari bekerja dengan risiko cukup tinggi, namun belum memiliki perlindungan seperti pekerja formal.

“Kerja sama ini adalah komitmen nyata Pemkab Soppeng untuk memastikan para pekerja rentan dan kader kesehatan dapat bertugas tanpa rasa waswas,” kata Andi Haeruddin.

Menurutnya, musibah kerja tidak hanya menjadi persoalan pekerja, tetapi dapat berimbas langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, jaminan sosial dinilai penting sebagai benteng perlindungan agar keluarga tidak kehilangan sumber penghidupan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

“Perlindungan ini penting agar keluarga mereka tetap tangguh dan terhindar dari risiko kemiskinan jika terjadi musibah kerja,” ujarnya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Soppeng memperluas kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal. Salah satunya melalui inovasi SIBALIPERI, yang mengusung konsep gotong royong dengan mendorong ASN ikut membantu perlindungan pekerja rentan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, mengapresiasi komitmen Pemkab Soppeng tersebut.

Menurut Sahid, perlindungan terhadap risiko kerja merupakan bagian penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

“Sinergi ini memastikan negara hadir memberikan kepastian jaminan, sehingga para pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soppeng, Adi Syamsul, berharap kerja sama tersebut dapat memperluas jangkauan perlindungan hingga pekerja rentan yang berada di pelosok daerah.

Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada penandatanganan rencana kerja, tetapi berlanjut pada peningkatan kepesertaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penandatanganan tersebut turut dihadiri Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS Soppeng Andi Dhamrah dan Kepala BPKPD Soppeng Drs. Dipa, M.Si.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Soppeng menegaskan bahwa perlindungan pekerja bukan hanya menyangkut jaminan ketika terjadi musibah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

(RAT) 

Bupati Suwardi Haseng: Bekal ke Baitullah Bukan Hanya Ilmu, Kesehatan Juga Harus Disiapkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Menjadi tamu Allah membutuhkan persiapan yang matang. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan, calon jemaah haji tidak cukup hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga harus memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang mendukung.

Pesan tersebut disampaikan Suwardi saat meluncurkan Outbound Manasik Haji dan Manasik Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Soppeng Estimasi 1448 H/2027 M, Kamis (10/9/2026).

Mengusung tema “Hajj Health Adventure, Petualangan Sehat Menuju Baitullah”, kegiatan ini menghadirkan pola pembinaan yang lebih interaktif dengan menggabungkan materi manasik, aktivitas fisik dan edukasi kesehatan.

Ratusan calon jemaah turut mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali senam jantung sehat dan senam lansia di Taman Gapis Watansoppeng.

Suwardi mengatakan kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan kehormatan yang harus dijalani dengan kesiapan maksimal.

“Para calon jemaah diharapkan tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga memiliki kesiapan untuk menjalankannya dengan kondisi fisik yang baik,” ujarnya.

Menurut Suwardi, pembinaan manasik jangan ditempatkan sebagai formalitas. Setiap materi dan simulasi harus menjadi bekal nyata bagi calon jemaah sebelum berangkat.

Ia pun mengajak calon jemaah mulai membangun kebiasaan hidup sehat sejak sekarang. Istirahat yang cukup, aktivitas fisik secara rutin dan kepatuhan terhadap arahan tenaga kesehatan dinilai penting untuk menjaga kebugaran.

“Tidak perlu menunggu menjelang keberangkatan untuk mulai mempersiapkan diri,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembinaan. Launching, kata dia, bukan tujuan akhir. Program pendampingan harus terus berjalan dan dievaluasi hingga calon jemaah memasuki masa keberangkatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, lanjut Suwardi, akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala, puskesmas, pembimbing manasik serta pihak terkait lainnya.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan para calon jemaah mendapatkan pembinaan dan pelayanan yang baik, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, lancar, sehat, dan memperoleh predikat haji mabrur,” katanya.

Suwardi juga mengingatkan calon jemaah agar tidak mengabaikan kekompakan. Perjalanan haji akan mempertemukan jemaah dengan berbagai kondisi dan tantangan sehingga sikap saling membantu, disiplin dan saling mengingatkan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.HI menjelaskan bahwa program outbound merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala hingga puskesmas di Kabupaten Soppeng.

Musriadi mengatakan konsep pembinaan sengaja dibuat lebih aplikatif untuk memberikan gambaran kepada calon jemaah mengenai tantangan fisik yang mungkin dihadapi selama berada di Tanah Suci.

Perhatian khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

Materi fikih manasik dipadukan dengan aktivitas fisik dan edukasi kesehatan sehingga proses pembekalan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

Bagi Pemkab Soppeng, persiapan haji kini diarahkan pada satu tujuan: calon jemaah memahami ibadahnya, siap fisiknya, terjaga kesehatannya dan kuat kebersamaannya saat menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

(RAT) 

Aktivitas Kedinasan, Soppeng Gaspol Digitalisasi Administrasi, Aparatur Dituntut Adaptif dan Efisien

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menggeber digitalisasi administrasi pemerintahan. Aparatur didorong meninggalkan pola kerja yang lambat dan serba manual menuju sistem administrasi yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Penguatan transformasi digital tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI dalam aktivitas kedinasan.

Program ini tidak diarahkan sekadar sebagai pengenalan teknologi. Pemkab Soppeng ingin memastikan aparatur mampu beradaptasi dan menjadikan sistem digital sebagai bagian dari rutinitas kerja pemerintahan.

Sosialisasi pemanfaatan tiga instrumen tersebut digelar secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Terbaru, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026). Peserta berasal dari unsur kecamatan serta perangkat pelayanan terkait, termasuk sekretaris kecamatan, kasubag umum dan kepegawaian, kepala tata usaha, dan operator.

Sebelumnya, sosialisasi telah menyasar sejumlah kecamatan. Kegiatan dimulai di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, kemudian Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri.

Selanjutnya, sosialisasi berlangsung di Kecamatan Lilirilau pada 3 September dan Kecamatan Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta.

Setelah Marioriwawo, agenda dijadwalkan berlanjut di Kecamatan Lalabata pada 10 September 2026 dengan peserta gabungan Kecamatan Lalabata dan sejumlah SKPD.

Tiga Sistem, Satu Perubahan Pola Kerja

Dalam kegiatan tersebut, aparatur diperkenalkan pada fungsi dan penerapan Email Dinas, TTE, serta SRIKANDI.

Email Dinas diarahkan menjadi sarana komunikasi resmi dalam urusan kedinasan. SRIKANDI digunakan untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik. Sementara TTE mendukung proses pengesahan dokumen secara digital.

Penerapan ketiganya diharapkan mampu memangkas sejumlah proses administratif yang selama ini membutuhkan pencetakan dokumen, tanda tangan manual, pengiriman berkas, hingga penyimpanan arsip secara fisik.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan aparatur.

Menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal jika hanya tersedia sebagai sistem, tetapi tidak digunakan secara konsisten oleh para penggunanya.

Karena itu, perubahan yang diharapkan bukan hanya dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, melainkan juga perubahan cara kerja aparatur agar lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, dan akuntabel.

Materi teknis dalam sosialisasi disampaikan oleh Eka Saputra, S.Kom., MM., Pranata Komputer Ahli Muda, dan Noviyanto, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama.

Melalui SRIKANDI, pengelolaan persuratan dan arsip diharapkan semakin tertib dan mudah ditelusuri. TTE memberikan kemudahan dalam proses pengesahan dokumen tanpa harus bergantung pada tanda tangan secara manual.

Sementara Email Dinas diarahkan untuk memperkuat komunikasi resmi antarunit kerja sehingga urusan kedinasan dapat berlangsung melalui saluran yang sesuai.

Aparatur Dituntut Tidak Sekadar Bisa, Tapi Terbiasa

Pemkab Soppeng menargetkan transformasi digital tidak berhenti pada sosialisasi.

Aparatur di setiap unit kerja dituntut mampu menerapkan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Artinya, kemampuan beradaptasi dengan teknologi perlahan menjadi bagian dari tuntutan profesionalisme birokrasi.

Perubahan pola kerja juga diharapkan berdampak pada pelayanan masyarakat. Administrasi yang lebih cepat dan tertib dapat membantu memperpendek proses serta memudahkan penelusuran dokumen ketika dibutuhkan.

Diskominfo bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng terus memberikan pendampingan agar penerapan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan baru dalam lingkungan pemerintahan.

Pada akhirnya, digitalisasi bukan hanya perkara aplikasi.

Yang sedang diubah adalah cara aparatur bekerja.

Dari lambat menjadi cepat, dari manual menjadi digital, dan dari administrasi yang bergantung pada berkas fisik menuju sistem yang lebih efisien dan terintegrasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Soppeng membangun birokrasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(RAT)