Ketua DPR RI Berduka, Puan Maharani : Selamat Jalan Bapak Terima Kasih Sudah Menjadi Panutan Bagi Kami

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Innalilahi Wa Innalilahi Raji'un berita duka datang dari keluarga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dikabarkan Ayah mertua Puan, Bambang Sukmonohadi meninggal dunia pada Jumat (2/6/2023) malam.

Saat ini jenazah Bambang disemayamkan di rumah duka di jalan Sungai Sambas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tak hanya Puan, terlihat pula Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim turut takziah ke rumah duka.

Jenazah Bambang  di dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Sabtu (3/6), pukul 09.00 WIB.

Diketahui, sebelum meninggal ayahanda dari Hepi Hapsoro sempat menjalani perawatan di rumah sakit Medistra, Jakarta.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un

"Terima kasih sudah menjadi teladan dan panutan bagi kami semua, ujar Puan.

Selamat jalan, Bapak… 🤍InsyaAllah husnul khatimah, Aamiin YRA, pungkas Puan.

Respon Keluhan Warga dari Medsos, Andi Etti : Sudah Menjadi Tugas Saya Sebagai Wakil Rakyat

Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali merespon aspirasi masyarakat di media sosial terkait persoalan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Soppeng.

Nur Ilham Akbar, salah satu warga memposting foto dengan caption yang memperlihatkan kondisi ruas jalan Soppeng-Tajuncu tepatnya di Desa Pesse yang dapat membahayakan pengguna jalan.

"Tabe' mohon perhatian dari pihak terkait untuk memperhatikan kondisi jalan poros soppeng-tajuncu tepatnya di desa pesse (sebelah kiri sebelum jembatan kampiri dari arah tajuncu). Kondisinya sangat memprihatinkan karena kerusakannya semakin bertambah apalagi diposisi tikungan. Jadi mohon diperhatikan agar segera ditindak lanjuti sebelum adanya hal² yang tidak diinginkan. Terima kasih", tulis Nur Ilham Akbar di grup facebook BKKS.

Dipostingan tersebut, Andi Etti sapaannya, turut berkomentar, "Terimakasih banyak informasiTa. Insya Allah, Sy akan sampaikan ke Dinas PUTR Sulsel untuk segera ditindaklanjuti," tulis Andi Nurhidayati.

Tak butuh waktu lama, Ketua PPP Soppeng ini kembali berkomentar, "Alhamdulillah, Stafku sdh hubungi penanggung jawab proyek ruas jalan ini. Infonya ini masih tahap pemeliharaan dan segera akan dihubungi kontraktornya untuk diperbaiki," tulis Andi Nurhudayati kembali.

Respon legislator Sulsel dua periode menuai tanggapan positif dari masyarakat, "mantap pung inimi di bilang wakil rakyat sehat selalu pung," tulis akun Ahmad Agra Sanjaya.

Dikonfirmasi terkait responnya di media sosial yang menuai tanggapan positif dari masyarakat, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel menanggapi dengan santai. Bagi dia, ini bukan hal baru, karena selama ini ia memang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

"Alhamdulillah, kalau tanggapan masyarakat positif dan ini bukan hal baru bagi Saya (merespon keluhan masyarakat di facebook). Dan ini juga sudah menjadi tugas Saya sebagai wakil rakyat yang harus pro aktif merespon keluhan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujar Andi Nurhidayati saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022) malam.

(Ismail)

Reses di Pajalesang, Andi Nurhidayati Ungkap Nama Desa Terakhir Dikunjungi Pasca Dilantik Sebagai Wakil Rakyat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022 di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Selasa (7/6/2022).

Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi warga ini difasilitasi oleh tokoh masyarakat, Drs. KH. Baharuddin yang juga Ketua Majelis Syariah DPC PPP Kabupaten Soppeng.

Hadir juga beberapa kader PPP diantaranya Hj. Sunarti yang menjabat Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Soppeng yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Lilirilau.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa yang ke-70 yang Saya kunjungi untuk bersilaturrahim dengan masyarakat sejak dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel untuk periode kedua di tahun 2019 lalu," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Andi Etti sapaannya mengungkapkan, sejak dirinya terpilih di periode kedua ia berkomitmen akan mendatangi semua kelurahan/desa yang di Bumi Latemmamala untuk mendengar masukan dan aspirasi masyarakat.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa terakhir dari 70 desa/kelurahan yang Saya datangi. 69 desa/kelurahan telah saya kunjungi untuk menggelar berbagai kegiatan seperti sosialisasi perda, sosialisasi nilai kebangsaan dan kunjungan daerah pemilihan," jelasnya.

Pajalesang juga menjadi penutup dari rangkain Reses Ketua DPC PPP Soppeng ini didapilnya. Sebelumnya Ia telah menggelar Reses di Desa Tetewatu, Desa Paroto, bersama Pengurus HNSI Soppeng di Hotel Grand Saota dan di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

"Alhamdulillah, kegiatan Reses di 5 titik berjalan lancar dan Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak telah berpartisipasi khususnya kepada Pengurus dan Kader PPP serta ANZ Community yang telah memfasilitasi kegiatan kami," ujar Andi Etti via WhatsApp, Selasa (7/6/2022) malam.

Beberapa hal yang menjadi catatan Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulawesi Selatan yang menjadi aspirasi warga dalam Masa Reses kali ini diantaranya pembangunan jalan tani, keluhan terkait infrastruktur jalan provinsi, bantuan pembangunan masjid dan bantuan modal Pelaku UMKM.

(Rhm/Ismail)

Indra Iskandar : Sesuai Aturan Tatib DPR RI, Mikrofon Mati Setelah 5 Menit Menyala

Sekjen DPR Indra Iskandar (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, mikrofon yang biasa digunakan untuk anggota DPR RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara I, memang diatur otomatis mati setelah menyala selama 5 menit.

Menurutnya, pengaturan ini sesuai dengan batas maksimal waktu bicara yang diberikan kepada anggota DPR, selagi pembatasan durasi sidang paripurna di masa pandemi Covid-19.

“Jadi setelah dipencet, mik akan menyala, untuk kemudian akan mati secara otomatis setelah 5 menit,” kata Indra, Rabu (25/5/2022), terkait matinya mikrofon anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, saat sidang paripurna DPR, kemarin. 

Indra menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) Anggota Pasal 256 ayat 6. Dalam pasal itu, diatur setiap anggota diizinkan bicara dan menyampaikan pertanyaan maksimal lima menit.

"Mik itu diatur berdasarkan Tatib ini pasal 256 ayat 6, lima menit otomatis mati. Jadi itu memang batasnya itu ada di dalam Tatib," ucapnya.

"Saya kira dari sisi teknis kami Sekretariat Jenderal perlu menjelaskan proporsi itu, juga seperti yang dulu-dulu ya tidak ada sebenarnya dengan kaitannya mati mematikan, enggak. Toh kemarin interupsi tetap berlangsung tapi setiap lima menit dengan sendirinya mik akan mati," lanjutnya.

Namun demikian, kata Indra, mikrofon tersebut bisa dinyalakan kembali setelah mati otomatis. “Kan terdengar Pak Amin bisa menyalakan kembali miknya setelah mati sebentar,” kata Indra.

Lebih jauh Indra menjelaskan, batas waktu maksimal Sidang Paripurna DPR RI selama masa pandemi Covid-19 adalah 2 jam 30 menit. Karenanya, Pimpinan DPR yang betugas memimpin sidang, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin tidak menabrak batas waktu tersebut. .

“Kalau sidang paripurna kemarin kan bahkan sudah 3 jam, artinya sudah lebih 30 menit dari ketentuan, sehingga ada keharusan pimpinan sidang untuk segera menutup sidang,” kata Indra.

Soal interupsi di sidang paripurna, kata Indra, anggota DPR RI diberi kesempatan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan agenda sidang paripurna yang sedang berjalan.

“Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri,” kata Indra.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, menyampaikan interupsi terkait persoalan hukum LGBT di akhir sidang paripurna. Padahal tidak ada agenda sidang paripurna terkait hal tersebut.

Dalam video rekaman yang beredar, juga tidak terlihat pimpinan sidang mematikan mikrofon dari atas meja pimpinan.

“Jadi tidak benar kalau ada Pimpinan DPR yang mematikan mik,” tegas Indra.

Published : HB

Anggota DPRD Sulsel H Suwardi Haseng Perjuangkan Sarana Prasarana SMA di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Legislator DPRD Provinsi Sulawesi dapil Soppeng-Wajo H Suardi Haseng,SE, telah memperjuangkan berbagai fasilitas,sarana dan prasarana di sekolah menengah atas termasuk di SMAN 8 (ex SMAN 2) Watansoppeng.

Hal itu terungkap saat legislator Golkar ini menggelar kunjungan dapil di Mangkawani kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Minggu (22/5/2022).

Dalam kegiatan Kundapil ini dihadiri Lurah Bila Hariadi, SE, MM bersama Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, par RW dan RT Lingkungan Bila Kelurahan Bila.

Dalam kesempatannya Lurah Bila, Hariadi mengungkapkan Rasa terimakasih dan penghargaan sekaligus mengapresiasi legislator Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H Suardi Haseng yang telah berkesempatan untuk berkunjung dan bertemu langsung dengan masyarakat khususnya warga Mangkawani Kelurahan Bila, katanya.

Selain itu Hariadi juga mengucapkan terimakasih atas perjuangan anggota DPRD Sulsel H Suardi Haseng yang telah membantu fasilitas laboratorium SMAN 4 (ex SMAN 2) baik untuk lab Fisika, Biologi maupun Kimia Watansoppeng yang berada di wilayah kelurahan Bila, tuturnya.

Sementara itu Mantan Anggota DPRD kabupaten Soppeng 3 periode yang kini menjadi anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar di periode pertamanya mengucapkan terimakasih atas waktu bagi Lurah Bila dan masyarakatnya untuk hadir dalam kegiatan temu konstituen yang dikemas dalam bentuk kunjungan dapil, karena mungkin ingin istirahat dan atau tidur di siang hari namun ada kegiatan pertemuan sehingga datang hadir di sini,  ujar Saudara kandung Pengusaha H Haeruddin Haseng ini.

Kata Dia, " Dulu saat menjadi anggota DPRD kabupaten Soppeng di 3 periode dengan dapil Lilirilau dan Liliriaja terbatas hanya di 2 kecamatan namun saat ini 2 kabupaten yang menjadi dapilnya (Soppeng-Wajo) namun saat pencalegan untuk DPRD Sulsel tidak sempat melakukan kampanye di wilayah kelurahan Bila, katanya.

Meski demikian ada banyak suara untuk dirinya di Kelurahan Bila khususnya di Mangkawani dengan bantuan tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Mangkawani ini, katanya.

Oleh sebab itu, dirinya berkewajiban untuk bertemu sekaligus menggali aspirasi dari masyarakat Mangkawani meski bukan momen reses, kata pengurus DPD Golkar Sulsel ini.

"Untuk bantuan sarana prasarana di SMAN 8, baik laboratorium maupun paving blok itu sekitar Rp. 250 juta dana yang tersalur, katanya.

"Tak hanya di SMAN 8, juga di sejumlah sekolah menengah atas karena kewenangan kami hanya untuk SMA, ujarnya.

Selain itu bukan hanya sarana prasarana Sekolah namun prasarana jalan juga kami perjuangkan di sejumlah titik yang ada di kabupaten Soppeng, jelas H Suardi Haseng.

H Suardi juga mengakui bahwa dirinya bukanlah politisi namun hanya ikut-ikutan berpolitik, namun dengan eksistensinya sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban memfasilitasi sejumlah aspirasi masyarakat tuturnya.

Dalam kesempatan itu H Suardi Haseng juga menyampaikan bahwa untuk pemilu legislatif yang akan datang dirinya tak akan lagi maju untuk menjadi anggota DPRD Sulsel, dan mungkin kalau Tuhan mengizinkan bisa dapat kembali suara terbanyak, ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa kemarin saat pencalegan dirinya hanya mengganti bakal calon dari Golkar sehingga dalam sosialisasi tidak sempat mengunjungi semua wilayah di kabupaten Soppeng, Paparnya.

Meski demikian H Suardi Haseng mengucapkan Syukur karena total suaranya tertinggi di dapil Soppeng dan Wajo pada pemilu yang lalu begitupun di internal Partai Golkar, tandasnya.

Ada banyak perjuangan di komisinya maupun lintas komisi yang disebutkan mulai dari pembangunan Jalan, jembatan, pendidikan, pertanian dan lainnya.

Di sela-sela penyampaiannya H. Suardi Haseng mengatakan, " Karena tidak akan maju lagi sebagai Legislator DPRD Sulsel maka dirinya berniat untuk maju di Pilkada Soppeng 2024 itupun kalau Allah menghendaki dan perintah partai, jelasnya.

Di sesi kedua dalam kunjungan dapil ini dilangsungkan tanya jawab terkait keluh dan aspirasi masyarakat Mangkawani bahkan pertanyaan warga yang berbobot dengan saran untuk kepentingan umum di hadiahi pengganti dana transpor (isi amplop) serta pertanyaaan yang sangat berkualitas pun dihadiahi dobel dana transpor.

Diakhir kegiatan legislator Golkar ini juga membagikan sembako berupa beras kepada ratusan warga.

(Red/Ismail).

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB