Rokok Ilegal Masuk dari Berbagai Jalur, Bea Cukai Kendari Selamatkan Potensi Rp4 Miliar

Kendari, Teropongsulawesi.com, Peredaran rokok ilegal di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian Bea Cukai Kendari. Jalur masuknya pun beragam, mulai dari jasa ekspedisi, kendaraan pengangkut hingga kawasan pelabuhan.

Sepanjang Januari hingga awal September 2026, Bea Cukai Kendari mencatat telah melakukan 233 kegiatan penindakan di bidang cukai. Dari seluruh penindakan tersebut, sebanyak 3.907.080 batang hasil tembakau ilegal berhasil diamankan.

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp4 miliar.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, Taufik Sapto Harsono, mengatakan penindakan dilakukan melalui pengawasan dan penelusuran terhadap sejumlah jalur yang diduga digunakan untuk memasukkan maupun mendistribusikan rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara.

Salah satu rangkaian penindakan terbaru berlangsung sejak pertengahan Agustus hingga awal September 2026. Dalam periode tersebut, Bea Cukai Kendari mengamankan 838.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp822,1 juta.

Sebagian besar barang hasil penindakan tersebut berasal dari pelimpahan perkara yang sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

Dari pelimpahan itu, Bea Cukai menerima 576.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp557,3 juta.

Pengawasan kemudian diperluas ke jalur ekspedisi.

Pada Agustus 2026, petugas Bea Cukai Kendari melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan jasa ekspedisi di Kota Kendari. Hasilnya, ditemukan 55.800 batang rokok ilegal.

Dari temuan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp65,2 juta.

Jalur darat juga menjadi sasaran pengawasan.

Petugas menggagalkan peredaran 6.200 batang rokok ilegal merek BOSS Caffe Latte yang diangkut menggunakan kendaraan di wilayah Kota Kendari.

Penindakan tersebut berawal dari pemantauan dan informasi masyarakat. Kendaraan kemudian dihentikan dan diperiksa hingga ditemukan ratusan bungkus rokok yang tidak dilekati pita cukai.

"Potensi kerugian negara dari penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp5,9 juta," kata Taufik, Senin (14/9/2026).

Jejak Berlanjut ke Pelabuhan Baubau

Peredaran rokok ilegal juga terendus di Kota Baubau.

Pada awal September 2026, Bea Cukai Kendari memperoleh informasi adanya kendaraan yang diduga membawa rokok ilegal dari kawasan Pelabuhan Murhum Baubau.

Petugas melakukan patroli dan pemantauan sebelum akhirnya menghentikan kendaraan yang dicurigai.

Hasil pemeriksaan menemukan 10.000 bungkus atau 200.000 batang rokok merek RIIL BOLD tanpa pita cukai.

Potensi kerugian negara dari penindakan tersebut mencapai sekitar Rp193,5 juta.

Dalam penanganan perkara tersebut, Bea Cukai Kendari berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Baubau, terutama dalam pengamanan barang hasil penindakan dan penyediaan lokasi pemeriksaan.

Dari hasil penelitian, ratusan ribu batang rokok ilegal yang diamankan dalam rangkaian penindakan tersebut diduga berasal dari Jawa Timur.

Temuan ini menunjukkan bahwa jalur distribusi rokok ilegal di Sultra tidak sederhana.

Barang dapat bergerak melalui kendaraan, jasa ekspedisi maupun jalur distribusi antardaerah sebelum akhirnya masuk ke pasar.

Kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang memiliki 15 kabupaten dan dua kota, serta karakter wilayah kepulauan, menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan distribusi barang.

Karena itu, Bea Cukai menilai pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kerja bersama lintas instansi.

Pertukaran informasi, operasi bersama serta koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal.

Pemulihan Penerimaan Negara

Selain melakukan penyitaan dan penindakan, Bea Cukai Kendari juga menerapkan mekanisme ultimum remedium dalam penyelesaian perkara tertentu.

Mekanisme tersebut memungkinkan perkara diselesaikan tanpa penyidikan setelah pelanggar memenuhi kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Hingga awal September 2026, pemulihan penerimaan negara melalui mekanisme tersebut mencapai Rp2.198.421.000.

Rinciannya antara lain berasal dari perkara pelimpahan Ditreskrimsus Polda Sultra sebesar Rp1.289.088.000, penindakan di Kota Kendari sebesar Rp13.876.000, serta penindakan di Kota Baubau sebesar Rp447.600.000.

Barang hasil penindakan dari ketiga perkara tersebut telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai ketentuan.

Taufik mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, kolaborasi dibutuhkan untuk menghentikan peredaran barang ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya Polda Sulawesi Tenggara dan Kantor Pelayanan Pajak Baubau," ujar Taufik.

Ia menegaskan, rokok ilegal tidak hanya berpotensi menggerus penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha hasil tembakau yang telah menjalankan kewajiban cukai.

Karena itu, pengawasan akan terus diperkuat.

Sebab bagi Bea Cukai Kendari, memburu rokok ilegal bukan hanya tentang menyita barang.

Yang menjadi sasaran utama adalah memutus jalurnya, dari sumber, pengangkut, penyimpan hingga jaringan distribusinya.

(Red)

Warga Wawowonua Pertanyakan Aktivitas PT SKC: Sosialisasi Tak Pernah Digelar?

Konawe Selatan, Teropongsulawesi.com,— Keberadaan dan aktivitas PT Sentra Tama Karya Cemerlang (SKC) di wilayah lingkar tambang Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, mulai dipertanyakan masyarakat setempat.

Pasalnya, warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari perusahaan terkait aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Anjar, salah seorang warga Desa Wawowonua, mengatakan masyarakat mulai mengetahui adanya aktivitas PT SKC sejak 23 Juli 2026. Namun, hingga Senin (14/9/2026), ia mengaku belum pernah melihat adanya sosialisasi perusahaan kepada masyarakat.

“Tidak pernah mengadakan sosialisasi di Balai Desa, apalagi di Desa Wawowonua,” kata Anjar.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Warga ingin mengetahui secara terbuka legalitas perusahaan, jenis dan tahapan kegiatan yang dilakukan, hingga potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.

Bagi warga lingkar tambang, keterbukaan informasi dinilai penting. Masyarakat tidak ingin hanya menyaksikan aktivitas perusahaan berlangsung tanpa mengetahui secara jelas apa yang dikerjakan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka.

“Kami ingin tahu apa legalitasnya, apa kegiatannya, bagaimana dampaknya dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan transparansi, warga juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan dampak lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kondisi sumber air dan lingkungan sekitar wilayah aktivitas perusahaan.

Anjar mengatakan masyarakat pada prinsipnya tidak mempersoalkan kehadiran investasi. Namun, komunikasi dengan warga dinilai harus menjadi bagian penting sebelum aktivitas perusahaan berjalan lebih jauh.

Ia juga berharap keberadaan perusahaan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Wawowonua, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui penyerapan tenaga kerja lokal, program CSR, pemberdayaan masyarakat dan bentuk kontribusi lainnya.

“Harapan kami sebelum aktivitas perusahaan berjalan, sebaiknya PT SKC terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada kami, masyarakat Desa Wawowonua,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak PT SKC atau Sentra Tama Karya Cemerlang belum memberikan keterangan mengenai tudingan warga tersebut.

Penjelasan perusahaan diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat, termasuk mengenai legalitas dan bentuk kegiatan yang dilakukan, proses sosialisasi, aspek lingkungan, serta komitmen perusahaan terhadap masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Keterangan dari pihak perusahaan juga penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

(Tim/Umar)

Maulid Nabi di Korem 143/HO Jadi Momentum Perkuat Iman dan Soliditas Prajurit

Kendari, Teropongsulawesi.com, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 di Korem 143/Halu Oleo (HO) tidak sekadar menjadi agenda keagamaan. Kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat keimanan, membangun kebersamaan, sekaligus meneguhkan karakter prajurit dalam menjalankan pengabdian.

Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Askariyah Korem 143/HO, Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Kamis (27/8/2026).

Suasana khidmat terasa saat keluarga besar Korem 143/HO mengikuti ceramah keagamaan yang disampaikan Ustaz Muh. Thahilal Jahidul Hasyb., S.Pd., M.Pd.

Dalam ceramahnya, jamaah diajak kembali meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sikap jujur, amanah, sabar, rendah hati dan peduli terhadap sesama menjadi nilai utama yang dinilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., menekankan bahwa keteladanan Rasulullah SAW memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan tugas seorang prajurit.

Menurutnya, keimanan, keikhlasan dan kepedulian harus berjalan seiring dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Jadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas. Dengan keimanan, keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat memberikan pengabdian yang lebih baik,” pesan Danrem.

Ia berharap momentum Maulid Nabi mampu membentuk personel Korem 143/HO yang semakin humanis, memiliki kepedulian sosial serta mampu hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi ruang mempererat silaturahmi di tengah rutinitas kedinasan. Kebersamaan antara prajurit, PNS dan keluarga besar Korem diharapkan semakin memperkuat soliditas dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Kegiatan dihadiri Kasrem 143/HO, para Kepala Seksi Korem 143/HO, para Dan/Kabalak Aju jajaran Korem 143/HO, para Pasi, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 143 PD XIV/Hasanuddin beserta pengurus, serta seluruh prajurit dan PNS jajaran Korem 143/HO.

Peringatan Maulid Nabi di Korem 143/HO ini pun diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi setiap personel untuk membawa nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW ke dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan bermasyarakat.

(Penrem 143/HO)

Operasi Gaktib Digelar, Korem 143/HO Periksa Administrasi dan Kendaraan Prajurit

Kendari, Teropongsulawesi.com, Korem 143/Halu Oleo (HO) bersama Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kendari menggelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) terhadap prajurit di lingkungan Makorem 143/HO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (26/8/2026).

Operasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin dan kesadaran hukum prajurit. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap personel mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan kendaraan dan kelengkapan administrasi.

Dandenpom XIV/3 Kendari, Letkol CPM Haryadi BP, S.H., memimpin langsung pemeriksaan tersebut.

Sejumlah kelengkapan prajurit diperiksa, mulai dari administrasi hingga kendaraan yang digunakan. Pemeriksaan kendaraan mencakup SIM, STNK, kelengkapan kendaraan, serta kepatuhan terhadap aturan tertib berlalu lintas.

Langkah tersebut dinilai penting karena prajurit TNI tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus mampu menjadi contoh kedisiplinan dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

Melalui Operasi Gaktib, Korem 143/HO bersama Denpom Kendari menegaskan pentingnya membangun budaya disiplin dari lingkungan internal satuan. Prajurit diingatkan agar tidak mengabaikan aturan, termasuk ketika berkendara di jalan raya.

Kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Operasi Gaktib diharapkan semakin meningkatkan kesadaran hukum serta kedisiplinan seluruh personel Korem 143/HO, sehingga terbentuk prajurit yang profesional, taat aturan, dan siap menjalankan tugas secara optimal.

(Penrem 143/HO)

Sudah Dicopot, Kok Masih Disuruh Mundur? ASN Kolaka Utara Klaim Ditekan Teken Surat

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Polemik nonjob sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, belum juga mereda. Setelah dicopot dari jabatan, sejumlah ASN kini mengaku kembali diminta menandatangani surat yang berisi pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan dan tidak keberatan dibebastugaskan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: jika seorang ASN sudah diberhentikan dari jabatan, mengapa masih diminta menandatangani surat pengunduran diri?

Seorang ASN yang meminta namanya dirahasiakan mengaku bersama sejumlah rekannya telah kehilangan jabatan sekitar empat bulan lalu. Namun, belakangan mereka disebut kembali diminta meneken surat pernyataan.

Surat tersebut, menurut pengakuan ASN, memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan, tidak keberatan dibebastugaskan, serta bersedia menjalani proses etik.

Yang lebih membuat mereka keberatan, penandatanganan surat itu disebut disertai tekanan.

“Kami diminta menandatangani surat pernyataan untuk mundur dari jabatan, sementara kami sudah diberhentikan sejak sekitar empat bulan lalu. Kalau tidak bersedia tanda tangan, kami diancam akan dikenakan tindakan kepegawaian yang lebih berat.”

Dugaan tekanan tersebut hingga kini belum mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sudah Nonjob, Masih Diminta Mengundurkan Diri

Persoalan ini menjadi sorotan karena menyangkut prosedur dan kepastian hukum dalam manajemen ASN.

Sejumlah ASN mempertanyakan dasar penerbitan surat tersebut, siapa yang memberikan instruksi, serta apa konsekuensi kepegawaian bagi ASN yang menolak menandatangani.

Mereka juga mengaku keputusan nonjob sebelumnya tidak didahului proses klarifikasi yang menurut mereka memadai.

Klaim tersebut tentu masih perlu diuji dan dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah.

Direktur YLBH Suara Keadilan Sulawesi Tenggara, Munsir, sebelumnya menyebut terdapat 89 ASN yang terdampak keputusan pemberhentian atau demosi.

Sejumlah ASN kemudian memilih menggugat keputusan Bupati Kolaka Utara melalui PTUN Kendari.

YLBH Suara Keadilan Sultra menyebut terdapat dua keputusan Bupati Kolaka Utara yang menjadi objek sengketa, masing-masing tertanggal 20 April 2026 dan 5 Mei 2026.

Pihak pendamping ASN menilai terdapat persoalan dalam keputusan tersebut. Namun, penilaian itu merupakan pandangan hukum pihak yang mendampingi para ASN dan masih menjadi bagian dari proses persidangan.

Polemik bertambah panas setelah muncul klaim bahwa menggugat keputusan pemberhentian ke PTUN belum tentu mengakhiri persoalan.

Sejumlah ASN disebut khawatir, meskipun nantinya memenangkan perkara, mereka kembali dapat dikenai kebijakan nonjob.

Klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan belum diketahui dasar hukum yang melandasinya.

Karena itu, publik kini menunggu bagaimana pemerintah menjelaskan posisi kebijakan tersebut secara terbuka.

Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah kabar mengenai akses Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) di Kolaka Utara.

Sejumlah pemberitaan menyebut akses SiASN diklaim mengalami pemblokiran oleh BKN. Dampaknya disebut berpotensi menghambat sejumlah layanan administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala hingga administrasi pensiun.

Namun, hingga kini status dan alasan dugaan pemblokiran tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari BKN maupun Pemkab Kolaka Utara.

Para ASN terdampak meminta persoalan ini tidak berhenti pada saling klaim.

Mereka meminta BKN, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Inspektorat dan DPRD Kolaka Utara ikut memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan sesuai aturan.

Bupati Kolaka Utara, Sekda, dan Kepala BKPSDM juga didesak menjelaskan secara terbuka dasar hukum nonjob, mekanisme evaluasi, alasan penerbitan surat pernyataan hingga status akses SiASN.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Sekda maupun Kepala BKPSDM Kolaka Utara terkait dugaan tekanan terhadap ASN untuk menandatangani surat tersebut.

Pertanyaan publik kini semakin tajam: kalau sudah dicopot, mengapa masih diminta menyatakan diri mundur? Siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya, dan apa konsekuensinya bagi ASN yang menolak?

Jawaban pemerintah ditunggu.

(Tim)

Manager PLN UP3 Kendari Gelar Pertemuan Strategis dengan DPD APERSI Sultra di Hotel Claro

Kendari, Teropongsulawesi.com, Manager PLN UP3 Kendari, Munawir Liling, mengadakan pertemuan resmi dengan jajaran pengurus DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Tenggara.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Claro Kendari ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PLN dan pelaku usaha sektor perumahan. Kamis (10/7/2025).

Diskusi strategis yang dilakukan fokus pada kemudahan dan percepatan layanan kelistrikan, terutama dalam hal penyambungan baru, keandalan suplai listrik, serta dukungan PLN terhadap pembangunan perumahan rakyat di Sulawesi Tenggara.

Munawir Liling menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara PLN dan pengembang perumahan. “PLN sangat terbuka terhadap masukan dari asosiasi seperti APERSI.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek perumahan mendapatkan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPD APERSI Sultra menyambut baik langkah ini sebagai bentuk kemitraan yang lebih erat antara PLN dan pengembang.

Ia berharap pertemuan ini menjadi awal peningkatan layanan serta penyelesaian tantangan pengurusan kelistrikan yang selama ini dihadapi oleh para pengembang.

Pertemuan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

PLN berkomitmen untuk menyediakan layanan kelistrikan yang andal, cepat, dan ramah lingkungan demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

(Red)

Halal Bi Halal Posal Baubau Pererat Silaturahmi Unsur Kemaritiman

Baubau,  Teropongsulawesi.com, Dalam rangka menyambut momentum Halal Bi Halal Lebaran tahun 2025, Posal Baubau menggelar kegiatan silaturahmi dan coffee morning bersama unsur kemaritiman di wilayah Kota Baubau. 

Acara tersebut berlangsung di rumah dinas Jabatan Danposal Baubau, Jalan M.H Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Baubau, pada hari Selasa, 15 April 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan pelaku usaha kemaritiman, di antaranya Kadis Perikanan Kota Baubau yang mewakili Walikota Baubau, KSOP Pelabuhan Murhum Baubau, Kepala Kantor Karantina, Kepala Kantor Kesyahbandaran Perikanan Wameo, Manajer Pertamina Baubau, PSDKP Wilker Baubau dan Kabupaten Buton, Karantina Kesehatan Pelabuhan, BKSDA Baubau, ASDP, Kepala Cabang PT Pelni Baubau, serta para pelaku usaha Industri Jasa Maritim (Injasmar) di wilayah Kota Baubau. 

Turut hadir pula Pasops Lanal Kendari bersama Komandan Kapal Patroli Angkatan Laut Pulau Labengki Lanal Kendari.

Komandan Pos TNI AL Baubau, Kapten Marinir Catur Suryo M, S.Sos, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen silaturahmi yang dikemas dalam bentuk coffee morning sebagai ajang mempererat hubungan antar unsur kemaritiman pasca Lebaran 2025. 

“Sebanyak 32 instansi dan pelaku usaha industri jasa maritim diundang untuk bersama-sama membangun sinergi yang lebih baik dalam mendukung kemajuan kemaritiman di Kota Baubau,” ujar Kapten Catur.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan TNI AL kepada pemerintah daerah Kota Baubau dalam menangani persoalan kemaritiman. 

Kapten Catur menambahkan, “Ke depan, kami berharap dapat dibentuk forum bersama Walikota dan Wakil Walikota Baubau beserta unsur kemaritiman dan pelaku usaha industri jasa maritim. 

Forum ini akan menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mendengarkan langsung saran dan masukan dari para pelaku Injasmar sebagai dasar pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan potensi kemaritiman di Kota Baubau.”

Dengan adanya sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kemaritiman, Kota Baubau diharapkan dapat lebih berkembang dan menjadi pusat kemaritiman yang unggul di wilayah Sulawesi Tenggara.

Posal Baubau adalah satuan TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan dan mendukung kemajuan kemaritiman di wilayah Kota Baubau. Posal Baubau aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan potensi kemaritiman daerah.

(Red/Pen) 

Akses Mudik di Konawe Utara Terputus Akibat Banjir, TNI AD Turun Tangan

Konut, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka penguatan teritorial dan pembinaan pemberdayan wilayah pertahanan Konawe Utara, Dandim 1430/Konut, Letkol Arh Pramono,S.Sos.,M.Han bersama Personil Koramil 1430-02/Asera dan tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan sinergi luar biasa dalam membantu warga yang terdampak banjir karena hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), menyebabkan banjir yang cukup parah. Akibatnya, akses jalan utama trans Sulawesi yang menjadi jalur mudik terputus dan menghambat perjalanan masyarakat di Desa Sabandete Kec.Oheo Kab.Konawe Utara. Selasa (25/3/2025)

Dandim 1430/Konut Letkol Arh Pramono,S.sos.,M.Han menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Babinsa merupakan wujud perhatian dan kepedulian terhadap warga karena jalan tersebut merupakan jalur perekonomian masyarakat.

“Untuk sementara penyebrangan mengunakan perahu rakit dan bantuan spead Boat dari BPBD agar memperlancar penyebrangan kendaraan roda dua maupun roda empat dan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi kepada Babinsa yang sudah menunjukkan dedikasinya memperbaiki fasilitas umum secara swadaya, salah satunya pembuatan perahu rakit bersama warga binaan.

“Ini juga merupakan implementasi dari salah satu poin tujuh perintah harian Kasad, bahwa TNI AD harus hadir ditengah-tengah kesulitan warga dan menjadi solusi,” Kata Dandim.

Hadapi Kesiapan PAM Pilkada 2024, Kodim 1416/Muna Bersama Polres Muna Latihan PHH

Muna, Teropongsulawesi.com,-Dalam rangka menghadapi kesiapan pengamanan Pilkada 2024, Personel gabungan TNI-Polri yaitu Kodim 1416/Muba dan Polres Muna melaksanakan latihan bersama Penindakan Huru Hara (PHH) di lapangan Mapolres Muna Jon By Pass Kota Raha Kabupaten Muna, Sabtu, (16/11/2024).

Latihan bersama ini digelar untuk memantapkan pengamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Komandan Kodim 1416/Muna Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp, S.I.P mengatakan bahwa latihan gabungan ini digelar untuk mematangkan kembali kesiapan personel TNI Polri dalam menanggulangi kemungkinan huru hara yang terjadi mulai dari pra hingga pasca Pilkada.

“Ini adalah bentuk upaya kita dalam menjamin keamanan khususnya menjelang Pilkada,” kata Dandim.

Selain untuk meningkatkan profesionalitas, latihan gabungan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat soliditas TNI Polri dalam mewujudkan Kamtibmas di wilayah"tutup Dandim. 

Adapun materi PHH yang dilatihkan tersebut meliputi tiga tahap yakni sikap dasar pasukan dalam aba-aba istirahat dan siaga tameng.

Tahap kedua pasukan bersiaga dengan posisi tongkat samping, sikap siaga, desak maju, dorong maju, dan sikap berlindung.

Kesiagaan pasukan ini disusul dengan membentuk formasi bersaf, banjar tiga, dan formasi paruh lembing.

Latihan PHH gabungan tersebut diakhiri dengan praktek simulasi unjuk rasa dengan skenario dua pihak dikendalikan.

(Red/Umar) 

Usut Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades di Demo Aktivis di Mapolda Sultra

Teropongsulawesi.com,- KENDARI | Bertempat di depan Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), sejumlah aktivis dari konsorsium Merah Putih Berkibar Indonesia (MPB) dan Serikat Pemuda Indonesia (SPI) serta Kesatuan Organisasi Pemuda Indonesia (KOPI) bersama emak-emak marombo pantai yang di pimpin koordinator lapangan (Korlap) Fajar dan Sarman, menggelar Aksi unjuk Rasa (Unras).

Demo ini terkait adanya dugaan ijazah palsu yang dipergunakan oknum kepala desa (Kades) inisial AK pada pemilihan calon kepada desa tahun 2019 dan 2023.

Aksi unjuk rasa yang di gelar pada Rabu (22/05/2024) itu meminta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum terkait dugaan ijazah palsu yang di pergunakan oleh Kades inisial AK dalam memuluskan langkahnya sebagai calon kepala desa di Wilayah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara

Korlap Fajar dalam orasi nya menyampaikan, pada periode sebelumnya yaitu tahun 2019, hingga 2023 Inisial AK menjabat sebagai Kepala Desa Marombo Pantai di Kabupaten Konawe Utara yang di duga menggunakan ijazah palsu sejak periode 1 dan periode 2 menjabat.

"Hari ini kita gelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sultra serta menyampaikan laporan secara resmi dugaan ijazah palsu hingga menjabat sebagai kepada desa marombo pantai," kata Fajar.

Hal itu kami patut mencurigai sebab kepala desa tersebut memakai dua ijazah SMP yang berbeda dalam pencalonan dirinya yakni, tahun 2019 ia memakai ijazah SMP terbuka 3 Kendari, dan pencalonan dirinya tahun 2023 memakai ijazah SMP Negeri Lateri Ambon

"Kami mencurigai adanya indikasi ijazah yang tidak benar. Kok ada satu warga negara memiliki 2 ijazah SMP yang jarak terbitnya 2 ijazah tersebut cukup terpaut jauh yang SMP terbuka 3 Kendari terbit 2005 sedangkan SMP Negeri Lateri Ambon terbit tahun 1992. Dan anehnya ijazah tersebut bisa lolos dari panitia seleksi Kepala Desa pada saat itu," ungkap Fajar

Lanjutnya, kami menilai kepala desa ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam pencalonan dirinya sebagai kepala desa karena 2 kali pencalonan ini dengan memakai dua ijazah yang berbeda.

"Kami juga melihat ada beberapa yang berbeda dari 2 ijazah tersebut seperti tempat lahir, nomor seri dan tanda tangan berbeda dalam ijazah itu," terang Fajar.

Sementara itu korlap Sarman, kami menduga adanya indikasi ketidak terbukaan kepala desa dalam pengelolahan anggaran di Desa. Sebab pelaksanaan proyek pembangunan desa tidak pernah menyampaikan kepada BPD Desa Marombo Pantai dan itu di akui Ketua BPD sendiri.

"Proses pembangunan drainase dan bak air yang tidak di tau oleh Ketua BPD, bahkan jumlah anggaran yang digunakan tidak di ketahui berapa kisaran anggaran yang dihabiskan serta ketua BPD juga tidak pernah menanda tangani laporan pertanggung jawaban desa," ucap Sarman dalam orasinya.

Dan proses ketidak terbukaan kepala desa tersebut nantinya akan timbul cikal bakal lahirnya korupsi yang akan menimbulkan kerugikan dari keuangan negara keran tidak ada transparan dalam pengelolahan keuangan negara.

Olehnya itu, para demonstran meminta kepada Kapolda Sultra untuk mengungkap kebenaran dua ijazah yang dipakai oleh Kepala Desa dalam pencalonan dirinya sebagai kepala desa marombo pantai.

"Meminta Kapolda Sultra untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini sekolah yang menerbitkan ijazah-ijazah tersebut untuk diperiksa kebenarannya, serta memeriksa kepala desa terkait ketidak terbukaannya dalam pengelolahan anggaran desa yang menimbulkan indikasi KKN di Desa Maromno Pantai. pungkas Sarman

Guna keperluan konfirmasi, hingga berita ini dilansir oknum Kepala Desa Marombo Pantai (Kades) belum berhasil di hubungi awak media ini. (tim redaksi).

Hari Jadi 1 Tahun PATBM, Camat Lambandia Imbuh Rutin Lakukan Sosialisasi Ke Desa-Desa

Koltim, Teropongsulawesi.com,-Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kolaka Timur Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan lomba antar komite PATBM se-kabupaten Kolaka Timur tahun 2022. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan hari jadi forum PATBM Kolaka Timur yang ke 1 tahun bertempat di gedung olahraga (GOR) kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (14/12/2022) pekan ini.

Kegiatan dibuka Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Santi,S.Sos,.M.Si. Dalam sambutannya Santi, S.Sos,. MSi, mengemukakan bahwa Komite PATBM se-Kab Kolaka Timur memiliki semangat yang luar biasa, patut diberikan apresiasii. Pasalnya Komite PATBM ini bekerja sebagai relawan demi masa depan anak bangsa.

Lebih Lanjut diharapkan  Kedepannya Komite PATBM tetap koordinasi ke Forum PATBM terkait kasus kasus kekerasan terhadap anak, pekerja anak dan pernikahan anak. Harapnya 

Kendati di tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa, kata Santi, S.Sos,.MSi, ada yang diperuntukkan kegiatan Pelatihan, sosialisasi komunikasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang. 

Hal senada diungkapkan Supriadi, Spd.,MSi Camat Lambandia, pihaknya sangat merespon Kehadiran Komite PATBM yang telah terbentuk di desa dan kelurahan.  

Meski demikian, Camat lambandia menerangkan belum secara keseluruhan desa dan kelurahan berhasil membentuk komite PATBM. Olehnya itu Camat Lambandia menghimbau  desa yang belum membentuk Komite PATBM agar segera membentuk dan menganggarkan kegiatan penyuluhan Perlindungan anak tahun 2023 melalui masing-masing anggaran yang dikelola.

Camat Lambandia lebih lanjut menaruh harapan terhadap komite PATBM. "Diharap agar selalu rutin melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan perlindungan anak",imbuhnya.

Terkait dengan tujuan lomba komite PATBM di gelar pada hari peringatan hari jadi Forum PATBM Kolaka Timur, dalam kesempatan tersebut Jumpa Sitopu, Team Wahana Visi Indonesia, mengungkap, tujuan kegiatan lomba ini untuk meningkatkan kemampuan Komite PATBM dalam mengelola administrasi. 

Baik itu dalam pencatatan kasus maupun kelengkapan dokumen-dokumen lainnya. Jumpa Sitopu mengharapkan Program kerja Komite PATBM tahun 2023 akan semakin ditingkatkan terutama advokasi penganggaran dan dokumen termasuk Peraturan Desa penyelenggaraan Perlindungan Anak. MOU Komite PATBM dengan Pemerintah Desa dan mitra kerja lainnya. Demikian Kata Jumpa Sitopu.

Kendati demikian, laporan kegiatan diterangkan ketua Panitia sekaligus ketua Forum PATBM Kolaka Timur Rosmini, S.Pd dalam laporan Rosmini mengawali bahwa tujuan acara ini dilaksanakan selain merayakan hari jadi Forum PATBM ke-1 tahun juga bertujuan meningkatkan kemampuan Komite PATBM se-Kabupaten Kolaka Timur,  untuk pengelolaan administrasi dan membangun kekompakan antara komite baik level desa maupun level kecamatan. 

Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah kurang lebih 200 orang yang tergabung dalam komite PATBM terdiri dari 8 kecamatan yaitu kecamatan Lambandia, kecamatan Aere, kecamatan Poli-polia, kecamatan Dangia, kecamatan Tirawuta, kecamatan Tinondo, kecamatan Uluiwoi, dan kecamatan Ueesi. berjumlah dari 40 Desa dan 30 anggota forum PATBM Kabupaten Kolaka Timur.

Lebih Lanjut Rosmini menyebut rangkaian lomba yaitu lomba administrasi Komite PATBM, rencana kerja Komite, dokumentasi kegiatan,Yel-yel bertemakan Perlindungan anak, tebak kata, goyang balon dan memindahkan biji kakao menggunakan sumpit.

Menyatukan harapan Ketua Forum PATBM, Dinas PPPA Kabupaten Kolaka Timur ,Wahana Visi Indonesia (WVI) serta unsur yang terkait, bahwa dengan terbentuknya Komite PATBM di seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Pihaknya berharap terkait kekerasan terhadap anak, Pekerja anak, dan pernikahan anak dapat dilakukan pencegahan, untuk menyukseskan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Kabupaten layak anak.

Kegiatan berjalan dengan lancar tersebut dihadiri, Kepala bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka Timur,

Camat Lambandia, Kapolsek Lambandia ( diwakilkan), Team Wahana Visi Indonesia, Kepala Desa/Lurah Se-Kec.Lambandia Ketua dan anggota Forum PATBM Kabupaten Kolaka Timur, Komite PATBM se-Kab.Kolaka Timur, menggunakan anggaran bersumber dari Program Cocoa life. 

Penulis Supriadi Buraerah.

Buntut Isu Dugaan Suap 110 juta, Kejari Konawe Siap Tempuh Jalur Hukum

Kasi Intel Kejari Konawe Zulkarnaen Perdana, SH (Ist).

Sultra, Teropongsulawesi.com| Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe kini diterpa isu kurang sedap. Lembaga Adhyaksa Konawe itu disebut menerima suap Rp. 110 juta dari oknum Kepala Desa dari Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Zulkarnaen Perdana, SH mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait isu yang digulirkan oleh beberapa media tersebut.

Menurut Zulkarnaen, informasi itu telah dirangkum dan akan segera dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra untuk proses tindak lanjut.

"Jadi untuk menyikapi itu, kami kirimkan dulu laporan ke sana (Kejati -red) terkait apa saja isi informasi yang beredar. Baik itu berupa berita, ada rekaman suara juga kita teruskan ke sana. Untuk selanjutnya, meminta petunjuk dari pimpinan (Bidang Intelijen Kejati Sultra- red)," kata Zulkarnaen Perdana, saat ditemui awak media, Rabu 21 September 2022.

Meski nama Kejari Konawe sudah dicatut menerima pungli sebesar Rp. 110 juta dari salah satu oknum Kades di Kecamatan Uepai, Zulkarnaen menyebut itu tidak membuat Kejari Konawe langsung melakukan tindakan sendiri.

"Nama Kejari Konawe memang dicatut di situ. Tetapi tetap kita tunggu dulu pimpinan di Kejati Sultra untuk langkah selanjutnya. Jangan sampai kami salah langkah karena biar bagaimana pun ini menyangkut nama institusi Kejaksaan secara umum," jelasnya.

Terkait tudingan pungli tersebut, Kasi Intel Kejari Konawe mengaku telah melakukan klarifikasi langsung kepada oknum Kades yang dimaksud.

"Kami juga sudah klarifikasi ke desanya siapa kira-kira yang menghubungi, tapi dia bilang saya tidak pernah dihubungi pihak kejaksaan selama ini apa lagi terkait tambang,"jelas Zulkarnaen.

Selain itu Kasi Intel juga memastikan tidak ada oknum jaksa yang terlibat dalam hal tersebut. Sehingga pihaknya menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kami bisa pastikan tidak ada. Kita sudah tanya kepada rekan - rekan yang terkait di daerah tersebut, kecamatan dan desanya. Bahkan kami juga sudah klarifikasi kepada desanya siapa kira - kira yang menghubungi. Ternyata dia bilang tidak pernah dihubungi dari pihak kejaksaan apalagi terkait tambang. Secara umum dia juga tidak kenal dengan jaksa atau orang - orang Kejaksaan Negeri Konawe apalagi sampai tawar menawar dari 150 juta dan disepakati 110 juta," bebernya.

Untuk membuat terang kasus ini, Zulkarnaen menyebut pihaknya akan melibatkan eksternal. Sehingga dalam pengungkapannya nanti diharapkan bisa lebih cepat dan transparansi.

"Kita akan melihat juga sumber beritanya asalnya dari mana, tergantung petunjuk pimpinan apa melalui Polres kah atau di Polda Sultra. Kalau perlu kita libatkan juga Satgas Saber Pungli biar lebih profesional, bukan dari kita yang menyelidiki langsung karena ini ada dugaan pungli," pungkasnya. (SM)

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal

Kendari, Teropongsulawesi.com,-Bea Cukai kota Kendari, Sultra, memusnahkan 1,5 juta batang rokok dan 676 liter minuman keras (miras) beralkohol yang merupakan barang hasil penindakan mulai periode bulan Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022.

Pemusnahan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu, Sulawesi Tenggara dan juga secara simbolis dilaksanakan dikantor Bea Cukai Kendari pada Rabu, 21 September 2022. Dilansir Haluan Rakyat.com.

Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Purwatmo Hadi Waluja mengatakan, dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan Juli 2022, Bea Cukai Kendari telah menerbitkan 149 Surat Bukti Penindakan (SBP) terhadap Barang Kena Cukai yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang berasal dari operasi targetting, operasi pasar (Gempur Rokok Ilegal), patroli darat dan patroli laut.

"Barang Kena Cukai yang dilakukan penindakan tersebut terdiri dari sepuluh SBP berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan 139 SBP berupa Hasil Tembakau (HT) dengan jenis pelanggaran yaitu melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai," ungkap Purwatmo.

Lanjut dikatakan, Barang hasil penindakan tersebut, kemudian ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan sudah mendapatkan persetujuan peruntukkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari untuk dimusnahkan.

"Jumlah barang milik negara yang dimusnahkan pada hari ini yaitu 1.513.860 batang HT dan 676 liter MMEA dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp1.807.022.000 dan potensi kerugian negara sebesar Rp1.375.433.000," bebernya.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipecahkan dan ditimbun dengan tanah, yang

tujuannya adalah untuk merusak atau menghilangkan fungsi dan sifat awal barang sehingga tidak dapat dipergunakan.

Selain melakukan pemusnahan BMN, Bea Cukai Kendari juga melaksanakan serah terima barang hibah BMN kepada Pemerintah Kota Kendari berupa total 46 unit alat pemadam kebakaran, yang terdiri dari 26 Unit Fire Extinguisher 3 kilogram dan 20 Unit Fire Extinguisher 50 kilogram.

"46 unit alat pemadam kebakaran tersebut merupakan barang hasil penindakan Bea Cukai Kendari tahun 2020, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan," imbuhnya.

Selama tahun 2022 Bea Cukai Kendari telah melakukan penyidikan sebanyak dua kali

terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang Cukai dengan barang bukti berupa barang kena cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebayak 1.161.000 batang dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 1.513.321.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 951.159.000.

"Bea Cukai selalu berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Setelah

dilaksanakannya Operasi Gempur Rokok Ilegal I secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan Mei - Juni tahun 2022, maka pada bulan September ini, Bea Cukai kembali melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal yang kedua secara serentak di seluruh Indonesia," pungkas, Purwatmo.(**)

Tanggapi Pengisian Pejabat Bupati Mubar, Fadhly : Meski Tak Diusul Pemprov, Kemendagri Bisa Tentukan Nama Lain

Fadhly Kusambi (Ist).

Mubar (Sultra), Teropongsulawesi.com,-Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Muna Barat (Mubar) yang tinggal menghitung hari lagi sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan semua kalangan, baik dari kalangan politis hingga kalangan akademis mengenai sosok Pelaksana Jabatan (PJ) yang akan mengisi jabatan 01 di kabupaten Muna Barat.

Dalam menanggapi isu-isu yang beredar tentang bocoran nama-nama yang akan menjadi PJ Bupati Muna Barat, Fadhly Kusambi selaku ketua umum kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat angkat bicara.

"Penunjukan PJ Bupati Muna Barat kita serahkan sepenuhnya kepada kementrian dalam negeri, sebab saya meyakini sepenuhnya siapapun figur yang ditetapkan oleh kemendagri sudah melalui prosedural yang jelas dan berbagai macam pertimbangan -pertimbangan" ujar Fadhly, Kamis,19 Mei 2022.

Selain itu, kata Fadhly bahwa dalam bocoran nama-nama yang beredar ada nama Dr. Bahri, S.STP, M.Si yang diyakini kuat dinobatkan sebagai PJ Muna Barat meskipun tidak masuk dalam daftar 3 nama yang di usul oleh Gubernur Sultra, tutur Ketua Kelompok Studi Mahasiswa asal Kecamatan Kusambi ini.

Dikatakannya,"Kami menilai langkah Kemendagri sudah tepat sebagaimana yang termuat dalam Permendagri No 1 tahun 2018 pasal 3 bahwa kepentingan strategi nasional Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati/walikota tanpa usulan gubernur, dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, baik dari pemprov maupun dari instansi pusat oleh karenanya jika ada naman dari Dr. Bahri saya rasa itu tidak menjadi soal sekalipun beliau tidak diusul oleh gubernur" tandas Aktivis Uho ini.

Lebih lanjut Fadhly Kusambi mengatakan, " Jika memang nama Dr. Bahri, S.STP, M.Si nantinya ditetapkan oleh kemendagri sebagai Pj Bupati Muna Barat maka saya rasa tidak menjadi persoalan selagi sosok PJ Bupati nanti memiliki semangat besar untuk membangun Muna Barat agar dapat bersaing dengan seluruh daerah yang ada di Sulawesi tenggara apalagi beliau pak Bahri adalah putra daerah yang tentunya telah memahami kebutuhan masyarakat Muna Barat, jelasnya.

"Oleh sebab itu, kami dari kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi siap berada di barisan terdepan dalam mengawal PJ Bupati Muna Barat yang nanti akan ditetapkan oleh kemendagri.

"Kami juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Muna Barat untuk selalu menjaga konduktifitas daerah di era kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat nantinya" pungkas Fadlhy yang juga selaku dewan pembina forum kajian ekonomi dan lingkungan Sultra ini.

(Red/Didin Ardiansyah)

Jual Motor Suami Untuk Jadi Distributor, Ternyata Novi Raih Hadiah Mobil

Kendari, Teropongsulawesi.com,-Dengan menghadirkan calon mitra, Manajemen Lavish Glow sukses menggelar "Road Show" di Hotel Plaza Inn, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (30/3/2022).

Acara road show yang digelar menjadi ajang bagi manajemen Lavish Glow dalam membina dan memberikan bimbingan kepada seluruh distributor dan reseller, dihadiri Komisaris Dalton, Direktur Lavish Glow Seftian Chow juga Dokter Konsultan dr. Gabriel Musalim.

Acara road show dirangkaikan penyerahan reward kepada salah seorang distributor yang sukses meraih 1 unit mobil.

Novi, salah seorang distributor yang baru bergabung selama 6 bulan sudah meraih reward 1 unit mobil Honda Brio dengan bermodalkan nekat, menjual motor milik suaminya.

Dalam penuturannya, motor milik suami dijual demia memenuhi niat untuk bergabung menjadi distributor, setelah mengetahui produk dari facebook Putri Dakka, Owner Lavish Glow.

Kesuksesan yang diperoleh, karena Novi tidak kesulitan dalam memasarkan produk Lavish Glow yang terbukti menyehatkan kulit wajah, sesuai dengan tagline Lavish Glow, " From Healthy to Beauty.

Menurutnya, kandungan produk Lavish Glow sangat bermutu dan didukung hasil uji laboratorium di 2 rumah sakit ternama di Indonesia, yaitu: RS. Gatot Subroto dan RS. Unhas.

Tingkatkan SDM Petani di Kendari, Kementerian Pertanian Bersama Komisi IV DPR RI Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas

Bimtek peningkatan kapasitas petani (Ist).

Kendari (Sultra), Teropongsulawesi.com,-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan melalui salah satu UPT pusat yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani di Hotel Horison Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topik Pengelolaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Pengolahan Pupuk Organik.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, pengembangan SDM pertanian penting untuk mengoptimalkan sektor pertanian ke depan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, “SDM pertanian menjadi faktor pengungkit peningkatan produktivitas sektor pertanian, karenanya perlu ditingkatkan kapasitasnya”.

Upaya meningkatkan kapasitas SDM pertanian salah satunya dilakukan dengan melakukan kegiatan pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek). Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani dengan mendorong peningkatan produktivitas pengelolaan khususnya Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Pegnolahan Pupuk Organik.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Petani diikuti 120 orang yang terbagi dari 4 (empat) angkatan dan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 hingga 29 Agustus 2021 yang dilangsungkan di Hotel Horison, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan upaya tersebut, dalam berbagai kesempatan, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, menekankan bahwa pertanian adalah tulang punggung negara, sumber pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia, “Pertanian harus terus bergerak dan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang, Teknologi yang menarik bagi generasi muda sekaligus ramah lingkungan” kata Dedi.

Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi Petani dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang diwakili oleh Tenaga Ahli Salim Alisman, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajinan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koordinator Program dan Kerjasama Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.

Fitriani, Koordinator Program dan Kerjasama BBPP Batangkaluku menyampaikan berulang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo selalu membanggakan sektor ekonomi karena terus tumbuh positif, berbeda dengan sektor lainnya.

Beliau berharap kepada peserta pelatihan hari ini yang kebanyakan masih tergolong milenial agar bersama memberi perhatian lebih, fokus dan kembangkan sektor pertanian yang dijalankan.

"Sekarang kita juga perlu regenerasi karena hampir tiap tahun petani kita berkurang, itulah kenapa kemeterian pertanian memiliki program duta petani andalan untuk menumbuhkan petani-petani muda sebagai penerus.

Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara , Muhammad Adlan, menyampaikan bahwa permasalahan utama dunia pertanian adalah sumber daya manusia petani yang sebagian besar sudah berusia lanjut, sehingga membutuhkan petani-petani muda sebagai penggerak masyarakat yang menguasai Informasi dan Teknologi (IT) untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian.

Selain itu Anggota Komisi IV DPR RI Fachry Pahlevi Konggoasa, melalui Tenaga Ahli Salim Alisman, mengucapan terima kasih dan apresiasi kepada pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis akan memberikan nilai positif bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi petani yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. (Al-Aziz/Yuli N).

Bertajuk Tingkatkan Imtaq Pemuda Menuju Indonesia Pulih, KNPI Mubar Sukses Gelar Zikir dan Doa Bersama

Kardono (paling kanan) bersama Ketua DPD KNPI Muna Barat La Ode Sariba (tengah) dan pengurus (Ist).

Muna Barat (Sultra), Teropongsulawesi.com,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Muna Barat (Mubar ) sukses menggelar zikir dan doa bersama pada Jumat siang di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah (27/8).

Kegiatan ini mengangkat tema "Tingkatkan Iman dan taqwa Pemuda Menuju Indonesia Pulih".

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitul Izzah Desa Mekarjaya, Kecamatan Tiworo Tengah dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Mubar, Achmad Lamani.

Selain itu juga hadir Sekda Mubar, LM. Husein Tali, para camat, Kepala Desa, ketua karang taruna Kecamatan se-Mubar, para ibu-ibu majelis taklim, dan lainnya.

Bupati Mubar Achmad Lamani dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus KNPI Mubar, menurutnya hal tersebut merupakan salah satu langkah yang positif bagi pemuda khususnya di kabupaten Mubar.

"Dengan tema tingkatkan imtaq (iman dan taqwa) pemuda Menuju Indonesia Pulih itu yang berarti para pemuda melalui KNPI Mubar ini mencoba bagaimana untuk memulihkan Indonesia agar bangkit dari Covid yang selama 2 tahun ini menghantui negara kita dan tidak terkecuali daerah kita ini, dan tentunya kegiatan ini sangat positif untuk kita semua", ujar Achmad Lamani.

Sementara itu Ketua KNPI Mubar, La Ode Sariba dalam kesempatan itu menyebut bahwa kegiatan ini dilakukan agar para pemuda khususnya bisa bangkit dari ancaman covid, dan ini bukan saja dengan Protokol kesehatan untuk melawannya namun perlu juga dengan lebih meningkatkan ketaqwaan kepada sang pencipta, jelasnya.

"Jadi bukan hanya dengan medis untuk bangkit dari ancaman pandemi ini, tetapi juga kita harus bangkit dengan lebih meningkatkan ketaqwaan kita kepada sang pencipta, terang Ketua KNPI Kabupaten Muna Barat.

"Oleh karena itu, lanjutnya,"Kami selaku pengurus KNPI Mubar berinisiatif untuk menggelar Dzikir dan Doa Bersama, sehingga Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan sukses", papar ketua KNPI yang juga anggota DPRD Mubar tersebut.

Ditempat kegiatan yang sama, salah satu anggota KNPI Mubar, Kardono mengucapkan rasa syukurnya, sebab kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah kegiatan Zikir dan doa bersama berjalan dengan sukses dan telah terlaksana dengan baik, sehingga atas nama pribadi dan organisasi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan telah menyukseskan kegiatan ini, ujar Pemuda peduli ini.

Kata Dia, Meskipun disambut dengan hujan namun semangat masyarakat dan pemuda Muna Barat tak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk menggelar kegiatan ini dan bahkan terlihat sangat antusias sehingga kami berharap mudah mudahan dengan zikir dan doa bersama ini dapat diterima oleh Allah SWT bahkan sebaran Covid 19 dapat segera berakhir dan ekonomi dapat pulih kembali normal", pungkas pria yang disapa akrab DON Sultra ini. (Red).

Innalilahi wainnailaihi Raji'un, Wakil Bupati Konawe Meninggal Dunia

Almarhum Wakil Bupati Konawe Gusli Topan (Ist).

Konawe (Sultra), Teropongsulawesi.com,-Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, meninggal dunia pada Kamis (5/8) malam.

Gusli menghembuskan napas terakhir di RSUD Kabupaten Konawe.

Kabag Humas Pemkab Konawe, Sukri Nur saat dikonfirmasi awak media tak membantah kabar tersebut.

“Iya, sebentar ya, sebentar,” kata Sukri singkat.

Seorang perawat di RSUD Konawe yang dikonfirmasi juga membenarkan hal itu.

Informasi yang dihimpun, sejumlah kerabat berdatangan di RSUD Konawe, termasuk beberapa pejabat daerah setempat.

Isak tangis keluarga juga memekik di dalam area rumah sakit.

Dari pantauan awak media, kabar meninggalnya Gusli juga banyak beredar di media sosial. 

Tingkatkan Ketahanan Pangan di Konawe, Dandim dan Pemda Kompak Panen Raya Padi Dengan Penerapan Tekhnologi Biotani

Dandim 1417 Kendari dan Pemda kabupaten Konawe saat panen raya padi (Foto Istimewa)

Konawe (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Ditengah Pandemi Virus Covid-19, Kodim 1417/Kendari dan Pemda Kabupaten Konawe menggelar Panen Raya dengan penerapan paket teknologi biotani dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan di Wilayah Kabupaten Konawe bertempat Didesa Ahuawatu, Kec. Pondidaha Kab. Konawe, Kamis (22/04/2021).

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan produktivitas menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan.

"Tugas pertanian adalah menjaga ketahanan pangan. Pertanian juga harus menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pertanian tidak boleh berhenti agar kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSMDP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengutarakan hal serupa.

"Dalam kondisi apa pun pertanian tidak boleh berhenti. Petani harus terus turun ke lapangan, penyuluh harus turun ke lapangan untuk mendampingi petani dan memastikan produksi tidak berhenti," katanya.

Dandim 1417/Kendari Kolonel Kav Agus Waluyo S.I.P mengatakan bahawa ditengah Pandemi Covid-19 ini, kita tidak boleh terlena dengan kondisi saat ini, tetap waspada dan berhati-hati dalam menjaga kesehatan badan, namun tetap menjalan aktifitas tentunya dengan melaksanakan imbauan Pemerintah seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan sering cuci tangan.

Selain itu menurutnya, Kegiatan Panen Raya ini merupakan wujud nyata untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat Kabupaten Konawe bahwa kita siap memenuhi kebutuhan Pangan walau dihadapkan dengan Wabah Covid-19.

"Peran Babinsa sebenarnya mulai dari tahun 2014 sudah ada kerjasama, namun sampai sejak ini tetap saja kita melaksanakan pendampingan, terutama yang sudah disampaikan dari kepala dinas pertanian bahwa paket teknologi biotani ini memang dari program pemerintah," jelasnya.

"Kita sebagai Babinsa untuk mendamping para petani produksi pertanian, atau produksi panen ini kurang memuaskan, sehingga kami berinisiatif dari Danramil 1417-02/Wawotobi mengupayakan untuk pengembangan selama 3 bulan kebelakang dengan penanaman, penyiapan lahan sampai dengan panen ini," pungkasnya.

"Dalam panen sekitar lima ton perhektarnya, sekarang dilaksanakan sosialisasi tadi bisa mencapai dengan 8,5 ton," kata Agus menutup. (Red/Al-Aziz).

Terapkan Teknologi Biotani, Kodim Kendari Sultra Bersama Pemda Konawe Gelar Panen Raya

Panen raya di kabupaten Konawe provinsi Sulawesi Tenggara (Foto Istimewa)

Konawe (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Ditengah Pandemi Virus Covid-19, Kodim 1417/Kendari dan Pemda Kabupaten Konawe menggelar Panen Raya dengan penerapan paket teknologi biotani dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan di Wilayah Kabupaten Konawe bertempat Didesa Ahuawatu, Kec. Pondidaha Kab. Konawe, Rabu (21/04/2021).

Hal ini dikatakan oleh Dandim 1417/Kendari Kolonel Kav Agus Waluyo S.I.P dalam rilisannya (Rabu/21/April/2021).

"Ditengah Pandemi Covid-19 ini, kita tidak boleh terlena dengan kondisi saat ini, tetap waspada dan berhati-hati dalam menjaga kesehatan badan, namun tetap menjalan aktifitas tentunya dengan melaksanakan imbauan Pemerintah seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan sering cuci tangan," ujar Dandim.

Selain itu menurutnya, Kegiatan Panen Raya ini merupakan wujud nyata untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat Kabupaten Konawe bahwa kita siap memenuhi kebutuhan Pangan walau dihadapkan dengan Wabah Covid-19.

"Peran Babinsa sebenarnya mulai dari tahun 2014 sudah ada kerjasama, namun sampai sejak ini tetap saja kita melaksanakan pendampingan, terutama yang sudah disampaikan dari kepala dinas pertanian bahwa paket teknologi biotani ini memang dari program pemerintah," jelasnya.

"Kita sebagai Babinsa untuk mendamping para petani produksi pertanian, atau produksi panen ini kurang memuaskan, sehingga kami berinisiatif dari Danramil 1417-02/Wawotobi mengupayakan untuk pengembangan selama 3 bulan kebelakang dengan penanaman, penyiapan lahan sampai dengan panen ini," pungkasnya.

"Dalam panen sekitar lima ton perhektarnya, sekarang dilaksanakan sosialisasi tadi bisa mencapai dengan 8,5 ton," kata Agus menutup.

(Pendim 1417/Kendari)