Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Bupati Soppeng dan RSUD La Temmamala Gelar Pertemuan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini. Salah satu langkah terbaru dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dengan menggelar pertemuan bersama jajaran manajemen RSUD La Temmamala, Kamis (12/2/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama rumah sakit membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal, cepat, tepat, dan humanis.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal prosedur medis, tetapi juga soal sikap, empati, dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Kita ingin masyarakat Soppeng merasakan pelayanan yang semakin baik dan profesional,” kata H. Suwardi Haseng.

Bupati menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh jajaran rumah sakit, mulai manajemen, tenaga medis, hingga staf administrasi, untuk membangun budaya kerja yang disiplin dan responsif. 

Ia juga mengingatkan agar seluruh tenaga kesehatan menjaga integritas dan terus meningkatkan kompetensi menghadapi tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks.

Selain arahan tersebut, Bupati juga memberikan motivasi dan apresiasi kepada tenaga kesehatan atas dedikasi mereka selama ini. 

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan dalam melayani masyarakat.

“Tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan. Dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini patut diapresiasi. Tetaplah semangat dan terus berikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi berbagai aspek pelayanan rumah sakit, mulai sistem administrasi, manajemen antrean, ketersediaan sarana prasarana, hingga kenyamanan pasien. 

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mendukung pembenahan tersebut agar tercipta layanan kesehatan yang prima dan profesional.

Pihak manajemen RSUD La Temmamala menyambut baik arahan dan dukungan Bupati. 

Mereka menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan serta memperkuat koordinasi internal untuk memastikan pelayanan berjalan efektif dan efisien.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng meningkat. 

Pemerintah daerah menargetkan terciptanya sistem pelayanan kesehatan modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Prestasi Baru, Bupati Soppeng Terima Penghargaan UHC Kategori Madya

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Makassar Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum APEC Kesehatan Anak

Makassar, Teropongsulawesi.com, Kota Makassar kembali menegaskan perannya di tingkat internasional dengan menjadi tuan rumah Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Forum internasional ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Poltekkes Makassar, dan berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026.

Kegiatan yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan tenaga kesehatan dari berbagai negara Asia Pasifik ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara dalam pengelolaan kesehatan anak, sekaligus mendorong terwujudnya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Dipilihnya Makassar sebagai lokasi kegiatan mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Workshop APEC tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai tuan rumah forum internasional tersebut.

“Ini menjadi kehormatan bagi Kota Makassar. Forum APEC ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di kota dengan jumlah penduduk yang besar seperti Makassar,” ujar Munafri.

Munafri memaparkan bahwa Kota Makassar saat ini dihuni sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tantangan di sektor kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama bagi masa depan kota ini,” tegasnya.

Di hadapan para delegasi internasional, Munafri juga memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar.

Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta 52 rumah sakit umum yang melayani masyarakat.

Menurut Munafri, penguatan sistem kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir, guna memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius.

Berdasarkan data pemerintah kota, pada tahun 2024 tercatat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Penurunan ini patut diapresiasi, namun tetap menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Munafri berharap melalui Workshop APEC ini, akan terbangun jejaring kerja sama lintas negara yang lebih kuat serta menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kami implementasikan di Makassar,” katanya.

Workshop internasional ini diikuti oleh delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik. Perwakilan dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung.

Sementara delegasi dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurut Rusli, isu kesehatan anak tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujar Rusli.

Forum APEC di Makassar ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi negara-negara Asia Pasifik dalam membangun generasi sehat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

(Red)

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pemkab Soppeng dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Layanan JKN Semakin Optimal

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. 

Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

"Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

(SLV) 

Gerakan Sanitasi Aman, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red)