Bupati Soppeng Suwardi Haseng Sambut 11 Mahasiswa Asing Peserta Program Unhas, Bakal Belajar di Desa-Desa

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan 11 mahasiswa asing peserta Nusantara International Summer Course on Public Health (NISC-PH) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lapangan program internasional tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara itu menjadi bagian dari agenda pembelajaran berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026.

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan berbagai program kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang kembali memilih Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi kegiatan akademik bertaraf internasional.

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama internasional.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara karena mampu menjadi media pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, serta budaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan.

"Selamat datang di Kabupaten Soppeng. Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus mengenal budaya, kehidupan sosial, dan potensi daerah yang kami miliki," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga mengajak para peserta untuk menikmati keramahan masyarakat Soppeng selama mengikuti kegiatan lapangan. Menurutnya, interaksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pengalaman berharga yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.

Program NISC-PH 2026 sendiri merupakan agenda internasional tahunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengusung konsep hybrid course and excursion. Sebelum memasuki kegiatan lapangan, seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran daring pada 15 hingga 27 Juni 2026.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di sejumlah daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Selama berada di Kabupaten Soppeng, para mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Mereka akan melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat desa, mempelajari program pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta juga akan berdialog langsung dengan aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan hingga tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut dipadukan dengan program community outreach dan pertukaran budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa internasional diharapkan dapat memahami nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta kearifan masyarakat Soppeng yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebanyak 11 mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Soppeng berasal dari Mahidol University dan Soonchunhyang University. Mereka bergabung bersama mahasiswa asing lainnya serta mahasiswa kelas internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Rombongan didampingi sejumlah dosen FKM Unhas, yakni Prof. Anwar, Dr. Owildan Wisudawan, Dr. Hasnawati Amqam, Dr. Syamsuar, Basir, Nasrah, dan Dr. Rahayu Nurul Reski. Para dosen bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, mulai dari proses observasi, pengumpulan data, hingga penyusunan refleksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta dibagi ke lima lokasi, yaitu Desa Ganra, Desa Kaca, Desa Manorang Salo, Kelurahan Lalabata Riaja, dan Desa Pesse. Di masing-masing wilayah tersebut mereka akan mempelajari kondisi kesehatan masyarakat, mengamati program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah desa, serta berdiskusi bersama masyarakat mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan menjadi bahan refleksi sekaligus pembelajaran mengenai penerapan konsep kesehatan masyarakat di lapangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik bagi para peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa internasional diharapkan semakin memperkenalkan Kabupaten Soppeng kepada dunia sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi global serta memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Melalui penyelenggaraan NISC-PH 2026, sinergi antara Universitas Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan masyarakat diharapkan terus berkembang sehingga mampu melahirkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jejaring internasional di masa mendatang.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Silaturahmi Pelatih Ranting Khusus Batalyon C dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, Sinyal Kuat Lahirnya Generasi Prestasi Baru

Bone, Teropongsulawesi.com, Pertemuan hangat namun sarat makna terjadi antara Pelatih Ranting Khusus Batalyon C, Muldiyana, M.Pd., dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si. Selasa (21/4/2026). 

Silaturahmi ini bukan sekadar temu biasa, tetapi menjadi sinyal kuat penguatan pondasi pembinaan menuju prestasi berkelanjutan bagi Ranting Khusus Sulawesi Selatan.

Dalam suasana penuh keakraban, keduanya terlihat berdiskusi intens terkait arah pengembangan organisasi dan pembinaan atlet muda.

Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas komitmen untuk membangun sinergi yang lebih solid antara pelatih, pengurus, dan pembina demi melahirkan generasi unggul dari lingkungan Brimob.

Muldiyana menyampaikan bahwa semangat berbenah dan beraksi lebih baik harus terus dijaga agar pondasi yang telah dibangun tidak terputus oleh waktu.

Ia menilai, keberlanjutan pembinaan merupakan kunci utama dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat daerah hingga nasional.

AKBP Nur Ichsan sendiri dikenal sebagai sosok yang pernah merintis Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone pada masa jabatannya.

Dari proses pembinaan yang dilakukan saat itu, lahir sejumlah atlet remaja Brimob yang sukses menorehkan prestasi membanggakan, bahkan mampu membawa pulang gelar Juara Umum 2 dalam ajang kompetisi.

Fakta tersebut menjadi alasan kuat mengapa pertemuan ini dianggap strategis. Pengalaman dan rekam jejak pembinaan yang dimiliki AKBP Nur Ichsan dinilai mampu memperkuat arah pengembangan organisasi secara lebih terstruktur, sistematis, dan berdaya saing.

Tak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi untuk mendorong pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem pembinaan berjenjang yang mampu melahirkan regenerasi atlet secara konsisten.

Kehadiran AKBP Nur Ichsan yang digadang-gadang menjadi salah satu figur penting dalam kepengurusan cabang ranting khusus Sulsel membawa harapan baru.

Dukungan dan pengalamannya diyakini mampu meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menjaga marwah organisasi tetap tinggi.

Dengan semangat kebersamaan yang kuat, kolaborasi antara pelatih dan pembina ini diyakini akan menjadi motor penggerak lahirnya prestasi-prestasi baru.

Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu memperluas ruang pembinaan, memperkuat mental atlet, serta meningkatkan daya saing di berbagai ajang.

Langkah awal ini menjadi penanda bahwa Ranting Khusus Batalyon C tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga membangun visi jangka panjang menuju organisasi yang lebih profesional, solid, dan berprestasi.

Jika sinergi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Ranting Khusus Batalyon C Sulawesi Selatan kembali mencetak atlet-atlet muda potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan sederhana ini pun berubah menjadi momentum besar menuju prestasi berkelanjutan.

(Red)

Ketua DPRD Soppeng Bergeser Tumbang Gowa Ambil Alih Panggung

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Status Ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan yang sebelumnya disandang Kabupaten Soppeng kini resmi tergeser Rekor tersebut berpindah ke Kabupaten Gowa.

Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam tercatat baru berusia 25 tahun Usia tersebut menjadikannya sebagai Ketua DPRD kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini.

Sebelumnya posisi itu dipegang oleh Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid yang berusia 26 tahun saat dilantik sebagai Ketua DPRD Soppeng.

Perubahan ini menandai bergesernya simbol kepemimpinan legislatif muda di Sulsel. Jika sebelumnya Soppeng menjadi sorotan karena dipimpin oleh Ketua DPRD dari kalangan usia sangat muda kini perhatian publik beralih ke Gowa.

Meski hanya terpaut satu tahun usia pergeseran ini cukup menyita perhatian warganet dan pemerhati politik daerah.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan semakin terbukanya ruang politik bagi generasi muda di tingkat kabupaten

Pengamat menilai, regenerasi di tubuh legislatif merupakan hal positif. Namun usia muda saja tidak cukup Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadirkan kinerja nyata dalam fungsi legislasi pengawasan dan penganggaran.

Dengan munculnya figur-figur muda di kursi pimpinan DPRD publik kini menanti pembuktian apakah kepemimpinan muda sekadar simbol regenerasi atau benar benar mampu membawa perubahan substantif bagi daerahnya masing-masing.

(AA) 

Tak Ada Gencatan Senjata Ruslan Effendi Ingatkan Polda Sulsel Segera Tetapkan Posisi Hukum

Ruslan Efendi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Soppeng (ist). 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinamika politik di Kabupaten Soppeng kembali menjadi perhatian publik menyusul konflik yang terjadi antara Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dengan Rusman yang diketahui merupakan PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng. 

Perseteruan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir bahkan diibaratkan sejumlah kalangan seperti situasi tanpa “gencatan senjata” karena ketegangan yang dinilai terus berlanjut.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Effendi, menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, konflik antar tokoh publik tidak seharusnya menyeret aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Psikologis ASN harus dihargai. Mereka bekerja menjalankan tugas negara, jadi tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apa pun selama mereka menjalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. Selasa (24/2/2026). 

Ruslan juga mengungkapkan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir dalam proses hukum publik menyaksikan kedua pihak saling menyerang baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi yang sempat berlangsung di Makassar. 

Situasi itu, menurutnya, membuat ketegangan semakin terlihat dan memperkuat kesan bahwa konflik tersebut memang belum menemukan titik damai.

“Sebenarnya kami sangat menghargai adanya Restorative Justice (RJ) dan juga pertimbangan kebudayaan. Namun jangan sampai karena pertimbangan RJ dan kebudayaan proses hukum justru direcoki Bukankah dasar tertinggi kita bernegara adalah hukum,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa di sirkulasi elite daerah saat ini terjadi dinamika yang cukup kuat.

Menurutnya ada tarikan-tarikan kepentingan di sekitar konflik tersebut karena kedua pihak yang berkonflik dinilai memiliki dukungan atau kekuatan di belakangnya.

Ruslan menggambarkan situasi yang terjadi seperti sebuah pertarungan politik yang belum menemukan keseimbangan kekuatan.

“Biasanya gencatan senjata itu hadir ketika kekuatan sudah seimbang atau ada kartu kunci yang dipegang salah satu pihak. Selama itu belum ada, maka sulit berharap konflik ini langsung mereda,” jelasnya.

Meski demikian, Ruslan Effendi mengaku tetap percaya bahwa proses hukum akan berjalan objektif. Ia meyakini aparat penegak hukum mampu melihat persoalan secara profesional.

“Di sirkulasi elite memang terasa ada tarikan-tarikan yang kuat. Tapi saya percaya Polda Sulawesi Selatan mampu bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini,” katanya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas persoalan yang sedang ditangani.

Menurutnya kejelasan posisi hukum dari pihak pihak yang terlibat penting agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut.

Ruslan berharap Polda Sulsel dapat segera menetapkan posisi hukum kedua pihak sehingga persoalan ini dapat berakhir dan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Di tengah situasi yang berkembang Ruslan juga mengajak semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sejumlah warga di Soppeng berharap konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 

(AA) 

Aksi PRI Jilid II di Sulsel Dipastikan Berlanjut, Polda Sulsel dan DPD I Golkar Jadi Sasaran

Illustrasi. 

Makassar, Lembaga Public Research Institute (PRI) kembali memastikan akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa lanjutan bertajuk “Aksi Jilid II” pada Senin, 2 Februari 2026. Aksi ini akan digelar secara serentak di dua titik strategis, yakni Markas Polda Sulawesi Selatan dan Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel.

Aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk tekanan publik terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan dan intimidasi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, terhadap Rusman, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di BKPSDM Kabupaten Soppeng.

PRI menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dan transparan dari aparat penegak hukum maupun institusi politik terkait, meski kasus tersebut telah menjadi perhatian luas masyarakat.

Aksi Susulan Pasca Demonstrasi 26 Januari

Sebelumnya, PRI telah menggelar aksi serupa pada 26 Januari 2026 lalu dengan tuntutan yang sama. Namun, setelah hampir satu pekan berlalu, PRI menyebut tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai kasus ini seperti dibiarkan berjalan di tempat. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada pernyataan resmi yang menenangkan publik. Karena itu, kami kembali turun ke jalan,” demikian pernyataan resmi PRI.

Tuntutan Tegas: Copot Kapolres Soppeng

Dalam Aksi Jilid II, PRI secara tegas mendesak pencopotan Kapolres Soppeng. Mereka menilai jajaran Polres Soppeng tidak profesional dan terkesan lamban dalam menangani laporan dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap Rusman.

PRI juga menyoroti belum adanya penetapan tersangka, serta munculnya laporan balik terhadap korban yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan upaya mengaburkan substansi perkara.

“Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka keadilan hanya akan menjadi slogan. Kapolres Soppeng harus dievaluasi dan dicopot,” tegas PRI.

Polda Sulsel Diminta Ambil Alih Kasus

Selain itu, PRI kembali mendesak Polda Sulsel untuk mengambil alih atau setidaknya melakukan supervisi ketat terhadap penanganan kasus tersebut. Menurut PRI, langkah ini penting untuk menjamin objektivitas serta mencegah adanya konflik kepentingan di tingkat polres.

“Kasus ini sudah menyedot perhatian publik. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus tergerus,” lanjut pernyataan tersebut.

Golkar Didesak Pecat Ketua DPRD Soppeng

Tak hanya menyoroti aspek penegakan hukum, PRI juga mendesak DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan agar segera menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Andi Muhammad Farid sebagai kader partai.

PRI menilai dugaan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan DPRD merupakan pelanggaran etika berat yang tidak bisa ditoleransi.

“Golkar harus menunjukkan keberpihakan pada etika dan moral politik. Jangan sampai partai terkesan melindungi kader yang diduga menyalahgunakan kekuasaan,” tegas PRI.

Klarifikasi Internal Golkar Dinilai Mandek

Dalam aksi sebelumnya, massa PRI sempat diterima oleh Lakama Wiyaka, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel. Saat itu, pihak Golkar menyampaikan akan melakukan klarifikasi internal terkait kasus tersebut.

Namun hingga kini, PRI menilai tidak ada hasil nyata dari proses klarifikasi tersebut yang disampaikan ke publik.

“Kami tidak melihat adanya sanksi, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada langkah tegas. Karena itu, Aksi Jilid II akan digelar dengan massa yang lebih besar,” ungkap PRI.

PRI Tegaskan Komitmen Kawal Kasus

Direktur Public Research Institute, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kami melihat adanya upaya pengaburan fakta melalui laporan balik terhadap korban. Aksi Jilid II adalah sinyal bahwa rakyat tidak diam,” tegas Abduh.

Ia juga mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya ketidakprofesionalan aparat kepolisian di Soppeng.

Kronologi Singkat Perkara

Kasus ini bermula dari dugaan penganiayaan yang terjadi di kantor BKPSDM Soppeng, yang dipicu oleh persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski pihak Ketua DPRD Soppeng telah membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik korban, PRI menilai substansi persoalan tetap mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

PRI menegaskan, Aksi Jilid II bukanlah akhir dari gerakan mereka, melainkan bagian dari pengawalan berkelanjutan demi memastikan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat.

(Tim)