Tiga Nama Pilihan IAS Mulai Terbaca, Nurmal Idrus: Ini Kombinasi yang Saling Menguatkan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Arah kepengurusan baru DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menunjukkan bentuk. Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut telah mengerucutkan pilihan pada tiga figur untuk mengisi posisi strategis dalam struktur KSB.

Mereka adalah Supriansa untuk Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, dan Amirullah Nur Saenong sebagai Bendahara.

Komposisi ini mendapat penilaian positif dari Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus. Ia melihat ketiga figur tersebut memiliki modal yang berbeda sehingga berpotensi menjadi satu kesatuan yang kuat dalam menopang kepemimpinan IAS.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Menurut dia, pilihan Supriansa sebagai Ketua Harian memiliki arti penting bagi konsolidasi internal Golkar Sulsel. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu bergerak aktif dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Nurmal menilai Ketua Harian harus memiliki kemampuan politik yang cukup untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan ketika Ketua DPD I berada dalam agenda politik yang lebih luas.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi,” jelasnya.

Nama Rahman Pina dinilai memiliki karakter berbeda. Pengalaman dalam organisasi politik dan pengalaman sebagai pimpinan DPRD menjadi modal yang dianggap relevan untuk posisi Sekretaris.

Bagi Nurmal, sekretaris merupakan posisi yang sangat menentukan karena berada di antara keputusan politik dan implementasi organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut dibutuhkan agar keputusan-keputusan politik IAS tidak berhenti pada level wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” katanya.

Sementara itu, Amirullah Nur Saenong dipandang memiliki peran penting jika ditempatkan sebagai Bendahara.

Nurmal mengatakan, soliditas partai tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan konsolidasi organisasi, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” katanya.

Ia menekankan bahwa struktur partai sebesar Golkar Sulsel membutuhkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan mampu mendukung berbagai agenda organisasi.

Menurut Nurmal, jika tiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, IAS telah memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk menjalankan kepengurusan baru.

Namun, ia mengingatkan agar komposisi tersebut tidak berhenti sebagai pembagian posisi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur di bawahnya sehingga seluruh kekuatan internal Golkar tetap mendapatkan ruang.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal menilai pekerjaan terbesar IAS setelah Musda adalah membangun kembali kohesi internal.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara harus menjadi pusat koordinasi yang mampu merangkul berbagai kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya tiga nama tersebut, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar soal siapa yang duduk di KSB. Perhatian kini tertuju pada bagaimana IAS menyusun struktur lengkap Golkar Sulsel dan membuktikan kemampuannya meramu berbagai kekuatan menjadi satu mesin politik yang solid.

(Taggi)

RSUP Wahidin Cek Kesiapan RSUD La Temmamala, Layanan Kanker, Jantung hingga Stroke Diperkuat

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng memasuki tahap penting. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan visitasi dan advokasi ke RSUD La Temmamala Soppeng untuk melihat langsung kesiapan rumah sakit dalam penguatan jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Kegiatan berlangsung Jumat (4/9/2026), sehari setelah RSUD La Temmamala mendapat tambahan fasilitas kesehatan berupa CT Scan yang diresmikan Bupati Soppeng, Kamis (3/9/2026). Fasilitas CT Scan tersebut menjadi salah satu penguatan layanan diagnostik di rumah sakit daerah.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kehadiran tim RSUP Wahidin merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan pada sejumlah penyakit prioritas.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut baik proses pendampingan tersebut.

Menurutnya, visitasi dari RSUP Wahidin menjadi kesempatan bagi RSUD La Temmamala untuk mendapatkan masukan langsung terkait pengembangan pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Ia juga menyinggung dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas RSUD La Temmamala, termasuk bantuan CT Scan yang diterima pada 2026 dan kini telah difungsikan.

Kehadiran CT Scan menjadi tambahan penting bagi layanan diagnostik rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Soppeng sebelumnya menyebut perangkat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapat akses pemeriksaan yang lebih cepat dan tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah.

Setelah pembukaan dan pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin langsung melakukan penelusuran ke berbagai unit pelayanan.

Tim mendatangi IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap hingga kamar bersalin.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, mulai dari Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tidak hanya itu, Ruang Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU juga menjadi bagian dari unit yang ditinjau.

Penelusuran lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Dengan metode tersebut, kondisi pelayanan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rekomendasi penguatan rumah sakit.

Usai seluruh unit ditelusuri, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Pada sesi tersebut, Tim Visitasi menyampaikan hasil penelusuran kepada jajaran RSUD La Temmamala. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Momentum ini menjadi penting bagi RSUD La Temmamala untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus meningkatkan kesiapan sebagai bagian dari jejaring pelayanan kesehatan.

Dengan penguatan jejaring bersama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan dukungan fasilitas yang semakin lengkap, RSUD La Temmamala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan komprehensif bagi masyarakat Soppeng.

Terutama untuk penanganan kasus kanker, jantung, stroke, uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak yang membutuhkan pelayanan terintegrasi dan sistem rujukan yang kuat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

MTsN Soppeng Tundukkan Persaingan di Cadika, Juara Umum I Penggalang Kemah Pramuka Madrasah Sulsel

Gowa, Teropongsulawesi.com, Prestasi membanggakan kembali datang dari Kabupaten Soppeng. Kontingen MTs Negeri Soppeng sukses menempati posisi teratas dan meraih Juara Umum I Tingkat Penggalang pada Kemah Pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 di Bumi Perkemahan Cadika, Gowa.

Bukan tanpa alasan kontingen MTsN Soppeng mampu berdiri di podium tertinggi. Sejumlah kategori berhasil ditaklukkan dengan hasil gemilang.

Pada lomba Tapak Perkemahan Putra, MTsN Soppeng keluar sebagai Juara I. Hasil serupa kembali diraih pada Tapak Perkemahan Putri, yang juga berhasil diamankan sebagai Juara I.

Sementara pada kategori Yel-Yel Tingkat Penggalang, kontingen MTsN Soppeng berhasil meraih Juara II.

Rangkaian hasil tersebut menjadi modal penting bagi MTsN Soppeng untuk mengunci gelar Juara Umum I Penggalang dalam ajang yang mempertemukan kontingen pramuka madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kekuatan MTsN Soppeng terlihat dari kedisiplinan peserta dalam mengelola tapak perkemahan. Kerapian, kebersihan, ketertiban, serta kekompakan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam perlombaan.

Semangat yang sama juga terlihat ketika para siswa tampil dalam lomba yel-yel. Energi, kreativitas dan kekompakan berhasil ditampilkan hingga membawa mereka meraih posisi kedua.

Capaian tersebut sekaligus menjadi buah dari persiapan yang dilakukan secara serius. Latihan intensif, pendampingan pembina, kekompakan peserta dan dukungan keluarga besar madrasah menjadi bagian dari perjalanan kontingen hingga berhasil membawa pulang gelar juara umum.

Kepala MTsN Soppeng, Siliwarni Karim, menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh siswa, pembina dan pendamping.

“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kekompakan seluruh siswa, pembina, serta pendamping. Prestasi ini bukan hanya membanggakan MTsN Soppeng, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat Sulawesi Selatan,” ujar Siliwarni Karim, Sabtu (5/9/2026).

Ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai sebuah kemenangan, tetapi menjadi penyemangat bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berani bersaing di berbagai ajang.

Bagi MTsN Soppeng, pengalaman di Cadika Gowa juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga menanamkan disiplin, kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan dan kerja sama.

Dengan raihan Juara I Tapak Perkemahan Putra, Juara I Tapak Perkemahan Putri dan Juara II Yel-Yel, MTsN Soppeng akhirnya pulang membawa predikat Juara Umum I Penggalang.

Sebuah pembuktian bahwa slogan “Datang untuk berproses, pulang membawa prestasi” benar-benar diwujudkan di medan perkemahan.

(Taggi)

Tampil Menonjol di Tengah 148 Peserta, Kepala SDN 202 Walennae Soppeng Raih Predikat Terbaik

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Persaingan ketat dalam Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat Sulawesi Selatan berakhir manis bagi Kabupaten Soppeng.

Rahmaningsi, S.Pd., Kepala SD Negeri 202 Walennae, berhasil meraih predikat peserta terbaik dalam pelatihan yang diikuti 148 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Predikat tersebut diraih setelah Rahmaningsi mengikuti seluruh rangkaian pelatihan selama 10 hari yang berlangsung di Makassar sejak 24 Agustus 2026 hingga ditutup pada Jumat (4/9/2026).

Capaian itu sekaligus membawa nama Soppeng menonjol di antara peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Pelatihan BCKS diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Program tersebut diikuti guru-guru yang sebelumnya telah melewati proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta pengembangan calon kepala sekolah.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori. Materi kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan juga dipadukan dengan praktik lapangan melalui kegiatan shadowing.

Peserta mengunjungi sejumlah sekolah sasaran untuk mengamati secara langsung praktik kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sekolah, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan satuan pendidikan.

Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Kemendikdasmen, Dr. Iwan Junaedi, turut memberikan penguatan terkait kebijakan pendidikan.

Bukan Sekadar Predikat

Predikat peserta terbaik yang diraih Rahmaningsi menjadi capaian penting bagi Kabupaten Soppeng.

Pasalnya, penghargaan tersebut diraih di tengah proses pelatihan yang melibatkan 148 peserta se-Sulsel dengan latar belakang dan pengalaman pendidikan dari berbagai daerah.

Rahmaningsi saat ini menjabat Kepala SD Negeri 202 Walennae Kabupaten Soppeng. Ia juga dikenal sebagai salah satu inovator daerah yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

Prestasi tersebut menjadi tambahan rekam jejak Rahmaningsi dalam kapasitasnya sebagai pendidik sekaligus pemimpin satuan pendidikan.

Bagi Kabupaten Soppeng, capaian itu menjadi kabar positif di tengah upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah.

Pelatihan BCKS sendiri menjadi bagian dari proses penyiapan calon kepala sekolah dalam sistem penugasan kepala sekolah yang diterapkan Kemendikdasmen.

Melalui proses tersebut, calon kepala sekolah dipersiapkan agar memiliki kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan dalam mengelola satuan pendidikan.

Dari 148 peserta yang mengikuti pelatihan, Rahmaningsi berhasil keluar sebagai salah satu yang terbaik dan membawa nama Soppeng ke panggung prestasi pendidikan tingkat Sulawesi Selatan.

(Taggi)

Petani Laoli Cari Jalan Damai ke Kedatuan Luwu, Sosiolog Unhas Soroti Kebuntuan Penyelesaian Konflik

Makassar, Teropongsulawesi.com, Langkah petani Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendatangi Kedatuan Luwu untuk mengadukan konflik agraria yang mereka hadapi dinilai menunjukkan adanya kebuntuan dalam proses penyelesaian melalui jalur formal.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., menilai pilihan masyarakat tersebut tidak bisa serta-merta dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Koordinator Program Studi S3 Sosiologi Unhas itu melihat kedatangan petani Laoli ke Istana Kedatuan Luwu sebagai upaya mencari ruang dialog yang dinilai lebih dekat dengan modal sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Keputusan mendatangi institusi adat Kedatuan Luwu menunjukkan adanya kelelahan dan kebuntuan struktural,” ujar Rahmat di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, masyarakat akar rumput sering menghadapi keterbatasan ketika harus berhadapan dengan mekanisme formal yang panjang dan prosedural.

“Prosedur formal negara sering kali dirasa terlalu kaku, prosedural, atau asimetris bagi kelompok akar rumput,” katanya.

Sudah Mengadu ke Sejumlah Lembaga

Sebelum mendatangi Kedatuan Luwu, masyarakat petani Laoli mengaku telah menempuh sejumlah jalur untuk mendapatkan penyelesaian.

Hal itu tertuang dalam surat permohonan audiensi kepada Datu Luwu tertanggal 1 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, petani menyebut telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berdialog dengan DPRD Luwu Timur, mengadukan persoalan kepada DPRD Sulawesi Selatan, menempuh upaya hukum, hingga melapor ke Komnas HAM.

Namun, berbagai langkah tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada saat yang sama, masyarakat mengaku proses pengosongan lahan telah berlangsung dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan keluarga mereka.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong mereka mencari ruang lain untuk menyampaikan persoalan.

Kedatuan Luwu Bukan Lembaga Peradilan

Rahmat menilai masyarakat Laoli justru menunjukkan pemahaman mengenai posisi Kedatuan Luwu.

Kedatangan mereka bukan untuk meminta Datu Luwu memutuskan siapa yang benar atau salah dalam sengketa pertanahan.

“Hal ini tentu saja bukan upaya melawan negara atau mencari pengadilan tandingan. Secara sosiologis, warga sedang menggunakan ‘modal sosial’ dan sejarah kultural,” jelasnya.

Menurut Rahmat, Kedatuan Luwu memiliki posisi sebagai otoritas moral yang dapat membantu membuka ruang komunikasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

“Kedatuan diposisikan sebagai otoritas moral yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih egaliter,” ujarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan isi surat petani Laoli. Mereka secara tegas menyatakan memahami bahwa Kedatuan Luwu bukan lembaga peradilan maupun pemerintahan yang memiliki kewenangan memutus perkara pertanahan.

Mereka hanya meminta nasihat, pertimbangan, dan kemungkinan fasilitasi dialog yang dapat menghadirkan penyelesaian secara damai dan bermartabat.

Konflik Tak Sekadar Soal Tanah

Persoalan yang dihadapi petani Laoli, kata Rahmat, tidak dapat dilihat hanya dari sisi kepemilikan atau penguasaan lahan.

Ada persoalan kehidupan keluarga, sumber penghidupan, rasa keadilan, serta hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, ketika masyarakat datang ke Kedatuan Luwu, langkah tersebut mempunyai makna sosial yang lebih luas.

Mereka menggunakan modal sosial dan sejarah kultural yang masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Tana Luwu.

Dalam suratnya, petani Laoli juga menempatkan Kedatuan Luwu sebagai bagian dari ruang sosial yang selama ini dipercaya menjaga nilai musyawarah, persaudaraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat.

Audiensi yang berlangsung Jumat, 21 Agustus 2026, kemudian menjadi bagian dari upaya membuka kembali komunikasi tersebut.

Langkah itu tidak berarti masyarakat meninggalkan hukum negara ataupun menggantikan proses hukum dengan mekanisme adat.

Sebaliknya, mereka berharap nilai-nilai adat dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

Jangan Sampai Konflik Meledak

Di tengah proses pencarian penyelesaian, Rahmat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada intimidasi maupun tindakan pengosongan lahan secara paksa selama proses mediasi berlangsung.

“Selama proses mediasi berlangsung, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk intimidasi dan upaya pengosongan lahan secara paksa,” tegasnya.

Rahmat menilai pendekatan represif justru dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tindakan represif hanya akan mempertebal trust issue masyarakat terhadap negara dan memicu konflik terbuka,” katanya.

Menurutnya, konflik agraria selalu memiliki dimensi sosial yang kompleks. Selain status hukum tanah, terdapat kepentingan pembangunan, sumber penghidupan masyarakat, relasi kekuasaan, serta rasa keadilan.

Karena itu, penyelesaian yang hanya mengandalkan kekuatan administratif atau hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat berisiko membuat konflik semakin panjang.

Kedatuan Luwu, dalam konteks ini, dapat menjadi ruang tambahan untuk membangun komunikasi.

Bukan sebagai pengadilan tandingan, melainkan sebagai ruang moral dan kultural untuk mempertemukan suara-suara yang selama ini belum menemukan titik temu.

Bagi petani Laoli, mengetuk pintu Kedatuan Luwu bukan berarti meninggalkan negara.

Mereka justru sedang mencari cara agar dialog kembali terbuka ketika berbagai jalur formal yang telah ditempuh belum memberikan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan hanya tentang siapa menguasai tanah, tetapi juga bagaimana rasa keadilan, martabat, dan keberlangsungan hidup masyarakat tetap menjadi bagian dari proses penyelesaiannya.

(Tim)

PJI Sulsel Apresiasi Polda Jabar Bongkar Passobis Sidrap, Koordinasi dengan Polda Sulsel Dipertanyakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengungkapan sindikat penipuan daring atau passobis asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mendapat apresiasi dari Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Dzoel SB.

Meski demikian, keberhasilan tersebut turut memunculkan sorotan mengenai koordinasi penanganan kejahatan siber lintas wilayah. Sebab, jaringan yang beroperasi dari Sidrap itu justru dibongkar langsung oleh aparat Polda Jawa Barat.

Dzoel SB mempertanyakan sejauh mana koordinasi Polda Jabar dengan Polda Sulsel maupun Polres Sidrap sebelum dilakukan penindakan.

“PJI Sulsel mengapresiasi langkah tegas Polda Jawa Barat. Namun, ketika aktivitas para terduga pelaku berada di Sidrap, publik tentu ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan Polda Sulsel dan Polres Sidrap,” ujar Dzoel SB. Selasa (25/8/2026). 

Menurutnya, persoalan tersebut penting dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ini bukan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian di Sulsel. Justru transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme koordinasi dalam mengungkap kejahatan siber yang melibatkan wilayah hukum berbeda,” katanya.

20 Orang Diamankan, 12 Jadi Tersangka

Dalam operasi tersebut, aparat Polda Jabar mengamankan sekitar 20 orang di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas sindikat. Setelah pemeriksaan dan pencocokan dengan alat bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-12 tersangka masing-masing berinisial UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MDH.

Mereka diduga menjalankan peran berbeda, mulai dari penyedia akun, pembuat unggahan kendaraan fiktif hingga operator yang berkomunikasi dengan calon korban.

Kasus tersebut terungkap setelah Polda Jabar menerima dua laporan polisi dari korban berinisial FFK dan NM. Penelusuran siber kemudian mengarahkan penyidik ke Kabupaten Sidrap dan dilakukan penindakan pada 12 Agustus 2026.

Modus Jual Mobil Murah, Ngaku Anggota TNI

Sindikat tersebut diduga menggunakan Facebook untuk menawarkan mobil dengan harga jauh di bawah pasaran.

Calon korban kemudian diarahkan berkomunikasi melalui pesan pribadi hingga WhatsApp. Untuk meningkatkan kepercayaan, salah satu pelaku diduga mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan foto maupun pakaian dinas.

Pelaku bahkan melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI. Polisi juga menemukan benda yang tampak seperti senjata api dalam materi yang digunakan pelaku, namun benda tersebut ternyata merupakan senjata mainan.

Setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang seolah-olah memperlihatkan kendaraan sedang dikemas untuk dikirim melalui jasa kargo.

Padahal, video tersebut diduga dibuat di sebuah rumah dan bukan di fasilitas pengiriman kendaraan.

Korban kemudian diarahkan mentransfer uang ke rekening tertentu.

Dari dua laporan yang ditangani, FFK mengalami kerugian Rp19.941.774, sedangkan NM mengalami kerugian Rp20.354.459. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari Rp40 juta.

PJI Minta Kejahatan Siber Ditangani Terpadu

Dzoel menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kejahatan siber tidak lagi mengenal batas wilayah. Pelaku dapat beroperasi dari satu daerah, sementara korban berada di provinsi lain.

Karena itu, menurutnya, koordinasi antara kepolisian daerah menjadi bagian penting dalam memutus jaringan penipuan daring.

“Jangan sampai kejahatan siber berkembang karena adanya celah koordinasi. Aparat harus bergerak bersama, saling berbagi informasi dan memastikan setiap jaringan yang terungkap dapat ditelusuri hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur penawaran kendaraan dengan harga tidak masuk akal di media sosial.

“Kalau harga terlalu murah, masyarakat harus waspada. Jangan hanya percaya karena seseorang memakai seragam atau mengaku sebagai aparat. Identitas harus diverifikasi dan transaksi dilakukan dengan mekanisme yang aman,” pungkas Dzoel.

(AP)