PRI Bongkar Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu, Laporkan ke Kejati Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Berbasis Kajian dan Investigasi Lapangan

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Dugaan Penyimpangan Instalasi Gizi

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Instalasi Farmasi Diduga Mark-Up Harga Obat

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Pengadaan Alat Kesehatan Diduga Tidak Kompetitif

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Dugaan Peredaran Obat Tanpa Izin

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Desakan kepada Kejati Sulsel

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Golkar Makassar Panaskan Mesin Politik Lewat Bimtek dan Orientasi Pengurus

Makassar, Teropongsulawesi.com, Lebih dari seribu kader Partai Golkar Kota Makassar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Orientasi Pengurus yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta, Makassar, Minggu (21/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Golkar dari tingkat kota hingga kelurahan.

Acara tersebut menghadirkan empat tokoh sebagai pemateri, yakni Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak, fungsionaris Partai Golkar Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputtiri, serta konsultan politik Dr. Nurmal Idrus.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya peran kader Golkar dalam mengawal dan menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah akan berdampak langsung pada citra dan elektabilitas Partai Golkar di tengah masyarakat.

“Keberhasilan program pemerintah adalah wajah Partai Golkar. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah kota, maka kepercayaan publik terhadap Golkar akan meningkat,” ujar Munafri Arifuddin di hadapan peserta kegiatan.

Munafri juga meminta seluruh pengurus dan kader untuk aktif hadir di tengah masyarakat serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Ia menekankan bahwa kerja-kerja politik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan partai.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyampaikan materi terkait penguatan struktur dan basis kader di tingkat akar rumput. Ia membagikan pengalamannya dalam membangun militansi kader dan menjaga soliditas organisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Andi Kaswadi, kekuatan utama partai politik terletak pada kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kader Golkar harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan konstituen.

“Kader harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Jika hubungan emosional dengan masyarakat terbangun, maka kepercayaan akan mengikuti,” kata Andi Kaswadi.

Pada sesi berikutnya, konsultan politik Dr. Nurmal Idrus menyoroti peluang politik yang dimiliki Partai Golkar Makassar saat ini. Ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar merupakan modal politik yang signifikan bagi partai.

Dr. Nurmal menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang tepat agar keberhasilan pemerintahan dapat dikonversi menjadi keuntungan elektoral. Ia mengingatkan bahwa capaian kinerja harus disampaikan kepada publik secara sistematis dan terukur.

“Keberhasilan kepemimpinan di pemerintahan harus diterjemahkan menjadi narasi politik yang mudah dipahami masyarakat. Di sinilah peran kader Golkar sangat menentukan,” ujarnya.

Menutup rangkaian materi, Armin Mustamin Toputtiri menyampaikan pesan mengenai pentingnya loyalitas dalam organisasi partai. Ia menegaskan bahwa loyalitas merupakan fondasi utama dalam menggerakkan mesin partai secara efektif.

“Tanpa loyalitas, struktur dan strategi tidak akan berjalan. Loyalitas adalah napas organisasi dan harus dijaga oleh setiap kader,” kata Armin.

Kegiatan Bimtek dan Orientasi Pengurus ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kota Makassar serta meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dengan pembekalan tersebut, Golkar Makassar menargetkan kesiapan organisasi yang lebih solid dan terstruktur.

(Red)

Satu-Satunya PTP Pemprov Sulsel Paparkan Smart School di PTP Connect 2025 Jakarta

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam transformasi pendidikan digital nasional. Anshar Syukur, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) satu-satunya di lingkup Pemprov Sulsel, tampil sebagai pemapar dalam ajang PTP Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta. Senin (15/12/2025). 

PTP Connect merupakan forum nasional bergengsi yang mempertemukan PTP dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

Dalam paparannya, Anshar Syukur menyampaikan Program Smart School Sulawesi Selatan, sebuah ide dan inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran konvensional guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

Sebagai PTP, Anshar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi PTP dalam kebijakan pendidikan.

“PTP Connect bukan sekadar forum berbagi, tetapi ruang pembuktian bahwa PTP memiliki peran strategis sebagai arsitek pembelajaran dan inovasi kebijakan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Smart School Sulsel merupakan bentuk tanggung jawab daerah untuk berkontribusi dalam agenda nasional, diantaranya mewujudkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran

“Kami membawa praktik nyata dari daerah, agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat direplikasi dan dikembangkan secara nasional,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal, mengapresiasi partisipasi Sulsel dalam ajang tersebut.

“PTP Connect adalah forum yang sangat bergengsi. Kehadiran Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi daerah kita memiliki kualitas dan relevansi nasional,” ungkapnya. 

Inkanas BPI Brimob Bone Borong 2 Emas dan 2 Perak, Danyon C Pimpinan Sabhara Apresiasi Prestasi Atlet

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dojo INKANAS BPI Brimob Bone, salah satu Ranting Khusus yang aktif membina atlet muda, kembali menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Karate Wali Kota Cup Makassar 2025. Event bergengsi yang berlangsung di Indoor Telkom Makassar pada 17–19 November 2025 ini menghadirkan persaingan ketat dari berbagai dojo se-Sulawesi.

Dalam kejuaraan tersebut, tim INKANAS BPI Brimob Bone sukses memborong 2 medali emas dan 2 medali perak, sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan efektivitas pembinaan atlet di lingkungan Brimob Bone yang juga merupakan bagian dari Cabang Bone.

Para pelatih, pendamping, dan atlet tampak penuh kebanggaan saat mengabadikan momen keberhasilan mereka di arena pertandingan.

Prestasi ini merupakan hasil latihan disiplin, semangat pantang menyerah, serta dukungan penuh dari pembina dan orang tua.

Daftar Peraih Medali Dojo INKANAS BPI Brimob Bone.

Peraih medali EMAS

1. Muh Gian Algifarih
Kumite Pra Pemula Putra -35 Kg
2. Yukinara
Kumite Pemula Putri -52 Kg

Peraih Medali PERAK
1. Nur Adelia
Kumite Perorangan Putri -42 Kg
2. Radja
Kumite Perorangan Putra +70 Kg

"Syukur Alhamdulillah, Medali Ini untuk Dojo dan Masyarakat Bone" Ucap Muldyan Pelatih Utama.

Pelatih utama menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian para atlet.

“Syukur Alhamdulillah, melalui latihan keras dan kedisiplinan yang kuat, atlet-atlet kami berhasil mempersembahkan medali untuk dojo, satuan, dan masyarakat Bone. Ini adalah hasil kerja sama dan dukungan dari semua pihak,” ujar sang pelatih.

Ia juga menegaskan bahwa kemenangan ini menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas latihan dan menyiapkan atlet menghadapi kejuaraan dengan level yang lebih tinggi.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Danyon C Pelopor Brimob Bone, selaku pembina.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian para atlet INKANAS BPI Brimob Bone. Prestasi ini mengharumkan nama satuan sekaligus memotivasi generasi muda Bone untuk terus berprestasi. Pertahankan semangat dan sportivitas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan olahraga karate sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh generasi muda.

INKANAS BPI Brimob Bone berkomitmen terus melahirkan atlet-atlet potensial melalui pembinaan intensif dan kompetisi berkelanjutan. Dengan dukungan Brimob, pelatih, orang tua, dan masyarakat, dojo ini siap mencetak lebih banyak prestasi di masa mendatang.

“Kami siap memperjuangkan lebih banyak medali. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh atlet untuk terus berkembang,” tutup pelatih.

Editor : Fean

Kolaborasi KKSS dan Kementan, Ribuan Warga Nikmati Paket Sembako Murah

Gowa, Teropongsulawesi.com- Sejak pagi, ribuan warga memadati Lapangan Karebosi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 75 ton bahan pokok dan membagikannya melalui pasar murah, Minggu (16/11/2025).

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pasar murah yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar. Kementan menilai kegiatan ini efektif membantu stabilisasi harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ini kolaborasi, semua hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan. Totalnya 75 ton, jadi 75 ribu orang bisa kebagian," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Umum KKSS saat hadir meninjau jalannya kegiatan. 

Dalam kegiatan tersebut, disediakan paket sembako senilai Rp.150.000 yang dijual hanya Rp.60.000. Paket ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, satu ekor daging ayam beku, serta 10 butir telur ayam.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia berharap agar pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagai UPT Kementan di Sulawesi Selatan turut memfasilitasi dan mengawal berlangsungnya pasar murah. 

Keterlibatan BBPP Batangkaluku merupakan bentuk kontribusi kelembagaan dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga Sulawesi Selatan.

Nur Jannah, salah satu penerima voucher, menilai pasar murah ini memberikan dampak langsung bagi kebutuhan harian masyarakat.

“Paketnya lengkap, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena sangat membantu banyak keluarga," sebutnya.

(Red) 

Generasi Muda Sidrap Bergerak, Targetkan Produksi Gabah 1 Juta Ton Lewat Brigade Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan Perkuat Pertanian di Sidrap, Upaya Tingkatkan Produktivitas

Sidrap,Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Brigade Pangan Jadi Ujung Tombak Modernisasi Pertanian di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah nyata mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Salah satunya lewat kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai bagian dari komitmen Kementan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan cara konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang meski mudah, sering menurunkan efisiensi. Sebaliknya, metode tanam pindah (transplanting) dengan dukungan alsintan seperti transplanter dinilai lebih efisien, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan kualitas pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan, Brigade Pangan berperan strategis memastikan alsintan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi. Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapat pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, dan peningkatan indeks pertanaman. 

Para pengelola BP juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujar Jamaluddin Al Afgani, Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus PJ Brigade Pangan Sidrap.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri. 

Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Brigade Pangan sendiri adalah kelompok kerja beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan yang membantu petani dari olah tanah hingga panen secara kolektif. 

Keberadaannya menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan dapat terwujud. 

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red/*)