Akhirnya! Pelayanan Dukcapil Soppeng Kembali Normal Setelah Gangguan TTE

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Setelah beberapa waktu mengalami gangguan pelayanan akibat kendala pada sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng kini kembali memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara normal. Mulai Senin (29/6/2026), seluruh proses pelayanan kepada masyarakat telah berjalan lancar seperti sediakala.

Kembalinya pelayanan secara normal menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menunggu penyelesaian berbagai dokumen kependudukan karena terganggunya sistem TTE. Gangguan tersebut sempat berdampak pada proses penerbitan dokumen yang membutuhkan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan.

Pantauan di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng pada Senin pagi menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung tertib. Sejumlah warga tampak mendatangi loket pelayanan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, mulai dari pembuatan dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, hingga dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Suasana ruang pelayanan juga terlihat kondusif. Warga duduk dengan tertib menunggu nomor antrean dipanggil, sementara petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur. Berkas-berkas administrasi yang sebelumnya sempat tertunda kini kembali diproses sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan tanpa hambatan berarti.

Berfungsinya kembali sistem Tanda Tangan Elektronik menjadi faktor penting dalam normalisasi pelayanan tersebut. TTE merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang memungkinkan pejabat berwenang menandatangani dokumen secara digital, sehingga proses penerbitan dokumen menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Selama sistem mengalami kendala, sebagian dokumen belum dapat diterbitkan karena menunggu proses validasi dan penandatanganan elektronik. Kini, setelah sistem kembali normal, seluruh layanan dapat dilakukan sesuai standar operasional sehingga masyarakat tidak lagi mengalami penundaan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Normalisasi pelayanan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Dukcapil Kabupaten Soppeng dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan profesional.

Dukcapil terus berupaya memastikan setiap warga memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara optimal karena dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang digunakan dalam berbagai urusan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.

Masyarakat pun menyambut baik kembalinya pelayanan tersebut. Mereka berharap sistem pelayanan administrasi kependudukan dapat terus berjalan stabil sehingga proses pengurusan dokumen tidak lagi mengalami hambatan teknis seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dengan pulihnya sistem Tanda Tangan Elektronik, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng semakin efektif, cepat, dan berkualitas. Dukcapil Soppeng juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat mengurus seluruh dokumen kependudukan dengan mudah, nyaman, dan tepat waktu.

(Red) 

Lega! TTE Dukcapil Soppeng Terbit, Semua Dokumen Kependudukan Kini Bisa Dicetak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng kembali berjalan normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, pada Jumat malam.

Dengan terbitnya otorisasi tersebut, seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya tertunda akibat belum adanya kewenangan penggunaan TTE kini dapat kembali diterbitkan. Masyarakat sudah bisa mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya secara normal mulai Senin.

Penerbitan otorisasi itu berlangsung relatif cepat. Hanya dalam waktu lima hari sejak koordinasi intensif dilakukan, Kemendagri menyelesaikan seluruh proses administrasi sehingga pelayanan Dukcapil Soppeng dapat kembali pulih.

Percepatan tersebut merupakan hasil koordinasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari konsultasi, penyampaian kondisi pelayanan di lapangan, hingga pemaparan dampak yang dirasakan masyarakat akibat tertundanya penerbitan dokumen kependudukan.

Koordinasi itu mencapai titik penting melalui rapat daring yang digelar pada Rabu malam. Rapat dipimpin Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan diikuti unsur Kemendagri, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Dinas Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Soppeng, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Plh Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan seluruh layanan penerbitan dokumen kini dapat dilakukan tanpa kendala.

"Dengan terbitnya TTE, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah bisa diterbitkan 100 persen," ujar Musriadi. Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, selama masa transisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Layanan seperti pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, konsultasi administrasi kependudukan, hingga penerbitan dokumen yang tidak memerlukan TTE tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, dokumen yang wajib menggunakan tanda tangan elektronik belum dapat diterbitkan sebelum otorisasi dari Kemendagri diterima.

Dengan terbitnya otorisasi TTE tersebut, polemik yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(SLV)

ITB dan Australia Perkuat Kolaborasi Pengembangan Agrivoltaics untuk Pedesaan dan Pulau Terpencil di Indonesia Timur

Bandung, Teropongsulawesi.com, Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset dari Indonesia serta Australia memperkuat kolaborasi pengembangan agrivoltaics sebagai solusi transisi energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan serta pulau-pulau terpencil di Indonesia Timur.

Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan Kick-off Meeting dan Simposium Bilateral "Agrivoltaics and Energy Challenge in Rural and Remote Islands in Eastern Indonesia" yang digelar di Gedung Rekayasa Molekuler dan Material Fungsional (Labtek XV) ITB, Bandung, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja sama KONEKSI LPDP Indonesia–Australia.

Ketua tim sekaligus peneliti utama program, Dr. Acep Purqon, dosen Kelompok Keahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks FMIPA ITB, mengatakan transisi energi membuka peluang besar bagi pengembangan riset multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang keilmuan.

"Transisi energi menghadirkan begitu banyak peluang bagi riset, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi ruang kolaborasi multidisiplin yang mempertemukan bidang pertanian, kehutanan, teknik, bisnis, hingga manajemen untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis energi melalui konsep bridging transisi energi," ujar Acep.

Program ini melibatkan peneliti dari Murdoch University dan Griffith University, Australia, serta sejumlah institusi di Indonesia, yakni ITB, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Padjadjaran, Universitas Cenderawasih, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Politeknik Negeri Fakfak, IAIN Sorong, dan Purnomo Yusgiantoro Center.

Simposium juga menghadirkan akademisi dari kedua negara yang membahas berbagai aspek pengembangan agrivoltaics, mulai dari teknologi, pemberdayaan masyarakat, hingga strategi implementasi di wilayah terpencil.

Sementara Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB, Dr. Dwi Irwanto, menyampaikan bahwa ITB terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan krisis energi nasional.

"ITB mendorong berbagai pendekatan untuk menghasilkan solusi krisis energi, termasuk pengembangan agrivoltaics agar diperoleh formulasi yang optimal sesuai karakteristik wilayah-wilayah unik di Indonesia," katanya.

Selain itu, Deputi Investasi dan Pendanaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), M. Irfan Saleh, memaparkan peluang investasi sekaligus tantangan penerapan agrivoltaics di pulau-pulau terpencil Indonesia Timur, termasuk pentingnya dukungan regulasi untuk membuka ruang kegiatan ekonomi baru berbasis energi terbarukan.

Menurut Acep, keberhasilan implementasi agrivoltaics tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sinergi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.

"Kerja sama pentahelix menjadi kunci keberhasilan transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Program ini juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam transisi energi. Pendekatan yang dikembangkan mengintegrasikan inovasi ilmiah dengan pengetahuan lokal serta mendorong partisipasi perempuan, generasi muda, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.

Perwakilan Program KONEKSI LPDP Indonesia–Australia, Parana Ari Santi, menyambut baik pelaksanaan kolaborasi tersebut. Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang kuat antara peneliti Indonesia dan Australia menjadi faktor penting dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini ditutup oleh Erlin Puspaputri yang mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pengembangan agrivoltaics dinilai sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 61 persen atau lebih dari 42 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Porsi EBT dalam bauran kelistrikan nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 21 persen pada 2030, dan mencapai sekitar 34 persen pada 2034. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Dalam konteks tersebut, agrivoltaics dipandang sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan produksi energi surya dengan aktivitas pertanian sehingga desa tidak lagi hanya menjadi lokasi terdampak pembangunan energi, tetapi bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan energi bersih sekaligus penggerak ekonomi lokal.

(Red) 

KUA Ganra dan UPZ Bergerak Cepat, Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran yang Hanguskan Empat Rumah di Lompulle

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Wujud kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ganra bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dipimpin langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Ganra, Marzuki, rombongan menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Maniang Patu, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan kemanusiaan tersebut dilakukan sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran hebat yang menghanguskan empat rumah panggung. Musibah itu mengakibatkan para korban kehilangan tempat tinggal beserta sebagian besar harta benda yang mereka miliki.

Dalam penyaluran bantuan tersebut, Kepala KUA Ganra didampingi para Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ganra. Kedatangan rombongan disambut oleh Sekretaris Desa Lompulle yang kemudian mengantar mereka menemui keluarga korban.

Bantuan yang diserahkan berupa Dana yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban di masa-masa awal pascakebakaran.

Kepala KUA Ganra, Marzuki, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang lahir dari semangat kebersamaan dan gotong royong. Menurutnya, kehadiran KUA bersama UPZ bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memberikan dukungan moral agar para korban tidak merasa sendiri menghadapi musibah.

"Musibah ini menjadi duka bagi kita semua. Kehadiran kami bersama UPZ merupakan bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka," ujar Marzuki.

Ia menambahkan, nilai-nilai kepedulian sosial harus terus dipupuk di tengah masyarakat, terutama ketika ada warga yang mengalami cobaan. Menurutnya, sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang sedang membutuhkan.

Selain menyerahkan bantuan, Marzuki bersama rombongan juga memanjatkan doa agar seluruh korban diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menghadapi musibah.

Ia berharap Allah SWT memberikan kemudahan, mengganti segala yang hilang dengan rezeki yang lebih baik, serta mempercepat proses pemulihan kehidupan para korban.

Marzuki juga berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu, baik melalui bantuan materi maupun dukungan moril. Ia menilai semangat gotong royong merupakan kekuatan utama masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana.

"Kami berharap para korban segera bangkit dari musibah ini. Semoga semakin banyak pihak yang ikut peduli sehingga kebutuhan para korban dapat terpenuhi dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan seperti sediakala," harapnya.

Aksi kemanusiaan yang dilakukan KUA Kecamatan Ganra bersama UPZ ini menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat. Kehadiran berbagai pihak di lokasi bencana diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi para korban untuk bangkit dan menata kembali kehidupan mereka setelah musibah yang menghanguskan empat rumah panggung tersebut.

(Silviana) 

Momen Tak Terlupakan, TK Putra III Malaka Soppeng Gelar Pelepasan dan Pentas Seni Meriah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai acara Pentas Seni dan Pelepasan Siswa TK Putra III Malaka Soppeng yang digelar pada Selasa (24/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Jalan Malaka Raya No. 24, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tersebut menjadi momentum istimewa bagi para siswa, guru, dan orang tua yang bersama-sama merayakan keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan usia dini.

Sebanyak 40 siswa resmi dilepas pada acara tersebut setelah menyelesaikan masa belajar mereka di TK Putra III Malaka. Mereka kini siap melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan bekal pengetahuan, karakter, dan keterampilan yang telah dibangun selama menempuh pendidikan di taman kanak-kanak.

Acara dihadiri oleh Ketua Unit Usaha, Hj. A. Tita ST Fachira Ramli, Ketua Komite Sekolah Ramlan, SE, Kepala TK Putra III Malaka A. Wikrawardani, S.Pd., para guru, staf sekolah, serta seluruh orang tua murid yang hadir memberikan dukungan dan semangat kepada putra-putri mereka.

Kepala TK Putra III Malaka, A. Wikrawardani, S.Pd., dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas capaian para siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah menjalin kerja sama dan memberikan kepercayaan kepada sekolah dalam mendidik anak-anak mereka.

“Pelepasan 40 siswa tahun ini menjadi kebanggaan bagi kami. Keberhasilan anak-anak tidak lepas dari dukungan dan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua. Kami berharap seluruh siswa yang dilepas hari ini dapat terus berkembang, menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, berakhlak baik, serta mampu meraih prestasi di jenjang pendidikan berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Oleh karena itu, berbagai program pembelajaran yang diterapkan di TK Putra III Malaka tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan moral, sosial, dan kreativitas siswa.

Sementara itu, Ketua Unit Usaha, Hj. A. Tita ST Fachira Ramli, menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan periode emas atau golden age yang sangat menentukan perkembangan seseorang di masa depan.

Ia berharap para orang tua terus memberikan perhatian, pendampingan, dan motivasi kepada anak-anak mereka agar semangat belajar tetap terjaga saat memasuki lingkungan sekolah dasar.

“Pendidikan yang diberikan sejak usia dini akan menjadi pondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, peran keluarga dan sekolah harus terus berjalan beriringan,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komite Sekolah, Ramlan, SE. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.

Menurutnya, keberhasilan para siswa saat ini merupakan hasil kerja keras bersama antara guru, sekolah, dan orang tua yang selama ini terus mendukung proses pendidikan anak.

Tidak hanya menjadi ajang pelepasan siswa, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni yang berhasil memukau para tamu undangan. Anak-anak tampil percaya diri di atas panggung menunjukkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki.

Beragam pertunjukan ditampilkan, mulai dari tarian tradisional, tarian modern, pembacaan puisi perpisahan, hingga hafalan surah-surah pendek dan doa sehari-hari. Penampilan para siswa berkali-kali mengundang tepuk tangan meriah dari para orang tua dan tamu undangan yang hadir.

Momen yang paling mengharukan terjadi saat para siswa membawakan puisi perpisahan untuk guru dan orang tua mereka. Tidak sedikit orang tua yang tampak terharu menyaksikan anak-anak yang sebelumnya masih pemalu kini mampu tampil percaya diri di hadapan banyak orang.

Puncak acara ditandai dengan prosesi pengalungan medali kelulusan kepada 40 siswa secara bergantian sebagai simbol keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan di TK Putra III Malaka. Satu per satu siswa maju ke depan panggung untuk menerima medali dan penghargaan yang diserahkan oleh pihak sekolah.

Setelah prosesi pelepasan selesai, seluruh peserta kegiatan melaksanakan sesi foto bersama yang melibatkan jajaran sekolah, pengurus yayasan, komite, guru, siswa, dan orang tua murid. Momen tersebut menjadi kenangan berharga yang akan selalu dikenang oleh seluruh keluarga besar TK Putra III Malaka.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, para siswa resmi menutup perjalanan mereka di bangku taman kanak-kanak dan bersiap memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi. Suasana haru dan bahagia pun menyelimuti akhir acara, menandai awal langkah baru bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak mampu meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

(Red)

Viral Isu Mogok Kerja di Dukcapil Soppeng, Ini Penjelasan Resmi Plh Kadis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Isu mengenai dugaan mogok kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng sempat viral dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kabar tersebut menyebutkan adanya gangguan hingga potensi lumpuhnya layanan administrasi kependudukan yang berdampak pada kebutuhan warga dalam pengurusan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, MH, memberikan klarifikasi resmi bahwa informasi mengenai adanya mogok kerja maupun penghentian layanan adalah tidak benar.

Musriadi menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas pelayanan kepada masyarakat juga dipastikan berjalan normal tanpa ada penghentian operasional.

“Tidak ada mogok kerja atau pemberhentian layanan. Semua tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6).

Ia menambahkan bahwa seluruh pegawai tetap hadir dan bekerja seperti biasa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Musriadi menjelaskan bahwa persepsi adanya gangguan layanan kemungkinan muncul akibat adanya keterlambatan pada sejumlah proses penerbitan dokumen tertentu. Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh berhentinya pelayanan, melainkan karena adanya tahapan administrasi yang masih berjalan di tingkat pusat.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah proses penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang saat ini masih menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Menurut penjelasan pihak Dukcapil, beberapa dokumen yang memerlukan validasi TTE belum dapat diterbitkan secara normal karena masih dalam proses persetujuan sistem dari pemerintah pusat.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada keseluruhan layanan. Sebagian besar layanan administrasi kependudukan tetap berjalan seperti biasa, termasuk perekaman data, perubahan data kependudukan, serta pencetakan KTP elektronik.

“Untuk layanan seperti perekaman dan KTP-el tetap berjalan normal. Yang terkendala hanya dokumen tertentu yang membutuhkan TTE,” jelas Musriadi.

Dukcapil Soppeng menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Masyarakat masih dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti:

Perekaman KTP elektronik
Penerbitan Kartu Keluarga
Perubahan data kependudukan
Layanan administrasi dasar lainnya

Dengan demikian, isu yang menyebutkan pelayanan lumpuh dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sempat beredarnya kabar mogok kerja ini membuat sebagian masyarakat di wilayah Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia merasa khawatir akan terhambatnya urusan administrasi penting. Hal ini mengingat dokumen kependudukan merupakan syarat utama untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.

Namun setelah klarifikasi resmi disampaikan, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Musriadi juga mengingatkan pentingnya masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari instansi pemerintah. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah publik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui saluran resmi Dukcapil atau pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Dukcapil Kabupaten Soppeng juga terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses persetujuan penggunaan TTE.

Upaya ini dilakukan agar seluruh layanan yang berbasis sistem elektronik dapat kembali berjalan optimal tanpa hambatan teknis.

Pihak Dukcapil menegaskan bahwa komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran pegawai terus bekerja secara maksimal untuk memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Musriadi.

Dengan adanya klarifikasi resmi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh isu yang tidak benar terkait dugaan mogok kerja. Pelayanan di Dukcapil Soppeng dipastikan tetap berjalan normal, sementara kendala teknis pada TTE bersifat sementara dan sedang dalam proses penyelesaian.

Pemerintah daerah berharap situasi ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap berjalan lancar tanpa gangguan persepsi yang keliru.

(Red)

Babak Akhir Sengketa Tanah Maros Nomor 10/Pdt.G/2025/PN, Berkas Kasasi Lengkap dan Siap Diperiksa MA

Maros, Sulawesi Selatan, Teropongsulawesi.com, Perjalanan panjang sengketa batas tanah yang bergulir di Kabupaten Maros kini memasuki babak krusial. Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Maros yang diajukan hingga tingkat kasasi oleh Budiman S resmi memasuki tahap penentuan di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia setelah Memori Kasasi diverifikasi dan diterima melalui sistem e-Court. Rabu (24/6/2026). 

Berdasarkan data administrasi perkara yang tercatat dalam sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung, Budiman S selaku Pemohon Kasasi mengunggah Memori Kasasi pada 17 Februari 2026 pukul 23.51 WIB. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas Mahkamah Agung pada 18 Februari 2026 pukul 11.39 WIB.

Verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses kasasi karena menandai bahwa dokumen permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Setelah proses verifikasi selesai, pemberitahuan Memori Kasasi secara resmi disampaikan kepada seluruh pihak yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dalam perkara tersebut.

Mereka antara lain Drs. H. Abdul Kadir Djidar melalui kuasa hukumnya Abd Haris, H. Muhammade, Karim alias Daeng Karim, Muh. Adam, Bakri alias Baka, Juangga, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros, serta Karim selaku ahli waris Sarbina dan pihak-pihak lainnya yang tercatat sebagai turut termohon kasasi.

Sebelumnya, pemberitahuan mengenai permohonan kasasi juga telah dikirim kepada para pihak melalui surat tercatat pada 6 Februari 2026. Berdasarkan catatan pengiriman, surat tersebut diterima oleh masing-masing pihak dalam rentang waktu antara 9 hingga 13 Februari 2026.

Sesuai ketentuan hukum acara perdata, setelah menerima pemberitahuan Memori Kasasi, para termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kontra Memori Kasasi sebagai tanggapan terhadap alasan-alasan hukum yang diajukan oleh pemohon.

Dalam sistem e-Court Mahkamah Agung, batas waktu penyampaian Kontra Memori Kasasi ditetapkan hingga 4 Maret 2026. Namun hingga data perkara terakhir yang tercatat dalam sistem, tidak ditemukan adanya dokumen Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh pihak termohon.

Kondisi tersebut membuat proses administrasi perkara kasasi praktis telah memasuki tahap berikutnya, yakni menunggu penetapan agenda pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung yang akan menangani perkara tersebut.

Meski tidak diajukannya Kontra Memori Kasasi tidak secara otomatis menentukan hasil perkara, kondisi tersebut berarti Majelis Hakim Agung nantinya akan memeriksa dan mempertimbangkan berkas kasasi berdasarkan dokumen-dokumen yang tersedia dalam berkas perkara, termasuk Memori Kasasi yang telah diajukan pemohon serta seluruh dokumen yang berasal dari proses persidangan pada tingkat sebelumnya.

Perkara ini sendiri merupakan sengketa batas tanah yang telah melalui perjalanan hukum cukup panjang. Sebelum sampai ke Mahkamah Agung, perkara tersebut terlebih dahulu diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Maros. Setelah itu, sengketa berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar sebelum akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kini seluruh perhatian para pihak tertuju ke Mahkamah Agung yang akan menentukan langkah akhir dalam sengketa tersebut. Putusan kasasi nantinya akan menjadi penentu apakah putusan pada tingkat sebelumnya dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung.

Dengan telah selesainya tahapan administrasi dan berakhirnya kesempatan pengajuan Kontra Memori Kasasi, perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Maros saat ini berada dalam fase menunggu penjadwalan pemeriksaan berkas oleh Majelis Hakim Agung.

Publik, khususnya para pihak yang bersengketa, kini menantikan putusan Mahkamah Agung yang akan menjadi babak penting dalam penyelesaian sengketa batas tanah tersebut setelah menempuh proses hukum mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga tingkat kasasi.

(Red)

Aksi Dini Hari Berakhir di Tangan Polisi, Pelaku Pencurian di Lingkungan Pesantren Diciduk Tim URC

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Soppeng berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di rumah bendahara salah satu pesantren di Kabupaten Soppeng. Seorang pria berinisial Y (49) diamankan setelah diduga menjadi pelaku dalam aksi pencurian tersebut.

Terduga pelaku ditangkap pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tobone, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah informasi terkait keberadaan pelaku.

Kasus ini bermula dari laporan korban yang kehilangan satu unit telepon genggam Samsung S23 Ultra warna hitam dan uang tunai sekitar Rp1,5 juta. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Sabtu (6/6/2026) dini hari di rumah korban yang berada di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara membobol jendela yang dilengkapi pengaman besi. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban dan meninggalkan lokasi kejadian.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp21,5 juta. Laporan yang diterima kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Soppeng melalui Unit Reaksi Cepat untuk mengungkap pelaku.

Saat diamankan, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan. Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Polisi juga berhasil mengamankan satu unit Samsung S23 Ultra yang diduga merupakan hasil pencurian, meskipun kondisinya telah mengalami kerusakan.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi alat bukti serta mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Polres Soppeng menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengimbau warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing.

(Silviana)

Pembangunan Sekolah Rakyat Soppeng Dikebut, Wabup Apresiasi Kinerja PT Waskita Karya

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, bersama Kepala Sekolah Rakyat (SR) 64 Soppeng, Erni Erjilla, meninjau langsung lokasi pembangunan SR 64 Soppeng, Senin (15/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sekaligus mematangkan persiapan pemindahan peserta didik ke gedung permanen yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.

Dalam kunjungan itu, rombongan menerima pemaparan dari pihak pelaksana proyek terkait perkembangan pekerjaan konstruksi yang saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan mengingat target operasional sekolah yang semakin dekat.

Wakil Bupati Selle KS Dalle mengatakan perkembangan pembangunan menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan saat kunjungan sebelumnya. Ia mengapresiasi upaya percepatan yang dilakukan kontraktor sehingga proyek dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Saya melihat langsung percepatan yang luar biasa. Setiap kali berkunjung ke lokasi ini, selalu ada perkembangan yang signifikan. Kami berharap pekerjaan dapat terus dipacu sehingga selesai tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya difokuskan pada pemantauan progres pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung sebelum sekolah mulai digunakan.

Selle menjelaskan bahwa Kementerian Sosial merencanakan pemindahan peserta didik Sekolah Rakyat secara serentak dari sekolah sementara ke gedung permanen pada 11 Juli 2026. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat menjaga ritme kerja agar target nasional tersebut dapat tercapai.

“Kami hadir bersama Kepala SR 64 untuk melihat langsung kesiapan bangunan sekaligus mengingatkan bahwa waktu pemindahan siswa semakin dekat. Semua persiapan harus dimatangkan sejak sekarang,” katanya.

Selain meninjau pembangunan gedung, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama pihak pelaksana juga membahas kesiapan fasilitas pendukung yang akan menunjang aktivitas belajar mengajar. Berbagai kebutuhan seperti perabot ruang kelas, perlengkapan asrama, hingga sarana penunjang lainnya menjadi perhatian agar tersedia tepat waktu.

Selle menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari rampungnya konstruksi bangunan, tetapi juga dari kesiapan seluruh sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian yang terus diberikan pemerintah daerah. Menurut mereka, kunjungan pimpinan daerah menjadi motivasi tambahan bagi para pekerja untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai jadwal.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 80 persen, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis SR 64 Soppeng dapat mulai ditempati sesuai jadwal yang ditetapkan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Kadis Kominfo Soppeng Sambut Studi Komparatif DPRD Kabupaten Pangkep

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (15/6/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim, H. Mantiri Mashud Hadade, SH, tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus bertukar pengalaman terkait pengelolaan pusat data, sistem informasi, serta strategi komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pusat data, informasi, dan komunikasi publik,” ujar Mantiri.

Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan keterbukaan informasi publik.

Dalam pemaparannya, Kanaruddin menjelaskan bahwa Diskominfo Soppeng menjalankan tugas dan fungsi melalui tiga bidang utama, yakni Bidang Humas dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial resmi pemerintah daerah, media massa, layanan live streaming kegiatan pemerintahan, hingga pemanfaatan videotron,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Soppeng, Wettoing, SE., M.Si, memaparkan perkembangan Portal Satu Data Kabupaten Soppeng yang telah terbentuk sejak Desember 2025.

Ia menyampaikan bahwa portal tersebut saat ini tengah dalam proses integrasi dengan Satu Data Indonesia. Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyampaikan surat kepada Bappenas dan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, rombongan Komisi I DPRD Pangkep bersama jajaran Diskominfo Soppeng meninjau langsung ruang server dan Soppeng Command Center (SCC).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, peserta melihat berbagai fasilitas pendukung pengelolaan data dan teknologi informasi, termasuk sistem jaringan serta pusat pemantauan CCTV yang menjadi bagian dari upaya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Soppeng.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan teknologi informasi, pengelolaan data yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

(Silviana)