Ketua DPR RI Berduka, Puan Maharani : Selamat Jalan Bapak Terima Kasih Sudah Menjadi Panutan Bagi Kami

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Innalilahi Wa Innalilahi Raji'un berita duka datang dari keluarga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dikabarkan Ayah mertua Puan, Bambang Sukmonohadi meninggal dunia pada Jumat (2/6/2023) malam.

Saat ini jenazah Bambang disemayamkan di rumah duka di jalan Sungai Sambas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tak hanya Puan, terlihat pula Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim turut takziah ke rumah duka.

Jenazah Bambang  di dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Sabtu (3/6), pukul 09.00 WIB.

Diketahui, sebelum meninggal ayahanda dari Hepi Hapsoro sempat menjalani perawatan di rumah sakit Medistra, Jakarta.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un

"Terima kasih sudah menjadi teladan dan panutan bagi kami semua, ujar Puan.

Selamat jalan, Bapak… 🤍InsyaAllah husnul khatimah, Aamiin YRA, pungkas Puan.

Respon Keluhan Warga dari Medsos, Andi Etti : Sudah Menjadi Tugas Saya Sebagai Wakil Rakyat

Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin (Ist).

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali merespon aspirasi masyarakat di media sosial terkait persoalan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Soppeng.

Nur Ilham Akbar, salah satu warga memposting foto dengan caption yang memperlihatkan kondisi ruas jalan Soppeng-Tajuncu tepatnya di Desa Pesse yang dapat membahayakan pengguna jalan.

"Tabe' mohon perhatian dari pihak terkait untuk memperhatikan kondisi jalan poros soppeng-tajuncu tepatnya di desa pesse (sebelah kiri sebelum jembatan kampiri dari arah tajuncu). Kondisinya sangat memprihatinkan karena kerusakannya semakin bertambah apalagi diposisi tikungan. Jadi mohon diperhatikan agar segera ditindak lanjuti sebelum adanya hal² yang tidak diinginkan. Terima kasih", tulis Nur Ilham Akbar di grup facebook BKKS.

Dipostingan tersebut, Andi Etti sapaannya, turut berkomentar, "Terimakasih banyak informasiTa. Insya Allah, Sy akan sampaikan ke Dinas PUTR Sulsel untuk segera ditindaklanjuti," tulis Andi Nurhidayati.

Tak butuh waktu lama, Ketua PPP Soppeng ini kembali berkomentar, "Alhamdulillah, Stafku sdh hubungi penanggung jawab proyek ruas jalan ini. Infonya ini masih tahap pemeliharaan dan segera akan dihubungi kontraktornya untuk diperbaiki," tulis Andi Nurhudayati kembali.

Respon legislator Sulsel dua periode menuai tanggapan positif dari masyarakat, "mantap pung inimi di bilang wakil rakyat sehat selalu pung," tulis akun Ahmad Agra Sanjaya.

Dikonfirmasi terkait responnya di media sosial yang menuai tanggapan positif dari masyarakat, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel menanggapi dengan santai. Bagi dia, ini bukan hal baru, karena selama ini ia memang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

"Alhamdulillah, kalau tanggapan masyarakat positif dan ini bukan hal baru bagi Saya (merespon keluhan masyarakat di facebook). Dan ini juga sudah menjadi tugas Saya sebagai wakil rakyat yang harus pro aktif merespon keluhan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujar Andi Nurhidayati saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022) malam.

(Ismail)

Reses di Pajalesang, Andi Nurhidayati Ungkap Nama Desa Terakhir Dikunjungi Pasca Dilantik Sebagai Wakil Rakyat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022 di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Selasa (7/6/2022).

Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi warga ini difasilitasi oleh tokoh masyarakat, Drs. KH. Baharuddin yang juga Ketua Majelis Syariah DPC PPP Kabupaten Soppeng.

Hadir juga beberapa kader PPP diantaranya Hj. Sunarti yang menjabat Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Soppeng yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Lilirilau.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa yang ke-70 yang Saya kunjungi untuk bersilaturrahim dengan masyarakat sejak dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel untuk periode kedua di tahun 2019 lalu," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Andi Etti sapaannya mengungkapkan, sejak dirinya terpilih di periode kedua ia berkomitmen akan mendatangi semua kelurahan/desa yang di Bumi Latemmamala untuk mendengar masukan dan aspirasi masyarakat.

"Pajalesang adalah kelurahan/desa terakhir dari 70 desa/kelurahan yang Saya datangi. 69 desa/kelurahan telah saya kunjungi untuk menggelar berbagai kegiatan seperti sosialisasi perda, sosialisasi nilai kebangsaan dan kunjungan daerah pemilihan," jelasnya.

Pajalesang juga menjadi penutup dari rangkain Reses Ketua DPC PPP Soppeng ini didapilnya. Sebelumnya Ia telah menggelar Reses di Desa Tetewatu, Desa Paroto, bersama Pengurus HNSI Soppeng di Hotel Grand Saota dan di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

"Alhamdulillah, kegiatan Reses di 5 titik berjalan lancar dan Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak telah berpartisipasi khususnya kepada Pengurus dan Kader PPP serta ANZ Community yang telah memfasilitasi kegiatan kami," ujar Andi Etti via WhatsApp, Selasa (7/6/2022) malam.

Beberapa hal yang menjadi catatan Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulawesi Selatan yang menjadi aspirasi warga dalam Masa Reses kali ini diantaranya pembangunan jalan tani, keluhan terkait infrastruktur jalan provinsi, bantuan pembangunan masjid dan bantuan modal Pelaku UMKM.

(Rhm/Ismail)

Indra Iskandar : Sesuai Aturan Tatib DPR RI, Mikrofon Mati Setelah 5 Menit Menyala

Sekjen DPR Indra Iskandar (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, mikrofon yang biasa digunakan untuk anggota DPR RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara I, memang diatur otomatis mati setelah menyala selama 5 menit.

Menurutnya, pengaturan ini sesuai dengan batas maksimal waktu bicara yang diberikan kepada anggota DPR, selagi pembatasan durasi sidang paripurna di masa pandemi Covid-19.

“Jadi setelah dipencet, mik akan menyala, untuk kemudian akan mati secara otomatis setelah 5 menit,” kata Indra, Rabu (25/5/2022), terkait matinya mikrofon anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, saat sidang paripurna DPR, kemarin. 

Indra menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) Anggota Pasal 256 ayat 6. Dalam pasal itu, diatur setiap anggota diizinkan bicara dan menyampaikan pertanyaan maksimal lima menit.

"Mik itu diatur berdasarkan Tatib ini pasal 256 ayat 6, lima menit otomatis mati. Jadi itu memang batasnya itu ada di dalam Tatib," ucapnya.

"Saya kira dari sisi teknis kami Sekretariat Jenderal perlu menjelaskan proporsi itu, juga seperti yang dulu-dulu ya tidak ada sebenarnya dengan kaitannya mati mematikan, enggak. Toh kemarin interupsi tetap berlangsung tapi setiap lima menit dengan sendirinya mik akan mati," lanjutnya.

Namun demikian, kata Indra, mikrofon tersebut bisa dinyalakan kembali setelah mati otomatis. “Kan terdengar Pak Amin bisa menyalakan kembali miknya setelah mati sebentar,” kata Indra.

Lebih jauh Indra menjelaskan, batas waktu maksimal Sidang Paripurna DPR RI selama masa pandemi Covid-19 adalah 2 jam 30 menit. Karenanya, Pimpinan DPR yang betugas memimpin sidang, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin tidak menabrak batas waktu tersebut. .

“Kalau sidang paripurna kemarin kan bahkan sudah 3 jam, artinya sudah lebih 30 menit dari ketentuan, sehingga ada keharusan pimpinan sidang untuk segera menutup sidang,” kata Indra.

Soal interupsi di sidang paripurna, kata Indra, anggota DPR RI diberi kesempatan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan agenda sidang paripurna yang sedang berjalan.

“Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri,” kata Indra.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, menyampaikan interupsi terkait persoalan hukum LGBT di akhir sidang paripurna. Padahal tidak ada agenda sidang paripurna terkait hal tersebut.

Dalam video rekaman yang beredar, juga tidak terlihat pimpinan sidang mematikan mikrofon dari atas meja pimpinan.

“Jadi tidak benar kalau ada Pimpinan DPR yang mematikan mik,” tegas Indra.

Published : HB

Anggota DPRD Sulsel H Suwardi Haseng Perjuangkan Sarana Prasarana SMA di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Legislator DPRD Provinsi Sulawesi dapil Soppeng-Wajo H Suardi Haseng,SE, telah memperjuangkan berbagai fasilitas,sarana dan prasarana di sekolah menengah atas termasuk di SMAN 8 (ex SMAN 2) Watansoppeng.

Hal itu terungkap saat legislator Golkar ini menggelar kunjungan dapil di Mangkawani kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Minggu (22/5/2022).

Dalam kegiatan Kundapil ini dihadiri Lurah Bila Hariadi, SE, MM bersama Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, par RW dan RT Lingkungan Bila Kelurahan Bila.

Dalam kesempatannya Lurah Bila, Hariadi mengungkapkan Rasa terimakasih dan penghargaan sekaligus mengapresiasi legislator Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H Suardi Haseng yang telah berkesempatan untuk berkunjung dan bertemu langsung dengan masyarakat khususnya warga Mangkawani Kelurahan Bila, katanya.

Selain itu Hariadi juga mengucapkan terimakasih atas perjuangan anggota DPRD Sulsel H Suardi Haseng yang telah membantu fasilitas laboratorium SMAN 4 (ex SMAN 2) baik untuk lab Fisika, Biologi maupun Kimia Watansoppeng yang berada di wilayah kelurahan Bila, tuturnya.

Sementara itu Mantan Anggota DPRD kabupaten Soppeng 3 periode yang kini menjadi anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar di periode pertamanya mengucapkan terimakasih atas waktu bagi Lurah Bila dan masyarakatnya untuk hadir dalam kegiatan temu konstituen yang dikemas dalam bentuk kunjungan dapil, karena mungkin ingin istirahat dan atau tidur di siang hari namun ada kegiatan pertemuan sehingga datang hadir di sini,  ujar Saudara kandung Pengusaha H Haeruddin Haseng ini.

Kata Dia, " Dulu saat menjadi anggota DPRD kabupaten Soppeng di 3 periode dengan dapil Lilirilau dan Liliriaja terbatas hanya di 2 kecamatan namun saat ini 2 kabupaten yang menjadi dapilnya (Soppeng-Wajo) namun saat pencalegan untuk DPRD Sulsel tidak sempat melakukan kampanye di wilayah kelurahan Bila, katanya.

Meski demikian ada banyak suara untuk dirinya di Kelurahan Bila khususnya di Mangkawani dengan bantuan tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Mangkawani ini, katanya.

Oleh sebab itu, dirinya berkewajiban untuk bertemu sekaligus menggali aspirasi dari masyarakat Mangkawani meski bukan momen reses, kata pengurus DPD Golkar Sulsel ini.

"Untuk bantuan sarana prasarana di SMAN 8, baik laboratorium maupun paving blok itu sekitar Rp. 250 juta dana yang tersalur, katanya.

"Tak hanya di SMAN 8, juga di sejumlah sekolah menengah atas karena kewenangan kami hanya untuk SMA, ujarnya.

Selain itu bukan hanya sarana prasarana Sekolah namun prasarana jalan juga kami perjuangkan di sejumlah titik yang ada di kabupaten Soppeng, jelas H Suardi Haseng.

H Suardi juga mengakui bahwa dirinya bukanlah politisi namun hanya ikut-ikutan berpolitik, namun dengan eksistensinya sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban memfasilitasi sejumlah aspirasi masyarakat tuturnya.

Dalam kesempatan itu H Suardi Haseng juga menyampaikan bahwa untuk pemilu legislatif yang akan datang dirinya tak akan lagi maju untuk menjadi anggota DPRD Sulsel, dan mungkin kalau Tuhan mengizinkan bisa dapat kembali suara terbanyak, ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa kemarin saat pencalegan dirinya hanya mengganti bakal calon dari Golkar sehingga dalam sosialisasi tidak sempat mengunjungi semua wilayah di kabupaten Soppeng, Paparnya.

Meski demikian H Suardi Haseng mengucapkan Syukur karena total suaranya tertinggi di dapil Soppeng dan Wajo pada pemilu yang lalu begitupun di internal Partai Golkar, tandasnya.

Ada banyak perjuangan di komisinya maupun lintas komisi yang disebutkan mulai dari pembangunan Jalan, jembatan, pendidikan, pertanian dan lainnya.

Di sela-sela penyampaiannya H. Suardi Haseng mengatakan, " Karena tidak akan maju lagi sebagai Legislator DPRD Sulsel maka dirinya berniat untuk maju di Pilkada Soppeng 2024 itupun kalau Allah menghendaki dan perintah partai, jelasnya.

Di sesi kedua dalam kunjungan dapil ini dilangsungkan tanya jawab terkait keluh dan aspirasi masyarakat Mangkawani bahkan pertanyaan warga yang berbobot dengan saran untuk kepentingan umum di hadiahi pengganti dana transpor (isi amplop) serta pertanyaaan yang sangat berkualitas pun dihadiahi dobel dana transpor.

Diakhir kegiatan legislator Golkar ini juga membagikan sembako berupa beras kepada ratusan warga.

(Red/Ismail).

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Puan Maharani Bicara Dampak Global Pelarangan Ekspor CPO Hingga Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Puan Maharani saat kunjungi salah satu pasar tradisional (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas. 

Pelarangan  sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. 

"Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. 

Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).

Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.

 

Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.

 

Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga  industri global khususnya industri  turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

 

Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.

 

Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.

 

Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.

Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Published : HB

Terjadi Pro Kontra Terkait Pengadaan Gorden Rumdis DPR RI, Ini Penjelasan Ketua Banggar

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Begini Permintaan Puan Maharani Tentang Kejadian Penculikan Anak dan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.

"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB

Puan Maharani Angkat Bicara Terkait Penanganan Penyakit Oleh Pemerintah

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait kasus dan penanganan penyakit tersebut.

Puan pun mengingatkan pemerintah terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) agar menjaga peserta didik dari penyebaran hepatitis.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengungkapkan pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mengakses informasi terkait hepatitis dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

Masyarakat diminta untuk mengakses informasi akurat yang telah disediakan pemerintah atau lembaga atau organisasi yang mempunyai otoritas.

"Sebenarnya saluran resmi masyarakat tentang hal itu ada.

Di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya.

Kemudian di Kemenkes ada juga pakai 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso) juga sudah bisa," ujar Agus.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kekhawatiran merebaknya hepatitis akut pada anak.

Menurutnya, Kemenko PMK dan Kemenkes telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.

"Sebelum lebaran kita sudah rapat dengan Kemenkes untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," lanjutnya.

Menurut Agus, rapat itu membahas beberapa tema pokok, di antaranya prosedur penanganan yang bisa diantisipasi, menetapkan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis, menetapkan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis, dan komunikasi risiko.

Terkait dengan PTM, Agus mengakui ada dua kekhawatiran.

Pertama berkenaan dengan covid-19 yang masih berada dalam pantauan usai mudik Lebaran 2022.

"Kedua adalah kecemasan terkait kasus suspek (probable) Hepatitis di masyarakat.

Walaupun sampai hari ini belum ada yang pernah ada yang definitif.

Karena kita masih mengikuti perkembangan keilmuan dan pemberitaan lebih lanjut," tegasnya.

Walau demikian, Agus tetap menekankan agar semua pihak patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Published : HB

Puan: Pelayanan Bagi Pemudik di Sisa Arus Mudik Lebaran Harus Tetap Optimal

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Meski sudah melewati masa puncak, arus balik pemudik Lebaran 2022 diprediksi masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan stakeholder terkait tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik yang belum kembali ke tempat tinggalnya.

“Di berbagai daerah, baik di pelabuhan, bandara, dan stasiun masih tergolong cukup ramai. Pemudik yang kembali setelah masa libur Lebaran selesai harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” kata Puan, Senin (9/5/2022).

Hingga Minggu (8/5) malam, kendaraan yang kembali ke arah Jabodetabek di jalur tol terpantau masih cukup ramai. Puan mengingatkan pengelola jalan tol untuk memperhatikan fasilitas bagi pemudik.

“Kebutuhan masyarakat, termasuk rest area yang bersih dan layak harus menjadi perhatian,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Sistem one way di jalur tol sendiri sudah dihentikan setelah puncak arus balik semalam. 

“Saya mengapresiasi kinerja pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, penyelenggara jalan tol, kereta api, kapal, dan pesawat terbang yang memastikan masyarakat dapat mudik dengan nyaman hingga kembali ke kediamannya,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK ini pun meminta seluruh pihak memperhatikan skema atau skenario yang dibutuhkan untuk pemudik yang kembali usai puncak arus mudik. Puan mengatakan, sistem yang diambil harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Sambil terus memastikan seluruh sarana protokol kesehatan dijalankan dengan baik sehingga kita dapat menekan kemungkinan peningkatan kasus Covid-19 usai mudik Lebaran,” jelasnya.

Untuk mengurai kemacetan arus balik, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri diperbolehkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) seminggu usai libur Lebaran. Selain itu, para pengusaha juga dianjurkan melakukan hal yang sama sehingga pegawainya bisa kembali ke Jabodetabek secara bertahap.

“Namun untuk ASN atau PNS yang bekerja di bagian pelayanan publik, harus tetap bekerja di kantor seperti biasa agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Puan.

Kepada masyarakat, Puan mengucapkan selamat kembali memulai menjalankan aktivitas setelah libur Idul Fitri selesai.

“Semoga silaturahmi dengan keluarga, termasuk yang ada di kampung halaman, dapat meningkatkan semangat di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih ada,” pungkasnya.

Published : Hila

Momen Sosialisasi Nilai Kebangsaan dan Perda, Andi Nurhidayati Bagi Ratusan Migor Untuk Rakyat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin membagikan ratusan liter minyak goreng untuk warga Soppeng dalam kunjungan sosialisasi di 4 desa/kelurahan.

Andi Etti sapaannya, menggelar dua kegiatan yaitu Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan (Sosbang) dan Sosoalisasi Peraturan Daerah (Sosperda) selama 6 hari kunjungannya di Bumi Latemmamala.

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan digelar tanggal 23-25 April 2022 di Kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau dan Di Dusun Bera Desa Laringgi kecamatan Marioriawa.

Sementara kegiatan Penyebarluasan Perda digelar tanggal 26-28 April 2022 di Kelurahan Lalabata Rilau dan Kelurahan Botto.

Tokoh Masyarakat Laringgi, Andi Taweng yang menfasilitasi pertemuan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel di Di Dusun Bera Desa Laringgi kecamatan Marioriawa mengapresiasi langkah Andi Etti membagikan minyak goreng kepada warga.

Selain minyak goreng, warga yang menghadiri sosialisasi juga mendapatkan dana transport dan snack untuk buka puasa.

"(Pembagian minyak goreng) sangat membantu masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Dan Saya mewakili masyarakat Bera mengucapkan terimakasih kepada Ibu Andi Nurhidayati," ujar Ketua Majelis Pertimbangan PAC PPP Marioriawa ini, Rabu (27/4/2022).

Hal senada juga disampaikan warga Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau yang awalnya tidak menyangka ada pembangian minyak goreng dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Ketua PPP Soppeng.

"Ini suprise bagi Kami. Kami tidak pernah menyangka ada pembagian minyak goreng karena sebelumnya tidak disampaikan saat saya diminta memfasilitasi pertemuan ini dan mengundang warga. Ini tentu sangat membantu Kami," ujar Kasma, fasilitator kegiatan.

Tenaga Pendamping Andi Nurhidayati Zainuddin, Rahman Hasanuddin mengungkapkan, selain warga di 4 desa/kelurahan yang menjadi titik sosialisasi, ratusan liter minyak goreng juga didistribusikan untuk tim pemenangan Andi Etti di Pileg 2019 lalu.

"Ratusan liter minyak goreng juga disebar di beberapa desa untuk Relawan TPS yang membantu memenangkan Andi Etti di Pileg 2019 kemarin. Ini komitmen Kami untuk terus bersama dengan orang-orang yang telah berjuang di TPS hingga akhir," ujar Koordinator Tim Pemenangan Andi Nurhidayati Pileg 2019 ini.

(Rhm)

Puluhan Karyawan Outsourcing PLN Dipertanyakan Nasibnya, DPRD Soppeng : Jangan Putus Sumber Penghasilan Rakyat Kami

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait puluhan karyawan tenaga alih daya (TAD) yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada ULP PLN Soppeng.

Sebelumnya, Lembaga Kajian Dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) yang juga kuasa pendamping terhadap puluhan karyawan outsourcing tersebut melayangkan surat ke DPRD Soppeng Nomor: 16.LHI/61/SP/XI/21, Tanggal 4 November 2021, perihal permohonan Rapat Dengar Pendapat.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Andi Rusli, didampingi Andi Samsu Rijal dan Kusman, Ketua LAK-HAM INDONESIA, Arham MS memaparkan beberapa pernyataan, yaitu, puluhan karyawan tersebut pada prinsipnya tidak menolak untuk divaksinasi, hanya karena ketidaktahuan mereka tentang dampak, efek apa yang ditimbulkan setelah vaksinasi.

“Setelah kami berdiskusi pada saat itu terkait vaksinasi, akhirnya semua karyawan siap untuk menjalani vaksinasi. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya rekan-rekan karyawan tenaga alih daya [TAD] tidak menolak untuk divaksinasi,” ucapnya dihadapan para pimpinan sidang, Senin (15/11/2021).

Namun berselang beberapa hari, pihak ULP PLN Soppeng mengembalikan seluruh karyawan yang belum menerima vaksin ke PT. Bintang Inti Gelora (BIG) tempat mereka bernaung.

“Dengan mengembalikan seluruh karyawan tersebut, maka terputus pula pekerjaannya. Karena mereka hidup dari pekerjaan yang mereka jalani sekarang ini. Apalagi semuanya sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut,” bebernya.

Lanjut Arham, kemudian PT. BIG menerbitkan surat mutasi kepada karyawan tersebut. Menurut Arham bahwa mutasi ini suatu modus, memberikan mutasi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang selama ini seluruh karyawan tersebut sudah berpuluh tahun bekerja di ULP PLN Soppeng.

“Jadi surat mutasi itu ke wilayah Gowa. Sementara wilayah kerjanya mencakup wilayah Parepare, diantaranya Soppeng, Barru, dan lainnnya,” tambahnya.

Arham juga mengungkapkan bahwa sebelum menerbitkan surat mutasi, seharusnya membicarakan terlebih dahulu dengan pihak karyawan.

“Disini kami melihat pihak ULP PLN terlalu cepat mengembalikan karyawan ke PT. BIG dan PT. BIG juga terlalu cepat mengeluarkan surat mutasi,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Arham, semua karyawan tersebut masih ingin bekerja, dan siap untuk divaksinasi.

Pada kesempatan yang sama, Manajemen SDM PT. BIG, Trisila RM mengatakan bahwa pihak perusahaan hanya mengikuti perintah dari si pemberi pekerjaan dalam hal ini PLN.

“Apa yang dimandatkan ke kami, itu yang kami jalankan sesuai kontrak dari si pemberi kerja,” ucapnya.

Sedangkan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare, Rizky Ardiana Bayuwerty mengatakan bahwa karyawan tersebut siap di vaksin itu setelah proses berjalan dan mereka membuat pernyataan.

“Jadi teman-tema semua sudah mengisi formulir pernyataan bahwa mereka tidak mau atau menolak untuk divaksin setelah delapan kali sosialisasi,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, muncullah pengembalian karyawan kepada PT. BIG. Jadi bukan di PHK.

“Jadi hasil dari RDP ini akan kami laporkan ke pimpinan kami,” sambungnya.

Sementara, para Anggota DPRD, Andi Rusli, Andi Samsu Rijal dan H.Kusman Aras menyamakan persepsi untuk kiranya seluruh karyawan tersebut agar diterima kembali bekerja sesuai zona-nya masing-masing di perusahaan tersebut (PT. BIG dan PLN).

“Pertimbangan secara kemanusiaan, kami selaku wakil rakyat memohon dan berharap kepada perusahaan untuk kiranya teman-teman tersebut diterima kembali bekerja seperti sebelumya, apalagi mereka semuanya sudah bertahun tahun bekerja dan semuanya sudah berkeluarga, jangan putus sumber penghsilan rakyat kami,” pinta para Anggota DPRD.

Disela sela RDP, para Anggota DPRD tersebut meminta interval waktu kepada pihak PLN, ‘Kapan kira-kira ada keputusan bahwa teman-teman ini semua bisa diterima dan kembali bekerja’.

Pihak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare, Rizky Ardiana Bayuwerty belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia hanya berkata secepatnya akan disampaikan keputusannya.

“Akan kami sampaikan secepatnya, dan hasil RDP ini juga akan laporkan ke pimpinan kami,” terangnya. (Issan)

Legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati Sosialisasikan Nilai Kebangsaan di Kecamatan Marioriwawo

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang mengangkat tema "Kepahlawan" di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Jum'at (12/11/2021).

Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Soppeng, H. Ma'ruf dan Pembina Pondok Pesantren Nurussa'adah Cangadi, Ridwan Majid.

"Terimakasih banyak Saya ucapkan kepada Pak Sumange yang telah memfasilitasi pertemuan Kami di tempat ini. Soga adalah desa/kelurahan yang ke-53 yang Kami kunjungi sejak dilantik untuk periode kedua Kami di DPRD Sulsel, dan masih 17 desa/kelurahan yang belum Kami kunjungi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Andi Etti sapaannya, mengungkapkan komitmennya untuk mendatangi semua desa/kelurahan yang ada di Bumi Latemmamala, julukan Kabupaten Soppeng, tanpa melihat perolehan suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu.

"Saya sampaikan ke tim dan staff bahwa semua desa/kelurahan harus dikunjungi untuk bersilaturrahim tanpa melihat perolehan suara di Pileg 2019 lalu. Banyak, kurang ataupun tidak ada sama sekali suara, Kami tetap meminta tim untuk mengagendakan pertemuan," jelasnya.

Sama seperti di Soga kata Andi Etti, di Pileg 2019 lalu bukan menjadi daerah yang perolehan suaranya signifikan, namun karena diundang oleh tokoh masyarakat maka dirinya meminta timnya untuk diagendakan.

"Di wilayah desa Soga ini, di Pileg 2019 kemarin perolehan suara Kami minim karena memang Kami tidak pernah datang silaturrahim di tempat ini, tapi karena undangan Pak Sumange dan keluarga makanya Kami datang. Dan insya Allah, silaturrahim Kami akan terus terjaga dengan masyarakat Soga," jelasnya.

Sumange adalah mantan (eks) calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Soppeng Dapil V dari Partai Demokrat yang menempati perolehan suara ketiga. Diketahui, di dapil V (Marioriwawo), Demokrat berhasil mendudukan satu kadernya di DPRD Soppeng.

Dalam Kunjungan ini, Ketua Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (PW WPP) Sulsel ini juga didampingi oleh mantan (eks) caleg DPRD Soppeng dari Partai Golkar, Rahmaniar.

Selain caleg, Rahmaniar juga pernah duduk di DPRD Soppeng melalui Partai Golkar dan sekarang bergabung ke PPP dan diamanahi sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Marioriwawo. (Rhm/Issan).

Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda di Pitumpanua Wajo

Wajo (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali menggelar penyebarluasan peraturan daerah (perda). Kali ini di Kabupaten Wajo tepatnya di Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua, Selasa (24/8/2021).

Didampingi dua kepala desa (Kades) yakni Darmawansyah (Kades Tellesang) dan Ashadar (Kades Buriko), Andi Etti sapaannya menyampaikan perda nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Hadir sebagai narasumber, Sudirman, S.Sos., M.Si. (Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kehadiran peserta sosialisasi, khususnya kehadiran dua Kepala Desa yang sangat terbuka atas kehadirannya untuk bersilaturrahim di Kecamatan Pitumpanua.

"Terimakasih banyak Pak Desa Tellesang dan Buriko. Saya tidak menyangka akan dihadiri oleh dua kepala desa, tapi ini bukti kekompakan dua pemerintah desa yang memang bertetangga untuk saling membantu," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

"Persoalan perda nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pemateri dari Dinas Koperasi yang memang sengaja Kami hadirkan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait penguatan lembaga koperasi dan usaha kecil," jelas Legislator Sulsel dua periode ini.

Salah satu Tokoh masyarakat Buriko-Tellesang, Hasan Basri mengungkapkan, kehadiran Andi Etti di Tellesang sama saja Ia pulang kampung. Tellesang dan Buriko kata Hasan Basri adalah kampung leluhur keluarga besar suami Andi Etti, Andi Ryalisar Made Alie.

"Beliau (Andi Etti) bukan orang lain. Beliau punya keluarga besar di Buriko dan Tellesang. Mertua Beliau, Andi Made Alie yang pernah menjadi Bupati diSoppeng adalah orang asli Buriko. Jadi Beliau sebenarnya pulang kampung bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di tempat ini," kata Mantan Kepala Desa Buriko ini.

"Saya, Kepala BPD Buriko dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir disini adalah keluargata Pung, dan Kami sangat kesibukanta Pung hingga baru bisa sempat bersilaturrahim di tempat ini," jelas Hasan Basri saat memandu kegiatan penyebarluasan perda ini.

Diketahui, sebelum dimekarkan menjadi desa otonom, Buriko adalah salah satu dusun yang masuk di wilayah Desa Tellesang. (Ismail).

Hadirkan Dinas Koperasi dan UKM Soppeng, Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda di Desa Watu Soppeng

Soppeng  (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin bersilaturahim dengan masyarakat Kampung Lakellu Dusun Walattasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Senin (23/8/2021)

Pertemuan yang dikemas dengan santai di bawah kolom rumah warga ini dalam rangka kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi serupa juga digelar di Desa Marioriaja yang menghadirkan Kepala  Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang diwakili Andi Wandy Irwandy (Kepala Bidang Koperasi dan UKM sebagai narasumber.

"Kegiatan penyebarluasan peraturan daerah ini adalah salah satu kegiatan anggota DPRD Sulsel. Selain kegiatan ini, ada namanya Reses, Kunjungan Dapil, Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Konsultasi Publik," ungkap Andi Nurhidayati.

Andi Etti sapaan akrabnya juga mengungkapkan kegiatan penyebarluasan perda inisiatif DPRD Sulsel yang bertujuan untuk menguatkan fungsi legislasi anggota DPRD Sulsel yang memiliki tugas menyusun rancangan peraturan daerah.

"Sosialisasi perda ini adalah salah satu program DPRD Sulsel yang banyak dicontoh oleh DPRD provinsi lain, karena  DPRD Sulsel lah yang pertama kali menggelar kegiatan sosialisasi perda. Selama ini Biro Hukum yang menggelar sosialisasi, namun Kami melihat kurang maksimal, makanya DPRD Sulsel memprogramkan kegiatan sosialisasi ini," jelasnya.

"Kami tidak mau perda yang Kami sahkan hanya menjadi produk hukum yang hanya diketahui oleh eksekutif, namun harapan Kami bisa diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya hari ini Kami datang, setidaknya masyarakat sudah tahu ada perda terkait koperasi dan usaha kecil, dan Kami hadirkan langsung instansi terkait," tegas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel ini.

Dalam kesempatan ini beberapa masyarakat yang hadir juga menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan gantung yang mempermudah akses masyarakat ke desa lain. (Ismail).

Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda Koperasi dan Usaha Kecil Soppeng

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar kegiatan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) di Kanurun Desa Marioriaja Kabupaten Soppeng, Senin (23/8/2021).

Dihadiri ratusan peserta dengan tetap mengacu protokol kesehatan Andi Etti sapaannya mensosialisasikan perda nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. 

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Andi Wandy Irwandy dan Ridwan Majid sebagai pemateri, dan dipandu oleh Andi Risman sebagai moderator. Hadir pula Kepala Desa (Kades) Marioriaja, Hasminullah.

"Selain agenda silaturrahim dengan masyarakat. Kedatangan Saya di tempat ini untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil. Dan Saya mengucapkan terimakasih atas kehadiranta semua, khususnya kepada kepala desa yang memberikan ruang kepada kami untuk menggelar kegiatan ini," ujar Andi Nurhidayati.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini mengungkapkan, sejak dilantik untuk periode kedua September 2019, Ia telah mengunjungi 48 desa/kelurahan dari 70 desa/kelurahan di Kabupaten Soppeng.

"Sebelumnya 48 desa/kelurahan telah Kami kunjungi, dan ini desa ke 49 yang Kami datangi untuk bersilaturrahim. Selain menggelar sosialisasi, Kami juga memberikan waktu dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi untuk Kami perjuangkan," jelasnya.

Plt Ketua PPP Kabupaten Soppeng ini juga mengungkapkan, sejak dirinya dilantik untuk periode kedua di DPRD Sulsel, Ia telah memperjuangkan sekitar 50 titik pembangunan jalan tani hingga terealisasi di Bumi Latemmamala.

"Alhamdulillah, sejak dilantik September 2019 lalu ada sekitar 50 titik jalan tani yang Kami perjuangkan, ada selesai dikerjakan di 2020 dan insya Allah akan dikerjakan tahun ini. Selain jalan tani, ada juga irigasi dan beberapa program lainnya. Dan Kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," jelasnya. (Ismail).

Andi Etti Respon Cepat Keluhan Warga di Medsos, PUPR Sulsel Perbaiki Jalan Berlubang di Kemakmuran Soppeng

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news,- Melalui media sosial, grup facebook Berita Kejadian Soppeng (BKS), salah satu warga Soppeng mengeluhkan ruas jalan provinsi yang berlubang di Kota Watansoppeng, tepatnya di Jalan Kemakmuran, Rabu (21/7/2021) malam.

Merespon hal tersebut, Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin meneruskan keluhan warga ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel dan meminta agar segera dilakukan perbaikan.

Melalui stafnya, Andi Etti sapaannya menyampaikan hal ini kepada Kepala UPT PUPR Wilayah V Bone, Andi Sulkifly Saiby untuk segera mendapatkan penanganan.

"Segera Saya sampaikan ke Korwil Soppeng," kata Andi Sulkifly merespon penyampaian Staf Andi Etti via pesan WhatsAppp

Selang 7 menit, Andi Sulkifly kembali mengirimkan pesan bahwa telah berkomunikasi dengan Korwil Soppeng, Anwar agar keluhan warga yang disampaikan Andi Etti segera ditindaklanjuti.

"Sudahmi, saya perintahkan besok pagi (maksudnya hari ini) dia kerja dan kirimkan saya fotonya, saya sama inspektorat sekarang ini," ungkap Andi Sulkifly.

Berkat koordinasi Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini, lubang ruas jalan provinsi di Jalan Kemakmuran sudah di aspal oleh Dinas PUPR Sulsel.

"Alhamdulillah apresiasi untuk Dinas PUPR Sulsel, terkhusus kepada Pak Andi Sulkifly, Kepala UPT PUPR Wilayah V karena sudah merespon cepat keluhan warga. Sebagai wakil rakyat, tugas Kami mengawal aspirasi warga, dan OPD/Dinas lah yang melakukan eksekusi," ujar Andi Etti saat dikonfirmasi.

Diketahui, respon cepat yang dilakukan oleh Andi Nurhidayati di media sosial bukan yang pertama kali dilakukan oleh Legislator PPP Sulsel dua periode ini.

Beberapa persoalan warga yang dikeluhkan di facebook langsung ditindaklanjuti diantaranya Saluran Irigasi Latenreng di Marioriawa yang Terputus (2018) dan Jembatan Paddangeng yang rusak (2020).

Siapkan Generasi Millenial Yang Cerdas, Pelatihan Kader Islam di Mattabulu Dihadiri Legislator PPP Sulsel

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menghadiri pembukaan Pelatihan Kader Islam yang dilaksanakan oleh Remaja Masjid At Taqwa Ale Tellue Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Minggu (20/7/2021).

Andi Etti sapaannya, sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Remaja Masjid Ale Tellue di tengah kondisi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat hingga membuat kegiatan seperti sangat penting dilaksanakan.

"Kondisi hari ini anak-anak kita lebih mencintai hpnya dibanding orang tuanya. Remaja masjid kita perlu melakukan agenda seperti ini agar anak-anak kita bisa dibimbing sedini mungkin agar menjadi generasi muda yang berilmu dan berakhlakul karimah" ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Wakil Ketua Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini juga memotivasi para peserta peserta pelatihan kader Islam untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar membangun karakter generasi unggul yang akan berguna bagi bangsa, negara, masyarakat dan agama.

"Semangat nak, belajar akan membuat kita lebih cerdas. Tidak boleh ada hari tanpa belajar, belajar itu tidak hanya baca buku tapi kegiatan ini bagian dari belajar. Belajar berorganisasi, belajar berinteraksi dan belajar bersosialisasi satu sama lain adalah proses yang tidak boleh berhenti," ujar Ketua WPP Sulsel ini.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Maman Supianto menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Andi Nurhidayati di tengah kesibukannya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat yang terus menemui masyararakat di daerah pemilihannya.

"Terimakasih kepada Ibu Andi Nurhidayati Zainuddin. Kegiatan ini sengaja Kami agendakan untuk mempersiapkan generasi milenial yang dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat khususnya pembangunan desa Mattabulu. Dan kita ini mencetak generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah," ujarnya.

Hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Desa Mattabulu yang diwakili Ketua BPD Desa Mattabulu, Arsyad.

(Red/Ismail).

Fraksi PPP DPRD Sulsel Siap Kawal Aspirasi Petani Manuju Gowa

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andi Nurhidayati Zainuddin menerima aspirasi Aliansi Pemuda dan Petani Menggugat Penambang di Ruang Fraksi PPP DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (17/6/2021).

Perwakilan Aliansi Pemuda dan Petani Menggugat Penambang, Fajar berharap Fraksi PPP DPRD Sulsel dapat memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi petani di Dusun Masulle Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

"Kondisi pertanian masyarakat sangat miris. Sawah yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang kesulitan mendapatkan air karena kerusakan saluran irigasi pertanian yang dugaan kami disebabkan aktifitas tambang yang merusak lingkungan," ungkap Fajar.

Fajar juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kabupaten Gowa sudah menggelar RDP namun hingga kini masyarakat belum mendapatkan solusi yang diharapkan. Menurutnya, persoalan yang dialami petani di Manuju tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten.

"Ini sudah digelar RDP di DPRD Gowa, tapi belum ada solusi atas persoalan yang dialami petani. Dulu petani bisa panen 3 kali, sekarang hanya 1 kali, itupun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air," jelasnya.

Merespon aspirasi tersebut, Andi Nurhidayati Zainuddin menyampaikan komitmen Fraksi PPP DPRD Sulsel untuk mengawal aspirasi masyarakat Sulsel termasuk persoalan yang dihadapi petani di Dusun Masulle Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

"Pada dasarnya, kedatangan teman-teman di tempat ini sudah tepat. Karena persoalan tambang adalah kewenangan provinsi, dan sungai menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini BBWS Pompengan-Jeneberang. Insya Allah Kami segera dilaporkan ke Ketua Fraksi Kami, Bapak Imam Fauzan dan tentu Fraksi kami siap mendorong dan mengawal RDP terkait persoalan ini," jelasnya.