Kamis, 16 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
Daftar Segera Jangan Lewatkan, TPA "Lentera Qalbu" Sanggar Masumange' SDN 7 Salotungo Siap Cetak Generasi Qur'ani
Selasa, 14 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
Penyidik Kejari Soppeng Tetapkan 2 Perempuan HI dan HA Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Senin, 13 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
Tari Padduppa dan Polisi Cilik SDN 7 Salotungo Ikut Andil Sambut Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana
Jumat, 10 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
Korporasi Pertanian Modern Songko Recca Digagas Upaya Untuk Berdayakan Petani di Kabupaten Bone
Kamis, 09 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
Daftar Yuk, Sanggar Masumange' SDN 7 Salotungo Buka Kursus Bahasa Inggris
Teropongsulawesi.com
Senam Anak Indonesia Sehat di SDN 7 Salotungo, Siswa Antusias Ikuti Gerakan Baru
Senin, 06 Januari 2025
Teropongsulawesi.com
NM dan RR Resmi Tersangka, Kejaksaan Negeri Soppeng Beberkan Modus Operandi
Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng telah menetapkan laki laki berinisal NM dan perempuan berinisial RR sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pelaksanaan Kredit Usaha pada salah satu Bank pelat merah di Kabupaten Soppeng.
Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, Rekafit M, SH dalam keterangan resminya, Senin (6/1/2025).
Menurutnya, tersangka NM merupakan pegawai dari bank tersebut dan tersangka RR merupakan Calo perkreditan.
Ia menyampaikan bahwa, "Penetapan dilakukan usai penyidik kejaksaan negeri soppeng menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status NM dan RR sebagai tersangka.
"Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 7 saksi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut", ungkapnya.
Dalam keterangannya, "penetapan status tersangka terhadap NM dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Nomor: B- 01/P.4.20/Fd.2/01/2025 tanggal 06 Januari 2025.
"Sedangkan terhadap RR, penetapan tersangkanya berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Nomor B-02/P.4.20/Fd.2/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam melakukan pebuatannya, tersangka NM selaku Mantri dan tersangka RR selaku Calo secara bersama sama telah melakukan penyimpangan yang pertama yakni dengan menggunakan modus operandi Kredit Topengan dimana tersangka RR atas sepengetahuan tersangka NM mengajukan kredit pada salah satu kantor unit Bank berpelat merah di Soppeng dengan menggunakan identitas milik orang lain, kemudian dana tersebut dipergunakan oleh tersangka RR untuk kepentingan pribadinya.
"Dengan modus operandi Kredit Tempilan itu, tersangka RR dalam pengajuan kredit menggunakan nama orang lain dan uang hasil dari pencairan kredit digunakan oleh nasabah/debitur dan sebagian digunakan oleh tersangka RR.
"Atas rekomendasi dan kepecayaan kepada tersangka RR, tersangka NM selaku Mantri menyetujui pengajuan kredit nasabah yang dilakukan tanpa adanya tahapan yang benar dan akibat dari pengajuan tersebut tersangka RR mendapatkan sejumlah fee/komisi dari nasabah". urainya.
"Akibat adanya penyimpangan pelaksanaan kredit usaha yang dilakukan oleh Tersangka NM dan Tersangka RR tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milliar Delapan Ratus Juta Rupiah), beber Kasi Intel Rekafit kepada wartawan.
"Saat ini penyidik melakukan penahanan kepada NM dan RR selama 20 hari di Rutan Kelas IIb Watansoppeng berdasarkan surat perintah penahanan atas nama NM dengan Nomor: Print-01/P.4.20/Fd.2/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan surat perintah penahanan atas nama RR dengan Nomor: Print-02/P.4.20/Fd.2/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, sebut Kasi Intel kejaksaan negeri soppeng.
"Oleh karena itu, lanjutnya, "Atas perbuatanya Tersangka telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, pungkasnya menyebut pasal yang disangkakan.
(Red)
Teropongsulawesi.com
Dari Mapolres Hingga DPRD Luwu Utara, Mahasiswa Gelar Aksi Tuntut Tambang Ilegal
Lutra, Teropongsulawesi.com, - Aliansi Mahasiswa Rakyat Luwu Utara (AMAR LUTRA) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) yang dilangsungkan di depan Mapolres Luwu Utara (Lutra) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (6/1/2025).
Sabtu, 28 Desember 2024
Teropongsulawesi.com
Fikry Oktaviady : Toleransi Beragama Dalam Perayaan NATARU Menjadi Hal Penting dalam Menjaga Kondusifitas di Sulsel
Makassar, Teropongsulawesi.com, Muh Fikry Oktaviady Alias Dede, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam video singkatnya, Fikry menegaskan pentingnya kerukunan dan keamanan sebagai kunci untuk memastikan perayaan akhir tahun berjalan lancar dan damai.(29/12/2024).
“Natal dan Tahun Baru adalah merupakan momen refleksi dan kebersamaan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan dengan tenang,” ujar Fikry alias Dede.
Dede menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, seperti peningkatan patroli di tempat ibadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusifitas yang baik.
“Kita harus mendukung upaya aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Selain itu, masyarakat juga perlu ikut berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan dan menjaga sikap toleransi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa Sulawesi Selatan baru saja menyelesaikan proses Pilkada Serentak baik Pilgub maupun Pilbup. Menurutnya, ini menjadi alasan penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan kedamaian di Sulawesi Selatan.
“Kita baru selesai dengan Pilkada, sehingga kita semua berkewajiban untuk menjaga keamanan dan harmoni di seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” tegas Fikry alias Dede.
Fikry juga menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan diperlukan kerja sama semua pihak, tegasnya.(SI)





FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram