Halal Bi Halal Posal Baubau Pererat Silaturahmi Unsur Kemaritiman

Baubau,  Teropongsulawesi.com, Dalam rangka menyambut momentum Halal Bi Halal Lebaran tahun 2025, Posal Baubau menggelar kegiatan silaturahmi dan coffee morning bersama unsur kemaritiman di wilayah Kota Baubau. 

Acara tersebut berlangsung di rumah dinas Jabatan Danposal Baubau, Jalan M.H Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Baubau, pada hari Selasa, 15 April 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan pelaku usaha kemaritiman, di antaranya Kadis Perikanan Kota Baubau yang mewakili Walikota Baubau, KSOP Pelabuhan Murhum Baubau, Kepala Kantor Karantina, Kepala Kantor Kesyahbandaran Perikanan Wameo, Manajer Pertamina Baubau, PSDKP Wilker Baubau dan Kabupaten Buton, Karantina Kesehatan Pelabuhan, BKSDA Baubau, ASDP, Kepala Cabang PT Pelni Baubau, serta para pelaku usaha Industri Jasa Maritim (Injasmar) di wilayah Kota Baubau. 

Turut hadir pula Pasops Lanal Kendari bersama Komandan Kapal Patroli Angkatan Laut Pulau Labengki Lanal Kendari.

Komandan Pos TNI AL Baubau, Kapten Marinir Catur Suryo M, S.Sos, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen silaturahmi yang dikemas dalam bentuk coffee morning sebagai ajang mempererat hubungan antar unsur kemaritiman pasca Lebaran 2025. 

“Sebanyak 32 instansi dan pelaku usaha industri jasa maritim diundang untuk bersama-sama membangun sinergi yang lebih baik dalam mendukung kemajuan kemaritiman di Kota Baubau,” ujar Kapten Catur.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan TNI AL kepada pemerintah daerah Kota Baubau dalam menangani persoalan kemaritiman. 

Kapten Catur menambahkan, “Ke depan, kami berharap dapat dibentuk forum bersama Walikota dan Wakil Walikota Baubau beserta unsur kemaritiman dan pelaku usaha industri jasa maritim. 

Forum ini akan menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mendengarkan langsung saran dan masukan dari para pelaku Injasmar sebagai dasar pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan potensi kemaritiman di Kota Baubau.”

Dengan adanya sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kemaritiman, Kota Baubau diharapkan dapat lebih berkembang dan menjadi pusat kemaritiman yang unggul di wilayah Sulawesi Tenggara.

Posal Baubau adalah satuan TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan dan mendukung kemajuan kemaritiman di wilayah Kota Baubau. Posal Baubau aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan potensi kemaritiman daerah.

(Red/Pen) 

Inovasi Brigade Pangan: Pemanfaatan Alsintan untuk Optimalkan Lahan di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Petani yang tergabung dalam Brigade pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan mulai melakukan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, Selasa (15/4). 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. 

"Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi. 

"Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas". 

"Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan," lanjutnya 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan pembentukan BP diharapkan dapat meningkatkan optimasi lahan (oplah) yang sebelumnya hanya satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam. 

Salah satu Manager Brigade Pangan, Agussalim mengatakan dengan adanya bantuan tersebut mereka dapat mempercepat pengolahan lahan dan menambah penghasilannya. 

"Sebelum bantuan traktor roda 4 kami terima, biasanya masyarakat mengolah lahan menggunakan traktor roda 2 dan hanya sanggup 2 hektar per musim tanam, namun dengan adanya traktor roda 4 kami menargetkan 3 hektar per hari," jelas Agussalim selaku Manager Lancirang. 

Ia menyebut penghasilan dari pengoperasian traktor roda 2 yaitu Rp. 2 juta per hektar sampai proses finishing atau tiga kali tahapan, sedangkan traktor roda 4 yaitu Rp. 600 ribu per hektar untuk satu kali tahapan dan tahapan berikutnya dilanjutkan dengan traktor roda 2. 

Lanjut Agus, hampir semua anggota BP mampu mengoperasikan traktor roda 2 sedangkan traktor roda 4 masih 3 orang yang mampu mengoperasikan, ia pun memberikan kesempatan bagi anggota BP untuk terus meningkatkan keterampilan pengoperasian alsintan. 

Hal yang sama diungkapkan Manager Brigade Pangan Alesalewo, Agung bahwa pihaknya mulai mengoperasikan alsintan untuk olah lahan. Lahan yang telah diolah masih sekitar 5 hektar dari 10 hektar milik warga desa Takkalasi. 

"Untuk olah lahan sekarang masih menggunakan traktor roda 4, untuk tarifnya Rp. 800 ribu per hektar di luar dari biaya operator dan bahan bakar," sebutnya. 

Agung menambahkan bahwa pengurus BP yang mampu mengoperasikan traktor roda 4 masih 2 orang, namun ia menargetkan semua pengurus BP harus bisa mengoperasikan semua alsintan, tidak hanya traktor roda 4. 

"Dengan adanya bantuan alsintan, kami dapat menambah penghasilan, proses pengolahan lahan lebih mudah, efektif, dan cepat, serta meringankan tenaga dan biaya petani," sebutnya.

Seiring peningkatan kemampuan operasional alsintan oleh anggota brigade, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud, sekaligus menjadi pendorong utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Langkah Strategis Pemkab Soppeng: Wabup Bahas Rencana Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Kurang Mampu

Soppeng, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, memimpin rapat terbatas di Lounge Kantor Bupati Soppeng untuk membahas rencana pembentukan Sekolah Rakyat Kabupaten Soppeng. Selasa (15/4/2025). 

Program ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, dengan menyediakan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK dalam model 'Boarding Class'.

Dalam pertemuan itu, Wabup Soppeng Selle Ks Dalle menekankan pentingnya program Sekolah Rakyat bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Soppeng. 

"Program ini sangat penting untuk investasi pendidikan masyarakat kita ke depan". 

"Ini merupakan langkah strategis untuk masa depan anak-anak kita," ujar Selle.

Kepala Dinas Sosial, Taufiq Ramli, SSTP, MM, menambahkan bahwa Pemda Soppeng memiliki kewajiban untuk menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. 

"Lahan tersebut harus bebas dari sengketa dan statusnya adalah pinjam pakai, bukan dihibahkan," jelas Taufiq. 

Ia juga menyatakan bahwa saat ini Pemda sedang mencari lahan sesuai dengan kriteria dari Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj. Sekda Andi Ibrahim Harta, SH, serta kepala dinas lainnya yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini. 

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan akan muncul kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat, Pemkab Soppeng berusaha memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Red) 

Wabup Selle KS Dalle Dukung NPC Soppeng: Membangun Masa Depan Atlet Disabilitas

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Soppeng di Kantor Bupati Soppeng. Selasa (15/4/2025). 

Dalam kesempatan ini, NPC Soppeng mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng untuk periode 2025-2030.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, di mana NPC Soppeng menyampaikan tujuan, fungsi, serta program-program yang dilaksanakan. 

Sejak tahun 2006 hingga 2024, NPC Soppeng telah mencatatkan berbagai prestasi yang membanggakan dengan total 81 medali yang terdiri dari 21 medali emas, 29 perak, dan 31 perunggu. 

Prestasi ini diraih oleh atlet disabilitas Kabupaten Soppeng dalam berbagai cabang olahraga baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Ketua NPC Kabupaten Soppeng, Sulham, menjelaskan bahwa organisasi ini berperan penting dalam memfasilitasi atlet disabilitas untuk berkompetisi. 

"NPC Kabupaten Soppeng telah melaporkan keberadaan kami kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Soppeng sesuai dengan keputusan Kemenkumham RI," ujarnya. 

Sulham juga menambahkan, "Kami memohon arahan dan bimbingan agar Kabupaten Soppeng dapat berpartisipasi dalam Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) yang akan datang, serta membawa nama baik daerah di tingkat provinsi."

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, merespons positif rencana NPC untuk Peparprov tahun 2026. 

Ia mengatakan, "Saya akan menyampaikan program Peparprov NPC kepada instansi terkait agar dapat disiapkan dukungan yang diperlukan".

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng, Ketua NPC Soppeng, serta pengurus dan pelatih NPC Kabupaten Soppeng. 

Diketahui, National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Soppeng adalah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung atlet disabilitas dalam mengikuti berbagai event olahraga. 

NPC berkomitmen untuk meningkatkan prestasi atlet dan memperluas aksesibilitas olahraga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Pentingnya Sertifikat Tanah PTSL: Acara Penyerahan di Kelurahan Botto oleh BPN Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Lurah Botto dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng mengadakan acara penyerahan secara langsung sertifikat tanah PTSL kepada masyarakat di kantor Kelurahan Botto, Selasa (15/4/2025). 

Sertifikat PTSL adalah sertifikat tanah yang didapatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. 

Dalam acara yang dihadiri oleh warga dan berbagai pihak terkait ini, sebanyak 250 sertifikat tanah diserahkan kepada warga yang selama ini menggarap lahan mereka secara resmi.

Dalam sambutannya, Lurah Botto, H. Munadir Nurdin, S.Sos, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng yang telah memfasilitasi penerbitan sertifikat tersebut.

"Kepada warga yang menerima sertifikat tanah itu, agar dijaga dan dipergunakan secara maksimal karena sekian tahun tanah itu digarap dan hari ini telah secara legal menjadi milik kalian," ungkap Lurah Botto, menekankan pentingnya pengakuan hak atas tanah yang kini sah milik mereka.

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan bukti kepemilikan sah atas suatu lahan. 

Pemberian sertifikat ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang menerima, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi dan legalitas pertanahan. 

Kini, dengan adanya sertifikat tersebut, masyarakat diharapkan bisa lebih terlindungi dari sengketa tanah yang dapat muncul di kemudian hari.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng, yang diwakili oleh Kasi Penataan dan Pemberdayaan, Firman SH, MH, juga memberikan sambutannya dalam acara tersebut. 

Ia menjelaskan pentingnya menjaga sertifikat yang telah diterima. 

“Kepada warga yang mendapatkan sertifikat tanah, agar betul-betul dijaga itu sertifikat dan kalau perlu diperbanyak copyannya karena yang namanya bencana tidak ada yang tahu,” ujarnya. 

Pernyataan ini menekankan perlunya antisipasi terhadap risiko kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah yang dapat terjadi karena berbagai alasan.

Dalam pesan yang disampaikan, Firman juga menegaskan pentingnya menjaga patok tanah yang telah dipasang oleh petugas pertanahan. 

Ia mengingatkan, “Patok tanah yang telah dipatok jangan sekali-kali dicabut atau dipindahkan, karena kapan dicabut atau dipindahkan patok tanah itu, maka hal itu bertentangan dengan hukum dan dapat dituntut secara hukum”, tegasnya. 

Peringatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaaman kepada masyarakat bahwa setiap tindakan terkait pengelolaan tanah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tidak berdampak negatif pada status kepemilikan mereka.

Acara penyerahan sertifikat ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta memberikan jaminan bagi masyarakat akan hak-hak mereka atas tanah yang mereka miliki. 

Dengan adanya sertifikat tanah, warga merasa lebih percaya diri dan memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap asetnya.

Penyerahan sertifikat tanah di Kelurahan Botto oleh Lurah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng adalah langkah positif dalam memberikan kejelasan kepemilikan tanah kepada masyarakat. 

Hal ini tidak hanya membuktikan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghargai kepemilikan tanah mereka dengan cara yang benar. 

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Seklur Botto Basri S.Sos, Bhabinkantibmas Botto Aipda A.Said dan sejumlah masyarakat penerima. 

(Red) 

Refleksi HUT Satpol PP: Komitmen Bupati Soppeng terhadap Keamanan Sulawesi Selatan

Wajo, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menghadiri kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Wajo, Senin (14/4/2025).

Hadirnya Bupati Soppeng dalam peringatan HUT Satpol PP ini semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas antar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam mendukung kinerja Satpol PP. 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan Satpol PP, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.  

Menurutnya, "Hal ini penting sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada penertiban penguasaan fasilitas umum yang dikuasai oleh segelintir orang.  

Gubernur Sulsel memberikan semangat kepada seluruh peserta apel agar tetap bangga menjadi bagian dari keluarga besar Satpol PP.

Sementara itu, Bupati Soppeng, dalam kesempatannya, memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas Satpol PP Sulawesi Selatan.  

Bupati Suwardi Haseng menekankan pentingnya sinergitas antara Satpol PP dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  

"Satpol PP memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.  Kerja sama yang solid antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar  Suwardi Haseng. 

Bupati Soppeng Suwardi juga menyampaikan harapannya agar Satpol PP terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas.  

Ia menegaskan bahwa, "Peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks", terangnya. 

"Peringatan HUT ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk merefleksikan peran dan kontribusi Satpol PP dalam pembangunan daerah" Tandas Bupati Soppeng.

Dalam apel tersebut dihadiri oleh wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi.Selatan, anggota forkopimda Provinsi, Bupati se sulsel dan Kasatpol kab/kota.

(Silviana) 

STQH ke-23 di Luwu Utara: Wakil Bupati Soppeng Optimis Kafilah Tampilkan yang Terbaik

Lutra, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Soppeng, Ibu dr. Rahmawati Selle menghadiri acara pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-23 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Kabupaten Luwu Utara, Minggu (13/4/2025).

Kehadiran Wabup Soppeng Selle KS Dalle menandai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap para kafilah yang mewakili Kabupaten Soppeng dalam perlombaan bergengsi ini.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan STQH dan memberikan kabar gembira berupa hadiah uang yang besar bagi para pemenang untuk setiap cabang lomba.  

Dikesempatan itu, Gubernur Sulsel menekankan pentingnya objektivitas dewan hakim dan penguatan seleksi di tingkat kabupaten.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan rasa bangga dan optimis terhadap kemampuan kafilah Soppeng.  

"Kami memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah Kabupaten Soppeng yang berlaga di STQH ke-23 ini". 

"Semoga mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten Soppeng," Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup Soppeng menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendukung pengembangan dan pembinaan para penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Soppeng. 

Pembukaan STQH ke-23  diwarnai dengan suasana meriah di Alun-alun Taman Siswa Masamba, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Sulawesi Selatan.  Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an dan pemahaman hadits di Sulawesi Selatan.

(Red) 

Masa Depan Pertanian: Membentuk Cinta Pertanian pada Siswa SD Ipeka Melalui Field Trip

Gowa, Teropongsulawesi.com, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima kunjungan edukatif siswa SD Kristen Ipeka Makassar, Jum'at (11/4). Siswa yang berjumlah 85 orang ini terlihat sangat antusias mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya budidaya hidroponik, memberi pakan ternak, pengenalan tanaman, pengolahan hasil pertanian, dan pengenalan alat mesin pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meregenerasi sektor pertanian dengan memfokuskan program-program pada generasi muda.

Untuk itu, Menteri Amran mengajak anak muda Indonesia untuk aktif terlibat pada sektor pertanian sebagai pilar keberlanjutan pangan nasional.

“Keterlibatan petani muda dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia menjadi faktor keberlanjutan pangan nasional. Petani muda harus menjadi contoh bagi petani lainnya,” kata Menteri Amran.

Di lain kesempatan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa regenerasi petani sangat diperlukan untuk mempertahankan produksi pangan dan ketahanan pangan.

"Sehingga, apapun yang menjadi tantangan petani muda, agar bisa dicarikan solusi dan difasilitasi untuk memotivasi para petani muda tetap berproses produksi di  bidang pertanian," sebutnya.

Sementara itu, Sherly Mendo, Kepala Sekolah Kristen Ipeka Makassar mengatakan siswa yang mengikuti kegiatan ini masih duduk di kelas 1 dan 2 SD sehingga perlu ditanamkan kecintaan terhadap pertanian sejak usia dini

"Yang paling antusias adalah ketika anak-anak dijelaskan jenis tanaman, misalnya pada tanaman jagung, mereka bisa melihat dengan jelas, oh tanaman jagung bentuknya seperti ini, yang mereka tahu hanya sebatas seperti pop corn, dan ternyata pop corn itu asalnya dari jagung," sebutnya.

Ia berharap agar para siswa bisa menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan teman-temannya dari pengamatan yang mereka peroleh dan peduli terhadap lingkungan.

"Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru yang belum tentu mereka temukan di dalam kelas," sebutnya.

BBPP Batangkaluku akan terus mendukung proses edukasi dan regenerasi pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red) 

Efisiensi Pemeriksaan LKPD di Soppeng: Bupati Suwardi Sambut Sebagai Langkah Awal Tigkatkan Transparansi

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima kunjungan BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jumat, 11 April 2025.  Coki Deris Parlin Purba, selaku Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa, menyampaikan tujuan kunjungan BPK RI untuk melaporkan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

 

Pemeriksaan Terinci atas LKPD akan dilaksanakan selama 40 hari, terdiri dari 10 hari kerja daring dan 30 hari kalender di lapangan, terhitung mulai 9 April hingga 26 Mei 2025.  

Demi kelancaran pemeriksaan,  diharapkan akses akun auditor pada e-katalog LKPP dan akun auditor pada aplikasi LPSE Kabupaten Soppeng untuk paket pengadaan tahun 2024 diberikan selama jangka waktu pemeriksaan pendahuluan.

 

Bupati Soppeng berharap pemeriksaan ini berjalan lancar, efektif, dan efisien.  

Ia  juga berharap kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BPK RI dapat menghasilkan LKPD yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.  

Semoga temuan-temuan yang ada dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.  

Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan ini.

Turut mendampingi Plt. Sekretaris Daerah, Kepala BPKPD, dan Plt. Kepala Inspektorat.

(Silviana) 

Peran Musrembang RKPD Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Resmi Dibuka Bupati Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Aula Kantor Gabungan Kabupaten Soppeng, Jumat, 11 April 2025.

 Dalam sambutannya, Kepala Bappelitbangda menekankan pentingnya Musrembang ini sebagai tahapan wajib dalam penyusunan RKPD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 22 Ayat 4.  

Ia menjelaskan bahwa RKPD tahun 2026 akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029, memastikan integrasi antar dokumen perencanaan.

 

Tujuan utama Musrembang ini adalah untuk menetapkan arah kebijakan dan program prioritas yang perlu ditingkatkan, menerima usulan program dan kegiatan dari desa/kelurahan, serta potensi daerah yang memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2026.

Musrembang ini menjadi forum penting untuk menyatukan tekad dan gagasan dalam pembangunan Kabupaten Soppeng.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos, pada kesempatan tersebut, menekankan bahwa reses bukan sekadar kewajiban formal, melainkan jembatan komunikasi penting untuk menampung kebutuhan dan harapan masyarakat.  

Aspirasi yang telah dikumpulkan dirumuskan dengan cermat dan diintegrasikan ke dalam program pembangunan yang relevan.  Pokok-pokok pikiran DPRD ini bertujuan untuk membangun Kabupaten Soppeng yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes, MM, MH, dalam sambutan tertulis gubernur menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang berbasis data akurat, aspirasi masyarakat, dan sinergi antar pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. 

Dirinya berharap Musrembang RKPD Soppeng Tahun 2026 menghasilkan perencanaan yang selaras dengan RPJMD dan program nasional, serta  melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk legislatif, yudikatif, eksekutif, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menekankan pentingnya Musrembang sebagai momentum untuk merumuskan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2026, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Bupati meminta agar seluruh pihak terlibat aktif dalam Musrembang dan memastikan keselarasan program dengan target RPJMD sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.  RKPD 2026, sebagai rencana pembangunan tahun pertama RPJMD, harus mencerminkan visi dan misi pemerintah serta program unggulan.

Bupati Soppeng, juga berharap Musrembang RKPD 2026 dapat menjadi momentum untuk mewujudkan Soppeng yang sehat, maju, dan berdaya saing berbasis agropolitan.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng, para Anggota DPRD Kab. Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, Kepala Desa/Lurah, pimpinan BUMN/BUMD, perwakilan LSM, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat.

(Silviana)